Farid Nyak Umar menjelaskan keberadaan RTH di sebuah kota sangat urgen karena RTH memiliki peranan penting dalam sebuah kota, ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mengamanahkan bahwa pemerintah harus menyediakan 10 persen RTH privat dan 20 persen untuk publik.
"Disamping itu juga memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, ekonomi bahkan estetika," kata Farid Nyak Umar, Jumat 22 November 2019 di Kantor DPRK Banda Aceh.
Menurut Farid, hadirnya RTH juga dapat digunakan sebagai sarana olahraga, taman rekreasi bagi keluarga, daerah serapan air, menyerap emisi, termasuk meningkatkan estetika sebuah kota.
Farid menjelaskan saat ini RTH di Kota Banda Aceh hanya 23,2 persen yang terbagi dalam 10 persen ruang terbuka hijau privat dan 13,2 persen untuk publik. Artinya masih ada kekurangan RTH untuk masyarakat sebesar 6,8 persen.
"Dengan pertumbuhan hanya 0,2 sampai 0,3 persen RTH Publik setiap tahunnya dibutuhkan waktu 22 tahun agar tercapai 6,8 persen tersebut," ujarnya.
Karena itu Farid mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan RTH untuk publik hingga mencapai 20 persen dengan cara menggandeng pemerintah gampong untuk terlibat aktif dalam proses pencapaian target RTH publik tersebut salah satunya dengan menghadirkan taman taman di 90 gampong dalam Kota Banda Aceh.
"Dengan adanya sinergisitas antara pemerintah kota dan gampong maka target 20 persen RTH Publik pada tahun 2029 sebagaimana amanah Undang undang Nomor 26 tahun 2007 tentang menata ruang dapat diwujudkan," tutupnya.
Pada kesempatan itu Farid Nyak Umar juga menyampaikan apresiasi kepada Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman dan DLHK3 yang telah bekerja maksimal dalam melakukan penghijauan di Banda Aceh.