Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Ketua DPRK Banda Aceh Serap Aspirasi Warga

Banda Aceh - Sejumlah warga dari Kecamatan Kuta Alam dan Kuta Raja menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar.

Puluhan warga yang terdiri dari ibu-ibu dan pemuda menyampaikan aspirasi mereka dalam kegiatan reses dewan di Dapil 2 Kuta Alam, masa persidangan III yang berlangsung di Lampriet, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Jumat (23/10/2020). 

Reses dan silaturahmi yang berlangsung pada sore hari tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker.

Salah seorang warga Merduati Kutaraja, Cut Nur Evianti, menyampaikan uneg-unegnya perihal simpang siurnya informasi terhadap penanganan Covid-19 di Banda Aceh. Begitu juga dengan penanganan pasien yang terinfeksi corona. Cut Nur juga menceritakan, dirinya pernah mengalami pengalaman pahit saat membawa ibunya berobat yang sempat ditolak pihak rumah sakit.

"Saya merupakan salah satu korban yang kecewa terhadap pelayanan rumah sakit. Karena sebelum ibu Saya meninggal, pernah ditolak oleh sejumlah rumah sakit di Banda Aceh," kata Cut. 

Hal ini kata dia, perlu dilakukan pembenahan agar jangan sampai dialami oleh warga lain dalam mendapatkan perawatan di rumah sakit di masa pandemi covid19 ini.

Warga lainnya, Fahrurrazi, dari Lambaro Skep, yang berprofesi sebagai pedagang ikan menyampaikan, selama kondisi Covid19 seperti sekarang ini penjualan sangat menurun. Namun, karena ia berusaha memasarkan ikannya secara online sedikit membantu penjualan.

Dia berharap ada dukungan pemerintah untuk pengembangan penjualan melalui online bagi pedagang seperti dia. 

"Karena secara online ini akan membantu meningkatkan penjualan warga selama pandemi Covid-19," kata Fakhrurrazi.

Menyahuti aspirasi warga, Farid Nyak Umar menyampaikan, melalui reses masa persidangan III ini ia banyak menampung masukan dan saran yang disampaikan warga, khususnya terkait berbagai persoalan yang dihadapi warga selama pandemi Covid-19. 

Dengan adanya keluhan warga terkait pelayanan rumah sakit, Farid berharap rumah sakit baik pemerintah maupun swasta agar tidak menolak menampung pasien, apalagi pasien yang sangat membutuhkan penanganan dalam kondisi emergency.

"Kita meminta agar pihak rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan khawatir covid, apalagi yang emergency. Jika di RS saja sampaikan ditolak, maka kemana lagi pasien harus dibawa. Saya akan sampaikan kepada Pemko Banda Aceh untuk menegur dan melakukan pembinaan, agar pelayanan sektor kesehatan di Banda Aceh terus dibenahi", ujarnya.

Farid juga mengapresiasi paramedis dan tenaga medis yang terus berada terdepan dalam menangani pasien di masa pandemi.

Selain itu, warga juga mengeluhkan adanya pembatasan terhadap kegiatan keagamaan, seperti peringatan maulid Nabi dan kegiatan keagamaan lainnya.

Terkait hal ini, Farid menyampaikan sebenarnya bukan pembatasan tapi dalam pelaksanaan kegiatan diimbau mengikuti protokol kesehatan.

"Masyarakat juga berharap tidak ada pembatasan kegiatan keagamaan, sebenarnya pemerintah bukan membatasi atau melarang, tapi menekankan agar pelaksanaan di masa pandemi covid19 ini  memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," tutup Farid Nyak Umar.

Pandemi corona juga berimbas pada perekonomian warga, pendapatan masyarakat menurun. Karenanya Farid akan mendorong pemerintah untuk melahirkan program-program yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. 

Farid mencontohkan serperti bagaimana memberdayakan jual beli secara online, Farid mengatakan jika selama ini pemberdayaan serupa sudah pernah dilakukan pemerintah, tapi ke depan agar bisa menyentuh langsung perekonomian akar rumput masyarakat itu sendiri. 

Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPW PKS Aceh, Ghufran Zainal Abidin

Ketua DPD PKS Banda Aceh,  Iwan Sulaiman Wakil Ketua DPD Surya Mutiara, Ketua DPC Kuta Raja Heri Riswandi, Ketua DPC Kuta Alam Fatarjani serta para tokoh masyarakat.

Pemerintah Aceh Resmikan 39 Unit Rumah KAT Sikundo Aceh Barat

ACEH BARAT - Pemerintah Aceh meresmikan 39 unit rumah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Gampong Sikundo, Kecamatan Pantee Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu 24 Oktober 2020. Peresmian dihadiri Asisten II Pemerintah Aceh Teuku Ahmad Dadek yang hadir mewakili Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Bupati Aceh Barat Ramli MS.


Seperti diketahui, pembangunan 39 unit rumah KAT tersebut bersumber dari anggaran APBN tugas perbantuan Kementrian Sosial RI Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh dan selesai dilaksanakan pada November 2019.

Tokoh masyarakat Sikundo, Jauhari, mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh dan pihak-pihak yang turut membangun dan merancang program untuk pembangunan Gampon Sikundo.

Di hadapan Bupati Ramli dan Asisten II Teuku Ahmad Dadek, Jauhari menyampaikan beberapa aspirasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gampong Sikundo.

"Pertama di bidang transportasi (jalan) yang butuh pengaspalan, kemudian bidang pendidikan, kesehatan, irigasi untuk mengaliri air ke persawahan, pembangunan masjid dan jaringan hp (seluler) dimana semuanya saat ini sudah menggunakan sistem online. Kami memohon untuk diperhatikan," katanya.

Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri melalui Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah dalam sambutannya mengatakan, pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil dengan fokus mendorong terbukanya pelayanan sosial dasar di lokasi KAT dengan tetap berpegang pada prinsip utama dengan menempatkam warga KAT sebagai subjek pemberdayaan.

"Pelaksanaan kegiatan pemberayaan KAT ini bersumber dari APBN Tahun 2019 sebesar 2,400 miliar," kata Devi Riansyah.

Adapun rincian dari jenis kegiatan dimaksud adalah, pembangunan rumah tipe 24 sebanyak 39 unit, pembangunan balai sosial sebanyak 1 unit, bantuan jaminan hidup selama 6 bulan, dan bantuan bibit palawija dan peralatan kerja. Selain dari APBN Pemerintah Aceh melalui APBA juga memberikan sejumlah bantuan pemberdayaan untuk masyarakat Gampong Sikundo.

Devi berharap, para intansi terkait dan lintas sektor semakin memperhatikan Gampong Sikundo dan lokasi-lokasi pemberdayaan KAT lainnya baik di kabupaten Aceh Barat maupun kabupaten lainnya untuk menuju Aceh Sejahtera dan Aceh Hebat.

"Informasi yang kami terima dari Keuchik Gampong Sikundo, jumlah warga yang dulunya 39 KK sekarang sudah bertambah menjadi 50 KK dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Gampong Sikundo sudah mulai berkembang," kata Devi.

Sementara itu Asisten II Pemerintah Aceh Teuku Ahmad Dadek mengatakan, KAT yang merupakan gagasan dari Dinas Sosial Aceh atas tugas perbantuan Kementrian Sosial RI adalah salah satu ransangan untuk memberdayakan masayarakat daerah terpencil. Karena itu, Dadek mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut pembantu pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat adat terpencil di Sikundo.

"Kami mengucapkan terimakasih karena PT Mifa juga telah membantu MCK sehingga punya MCK. Harapannya agar masyarakat lebih memaksimalkan apa yang telah dibantu," katanya. Dadek berharap kedepan Gampong Sikundo akan menjadi gampong yang produktif.

Terkait aspirasi masyarakat Sikundo, Ahmad Dadek mengaku akan mengkoordanikan hal tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

"Terkait soal sinyal HP, tergantung dari pangsa pasar. Terkait dengan jalan, Pak Bupati juga telah mengaspal namun hal itu tidak bisa dilakukan sekaligus melainkan harus bertahap," kata Dadek.

Sementara itu Bupati Ramli mengatakan, pembangunan rumah warga KAT di Sikundo merupakan bukti perhatian pemerintah kepada masyarakat.

Bukan hanya membangun rumah, pemerintah juga telah memberikan masyarakat akses perekonomian, seperti penyediaan lahan serta bibit dan pupuk.

Ramli menyanpaikan terimakasih kepada Penerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Mifa Bersaudara PLN karena telah berkunjung dan merancang program untuk Gampong Sikundo.

Tinggal lagi keseriusan kita. Rumah harus ditinggali, lahan digarap," kata Ramli.

Ramli berharap, masyarakat bisa mengembangkan Sikundo. Sehingga, gampong ini menjadi gampong yang produktif.

Pada kegiatan peresmian tersebut juga turut duberikan bantuan sembako dan alat perlindungan diri (APD) Covid-19 kepada masyarakat Gampong Sikundo.

KPK Tahan Walikota Tasikmalaya

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka BBD (Walikota Tasikmalaya 2012-2017 dan 2017-2022) dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Tasikmalaya TA 2018. KPK telah menetapkan BBD sebagai tersangka sejak 25 April 2019.

Setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 33 orang dan 2 orang ahli, untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka BBD selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di  rutan cabang KPK di Gedung KPK Kavling C1.

Tersangka BBD diduga memberikan sejumlah uang kepada Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pemberian uang tersebut diduga untuk berhubungan dengan pengajuan Dana Alokasi Khusus untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Atas perbuatannya, tersangka BBD disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengajuan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari praktek gratifikasi dan suap, dan kepada aparatur pengawas Internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Mendagri Keluarkan Edaran Tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 saat Libur dan Cuti Bersama



Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengeluarkan surat edaran tentang antisipasi penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) pada libur dan cuti bersama tahun 2020. Edaran itu ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.


Dalam edaran itu, Mendagri meminta seluruh gubernur, bupati dan wali kota agar mengimbau masyarakatnya untuk sedapat mungkin menghindari melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing sambil menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi BMKG.

Sementara dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW masyarakat diimbau tetap memperhatikan protokol Kesehatan utamanya menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak serta tidak berkerumun untuk menghindari penularan covid-19. 

"Jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama dilakukan dengan perjalanan keluar daerah agar dilakukan test PCR atau Rapid test menyesuaikan dengan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas COVID-19 demi melindungi orang lain termasuk keluarga di perjalanan ataupun orang di tempat yang dikunjungi. Bagi yang dinyatakan positif agar tidak melaksanakan perjalanan dan melakukan karantina mandiri atau yang disiapkan pemerintah untuk mencegah penularan," demikian bunyi edaran dengan nomor 440/5876/5J yang dikeluarkan 21 Oktober, Kamis kemarin.

Edaran itu menyatakan setelah kembali dari perjalanan luar daerah disarankan kembali melakukan test PCR atau Rapid test untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan tetap dalam keadaan negatif covid-19. Jika positif agar segera melaksanakan isolasi mandiri atau karantina yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Setiap daerah agar memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyebaran covid-19 di daerah masing-masing dengan mengintensifkan Satuan Tugas Penanganan covid-19 di semua level. Untuk menjaga agar kelurahan/desa bebas covid-19 di antaranya dengan meyakinkan pengunjung suatu lingkungan tersebut dengan membawa surat hasil test PCR/rapid tesf yang menjelaskan bahwa pengunjung negatif covid-19.

Selanjutnya edaran itu juga meminta agar pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan. Semua wajib menerapkan protokol kesehatan serta pembatasan jumlah wisatawan sampai dengan 50 persen.

"(Demi) mencegah terjadinya pesta dengan kerumunan terbuka/tertutup yang membuat tidak bisa jaga jarak, termasuk penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif," demikian tertulis dalam edaran itu.

Untuk seluruh kegiatan seni budaya dan tradisi non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi covid-19 pemerintah diminta untuk mengawasi agar tidak terjadi kerumunan massa yang berpotensi melanggar protokol kesehatan covid-19.

Peran Satgas Penanganan covid-19 di daerah dalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan penegakan hukum juga diminta untuk diperkuat.

"Bupati dan Wali Kota untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan antisipasi penyebaran covid-19 pada libur dan cuti bersama tahun 2020 kepada gubernur untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan," demikian bunyi surat edaran itu.

Nasir Djamil Harap MenPAN-RB Memberikan Dukungan Finansial untuk Mall Pelayanan Publik Pasar Aceh

Banda Aceh – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lantai III Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Kunjungan ini untuk memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan meskipun di tengah wabah Covid-19, Rabu (21/10/2020).

Kedatangan anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu disambut langsung Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, serta anggota DPRK, Irwansyah ST dan Tuanku Muhammad. Dihadiri juga oleh Plt Sekda Kota Banda Aceh, Muzzakir Tulot, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Muchlish.

Pada kesempatan itu, Nasir Djamil menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Banda Aceh yang telah menghadirkan MPP. Nasir Djamil juga mengajak segenap lembaga pemerintah untuk mendukung dan memberikan pelayanan yang terbaik karena MPP ini sangat membantu warga dan pemerintah. 

“Dengan dukungan dan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga keberadaan beliau sebagai Wali Kota Banda Aceh semakin dirasakan oleh warga kota,” kata Nasir Djamil dalam sambutannya.

Nasir Djamil juga menyampaikan, dirinya akan mengingatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, agar tidak hanya menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota rujukan pelayanan publik, tetapi juga memberikan dukungan dan finansial kepada Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sebagai anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI, ia berjanji akan memberikan perhatian dan dukungan, serta menyarankan MenPan-RB untuk bisa menjadikan tempat ini sebagai sebuah solusi dalam menghadirkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, pihaknya ingin memastikan pelayanan di MPP

menjadi salah satu role model rujukan pelayanan publik di Sumatra tetap berjalan meski dalam kondisi covid-19. 

Menurutnya, ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kota Banda Aceh yang salah satu sistem layanan publiknya sudah menjadi referensi bagi daerah lain. Karena itu ia meminta kepada Pemko Banda Aceh agar terus berbenah dan memberikan pelayanan, kepada warga sehingga MPP pasar Aceh benar - benar menjadi rujukan bagi kabupaten/kota lain di Aceh.

“Kami selalu mendorong agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah, salah satunya dengan hadirnya pelayanan publik dan ini juga merupakan salah satu solusi cerdas yang dilakukan Wali Kota Aminullah Usman, dengan menempatkan MPP di Pasar Aceh,” kata Farid Nyak Umar.

Menurut Farid, sebelumnya aktivitas di Pasar Aceh kurang berdenyut. Namun, dengan hadirnya MPP kini sudah semakin terasa geliatnya, begitu juga dengan tingkat kunjungan masyarakat dinilai semakin meningkat. Namun, di tengah wabah pandemi Covid-19 ini, ia mengingatkan penerapan protokol kesehatan benar - benar diperhatikan. 

Farid juga berharap dengan adanya kunjungan anggota Komisi II DPR-RI yang menjadi mitra kerja dari MenPan- RB, bisa memberikan dukungan finansial kepada MPP Kota Banda Aceh, apalagi sudah ditetapkan menjadi role model bagi Sumatra. 

“Sehingga nantinya ini terus berbenah dan benar-benar menjadi model bagi daerah lain,” kata Farid.

Sementara Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyampaikan terima kasih atas kehadiran anggota DPR RI Nasir Djamil untuk melihat langsung MPP Pasar Aceh. Kunjungan ini kata Amin, akan menambah semangat dan motivasi dalam rangka meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Aminullah menjelaskan, target utama MPP ini untuk mempermudah masyarakat, terciptanya efesiensi bagi masyarakat, dan juga mempermudah semua urusan masyarakat.

Selama wabah pandemi Covid-19 kata dia dalam pelayanan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Jika ada yang tidak memakai masker, maka tidak akan dilayani.

“Begitu juga saran yang disampaikan Pak Nasir untuk melakukan survei berkala, ini akan kami jalankan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat  terhadap kehadiran Mal Pelayan Publik ini,” tutur Aminullah Usman.

Satgas Covid-19 Aceh Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Terminal Jelang Libur Panjang Akhir Oktober

Banda Aceh-- Koordinator Satuan Tugas Covid-19 Aceh, Teuku Ahmad Dadek, memantau penerapan protokol kesehatan di Terminal Tipe A Batoh Banda Aceh jelang libur panjang pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November mendatang. Pemantauan itu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19, sebab mobilisasi orang akan meningkat di terminal jelang hari libur.


"Kita ingin melihat sejauh mana pihak terminal menerapkan protokol kesehatan dan menurut pantauan kita pihak balai sangat konsisten menggalakkannya,"kata Dadek di Terminal Tipe A Batoh, Selasa, (20/10) malam. 

Dadek mengatakan, berdasarkan imbauan Menteri Perhubungan, selama masa pandemi muatan penumpang dalam bus hanya boleh diisi 80 persen. Muatan dalam bus harus dikurangi agar tidak terjadi kepadatan yang dapat mempermudah proses penularan virus.

"Kami berharap langkah untuk menjaga jarak dapat diterapkan secara konsisten di dalam bis, kita berharap juga kesadaran dari penumpang,"kata Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekda Aceh itu.

Dadek juga berharap, penerapan protokol kesehatan dapat dipantau secara lebih ketat, karena jelang libur panjang ini akan ada peningkatan mobilisasi massa di terminal.

"Aktivitas mobilisasi harus tetap lancar dan protokol kesehatan juga harus berjalan,"ujar Dadek.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 1 Provinsi Aceh, Iman, menjelaskan, semenjak merebaknya pandemi pada Maret lalu jumlah penumpang di Terminal Batoh mengalami penurunan sekitar 50 persen. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengimbau seluruh petugas dan penumpang di terminal untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Jelang libur panjang ini kami akan mengerahkan petugas lebih banyak untuk mengecek ke setiap bis dan memastikan penumpang patuh terhadap protokol kesehatan,"kata Iman.

Pawang Laot Peukan Bada Ucapkan Terima Kasih Untuk Baitul Mal Aceh

Aceh Besar - Sebanyak 10 orang nelayan  Lamteungoeh, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar mendapatkan bantuan peralatan kerja dari Baitul Mal Aceh pada bulan September  yang lalu. Sepuluh nelayan tersebut mendapatkan pelalatan kerja berupa jaring, bubu dan mesin perahu.

Hal ini disampaikan oleh Pawang Afrizal, Panglima Laot Lhok Lamteungoh di TPI Gampong Lamteungoh Rabu 21 Oktober 2020. Panglima laot menyampaikan terima kasih kepada Baitul Mal Aceh. Hari ini kami telah merasakan manfaat dari zakat para mustahik yang diberikan melalui Baitul Mal Aceh. Ujar Afrizal yang didampingi oleh beberapa nelayan dan Rahmi Fajri Sekjend Jaringan KuALA.

Pawang Zal juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Teuku Muttaqin  dan Rahmi Fajri yang sudah membantu memfasilitasi dan memberikan informasinya sehingga nelayan kami mendapatkan akses bantuan peralatan kerja tersebut. Semoga Allah SWT membalasnya. 

Dalam kesempatan yang sama,  Rahmi Fajri juga mengucapkan terima kasih  banyak kepada Baitul Mal Aceh yang sudah membantu peralatan kerja bagi nelayan nelayan. Ia berharap, semoga kedepan masih banyak lagi nelayan tradisional di Aceh yang kesulitan ekonomi dan juga dampak Covid 19 yang bisa terbantu melalui program  zakat produktif yang dikelola  oleh Baitul Mal Aceh. 


Pemerintah Aceh Sosialisasi Percepatan Hasil Uji RT-PCR, Target 1×24 Jam Usai Swab

Banda Aceh–Agar hasil tes swab keluar dalam kurun waktu 24 jam, Pemerintah Aceh menetapkan jadwal dan kuota harian pengiriman sampel swab dari kabupaten/kota. Sampel swab yang dikirim dari daerah itu akan diperiksa di tiga laboratorium RT-PCR yang berada di RSUDZA, Balitbangkes Aceh dan Labkesda Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, dalam rapat rutin penanganan Covid-19 yang digelar secara virtual bersama Satgas Covid-19 kabupaten/kota di Aceh, Jumat, (16/10/2020).

Taqwallah mengatakan, skema tersebut telah ditetapkan dalam Surat Gubernur Aceh Nomor : 440/14872 perihal pemeriksaan sampel Covid-19 dengan Tes RT- PCR.

Dalam kesempatan itu, Taqwallah memaparkan jumlah kuota sampel swab yang dapat dikirim oleh kabupaten/kota per harinya. Setiap kabupaten mendapat kuota yang berbeda. Penetapan kuota menyesuaikan dengan kondisi kasus Covid-19 tiap daerah.

Begitupun dengan jadwal harian pengiriman sampel swab dari daerah, Pemerintah Aceh telah mengaturnya mulai dari jam pengiriman sampai dengan jam dikeluarkan hasil, kata Taqwallah.

“Sampel swab dikirim ke Banda Aceh pada jam yang telah ditentukan, nantinya akan diterima oleh tim posko Covid-19 Dinas Kesehatan Aceh, mereka yang akan bawa ke lab PCR. Dengan cara begini Insya Allah hasil akan keluar dalam waktu 24 jam, “kata Taqwallah.

Taqwallah menambahkan, dalam beberapa waktu ke depan Pemerintah Aceh juga akan membangun 3 lab PCR di tiga kabupaten/kota yang letaknya menyesuaikan dengan zonasi wilayah Aceh. Ia mengatakan, dengan bertambahnya lab tersebut maka jumlah sampel swab yang diperiksa bisa lebih banyak dan hasilnya akan keluar lebih cepat.

Selain persoalan pemeriksaan swab, Sekda juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan peran tenaga kesehatan di puskesmas mulai dari kepala hingga bidan desa agar mengawal pencegahan penyebaran Covid-19.

Ia meminta para tenaga kesehatan mengawal ketat masyarakat yang masuk kategori suspek agar disiplin menjalankan isolasi mandiri. Begitupun dengan masyarakat lainnya, para nakes harus selalu mengingatkan agar mereka disiplin menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Plt Gubernur Aceh Cabut Edaran Stickering

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mencabut Surat Edaran Gubernur Nomor 540/9186 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2020 tentang Program Stickering. Edaran itu dicabut per tanggal 15 Oktober, hari Kamis kemarin.


“Selanjutnya agar pihak Pertamina mengambil langkah-langkah evaluasi dan melanjutkan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana masa program stickering belum diberlakukan,” demikian bunyi surat poin pencabutan edaran yang diteken Nova tersebut.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdinur, mengatakan, pencabutan itu dilakukan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menyebutkan pelaksanaan edaran tersebut belum efektif.

Mahdinur mengatakan, pada prinsipnya tujuan diterbitkannya program stikering adalah untuk adanya ketertiban dalam penyaluran BBM jenis premium dan solar bersubsidi.

“Karena memang BBM dua jenis tersebut oleh pemerintah kuotanya dibatasi, dan lebih diperuntukan kepada yang lebih tepat sasaran seperti mobil niaga, kendaraan umum labi-labi, mobil dengan ron rendah,” kata Mahdinur.

Namun dalan penerapannya, kata Mahdinur, selama dua bulan lebih program tersebut dijalankan, ada pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan kegiatan stickering tersebut. Padahal, selama dua bulan pelaksanaannya, secara umum  antrian-antrian di SPBU2 di Aceh  telah berkurang  dan mengurangi kemacetan.

“Oleh karenanya   dengan segala pertimbangan yang ada, maka Plt gubernur mengambil keputusan untuk mengevaluasi kembali surat edaran itu,” kata Mahdinur. 

Pasangan Tunanetra di Kuta Baro Terima Rumah Bantuan Pemerintah Aceh

Aceh Besar - Pemerintah Aceh menyerahkan bantuan rumah layak huni untuk pasangan tunanetra di Gampong Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Jumat (16/10). Pasangan suami-istri penyandang disabilitas ini yakni Razali (70) dan istrinya Nur Aini (60).


Proses serah terima rumah berkontruksi beton itu dilakukan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Mirzuan, didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto.

"Ini rumah bantuan dari Pemerintah Aceh, sudah siap, sudah bisa ditempati," ujar T. Mirzuan yang disambut haru pasangan tersebut.

Razali dan Nur Aini mengaku cukup gembira mendapat rumah bantuan tersebut. Keduanya telah menunggu momen itu selama 20 tahun. Selama itu pula pasangan renta yang belum dikaruniai anak itu bertahan hidup di rumah gubuk berkontruksi kayu.

"Hidup kami sulit sekali. Kami berdua tidak bisa melihat," kata Nur Aini yang duduk bersisian dengan suaminya.

"Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Rumah ini sudah saya terima," lanjut wanita yang mulai tidak bisa melihat sejak usia 7 bulan itu.

Nur Aini bercerita, ia bersama suaminya selama ini mengais rezeki dengan menawarkan jasa pijat. Para pelanggan adalah warga sekitar yang datang ke rumah mereka. 

"Kadang orang-orang datang ke sini, kadang kami dijemput," katanya.

Rumah layak huni yang diterima pasangan ini adalah type 36 , dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, dapur dan kamar mandi.

Dengan memiliki rumah layak huni tersebut, kata Nur Aini, ia dan suaminya bisa lebih nyaman menerima pelanggan yang datang ke rumah mereka. Mereka berencana menfungsikan satu kamar khusus untuk menerima pelanggan pijat.

Selain untuk pasangan tersebut, pada kesempatan itu Pemerintah Aceh juga menyerahkan rumah bantuan untuk dua keluarga miskin lainnya di desa tersebut. Mereka adalah keluarga M. Sattar dan Sofyan Ahmad.

Kepala Dinas Perkim Aceh, T. Mirzuan, dalam penjelasannya mengatakan sepanjang tahun 2020 Pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim telah merealisasikan pembangunan 4.042 unit rumah layak huni untuk kaum duafa dan masyarakat miskin yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Aceh. 

"Khusus untuk Aceh Besar sudah terealisasi 406 unit. Untuk Kecamatan Kuta Baro 59 unit, dan khusus untuk Gampong Lam Neuheun ini ada 5 unit," ujar T. Mirzuan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan, pembangunan rumah layak huni merupakan program prioritas Pemerintah Aceh untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Rumah layak huni yg merupakan salah satu dari 15 program unggulan Pemerintah Aceh (Aceh Seuniya),  terus dibangun ini di seluruh kabupaten dan kota di Aceh dengan tujuan memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Iswanto.

Pada tahun 2019 lanjut Iswanto, Pemerintah Aceh juga telah membangun 4.007 rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan dhuafa.

Iswanto berharap, pembangunan rumah layak huni itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Aceh.
Back To Top