Banda Aceh - Berkembangnya wancana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH atas arahan wakil presiden Yusul kalla untuk menginvestasikan sektor perhotelah dan jasa penyedia makanan jamaah haji terutama pada baitul asyi mendapat perhatian semua pihak dlterutama di Aceh
menurut Rafli anggota DPR RI asal Aceh jika pemerintah pusat punya itikat baik untuk ikut terlibat dalam mengembang baitul asyi kenapa tidak lewat pemerintah aceh saja dengan segala kekhususan Aceh, Baik secara otonom di Negara kesatuan repoblik Indonesia atau kekhususan dalam surat wakaf yang menjadi pegangan mahkamah agung arab saudi,
Menurut rafli yang pernah berkunjung ke baitul Asyi pada musim haji lalu dari berbagai sumber menjelaskan bahwa penghasilan yang lebih 18 Miliar pada tahin 2017 dan itu hanya bisa di peruntukan kepada jamaah haji aceh dan kaum pelajar aceh yang menutut ilmu di sana, karena guna dan manfaat baitul asyi sangat jelas tertuang dalam surat wakaf habib bugak tokoh saudagar aceh yang dermawan
Yang kedua jika pemerintah indonesia ingin fokus menginvestasikan dana haji ke Arab Saudi baik sektor perhotelan dan lainnya dengan dana haji atau kerja sama dengan IDB yang bertujuan mengurangi risiko nilai tukar atau valuta asing dan memiliki nilai yang lebih tinggi, kan tidak mesti di baitul asyi yang selama ini sudah sangat bagus managementnya dan sudah di dapatkan manfaat real oleh masyarakat aceh saat haji dan mengenyam ilmu pendidikan di sana jelas senator asal aceh
Jika pemerintah indonesia hanya melirik pada baitul asyi, terkesan melirik yang mentah saja dan sulit di percaya oleh masyarakat aceh dengan tawaran manfaat apun dari pemerintah indonesia lantaran beberapa sejarah masa lalu, tutup senator asal Aceh komite tiga yang juga membidangi kebudayaan, agama dan ekonomi kreatif.