Banda Aceh - Ketersediaan bahan baku yang sangat banyak membuat Aceh menjadi daerah yang sangat potensial untuk memajukan industri mebel dan kerajinan. Bahkan, mebel berbahan kayu dan rotan, sampai sekarang masih tetap menjadi andalan bagi kerajinan rakyat karena bahan bakunya relatif mudah dicari.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Drs Kamaruddin Andalah, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh Drh Irwandi Yusuf M Sc, pada acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (DPD-HIMKI) Aceh, di Aula Serbaguna Setda Aceh, Kamis (26/10/2017).
“Bahkan, mebel yang terbuat dari rotan pun sangat berpeluang untuk dikembangkan, sebab produksi rotan Aceh masih cukup banyak. Setiap tahunnya Aceh mampu memproduksi hingga 250.000 ton rotan mentah. Sayangnya, 75 persen dari rotan itu diekspor ke daerah lain, khususnya ke Medan dan Cirebon,” ungkap Kamaruddin.
Kamaruddin meyakini, jika sebahagian besar bahan baku tersebut diolah di Aceh, tentu akan menjadikan daerah berjuluk Serambi Mekah ini sebagai salah satu pusat pengembangan mebel dan rotan terbesar di Indonesia.
“Jika Aceh menjadi salah satu daerah pengembangan mebel, tentu akan membuka lapangan kerja, yang secara bersamaan akan mengurangi angka pengangguran dan menurunkan kemiskinan,” sambung Kamaruddin.
Sebagaimana diketahui, angka pengangguran di Aceh cukup tinggi, lebih dari 7 persen atau tertinggi kedua di Sumatera. Bahkan kemiskinan Aceh adalah yang tertinggi di Sumatera. Oleh karena itu, pemerintah Aceh sangat mendukung kehadiran HIMKI karena semakin berkembang sektor ini, maka akan menggerus angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.
Berkaca dari potensi dan kondisi saat ini, Pemerintah Aceh periode 2017-2022 berencana mengembangkan misi untuk meningkatkan usaha kerajinan rakyat. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh Irwandi–Nova memiliki Program Aceh Kreatif.
“Program Aceh Kreatif fokus pada tiga sasaran pokok, yaitu penyediaan sentra produksi berbasis sumber daya lokal yang berorientasi pada pasar nasional, memberi Perlindungan bagi produk lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh, serta merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial di sektor jasa,” imbuh Kamaruddin.
Oleh karena itu, sebagai wadah berhimpunnya pengusaha mebel dan kerajinan rakyat, HIMKI Aceh diharapkan mendukung suksesnya program ini. untuk itu Pemerintah Aceh berharap agar organisasi ini dapat terus diperkuat dan siap menjalankan program-program yang sejalan dengan misi Pemerintah Aceh.
“Sebagaimana kita ketahui, usaha mebel dan kerajinan rakyat tidak bisa dipisahkan dari sektor lainnya, seperti perdagangan, pariwisata, UKM dan sebagainya. Oleh sebab itu, usaha ini perlu kita tingkatkan agar mampu memberikan multplier effect bagi pergerakan ekonomi rakyat,” tambah Kamaruddin.
SDM, Jangkauan Pasar dan Dukungan fasilitas
Dalam kesempatan tersebut, Kamaruddin juga memaparkan, bahwa untuk memajukan usaha mebel dan kerajinan rakyat, setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu terkait Sumber Daya Manusia, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan inovasi dalam menghasilkan karya-karya kreatif sesuai kebutuhan pasar.
“Kita melihat, SDM Aceh untuk mengembangkan karya-karya kerajinan mebel ini masih terbatas. Pengerjaannya juga masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar proses kreatif dapat lebih meningkat.”
Hal selanjutnya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah belum luasnya jangkauan pasar. “Saat ini, sistem transportasi sudah jauh lebih baik dari masa lalu, bahkan sudah terhubung secara nasional dan internasional. Oleh sebab itu langkah-langkah promosi dan peningkatan kualitas produk perlu kita lakukan lebih optimal.”
“Terakhir, dukungan dan fasilitas bagi usaha ini masih sangat minim. Apalagi kita tahu, sektor usaha mebel dan kerajinan rakyat ini umumnya masuk kategori UKM yang kerap menghadapi kendala modal. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan dukungan perbankan guna memperkuat usaha yang ada agar para pegiat usaha ini lebih leluasa bergerak,” ujar Kamaruddin.
Untuk itu, sambung Kamaruddin, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mendorong berbagai kebijakan di tingkat pusat untuk kerajinan rakyat agar masuk ke Aceh, agar langkah memajukan usaha ini berjalan masif.
“Pemerintah Aceh berharap usaha mebel dan kerajinan rakyat mampu berkembang dari sektor hulu hingga ke hilir, sehingga bahan baku dari Aceh langsung dapat diolah menjadi bahan jadi.”
MEA dan Peluang Pengembangan Usaha
Dalam kesempatan tersebut, Kamaruddin juga mengungkapkan bahwa kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadi peluang yang harus dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.
“Pemerintah Aceh akan menyiapkan sejumlah program dalam rangka memajukan usaha ekonomi kreatif. Namun dengan hanya mengharapkan usaha Pemerintah, tentu daya dorongnya tidak akan efektif. Peran dunia usaha, perbankan dan pihak swasta lainya juga sangat dibutuhkan,” kata Kamaruddin.
Saat ini, sambung Kamaruddin, Pemerintah Aceh menunggu rencana konkrit dari HIMKI Aceh untuk memperkuat pengembangan usaha mebel dan karya kreatif rakyat di daerah ini. “Oleh sebab itu, langkah HIMKI Aceh menyelenggarakan seminar dan menandatangani sejumlah kerjasama dengan para pihak, tentu merupakan terobosan yang pantas kita dukung bersama.”
Pelaksanaan seminar dan MoU kerjasama ini diharapkan dapat menemukan solusi atas berbagai hambatan untuk memajukan usaha mebel dan kerajinan rakyat di Aceh agar proses alih teknologi dan tranformasi pengetahuan kepada pengrajin Aceh berjalan dengan baik.
“Tidak kalah pentingnya, kita juga berharap usaha ini berkembang hingga kawasan gampong, sehingga program pembangunan gampong yang sedang kita galakkan diperkuat lagi dengan usaha kreatif masyarakat, sehingga impian kita menciptakan gampong-gampong mandiri di Aceh dapat terwujud melalui One village One product,” pungkas Kamaruddin. (*)