Hal tersebut dapat menimbulkan mispersepsi dan kesalahpahaman di mata publik. Pernyataan itu secara tidak langsung telah mendiskreditkan dan merendahkan martabat anggota DPRA lainnya.
Tudingan tersebut juga merendahkan marwah dan citra DPRA secara kelembagaan. Hal ini juga bentuk serangan atas Pemerintah Aceh yang seakan-akan telah berkomplot dengan DPRA.
Menurut Tiyong, selama ini anggota dewan telah banyak juga melakukan tugas dan fungsi dewan lainnya yang layak diapresiasi oleh masyarakat.
"Dengan pernyataan saudara Irwan ini, masyarakat akan beranggapan anggota dewan hanya fokus mengurusi kepentingan pribadi," jelas Tiyong.
Tiyong menambahkan, kalau memang selama ini saudara Irwan Djohan menemukan indikasi kongkalikong, sudah seharusnya sebagai salah satu pimpinan DPRA, ia berdiri paling depan untuk menentangnya.
"Tetapi selama tiga tahun keberadaannya di DPRA kita tidak pernah mendengar beliau mengungkapnya. Hal ini tentu jadi tanda tanya. Apakah selama ini saudara Irwan telah ikut terlibat untuk berkomplot dalam melakukan suatu permufakatan jahat sebagaimana tudingannya tersebut?," Tiyong mempertanyakan.
Politisi PNA tersebut menyesalkan pernyataan yang terkesan provokatif dan spekulatif tersebut.
Tiyong menilai Apa yang disampaikan saudara Irwan Djohan hanya akan memperkeruh suasana, di tengah harapan agar DPRA dan TAPA dapat segera menyepakati RAPBA di bulan februari ini.
Hal ini sangat kontraproduktif dengan semangat kebersamaan antara TAPA dan DPRA sebelumnya agar APBA dapat disahkan melalui Qanun.
"Dugaan saya tindakan saudara Irwan hanya sebagai bentuk pencitraan personal di depan publik," jelasnya.
Selama ini yang bersangkutan telah beberapa kali membangun panggung pencitraan untuk dirinya sendiri di saat DPRA mendapat cibiran dari masyarakat.
Harusnya sebagai pimpinan, dialah yang paling bertanggung jawab untuk membangun citra positif lembaga DPRA. Bukan justru meruntuhkan harkat dan wibawa lembaga. Dia ingin jadi pahlawan, yang lain jadi pecundang. Inikan tidak benar.
"Saya menghimbau saudara Irwan untuk berhenti mengeluarkan statement yang dapat menimbulkan polemik di tengah publik," tambah Tiyong.
Menurutnya semua harus fokus mengawal pembahasan RAPBA sehingga dapat disahkan secepat mungkin. Itu yang di tunggu-tunggu oleh rakyat. Pernyataan yang bersifat politik citra, tidak akan bikin rakyat kenyang.
"Kita juga menghimbau seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pengesahan APBA agar benar-benar fokus dan berkomitmen untuk segera menyelesaikannya," lanjutnya.
Ia juga menghimbau semua pihak untuk menyamakan persepsi serta menghindari polemik agar semua agenda pemerintahan terkait kepentingan rakyat dapat dilaksanakan tanpa hambatan.
Kita tentu butuh relasi yang harmoni dan komunikasi yang efektif antar stakeholder agar program-program pro rakyat dapat dilahirkan.
Maka dari itu diperlukan singkronisasi dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif sehingga cita-cita dan visi Aceh hebat bukan utopia belaka.
Samsul Bahri (Tiyong)
Anggota Komisi IV DPR Aceh