Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

44.414 Ternak Warga Aceh Sembuh dari PMK

Peristiwa.co, Banda Aceh – Berkat upaya bersama lintas sektor, saat ini sebanyak 44.414 ternak warga telah berhasil sembuh dari wabah virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Aceh, dari total yang terjangkit sebanyak 46.251 ternak.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran, di ruang kerjanya usai menerima data terbaru penanganan PMK dari seluruh kabupaten/kota di Aceh, Rabu (10/8/2022).

“Alhamdulillah, berkat kerjasama lintas sektor, saat ini perkembangan penanganan PMK di Aceh cukup baik. Untuk diketahui bersama, dari total 46.251 ternak yang terinveksi PMK, sebanyak 44.414 ternak warga sudah dinyatakan sembuh,” ujar Zalsufran.

Zalsufran menambahkan, saat ini jajarannya dan seluruh Satgas Penanganan PMK di kabupaten/kota masih terus berupaya menangani sebanyak 1.493 ternak warga yang masih terinfeksi PMK.

“Masih ada 1.493 ternak warga yang belum sembuh, ini masih terus kita tangani. Sementara itu, sejak PMK mewabah, sebanyak 281 ternak warga mati dan sebanyak 63 ternak kita lakukan pemotongan paksa. Saat ini, jumlah ternak yang telah divaksin PMK di seluruh Aceh adalah sebanyak 26.691 ekor dari total 27.800 vaksin yang telah didistribusikan ke kabupaten/kota,” kata Zalsufran.

Terkait capaian vaksinasi PMK, Kadis Peternakan Aceh menjelaskan, sebanyak 17 kabupaten/kota sudah 100 persen melakukan vaksinasi PMK ke ternak warga. Sedangkan 6 sisanya, yaitu Aceh Jaya, baru merealisasikan vaksinasi sebesar 80 persen. Subulussalam 35,3 persen, Bireuen 98,8 persen, Aceh Barat Daya 99,5 persen, Langsa 99,5 persen dan Sabang 75 persen.

“Alhamdulillah, ada 3 daerah di Aceh yang tidak ditemukan inveksi PMK atau dikategorikan sebagai daerah hijau, yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah dan Simeulue. Meski tidak ditemukan kasus PMK, namun ternak warga di 3 daerah itu tetap kita vaksin. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar kita agar ternak warga tetap terlindungi,” ujar Zalsufran.

Kadisnak juga menyampaikan apresiasi terhadap para pemangku kebijakan di kabupaten/kota serta para vaksinator, yang telah bekerja dengan serius sehingga mampu menekan dan memutus mata rantai penyebaran PMK di Aceh.

“Apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota serta para vaksinator yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya dalam upaya kita memutus mata rantai penyebaran PMK dan melindungi ternak warga,” pungkas Zalsufran.

PKS Aceh Gembirakan Anak Yatim pada Momen 10 Muharram

Peristiwa.co, Aceh Barat - Tepat pada momentum 10 Muharram 1444 Hijriyah, DPW PKS Aceh memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim yang berdomisili di kecamatan Johan pahlawan kabupatem Aceh Barat, Senin 8 Agustus 2022.

Kegiatan tersebut merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Umat DPW PKS Aceh. Dalam hal ini Ketua DPW PKS Aceh Tgk Mahyaruddin Yusuf diwakili Tgk H Adifal Susanto S.TP menyerahkan santunan.

Ketua panitia kegiatan, Andre Kurniawan, menyebutkan kegiatan tersebut berlangsung serentak di kantor DPW PKS seluruh Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yatim. Apalagi kata dia banyak keutamaan-keutamaan yang bisa diperoleh pada momentum 10 Muharram.

Menurutnya, lebaran anak yatim yang jatuh pada tanggal 10 Muharram identik dengan Hari Raya Anak Yatim. Momentum ini kata dia disebut sebagai Idul Yatama dan ada anjuran untuk menyantuni anak-anak yatim pada hari tersebut. 

"Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat menyayangi anak-anak yatim. Dan beliau lebih menyayangi lagi pada hari Asyura (tanggal 10 Muharram). Di mana pada tanggal tersebut, Beliau menjamu dan bersedekah bukan hanya kepada anak yatim, tapi juga keluarganya," tambah Andre Kurniawan.

Dalam kegiatan tersebut DPW PKS Aceh juga memberikan santunan berupa bingkisan, makanan dan uang tunai kepada anak yatim dan orang tuanya.

"Semoga dengan kegiatan ini bisa meningkatkan silaturahmi dan kepedulian sosial semakin meningkat," pungkasnya.

Ketua DPRK Harapkan Kehadiran Rumoh Gizi Mampu Turunkan Prevalensi Angka Stunting

Peristiwa.co Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, berharap kehadiran rumah gizi di tingkat gampong dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi angka stunting di Kota Banda Aceh. Hal itu disampaikan Farid saat menghadiri peluncuran Rumah Gizi Gampong (RGG) di Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis 4 Agustus 2022.

Sebelumnya kata Farid, dalam reses anggota DPRK yang dilakukan di Kecamatan Kuta Alam, pihaknya membahas persoalan stunting di tingkat kecamatan. Dilanjutkan dengan pemetaan terhadap gampong-gampong di Kecamatan Kuta Alam yang memiliki kasus stunting, terutama bayi pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) nya. 

“Harapan kita, hadirnya rumah gizi gampong dapat berkontribusi positif dalam menekan angka stunting dengan cara memaksimalkan upaya preventif, serta meningkatkan pertumbuhan gizi anak di gampong,” kata Farid Nyak Umar dalam sambutannya. 

Dia berharap pemerintah kota, kecamatan, dan gampong harus memberikan perhatian dan fokus terhadap permasalahan stunting ini, dengan terus berupaya mengedukasi masyarakat. Hal ini dikarenakan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu di gampong-gampong. 

“Semoga Gampong Beurawe dapat semakin memaksimalkan pelayanan dengan kehadiran Rumah Gizi Gampong (RGG), sehingga menjadi rujukan bagi gampong lain di Kecamatan Kuta Alam dalam menurunkan angka stunting ke depan,” ucap Farid.

Pada kesempatan itu Farid juga mengingatkan semua pihak agar tidak terjebak dengan kegiatan-kegiatan serimoni semata, sehingga setelah adanya penetapan sebuah gampong sebagai pilot project, selanjutnya diikuti dengan adanya support program berkelanjutan dari pihak terkait. 

Dan secara kontinyu terus dilakukan evaluasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, seperti hadirnya Gampong Sehat, Gampong Syariat, Gampong Bersinar, termasuk hadirnya Rumah Gizi Gampong. 

"Setelah peluncuran rumah gizi gampong ini, kita berharap adanya dukungan program berkelanjutan dari pemerintah, sehingga peran serta masyarakat dapat berjalan maksimal dalam menekan angka stunting," pungkas Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh tersebut. 

Oleh karena itu, Farid mengatakan perlunya kerja sama semua pihak untuk menurunkan angka stunting di Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Kuta Alam. Sebagai pimpinan DPRK ia juga menyampaikan apresiasi kepada unsur dinas kesehatan, camat, dan petugas puskesmas yang terus membimbing dan mengedukasi masyarakat agar terbebas dari stunting.

Sementara itu, Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, yang diwakili Sekda Amiruddin mengatakan, pelaksaan ini berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah telah menetapkan pencegahan stunting sebagai Program Prioritas Nasional 2018–2024 dengan menargetkan penurunan angka stunting dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 14 persen pada 2024.

Peluncuran Rumah Gizi di Gampong Beurawe ini adalah tindak lanjut implementasi salah satu bagian dari Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting di Aceh.

Rumah gizi ini merupakan upaya pencegahan dan penangan stunting dengan fungsi utamanya untuk meberikan edukasi gizi dan monitoring pertumbuhan secara tersruktur pada kelompok risiko, seperti ibu hamil, balita, dan remaja. 

“Sebagai upaya penurunan stunting, Pemko Banda Aceh telah mengeluarkan Keputusan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Banda Aceh,” kata Amiruddin.

PJ Gubernur Aceh Sampaikan Penguatan Penanganan Stunting di Aceh Kepada Wakil Presiden

Peristiwa.co, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan penguatan penanganan stunting di Aceh untuk tahun 2022-2023 kepada Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 Provinsi prioritas dengan Wakil Presiden RI, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022.

PJ Gubernur Aceh mengatakan bahwa dalam peraturan Gubernur Aceh nomor 14 tahun  2019, tentang pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi di Aceh,  disebut pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Aceh dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi.

"Permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 pravalensi stunting pada balita Aceh dan nasional 35,7 persen. Namun, pada 2018 Aceh mengalami kenaikan 2,2 persen, sedangkan nasional turun 4,9 persen," sebut Achmad.

Sementara itu tambahnya, pada tahun 2021 untuk tingkat nasional terjadi penurunan sebesar 11,3 persen menjadi 24,4 persen. Begitu juga dengan Aceh ikut turun 4,7 persen menjadi 33,2 persen.

Untuk itu kata Pj Gubernur Aceh, perlunya penguatan langkah-langkah yang diambil pada 2022-2023, meliputi Gampong atau desa dengan memastikan dana desa yang dialokasikan untuk stunting.

"Lalu menggerakkan pengurus PKK mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi. Memastikan tenaga kesehatan, mulai dari bidan desa memantau dan melakukan intervensi terhadap seribu hari pertama kehidupan (HPK) sesuai program kesehatan," katanya.

Kemudian tambahnya, memastikan dukungan kegiatan dan Anggaran Pendapat dan Belanja Aceh (APBA) dan APBK. Serta memastikan keterlibatan stakeholder sesuai fungsi dan kewenangan.

Maka dalam hal ini, dinilai perlu dukungan pemerintah pusat, yakni integrasi satu data stunting dengan prioritas pada integrasi data di lapangan, termasuk penggunaan referensi data induk yang sama.

"Selanjutnya, perlu perbaikan kualitas data ePPGBM dan data rutin program lainnya. Lalu peningkatan Alokasi Dana Transfer untuk dukungan pembiayaan kader guna memperkuat pengumpulan data rutin di lapangan," sebutnya.

Ia juga meminta dukungan penyediaan sanitasi dan air minum layak untuk semua masyarakat dengan penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi untuk pemukiman.

Achmad Marzuki Dilantik Sebagai Ketua Umum PB PON 2024 Wilayah Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) 2024 Wilayah Aceh. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen (Purn) Marciano Norman, di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Selasa 2 Agustus 2022.

Selain Ahmad Marzuki, juga dilantik para pengurus inti lainnya. Di antaranya Ketua Harian yang dijabat oleh Muzakir Manaf, Sekretaris Umum Kepala Dispora Aceh Dedy Yuswadi, dan Bendahara yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari.

Achmad Marzuki mengatakan, pihaknya terus melakukan persiapan secara maksimal agar penyelenggaraan event multiolahrata tingkat nasional tersebut berlangsung sukses. Ia berharap dua bulan sebelum pembukaan PON, segala persiapan sudah tuntas, sehingga panitia nantinya hanya fokus pada penerimaan tamu yang hadir ke Aceh.

“PON itu momen bersejarah. Kita harus memberikan yang terbaik untuk suksesnya hajatan ini,” kata Achmad Marzuki.

Lebih lanjut ia mengatakan, KONI Aceh bersama pemerintah terus melakukan pembinaan atlet, sehingga nantinya atlet Aceh memberikan prestasi terbaik.

Sementara itu, Ketua KONI Pusat, Marciano Norman dalam sambutannya mengatakan, PON ke XXI ini adalah penyelenggaraan PON yang pertama kali dilaksanakan di 2 provinsi. Ia mengatakan presiden mengizinkan pelaksanaan PON dilakukan di 2 lokasi dengan pertimbangan jika dilaksanakan di satu daerah, maka provinsi lain akan sangat lama kebagian jadwal sebagai tuan rumah.

Untuk selanjutnya, Marciano meminta agar panitia langsung bergerak dengan melakukan percepatan persiapan. “Dengan pelantikan ini, Bapak Gubernur beserta jajarannya bisa melakukan tindakan-tindakan aktif dalam mempersiapkan PON,” ujar dia.

Marciano menyebutkan usai pelantikan dan segala persiapan, pemerintah pusat nantinya akan membangun satu stadion utama di Aceh. Berbagai pembangunan dukungan lain akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Marciano menyebutkan meski ada beberapa pengurus inti KONI Aceh yang terlibat dalam kepengurusan PON, ia mengingatkan jika tugas KONI Aceh adalah mempersiapkan kontingen Aceh. “Agar Aceh tidak hanya menjadi tuan rumah yang baik, tapi punya prestasi yang membanggakan,” kata dia. Karena itu ia meminta agar KONI Aceh berkonsentrasi pada pembinaan atlet. Dengan persiapan matang, PON Aceh akan melahirkan atlet masa depan binaan KONI Aceh.

“Saya rasa sebagai bentuk pertanggungjawaban KONI kepada gubernur yang telah memberikan dukungan yang sangat banyak, bayarlah dengan prestasi atlet Aceh,” kata Marciano.

Sukseskan Agendanya, IGORNAS Aceh Silaturahmi Kesejumlah Instansi Pendidikan

Peristiwa.co, Banda Aceh - Igornas Provinsi Aceh melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pendidikan, dilanjutkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Dispora Provinsi Aceh pada Senin 1 Agustus 2022. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum Igornas Provinsi Aceh, Dr. Muhammad Iqbal,M. Pd.,AIFO didampingi oleh Sekretaris Umum Riyanto, S. Or dan Wakil Sekretaris Rizki Trinanda, S. Pd.  Agenda Igornas kali ini dalam rangka silaturahmi sekaligus menjalin kerjasama terkait agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Igornas.

“Maksud kedatangan kami, dalam rangka silaturahmi sekaligus menjalin kerjasama antara Igornas dengan Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, dan Dispora Provinsi Aceh untuk mempersiapkan agenda kegiatan yang dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan.” Ujar Muhammad Iqbal.

Agenda yang dimaksud diatas, Riyanto menjelaskan bahwa Igronas akan mengadakan Training of Trainer (TOT) SKJ Pelajar dengan sasaran seluruh guru PJOK di Provinsi Aceh, baik guru PJOK dibawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. 

“Target kita adalah mengadakan pelatihan secara menyeluruh terhadap guru PJOK disemua kab/kota yang ada di Provinsi Aceh. Rencana kegiatan sudah kita sampaikan ke Dinas Pendidikan melalui bapak Hamdani, S. Pd.,M. Pd selaku Kabid Pembinaan SMA dan PKLK, ke Kanwil Kemenag melalui bapak Zulkifli, S.Ag.,M.Pd selaku Kasi Pendidikan Madrasah, dan ke Dispora Provinsi Aceh melalui bapak T. Banta Nuzullah, S.Pd selaku Sekretaris,” ujar Riyanto.

Hamdani, S. Pd.,M. Pd selaku Kabid Pembinaan SMA dan PKLK di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh menyambut baik rencana kegiatan tersebut dan siap membantu Igornas dalam merekomendasikan peserta yang merupakan guru PJOK dari sekolah dibawah naungannya.

“Kita akan bermitra dengan Igornas dalam membantu memberikan rekomendasi kepada calon peserta dalam kegiatan TOT tersebut. Kita mengharapkan agar kegiatan TOT ini nantinya akan melahirkan guru PJOK yang mahir dalam Senam SKJ sekembalinya dari pelatihan dan mampu menciptakan peserta didik yang bugar dan gemar berolahraga.” Imbuh Hamdani.

Adapun teknis TOT SKJ nantinya, Rizki Trinanda menjelaskan bahwa kegiatan ini nantinya akan dilakukan secara berkala dan diharapkan mampu dilaksanakan diseluruh wilayah Kab/Kota di Provinsi Aceh.

“Dalam waktu dekat ini, kami berencana untuk memulai kegiatan dengan melibatkan peserta dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya akan merambah ke Kab/Kota lain secara bertahap. Kami sangat memerlukan peran serta dan bantuan dari semua pihak terutama dinas terkait dan pengurus Igornas di Kab/Kota agar rencana kegiatan dari ini dapat terlaksana dengan baik .” Imbuhnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Zulkifli, S.Ag.,M.Pd selaku Kabid Penmad Kanwil Kemenag Provinsi Aceh merasa terbantu dengan adanya kegiatan TOT SKJ yang akan dilaksanakan oleh Igornas karena dapat meningkatkan mutu dan kompetensi guru khususnya guru PJOK dibawah naungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh.

“Pelatihan ini penting mengingat Senam SKJ merupakan olahraga yang keberadaannya mampu memotivasi siswa untuk aktif dalam berolahraga nantinya. Dengan adanya kegiatan ini, kami juga sangat terbantu karena Igornas sebagai mitra bisa membantu dalam memberikan pelatihan bagi guru PJOK dibawah naungan Kemenag. Nantinya, kami akan membantu pula dalam memberikan rekomendasi agar Madrasah dapat mengirimkan pesertanya untuk mengikuti kegiatan ini.” Ujar Zulkifli.

Ketua Umum Igornas Provinsi Aceh, Muhammad Iqbal menambahkan bahwa rencana kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan TOT SKJ Pelajar yang telah dilaksanakan oleh Kemenpora RI secara nasional dan diikuti oleh peserta perwakilan dari Igornas masing-masing provinsi di Jakarta pada 15-17 Maret 2022. Hal ini disampaikan kepada sekretaris Dispora Provinsi Aceh, T. Banta Nuzullah, S. Pd.

“Saya secara pribadi senang Igornas berkunjung ke Dispora Provinsi Aceh, disini juga merupakan rumah bagi semua insan olahraga termasuk Igornas. Saya telah mendengar pemaparan terkait apa itu Igornas, siapa saja yang bisa menjadi anggotanya, serta tupoksi dan rencana kegiatan dari Igornas. Saya memberikan masukan agar adik-adik dari Igornas ini mampu memberikan dampak yang baik dalam bidang olahraga nantinya. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan menjadi tuan rumah PON 2024, tentunya kita akan memerlukan sumber daya olahraga yang sangat banyak dan guru-guru PJOK ini nantinya akan menjadi bagian dalam Event akbar tersebut.” kata T. Banta Nuzullah usai menerima kunjungan dari Igornas Provinsi Aceh.

Menteri Koperasi dan UKM Harap Aceh Bisa Expor Nilam Lansung

Peristiwa.co, Jakarta – Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama Ketua DPRA Saiful Bahri melakukan kunjungan kerja ke Jakarta guna bertemu sejumlah Menteri untuk membahas hal-hal terkait kepentingan Aceh. Di antara Menteri yang dijumpai yakni Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Pertemuan dengan Menteri Teten Masduki dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022.

Dalam pertemuan itu Pj Gubernur dan Ketua DPRA meminta perhatian khusus kepada Menteri untuk mendukung keberadaan usaha kecil dan menengah di Aceh dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Menteri Teten Masduki dalam menyikapi hal tersebut meminta agar Pemerintah Aceh menetapkan produk prioritas selain kopi agar potensi komoditas lain yang melimpah di Aceh bisa dimaksimalkan.

Menteri menyebut contoh tumbuhan nilam. Untuk memaksimalkan potensi nilam di Aceh, kata Menteri Teten Masduki, pihaknya akan segera membangun rumah produksi nilam di Aceh. Tujuannya, selain menghidupkan pertanian nilam, juga membuka peluang ekspor langsung nilam dari Aceh ke luar negeri.

Menteri Teten menyebut, nilam Aceh sangat potensial untuk masuk pasar luar, sebab kualitasnya berada di urutan terbaik dunia.

“Kedepan kita harap bisa ekspor langsung dari Aceh,” kata Menteri Teten Masduki.

Terkait hal itu, Pj Gubernur Achmad Marzuki menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta sejumlah menteri lainnya.

Pj Gubernur Aceh dan Ketua DPRA Bertemu Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi: Aceh Perlu Manfaatkan Gudang Bulog

Peristiwa.co, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi minta Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan secara maksimal gudang penyimpangan hasil produk petani, salah satunya milik Badan Urusan Logistik (Bulog).

Permintaan itu disampaikan Arief Prasetyo Adi saat menerima Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Ketua DPR Aceh Saiful Bahri, didampingi anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh HM Salim Fakhry SE, Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki juga meminta perhatian serius Kepala Bapanas terhadap ketahanan pangan Aceh, khususnya bidang daya tahan produk serta pemasaran. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan sehingga terjaga supply dan demand.

Pada kesempatan sama, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yahya meminta agar ada Pasar Induk di setiap kabupaten dan kota di Aceh. Termasuk hadirnya Bank Pangan Aceh dan kostorik (tempat penyimpanan). Sebab kata Pon Yahya, selama ini banyak produk pertanian, perkebunan dan perikanan Aceh mengalir ke Medan, Sumatera Utara dengan harga murah.

Nah, salah satu solusinya usul Pon Yahya, Kepala Bapanas diminta untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor melalui sejumlah pelabuhan laut di Aceh.

“Dalam diskusi yang kami sampaikan bersama Pak Pj Gubernur, Kepala Bapanas menyatakan siap mendukung dengan memerintahkan langsung para deputinya untuk Aceh diupayakan ada tahun ini. Termasuk kostorik,” jelas Ketua DPR Aceh Saiful Bahri melalui Anggota Tim Kerja Pj Gubernur Aceh Bidang Media dan Komunikasi, Muhammad Saleh.

Karena itu, Kepala Bapanas menyarankan agar Aceh juga konsen untuk melakukan pemasaran produk yang sudah surplus agar harga di petani jangan sampai anjlok.

Selain itu, menyorot tentang telur ayam yang harus pasok dari Medan, harga daging sapi Aceh termahal di Indonesia serta kopi Aceh yang jadi kebanggaan Aceh Indonesia.

“Kepala Bapanas juga menyampaikan Aceh perlu memiliki gudang representatif atau dengan cara manfaatkan gudang Bulog. Dan, akan ke Aceh untuk meninjau gudang Bulog,” sebut Pon Yahya.

Kepala Bapanas juga menyarankan perlunya diskusi lebih teknis untuk menyusun langkah kerja bersama.

“ Beliau katakan program ini harus jalan, jangan hanya diskusi dan tinggal di kertas. Kita kerja, Insya Allah Pak Gub dan Pak Ketua,” ungkap Pon Yahya, mengulang perkataan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Hijrah Adalah Dasar Kebangkitan lslam

Peristiwa.co, Aceh Besar -- Peristiwa besar yang mendasari lahir dan bangkitnya Islam adalah hijrah Rasulullah saw dan kaum muslimin yang awal-awal memeluk Islam dari pegunungan Makkah menuju Yatsrib (Madinah). Demikian intisari khutbah yang akan disampaikan Ir Bakhtiar AR Jumat 29 Dzulhijjah 1443 H bertepatan 29 Juli 2022 di Masjid Al-Ikhlas Ie Alang, Kecamatan Cot Glie, Aceh Besar.

Menurut Bakhtiar, peristiwa besar ini didahului oleh diangkatnya Muhammad saw oleh Allah Swt menjadi Nabi dan Rasul-Nya, berlanjut dengan dakwah Islam kepada bangsa Quraiy, serta penolakan kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah  yang disertai ancaman, siksaan terhadap orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah. 

"Selanjutnya, Rasulullah mengutus muslimin untuk hijrah dan berdakwah memperkenalkan risalah kenabian ke beberapa kawasan termasuk Madinah, disamping untuk menghindari ancaman dan siksaan kaum Quraisy. Ternyata Yatsrib sangat antusias menyambut ajaran Islam. Hal ini sangat menggembirakan Rasulullah," ungkap Bakhtiar. 

Di sisi lain, para tokoh kafir Quraisy di Makkah, lanjut Bakhtiar, membuat rencana yang sangat matang untuk membunuh Nabi Muhammad, dalam rangka membendung dakwah dan pengaruh Rasulullah yang makin meluas. 

"Kecuali Bani Hasyim dan Bani Abi Manaf, semua suku adan kabilah Quraisy bersekongkol untuk membunuh Rasulullah saat itu," tegas Bakhtiar, yang sehari-hari bekerja sebagai guru di SMK PPN Saree, Aceh Besar.

Pada malam yang telah disepakati oleh kabilah Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad saw,  lanjutnya, Malaikat Jibril diutus Allah untuk mengabarkan misi keji pemimpin Quraisy. Akhirnya  Allah Swt memerintahkan Rasulullah saw untuk hijrah saat itu juga ke Madinah.  

"Penduduk Madinah memang sudah menanti kehadiran Rasulullah dengan penuh cinta dan harapan, serta berjanji akan melindungi Rasulullah dengan jiwa, raga dan harta mereka," pungkas Bakhtiar,  sarjana pertanian USK itu. 

Berikut Daftar Khatib dan Imam Jum'at se-Aceh Besar pada 29 Juli 2022 / 29 Dzulhijjah 1443 H.

1. Masjid  Babussalam Kem. Lam Ujong, Kec. Krueng Barona Jaya

Khatib : Tgk. Rusli, S.Ag

Imam : Tgk. Miswar Muhammad


2. Masjid Al Ikhlas Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie

Khatib : Tgk. Bakhtiar

Imam  : Tgk. Bakhtiar


3. Masjid Leupung, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Darmawan Cot Puklat

Imam  : Tgk. Nurdin Ishaq


4. Masjid Al-Mukhlishin Meunara Baro Krueng Barona Jaya

Khatib : Ust. Aufa S. Putra,  Lc, MA

Imam  : Ust. Haris Munandar


5. Masjid Jamik Silang Rukoh Blang Krueng, Kec. Baitussalam

Khatib : Ust. H. Irawan Abdullah

Imam  : Tgk. Nurdin Ali


6. Masjid Al Faizin Lampeunerut,

Kec. Darul Imarah

Khatib : Abuya Habibie Waly, S.Th

Imam  : Abuya Habibie Waly, S.Th


7. Masjid Babul Iman Ketapang, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust.  Ir. H. Faisal Adriansyah

Imam  : Ust. Nauval


8. Masjid Jamik Al Ittihadiyah, Kec. Seulimeum

Khatib : Ust. Mahdi, S.Ag

Imam  : Ust. Adi Darma, S.Pd


9. Masjid Darul Falah Cot Keu Eung 

Khatib : Dr. Tgk. H. Syahminan, M. Ag

Imam  : Tgk. H. Syarifuddin Puteh 


10. Masjid Jamik Baitul Ahad Kem. Siem, Kec. Darussalam 

Khatib : Tgk. Sirajuddin, S.Pdi 

Imam  : Dr. Tgk. Jailani Mahmud


11. Masjid Jamik Bukit Baro, Cotgoh, Montasik 

Khatib : Tgk. H. Tu Bulqaini Tanjongan 

Imam  : Ust. Hasanuddin Al Hafidz 


12. Masjid Darul Hasani Miruek Taman, Kec. Darussalam

Khatib : Ust. Dr. Nurkhalis Mukhtar, Lc, MA

Imam  : Ust. Hermansyah, Z.A


13. Masjid Besar Lambaro Angan

Khatib : Tgk. Tamlicha, Lc, MA

Imam  : Tgk. Tamlicha, Lc, MA


14. Masjid Baburridha Lam Ilie, Indrapuri

Khatib : Tgk. Fajri Cot, Bayu

Imam  : Tgk. Muhammad Taqiya


15. Masjid Besar Madinatussalam Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Muslem

Imam  : Tgk. Mustafa Yusuf


16. Masjid Al-Ikhlas Kec.Leupung

Khatib : Tgk. Umar Rafsanjani

Imam  : Tgk. Umar Rafsanjani


17. Masjid Besar Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu

Khatib : Tgk. Fakhruddin Lahmuddin

Imam  : Tgk. Saiful Akmal


18. Masjid Baital Atiq Gp. Ie Seuum, Kec. Mesjid Raya

Khatib : Tgk. Azhar Ulee Titi

Imam  : Tgk. Ahmad Riziani


19. Masjid Baituttaqwa

Gp. Pasi, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Ari

Imam  : Tgk. Bahtiar


20. Masjid Babul Maghfirah Gp. Tanjung Selamat, Kec. Darussalam

Khatib : Tgk. Ajmalul Hadi, S.Pd.I

Imam  : Drs. Tgk. H. M. Aji Adam


21. Masjid Baitussalam Gp. Umong Seuribee, Lhoong

Khatib : Tgk. Abrar

Imam  : Tgk. Abrar


22. Masjid Daruth Thalibin Krueng Kala, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Aswad

Imam  : Tgk. Ibrahim Mukmin


23. Masjid Ahlussunnah Waljamaah  Lamjuhang Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Marwan

Imam  : Tgk. Marwan


24. Masjid Al Qurban 

Gp. Birek, Kec. Lhoong

Khatib : Abon Amir

Imam  : Abon Amir


25. Masjid Tuha Indrapuri Kec Indrapuri

Khatib : Ust. M. Hatta Selian, Lc, M.Ag

Imam  : Ust. M. Hatta Selian, Lc, M.Ag


26. Masjid Darul Aman Lampuuk Kec. Darussalam 

Khatib : Tgk. Muhammad Khalid, S.H.I 

Imam  : Dr. Tgk. Abdul Hadi, MA


27. Masjid Asy-Syafiiyah Utamong, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Randa

Imam  : Tgk. Mahrizal


28. Masjid Baiturrahim Lampisang, Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. H. Jufri

Imam  : Tgk. H. Jufri


29. Masjid Jamik Baitul Muttaqin Saree Kec Lembah Seulawah

Khatib : Tgk. Hasyem ltb

Imam  : Tgk. Ibnu Yasir


30. Masjid Nurul Yaqin

Khatib : Dr. Tgk. Syahminan, M.Ag

Imam  : Tgk. Junaidi


31. Masjid Al Ikhas Desa Jantang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Muliadi

Imam  : Tgk. Ibnu Sya'ban


32. Masjid Al Fatah Sungai Limpah Sukamakmur

Khatib : Tgk. Ibnu Sa'dan

Imam  : Ust. Azhari


33. Masjid Jamik Buengcala Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Irhami

Imam  : Tgk. Irhami


34. Masjid Baitul Muttaqin Glee Bruek Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Tarmilih

Imam  : Tgk. Ibrahim


35. Masjid Nurul Falah Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Azhar

Imam  : Tgk. Aba Yusmadi


36. Masjid Al Falah Lamjampok, Ingin Jaya 

Khatib : Tgk. Ihsan, MA 

Imam  : Tgk. Muhammad Azhari


37. Masjid Baital Halim Kem. Lamlheu, Kec. Sukamakmur

Khatib : Abati Rahmad Sadli

Imam  : Tgk. Misbah 


38. Masjid Tabarru'ad Sihom, Kec. Indrapuri

Khatib :  Ust. Afrizal Sofian, S.Pdi

Imam  :  Ust. Afrizal Sofian, S.Pdi


39. Masjid Nurul Hikmah Gp. Paroy Kec Lhoong

Khatib : Tgk. M. Arifin

Imam  : Tgk. M. Arifin


40. Masjid Daroy Gp. Punie Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Bakhtiar Punie

Imam  : Tgk. Badruddin


41. Masjid Nurul Jadid, Gp. Lampeuneuen Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Afendi, S.Pd

Imam  : Tgk. Muhammad Taufiq, S.TH


42. Masjid Baitul Makmur Kec. Blang Bintang

Khatib : Tgk. Iskandar 

Imam  : Tgk. H. Abdad


43. Masjid Al Muhajirin Mata Ie, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Taufiq Rahmad Al Hafidz

Imam  : Ust. Taufiq Rahmad Al Hafidz


44. Masjid Agung Al Munawwarah Kota Jantho

Khatib : Tgk. Rusdi S.Sos, M.Si

Imam  : Tgk. Zaini, SH, MH


45. Masjid Al Hijrah Komplek PNS Gampong Paya Roh

Khatib : Abati Lampaseh

Imam  : Abati Lampaseh


46. Masjid Besar Abu Indrapuri Di Sinyeu

Khatib :  Dr. Safrul Muluk, M.Ed

Imam  : Tgk. Muktaruddin, MA


47. Masjid Baburrayan Umardian Krueng Lamkareung Kec Indrapuri

Khatib : Ust. Mawardi

Imam  : Ust. Rizaldi


48. Masjid Al Hidayah Yonzipur Indrapuri

Khatib : Ust. Al Farisi Amir

Imam  : Tgk. Yogi


49. Masjid Jami' Babussalam Kem. Lamteungoh Kec Seulimeum

Khatib : Tgk. H. Tajuddin

Imam  : Tgk. H. Tajuddin


50. Masjid Baital Maqdis Seout, Indrapuri

Khatib : Ust. Marfiandi, M.Pd

Imam  : Tgk. Nizarli, S.Ag


51. Masjid Bustanul Jannah Ajuen

Khatib : Tgk. Musliadi Punie

Imam  : Tgk. Musliadi Punie


52. Masjid Jami' Al Mukarramah Kem. Jruek, Indrapuri

Khatib : Tgk. Irfan Siddiq

Imam  : Ust. Isra Riski


53. Masjid Jami'  Babusshuluh Kem. Daroy Jeumpet

Khatib : Tgk. Zamzami Jeumpet

Imam  : Tgk. H. Kamaruzzaman


54. Masjid Jamik Al Aziziyah Gp. Kayee Lee, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk. Munir Al Asyi

Imam  : Tgk. Munir Al Asyi


55. Masjid Al-Muhajirin, Dusun Korpri, Gp. Garot, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Amrul Amin

Imam  : Ust. Taufiqurrahmat


56. Masjid Nurussalam Piyeung, Kec. Montasik

Khatib : Tgk. Riki M. Isa

Imam  : Tgk. Riki M. Isa


57. Masjid Nurul Huda Deudap, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Naqiah

Imam  : Tgk. Mukhlis


58. Masjid Besar Al Jihad Montasik

Khatib : Ust. M.Syafi'i, S.Pd.I

Imam  : Ust. M.Syafi'i, S.Pd.I


59. Masjid Baitul Makmur Ateuk, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Hafiz

Imam  : Tgk. Zulfitri


60. Masjid Al-Ghafuur Kem. Gani, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk. Abdurrahim 

Imam  : Tgk. H. Muhammad Rijal


61. Masjid Jamik Baital Ma'but Kem. Lamleuot, Kec. Kuta Cot Glie

Khatib : Tgk. M. Irfan

Imam  : Tgk. Muhibbudin


62. Masjid Jamik Lamsayuen, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk.Zulham

Imam  : Abu 'Athaillah Ishaq Al Amiry


63. Masjid Jami Baitul Adhim Aneuk Batee, Kec. Sukamakmur

Khatib : Tgk. Jufri 

Imam  : Tgk. Saifullah


64. Masjid Nurussalam Gp. Sukatani, Jantho

Khatib : Tgk. Adli

Imam  : Tgk. Arif Munandar


65. Masjid As-syuhada

Gp. Pulot,

Kec. Leupung 

Khatib : Tgk. sudirman

Imam  : Tgk. sudirman


66. Masjid At-Taqwa Lampupok Raya, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Fathul

Imam  : Tgk. Fathul


67. Masjid Baitul Makmur Sibreh Kec. Sukamakmur

Khatib : Tgk. Muktaruddin Sufi

Imam  : Tgk. Abdussalam, SE


68. Masjid Hidayatul Islam Teuku Nyak Arief Lamreung XXVl, Krueng Barona Jaya

Khatib : Waled Zahrul Fuadi

Imam  : Tgk. Di Yusuf S.Pd.I


69. Masjid Istiqomah Kec. Simpang Tiga

Khatib : Waled M. Shaleh Lampisang

Imam  : Waled M. Shaleh Lampisang


70. Masjid Jami Pagar Air, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk. Razak Lamcee

Imam  : Tgk. Marhaban


71. Masjid Al Ishlah Lhoknga

Khatib: Abuya Habibi

Imam: Tgk Mually


72. Masjid Rahmatullah Lampuuk Kec. Lhoknga

Khatib : Tgk.Abdullah Sufi

Imam : Tgk.Abdullah Sufi 


Penayangan daftar nama masjid, khatib, dan imam ini terselenggara atas kerja sama BKM se Aceh Besar yang didukung oleh Remaja Masjid, BKPRMI, DMI, DKMA, dan media peristiwa.co .

Kementerian LHK Dukung Ketahanan Pangan Santri dan Kembangkan UMKM di Aceh

Banda Aceh -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan siap memfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan, sekaligus menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Aceh.

Informasi ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aceh A. Hanan, SP, MM, usai mendampingi Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri dan Anggota DPR RI asal Aceh HM Salim Fakhry SE (Fraksi Partai Golkar), bertemu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc di Kantor Kementerian LHK Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2022.

Ikut juga hadir dan mendampingi Ketua DPRK Aceh Tenggara Denny Febrian Roza SSTP M.Si, sedangkan Menteri LHK didampingi Sekjen, Plt Dirjen KSDAE, Dirjen PSKL dan Direktur RPPWPH.

Menurut Hanan, dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Aceh menyampaikan beberapa hal, terkait dengan tata kelola hutan Aceh seperti, konflik gajah dengan manusia. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM.

Selain itu, penyelesaian konflik tenurial terhadap kopi dalam kawasan hutan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah serta pembangunan jalan Kutacane (Aceh Tenggara) menuju Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Mensikapi laporan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc menyatakan dukungannya, menyelesaikan konflik antara gajah dan manusia dengan cara, Kementerian LHK akan membangun demplot areal pengembangan jagung sebagai pakan gajah.

“Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Ibu Menteri meminta Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), memfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan, sekaligus menumbuhkembangkan UMKM,” jelas Kadis LHK Aceh A. Hanan, SP, MM melalui Anggota Tim Kerja Pj Gubernur Aceh Bidang Media dan Komunikasi, Muhammad Saleh.

Selain itu, terkait penyelesaian konflik tenurial terhadap kopi dalam kawasan hutan di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Menteri LHK Siti Nurbaya memberi arahan agar dapat diselesaikan melalui skema perhutanan sosial dan PBPH melalui BUMD.

“Ibu Menteri juga mendukung pembangunan Jalan Kutacane-Langkat yang diajukan Bapak Pj Gubernur Aceh kepada Kementerian PUPR dan akan menerbitkan Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan atau PPKH,” jelas A. Hanan.

Kecuali itu, Kementerian LHK juga akan mempercepat pembangunan DAOPS Mangala Agni di Wilayah Barat-Selatan Aceh yang rawan terhadap kebakaran hutan serta lahan.

“Kebijakan ini sekaligus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan mendukung ketahanan pangan pada areal kawasan hutan yang telah diterbitkan izin perhutanan sosial,” ulas A. Hanan.

“Khusus penghijauan, Menteri LHK juga mendukung program Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, terkait program penghijauan dayah dan fasilitas umum serta sosial, sekaligus mendukung ketahanan pangan santri dalam bentuk bantuan tanaman produktif,” tambah A. Hanan.

IGORNAS Aceh Audiensi dengan Pengurus KONI Aceh Bahas Pembinaan Olahraga

Peristiwa.co, Banda Aceh - Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) Provinsi Aceh melakukan Audiensi sekaligus silaturahmi ke kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Aceh, Selasa, 26 Juli 2022.

Dalam kunjungannya, IGORNAS Provinsi Aceh yang dipimpin langsung oleh Dr. Muhammad Iqbal, M. Pd.,AIFO selaku Ketua Umum didampingi oleh Sekretaris Umum, Riyanto, S. Or, Wakil Sekretaris Rizki Trinanda, S. Pd, dan Wakil Bendahara Furqan, S. Pd mendapatkan sambutan hangat dari pengurus KONI Provinsi Aceh yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum III Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KONI Aceh, H. Teuku Rayuan Sukma, Wakil Ketua II (Bidang Pembinaan Prestasi) Drs. H. Bachtiar Hasan, M. Pd, Wakil Sekretaris I (Bidang Organisasi) Nasruddin Syah, SH, dan David, bidang Organisasi KONI Aceh.

Teuku Rayuan Sukma menyambut baik maksud dan tujuan Igornas Aceh berkunjung ke kantor induk olah raga di Aceh itu. Teuku Rayuan Sukma juga menambahkan Igornas Aceh harus bisa masuk dalam fungsional Koni sehingga Igornas Aceh nantinya akan menjadi organisasi bagian dalam KONI.

Teuku Rayuan Sukma juga mengatakan kedepan setiap event olahraga akan melibatkan Igornas Aceh, seperti yang akan datang ini PORA dan PORWIL.

“PORWIL terlalu dekat dengan PON sehingga PORWIL harus kita alihkan ke provinsi lain dan kita akan fokus ke PON Aceh-Sumut. Pada PON Aceh-Sumut, nantinya diharapkan Igornas dapat meengambil posisi pada cabor-cabor yang akan dipertandingkan. Sehingga Igornas tidak hanya mengajar saja tetapi juga aktif dalam event-event nasional”, tambah Teuku Rayuan Sukma.

Selain itu audiensi Igornas dengan pengurus KONI Aceh tersebut dilakukan untuk silaturahmi dan menyusun kerja sama antara IGORNAS Provinsi Aceh dengan KONI Provinsi Aceh berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan Kompetensi Guru PJOK dalam bidang prestasi olahraga.

"Ini juga untuk meningkatkan partisipasi Guru PJOK dalam setiap event olahraga khususnya di Provinsi Aceh", Ungkap Ketua Umum IGORNAS Provinsi Aceh, Dr. Muhammad Iqbal, M. Pd.,AIFO.

2 Wilayah Kerja Migas di Aceh Dilelang Pemerintah

2 Wilayah Kerja Migas di Aceh Dilelang Pemerintah

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerintah secara resmi telah melelang 6 wilayah kerja (WK) migas pada penawaran tahap I tahun 2022. WK yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung (joint study) dan lelang reguler tersebut juga menarik minat perusahaan multinasional.

"Lelang yang direct offer/joint study itu ada perusahaan multinasional (sebagai peserta). Nanti kita umumkan sekitar bulan September," ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di Kementerian ESDM, Rabu 20 Juli 2022 yang lalu.

Pada penawaran WK migas tahap I ini, Pemerintah melelang 3 WK melalui penawaran langsung yaitu WK Bawean (WK eksploitasi) dan dua WK eksplorasi yaitu WK Offshore North West Aceh (Meulaboh), serta WK Offshore South West Aceh (Singkil). Akses bid document WK Bawean mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022 dan batas waktu pemasukan dokumen partisipasi tanggal 23 Agustus 2022. Sedangkan untuk WK Offshore North West Aceh (Meulaboh) dan serta WK Offshore South West Aceh (Singkil), akses bid document mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 2 September 2022. sedangkan batas waktu pemasukan dokumen partisipasi tanggal 6 September 2022.

Tutuka berharap lelang WK migas ini diminati banyak investor, baik dalam maupun luar negeri. Agar lebih menarik investor, Pemerintah juga telah mengubah term and condition meliputi perbaikan profit split Kontraktor dengan mempertimbangkan faktor risiko WK, Signature Bonus terbuka untuk ditawar, FTP menjadi 10% shareable, penerapan harga DMO 100% selama Kontrak, memberikan fleksibilitas bentuk kontrak (PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split).

Selain itu, ketentuan baru relinquishment (tidak ada pengembalian sebagian area di tahun ke-3 kontrak), kemudahan akses Data melalui mekanisme membership Migas Data Repository (MDR) serta pemberian insentif dan fasilitas perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. "Kita ubah (term and condition) supaya lebih menarik. Kalau pajak-pajak, nanti kita buka diskusi," imbuhnya.

Terhadap perubahan-perubahan tersebut, lanjut Dirjen Migas, sudah ada sinyal-sinyal positif. Meski demikian, Pemerintah tetap terbuka untuk berdiskusi agar semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia.


Ketua DPRK Banda Aceh Ajak Lintas Sektoral untuk Bahas Percepatan Penurunan Angka Stunting

Peristiwa.co, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengundang para pihak lintas sektoral di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk menggalang dukungan dalam mempercepat menurunkan angka stunting di kecamatan tersebut.

Acara yang dipadu dengan kegiatan reses Ketua DPRK ini dibuka oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, dan menghadirkan narasumber antara lain Kadis Kesehatan Kota, Lukman, Kepala DPMG Banda Aceh, M Syaifuddin Ambia, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB, Intan Indriani. 

Turut hadir dalam kegiatan Reses II DPRK pada Masa Persidangan III Tahun 2022 ini antara lain Camat Kuta Alam, Arie Januar, Kapus Kuta Alam, Kapus Lampulo, para keuchik se Kuta Alam, Ketua TPG, Ketua PKK Gampong, Tim Pelaksana Gizi dari 9 kecamatan, kader KPM, kader posyandu, para bidan desa serta stakeholder lainnya. 

Ketua DPRK Banda Aceh menuturkan, kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana dukungan semua lintas sektoral dalam rangka menurunkan angka stunting, khususnya di Kecamatan Kuta Alam dan secara umum di Kota Banda Aceh.

“Dalam pertemuan ini kita bisa mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan, mulai dari proses edukasi kepada masyarakat, dukungan anggaran, hingga persoalan data dan partisipasi warga,” kata Farid Nyak Umar di hadapan 150-an peserta yang hadir di Aula Serba Guna Gampong Kota Baru, Kec. Kuta Alam, pada Selasa 26 Juli 2022.

Dari kegiatan reses ini kata Farid, terungkap masih rendahnya partisipasi masyarakat ke Posyandu, kurangnya koordinasi dan dukungan dari lintas sektoral, tingkat pengetahuan masyarakat yang berbeda dalam menyikapi persoalan stunting, serta rendahnya kesadaran dalam melakukan deteksi dini khususnya pemantauan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

Farid mendorong agar Pemko Banda Aceh melalui instansi terkait untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pembekalan kepada remaja sejak dini, kemudian bagi calon pengantin, termasuk perlu juga edukasi kepada ibu hamil.

“Harus ada upaya serius dari seluruh stakholder untuk menggugah kesadaran masyarakat agar angka stunting ini dapat ditekan. Diantaranya dengan melakukan pembekalan kepada para remaja, calon pengantin, termasuk kepada ibu hamil agar stunting dapat dicegah sejak dini,” ujar Farid.

Oleh karena itu, dia berharap keterlibatan semua pihak dalam menurunkan angka stunting, baik aparatur gampong, dukungan dari dinas terkait, hingga perlunya alokasi dana gampong. Apalagi saat ini pemko sedang menyiapkan peraturan walikota sebagai turunan dari Perpres No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Dengan adanya regulasi berupa perwal, diharapkan akan tersedianya alokasi anggaran khusus untuk mendukung penurunan angka stunting ini  maka akan memudahkan.  

“Kemudian juga perlu dukungan dari kader posyandu, bides, aparatur gampong, tokoh masyarakat dan semua pihak dari lintas sektoral harus terlibat aktif dalam penanganan penurunan angka stunting ini,” tutur Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh.

Sementara PJ Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, berkomitmen untuk menurunkan angka stunting ini. Dia juga meminta kepada dinas terkait untuk terus bekerja, baik itu melakukan kampanye dan berkoordinasi dengan lintas instansi maupun membudayakan hidup bersih dalam lingkungan masyarakat.  

Kemudian kata dia, melakukan koordinasi dengan pemerintahan gampong, serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan  selama ini.  Di samping itu peran puskesmas segera ditingkatkan agar program penurunan stunting ini dapat berjalan secara terukur demi tercapai program yang telah direncanakan. 

“Untuk Kota Banda Aceh saya meminta semua instansi dan unsur terkait dan termasuk para teungku, pemuda, tokoh masyarakat, khususnya di tingkat gampong untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung penurunan angka stunting ini,” kata Bakri Siddiq. 

Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman SKM MKes, pihaknya akan terus berupaya menurunkan angka stunting. Lukman mengatakan, meskipun dalam penanganan stunting di Banda Aceh selama ini sudah sesuai dengan rencana dan dampak yang dilakukan juga sudah ada, yakni dari sebelumnya 23,4 persen sekarang berada pada angka 17,9 persen (per Juni 2022), artinya memberikan dampak yang sangat signifikan. 

“Tapi  sejauh ini masih ada juga kekurangan, karena kita belum bisa mengejar capaian dimana anak yang dibawa pada saat penimbangan kegiatan Posyandu  masih rendah. Itu yang perlu kita tingkatkan ke depan,” kata Lukman.

Ketua DPRK Banda Aceh Terima Keluhan Warga, Mulai Persoalan Air Bersih Sampai Anak Punk

Peristiwa.co, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menerima berbagai keluhan masyarakat, mulai dari pelayanan air bersih sampai aktivitas anak punk di lingkungan mereka yang dinilai meresahkan. 

Warga menyampaikan keluhan tersebut ketika Farid Nyak Umar turun ke daerah pemilihan (dapil) atau reses masa persidangan II tahun 2022 yang dipusatkan di Aula Serba Guna Gampong Kota Baru, Kota Banda Aceh, Senin 25 Juli 2022 dan dihadiri 100-an warga dari 11 gampong dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam. 

Salah seorang warga, Syakir Daulai, mengeluhkan distribusi air Perumdam Tirta Daroy yang tidak merata. Menurutnya air PDAM baru mengalir pada tengah malam. Padahal rumahnya berada di kawasan Lamprit, Bandar Baru, yang tidak begitu jauh dari kantor pusat operasional Perumdam Tirta Daroy di Jalan Stadion H Dimurthala. 

“Kami sering begadang agar bisa mendapatkan air bersih yang kemudian kami tampung dalam bak penampungan, dan biasanya distribusi air baru lancar di malam hari,” kata Syakir.

Warga lainnya dari Bandar Baru, Zulfikri, menyampaikan keluhan bahwa jalan di lingkungan perumahannya di kawasan SMP Negeri 2 Banda Aceh sering tergenang air, akibat luapan air dalam saluran, terutama saat hujan deras. Karena itu, ia meminta kepada Ketua DPRK supaya menyampaikan persoalan tersebut kepada dinas terkait agar salurannya bisa diperbaiki.

“Di samping itu, pada kesempatan hari ini kami juga ingin menyampaikan keberadaan anak punk yang mulai sering berkeliaran di daerah kami, ini juga kalau bisa disampaikan kepada pihak terkait agar ditertibkan karena sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya. 

Menyahuti keluhan warga, Farid Nyak Umar menyampaikan bahwa reses dewan ini untuk mendengarkan aspirasi  warga secara langsung. Pihaknya akan mendorong agar Perumdam Tirta Daroy terus meningkatkan pelayanannya kepada warga kota, ia meminta kepada warga agar segera melaporkan kepada pihak terkait jika ada kendala dalam mendapatkan distribusi air bersih.

Oleh karena itu, ia menampung aspirasi dari masyarakat. Begitu juga dengan usulan program yang disampaikan warga, akan diteruskan kepada pemerintah kota agar ditindaklanjuti. 

Pada kesempatan itu Farid juga menyampaikan perihal progres dan kesiapan pelaksanaan berbagai program pembangunan kota di tahun 2022. DPRK Banda Aceh tetap memperjuangkan agar semua program usulan dari masyarakat bisa dilaksanakan pada tahun ini.

“Kami sebagai wakil masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin agar usulan Bapak atau Ibu di tahun 2021 yang sudah masuk di tahun 2022 ini agar bisa dilaksanakan,” tutur Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh.

Bertemu Menpora dan Ketua Umum KONI Pusat Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki: Saatnya Semua Potensi Bersatu dan Gerak Bersama

Peristiwa.co, Banda Aceh - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainuddin Amali menyatakan komitmennya, untuk mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI-2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Dukungan tersebut berupa percepatan pembangunan sarana dan prasarana atau venue cabang olahraga (cabor), sehingga pelaksanaan PON mendatang benar-benar dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Letjen (Purn) Marciano Norman berpesan. KONI Aceh harus fokus pada pembinaan prestasi atlet sehingga tidak membuat malu Aceh sebagai tuan rumah pada perhelatan akbar insan olahraga nasional ini.

Penegasan itu disampaikan Menpora RI Zainuddin Amali dan Ketua Umum KONI Pusat Pusat Letjen (Purn) Marciano Norman secara terpisah, saat bertemu Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Ketua DPR Aceh Saiful Bahri, didampingi Anggota DPR RI asal Aceh Muslim, Selasa, 26 Juli 2022 di Jakarta.

Itu sebabnya, Menpora minta kepada Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh, segera mempersiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan. Termasuk Detail Engineering Design (DED) untuk pekerjaan konstruksi. Sebab, hingga saat ini, Aceh belum menyerahkan DED tersebut.

“Ini memang mendesak dan perlu segera diserahkan. Sebab, Sumut sudah menyelesaikan DED serta mulai membangun venue. Karena itu, mari semua potensi rakyat Aceh bersatu dan bergerak bersama demi suksesnya PON di Aceh,” kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, melalui Anggota Tim Kerja Bidang Media dan Komunikasi, Muhammad Saleh, Selasa, 26 Juli 2022.

Tak hanya itu, terkait pembangunan venue, Menpora mengarahkan agar Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, terus berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan menteri terkait lainnya. Termasuk Kementerian BUMN.

“Pak Menpora menegaskan agar Aceh menerima siap jadi saja semua pembangunan venue tersebut. Termasuk Stadion Utama yang akan dibangun Kemenpora RI,” jelas Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yahya.

Menurut Pon Yahya, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyebut, penyelenggaraan PON berpedoman pada tiga sukses yaitu, sukses penyelenggaraan, prestasi dan perekonomian rakyat, khusus UMKM.

Itu sebabnya dia minta kepada Pj Gubernur Aceh untuk menempatkan dan mengatur seluruh kepanitiaan, secara profesional dan proporsional. Misal, tidak mencampur-aduk atau rangkap posisi antara panitia penyelenggaraan dengan pembinaan atlet, sehingga Aceh benar-benar fokus.

“Ya, KONI Aceh beserta Pengprov Cabong lebih fokus kepada pembinaan prestasi atlet. Karena itu, Panitia Besar (PB) PON dapat direvisi oleh Pj Gubernur Aceh, sesuai kebutuhan dan dapat diisi oleh personil yang mampu bekerja secara profesional. Itu pesan Ketua KONI Pusat,” tegas Ketua DPR Aceh Saiful Bahri.

Terkait pembangunan venue kata Pon Yahya, sesuai arahan Kemenpora, Ketua Umum KONI Pusat menegaskan agar dibangun sesuai standar Internasional. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kemenpora sebab ada sejumlah dana alokasi khusus (DAK) yang dapat digunakan. Termasuk dari kementerian lainnya.

“KONI Pusat siap memberi asistensi terhadap pembangunan saranan dan prasarana, karena itu Ketua KONI Pusat berharap, usai PON, Aceh dapat menjadi tuan rumah berbagai cabor berskala regional (ASEAN) dan Internasional,” jelas Pon Yahya.

Karena itu, Ketua DPRA Saiful Bahri mendukung semua yang terbaik untuk terlaksananya PON XXI di Aceh. Apalagi demi menjaga nama baik Aceh di mata rakyat Indonesia. “Kita akan terus mendampingi Pak Gubernur untuk membangun Aceh. Apa pun yang terbaik untuk Aceh akan kita lakukan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI asal Aceh Muslim mengatakan, DPR RI akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan PON di Aceh. Karena itu, sejak awal pihaknya ikut memback-up, supaya Aceh menjadi tuan rumah PON.

“Tentu dalam waktu tidak sampai dua tahun lagi, Pak Gubernur spiritnya sangat baik, hal ini kita dukung sepenuhnya untuk pelaksanaan tersebut,” katanya.

Kata Muslim, seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh akan memfasilitasi dengan sejumlah kementerian terkait, supaya persiapan dan pelaksanaan PON di Aceh betul-betul terlaksana sesuai target dan harapan .

“Alhamdulillah saya yakin saat ini semua pihak sudah menyatu, baik DPR Aceh, DPR RI, Pj Gubernur Aceh, Gubernur Sumut juga. Saya yakin kalau kita semua kompak, semangat yang sama, Insya Allah PON pada 2024 kita siap, bukan hanya pelaksanaan, semua persiapan, pembangunan dan prestasi,” sebutnya.




Bertemu Menko Marves dan Mendagri Ketua DPRA: Untuk Bisa Tarik Investor Aceh Harus Kondusif

Peristiwa.co, Banda Aceh - Ketua DPR Aceh Saiful Bahri (Pon Yahya) menjelaskan, untuk bisa menarik investor, guna meningkatkan pembangunan dan perekomonian rakyat di Bumi Tanah Rencong, dibutuhkan tercipta suasana Aceh yang kondusif. Dan itu menjadi syarat utama.

Demikian disampaikan politisi Partai Aceh (PA) ini, usai bersama Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Senin, 25 Juli 2022 di Jakarta.

Menurut Pon Yahya, pertemuan dengan kedua menteri tersebut berlangsung hangat dan komunikatif, dengan agenda membahas berbagai persoalan dan solusi yang ditawarkan guna percepatan pembangunan di Aceh.

“Saya bersama Pak Pj Gubernur Aceh juga meminta agar Bandara SIM segera dibuka untuk penerbangan Internasional. Termasuk sejumlah pelabuhan laut yang ada seperti di Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara,” jelas Pon Yahya.

Kata Pon Yahya, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik sejumlah program yang disampaikan Pj Gubernur Aceh. Termasuk bagaimana strategi menjemput investor untuk kembali datang ke Aceh. Hanya saja ujar Pon Yahya, Menteri Marves berulang kali mengingatkan agar suasana di Aceh benar-benar kondusif.

“Ini menjadi tugas kita bersama demi keberlanjutan pembangunan dan investasi di Aceh,” sebut Pon Yahya.

Sementara itu, terkait pertemuan dengan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, menurut Pon Yahya juga berlangsung sangat terbuka.

“Pak Mendagri juga memberi perhatian khusus untuk Aceh. Termasuk soal perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus),” sebut dia.

Untuk itu kata Pon Yahya, Mendagri meminta agar disiapkan secara tertulis, sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan yang ada. “Pak Tito menyatakan siap mendorong berbagai regulasi yang mempercepat pembangunan di Aceh,” kata Pon Yahya.

Dijadwalkan, Selasa, 26 Juli 2022 besok, Pj Gubernur Aceh bersama Ketua DPR Aceh akan bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Ketua KONI Pusat.

ACEH Miliki Data Lengkap Terkait Sengketa 4 Pulau Dengan SUMUT

Peristiwa.co, Denpasar – Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa tugas Kemenko Polhukam yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi. Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi antara dua provinsi yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menjadi fokus utama karena terkait status kepemilikan empat pulau.

“Data ataupun dokumen serta nformasi-informasi yang disampaikan baik dari Provinsi Aceh maupun dari Provinsi Sumatera Utara, serta Tim Pembakuan Nama Rupa dari kementerian/lembaga terkait dijadikan dasar dan pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pusat Dalam menentukan status kepemilikan 4 pulau tersebut. saya ambil kesimpulan bahwa. Dalam rangka menjaga marwah Keputusan Menteri dalm Negeri nomor 050-145 Tahun 2022 maka saya menyimpulkan bahwa permasalhan ini menjadi permasalahan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk masuk provinsi mana dan tentunya melakukan pengkajian-pengkajian,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama dalam kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulang Mangkir Gadang/Mangkir Besar, Pulau Mangkir Ketek/Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang) di Perbatasan Kab. Aceh Singkil (Provinsi Aceh) Dengan Kab. Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara) di Bali, Kamis 21 Juli 2022.

Djaka mengusulkan agar tim yang dibentuk nantinya dapat menyelesaikan permasalahan ini secara bijak, dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang ada ataupun secara faktual di lapangan, sehingga bisa dijadikan suatu bahan untuk menghasilkan keputusan.

“Nantinya kesimpulan yang didapat dari pusat akan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kuat,” kaya Djaka.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Sugiarto mengatakan, untuk memperoleh kejelasan terhadap status wilayah administrasi 4 pulau tersebut, Kemendagri bersama Tim Pusat melakukan survei ke 4 pulau dengan melibatkan Pemerintah Aceh, Pemda Kab. Aceh Singkil, Pemda Provinsi Sumatera Utara, dan Pemda Kab. Tapanuli Tengah. Survei ini dilakukan untuk verifikasi faktual/validasi titik koordinat dan data okupasi. Selain itu, tim juga sudah melakukan rapat setelah survei ke 4 pulau tersebut.

“Kesimpulannya, Kemendagri melakukan penetapan definitif status 4 pulau tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,” kata Sugiarto.

Sementara itu, Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam, Syamsuddin menambahkan dalam beberapa hari ke depan Kementerian Dalam Negeri akan kembali mengundang pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “Dalam beberapa hari ke depan, semua yang hadir di sini akan kembali diundang oleh Kemendagri untuk memverifikasi. Kita sudah mendapat banyak masukan, sehingga nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam memutuskan semua persoalan ini,” katanya.

Sebagai informasi, Pulau Panjang memiliki luas kurang lebih 47,8 Ha dengan jarak 24 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah dan tidak berpenduduk. Sementara, Pulau Lipan memiliki luas kurang lebih 0,38 Ha dengan jarak 1,5 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah, berupa daratan pasir dan tidak berpenghuni.

Pulau Mangkir Ketek atau Mangkir Kecil memiliki luas 6,15 Ha dengan jarak 1,2 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah, tidak berpenduduk namun ditemukan tugu yang dibangun oleh Pemerintah Aceh. Sedangkan Pulau Mangkir Gadang/Besar memiliki luas kurang lebih 8,6 Ha dengan jarak 1,9 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah, tidak berpenduduk namun terdapat tugu batas yang dipasang oleh Pemprov Aceh.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir menjelaskan bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Ibrahim Hasan) dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Raja Inal Siregar) yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Rudini) pada tanggal 22 April 1992 telah menyepakati Peta Kesepakatan Batas antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, yaitu garis batasnya antara pesisir pantai Tapanuli Tengah dengan 4 pulau. “Dengan demikian 4 pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh,” tambah Syakir.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Sumatera Utara, Zubaidi, menyampaikan tetap mempedomani Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, menyampaikan bahwa Tim Pusat Bersama Tim Aceh dan Tim Sumut telah melaksanakan verifikasi factual di keempat pulau. Dalam verifikasi tersebut ditemukan beberapa objek seperti tugu-tugu yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta layanan publik seperti dermaga, rumah singgah dan mushalla bagi para nelayan dan kuburan aulia yang belum diketahui silsilahnya sampai saat ini.

“Kesimpulannya, Kemendagri melakukan penetapan definitif status 4 pulau tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,” ucap Sugiarto.

Ade Komaruddin dari BIG menyampaikan bahwa yang berwenang menetapkan status pulau adalah Mendagri dan terkait dengan Keputusan Kepala BIG nomor 51 Tahun 2021 bahwa 4 pulau tersebut masih dianggap sengketa sehingga pencantuman wilayah administrasi dicantumkan Indonesia bukan dari salah satu provinsi. Selanjutnya Kolonel Muddan dari Pushidrosal menyampaikan dasar penetapan 4 pulau tersebut milik Aceh sangat kuat apabila SKB tahun 1992 antara kedua Gubernur dan disaksikan oleh Mendagri, berdasarkan uji berkas itu benar.

Sementara menurut Direktur Pengukuran & Pemetaan Dasar Pertanahan Ruang, Ir.R. Agus Wahyudi Kushendratno, M.Eng.Sc, dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh sangat lengkap dilihat dari Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) harus menjadi pertimbangan bagi Tim Pusat, mengingat data-data tersebut tidak dimiliki oleh Tim Sumatera Utara.

Menurutnya Surat Kepala Inspeksi Agraria tentang kepemilikan pulau menjadi dokumen kunci dan harusnya dimiliki oleh Kemendagri saat ini. Terlebih Surat Keputusan Bersama Tahun 1992, kedua Gubernur telah menyepakati garis batas tersebut.

Verifikasi Faktual, Pemerintah Aceh Bersama Tim Kemendagri Kunjungi Pulau Sengketa di Singkil






Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau



Peristiwa.co, Denpasar – Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara).

Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri Karo Pemotda, unsur DKP Sumut, dan Pj Bupati Tapteng beserta jajarannya.

Dalam Forum tersebut, Asisten I Sekda Aceh Dr. M. Jafar, SH, M.Hum menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat karena telah memfasilitasi kegiatan itu dan mengharapkan penyelesaian permasalahan ini dapat diselesaikan sebijak mungkin, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Aceh telah menyurati Kemendagri terkait empat pulau. Pada tahun 2017 Gubernur Aceh meminta untuk keempat pulau tersebut agar dimasukkan dalam wilayah Aceh, kemudian pada tahun 2018 Gubernur Aceh kembali meminta kepada Mendagri untuk merevisi koordinat keempat pulau karena ada kekeliruan konfirmasi pada tahun 2009. Hal yang sama terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2022 ditetapkannya Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022.

Pasca penetapan Kepmendagri tersebut, Pemerintah Aceh Singkil menyampaikan somasi kepada Menteri Dalam Negeri, karena penetapan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Disamping itu, Pemerintah Aceh menyampaikan keberatan terhadap Kepmendagri tersebut.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir menjelaskan bahwa pembahasan pembakuan nama-nama pulau pada tahun 2008 dibuat secara terpisah. Pada Mei 2008 yang dilaksanakan di Medan, hanya melibatkan Pemerintah Sumut, tanpa di undang Pemerintah Aceh. Sehingga tim Sumut memasukkan duluan 4 pulau termasuk dalam daftar konfirmasi pulau-pulau dalam wilayah Sumut.

Sedangkan, rapat di Banda Aceh dilaksanakan pada bulan November 2008, berdasarkan informasi Tim Aceh pada waktu itu yang ingin memasukkan 4 pulau tersebut dalam wilayah Aceh, namun tidak diizinkan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2008, karena sudah terlebih dahulu dimasukkan oleh Sumut. Sebagai solusi saat itu dimasukkan dalam redaksional berita acara rapat tahun 2008, yang menyepakati keempat pulau tersebut disengketakan kepemilikannya oleh Pemprov Sumut, dan Pemerintah Pusat agar segera memfasilitasi penyelesaiannya. Namun setelah pertemuan itu belum pernah difasilitasi, dan baru setelah keluar Kepmendagri tahun 2022 dilaksanakan fasilitasi yang menghadirkan kedua provinsi dan kabupaten.

Pemerintah Aceh juga menanggapi terhadap kekeliruan dalam konfirmasi nama-nama pulau tahun 2009 melalui Surat Gubernur Aceh nomor 136/30705 tanggal 21 Desember 2018, sehingga Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2017 tidak relevan lagi dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa 4 pulau, apalagi rapat tersebut tidak melibatkan Pemerintah Aceh.

Selanjutnya Syakir menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut disampaikan secara lengkap kronologis dan langkah-langkah yg telah ditempuh, termasuk memaparkan beberapa kesepakatan kedua daerah yg pernah dibuat serta hasil survey. Kesimpulan dari paparan Tim Aceh, menurut Syakir, menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen dan hasil survey bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar/Gadang, Pulau Mangkir Kecil/Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang adalah bagian cakupan wilayah Aceh. Ini dapat dibuktikan dari aspek hukum, aspek administrasi, aspek pemetaan, aspek pengelolaan pulau dan layanan publik yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Ibrahim Hasan) dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Raja Inal Siregar) yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Rudini) pada tanggal 22 April 1992 telah menyepakati Peta Kesepakatan Batas antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, yaitu garis batasnya antara pesisir pantai Tapanuli Tengah dengan 4 pulau. “Dengan demikian 4 pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh,” tambah Syakir.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Sumatera Utara, Zubaidi, menyampaikan tetap mempedomani Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, menyampaikan bahwa Tim Pusat Bersama Tim Aceh dan Tim Sumut telah melaksanakan verifikasi factual di keempat pulau. Dalam verifikasi tersebut ditemukan beberapa objek seperti tugu-tugu yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta layanan publik seperti dermaga, rumah singgah dan mushalla bagi para nelayan dan kuburan aulia yang belum diketahui silsilahnya sampai saat ini.

“Kesimpulannya, Kemendagri melakukan penetapan definitif status 4 pulau tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,” ucap Sugiarto.

Ade Komaruddin dari BIG menyampaikan bahwa yang berwenang menetapkan status pulau adalah Mendagri dan terkait dengan Keputusan Kepala BIG nomor 51 Tahun 2021 bahwa 4 pulau tersebut masih dianggap sengketa sehingga pencantuman wilayah administrasi dicantumkan Indonesia bukan dari salah satu provinsi. Selanjutnya Kolonel Muddan dari Pushidrosal menyampaikan dasar penetapan 4 pulau tersebut milik Aceh sangat kuat apabila SKB tahun 1992 antara kedua Gubernur dan disaksikan oleh Mendagri, berdasarkan uji berkas itu benar.

Sementara menurut Direktur Pengukuran & Pemetaan Dasar Pertanahan Ruang, Ir.R. Agus Wahyudi Kushendratno, M.Eng.Sc, dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh sangat lengkap dilihat dari Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) harus menjadi pertimbangan bagi Tim Pusat, mengingat data-data tersebut tidak dimiliki oleh Tim Sumatera Utara.

Menurutnya Surat Kepala Inspeksi Agraria tentang kepemilikan pulau menjadi dokumen kunci dan harusnya dimiliki oleh Kemendagri saat ini. Terlebih Surat Keputusan Bersama Tahun 1992, kedua Gubernur telah menyepakati garis batas tersebut.

Selanjutnya, Sekretaris Deputi pada Kemenko Marves menyampaikan bahwa kedekatan 4 pulau tersebut dengan suatu wilayah tidak bisa menjadi faktor penentu pulau itu masuk dalam wilayah tersebut, seperti Christmas Island yang berdekatan dengan Jawa Barat (Indonesia) namun masuk dalam wilayah Australia.

Dalam penutupan forum tersebut, Deputi I KemenkoPolhukam, Djaka Budhi Utama, meminta kepada Kemendagri agar menyelesaikan sengketa 4 pulau tersebut secara bijak berdasarkan dokumen dan kondisi lapangan.

Verifikasi Faktual, Pemerintah Aceh Bersama Tim Kemendagri Kunjungi Pulau Sengketa di Singkil


Back To Top