Banda Aceh - Untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memerintahkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (POKJA) untuk menyiapkan seluruh dokumen terkait tender tepat waktu, agar penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum tanggal 11 Mei 2018.
Hal itu dikatakan Gubernur di hadapan seluruh pihak terkait di Ruang Serba Guna, Komplek Kantor Gubernur Aceh, Senin 2 April 2018.
"Saya harap terjadi percepatan dalam masalah tender. Untuk itu semua dokumen menyangkut tender harus selesai tepat waktu. Jangan ada terlambat," ujar Gubernur yang didampingi Sekda Aceh Dermawan dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taqwallah.
Gubernur juga mengingatkan para pihak untuk bekerja maksimal dan disiplin dengan terus mengedepankan kejujuran.
"Ini bukan pekerjaan mudah menenderkan ribuan paket, bukan pekerjaan mudah memeriksa dokumen-dokumen," ujar Gubernur.
Untuk itu, lanjut Gubernur, seluruh kelompok kerja agar menjalankan amanah dengan mengedepankan idealisme; dengan melakukan tender yang jujur. Bahkan Gubernur menanyakan kesediaan para anggota Pokja untuk disumpah secara khusus dan menandatangani pakta integritas.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan para pihak agar segera melaporkan kepada dirinya jika ada pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi atau bahkan melakukan ancaman terkait proses tender.
"Tolong lapor ke saya. Jangan takut. saya berdiri di depan," ujar Gubernur.
Arahan Gubernur ini disampaikan di hadapan 42 Kepala SKPA, 101 KPA, ULP, dan 175 orang Pokja. Turut hadir juga dalam rapat tersebut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin.
Sementara itu Gubernur juga telah memerintahkan dilakukan pengumuman Lelang Kegiatan tahun 2018, pada hari ini Senin 2 April 2018.
Lelang tersebut meliputi 2.872 paket senilai Rp 4.951.630.939.772,- yang terdiri dari APBA sebanyak 1.237 paket senilai Rp 2.817.333.696.704, dan OTSUS Kabupaten/Kota sebanyak 1.635 paket senilai Rp 2.134.297.243.068.
Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pengadaan Konstruksi 1.851 paket senilai Rp 4,19 T. Barang 605 paket senilai Rp 554,51 M. Konsultansi 369 paket senilai Rp 155,08 M dan Jasa lainnya 47 paket dengan nilai Rp 46,77 M.
Ke semua paket tersebut tersebar di 23 Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa dilakukan secara e-Procurement.
Adapun rincian pada masing-masing SKPA adalah sebagai berikut :
Dinas Pendidikan 513 paket, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 451 paket, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 274 paket, Dinas Pengairan 259 Paket, Dinas Pertanian dan Perkebunan 229 paket, Dinas Kesehatan 224 paket, Dinas Kelautan dan Perikanan 144 paket, Dinas Perhubungan 126 paket, Dinas Sosial 115 paket, Dinas Peternakan 95 paket, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 69 paket, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 68 paket, Dinas Pemuda dan Olahraga 53 paket, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 50 paket, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 49 paket, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 38 paket dan Dinas Pendidikan Dayah sebanyak 17 paket.
Untuk Badan Penanggulangan Bencana 15 paket, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin 11 paket, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 11 paket, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 paket, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 9 paket, Rumah Sakit Jiwa 6 paket, Dinas Pangan 5 paket, Rumah Sakit Ibu dan Anak 4 paket, Sekretariat DPRA 3 paket, Biro Umum 3 paket dan Dinas Syariat Islam sebanyak 3 paket.
Sementara Badan Kepegawaian 2 paket, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 2 paket, Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe 2 paket, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 paket, Badan Pengelola Keuangan 1 paket, Sekretariat Baitul Maal 1 paket, Badan Penghubung Pemerintah Aceh 1 paket, Sekretariat MPU 1 paket, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 paket, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 paket, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 paket, Satuan Polisi Pamong Praja dan WH 1 paket, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda 1 paket dan Biro Tata Pemerintahan Setda sebanyak 1 paket.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin menjelaskan, terkait rincian nama-nama paket kegiatan yang dilelang dapat diakses melalui SPSE pada laman www.lpse.acehprov.go.id.
Pengumuman Pelelangan mulai ditayangkan secara on-line mulai tanggal 05 April 2018.