Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Translate

Cari Berita Disini

Isi Kemerdekaan dengan Perangi Narkoba

Banda Aceh – Salah satu bentuk penghormatan generasi muda Aceh terhadap jasa para pahlawan adalah dengan kebulatan tekad untuk menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba
Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada awak media usai bertindak sebagai Inspektur Upacara, pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74, di Lapangan Blang Padang, Sabtu (17/8/2019).

“Pesan saya untuk generasi muda adalah mari kita isi kemerdekaan dengan menghindari sama sekali penyalahgunaan narkoba pornografi dan kekerasan terhadap anak perempuan.

Ini beberapa kasus yang menonjol. Saya optimis, dengan dukungan dan komitmen semua pihak maka upaya kita menekan ketiga hal ini akan berhasil. Para pemangku kebijakan juga telah bekerja keras untuk menanggulangi hal ini,” ujar Nova.

Dalam kesempatan tersebut, Nova juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Aceh agar mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

“Pemerintah Pusat bertekad membentuk manusia Indonesia yang unggul, manusia Indonesia yang premium. Karena itu, pasca pembangunan infrastruktur besar-besaran pada periode lalu, ke depan pemerintah mencanangkan penuntasan infrastruktur dan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga Indonesia siap mendapatkan bonus demografi,” kata Plt Gubernur.

Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, Nova menegaskan, bahwa Pemerintah Aceh akan menyesuaikan program pembangunan Aceh dengan visi misi dan filosofi Pemerintah Pusat, yaitu fokus pada pengembangan sumberdaya manusia terutama melalui sektor pendidikan.

“Sesuai RPJM Aceh, pendidikan kita itu penekanannya itu pada pendidikan vokasional, yang pada saatnya secara cepat putra putri kita sudah memiliki keterampilan, mampu bekerja dan diserap pasar dan mudah-mudahan investasi bisa masuk dan anak-anak Aceh bisa bekerja dan menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.

Sementara itu, sambung Plt Gubernur, pada bidang kesehatan Pemerintah Aceh juga terus mengkampanyekan gerakan pencegahan stunting secara masif. “Dengan dukungan dari Pemerintah Pusat kita telah menjalankan berbagai program pencegahan dan penanggulangan stunting di seluruh Aceh.”

“Dan yang terpenting di Aceh adalah penguatan Syari’at. Syari’at Islam telah menjadi kebanggaan di Aceh. Kita memang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, kita berani mendeklarasikan bahwa kita adalah negeri Syari’ah. Saat ini anak-anak muda juga sangat bangga dengan hal ini,” imbuh Nova.

Dengan pemahaman Syari’ah Islam yang baik, Plt Gubernur meyakini, berbagai upaya semua pihak untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan pornografi dapat terwujud.

Pilar Sosial Dinsos Aceh Masuk Istana Negara

Banda Aceh- Salah satu Pilar Kesejahteraan Sosial (Kessos) asal Aceh bernama Rusdi dari TKSK asal Aceh Jaya  bersama 14 pilar  asal provinsi lain berkesempatan mengikuti upacara HUT RI ke-74 di istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Ir.H Jokowi Dodo. Dalam kesempatan tersebut Wapres Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat Aceh untuk mengikuti peringatan hari kemerdekaan.
Adapun unsur 15 Pilar Kessos yang berkesempatan mengikuti upacara di Istana pagi tadi Sabtu 17 Agustus 2019 adalah:
Sebanyak 3 orang TKSK yang salah satunya berasal dari Provinsi Aceh, kemudian 3 orang dari LKS, 2 orang dari TAGANA, 3 orang dari Karang Taruna, 3 PSM dan satu orang dari panitia.
 Kepala Dinas Sosial Aceh Drs.Alhudri MM melalui KTU RSJN Hersie Malahayatie Shandra, A.KS, M.AP mengatakan, keberhasilan salah satu duta asal Aceh yang kini sedang mengikuti Seleknas pilar Teladan tingkat Nasional tidak akan mempengaruhi proses seleksi yang kini masih berlangsung, demikian ungkap Hersie.
 “Satu sisi ini memang kesempatan langka yang diperoleh oleh peserta dari Aceh, dan patut kita apresiasi dan bersyukur, artinya, nama Aceh “masuk” istana pagi ini yang kebetulan juga pak Wapres JK mengenakan pakaian Aceh,” ujar Hersie.
 Disamping itu, ia juga menginformasikan bahwa, Seleknas pilar Kessos teladan ini sangat ketat, sensitif dan komprehensif, sehingga penyeleksian untukt 15 besar masih teurs berlangsung dan belum  ada pengumuman siapa yang berhak sebagai juara. “Mohon doa dari semua kalangan agar peserta dari Aceh berhasil meraih juara ditingkat Nasional,” sambungnya.
 Hersie yang juga ikut mendampingi rombongan Seleknas asal Aceh tersebut melaporkan Pilar-pilar ini juga di dampingi oleh 1 org eselon IV dan dua pegawai yaitu Amiruddin dan Jailani.”Mereka para utusan Aceh yang ikut Seleknas  tidak dilepas begitu, akan tetapi didampingi secara intens, begitu juga terkait segala persiapan yang diperlukan tim selalu terjaga dengan baik,” ungkap Hersie.
 Selama proses berlangsung, tim pendamping dari unsur Dinsos Aceh saban hari terus melakukan dan membantu para perserta, sehingga apapu hasil yang akan diraih oleh peserta dari Aceh tidak terkesan sia-sia.
Sebelumnya, Dinas Sosial Aceh melepaskan keberangkatan pengurus pilar Kesejahteraa Sosial (Kessos) teladan tingkat  Provinsi Aceh untuk mengikuti seleksi pilar-pilar kesos teladan tingkat Nasional tahun 2019 di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019 melalui Bandara SIM, Blang Bintang.
 Pelepasan keberangkatan Pilar Kesos asal Aceh yang akan bertarung di tingkat Nasional tersebut dilepas oleh Safwan,S.Ag selaku kepala Seksi Pemberdayaan perorangan dan Keluarga mewakili Kepada Dinas Sosial Aceh Drs.Alhudri,MM.
 "Pilar-pilar sosial teladan tingkat Provinsi Aceh yang dikirim untuk mengikuti seleksi pilar teladan Nasional merupakan hasil seleksi daerah bulan juli 2019 lalu," demikian ujar Safwan. 
 Adapun pilar-pilar Kessos teladan dari Provinsi Aceh yang dikirim menjadi duta Aceh tingkat Nasional sebanyak 5 pilar yaitu: Karang Taruna, TKSK, PSM, LKS dan TAGANA.
"Para duta Aceh ini akan mengikuti kegiatan seleksi Nasional (Seleknas) selama 7 hari terhitung mulai 13 s/d 19 Agustus 2019," katanya.
 Pilar Kessos yang mewakili Aceh tahun 2019 dari unsur Karang Taruna adalah KT Teungku asal Gampong Banda Masen kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe, kemudian unsur TKSK terpilih Rusdi yang berasal dari Kabupaten Aceh Jaya.
 Sementara unsur PSM, terpilih Nurmalawati,S.Pd asal gampong Gogo Drien Teungoh,  Kecamatan Padang Tiiji, kabupatan Pidie, unsur LKS terpilih mewakili Aceh yaitu Yayasan Permata Peduli Aceh Kota Lhokseumawe.

Pemerintah Aceh Komitmen Perkuat Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyebutkan Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Karena itu, ia menyambut baik pihak swasta seperti Perta Arun Gas yang Jumat (16/08) tadi melakukan penandatanganan kerjasama lintas bidang dengan kampus Unsyiah Banda Aceh dan Unimal Lhokseumawe.

Seluruh program pengembangan masyarakat di negara maju, kata Nova, hulunya dipastikan ada peranan dari perguruan tinggi. "Mustahil program sukses tanpa pelibatan perguruan tinggi. Saya pastikan seluruh program pemerintah Aceh hulunya  juga akan di situ," kata Nova.

Nova berharap, apa yang dilakukan Perta Arun Gas bukan menjadi akhir kerjasama dengan universitas melainkan berlanjut dengan perguruan tinggi lainnya di Aceh. Berbagai skema kerjasama diberbagai bidang lainnya bisa dilakukan. "Unsyiah dan Unimal jadi pionir."

Kedepan, lanjut Nova kerjasama dengan universitas dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs. Pembangunan berkelanjutan ini merupakan agenda pembangunan dunia untuk kemashlahatan manusia dan bumi yang dibuat untuk menjawab tuntutan dalam pengentasan kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

"Kita mulai dengan air bersih mungkin. Bagaimana memanfaatkannya dengan baik, karena yang harus kita pikirkan juga anak cucu kita nanti," kata Nova.

Sementara Presiden Direktur Perta Arun Gas, Arif Widodo, mengatakan penandatanganan nota kerjasama Bidang Teknis, Sosial, Ekonomi dan Sumber daya Manusia dengan Universitas Syiah Kuala dan Universitas Malikussaleh adalah untuk mendukung pemerintah Aceh dalam hal mempercepat perwujudan program pembangunan Di Aceh, khususnya di Lhokseumawe.

"Dengan Unsyiah, ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pengkajian seperti pekerjaan pengukuran bathymetri, melakukan kajian ekonomi terkait usaha penyediaan cold storage bagi komoditi dari daerah sekitar, melakukan kajian sosial ekonomi komoditi-komoditi yang dapat memberdayagunakan cold storage, melakukan kajian analisa dampak lingkungan, serta berbagai kerjasama lainnya," kata Arif.

Sedangkan kerjasama dengan Unimal meliputi pembuatan kajian pariwisata oleh Unimal terkait usaha pelestarian dan pemberdayagunaan potensi pariwisata di wilayah Kota Lhokseumawe melakukan kajian teknis dan ekonomi di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL), serta berbagai kerjasama lainnya.
"Dengan adanya pengembangan bisnis baru PAG diharapkan dapat  membuka kesempatan lapangan kerja baru sehingga PAG dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Aceh,” kata Arif

Arif menambahkan, kajian yang nantinya dilakukan oleh Unsyiah untuk Bisnis Cold Storage Lhokseumawe yang direncanakan oleh PAG, diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar Lhokseumawe. Sedangkan kajian pariwisata yang dilakukan oleh Unimal, diharapkan bisa memobilisasi pergerakan massa dan menciptakan peluang-peluang baru bagi perekonomian masyarakat. []

Pemerintah Aceh Minta Polisi Usut Asal Dendeng Babi Cap Kelinci

Pemerintah Aceh Minta Polisi Usut Asal Dendeng Babi Cap Kelinci

Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta polisi mengusut temuan asal Dendeng Babi  Cap Kelinci Aguan yang seolah-olah diproduksi di Jalan Malahayati Km.14,5 Aceh Besar. Adanya dendeng tersebut diketahui dari pemberitaan salah satu media online di Aceh Rabu (14/08). Informasi tersebut telah membuat resah masyarakat yang tinggal di kawasan itu.

"Padahal, dari hasil investigasi Satpol PP-WH Aceh tidak ditemukan kegiatan produksi dendeng babi di Jalan Malahayati Km.14,5 dan sekitarnya," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, Kamis (15/08). 

Karena hal tersebut, pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Setda Aceh membuat laporan kepada Diskrimsus Polda Aceh untuk mengusut asal usul dendeng tersebut. 

SAG, sapaan Saifullah Abdulgani mengatakan, Aguan, nama yang ditulis sebagai orang yang diduga pemilik produk itu memang pernah tinggal di daerah tersebut. Namun, pengakuan dari keluarga Aguan kepada Satpol PP-WH Aceh, yang bersangkutan telah tujuh tahun tanpa kabar. Artinya tidak mungkin Aguan memproduksi dendeng babi di lokasi yang berada di kawasan Gampong Neuhen Kecamatan Krueng Raya Aceh Besar. Aguan disebut pindah ke Sumatra Utara dan tidak ada kontak dengan keluarganya di Aceh. 

Gara-gara informasi itu, keluarga Aguan merasa terancam. Sedangkan mereka sehari-hari bekerja sebagai petani tambak dan berjualan kelontong. 

Pemerintah Aceh meminta supaya masyarakat yang berasal di sekitar Km. 14,5 tidak resah dan memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan pengusutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Masyarakat di kawasan itu mohon bersabar dan tidak resah, biarkan petugas kepolisian mengudutnya secara tuntas" kata SAG. 

Lebih lanjut, SAG mengatakan hasil koordinasi dengan instansi terkait termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh, dipastikan bahwa selama ini belum ditemukan dalam jalur resmi distribusi pangan (dendeng babi) di Aceh, baik tempat produksi mau pun produk dendeng babi cap Kelinci. 

“Kalau ada produk yang diberitakan tersebut beredar, berarti produk tersebut ilegal dan beredar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata SAG.

Sebelumnya, sebuah media online di Aceh melaporkan bahwa ada penjualan dendeng babi cap Kelinci. Dendeng kemasan itu dijual di lapak online.

Plt Gubernur: 14 Tahun Damai Jadi Refleksi Perjuangan Aceh

Banda Aceh – Peringatan hari perdamaian Aceh ke 14 menjadi refleksi dan pengingat akan perjuangan, dedikasi, dan pengorbanan para tokoh pejuang perdamaian Aceh. Perdamaian yang dicapai di Helsinki Finlandia haruslah terus dikenang dan dipertahankan sehingga perdamaian Aceh bisa abadi.

“Kami merasa sangat bangga dapat berkumpul bersama tokoh-tokoh pejuang perdamaian Aceh Selama ini dalam mengawal secara intensif keberlangsungan jalannya perdamaian Aceh yang sudah berlangsung selama 14 tahun,” kata Nova Iriansyah, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, saat menghadiri acara peringatan Hari Perdamaian Aceh ke 14 di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, 15/8/2019.

Nova mengatakan, momentum 14 tahun damai Aceh menjadi pengingat atas peluh dan darah pejuang perdamaian Aceh yang cukup pajang dan sangat melelahkan. Hal itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sejarah masyarakat Aceh untuk menggapai kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Nova juga mengatakan perdamaian tersebut menjadi kunci dan instrumen penting dalam menyukseskan pembangunan menuju Aceh Hebat dan Sejahtera, hal ini sesuai dengan tema peringatan Aceh damai ke 14 tahun ini yaitu “Perdamaian Meunuju Aceh Hebat dan Sejahtera”.

Perjuangan menuju damai, kata Nova, tidak selalu berjalan dengan baik, tapi juga dilalui dengan jalan yang susah payah. Namun, hal itu dapat dilalui oleh masyarakat Aceh dengan arif dan bijaksana.

Hal senada juga dikatakan, Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) M Yunus. Yunus menyebutkan, peringatan yang ke 14 damai Aceh menjadi momentum bagi rakyat Aceh dan sebagai titik tolak dalam rangka mentransformasikan nilai perdamaian kepada masa kini  dan masa yang akan datang.

"Perdamaian Aceh dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi atas pelaksanaan perdamaian di seluruh dunia,” kata Yunus.
Yunus menambahkan, banyak poin MoU yang belum lagi terlaksana. Namun demikian, pihaknya akan terus mengupayakan agar semua poin MoU tersebut bisa diimplementasikan.

Memperingati 14 tahun damai Aceh, BRA sedikitnya memberikan 200 hektare lahan kepada 100 kombatan GAM di Kabupaten Pidie Jaya. Ia berharap daerah lain juga bisa meniru apa yang dilakukan Pidie Jaya, yaitu menyediakan lahan bagi kombatan yang terdampak konflik.

“Kami akan terus berupaya untuk meditribusikan tanah lahan kebun ini, oleh sebab itu buth dukungan dari Plt Gubernur, Walikota/Bupati seluruh Aceh, dan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh terkait,” kata M Yunus. []

BPN Aceh Besar Identifikasi Lahan Sawah Eksisting Tahun 2019 di BPP BAITUSSALAM

Aceh Besar (15/8). Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar melakukan koordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Baitussalam Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar untuk identifikasi lahan sawah eksisting tahun 2019 di Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.

Akbar Maulana, dari BPN Kabupaten Aceh Besar bersama tim dari BPP Baitussalam terdiri dari Mantri Tani Kecamatan Mesjid Raya, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) langsung memverifikasi data tersebut kelahan sawah yang berada di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya dan ditemani oleh kelompok tani setempat.

“Kami tim dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) BPN Aceh Besar, ketua Tim Hasbi, SH. Ada 85 ha lahan sawah di Kecamatan Mesjid Raya, yaitu di Gampong Neuheun, data kami dari  dari data Citra Satelit, kami bekerjasama dengan BIG (Badan Informasi Geospasial), tapi menurut Mantri Tani lahan sawah produktif hanya 30 hektar, jauh sekali selisihnya”. Jelas Akbar di kantor BPP Baitussalam.



“ Untuk Kecamatan Baitussalam data yang kami punya 248 ha, tapi yang produktif menurut Mantri Tani Kecamatan Baitussalam saat saya hubungi via telpon katanya 148 hektar, kegiatan ini melibatkan BPN, BAPPEDA, PU, DISTAN dan BPS”. Tambahambah nya.

“Kami memberikan data sesuai dilapangan, semoga dapat bermanfaat, di Dinas Pertanian Aceh Besar,untuk kawasan saya, yaitu Kecamatan Mesjid Raya, tepatnya di Gampong Neuheun, sawah produktif seluas 30 hektar”. Jelas Nilawati selaku Mantri Tani setempat.

“Koordinasi ini kami harapkan dapat memberikan satu data yang valid sesuai dilapangan, larna dengan data kita bisa melakukan pembangunan yang lebih baik, hal ini sebagaimana yang selalu diarahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Azhar Abdul Gani kepada kami dilapangan”. Terang Khaidir, Cyber Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.

Tujuh Remaja di Aceh Keroyok Rekannya hingga Tewas

Tujuh Remaja di Aceh Keroyok Rekannya hingga Tewas

Tujuh Remaja di Aceh Keroyok Rekannya hingga Tewas7 Pelaku pengeroyokan di Banda Aceh. (Agus Setyadi/detikcom)

Banda Aceh Tujuh remaja di Banda Aceh mengeroyok rekan bermainnya hingga tewas. Korban bernama Aris Ananda (16) tewas tenggelam setelah dikeroyok dan tenggelam di Waduk Desa Surien.

"Ketujuh pelaku sudah kita tangkap pada Senin malam kemarin di sejumlah lokasi. Enam di antaranya masih di bawah umur dan satu orang berusia 18 tahun," kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Trisno Riyanto kepada wartawan di Mapolresta, Rabu (14/8/2019).

Insiden pengeroyokan itu berawal saat Aris ikut rekannya berinisial B yang memiliki masalah dengan salah satu pelaku. Pelaku lantas mengutus salah satu temannya untuk menjemput B dan membawanya ke Waduk Krueng Neng di Desa Asoe Nanggroe, Kecamatan Meuraxa.

Pelaku kemudian membawa B ke lokasi pada Minggu (11/8) malam. Pada saat itu, Aris ikut mendampingi B. Begitu tiba di lokasi, B langsung dikeroyok ketujuh pelaku.
Tak lama berselang, giliran Aris yang menjadi sasaran penganiayaan. Para pelaku sempat menendang korban dan memukulinya menggunakan obeng. Aris dan B berupaya melarikan diri menggunakan motor.
Saat melarikan diri, Aris melompat dari motor dan bersembunyi di saluran Waduk Desa Surien. Sedangkan B memutar arah dan lolos dari kejaran tujuh pelaku.

Para pelaku kemudian mencari Aris di sekitar waduk. Salah seorang pelaku menemukan Aris yang sedang bersembunyi dan menginjak kepalanya ke air. Setelah korban tenggelam, para pelaku meninggalkan lokasi.

"Korban Aris meninggal karena tenggelam setelah ditekan kepalanya dalam air," jelas Trisno didampingi Kasatreskrim AKP M Taufiq.

Polisi masih menyelidiki permasalahan yang terjadi antara B dan seorang pelaku. Para pelaku, jelas Trisno, merupakan teman bermain korban.

"B ini punya masalah pribadi dengan seorang pelaku. Jadi dalam kasus ini, semua pelaku punya peran mulai penganiayaan di TKP pertama," jelasnya.(detik)
BNN amankan 500 kilogram ganja dari Aceh di Pelabuhan Tanjung Priok

BNN amankan 500 kilogram ganja dari Aceh di Pelabuhan Tanjung Priok

BNN amankan 500 kilogram ganja dari Aceh di Pelabuhan Tanjung Priok
Arsip: Deputi Bidang Pemberantasan BNN Arman Depari memeriksa tabung yang diduga berisi ganja yang dikirim dari Aceh, di Jakarta, Kamis. (Humas BNN)

Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengamankan 500 kilogram ganja yang berasal dari Aceh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin pukul 17.45 WIB, menurut keterangan Deputi Pemberantasan BNN.

"Pengembangan kasus dari pengungkapan kasus narkoba jenis ganja dengan 6 tersangka dan barang bukti 250 kilogram ganja di Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis (8/8)," ujar Irjen Arman Depari dalam keterangannya di Jakarta pada Senin malam.

Ganja seberat 500 kilogram itu dibawa dari Aceh menuju Jakarta dengan melakukan transit di Pulau Bangka dengan cara disembunyikan dalam kompartemen yang sudah dimodifikasi di lantai dasar sebuah mobil mini bus dan kemudian dinaikkan ke truk.

Obat-obatan terlarang itu kemudian dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan kapal barang Sakura Ekspres dan rencananya akan diambil oleh sopir dan kurir untuk disimpan di gudang penyimpanan sementara di daerah Jakarta Selatan.

Rencananya, ganja itu akan didistribusikan setelah aman disimpan di gudang penyimpanan di Jakarta Selatan tersebut, menurut keterangan Irjen Arman Depari.

Sejauh ini BNN sudah menangkap empat orang tersangka di Aceh, Banten dan Jakarta terkait dengan kasus ini.

Kasus ini sendiri masih dalam pengembangan dan untuk sementara barang bukti dan tersangka sudah diamankan di kantor BNN di Cawang, Jakarta Timur pada Senin.(antara)
BPBA: 95 persen lokasi karhutla di Aceh sudah padam akibat hujan

BPBA: 95 persen lokasi karhutla di Aceh sudah padam akibat hujan


BPBA: 95 persen lokasi karhutla di Aceh sudah padam akibat hujan

Meulaboh - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) H Teuku Ahmad Dadek menegaskan sekitar 95 persen dari total luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 176 hektare yang terjadi di Provinsi Aceh kini sudah mulai padam akibat guyuran hujan.


"Alhamdulillah, dari total luas karhuta di Aceh seluas 176 hektare, sudah padam seluruhnya sekitar 95 persen," kata Teuku Ahmad Dadek kepada wartawan di Meulaboh, Minggu.

Menurut dia, berdasarkan pemantauan melalui citra satelit Lapan, tidak lagi terlihat titik api (hotspot) di sejumlah kecamatan yang selama ini terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat.

Akan tetapi secara kasat mata (visual), masih ditemukan ada titik api karhutla di Kabupaten Aceh Barat yakni di kawasan Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo.

Meski pun demikian, upaya pemadaman api sepanjang Minggu masih dilakukan menggunakan satu unit Helikopter milik Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang didatangkan oleh BPBA ke Aceh Barat.

Pihaknya juga mengkhawatirkan meski sebagian besar lokasi karhutla sudah mulai padam, akan tetapi sisa dari kebakaran di lokasi lahan gambut tersebut diduga masih menyala di dalam permukaan tanah, sehingga pemadaman api harus terus dilakukan.

Ia juga mengapresiasi kinerja dari BPBD Aceh Barat, TNI, Polri dan pihak terkait lainnya yang terus melakukan pemadaman api agar karhutla dapat teratasi.(antaranews)

LPLA :POKJA ULP KOTA BANDA ACEH TIDAK MEMAHAMI ATURAN LELANG

Lembaga Pemantau Lelang Aceh LPLA menuding Pokja ULP Kota Banda Aceh tidak memahami aturan pelelangan dalalam Tender paket APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Nasruddin Bahar  selaku Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh LPLA.

Lebih lanjut Ceknas menyampaikan kronologis proses tender di LPSE Kota Banda Aceh tetutama syarat lelang pada Pengadaan Barang. Pokja tidak berpedoman pada Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang secara tekhnis diatur melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Perlem LKPP nomor 9 Tahun 2018 yang mengatur syarat kualifikasi penyedia jasa.

Pokja ULP Kota Banda Aceh mempersyaratkan Pengalaman utk 4 Tahun terakhrir kecuali Perusahaan baru berdiri kurang dari 3 Tahun. Seharusnya berdasarkan Perka LKPP nomor 9/2018 Pengalaman penyedia barang utk 1 tahun terakhir pada divisi yang sama pada instansi Pemerintah atau Swasta termasuk sub kontrak tidak terkecuali perusahaan yang baru berdiri. 

Jika merujuk Pada Perpres 16/2018 dan Perka LKPP nomor 9/2018 maka pelelangan yang sudah dilaksanakan batal demi hukum. Tender Gagal/Batal apabila dokumen lelang tidak mengikuti Perpres atau Pengaduan masyarakat adanya persekongkolan terbukti.

Kasus tender ulang pada paket Penyelesaian RKB SDN 44 Banda Aceh yang sudah dilakukan tender sebayak 3 kali. Jika kita mempelajari dokumen lelang persyaratan yang dipersyaratakan terkesan mengada ngada sama halnya persyaratan lelang gedung bertingkat, padahal membangun RKB adalah termasuk pekerjaan sederhana tidak perlu mempersyaratkan banyak tenaga ahli cukup satu tenaga ahli tetap  yaitu SKT ahli bangunan yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 50 Ayat 1 Perpres 16/2018 menyatakan dalam hal tender/seleksi ulang sebagaimana yang dimaksudkan ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Lansung.
Dalam kasus Tender penyelesaian RKB SDN 44 Kota Banda Aceh tidak perlu lagi melakukan tender ulang yang ke 4 kalinya.

Sama halnya dengan sebuah perceraian jika sudah jatuh talak 3 maka haram hukumnya rujuk kembali kecuali pihak perempuan sudah menikah dengan pria lain lalu bercerai baru bisa rujuk kembali.

Kepada TP4D selaku Tim Pemantau Pembangunan dari unsur Kejaksaan Negeri diharap bisa melakukan tindakan prepentif agar pembagunan bisa berjalan dengan lancar tanpa terhambat oleh aturan aturan pelelangan. TP4D perlu mengambil langkah langkah bijak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemerintah Aceh Pulangkan Tiga Nelayan Aceh Timur dari Malaysia

Banda Aceh –Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh memulangkan tiga nelayan Aceh Timur setelah beberapa hari lalu terdampar ke Kuala Kangkong, Kedah. Ketiga nelayan tersebut dipulangkan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (9/8/2019).
Adapun identitas ketiga nelayan tersebut yaitu Hamdani Umar (45), Afifuddin bin Ismail (32), dan Samsuddin bin Manyak (37). Ketiganya merupakan warga Desa Matang Pelawi Kecamatan Pereulak Timur, Kabupaten Aceh Timur.
Mendarat di Bandara SIM sekira pukul 10.00 WIB, kemudian dibawa ke Kantor Dinas Sosial Aceh yang langsung disambut oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhuri MM untuk kemudian dipulangkan ke Aceh Timur.
Alhudri mengatakan, seperti diberitakan sebelumnya, tiga nelayan asal Aceh Timur itu terdampar di perairan Malaysia pada Sabtu (3/8/2019) setelah terombang-ambing di lautan lepas selama lima hari. Peristiwa yang hampir mengakhiri hidup ketiga nelayan tersebut terjadi karena boat mereka mengalami rusak mesin saat sedang mencari ikan di perairan Selat Malaka.
Dalam kondisi mesin mati, boat secara pelan-pelan menjauh ke lautan lepas hingga masuk ke perairan Malaysia, yang kemudia ditolong oleh nelayan setempat dan didaratkan ke Kuala Kangkong, Kedah.
Peristiwa yang menimpa ketiga nelayan Aceh tersebut murni kecelakaan, dan tidak masuk dalam unsur pelanggaran wilayah maritim atau masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal. Hal ini disampaikan Alhudri berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh otoritas Malaysia, dimana setelah dilakukan investigasi mereka berkesimpulan bahwa ketiga nelayan asal Aceh Timur itu murni kecelakaan laut.
“Pak Plt Gubernur setelah mengetahui ada nelayan Aceh yang terdampar di Malaysia, langsung memerintahkan kami untuk melakukan upaya pemulangan secepat mungkin,” ujarnya Alhudri yang turut didampingi Zukarnaini Haiyar, Kasi Pengawasan Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
Kemudian, kata Alhudri, pihaknya melakukan kontak dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, selanjutnya perwakilan RI yang ada di Malaysia melakukan upaya diplomasi dengan Pemerintah Malaysia untuk memulangkan ketiga nelayan Aceh ini, namun harus menunggu selesainya investigasi. Setelah dilakukan investigasi oleh pihak berwenang disana, ketiga nelayan kita ini dinyatakan murni kecelakaan laut, bukan unsur pelanggaran wilayah. Setelah semua proses administrasi selesai akhirnya baru kemudian mereka dideportasi kembali ke Aceh,” jelas Alhudri.
“Ketiga nelayan Aceh Timur ini kita pulangkan ke kampungnya sore ini. Mereka kita antar berbarengan dengan tiga warga Bireuen yang kemarin juga dipulangkan dari Malaysia setelah bebas dari hukaman mati karena mendapat pengampunan dari Raja Malaysia. Meski kasus warga Bireuen dan Aceh Timur ini berbeda, namun kita bersyukur mereka bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing di moment Idul Adha yang tinggal dua hari lagi,” pungkas Alhudri.
Sementara itu, Zukarnaini Haiyar dalam kesempatan tersebut menghimbau kepada tiga nelayan Aceh Timur itu agar kedepannya lebih berhati-hati saat hendak melaut.
Hal ini juga disampaikan Haiyar kepada seluruh nelayan Aceh mengingat setiap teritorial laut Aceh berhadapan langsung dengan perbatasan negara lain.
“Kita himbau kepada semua nelayan Aceh agar berhati-hati saat hendak melaut. Bukan hanya memeriksa kesiapan kelengkapan dan kesiapan boat atau kapal saja, tapi navigasi juga harus dipersiapkan sebaik mungkin sehingga terhindar dari pelanggaran wilayah maritim. Jangan sampai langkah mencari rezki kemudian harus berurusan dengan hukum di negara lain,” pungkasnya. 

Pemerintah Aceh Tandatangani Kerjasama Perdagangan Kelapa Sawit dengan IDH

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menandatangani kerjasama perdagangan kelapa sawit dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) Indonesia. Pelaksana Gubernur Aceh Nova Iriansyah, berharap lewat kerjasama itu bisa menjadi pemantik awal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga petani kelapa sawit akan mengalami peningkatan kapasitas produksi khususnya di bidang Crude Palm Oil (CPO). 

penandatangani MoU Nota Kesepahaman antara Pemerintah Aceh dengan pihak Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) Indonesia menjadi pemantik awal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga petani kelapa sawit akan mengalami peningkatan kapasitas produksi pertanian khususnya di bidang Crude Palm Oil (CPO). Hl ini dilakukan untuk mewujudkan Aceh Green Groth, Banda Aceh, Kamis, (8/8/2019).

“IDH konsen terhadap produk kelapa sawit ramah lingkungan dan juga pejualan produk Kelapa sawit Aceh terus berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya sekedar di saat kita ke Eropa saja,” kata Nova Iriansyah terkait jalinan kerjasama dengan IDH. 

Nova mengatakan, setelah kerjasama itu, nantinya pihak IDH akan menfasilitasi Pemerintah Aceh untuk bertemu pembeli serta meyakinkan pembeli terhadap kualitas dan kapasitas kelapa sawit yang Aceh miliki.

“Ada kebutuhan dari pembeli kelapa sawit di Eropa, dengan persyaratan untuk memastikan seluruh produk CPO yang kita hasilkan harus berkelanjutan dan konsen terhadap lingkungan,” kata Nova 

Ke depan, lanjut Nova, IDH akan terus mengawasi penjualan dan perkembangan CPO Aceh melalui GAPKI dan pengusaha kelapa sawit. Mereka akan memantau agar setiap perusahaan sawit tetap memegang komitmen untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. 

Sementara itu, Konselor Senior untuk Iklim dan Hutan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia, Oyvid Dahl, mengatakan kerja sama itu terjalin karena target dan indikator yang jelas serta memiliki konsep bisnis yang berkelanjutan. Kerjasama yang akan dilakukan  berkaitan dengan program dan komitmen Presiden RI tentang moratorium hutan, akses pasar, sehingga kerjasama ini akan terus berkaitan dan terus berkelanjutan.

“Pembiayaan dan investasi hijau yang akan masuk ke Aceh apapun itu, harus dibangung dengan standar dengan pengelolaan dan kelestarian yang berkelanjutan,” kata Oyvid.
 
Adapun pemangku kepentingan yang turut melakukan penandatangan tersebut di antaranya, Konselor Senior untuk Iklim dan Hutan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia, Bupati Aceh tamiang, Bupati Aceh Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Aceh, dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan.

Warga Miskin Banda Aceh Terima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 140 warga Kota Banda Aceh yang tercatat sebagai warga miskin. Bantuan tersebut diberikan setelah dilakukan Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Miskin warga Kota Banda Aceh di UPTD RSJN Dinsos Aceh, Selasa (6/9/2019).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh Drs. Muzakir, Kepala Bidang Penanganan FM Dinsos Kota Banda Aceh  Drs. T Naziruddin.
Adapun bantuan yang diberikan tersebut berupa bantuan usaha menjahit, bantuan usaha jualan kios, bantuan usaha sol sepatu, bantuan usaha kuliner, bantuan usaha jualan kue, dan bantuan usaha bengkel tambal ban.
Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (FM), Cut Aja Muzita S.STP, MPA mengatakan, Pemerintah Aceh saat ini sedang berupaya menekan angka kemiskinan satu persen setiap tahunnya, untuk itu dengan adanya bantuan ini diharapkan para penerima manfaat agar bisa keluar dari garis kemiskinan.
Bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup dalam keluarga. Namun, Cut Aja mengingatkan agar bantuan yang diberikan tersebut tidak diperjualbelikan.
“Tahun ini kita berikan bantuan, tahun depan akan kita monitoring dan akan dievaluasi, apakah bantuan itu dimanfaatkan atau tidak, bisa saja setelah kami berikan bantuan ini ternyata diperjualbelikan atau dipindahtangankan, hal itu tidak boleh dilakukan. Namun jika itu terjadi, maka nama yang bersangkutan akan dievaluasi untuk tidak lagi diberikan bantuan,” katanya.
Hal itu diingatkan Cut Aja karena banyak masyarakat saat meminta bantuan ke pemerintah, awalnya bantuan apapun boleh, tapi setelah diberikan tidak dimanfaatkan atau malah diperjualbelikan.
“Kita Dinas Sosial tidak mengajarkan skil menjahit, tapi membantu peralatan sebagai modal usaha bapak ibu sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah Aceh peduli pada kesejahteraan bapak ibu semua,” kata tutur Cut  Aja.
Menurut Cut Aja, Dinas Sosial Aceh telah menyalurkan bantuan UEP ke 22 kabupaten/kota di Aceh, dan hari ini bantuan tersebut diberikan ke warga Kota Banda Aceh yang kurang mampu sebanyak 140 penerima.
“Kami  melihat, walaupun Kota Banda Aceh merupakan ibu kota, tapi masih banyak warganya yang masih membutuhkan bantuan dari pemeritah, untuk itu kami berharap semoga bantuan ini dapat meringankan beban penerima manfaat sehingga dapat menyekolahkan anak-anak hingga ke perguruan tinggi,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh Drs Muzakir  mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Dinas Sosial Aceh kepada warganya , dengan harapan agar masyarakat memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin.
Menurutnya, bantuan ini merupakan kebutuhan sehari-hari untuk itu dia berharap kepada penerima manfaat agar barang yang telah diberikan tersebut tidak diperjualbelikan.
“Di kampung saya ini ada setelah menerima bantuan datang orang lain yang membutuhkan peralatan lalu dijual dan dilelang. Saya ingatkan lagi agar barang ini untuk tidak dijual kalau ketahuan maka akan kami evaluasi. Selama ini masyarakat selalu bilang bahwa pemerintah kurang perhatian untuk masyarakat, saya rasa bantuan yang diberikan cukup banyak yang telah diberikan,” tuturnya.

BNN Harmonisasi Program Dengan OPD Aceh Besar

Kunjungan Kerja BNN dalam rangka Harmonisasi Program Grand Design Alternative Development bersama Stakeholder Kabupaten Aceh Besar diterima oleh Asisten III dan didampingi oleh Wakapolres Aceh Besar di Kantor Bupati Aceh Beaar. Kunjungan kerja tersebut akan berlangsung dua hari (7-8 Agustus 2019).

“Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah melalui BAPPENAS dan BNN melakukan alih penanaman ganja kekomoditi pertanian lainnnya. Sebelum ini, BNN sudah masuk ke Aceh Besar khususnya ke Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimeum. Tujuan rapat tadi yang dilanjutkan esok harinya adalah kunjungan lapangan. Acara dipandu oleh Asisten III, Dr. Samsul Bahri, M.Si.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakapolres Aceh Besar dan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) , diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesbanglinmas dan Dinas Kesehatan”. Jelas Azhar Abdul Gani kepada Tim Cyber Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.

“Kita dari Pertanian selalu siap, dalam hal ini terkait teknologi pertanian, dan komoditi yang cocok dengan kondisi lokasi yang diinginkan oleh BNN”. Tambah Azhar.

“BNN sudah tergolong sering bekerja sama dalam program pengalihan lahan ganja kearah komoditi pertanian yang tentu saja bisa ditanam dan dijual tanpa melanggar hukum, sebut saja sekarang di Lamteuba, masyarakat sudah mengembangkan kunyit, malah sampai 100 hektar, nah, dengan masuknya BNN melihat potensi ini, nantinya kita berharap ada link baru yang bisa memasarkan hasil dari pengolahan kunyit petani kawasan Lamteuba yang memang dikenal kesuburan tanahnya, yang selama ini sering dipakai untuk menanam tanaman yang diharamkan tersebut”. Jelas Khaidir, Cyber Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.

Bertemu Etase Militer, Plt Gubernur: Ada Rekam Jejak Dunia dalam Pembangunan Aceh

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak para Etase Militer dari seluruh dunia untuk mempromosikan Aceh ke negara tempat mereka berasal. Pembangunan Aceh, kata Nova, merupakan pembangunan yang dilakukan bersama dan melibatkan banyak negara. 

"Prestasi Aceh adalah bagian dari prestasi dunia. Bapak dan ibu mememiliki rekam jejak dalam pembangunan kembali Aceh," kata Nova di depan 57 Etase Militer dari 21 negara di Banda Aceh, Selasa 6/8. 

"Aceh adalah 'bayi' anda yang kini telah menginjak remaja. Kami mengajak Bapak dan Ibu semua untuk tetap mendukung Aceh," kata Nova. 

Nova mengatakan, keberhasilan rakyat Aceh dalam menyelesaikan konflik dan menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terlepas dari solidaritas internasional. Proses perdamaian Aceh serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca gempa bumi dan Tsunami didukung oleh kedermawanan internasional. "Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dunia atas kontribusi dalam pembangunan Aceh."

Perdamaian Aceh pasca bencana, kata Nova, adalah prestasi yang diakui dunia. Hal itu dikarenakan damai Aceh yang telah berlangsung selama hampir 15 tahun, ketika Bank Dunia dalam studinya menyebutkan  banyak daerah bekas konflik akan kembali ke masa konflik (relapse) setelah perdamaian. Proses pembangunan pun semakin membaik. Cerita sukses itu mendapatkan apresiasi dari dunia. Banyak yang kemudian belajar merawat perdamaian serta rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. 

Nova menyebutkan, dukungan yang diperlukan Aceh saat bukan lagi berbentuk dukungan kemanusiaan, namun lebih pada investasi. Pemerintah Aceh telah membuat kebijakan dan insentif bagi investor dapat menanamkan modal mereka di Aceh. Ada beberapa kawasan yang diperuntukkan agar investasi dapat hadir di Aceh dengan basis saling menguntungkan seperti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Industri Ladong dan Lampulo. 

"Aceh juga terletak pada posisi strategis dalam geoekonomi, geostrategic dan geopolitk global," kata Nova. Ia mengatakan, makin berkembangnya pembangunan di negara-negara Samudera Hindia melalui inisiatif seperti Indian Ocean Rim Association dan Indo-Pacific Partnership, telah menempatkan Aceh sebagai lokasi yang sentral dalam meningkatkan iniasiatif global tersebut. 

Sementara itu, Dean of Milat Corps, Dominique Bulungol, mengatakan pihaknya memandang pembangunan Aceh paska konflik dan Tsunami sudah sangat membanggakan. Karena itu, mereka ingin melihat Aceh secara langsung. 

"Pak Gubernur mengundang kami untuk melihat progres kemajuan keamanan di Aceh. Saat ini progres ekonomi Indonesia sudah sangat baik, kami percaya dalam 5 tahun ke depan akan lebih baik," kata Dominique, Etase Militer asal Papua New Guinea.

Dominique mengatakan, Aceh juga punya potensi pengembangan wisata yang baik. Karena itu, mereka direncanakan untuk berkunjung ke Sabang, esok hari. 

Pemerintah Aceh Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Bakongan Aceh Selatan

TAPAKTUAN- Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan masa panic (Buffer Stok) kepada korban kebakaran di Dusun Kayeu Ujeun, Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh, Selasa 6 Agustus 2019.
Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Yusri, S.Sos mewakili kepala Dinas Sosial Aceh Drs. Alhudri, MM yang diterima langsung oleh Sekda Aceh Selatan H.nasjuddin, SH,MM yang turut didampingi oleh kepala Dinas Sosial Aceh Selatan.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak  12 unit rumah took (ruko) berkontruksi kayu terbakar di Dusun Kayeu Ujeun, Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh, Senin (5/8) sekira pukul 11.00 WIB. Dalam kejadian naas tersebut dilaporkan sebanyak 9 rumah rata dengan tanah dan 3 lainnya rusak ringan akibat insiden tersebut, terkait jumlah korban jiwa hingga saat ini belum ditemukan korban jiwa.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Yusri, S.Sos mengatakan, bantuan berjumlah satu truck tersebut merupakan bantuan dalam bentuk respons cepat pemerintah Aceh untuk korban bencana.
“semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban saudara kita yang sedang dilanda musibah,” ujar Yusri yang turut didampingi oleh Sya’baniar, SE selaku kepala Seksi Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas.
Kemudian, Yusri juga mewakili Pemerintah Aceh mengaku prihatin atas musibah yang dilanda warga Aceh Selatan. “untuk saat ini mereka para korban kebakaran sudah mengungsi ke tempat keluarga mereka masing-masing. Mudahan saja bantuan yang kita antar ini akan bermanfaat bagi saudara kita,”pungkas Yusri.
Adapun bentuk bantuan yang diserahkan oleh pemerintah Aceh berupa Seng, Triplek, Cat Tembok, Paku Triplek, Perlengkapan bermain anak, perlengkapan belajar anak, Kasur, bantal tidur dan sarung. Kemudian, bantal guling, sprei, minyak goring, ikan sarden, kecap, kain sarung dan sajadah dan sejumlah bantuan lainnya.
Hadir dalam penyerahan bantuan secara simbolis, selain Sekda Aceh Selatan dan Kadis Sosial Aceh selatan, turut hadir Kabag Kesra, Kabag Humas, Kabag TU pimpinan secretariat Daerah Aceh Selatan.

India Berminat Bangun Rumah Sakit di Sabang

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan pemerintah India berminat membangun rumah sakit di Kota Sabang. Ketertarikan itu disampaikan langsung Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat, saat bertamu ke kediamannya di Banda Aceh, Senin 5/8.

“Dia (pemerintah India) mau bangun rumah sakit, full investasi yang harga layanannya terjangkau,” kata Nova Iriansyah. Namun demikian, kata Nova, Pemerintah India meminta tenggat waktu pengelolaan rumah sakit sebelum nantinya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia. 

“Ini (pembangunan rumah sakit) adalah proyek  yang penting. Besok kami akan mengunjungi Sabang dan setelahnya kami akan melanjutkan diskusinya,” kata Pradeep Kumar. Pihaknya, kata Pradeep, menjanjikan untuk memberi layanan kesehatan terbaik dengan harga yang murah. 

Pradeep Kumar datang ke Banda Aceh bersama Konsulat Jenderal India di Medan, Shri Raghu Gurura.

Nova Iriansyah menyebutkan, selain pembangunan rumah sakit, pihaknya juga menjajaki kerjasama di beberapa bidang lain seperti pendidikan. Pemerintah Aceh, kata Nova, tertarik mengirimkan delegasinya untuk belajar tentang pendidikan kedokteran dan pendidikan sumber daya air. Di samping jarak tampuh  yang lebih dekat, biaya pendidikan di India juga cenderung lebih murah. “Dan juga pertikaran mahasiswa.”

Selain itu, kata Nova, Pradeep menginginkan agar pihaknya bisa membangun konektevitas penghubung dari bandara di Aceh ke Port Blair di Pulau Andaman dan Nicobar. Dengan demikian, akses ke Aceh dari pulau tersebut bisa lebih dekat.

Pradeep menyebutkan, jarak tempuh Port Blair ke Banda Aceh hanya berkisar 1 jam perjalanan udara. Sementara Port Blair ke Delhi mencapai 3 jam perjalanan. Artinya, konektivitas langsung Aceh ke Andaman dan Nicobar sangat  menguntungkan kedua pihak. 

Menangkal Pengaruh Buruk IT dengan Disiplin

Banda Aceh – Perkembangan teknologi yang makin canggih akan memudahkan kerja-kerja manusia. Namun, di sisi lain jika kita tidak pandai mengatur dan menempatkan diri, alih-alih memanfaatkan teknologi untuk pengembangan diri, kita justru akan menjadi budak teknologi. Salah satu cara ampuh yang dapat dilakukan adalah dengan kedisiplinan.

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK dan Dekranasda Aceh Dyah Erti Idawati, dalam amanatnya selaku Pembina Upacara Bendera di Halaman SMK Negeri 3 Banda Aceh, Senin (5/8/2019) pagi.

“Diibarat pisau bermata dua, perkembangan teknologi informasi akan memudahkan kerja-kerja manusia. Namun jika salah memanfaatkan, maka kita akan terkena dampak buruknya. Ada satu cara ampuh untuk menangkis pengaruh buruk perkembangan IT, kata ini sering ananda dengarkan, baik dari guru atau orang tua di rumah, yaitu Disiplin,” ujar Dyah.

Dosen Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Unsyiah ini menyatakan, meski sangat mudah diucapkan, namun disiplin terkadang sulit dilakukan. Dyah Erti berpesan, untuk menerapkan kedisiplinan pada diri sendiri bisa dimulai dengan niat.

“Jika kita berniat ingin menjadi orang sukses, pasti kita sadar untuk melakukan hal-hal yang menyangkut tentang disiplin. Secara sadar tentu kita akan merubah diri. Misalnya, kita berkomitmen untuk Shalat Subuh berjama’ah, maka secara sadar kita akan mulai mendisiplinkan diri untuk tidur tepat waktu dan bangun cepat,” kata Dyah Erti.

Dyah Erti juga mengingatkan, bahwa di tengah perubahan zaman yang begitu cepat dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka persaingan dunia kerja akan semakin ketat. Dyah menambahkan, para siswa SMK sederajat adalah generasi Z atau generasi post milenial yang harus mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan di masa mendatang.

“Generasi inilah yang sekarang menjadi topik perbincangan dunia karena mereka akan mendominasi populasi manusia di masa depan. Indonesia sendiri akan menerima imbas positif dari bonus demigrafi ini hingga tahun 2045 mendatang. Generasi inilah yang akan berjibaku dengan dinamika era revolusi industri 4.0,” kata Dyah Erti.

Di masa depan, sambung Dyah Erti, ada begitu banyak tantangan yang mesti ananda hadapi. Kalian akan dihadapkan pada kompetisi global dunia industri. Persaingan tidak hanya terjadi antarnegara untuk level ASEAN, Asia, tapi juga dunia.

“Hanya dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa berhasil dalam persaingan tersebut. Tantangan lainnya adalah teknologi. Kita sekarang berada di era di mana semua hal menjadi serba cepat.

Oleh karena itum.Manfaatkan internet untuk belajar, karena sesungguhnya banyak sekali pengetahuan yang bermanfaat dari internet,” pesan Dyah Erti.

“Jangan sampai kemajuan teknologi membuat ananda menjadi Mager atau malas bergerak. Jadikanlah perkembangan IT sebagai media untuk menimba ilmu, memperkaya skill dan jadikan sebagai modal untuk menghadapi persaingan global. Tak ada kata berhenti untuk menambah wawasan. Anak Aceh harus optimis menatap masa depan,” pungkas Dyah Erti.

KABIDLUH Sidak Kinerja Penyuluh Pertanian

Aceh Besar - Kepala Bidang Penyuluhan (Kabidluh) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Fahrizal melakukan kunjungan ke Kelompok Tani Pinto Gerbang Binaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dessy Novianti yang berada di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar,minggu (4/8).

“Walaupun hari Minggu, kita tetap menyempatkan diri memonitoring hasil kerja para Penyuluh Pertanian, apalagi kelompok Tani wilatah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Baitussalam ini sedang bermitra dengan Bank Indonesia melalui program CSR, dan saya juga mengikutsertakan tim dari Cyber untuk mengekspose ke media dan juga koordinator BPP Pulo Aceh, karena disana (Pulo Aceh-red) nantinya akan kita kembangkan Tanaman Melon sebagaimana di lokasi ini melon sangat berhasil”. Jelas Fahrizal yang kunjungan tersebut tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada PPL setempat.

Kelompok Tani Pinto Gerbang adalah kelompok tani yang berdomisili di Gampong Ruyung Kecamatan Mesjid Raya, tapi aktivitas budidaya nya sebagian dilaksanakan di Gampong Ladong, Gampong tetangganya yang masih berada didalam satu kecamatan.

“Di Pulo Aceh belum ada yang menanam jenis tanaman ini, jadi saya yang baru sebulan bertugas sebagai koordinator BPP PULO ACEH ingin sekali mengembangkan tanaman melon, saya mau pertanian dikawasan terluar tersebut bisa maju seperti didaerah-daerah lain, apalagi kita selama ini selalu bekerjasama dengan BPTP ACEH dalam hal kajian teknologi pertanian”. Ungkap Afriadi selaku Koordinator BPP PULO ACEH.

“PPL dan petani memamg sengaja tidak kita beritahu, ini memang kunjungan yang sudah kami rancang semalam saat ngopi diseputaran Kuta Baro, pak Kabidluh mau lihat bagaimana hasil kinerja bawahannya dilapangan, dan Alhamdulillah pak Kabidluh sangat puas dan senang, itu artinya PPL kita memang sahabat petani sebagai mana arahan yang selalu beliau sampaikan setiap pertemuan dengan para penyuluh pertanian”. Jelas Khaidir, tim Cyber Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.

Sebagaimana diketahui, kelompok tani Pinto Gerbang adalah kelompok tani yang sudah mandiri, ketersediaan beberapa komoditi unggulan dilokasi tersebut selalu ada, seperti Melon, Cabai Merah Besar dan Timun Baby. “Semoga keberhasilan kelompok ini menjadi motivasi bagi kelompok lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Besar”. Harap Mahyuddin, yang merupakan PPL dari BPP Kita Baro yang ikut dalam tim kunjungan tersebut.

Kak Seto Hibur Anak Aceh di Saree


Jantho - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Prof. Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. atau akrab disapa Kak Seto hadir pada kegitan Jambore Anak 2019 yang digelar oleh Dinas Sosial Aceh di Lapangan Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (4/9/2019). Kehadiran Kak Seto tersebut dalam rangka menghibur anak-anak Aceh dengan serangkaian permainan.
Pantauan di lapangan, rangkaian huburan yang dimainkan Kak Seto cukup mengundang gelak tawa dan bahagia anak-anak yang sedang mengikuti Jambore Anak 2019 hari itu. Diantara permainan yang cukup menarik anak-anak adalah sulap-sulap kecak yang dimainkan kak Seto.
“Sulap itu sihir atau kecepatan tangan?” Tanya Kak Seto. “Kecepatan tangan,” jawab anak-anak kompak. “Iya, sulap itu bukan sihir tapi kecepatan tangan dan harus menggunakan alat,” katanya pada anak-anak.
Usai menghibur anak-anak Kak Seto mengatakan, anak-anak adalah aset bangsa untuk itu dia berharap mudah-mudahan Provinsi Aceh bisa menjadi provinsi yang layak anak yang terus mengembangkan perlindungan terhadap anak secara optimal sehingga melahirkan anak-anak yang cerdas dan berkualitas di bidangnya masing-masing.
“Kepada orang tua, dengan segala hormat mohon mendidik dengan kekuatan cinta, dengan hati yang bersih bukan dengan kekuatan atau kekerasan tapi dengan kekuatan cinta,” katanya.
Sebab, katanya, kekuatan cinta akan melahirkan bunga-bunga yang elok dan merekah dengan segala keelokannya makala ditanam di tanah ynag subur. “Tanah yang subur ini adalah tanah yang penuh dengan apresisai, penuh cinta, dan kasih sayang,” jelas Kak Seto.
Kegiatan ini diikuti oleh  UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, Yayasan Media Kasih Kota Banda Aceh, Yayasn SOS Desa Taruna Aceh Besar, Yayasan Al-Ikhlas Hidayatullah Aceh Besar, Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Pidie, Yayasan Panti Asuhan Bustanul Aitam Pidie Jaya, Panti Asuhan Muhammadiyah Gandrapura, Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Miftahul Jannah Aceh Besar, dan Yayasan Muarrif Kota Lhokseumawe.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Penggerak PKK Aceh Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT, Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Nevi Ariani, SE, Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Sosial Fauzan Azima dan Maulana, Psikolog Anak Endang Setianingsih, M.Pd, dan seluruh para pejabat eselon III dan IV Dinas Sosial Aceh.

Dinsos Aceh Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Singkil


Singkil – Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menyalurkan bantuan masa panik untuk masyarakat korban kebakaran di Desa Bulohsema, Kecamatan Suro, Aceh Singkil, Sabtu (3/8/2019). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Aceh Singkil Sazali di halaman kantor Camat Suro dan disaksikan oleh masyarakat korban kebakaran. Kebakaran hebat yang terjadi pada Kamis 1 Agustus 2019 pukul 11.30 WIB itu telah mengakibatkan 26 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.
Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM melalui Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial (PSKBS) Rohaya Hanum SE mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut merupakan arahan dari Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT kepada Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri yang kemudian memrintah dirinya untuk mengantarkan langsung bantuan berupa sembako, sandang, dan pangan tersebut ke lokasi bencana.
“Ini merupakan arahan Bapak Plt Gubernur Aceh melalui Bapak Kepala Dinas Sosial Aceh, Pak Kadis, berhubung sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan memerintahkan saya selaku bawahannya mengatantarkan langsung bantuan ke tempat kejadian bencana kebakaran ini,” kata Rohaya.
Rohaya berharap, meski bantuan ini tidak mampu menggantikan kerugian yang dialami oleh masyarakat akan tetapi semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat korban kebakaran, dan dalam hal ini juga bukti bahwa Pemerintah Aceh peduli terhadap rakyatnya yang tertimpa musibah.
Rohaya mengatakan, sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil juga telah menyalurkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran setempat, dan untuk sementara masyarakat diungsikan di tenda-tenda yang dibangun oleh dinas sosial setempat.
“Saya melihat langsung tadi tida ada satupun rumah yang tersisa, semuanya terbakar ludes karena saat kebakaran masyarakat sedang di kebun untuk bekerja sehingga tidak ada yang bisa diselamatkan,” terang Rohaya.
Wakil Bupati Sazali mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh yang telah peduli dan menyalurkan langsung bantuan dua hari pascabencana kebakaran  di Desa Bulohseuma.
“Kami Pemjab Aceh Singkil mengucapkan terimakasih atas perhatian dan bantuan yang langsung datang dua hari pascakebakaran dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh,” katanya.

Dinsos Aceh Gelar Jambore Anak di Saree


Aceh Besar – Sebanyak 210 anak dari beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan di Aceh ikut terlibat pada kegiatan Jambore Anak 2019 yang dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh mulai hari ini, Sabtu 3 sampai dengan Minggu 4 Agustus 2019 besok di Lapangan BLPP Saree, Aceh Besar.
Kegiatan yang akan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM besok hari, Minggu (4/8/2019) yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Penggerak PKK Aceh Dr. Ir Dyah Erti Idawati, MT, dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Prof. Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si.
Kasie Rehabilitasi Anak dan Lansia Rita Mayasari, A.KS., MPS.Sp selaku pelaksana kegiatan mengatakan, kegiatan ini masih rangkaian memperingati Hari Anak Nasional 2019, selain itu kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memberikan ruang dalam mengembangkan minat, bakat, aktualisasi diri anak-anak yang berada dalam lembaga pengasuhan anak atau panti asuhan.
“Kegiatan jambore anak ini adalah sebuah acara yang membuat situasi menyenangkan dan tidak bosan,” kata Rita.
Untuk itu, katanya, pada kegiatan ini dihadirkan permaian-permainan tradisional khas Aceh dengan pendalaman nilai-nilai filosofi dari permainan tersebut, serta mendesain sebuah konsep acara yang akan menumbuhkan nilai-nilai kesepakatan, kesamaan, kedisiplinan, tanggungjawab, keberanian dan saling menghargai bagi anak-anak. Dalam kegiatan jambore anak ini, anak merupakan subjek dan mempunyai peran aktif di dalamnya.
“Hari ini kita fokusnya membangun kesepakatan, kebersamaan, keterbukaan, dan spontanitas, dan pengenalan diri sampai siang hari. Selanjutnya ada proses pengelompokan, anak-anak akan mencoba tantangan-tantangan dengan permainan tradisional, dan memberikan apresiasi kepada seluruh anak yang berprestasi,” pungkas Rita. Turut terlibat dalam kegiatan tersebut seluruh pejabat Eselon III dan IV Dinas Sosial Aceh.
Terkait Pelecehan Seksual, Pejabat Aceh Jaya DiLaporkan ke Polda

Terkait Pelecehan Seksual, Pejabat Aceh Jaya DiLaporkan ke Polda

Pejabat di Aceh Jaya, berinisial (I) di laporkan ke Polda Aceh terkait dugaan pelecehan seksual terhadap berinisial (N).
Aduan tersebut telah di laporkan pada (15/07) lalu dengan Nomor Laporan Pengaduan Nomor : Reg/138/VII/RES.2.5/2019/Subdit II Tipid PPUC/Ditreskrimsus, dan baru dilakukan pemeriksaan terhadap korban, Banda Aceh, (01/08/2018).
Dalam surat tanda laporan tersebut juga di sebutkan bahwa Terlapor dalam Lidik, surat tersebut di tandatangani oleh Penyidik Pembantu Brigadir Dicky Yulian.
Dalam proses BAP, pelapor terlihat di dampingi oleh tim kuasa hukumya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), dan pendampingan saat pemeriksaan di dampingi oleh Mila Kesuma, SH yang juga Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, SH yang juga hadir di Polda menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah pemeriksaan keterangan dari Saksi Korban/Pelapor, dan proses ini masih dalam proses lidik Polda Aceh.(anterokini)
Back To Top