Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Translate

Cari Berita Disini

YARA Undang KPK Investigasi Realisasi APBA

Banda Aceh/ Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi hukum terhadap realisasi keuangan dan kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 sejumlah Rp.17,104 triliun yang saat ini sangat rendah dan juga muncul beberapa permasalahan sebagaimana dalam hasil Pansus DPRA 2019 yang turut kami lampirkan dalam surat yang di tujukan kepada KPK. Banda Aceh, Kamis, (14/11/2019).

YARA minta DPRA Interpelasi Plt Gubernur


" Kami mohon kepada KPK agar melakukan investigasi hukum terhadap realisasi APBA tahun 2019, investigasi raalisasi keuangan dan kinerja ini perlu di lakukan oleh KPK untuk melihat apakah ada permainan dalam realisasi APBA sehingga serapannya sangat rendah", kata Safar.

Permohonan YARA kepada KPK karena menurut pemantauan yang di lakukan YARA terhadap realisasi APBA 2019 di website https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html pada hari senin, 11 November 2019, dimana realisasi sampai tanggal 8 November 2019 terhadap keuangan sebesar 57,4% dan
fisik sebesar 65,0%.

Rendahnya serapan APBA ini menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat Aceh, oleh karena itu, YARA menyurati KPK agar melakukan Investigasi hukum terhadap kinerja dan keuangan dalam realisasi APBA tahun 2019 untuk mengetahui penyebab lamban nya serapan APBA yang berdampak dan memimbul kerugian besar bagi masyarakat Aceh.

 " Pantauan kami di website P2K pada 11/11, realisasinya masih di bawah 70%, dan ini berdampak pada infrastruktur yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Aceh seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik juga pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat tidak terpenuhi sehingga seluruh kegiatan masyarakat Aceh yang membutuhkan dukungan infrastruktur menjadi terhalang dan menimbulkan kerugian oprasional bagi masyarakat Aceh", terang Safar.

Dalam surat yang di antarkan langsung ke KPK oleh Humas YARA, Muhammad Dahlan dan Basri, YARA juga meminta kepada KPK agar memonitoring khusus terhadap tender
pembangunan gedung Oncology Rumah Sakit Umum Zainal Abidin yang saat ini juga menjadi sorotan publik dalam proses tendernya dan penganggarannya, surat di terima oleh staf KPK.

" Selain investigasi hukum terhadap realisasi APBA 2019, kami juga menyampaikan agar KPK melakukan monitoring khusus dalam tender pembangunan gedung oncology RSUZA karena telah menjadi perhatian publik di Aceh saat ini", tutup Safar, dalam surat yang di tembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Ketua DPRA dan Wali Nanggroe.

Pemko Diminta Terapkan Pemungutan Pajak Secara 'Tapping Box'

Banda Aceh - Sekretaris Komisi III dan juga anggota Badan Anggaran DPRK Banda Aceh Irwansyah, ST menyampaikan bahwa tahun depan Banda Aceh akan terapkan sistem pemungutan pajak perhotelan secara moderen, tepatnya memakai Tapping Box.

Hal ini disepakati dalam rapat anggaran Dprk bersama Pemko Banda Aceh, menyikapi masih ditemukannya pendapatan pajak dari sektor perhotelan, restoran, dan pusat pusat perbelanjaan yang belum sesuai potensi yang sebenarnya.

Baca Juga : Anggota DPRK Banda Aceh Minta Perbanyak Lampu Penghias Taman Kota


Irwansyah, ST menyampaikan pemerintah Kota Banda Aceh harus untuk melakukan modernisasi sistem pengumpulan pajak di Banda Aceh dengan tapping box, yaitu mematau transaksi usaha perhotelan secara online.

Irwansyah menjelaskan, modernisasi sistem pajak hotel seperti ini harus segera dilakukan pemerintah mengingat Banda Aceh membutuhkan biaya besar dalam meningkatkan pembangunan. Apalagi Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi yang semakin berkembang,


“Modernisasi sistem pengumpulan pajak ini sangat ungen untuk dilakukan. Karena ini selain dapat menghindari para wajib pajak yang nakal juga dapat membantu Wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” kata Irwansyah di ruang kerjanya.

Irwansyah menambahkan Banda Aceh membutuhkan biaya besar dalam membangun, menurutnya ini tidak pernah cukup apalagi kota Banda Aceh semakin berkembang. Maka biaya yang dibutuhkan itu bersumber dari pajak, sebagai yumbang pendapatan yang terbesar di Banda Aceh.

Kemudian yang menjadi persoalan selama ini sistem pelaporan pajak khususnya hotel masih belum beranjak dari sistem manual ke sistem moderen. Karena itu Irwansyah menyarankan pada pemerintah agar segera melakukan memoderisasi sistem pengutipan pajak ini.

Irwansyah, menjelaskan selama ini Banda Aceh memiliki beberapa PAD dari pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan beberapa lainnya. Namun semua ini masih mengunakan sistem perhitungan sendiri oleh pelaku wajib pajak. Kemudian membayar sesuai yang dihitung oleh mereka.

“Kemudian yang terjadi adalah pihak pemerintah maupun DPR tidak bisa melakukan validasi data pajak yang didapat itu sebesar yang dilaporkan dan ini terjadi karena sistem kita masih manual,” ujarnya.

Padahal kata Irwansyah dengan perkembangan teknologi yang sudah memasuki era industri 4,0, kemudian Banda Aceh juga sebagai ibukota provinsi maka sudah sewajarnya dan sepatutnya meningkatkan sistem manual ini.

Irwansyah menyarankan salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menghadirikan tepping box ini bagaiaman kedepan merekam pendapatan hotel itu lansung secara online, kemudian terkoneksi lansung dengan pemerintah Kota Banda Aceh.


“Dengan demikian pendapatan yang diperoleh hotel ini terekam, karena orang selama ini membayar sewa kamar secara online, ini yang harus dihadirikan dan jangan pernah lagi ditunda tunda, semakin ditunda maka semakin banyak PAD Banda Aceh yang hilang,” ujarnya.

Selama ini pajak yang diperoleh Banda Aceh mencapai 67 miliyar, tapi untuk pajak hotel sebanyak 12 miliyar, kemudian dari pajak restoran 11 miliyar, kemudian pajak reklamasi 4,7 milyar dari pajak hiburan setengah miliyar, parkir 700 juta. Ia berharap dengan perbaruan sistem nantinya dapat menambah PAD Banda Aceh.

“Sebenarnya dengan sistem baru ini pengusaha juga tidak dirugikan bahkan ini saling menguntungkan tidak ada lagi manipulasi kwitansi. maka ini kita dorong ini karena kota besar lainya sudah mulai mengarah kesana, dan Banda Aceh juga sudah harus menuju kesana, jadi potensi peluang untuk melakukan tidak jujur ini, memudahkan pemeriksa keuangan,” tuturnya.

Presiden Tekankan Dua Hal dalam Rakornas dengan Pemerintah Daerah

Bogor - Presiden Joko Widodo menitipkan dua hal substansi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kedua hal itu terkait dengan cipta lapangan kerja dan investasi.

“Ada dua hal agenda besar yang harus sama-sama kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan cipta lapangan kerja dan investasi,” kata Presiden.

Berkenaan dengan cipta lapangan kerja dan investasi, Pemerintah Daerah dan unsur Forkopimda diminta untuk mendukung dan bekerjasama dalam memperbaiki iklim investasi agar dapat menyerap tenaga kerja.

“Pertama berkaitan dengan cipta lapangan kerja, semua sekarang harus mengarah ke sana, kalau yang berhubungan dengan ini, saya minta semuanya dukung, artinya iklim investasi harus betul-betul kita perbaiki,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, persoalan lapangan kerja dan investasi erat kaitannya dengan keamanan dan kelancaran perizinan. Hal ini didukung dengan aparat penegak hukum yang memberikan jaminan keamanan.

“Kalau ada investasi datang ke sebuah daerah bukan urusan gubernur, waikota/bupati saja, tapi juga urusan keamanan, kelancaran proses perizinan ini juga erat kaitannya dengan Polri, TNI, Kejaksaan harus medukung ke sana agar investasi bisa direalisasi. Jangan kita biarkan, investasi yang masuk ke daerah sudah ketok pintu jangan sampai gak jadi karena tidak dilayani dengan baik, makanya layani secepatnya agar terealisasi dan memunculkan tenaga kerja,” jelas Presiden.

Kemudahan perizinan investasi dan pemangkasan birokrasi perizinan perlu dilakukan untuk meningkatkan transaksi neraca berjalan dan neraca perdagangan. Dengan demikian, hal ini dapat berdampak pula pada kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam negeri.

“Terakhir, ada investasi, karena perang dagang Cina dan Amerika, 33 perusahan besar akan pindah dari Tiongkok, 23 di 
antara perusahaan itu pindahnya ke Vietnam, sisanya ke Kamboja, Thailand, Malaysia. Ini ada apa? Padahal SDM dan SDA kita memadai, kita harus mengkoreksi problem perizinan di Pusat dan Daerah. Bertahun-tahun transaksi berjalan tak bisa diselesaikan, berpuluh tahun karena urusan investasi tak bisa diselesaikan, ekspor tak bisa diselesaikan. Kalau defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan bisa diatasi, kita bisa berhadapan dengan negara manapun,” kata Presiden.

Meski demikian, kemudahan investasi diberikan pada investor yang memiliki kategori tertentu, di antaranya investasi yang mengikuti UMKM di Pemda, produksi yang dihasilkan merupakan substitusi atau barang pengganti barang impor, dan terakit produk ekspor.

“Yang kedua, agar setiap investasi itu mengikuti usaha kecil mikro di daerah, saya sudah titip ke Menteri-Menteri kalau ada invetasi, usaha daerah dan lokal diikutkan, kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan, ditegur langsung. Makanya kalau ada investasi berkaitan dengan ekspor dan barang substitusi impor, sudah tutup mata dan tak perlu ditanya-tanya langsung tandatangani,” tegasnya.

Investasi dan lapangan kerja merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Dengan kemudahan investasi, lapangan kerja akan tercipta dan akan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karenya kedua poin ini sangat ditekankan presiden dalam mendukung Indonesia Maju.

Ada Bom Bunuh Diri di Medan, Apa Dampaknya ke Ekonomi Lokal?

Jakarta - Pagi ini terjadi ledakan di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Polisi menduga ledakan tersebut berasal dari bom bunuh diri.

Menanggapi itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan, kejadian tersebut tidak terlalu mengganggu kestabilan ekonomi. Menurutnya, lokasi ledakan bukanlah pusat kegiatan ekonomi di Sumatera Utara.

"Saya pikir tidak terlalu kuat dampaknya karena ini kan lokasinya di daerah yang bukan pusat-pusat perekonomian," kata Purba saat dihubungi detikcom, Rabu (13/11/2019).

Meski begitu, Purba meminta pihak kepolisian untuk cepat mengatasi kasus ini agar tidak mengganggu kestabilan perekonomian. Walaupun sedikit, pasti akan berpengaruh kepada aktivitas ekonomi.

"Tapi pasti juga akan sedikit mempengaruhi kepada aktivitas ekonomi. Apabila cepat diatasi ini tidak akan menimbulkan hal-hal yang mengganggu perekonomian," ujarnya.

Setidaknya informasi terkini, pelaku bom bunuh diri berjumlah dua orang. Petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi melakukan sterilisasi di sekitar Polrestabes Medan.(detik)

Anggota DPRK Banda Aceh Minta Perbanyak Lampu Penghias Taman Kota

Banda Aceh – Seketaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah. ST, sambut baik pemasangan lampu penghias taman oleh pemerintah kota Banda Aceh, bahkan Irwansyah juga meminta agar pemasangan lampu hias ini  diperbanyak untuk memperindah suasana malam di Kota Banda Aceh.

 “Dengan keberadaan lampu hias di fly over selama ini akan semakin  memperindah suasana malam di kota Banda Aceh pada malam hari, tentu kami sangat senang dengan terobosan baru ini, kami minta untuk  terus diperbanyak,” kata Irwansyah, Sabtu  (09/11/2019).

Irwansyah menyampaikan  DPRK Banda Aceh sangat mendukung pencahayaan lampu yang dibuat sedemikian rupa, sehingga membuat suasana malam di Kota Banda Aceh semakin hidup. Jadi Banda Aceh semakin terasa denyutnya dan  semakin meriah.

Ia mengusulkan juga ke depan lampu-lampu ini jangan hanya di fly over tapi juga seluruh taman-taman yang menjadi sentra penting kota Banda Aceh. Irwansyah mencontohkan misalnya Taman Sari, meskipun sudah ada namun warnanya perlu diperbanyak agar lebih bervariasi.

Sejauh ini Irwansyah juga sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Banda Aceh untuk memperbanyak pemasangan lampus hias tersebut,  seperti di jembatan-jembatan strategis, misalnya di Lamyong, Jembatan Pante Pirak , Jembatan Peunayong.

“Kemudian  taman-taman kota atau pusat pusat keramaian, dibuat suasana menjadi hidup dan meriah, kemudian perlu melakukan peremajaan bungan  dan bahkan saya mengusulkan bungan selusia yang sedang ngetren sekarang dihadirkan di taman taman kota, Banda Aceh,” ucap Irwansyah.

Dalam hal ini tambah Irwansyah, pihaknya di komisi III DPRK Banda Aceh sedang melakukan pembahasan anggaran 2020 dengan dinas terkait untuk perawatan ruang terbuka hijau yang di sepakati sekitar 6.7 milyar,  tentu anggaran ini harus lebih  maksimal nantinya.

Sebenarnya ini tidak cukup, kata Irwansyah tapi yang menjadi  konsentrasi dewan uang yang disediakan ini harus bisa menghadirkan suasana kota yang semakin indah terutama melakukan perawatan terhadap peremajaan pohon - pohon dan bunga bunga di taman kota maupun di median median jalan.

“Saya sampaikan juga kepada dinas kebersihan kalau memang tidak mampu kita akamodir dengan dana APBK maka disini bisa kita galang CSR perusahaan perusahaan yang ada di Banda Aceh, termasuk BUMN,” tuturnya.

Dewan Minta Pemerintah Melakukan Penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng

Banda Aceh – Ketua Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi Aswad, M.Pd, meminta kepada Pemko Banda Aceh, khususnya dinas terkait agar segera melakukan penataan simpang Tujuh Ulee Kareng.

Hal tersebut disampaikan Musriadi, menyikapi kemacetan dan kesemrawutan daerah itu kian parah, apalagi memasuki waktu-waktu sibuk mengalami kemacetan panjang dengan durasi lama, terutama pagi dan sore, yang perlu penanganan serius dari dinas terkait.

“Karena Simpang Tujuh Ulee Kareng ini juga salah satu kawasan strategis kota, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029,” kata Musriadi, Sabtu (09/11/2019).

Namun tambahnya sejauh ini belum ada penanganan yang serius dari dinas terkait, karena permasalahan kemacetan di simpang tersebut sudah terjadi puluhan tahun.

“Kami mendesak kedua dinas ini segera mengambil langkah langkah kongkrit, mengatasi persoalan kemacetan di sana,” ujar Musriadi.

Untuk menangani persoalan kemacetan ini, seperti membangun traffic light (Lampu lalu lintas) sebagai upaya mengurai kemacetan dan mewujudkan tertib berlalu lintas di kawasan simpang tujuh Ulee Kareng tersebut.

"Saya berharap segera disediakan fasilitas traffic light di kawasan simpang tujuh ini, sebagai langkah kongkrit dalam mengurai kemacetan" kata Politisi Pan ini.

Di samping itu Musriadi juga meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, agar segera mempercepat pembangunan perluasan Jalan T Iskandar dari arah Lambhuk ke Ulee Kareng.

Karena jalan itu saat ini sudah sangat sempit dan juga sering menimbulkan kemacetan terutama di persimpangan BPKP. Karena itu kata dia jalan ini juga perlu segera dilakukan perluasan sehingga bisa dengan mudah dilalui pengendera.


"Kami menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting dalam mengurai kemacetan di kawasan simpang BPKP dan jalan T Iskandar," tutupnya.

DPD RI Awasi Dua Undang-Undang di Aceh

Banda Aceh - Komite III DPD RI melakukan pengawasan atas penerapan dua undang-undang di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komite, Bambang Sutrisno itu, ikut hadir 12 anggota termasuk Wakil Ketua I Muhammad Gazali dan juga Anggota DPD asal Aceh, Fadhil Rahmi.

Kedatangan Komite III DPD RI untuk mengawasi penerapan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas itu ke Aceh, disambut langsung oleh Asisten III Sekda Aceh, Bukhari serta para kepala SKPA terkait.

Terkait kepariwisataan, kata Bukhari, pemerintah Aceh terus melakukan perbaikan, demi mendukung tercapainya target kedatangan wisatawan ke Indonesia. Kedatangan para pimpinan dan anggota DPD RI ke Aceh diharapkan bisa mendapatkan hasil maksimal.

Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno, mengatakan hasil dari kunjungan kerja ke Aceh nantinya akan dibicarakan dalam rapat bersama pihak DPR RI dan diharapkan bisa berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Selain ke Aceh, tim Komite III DPD RI juga melakukan kunjungan kerja ke NTT dan Kalimantan Timur.

"Harapan kami bisa sedikit memotret kondisi di daerah sehingga mendapatkan informasi tentang keadaan yang mendekati apa adanya. Kami turun ke daerah untuk mengetahui perkembangan tentang pengawasan dan kendala terhadap dua undang-undang itu," kata Bambang.

Bambang menyebutkan, dalam temuan pihaknya, masih banyak keluhannya terkait keterbatasan  akses menuju destinasi baik dalam konteks infrastruktur bandara maupun infrastrukur ke lokasi destinasi pariwisata. Selain itu kelengkapan sarana prasarana di destinasi pariwisata sering dipersoalkan seperti ketersediaan fasilitas umum. Belum lagi dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Karena itu perlu upaya bersama untuk senantiasa meningkatkan kapasitas di bidang SDM kepariwisataan.

Menjawab hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Aceh, Jamaluddin, mengatakan sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, Aceh punya aturan yaitu Qanun No. 8 tahun 2012 tentang kepariwisataan, sebagai turunan dari Undang-undang Kepariwisataan.

Memang, kata Jamaluddin, kekurangan SDM kepariwisataan menjadi kendala pemerintah Aceh di samping juga masih terbatasnya aksesibilitas ke kawasan wisata. Dari 966 objek wisata dan 909 cagar budaya yang tersebar di Aceh, hanya ada sekitar 700 orang pemandu wisata. Dinas Pariwisata Aceh juga mencatat ada 500 kelompok sadar wisata.

"Kita juga masih terkendala dengan kesadaran masyarakat di kawasan kepariwisataan yang masih kurang," kata Jamaluddin.

Jamaluddin memaparkan, beberapa daerah unggulan seperti Pulau Banyak di Aceh Singkil memang masih terkendala aksesibilitas. Untuk menuju ke sana dari Banda Aceh membutuhkan waktu hingga 14 jam. Sementara dari Medan Sumatera Utara mencapai 9 jam perjalanan darat.

"Kami berharap pihak Komite III DPD RI bisa menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat, tolong perpanjangan runway (saat ini hanya 1.300 panjang runway) bandara di Aceh Singkil," kata Jamaluddin. Dengan jarak tempuh yang begitu lama banyak turis-turis asing yang terhambat jika hendak menuju ke Pulau Banyak. "Padahal taman laut di sana sangat bagus. Kawasan itu adalah daerah unggulan (pariwisata) kita."

Jamaluddin merinci jumlah wisatawan ke Aceh yang terus meningkat. Di tahun 2018, tercatat ada 106 ribu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh. Sementara 2,4 juta wisatawan lokal tercatat berlibur ke Aceh. Untuk mendongkrak jumlah wisatawan, kata dia, pemerintah telah mencatat 100 kalender event wisata di Aceh.

Dinas Pariwisata juga telah membagi empat klaster wisata di Aceh. Klaster pertama adalah untuk kawasan Sabang-Banda Aceh- Sabang, klaster tengah di dataran tinggi Gayo, klaster wilayah barat selatan Aceh dan klaster timur dan utara Aceh. Masing-masing klaster itu terfokus pada kepariwisataan sendiri, misal bahari di Sabang-Aceh Besar dan Banda Aceh, serta adventure di kawasan tengah Aceh.

"Dengan pembagian klaster itu, penganggaran yang kita lakukan juga lebih fokus," kata Jamaluddin.

Anggota Komite III DPD RI asal Aceh, Fadhil Rahmi, mengatakan pihaknya perlu langkah konkrit terkait apa keinginan pemerintah Aceh sehingga sinergitas dengan DPD RI bisa dilakukan. Ia ingin pemajuan kepariwisataan Aceh tidak boleh sekedar wacana.

"Kita harus berpikir dengan format dan pola yang berbeda. Sedikit berbuat lebih berarti daripada wacana yang banyak," kata Fadhil Rahmi.

Zuhri M. Shazali, Anggota DPD dari Kepulauan Bangka, mengatakan seharusnya sebagai daerah khusus, Aceh adalah momentum. Aceh kata dia, bisa menjadi rujukan khususnya dalam hal pariwisata halal bagi provinsi lain di Indonesia.

"Aceh punya kekuatan besar untuk berkembang. Secara politik dan komunikasi kami bisa mengupayakan (untuk mendukung kemajuan pariwisata) Aceh. Mohon disampaikan kendala ke kami, apa yang bisa kami bantu. Khusus kepariwisataan itu kewenangan kami," kata Zuhri.

Zuhri menyebutkan lagi, paska-Tsunami, hampir seluruh masyarakat dunia tahu tentang Aceh. Hal itu menjadi modal besar untuk memajukan kepariwisataan di Aceh.

Sementara terkait penyandang disabilitas, Bambang Sutrisno mengatakan, undang-undang telah mengamanatkan pelindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas serta kesetaraan perlakuan bagi mereka. "Undang-undang menghendaki perlakuan tanpa diskriminasi diterapkan pada penyandang disabilitas," kata dia.

Karena itu, Bambang menghendaki adanya kebijakan ramah disabilitas yang diterapkan oleh pemerintah Aceh di sarana-sarana publik. Pihaknya juga mengharapkan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 UU Disabilitas di mana pemerintah, BUMN dan BUMD harus mempekerjakan 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai maupun 1 persen untuk di swasta.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Revi Riansyah menyebutkan serapan tenaga disabilitas baik di pemerintahan dan swasta di Aceh memang masih sangat minim. Namun pihaknya telah mempekerjakan 6 orang disabilitas sebagai tenaga kontrak di Dinas Sosial.

Namun demikian, pemerintah Aceh terus berusaha melakukan hal-hal maksimal untuk perbaikan pelayanan bagi disabilitas. Dari data yang ada, tercatat ada 7.678 disabilitas di seluruh Aceh. Sementara ada 883 orang dengan kecacatan berat di Aceh.

Wakil DPRK Sarankan, Pemko Banda Aceh Susun Roadmap Wisata Halal

Banda Aceh - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (DPRK) Isnaini Husda, menyarankan Pemerintah Kota menyusun roadmap perkembangan dan capaian wisata halal. Khususnya dalam penerapan destinasi wisata halal di Banda Aceh.

Menurutnya saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh, melalui visi untuk mewujudkan Banda Aceh Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah, salah satunya adalah melanjutkan kebijakan mendukung wisata halal sebagai salah satu ciri khas dan strategi pengembangan daerah.

"Maka perlu ada raodmap khusus yang mengatur tentang ini untuk menjelaskan ukuran dan capaian pembangunan bersyariah, salah satu dibidang pengembangan wisata halal terutama terkait dengan makanan halalan thaiyyiban di Banda Aceh," kata Isnaini Husda, Senin (11/11/2019).

Isnaini menjelaskan ini baru mencakup satu aspek dalam hal pengamalan syariah Islam, begitu juga dengan aspek-aspek yang lainnya, seperti kebebasan pasar dan kekuatan ekonomi, tata kelola pemeirntahan dan peran hukum, masyarakat dengan kemanusiaan, hak-hak sipil, dan keadilan, dan hubungan yang baik dan kontribusi yang berarti bagi komunitas global.

"Ini perlu juga dibuat roadmap khusu supaya nantinya pemerintah dapat dengan mudah melakukan evaluasi, melihat sejauh mana capaian-capaian dalam penerapan syariah itu sendiri," jelas politisi Demokrat ini.

Isnaini menjelaskan Banda Aceh sebagai salah satu kota yang bersyariat, konsep wisata halal ini juga banyak dipengaruhi oleh sejumlah praktek yang telah ada selama ini, seperti memberikan sertifikat halal pada produk-produk yang dipasarkan kepada masyarakat sebagai pembeda dengan produk lainnya.

"Informasi yang kami dapatkan, Dinas Syariat Islam sedang melakukan survey pengamalan syariat Islam sejak tahun 2018 dan 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJM. Apa program dari hasil tersebut? Jangan survey-survey saja tapi tidak ada follow up," tegas Isnaini.

Karena Trend wisata halal ini juga melekat pada produk kuliner yang menjadi komoditi andalan pariwisata, sehingga ini penting diperhatikan sejauh mana komoditi tersebut dapat dihandalkan, dalam penerapan wisata halal.


"Begitu juga makanan halal tidak hanya bahan bakunya yang halal tapi cara pengolahan atau produksinya juga harus memenuhi unsur halalan thaiban." tutur Isnaini Husda.

Ketua DPRK Banda Aceh Serahkan KTP dan KK Kepada Pasien Telantar asal Bireuen

Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar ST, menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Zulfikar pasien asal Bireuen yang terlantar di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.

Farid Nyak Umar bersama, Anggota DPRA Dapil Bireuen, Purnama Setia Budi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, Emila Sovayana menyerahkan KK dan KTP di Rumah Sakit Umum Zainol Abidin Banda Aceh, Senin, (11/11/2019).

Farid Nyak Umar pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menfasilitasi agar Zulfikar mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Zainoel Abdidin (RSUZA).

Informasi awal diterima Farid tentang Zulfikar ini dari Anggota DPRA, Purnama Setia Budi, Fraksi PKS Dapil Bireuen.


"Dalam hal ini kami menyampaikan terima kasih kepada pihak manajemen rumah sakit, dan tenaga medis di RSUZA, ini membuktikan juga kepada masyarakat bahwa tidak ada perbedaan dalam pelayanan," kata Farid Nyak Umar saat mennghampiri Zulfikar.

Farid juga mengapresiasi Disdukcapil Kota Banda Aceh yang telah merespon dengan cepat untuk merekam data yang bersangkutan, sehingga bisa diserahkan pada hari ini.

"Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah Aceh dalam hal ini RSUZA, begitu juga Disdukcapil Banda Aceh, tentu kami di DPRK akan mendorong pemerintah agar terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Farid.

Sementara Anggota DPRA asal Bireuen, Purnama Setia Budi, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, dan Manajemen rumah sakit RSUZA, yang telah merawat pasien tersebut meskipun belum memiliki kartu pengenal.

Menurutnya hal ini terlaksana berkat kerja sama lintas DPRK dan DPRA dari Fraksi PKS. Purnama berharap komunikasi ini terus terjalin sehingga kedepan bisa membantu warga lain, yang mengalami nasib yang sama.

"Dalam hal ini kami berterima kasih kepada Ketua DPRK Banda Aceh, Disdukcapil Kota Banda Aceh, kemudian dibantu juga oleh RSUZA, meskipun tidak ada data pengenal tetap dilayani dan diberikan perawatan," kata Purnama.


Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menyampaikan pasien ini merupakan penduduk rentan, yang tidak memiliki data kependudukannya, karena dia tidak memiliki data maka pihaknya dari Disdukcapil, membantu untuk merekam data dan menyerahkan data kependudukan kepada masyarakat.

"Beliau sedang sakit, untuk membuat BPJS itu harus memiliki KK dan KTP maka kami bergerak cepat untuk membuat KK dan KTPnya, untuk sementara beliau dibuat alamat rumah sakit, nanti kalau sudah sembuh pulang lagi ke daerahnya kita pindahkan alamatnya," kata Emila.

Sebelumnya pekerja kemanusiaan di Banda Aceh mengevakuasi Zulfikar ke RSUZA yang dilaporkan sudah dua minggu telantar di kawasan Taman Ratu Safiatuddin, Lampriek, Banda Aceh.
Abdullah Puteh: APBA harus fokus pengentasan kemiskinan di Aceh

Abdullah Puteh: APBA harus fokus pengentasan kemiskinan di Aceh

Abdullah Puteh: APBA harus fokus pengentasan kemiskinan di Aceh
Anggotab Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Republik Indonesia asal Aceh, Dr Ir H Abdullah Puteh MSi. (ANTARA/HO/Dok ANTARA


Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Aceh, Abdullah Puteh meminta kepada Pemerintah Provinsi Aceh agar Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) difokuskan pada pengentasan kemiskinan di daerah itu.

Menurutnya, kehidupan masyarakat di Aceh harus betul-betul mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah, agar angka kemiskinan di daerah ini ke depan dapat diturunkan.

"Saya berharap agar dana APBA fokus pada pengentasan kemiskinan," kata Abdullah Puteh saat menghadiri pertemuan bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama sejumlah anggota DPR RI, DPD dan DPR Provinsi Aceh di Jakarta, Senin.

Tidak hanya itu, Abdullah Puteh yang merupakan mantan Gubernur Aceh di era tahun 2000-an ini juga menegaskan agar dana APBA juga diharapkan dapat memberikan lapangan kerja kepada generasi muda di daerah ini.

Hal itu diharapkan agar kalangan generasi muda di Aceh dapat memiliki lapangan pekerjaan secara luas, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian di daerah.

Bahkan, ia juga meminta Pemerintah Aceh agar terus mempertahankan dan memperjuangkan syariat Islam di Aceh.

Hal ini diharapkan agar menjadi contoh di Indonesia bahwa Aceh laik sebagai daerah yang menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.(antara)

Pemerintahan Aceh dan Forbes DPR/DPD RI Sepakat Perjuangkan Perpanjangan Dana Otonomi Khusus

JAKARTA - Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), bersama anggota DPR/DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forbes Aceh sepakat mengawal dan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Penguatan otonomi Khusus, Keistimewaan dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditantangani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin siang, 11 November 2019. 

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, Almuniza Kamal, mengatakan kesepakatan itu bertujuan untuk memastikan implementasi seluruh isi MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta aturan turunannya berjalan sebagaimana mestinya. “Nantinya akan dibentuk Sekretariat Bersama di Banda Aceh dan Jakarta,” kata Almuniza dalam keterangan tertulis. 

Dalam pertemuan itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah mengatakan salah satu yang akan diperjuangkan adalah perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh secara permanen. 

“Dana Otonomi Khusus terbukti telah menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Jika dilihat dari masa konflik hingga sekarang, penurunannya mencapai 20 persen. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan dana otonomi khusus Aceh hanya dinikmati oleh para elite,” kata Nova Iriansyah. 

Menurut Nova, pihaknya telah mendapat sinyal positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perpanjangan dana otonomi khusus itu. Namun, menurut Nova, karena menyangkut peraturan perundang-undangan, Presiden Jokowi mengatakan untuk itu perlu dikomunikasikan dengan DPR RI. 

“Kita berharap otonomi khusus ini jadi permanen. Pembicaraan permulaan sudah dilakukan dengan Presiden Jokowi. Namun karena ini undang-undang kita juga harus bicara dengan DPR. Secara prosedur, itu harus masuk Prolegnas dulu pada 2020. Insyallaah paling telat 2021. Sehingga pada 2022, angka 2 persen dari Dana Alokasi Umum bisa dipertahankan permanen,” ujar Nova. 

“Karena itu, pertemuan hari ini intinya menyelaraskan kerja pemerintahan daerah dengan apa yang menjadi kewenangan anggota DPR dan DPD RI,” sambung Nova Iriansyah. 

Nova mengatakan, pergantian aparatur negara di tingkat Pusat terkadang membuat filosofi kekhususan Aceh tidak dipahami secara utuh. 

“Itu sebabnya, selain menjalankan tupoksi yang normal anggota DPR RI, mereka juga kami minta tolong untuk menjelaskan secara utuh bahwa Aceh itu punya kekhususan, supaya ke depan tidak ada gerakan-gerakan yang yang menafikan kekhususan Aceh. Aceh itu bisa maju dan kemajuan Aceh itu membawa kemajuan bagi negara Indonesia sekaligus,” kata Nova Iriansyah. 

Menurut Nova, selain soal perpanjangan dana otonomi khusus, yang paling penting sekarang adalah mengambil alih pengelolaan Blok B, ladang minyak dan gas bumi di Aceh Utara yang sebelumnya dikelola Exxon Mobil dan saat ini dikelola oleh BUMN Pertamina Hulu Energi. 

“Kontraknya sebenarnya sudah habis sejak 18 Oktober 2018. Nah, setahun itu kita bernegosiasi tapi Pertamina Hulu Energi bertahan dengan skema Gros Split,” kata Nova. 

Padahal, kata Nova, berdasarkan peraturan perundang-undangan Aceh diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai kekhususan Aceh. 

“Kita mintanya cost recovery. Sudah setahun berunding tidak ketemu. Maka pada 3 Oktober 2019 setelah berkonsultasi dengan DPRA, Pemerintah Aceh memutuskan mengambil alih. Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja karena aturannya sudah mendukung, tapi harus ada proses untuk itu dan mungkin harus ada keihklasan Pemerintah Pusat. Kalau mampu tidak mampu, kami nanti tentu berpartner dengan pihak ketiga yang mampu mengelola itu,” tambah Nova. 

“Saya pikir Blok B salah satu alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh,” sambung Nova. 

Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh M. Nasir Djamil menyambut baik rencana itu. Menurut Nasir Djamil, pertemuan bersama dengan Pemerintahan Aceh menjadi momen bersejarah. 

“Harapannya dengan adanya sinergi dan kolabirasi seperti ini dapat menjadi energi dalam membangun Aceh lebih hebat lagi,” kata Nasir. 

Selain Nasir Djamil, turut hadir sejumlah anggota DPR dan DPD RI lainnya. Dari Aceh, turut hadir Ketua DPR Aceh dan sejumlah Wakil Ketua. Hadir juga Sekda Aceh dan sejumlah Kepala SKPA. Kepala Bappeda Aceh Ir Helvizar Ibrahim memandu jalannya diskusi. 

Ketua Sementara DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengatakan pertemuan tesebut sebagai bagian dari upaya sinergisasi untuk saling menggandeng tangan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. 

“Jadi tidak ada alasan bagi Aceh untuk tidak maju dan kembali ke kejayaannya. kita punya semua potensi yang diperlukan. dan juga secara regulasi kita memiliki otonomi yang asimetris. kita punya undang-undang keistimewaan dan undang-undang kekhususan Aceh. Jadi Aceh daerah yang istimewa dan khusus,” kata Dahlan. 

Dahlan juga berharap di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Aceh mendapat agenda pembangunan prioritas yang maksimal. 

“Kita tahu bersama, Aceh punya riwayat konflik yang panjang sejak di awal-awal kemerdekaan. Jadi harus ada pendekatan yang holistik dan perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus. Kita dari DPR Aceh, Pemerintah Aceh dan juga bersama Forbes Aceh akan bergandeng tangan bersama-sama meyakinkan Pemerintah Pusat untuk mempermanenkan dana otsus Aceh,” tambah Dahlan.

YARA minta DPRA Interpelasi Plt Gubernur

Banda Aceh, 11/11, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, meminta DPRA menggunakan hak interpelasinya kepada Pemerintah Aceh terkait dengan rendahnya serapan APBA tahun 2019.

Safar menyerahkan langsung surat permintaan penggunaan hak interpelasi DPRA tersebut kepada Anggota DPRA Iskandar Usman Al Farkaly, Tgk Irawan Abdullah SAg dan beberapa anggota DPRA lainnya beberapa saat menjelang sidang pembahasan tatatertip DPRA.

Dalam suratya tersebut YARA menyampaikan bahwa telah melakukan pantauan realisasi APBA di website https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html pada hari ini, 11 November 2019, dimana realisasi sampai tanggal 8 November 2019 terhadap keuangan sebesar 57,4% dan fisik sebesar 65,0%.

“kami telah melakukan pemantauan satu minggu terakhi terhadap serapan APBA oleh Pemerintah Aceh, dan menurut data dari websitena P2K jika serapannya belum sampai 70%, padahal sisa waktu penyerapannya sudah sangat singkat, oleh karena itu kami mendesak kepada DPRA agar menggunakan hak interpelasi kepada Plt Gubernur untuk mempertanyakan alasan dan kendala rendahnya realisasi APBA 2019”, terang Safar.

Menurut YARA, hak interpelasi ini perlu di gunakan karena kebijakan Pemerintah Aceh dalam serapan APBA sangat rendah dan berdampak luas bagi masyarakat Aceh.

“ Rendahnya realisasi APBA ini tentu sangat berpengaruh pada pembangunan di Aceh terutama pada pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Aceh seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik juga pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat”, kata Safar.

Safar menyampaikan DPRA sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Aceh perlu menggunakan hak interpelasi karena sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf (b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain; (c) melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional; dan pasal 25 ayat (1) a, DPRA mempunyai hak interpelasi.

“kami meminta agar DPRA mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Aceh terkait dengan rendahnya realisai APBA sehingga berdampak luas kepada seluruh masyarakat Aceh karena merupakan permasalahan serius yang berdampak luas kepada masyarakat Aceh” tutup Safar dalam suratnya yang di tembusi kepada Presiden RI, Ketua Forbes DPR/DPD Aceh, Menteri Dalam Negeri dan Wali Nanggroe.

Siaga Bencana, Pemerintah Aceh Disteibusikan Bantuan Senilai Rp 350 Juta Lebih

BANDA ACEH- Plt Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah, MT memerintah Kepala Dinas Sosial Aceh Drs.Alhudri MM untuk mendistribusikan bantuan logistik ke setiap gudang logistik milik Dinsos yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Aceh sebagai bentuk siaga bencana jika kondisi buruk melanda tanah rencong, bahkan selama ini kerap terjadi di Aceh.
Hal itu dilakukan Plt Gubernur guna menyikapi seiring keluarnya peringatan dari BMKG Aceh menyangkut dengan kondisi cuaca ektrem yang terjadi di Aceh selama ini dan beberapa hari kedepan. “Peringatan BMKG harus kita sikapi dengan serius dan semua pihak harus siaga untuk mengurangi resiko bencana terhadap masyarakat,” ungkap Nova.
Kepala Dinas Sosial Aceh mengatakan, Dinsos sudah menyiapkan sejumlah SDM melalui TAGANA, sahabat tagana, serta kendaraan dapur umum guna menindaklanjuti perintah Plt Gubernur Aceh dalam menghadapi bencana.
Kemudian, Alhudri yang diwakili oleh Kasi PSKBA Yanyan Rahmat juga mengirim sebanyak tiga truck bantuan logistik atau setara Rp 364.174.172 untuk kebutuhan masa panik kala terjadi bencana ke pesisir timur Aceh, tiga truck bantuan itu diperuntukka untuk tiga daerah tahap pertama, yaitu Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Semua barang logistik disimpan di setiap gudang yang ada di tiga daerah itu.
Di Aceh Timur, Bantuan logistik sebanyak satu truck diterima langsung oleh Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib SH yang turut disaksikan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Timur Ir.Elfiandi, SP, Kepala Bidang Linjamsos Saharani,SA,g, MA. Penyerahan bantuan yang berlangsung di kediaman Bupati Aceh Timur diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh yang diwakili oleh Kasi PSKBA Yanyan Rahmat.
Bupati Aceh Timur Hasballah M.Thaib alias Rocy mengucapkan terimakasih kapada pemerintah Aceh yang telah memperhatikan Aceh Timur dengan baik, bahkan untuk tahun ini bantuan logistik disiapkan lebih cepat agar saat terjadi bencana akan teratasi dengan cepat.
“Atas nama pemerintah Aceh Timur dan masyarakat, saya berterimaksih kepada Plt Gubernur Aceh yang telah membantu masyarakat Aceh Timur, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Timur” katanya.
Sementara di Kota Langsa, bantuan logistik sebanyak satu truck diterima langsung oleh Wali Kota Langsa Usman Abdullah alias Toke Seuem di pendopo Wali Kota Langsa yang diserahkan oleh Yanyan Rahmat serta turut disaksikan oleh Kadinsos Langsa serta beberapa pejabat lainnya, Sabtu siang 9 November 2019.
“Ini terobosan yang bagus dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam aksi cepat tanggap dalam  penanganan bencana jika terjadi,” ujar Usman Abdullah.
Di Aceh Tamiang, Bantuan yang sama diterima oleh kepala Dinas Sosial Aceh Tamiang Alijon yang diserahkan oleh pihak pemerintah Aceh yang turut disaksikan oleh pihak kepolisian, relawan Tagana serta beberapa pejabat Dinsos Aceh Tamiang.
Keseluruhan bantuan yang dikirim oleh pemerintah Aceh untuk tiga daerah di pesisir timur Aceh ini, usai penyerahan secara simbolis, maka, bantuan tersebut semuanya disimpan di gudang logistik milik pemerintah Aceh.
Berbeda dengan Aceh Tamiang, selain digudangkan, sejumlah bantuan yang baru tiba Magrib tadi, Sabtu 9 November 2019 langsung di distribusikan kepada korban berdampak banjir di Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru. Ditempat tersebut, jumlah korban banjir sebanyak 103 KK dengan jumlah rumah sebanyak 96 unit terendam banjir, sehingga sebanyak 248 Jiwa termasuk 30 balita harus mengungsi.
Kepala Dinas Sosial Aceh Drs. Alhudri, MM melalui Kasi PSKBA mengatakan, untuk tahap pertama bantuan logistik disalurkan untuk 3 Kabupaten/Kota di Aceh, mengingat 3 daerah tersebut sering terjadi bencana.
“Kemudian, dalam waktu dekat akan kita antarkan logistik ke seluruh Aceh, semua gudang logistik harus terisi barang bantuan sehingga saat bencana terjadi akan lebih mudah dan lebih cepat  tertangani korban berdampak dari bencana,” ujar Yanyan.
Kemudian, Yanyan juga mengungkapkan, perintah siaga bencana yang disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh sudah mulai dilakukan dengan cara memasukkan stok logistik ke setiap gudang yang ada. “keluarnya perintah dari Plt Gubernur tersebut, ini bermakna, satu langkah lebih maju dalam penanganan bencana di Aceh,” demikian Yanyan Rahmat.

JAMAN Aceh Minta Pusat Abaikan Plt Gubernur Aceh Soal Blok Migas

Jakarta - Ketua Jaringan Kemandirian Nasional Provinsi Aceh, Safaruddin, meminta Pemerintah Pusat untuk mengabaikan permintaan Plt Gubernur Aceh yang ingin mengelola Blok B Aceh Utara atau eks Exxon Mobil, dan mendukung pemerintah Pusat untuk tetap mengelola Blok tersebut melalui BUMN Pertamina, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

” Kami mendukung pemerintah pusat agar tetap mengelola Blok migas eks Exxon Mobil melalui BUMN Pertamina dan mengabaikan permintaan Plt Gubernur Aceh yang ingin mengambil alih pengelolaan blok migas tersebut”, terang Safar dalam surat yang di kirimkan kepada Kementerian ESDM yang di antarkan langsung oleh penguurus JAMAN Aceh, Muhammad Dahlan.

JAMAN mengkahwatirkan jika Blok migas tersebut di kelola oleh Pemerintah Aceh tidak akan berjalan sebagaimana Pertamina yang sudah profesional dalam pengelolaan migas, sementara Pemerintah jangankan untuk mengelola Blok Migas, membangun kawasan industri yang sudah lengkap fasilitasnya saja seperti KEK Arun tidak mampu, padahal hamper dua tahun pemerintah pusat menetapkan KEK Arun untuk mengenjot ekonomi di Aceh namun sampai saat ini tidak ada dampak apapun dari KEK Arun tersebut untuk pembangunan ekonomi di Aceh.

 “ Kami khawatir jika blok migas di kelola oleh Pemerintah Aceh malah tidak akan berjalan nantinya, dalam pandangan kami jangankan untuk mengelola blok migas untuk membangun kawasan KEK Arun saja yang fasiltasnya lengkap Pemerintah Aceh belum mampu, malah sudah hamper dua tahun tidak ada pembangunan industri apapun di KEK Arun”, kata Safar.


Selain meminta abaikan Plt Gubernur, JAMAN juga meminta Menetri Dalam Negeri untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh terkait dengan stabilitas iklim investasi dengan memberikan kepastian hukum bagi investasi di Aceh karena komentar Plt Gubernur di media massa yang akan mengambil alih blok migas berdampak negatif bagi iklim investasi di Aceh, dalam pengelolaan Blok Migas tersebut Pemerintah Aceh sebulan sebelum menyurati Kementerian ESDM untuk mengambil alih Blok Migas telah menandatangani surat persetujuan pengelolaan Blok migas tersebut kepada Pertamina yang telah mengajukan proposal sejak tahun 2016 melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), namun kemudian secara tiba tiba menyurati Kementerian meminta pengelolaan Blok Migas jika pembagian hasilnya tidak sesuai dengan yang di minta oleh Pemerintah Aceh dengan skema cost recovery, tentu sikap pemerintah Aceh seperti ini akan menakutkan investor dalam berinvestasi di Aceh.

JAMAN menyayangkan sikap Plt Gubernur yang tidak membangun komunikasi terlebih dahulu dengan melibatkan BPMA untuk permasalahan Blok Migas ini, oleh karena ini JAMAN meminta kepada Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri agar memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh dalam memberikan kenyamanan bagi investasi di Aceh. “kami mohon kepada Meneteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM agar memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh agar dapat memberikan kenyamanan bagi investasi di Aceh, sikap Plt Gubernur dalam pengelolaan Blok Migas eks Exxon Mobil menjadi tidak baik dan menakutkan bagi investor, Pertamian daja sebagai BUMN yang besar tidak mendapat kepastian dalam investasi bagaimana lagi dengan yang lain”, tambah Safar.


Dukungan JAMAN terhadap pengelolan Blok Migas kepada Pemerintah Pusat melalui BUMN Pertamina juga megharapkan agar hasil dari Blok migas tersebut dapat di alokasikan dua persen setiap tahunnya untuk di alokasikan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Aceh karena saat ini masih banyak masyarakat Aceh yang tinggal di rumah tidak layak huni, apalagi Aceh termasuk salah satu provinsi termiskin di Sumatera menurut BPS.

“ Kami juga meminta kepada Pemerintah agar dalam pengelolaan Blok migas ini nantinya dapat di alokasi dua persen dari hasil Blok kigas tersebut untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Aceh karena saat ini masih banyak masyarakat Aceh yang tinggal di rumah tidak layak huni, apalagi Aceh menurut BPS adalah provinsi termiskin di Sumatera” tutup Safar.

Tiga Santri Nurul Ulum Peureulak Wakili Aceh ke POSPENAS VIII Bandung

LANGSA - Tiga santri Nurul Ulum Peureulak Kabupaten. Aceh Timur terpilih mewakili Aceh sebagai peserta pada Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) VIII di Bandung yang akan dilaksanakan tanggal 25 s.d 30 Nov 2019 mendatang.

Ketiga santri itu masing-masing akan mengikuti cabang olahraga seni lukis Islam putra/putri Fakhrul Jali dan Nurbaiti, sedang kan untuk cipta dan baca puisi diikuti oleh Desy windayani budi artik.

Drs. Badlisyah, pimpinan pesantren Nurul ulum peureulak, mengharapkan dukungan serta doa dari wali santri khususnya dan masyarakat umumnya supaya santri sukses dalam even kegiatan tersebut.

"Mohon dukungan dan do'a dari semuanya agar anak-anak kita dapat membuktikan kegemilangan Aceh di ajang kompetensi Nasional ini," ujar Badlisyah kepada wartawan. Kamis, 7 November 2019.

Dia menambahkan untuk ketiga santri itu hari ini sedang di Up-grade dan briefing di kantor wilayah Aceh. "Dan hari ini sedang berlangsung proses upgrade dan briefing di Kanwil Aceh," ujarnya lagi.
Legislator PKS : Industri keuangan syariah jalan di tempat

Legislator PKS : Industri keuangan syariah jalan di tempat

Anggota DPR: Industri keuangan syariah jalan di tempat
Logo dan penjelasan lambang perbankan syariah (Islamic Banking/IB) di laman OJK. ANTARA/M Razi Rahman



Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati menyatakan pemerintah dapat mengoptimalkan peran ekonomi syariah di Tanah Air karena pada saat ini, kondisi industri keuangan syariah Indonesia di lapangan dinilai masih jalan di tempat.

"Kenyataannya di lapangan kondisi industri keuangan syariah di Indonesia masih jalan ditempat. Data terbaru yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 8,69 persen dari total pasar keuangan nasional," kata Anis dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dari jumlah itu, ujar dia, pangsa pasar perbankan syariah tercatat hanya 5,94 persen. Sedangkan sisanya sebesar 2,75 persen merupakan pangsa pasar nonperbankan syariah.

Padahal, ia berpendapat bahwa dengan telah terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syari'ah (KNKS) oleh pemerintah, maka seharusnya industri keuangan syariah Nusantara dapat berkembang cepat.

Faktor tidak berkembangnya industri syariah, masih menurut Anis, antara lain permodalan keuangan syariah masih minim dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional.

"Minimnya permodalan menyebabkan industri keuangan syariah menghadapi permasalahan kedua yakni infrastruktur teknologi yang tidak kompetitif dibandingkan industri keuangan konvensional. Karena modal kecil otomatis ruang gerak industri keuangan syariah menjadi sangat terbatas sehingga sulit bagi industri ini untuk berkembang," katanya.

Faktor lainnya, lanjut Anis, unsur layanan dan kecepatan jasa keuangan syariah yang masih jauh tertinggal dibandingkan industri keuangan konvensional.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendorong perkembangan ekonomi syariah untuk menjadi salah satu sumber baru terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Dody menuturkan hal tersebut terkait adanya dinamika pada perekonomian global yang akhirnya mempengaruhi berbagai sektor penunjang ekonomi nasional sehingga diperlukan suatu sumber pertumbuhan baru yang telah memiliki potensi kuat.

“Pengembangan sektor potensial yang dapat mendukung penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu untuk terus digalakkan salah satunya melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” katanya saat membuka acara FESyar Indonesia, di Surabaya, Rabu (6/11).

Menurut Dody, salah satu potensi besar tersebut adalah melalui adanya fakta bahwa penduduk muslim terbesar di dunia merupakan masyarakat Indonesia yaitu sekitar 207 juta orang atau 87,2 persen dari total penduduk tanah air.

Penduduk muslim Indonesia dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi terutama dalam rangka mengembangkan enam sektor unggulan industri halal di tanah air yaitu makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, industri kreatif, pertanian terintegrasi, dan energi terbarukan.

Meskipun Dody tidak mengelak bahwa posisi Indonesia merupakan sebagai konsumen utama produk-produk tersebut, namun ia tetap optimis bahwa tanah air mampu menjadi produsen industri halal yang dapat mencukupi kebutuhan pasar global.

“Optimisme ini semakin menguat karena Indonesia baru saja menerima penghargaan dari Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019 sebagai peringkat pertama di dunia dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah,” ujarnya.(antara)

Angka Pengangguran di Aceh Turun

Banda Aceh – Angka pengangguran di Aceh per tahun 2019 dilaporkan mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dalam rilis terbarunya menyebutkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh tahun ini mencapai 6.20 persen, sedangkan di tahun lalu sebesar 6.38 persen. Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja Aceh kian meningkat.

“TPT dalam 3 tahun terakhir ini kita terus mengalami penurunan (angka pengangguran), namun itu jika kita bandingkan dari appel to appel. Sekali lagi saya katakan jangan dibandingkan dengan Februari, karena beda situasinya, pada bulan Februari kita naik (angka pengangguran) sebanyak 5.53 persen,” kata Wahyudin, Kepala BPS Aceh, Selasa 5/11.

Wahyudin merinci, tahun 2017 angka pengangguran di Aceh mencapai 6,57 persen kemudian di tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 6.38 persen dan kini di tahun 2019 turun menjadi 6,20 persen.

Ada beberapa sektor yang serapan tenaga kerjanya banyak sehingga membuat pengangguran di Aceh Aceh berkurang. Di antaranya adalah sektor pertanian dan perkebunan dengan serapan tenaga kerja sebanyak 36.49 persen dengan jumlah 810 ribu pekerja.

Di posisi kedua adalah sektor perdagangan yaitu mencapai 35.74 persen dengan jumlah 349 ribu pekerja. Untuk sektor pengolahan sebesar 8.20 persen (187 ribu pekerja), jasa pendidikan 7.60 persen (183 ribu pekerja). Sedangkan di sektor pengadaan listrik, gas air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, menjadi sektor terendah penyerapan tenaga kerja hanya menyerap 0.42 persen saja dengan jumlah pekerja hanya 11 ribu.

Dengan menurunnya tingkat pengangguran di Aceh, kata Wahyudin, menunjukkan bahwa adanya kemajuan yang lebih bagus. Artinya kini perekonomian di dalam masyarakat Aceh sudah mulai tumbuh. “Sudah ada progres di sektor ekonomi, baik ekonomi kreatifnya, kemudian berkembang juga untuk industri, baik industri rumah tangga atau lain sebagainya,” kata Wahyudin.

Wahyudin menuturkan, jika Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh terus mengalami penurunan maka hal tersebut tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh, “sehingga nantinya angka kemiskinan di Aceh turut menurun.

Gubernur Aceh Perintahkan Inspektur Periksa Tim Beasiswa BPSDM

BANDA ACEH—Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah perintahkan Inspektur untuk memeriksa Tim Beasiswa BPSDM Aceh, terkait seleksi administratif calon penerima beasiswa Pemerintah Aceh tahun 2019, yang disebut-sebut meluluskan calon yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani, Mingu (3/11/2019), usai menerima arahan dari orang nomor satu Aceh yang sedang di Bengkulu untuk memotivasi pesepak bola Aceh berlaga dengan tim tuan rumah di Final Porwil 2019.

Juru Bicara yang akrab dengan sapaan SAG itu menjelaskan, Pak Nova mendapat laporan banyak pihak yang menduga terjadi inkonsistensi dalam proses seleksi administrasi calon penerima beasiswa tahun 2019.

Pada satu sisi, lanjut SAG, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh menetapkan syarat umum maupun syarat khusus untuk S1, S2, dan S3, namun pada sisi lain disinyalir ada tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi.

“Pak Nova tidak mentolerir inkonsistensi terhadap ketentuan persyaratan maka memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan dan mendalaminya,” kata SAG.

Sementara itu, lanjut SAG, diperintahkan BPSDM untuk kembali kepada persyaratan yang sudah diumumkan dan menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten.

Bagi yang tidak dapat memenuhi persyaratan, seperti TOEFL, IALTS, TOAFL, LoA, dan sejenisnya, tidak dapat diluluskan, tegas SAG sesuai instruksi Plt Gubernur Nova.

Semua ketentuan persyaratan beasiswa Pemerintah Aceh harus dipenuhi secara konsisten, dan tidak boleh terjadi diskriminasi, tambah SAG.

“Calon yang tidak mampu memenuhi persyaratan tidak dapat diluluskan ke tahapan selanjutnya,” tutur SAG.

Menurut SAG, Plt Gubernur Nova Iriansyah konsisten menjalankan Program Aceh Carong. Beasiswa Pemerintah Aceh merupakan hak bagi seluruh masyarakat Aceh yang memenuhi persyaratan.

"Tidak boleh ada diskriminasi dalam penyeleksiannya," tutup SAG

Anggota Komisi VI DPR RI: Aceh Harus Manfaatkan Betul Peluang Ekspor ke Jepang

JAKARTA -Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafli menngatakan bahwa Aceh harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang ekspor berbagai bahan baku  ke Jepang, dan peluang investasi para investor dari Jepang berinvestasi di Aceh.

Rafli menjelaskan, Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang melakukan promosi peluang investasi ke Jepang,  diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 28 Oktober sampai 2 November 2019 di Tokyo dan Toyama, Jepang.

"Promosi peluang investasi menjadi awal yang baik untuk menarik investor agar yakin berinvestasi di Aceh dalam upaya  merealisasikan pembangunan ekonomi Aceh," ungkap Rafli, Minggu (3/11/2019).

Sebagai legislator di Komisi VI yang membidangi Investasi, Perdagangan, Perindustrian, BUMN Koperasi dan UMKM, Rafli akan terus berupaya menyumbangkan gagasan dan pemikiran untuk pencapaian prima peluang kerjasama Jepang dan Aceh.

Rafli mencontohkan, peluang ekspor ikan sidat yang sangat potensial dan bernilai jual tinggi di negeri sakura tersebut. Jepang saat ini memiliki kebutuhan sidat lebih dari 200.000 ton per tahun, atau Rp140 triliun pertahun jika diasumsikan harga perkilogram Rp700.000. Dari angka tersebut pasokan dari Indonesia kurang dari 1.000 ton per tahun. "Padahal ikan itu sangat sering ditemukan di perairan Aceh dan sangat cocok dengan kondisi alam Aceh jika dibudidayakan. Itu baru satu contoh, banyak potensi lainnya di Aceh yang bernilai ekspor dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat," jelasnya.

"Kami di komisi VI akan terus memberikan gagasan dan menyumbangkan pemikiran untuk memperkuat capaian peluang kerjasama antara Jepang dan Aceh, peluang investasi ini sangat bagus," ujar politisi PKS ini.

Senada dengan itu, Rafli juga mengingatkan Pemerintah Pusat agar memperhatikan program prioritas bidang perindustrian yang dituangkan dalam visi misi Pemerintah Aceh.

"Aceh harus memiliki sentra - sentra produksi, industri, dan pusat pengembangan ekonomi kreatif, ini harus betul - betul diperhatikan oleh kementerian terkait," tegasnya.

Rafli menambahkan, program CSR BUMN dan swasta juga harus terkoordinir untuk peningkatan pembiayaan bagi entrepreneur di Aceh.

Menyinggung  UMKM, Rafli mengatakan,  Presiden RI Joko Widodo pada pelantikan 20 Oktober 2019 lalu, memastikan segala bentuk kendala regulasi harus dipangkas dan disederhanakan. Pemerintah dan DPR juga menyiapkan dua undang-undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus, Komitmen ini terus kita tagih," tegas Rafli.

Rafli juga menginformasikan, bahwa Komisi VI FPKS juga akan mengusulkan rancangan UU Kewirausahaan Nasional guna menumbuhkan  semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun Perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selain itu juga diatur   tugas dan wewenang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan nasional.

"Saya berharap kesempatan ini menjadi   inkubator  mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya  manusia, sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi," ucapnya.

Selain itu, lanjut Rafli Komisi VI juga akan melanjutkan pembahasan UU Pengkoperasian  yang belum rampung pada periode sebelumnya. 

"Komitmen bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, terus kita kawal dan tagih kepada Pemerintah pusat," tegas Rafli.

Ia kembali mengingatkan bahwa harkat martabat tinggi Pemerintah Pusat adalah kesejahteraan dan kebahagiaan daerah.

"harkat martabat tinggi Pemerintah Pusat adalah kesejahteraan dan kebahagiaan daerah,"pungkasnya.
Indonesia ajak India percepat implementasi AOIP

Indonesia ajak India percepat implementasi AOIP


Indonesia ajak India percepat implementasi AOIP
Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajak India untuk mempercepat implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT ke-16 ASEAN-India yang berlangsung di Impact Exhibition and Convention Center, Minggu.

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini, dalam rilisnya, mengungkapkan bahwa ASEAN dan India memiliki kesamaan pandangan dan aset yang dapat digunakan untuk saling mendukung kerja sama di kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan India sebagai salah satu negara pertama yang menyambut baik AOIP yang disahkan ASEAN pada bulan Juni 2019 dan menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan kerja sama Indo-Pasifik.

"India adalah negara mitra penting bagi Indonesia dan bagi ASEAN. India merupakan salah satu negara pertama yang menyambut baik ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang telah diadopsi oleh para Pemimpin ASEAN bulan Juni lalu," ujarnya.

Presiden melanjutkan bahwa India dan negara-negara ASEAN disebut memiliki aset yang dapat membantu kedua pihak dalam upaya penguatan kerja sama di kawasan dalam kerangka Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik.

Aset yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi India yang tumbuh 7 persen dan dapat disandingkan dengan pertumbuhan rata-rata negara-negara ASEAN sebesar 5,1 persen.

"Aset kedua adalah jumlah penduduk yang besar, sekitar dua miliar populasi India-ASEAN, yang lengkap dengan pemikiran dan ide-ide kreatif," kata Presiden.

Selain itu, ASEAN dan India juga berada pada kawasan geografis yang sama, yakni berada di sekitar perairan Samudra Hindia yang memungkinkan ASEAN dan India untuk saling terhubung sekaligus memungkinkan India terhubungkan dengan kawasan Samudra Pasifik.

"Tidak heran jika India merupakan negara pertama yang telah bekerja sama mengimplementasikan kerja sama Indo-Pasifik," ucapnya.

Bagi Indonesia sendiri, India merupakan mitra penting di mana baru-baru ini menyepakati kerja sama konektivitas yang saling menghubungkan wilayah terdekatnya, yakni Aceh dan Andaman-Nicobar.

Kerja sama konektivitas tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk peningkatan hubungan dagang melalui pelayaran ekspedisi pionir kapal dagang dari Banda Aceh ke Port Blair dan investasi di bidang infrastruktur yang mendukung konektivitas.

Oleh karenanya, dalam Forum Infrastruktur dan Konektivitas Indo-Pasifik yang akan diselenggarakan Indonesia pada tahun 2020 mendatang.

Indonesia mengharapkan kehadiran dan peran serta India sebagai perwujudan dukungan bagi penguatan kerja sama Indo-Pasifik.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo di antaranya Menko Polhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(antara)

Back To Top