Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak para calon yang bakal bertarung dalam Pilkada serentak di 3 daerah pada 20 Juni 2018 mendatang untuk menghindari segala bentuk pelanggaran yang berbau korupsi.
"Kita sudah berkomitmen untuk jalannya Pilkada yang berintegritas. Khusus pelanggaran hukum yang berbau korupsi, kita hari ini komitmen untuk sama-sama hindari," kata Wagub Nova dalam Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (16/04/2018).
Pembekalan tersebut dikuti oleh para pimpinan Parpol, Komisioner KIP Aceh dan kabupaten/kota serta seluruh pasangan calon kepala daerah dari Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.
Wagub Nova mengharapkan, pilkada di tiga daerah tersebut tidak diwarnai politik uang dan harus berintegritas. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat, pejabat pemangku kepentingan serta seluruh calon untuk melangsungkan pilkada dalam balutan religi dan persaudaraan yang tinggi.
Saat ini, kata Wagub, antusias masyarakat menyambut pilkada begitu tinggi. Tren partisipasi masyarakat juga meningkat.
"Tanggung jawab kita agar pilkada damai dan nyaman. Dengan demikian masyarakat dapat memilih pimpinan secara bebas dan demokratis tanpa ada tekanan apapun," kata Nova.
Kepada penyelenggara Pilkada, Wagub Nova meminta agar tidak berpihak pada salah satu calon, demi terciptanya pilkada yang jujur adil dan berkualitas sehingga pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang berintegritas.
Sementara itu, Plt Sekretaris BNPP, Widodo Sigit Pudjiantoro, membaca sambutan Menteri Dalam Negeri, menyebutkan praktik demokrasi santun dan beretika akan membuat pilkada berlangsung damai dan tertib. Sigit meminta para calon kepala daerah untuk menghindari praktik politik identitas dan menerapkan konsep perspektif perdamaian di kalangan masyarakat.
Dia juga meminta agar para calon kepala daerah tidak memainkan politik uang. Bagi masyarakat pun, nilai yang diterima dari calon tidak sebanding dengan apa yang nantinya didapat dalam 5 tahun.
"Bangun harkat martabat dengan moralitas yang baik," kata Sigit.
Sigit menambahkan, ada tiga aspek penguatan yang bisa menekan korupsi. Pertama adalah pada proses perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD dan pemberian perizinan.
"Seluruh kepala daerah saya minta jangan bermain-main dengan proses perizinan. Korupsi itu menyengsarakan rakyat," kata Sigit.
Bentuk Korwil di Aceh
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyebutkan lembaga KPK akan membentuk koordinator wilayah di semua daerah di Indonesia, salah satunya di Aceh. "Nantinya akan ada yang memperhatikan Aceh setiap harinya," kata Saut.
Bukan hanya pada pelaksanaan pilkada, KPK menegaskan pihaknya akan memperhatikan setiap pintu yang bisa menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Salah satu yang bakal dilihat dengan serius adalah pada perizinan. "Korwil nanti akan mengamati detail di daerah."
Khusus pada pelaksanaan pilkada, Saut berpesan agar para calon menghindari politik uang. Apalagi setiap tahunnya banyak pejabat daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Saut menyebutkan saat ini rakyat memiliki hati nurani dan dapat menilai pemimpin yang baik.