Terkait statemen ketua DPRA, Muharuddin yang menuding Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Munafik terkait dana aspirasi anggota DPRA mendapat tanggapan keras dari M. Rizal Falevi Kirani, Mantan Tahanan Politik (TAPOL) aceh.
Ia menyebutkan, Dalam sebuah filosofi gerakan disebutkan bahwa moralitas dan pengetahuan itu musti dimiliki seseorang.
Menurutnya Ketua DPR Aceh, Muharuddin tidak memiliki kedua modal itu dalam merespon upaya Pergub APBA 2018. Akibatnya keluarlah kata-kata seperti munafik kepada seseorang muslim, dan sesama Aceh lagi. Kalau dilihat dari pengetahuannya pas-pas juga Muharuddin, begitu juga dengan moralitas atau etikanya makin menampakkan perilaku yang sebenarnya belakangan.
Dalam berpolitik tentu terdapat seni-seni dalam merespon sebuah kebijakan eksekutif. Tapi bagi seorang Muharuddin, menyebut gubernur sebagai orang munafik itu sungguh Muharuddin tidak memiliki basis pengetahuan dan moral dalam caranya berpolitik.
Kalau seorang pemimpin yang mewakili rakyat Aceh tanpa adanya pengetahuan dan moral, maka tinggal menunggu saja kehancuran kita semua. Kita malu memiliki ketua DPR Aceh tanpa pengetahuan dan moral dalam berkomunikasi.
Seharusnya, sebagai Ketua DPR Aceh harus cerdas dan cerdik dalam mengelola setiap dinamika yang muncul akibat kebijakan eksekutif. Tapi karena ketua DPR Aceh bukan berangkat dari golongan yang memiliki basis pengetahuan pemerintahan dan moralitas akibatnya ini yang dirasakan rakyat.
Saya memiliki banyak kawan di DPR Aceh. Mayoritas kawan-saya saya di gedung dewan. Basis utama mereka berpendapat adalah pengetahuan dan moralitas. Mereka bersikap secara elegan tanpa menyerang personal dengan kata-kata munafik. Sangat berbeda dengan Muharuddin yang kehilangan dua modal sosial itu. Seharusnya, walau dia tidak memiliki kedua modal itu masih bisa belajar dan menghargai lembaga dewan denga ilmu pengetahuan dan ilmu moralitas dari kawan-kawanya yang memiliki basis kedua sumber itu dalam berpolitik.
M. Rizal Falevi Kirani
Mantan Tahan Politik (TAPOL)