"Kami sangat menuntut setiap PNS yang ada di Pemerintahan Aceh bekerja secara profesional dengan mengedepankan empat hal, yaitu keterampilan, komitmen, disiplin dan loyalitas," ujar Irwandi, saat memberikan arahan kepada CPNS Kemenkumham Aceh yang baru lulus, Kamis, 12 April 2018.
Kegiatan ini berlangsung di Amel Convention Center Banda Aceh, yang juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Turut serta dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Aceh, Mulyadi Nurdin, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, A Yuspahruddin.
Pada kesempatan itu, Gubernur Irwandi juga menyebutkan Pemerintah Aceh selalu menganut "mazhab hana fee". Maksud Irwandi adalah instansi maupun oknum di pemerintahan Aceh tidak diperbolehkan mengutip fee pada setiap program yang digelontorkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dari penerima manfaat.
Selain itu, Irwandi juga memperingatkan calon PNS untuk bekerja dengan jujur serta menjunjung tinggi peraturan yang berlaku. Menurutnya setiap pelanggaran yang dilakukan nantinya akan ditindak tegas.
"Jika di jajaran TNI/Polri ada prajurit yang dipecat karena pelanggaran, maka di Iingkup PNS juga berlaku sanksi yang sama. Kami yakin, sistem pengawasan lebih ketat pasti berlaku di Lingkup Kementerian Hukum dan HAM," ujar Wagub.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly juga mengatakan, para CPNS yang lulus merupakan orang-orang hebat yang terpilih untuk mengabdi kepada negara. Untuk itu mereka diminta benar-benar bekerja profesional.
"Buktikan bahwa negara tidak rugi merekrut kalian," ujar Menteri Yasonna.
Menteri juga mengapresiasi "mazhab hana fee" yang dipraktikkan Gubernur Irwandi Yusuf dalam membangun Aceh.[]