Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Nova Dukung Kehadiran Kantor Perwakilan KY di Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Kehadiran Komisi Yudisial di Aceh akan sangat mempermudah masyarakat untuk melapor, jika merasa rasa keadilannya dirampas. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh sangat mendukung rencana pendirian Kantor Perwakilan Komisi Yudisial di Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat menerima kunjungan silaturrahmi Komisioner Komisi Yudisial yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Muhammad Taufik, di ruang tengah Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa 30 November 2021.

 “Tentu Pemerintah Aceh sangat menyambut baik dan mendukung kehadiran Kantor Perwakilan KY di Aceh, karena kehadiran KY tentu akan memudahkan masyarakat untuk melapor, jika merasa dirampas rasa keadilannya,” ujar Nova.

Nova menegaskan, saat ini Pemerintah Aceh sangat terbuka dan siap bersinergi dengan lembaga apapun, demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Saat ini, bagi kami Pemerintah Aceh tak ada dikotomi antara pemerintah pusat dan daerah, instansi pusat dan daerah, karena dalam hal kepentingan pelayanan kepada masyarakat, semua instansi tentu harus bersinergi. Jadi, kami siap mendukung kehadiran KY di Aceh,” tandas Nova.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Muhammad Taufik menjelaskan, bahwa kunjungan silaturrahmi ini bertujuan untuk berkoordinasi dan menginformasikan kepada Gubernur, selaku Kepala Pemerintahan Aceh terkait rencana pendirian Kantor Perwakilan Komisi Yudisial di Aceh. “KY berencana mendirikan Kantor Perwakilan di Aceh. Di tahun 2022 KY berencana mendirikan 3 kantor perwakilan lagi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Barat dan Lampung,” ujar Taufik.

Taufik menambahkan, beberapa tugas KY adalah menerima dan menyeleksi calon hakim Agung, menjaga kehormatan dan martabat hakim. “Di sinilah tujuan kita mendirikan kantor perwakilan, agar masyarakat mudah dan dekat saat membuat laporan jika merasa rasa keadilannya dirampas.”

Pemerintah Aceh Optimalkan Aset untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh komit untuk memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya secara optimal agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA). “Aset tersebut ditata secara strategis agar lebih produktif sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Aceh,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, saat menyampaikan jawaban atas tanggapan Badan Anggaran (Banggar) DPRA terhadap RAPBA 2022, dalam rapat paripurna di Gedung Serbaguna DPRA, Selasa, 30 November 2021.

Mendagri Tegur Pemerintah Daerah yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah

Sekda menjelaskan, adanya selisih antara realisasi Pendapatan Asli Aceh, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah tahun 2022 dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMA tahun 2022, disebabkan oleh kondisi perekonomian negeri yang tidak normal.

Taqwallah menjelaskan, asumsi pada saat penyusunan RPJMA Tahun 2017-2022 kondisi ekonomi saat itu berjalan secara normal. Tetapi pada awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, kondisi pertumbuhan ekonomi dunia, nasional maupun daerah mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi Covid-19. “Kondisi ini menyebabkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan dunia usaha ikut melemah, sehingga menurunnya tingkat pendapatan negara, daerah dan masyarakat. Hal ini berimplikasi menurunnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Aceh, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah sebagaimana target yang sudah direncanakan dalam RPJMA 2017-2022,” kata Taqwallah.

Taqwallah mengatakan, anggaran untuk Belanja Aceh tahun 2022 yang direncanakan sebesar Rp 16 triliun lebih, dialokasikan untuk membangun masyarakat berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif.

Rancangan APBA Tahun 2022 Sebesar Rp 14,3 Triliun

Sekda menyebutkan empat program prioritas Pemerintah Aceh, yaitu, menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.250.027.350.000, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas sebesar Rp5.866.293.225.386, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan sebesar Rp3.738.836.553.231, dan penguatan tata kelola pemerintah dan keistimewaan Aceh sebesar Rp1.237.961.290.610,. “Selanjutnya dalam rangka mengurangi Silpa, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban, melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan serta sistem evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah secara dini,” kata Taqwallah.

Pada bagian akhir sambutannya, Sekda Taqwallah mengatakan, berkaitan dengan beberapa catatan Banggar DPRA terhadap pelaksanaan program pembangunan Aceh, pihaknya sependapat dan akan menjadi perhatian untuk penuntasan capaian-capaian dalam RPJMA.

Pemerintah Aceh Fokuskan Dana Otsus untuk Tekan Kemiskinan Tahun 2022 dan 2023

Menpan RB Berikan Penghargaan kepada Pemerintah Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), memberikan penghargaan kepada pemerintah Aceh, karena pelaksanaan program reformasi birokrasi di pemerintahan provinsi paling ujung Sumatera itu dinilai sangat baik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo, Selasa 30 November 2021.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan dari penilaian Kementerian PAN-RB, indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Aceh Tahun 2020, atas penilaian terhadap komponen pengungkit dan hasil adalah 62,58. “Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Aceh tahun 2020 adalah 62,58 dengan kategori “B”,” kata Iswanto dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa 30 November 2021.

ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

Penghargaan itu diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Di mana, berdasarkan aturan itu, Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Iswanto mengatakan, Kementerian PAN-RB juga mengirimkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Pemerintah Aceh. Tujuan dari evaluasi itu adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan sasaran akhir yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Selain itu, kata Iswanto, evaluasi dari Kementerian PANRB juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Gubernur Aceh Apresiasi Kerja Keras Pihak Sekolah Dalam Menyukseskan Vaksinasi Covid-19

Gubernur Aceh Apresiasi Kerja Keras Pihak Sekolah Dalam Menyukseskan Vaksinasi Covid-19

Peristiwa.co, Banda Aceh– Gubernur Aceh Nova Iriansyah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah SMA, SMK dan SLB atas kerja keras mereka dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19 di lingkungan sekolah.

Apresiasi itu disampaikan Gubernur saat memberikan arahan kepada para peserta zikir dan doa bersama yang diikuti secara virtual oleh seluruh SMA, SMK dan SLB serta para Aparatur Sipil Pemerintah Aceh, Selasa 30 November 2021.

Taqwallah Kembali Ingatkan Guru Sukseskan Vaksinasi Siswa

“Khusus vaksinasi warga SMA/SMK/SLB, terdapat capaian menggembirakan vaksin dosis satu yang sudah di atas 70 persen dan dosis dua 35 persen. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua itu, tapi kerja kita belum selesai, harus tingkatkan lagi capaian vaksinasi dosis satu dan dua hingga di batas 90 persen, dan belajar tatap muka bisa kita lakukan,” ujar Gubernur yang didampingi Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah serta para asisten.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Gubernur kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19 di Aceh.

Terkait pelaksanaan zikir pagi dan doa bersama yang telah menjadi rutinitas pemerintah Aceh, Gubernur juga menyampaikan terima kasih. Zikir dan doa bersama itu digagas Gubernur Nova sejak 15 Juli 2021 ketika kasus Covid sedang memuncak dan capaian vaksinasi kala itu masih di bawah 10 persen.

Melalui zikir pagi dan doa bersama itu setiap harinya pemerintah Aceh di bawah komando Sekda Taqwallah memberikan arahan dan memonitor perkembangan vaksinasi di seluruh Aceh. Hal itu kemudian secara langsung telah memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan capaian vaksinasi di Aceh.

Sebagai informasi, zikir dan doa itu dimulai pukul 8 pagi dengan dipandu dari Gedung Sekretariat Daerah Aceh serta diikuti secara virtual oleh para Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Kegiatan itu setiap harinya mendapat juga diikuti secara khusus oleh Sekda Taqwallah.

Selain para ASN Setda Aceh dan SKPA, peserta zikir dan doa adalah para siswa dan guru SMA, SMK dan SLB di seluruh Aceh. Mereka mengikuti zikir secara daring dari sekolah dan kantor masing-masing.
Setiap SKPA yang memiliki UPTD dan aparatur di kabupaten/kota juga mengikuti kegiatan doa dan zikir tersebut secara virtual dan serentak pada jam yang telah ditentukan, yakni menjelang dimulainya jam perkantoran.

Kemhan RI Tandatangani Kontrak Pemesanan Dua Pesawat Airbus A400M

Kemhan RI Tandatangani Kontrak Pemesanan Dua Pesawat Airbus A400M

Kemhan RI Tandatangani Kontrak Pemesanan Dua Pesawat Airbus A400M

Peristiwa.co, Dubai – Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak pemesanan dua pesawat Airbus A400M untuk TNI Angkatan Udara dalam konfigurasi multirole tanker dan transport.

Kontrak yang ditandatangani di sela-sela acara Dubai Airshow 2021 tersebut akan berlaku efektif pada 2022, yang mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap. Dalam kesempatan tersebut Kemhan RI juga menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk akuisisi empat A400M di masa mendatang.

Dalam Keterangannya yang di rilis oleh Biro Humas Setjen Kemhan Airbus A400M adalah pesawat multi-peran yang dapat meningkatkan kemampuan taktis udara ke udara TNI AU. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pesawat ini juga akan memainkan peran kunci dalam misi utama lainnya termasuk terjun payung dan transportasi kargo berat.

“Selain kemampuan taktis dan udara ke udara, A400M akan menjadi aset nasional dan berperan penting untuk misi Bantuan Manusia dan Tanggap Bencana,” kata Menhan Prabowo.

Pesawat ini pernah beberapa kali dipamerkan oleh Airbus di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, yaitu pada Maret 2017, dan Agustus 2018. Adapun pesawat A400M milik AU Perancis juga pernah dipakai utuk mengirim bantuan ke Lombok saat dilanda gempa bumi pada Agustus 2018 dan milik AU Malaysia pada gempa dan tsunami di Palu pada Oktober 2018.

A400M mampu diandalkan untuk pengangkutan taktis dan pengiriman personel dan barang untuk pendaratan di berbagai medan. Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Ruang angkut maksimal pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton.

A400M adalah airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan ekskavator.Selain itu, pesawat ini mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur, dan juga mampu mengangkut Patriot Launcher dan Hemtt Truck, 9 Palet Military beserta 54 personel sekaligus.

ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

Peristiwa.co, Banda Aceh – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh mengikuti Peringatan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 tahun Korps Pegawai Negeri (Korpri) yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, 29 November 2021. ASN Pemerintah Aceh mengikuti acara tersebut secara khidmat dari Ruang Serbaguna Setda Aceh, dan dipimpin langsung Asisten III Sekda Aceh, Iskandar AP.

Dalam puncak kegiatan itu, Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo, menyampaikan selamat ulang tahun kepada Korpri. “Apresiasi Saya kepada Korpri atas dharma bakti dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan di seluruh pelosok tanah air,” kata Jokowi, sapaan Presiden Joko Widodo.

Pegawai Korpri, kata Jokowi, telah menjadi simpul kesatuan bangsa. Pegawai telah mewujudkan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jokowi berpesan agar pengabdian setiap anggota Korpri tidak boleh terhenti, dengan alasan apapun.

Selain itu, Jokowi juga berpesan agar pegawai negeri mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien dan memberi solusi dengan cepat serta jitu, sehingga kehadiran mereka dirasakan oleh masyarakat. “Ciptakan birokrasi lebih transparan dan akuntabel. Bangun pemerintah yang bebas KKN,” kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri, Profesor Zudan Arif Fadhlulloh, mengatakan 50 tahun Korpri adalah momentum yang bersejarah. Ia berharap ASN terus bersatu dan bisa menjadi kunci kemajuan Indonesia.

Miss Universe 2021 di Israel, Indonesia dan 5 Negara Ini Tak Ikut Jadi Peserta

Miss Universe 2021 di Israel, Indonesia dan 5 Negara Ini Tak Ikut Jadi Peserta

Jakarta - Grand final Miss Universe 2021 akan digelar di Israel pada 12 Desember 2021. Termasuk Indonesia, deretan negara-negara ini memutuskan tak ikut kompetisi Miss Universe 2021.

Keputusan Indonesia tak mengirimkan wakilnya ke ajang Miss Universe 2021 ini disampaikan oleh Yayasan Puteri Indonesia selaku pemegang lisensi Puteri Indonesia. Setiap tahunnya YPI mengirimkan pemenang Puteri Indonesia ke ajang Miss Universe.

Pengumuman yang disampaikan dalam bahasa Inggris itu menyebutkan bahwa Yayasan Puteri Indonesia (YPI) dengan berat hati tak bisa ikut serta dalam Miss Universe 2021. Penyebabnya di antaranya adalah terlalu singkatnya persiapan untuk mengirimkan Puteri Indonesia ke Miss Universe 2021.

YPI sendiri saat ini masih menggelar pemilihan Puteri Indonesia 2022 di berbagai daerah di Tanah Air. Sederet wilayah yang belum mendapatkan perwakilan untuk mengikuti final Puteri Indonesia 2022 di antaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep.Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Bali, dan masih banyak lagi. Grand final Puteri Indonesia 2022 baru akan digelar pada awal tahun 2022.


Selain alasan terlalu pendeknya waktu persiapan, alasan lainnya Indonesia tak ikut serta Miss Universe 2021 di Israel adalah karena pandemi Corona. Adanya aturan perjalanan terkait pandemi COVID-19 membuat YPI memutuskan tak mengirimkan Puteri Indonesia 2019 ke Israel.

Negara Lain yang Tak Ikut Miss Universe 2021 di Israel
Alasan pandemi Corona juga disampaikan pihak Malaysia yang tak mengirimkan wakilnya ke Miss Universe 2021 di Israel. Dalam pernyataan resmi Organisasi Miss Universe Malaysia mengungkapkan bahwa mereka tak mengirimkan wakil ke ajang Miss Universe 2021 karena mereka tidak menggelar kompetisi kecantikan tersebut alias tidak memiliki pemenang untuk dikirimkan ke Miss Universe di tahun ini karena tingginya kasus Corona.

Hal serupa disampaikan pihak penyelenggara Miss Universe Barbados. Barbados juga tidak akan mengikuti Miss Universe di Israel karena alasan masih tingginya penyebaran virus COVID-19.

"Kami tidak akan memiliki delegasi di Miss Universe, Desember ini," demikian pernyataan resmi dari yang dirilis Miss Universe Barbados melalui akun Instagramnya pada September 2021.

Negara lainnya yang juga tak akan menjadi peserta Miss Universe 2021 di Israel adalah Belize, Rusia dan Uruguay. Ketiga negara tersebut juga menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan tidak bisa berpartisipasi di Miss Universe 2021 yang memasuki tahun penyelenggaraan ke-70.(detik)

Promosikan Sports Tourism, Gubernur Buka Tour De Sabang di Nol Kilometer Indonesia

Peristiwa.co, Sabang – Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka kegiatan “Tour de Sabang 2021” di titik Nol Kilometer Indonesia, Minggu 28 November 2021.

Pembukaan ditandai dengan penglepasan para atlet balap sepeda di garis start titik Nol Kilometer Indonesia menuju garis finish di area Sabang Fair.
Melalui event diharap dapat menjadikan Sabang sebagai lokasi tujuan wisata olahraga atau Sports Tourism.

Dalam kegiatan itu Nova didampingi Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Aceh, Darwati A. Gani, Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Dedy Yuswadi, unsur Forkopimda Kota Sabang, serta sejumlah pejabat lainnya.

Event Tour de Sabang merupakan program yang digagas sebagai upaya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, khususnya balap sepeda yang merupakan bagian dari kerja Pengprov Ikatan ISSI Aceh. Selain itu event itu juga sebagai persiapan Aceh sebagai tuan rumah PON XXI Tahun 2024. Lebih jauh, event itu juga rencananya akan ditingkatkan menjadi kejuaraan tingkat internasional, sebab Tour de Sabang ini telah masuk dalam kalender Union Cycliste Internationale (UCI) Gran Fondo.

Anjing Dilarang di Pulau Banyak Aceh Sejak 2019, Dasarnya Surat Gubernur

Ada dua kategori yang dipertandingkan dalam Tour de Sabang ini, yakni sepeda gunung (mountain bike) dan sepeda balap (road bike). Untuk kategori sepeda gunung telah dimulai sejak kemarin. Sedangkan yang berlangsung hari ini yaitu kategori road bike.

Gubernur Nova dalam penyampaiannya di hadapan para atlit menyebutkan, Pemerintah Aceh akan terus mendukung kemajuan dunia olahraga di Aceh, termasuk balap sepeda. Dukungan itu di antaranya akan dilakukan dengan memperbanyak event olahraga.
Ia juga berharap kegiatan itu dapat menjadikan Sabang sebagai salah satu destinasi sports tourism.

“Kalau ini nanti punya gaung yang bagus, tentu saya bersama Bu Darwati akan berusaha membuat event sebanyak-banyaknya,” ujar Nova.

Kepada para pembalap Nova juga berpesan agar berhati-hati mengingat jalur tempuh yang dipenuhi tanjakan, turunan serta tikungan yang tajam.

Sementara itu Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Aceh, Darwati A. Gani, dalam penjelasannya menyampaikan syukur atas terselenggaranya event itu.

Ia juga berharap kegiatan dimaksud dapat menjadi event tahunan di Aceh, dengan gaung yang lebih besar lagi dan diikuti peserta dari berbagai provinsi.

Usai penglepasan para atlet, Gubernur bersama Ketua ISSI Aceh serta pejabat lainnya segera bertolak ke lokasi finish di area Sabang Fair. Di sana mereka bersama dewan juri menunggu para pembalap untuk proses penilaian akhir dan penentuan pemenang.

Kepada para pembalap yang kemudian berhasil tampil sebagai juara dilakukan penyerahan penghargaan di lokasi tersebut.
Penentuannya pemenang masing- masing dibedakan berdasarkan kategori yang ada. 

Menparekraf Dorong Desa Wisata Nusa Aceh Besar Untuk dikembangkan Lagi

Mudahnya Urus Paspor dan Visa di KJRI Los Angeles

Mudahnya Urus Paspor dan Visa di KJRI Los Angeles

2021 11 21 Menkumham USA

Los Angeles – Para pemohon pelayanan paspor dan visa di Los Angeles (LA), Amerika Serikat (AS) dan sekitarnya tidak perlu datang jauh-jauh atau pagi-pagi untuk mendapatkan antrian pelayanan paspor dan visa. Hal ini dikarenakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) LA saat ini mengaplikasikan Immigration Online Service System (IOSS), sebuah inovasi baru sistem janji temu pelayanan paspor dan visa. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan paspor maupun visa secara elektronik secara paperless, cepat dan mudah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, saat melakukan kunjungan kerja ke KJRI Los Angeles 14 November 2021berkesempatan menyaksikan langsung cara kerja IOSS ini.

Yasonna memberikan apresiasi terhadap pelayanan sistem ini karena terbukti memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

“Inovasi IOSS selaras dengan arahan bapak Presiden Jokowi untuk terus berinovasi, khususnya dalam pelayanan publik dengan mengoptimalkan teknologi digital. Sangat bagus dan patut dijadikan contoh,” ujar Yasonna.

Sementara itu, menurut Staf Teknis Imigrasi KJRI LA Sigit Setyawan, yang merupakan penemu inovasi IOSS mengatakan, IOSS merupakan aplikasi sistem janji temu yang sederhana namun dapat menjadi jawaban atas keluhan masyarakat maupun dari internal petugas imigrasi. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses pendaftaran untuk memperoleh paspor maupun visa dari rumah mereka, dengan perangkat gawai masing-masing yang sangat mudah.

“Dari data pendaftaran janji temu pada sistem IOSS, yang secara otomatis tersimpan digital, para pemohon paspor dan visa akan mendapatkan informasi kapan harus datang ke KJRI LA. Hal ini sangat membantu baik petugas maupun pemohon pelayanan paspor dan visa," ucap Sigit saat dikonfirmasi Sabtu pagi waktu setempat (20/11).

"Dengan demikian suasana KJRI LA tetap kondusif dalam menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya lagi.

Melalui IOSS, lanjut Sigit, dapat diketahui data statistik pemohon paspor. Data ini dapat digunakan dalam rangka proses pendaftaran WNI dalam rangka pemilu tahun 2024.

“Karena data yang diisi dalam aplikasi IOSS secara otomatis tersimpan digital dalam database, sehingga data alamat, nomor telepon, dan email tersimpan akurat,” terang Sigit.

Atas implementasi inovasi ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengganjar staf teknis Imigrasi KJRI Los Angeles dengan penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award pada 18 Desember 2020.

Pemerintah Aceh Fokuskan Dana Otsus untuk Tekan Kemiskinan Tahun 2022 dan 2023

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh fokus menggunakan dana otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2022 dan 2023 alokasi anggaran transfer pusat tersebut akan ditingkatkan lagi untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Azhari, dalam rapat penyusunan rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahap III tahun 2021, yang digelar secara virtual, Jumat, 26 November 2021.

Mendagri Tegur Pemerintah Daerah yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah

Rapat tersebut diikuti juga oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota, dan Kepala Inspektorat kabupaten/kota.

Azhari menjelaskan, realisasi penggunaan dana otsus pada tahap satu dan dua tahun ini capaian tertinggi ada pada bidang kesehatan dan pendidikan. Ia mengatakan, dua sektor tersebut juga berkorelasi terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. 

“Untuk jangka panjang, penyusunan anggaran yang tengah kita lakukan untuk tahun 2023, kita sangat concern agar program yang menggunakan dana otsus, berorientasi untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Azhari.

Azhari berharap pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh dapat segera menyelesaikan laporan realisasi Dana Otsus tahap satu dan dua sebelum Desember mendatang. Sehingga saat dana otsus tahap tiga sudah ditransfer Pemerintah Pusat ke dalam kas daerah, pihaknya dapat segera mengalokasikannya kepada kabupaten/kota.

BPS : Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Bertambah

Sebelumnya, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Marisi Parulian menyampaikan, sebanyak 75 persen dari total dana Otsus 2021 telah dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Provinsi Aceh dalam tahap satu dan dua. Dengan rincian 4 triliun lebih untuk Pemerintah Aceh dan satu triliun lebih untuk pemerintah kabupaten/kota.

“Realisasi dana otsus tahap satu dan dua di Aceh sudah 3 triliun lebih atau 70,15 persen,” kata Marisi.

Marisi merinci realisasi anggaran tersebut, sebanyak satu triliun lebih pada bidang infrastruktur, 107 miliar lebih pada pengentasan kemiskinan, 946 miliar lebih pada bidang pendidikan, bidang sosial 140 miliar lebih , dan lebih satu triliun rupiah pada bidang kesehatan. “Penggunaan dana otsus tahap ketiga diharapkan bisa dihabiskan dalam sisa waktu satu bulan pada tahun ini,” kata dia.

Marisi berharap, alokasi dana Otsus Aceh dapat lebih dioptimalkan pada bidang pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya alokasi di bidang tersebut justru masih rendah dibanding bidang lain.

Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera

DPRK Banda Aceh Minta Pemerintah Aceh Anggarkan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan T Iskandar Ulee Kareeng

Peristiwa.co, Banda Aceh - Ketua Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr Musriadi SPd MPd, meminta kepada Pe­merintah Aceh, khususnya Dinas PUPR Aceh agar memasukan anggaran pembebasan lahan utk pembangunan jalan T Iskandar sampai Simpang Tujuh Ulee Kareng pada tahun 2022.

Menurut Musriadi, Kemacetan dan kes­emrawutan daerah itu kian parah, apalagi memasuki wak­tu-waktu sibuk mengalami ke­macetan panjang dengan durasi lama, terutama pagi dan sore. Sehingga perlu penanganan serius dari Pemerintahan Aceh karena Simpang Tujuh Ulee Kareng juga salah satu kawasan strategis kota, seperti yang ter­cantum dalam dokumen Ren­cana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029.

Dewan Minta Wali Kota Evaluasi Kinerja OPD yang Merugikan Citra Daerah

"Kami mendesak Pemerintah Aceh segera mengambil lang­kah-langkah kongkrit, mengatasi persoalan kemacetan di sana,” kata Musriadi, Jumat 26 November 2021.

Politisi Partai Amanat Na­sional (PAN) itu menyatakan, bahwa kondisi jalan tersebut saat ini sudah sangat sempit dan juga sering menimbulkan kemacetan terutama di persimpangan BPKP. Karena itu, sambung dia, jalan tersebut perlu segera dilakukan perluasan sehingga bisa dengan mudah dilalui pengendera.

“Kami menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting da­lam mengurai kemacetan di ka­wasan jalan T Iskandar sampai ke simpang Tujuh Ulee Kareng,” ungkap Musriadi yang juga anggota DPRK dari daerah pemilihan (dapil) Ke­camatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng itu.

Selain itu, jalan T. Nyak Makam Kota Banda Aceh juga berpotensi menjadi kawasan macet terparah dan serius di Kota Banda Aceh. Oleh karenanya, kawasan di sepanjang Jalan T Panglima Nyak Makam, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh sudah ditetapkan menjadi daerah perdagangan dan jasa.

Ini sejalan dengan kehadiran Trans Smart (Mall) dalam waktu tak berapa lama lagi. “Sekarang saja coba lihat, pada waktu tertentu macetnya luar biasa," ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa jalan T Iskandar terhubung dengan be­berapa ruas jalan lain dengan ke­padatan lalu lintas, seperti jalan T Panglima Nyak Makam, jalan Ali Hasymi, jalan menuju RSJ dan RSUZA, serta beberapa jalan lain dari Gampong Beurawe, Lambhuk, Lamteh, Ilie, Lam­glumpang dan lainnya.

Itu belum termasuk ruas-ru­as jalan yang ada di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng yang menghubungkan perbatasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Volume kenderaan roda empat dan roda dua sering padat khususnya saat pagi dan sore.

“Tujuh ruas jalan di kawasan Simpang Tujuh itu masuk melalui jalan T Iskandar yang tak jarang secara bersama-sama. Saat itulah terjadi kemacetan,” tambahnya.

Musriadi berharap, Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah tepat dan cepat agar kemacetan di lintas T Iskandar bisa teratasi. Caranya tentu dengan melakukan dengan mempercepat pelebaran jalan, dari satu jalur menjadi dua jalur

Jalan tersebut merupakan jalan provinsi, maka kewajiban un­tuk melebarkannya menjadi tang­gungjawab Pemerintah Aceh.

“Kita berharap pemerintah Aceh dapat memasukan anggaran pembebasan jalan T. Iskandar pd tahun 2022 yg akan datang, demikian Musriadi.

Ketua DPRK Banda Aceh Harap Pemilihan Keuchik E-Voting Dapat Memberikan Kemudahan

Penerimaan Pajak Negara Bulan Oktober Capai Rp 953,6 T, Ini Sumbernya !

Peristiwa.co, Jakarta - Kemenkeu - Penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2021 mencapai Rp953,6 triliun atau telah memenuhi 77,56 persen dari target pada APBN 2021. Realisasi penerimaan Pajak tersebut tumbuh sebesar 15,3 persen (yoy). Hal ini diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa November 2021 yang dilakukan secara daring pada Kamis 25 November 2021.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi, pertumbuhan pendapatan negara yang kian membaik hingga akhir Oktober 2021 juga ditopang oleh peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai, serta PNBP.

“Dari sisi penerimaan menunjukkan perubahan yang dinamis merefleksikan kondisi ekonomi dan dunia usaha yang sekarang mampu membayar pajak kembali karena kondisi bisnis mereka sudah mulai pulih,” terang  pada acara tersebut.

Dari sisi penerimaan pajak, PPh Migas tumbuh 55,7 persen didorong oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan gas bumi. Sedangkan PPh Non Migas tumbuh 8,9 persen yang komposisinya berasal dari pajak-pajak yang menunjukkan aktivitas ekonomi tumbuh positif. 

PPN tumbuh 20,4 persen didorong oleh PPN dalam negeri, dimana aktivitas ekonomi yang kembali normal dan PPN Impor yang menggambarkan kegiatan impor meningkat signifikan. Dari PBB tumbuh 1,2 persen ditopang oleh kenaikan PBB Perkebunan, dan pajak lainnya tumbuh 91,5 persen yang merupakan dampak penyesuaian tarif bea materai.

“Penerimaan bea dan cukai sejak tahun lalu masih resilient dan sampai tahun ini masih tetap bertahan. Sampai dengan 31 Oktober 2021, penerimaan kita mencapai Rp205,78 triliun atau 95,73 persen dari target APBN, tumbuh sangat kuat 25,47 persen,” lanjut Menkeu.

Seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif. Kinerja komponen penerimaan yang berasal dari Cukai,  Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) berturut-turut tumbuh 10,3 persen (yoy), 16,83 persen (yoy), dan 868,61 persen (yoy).

“Jadi penerimaan bea cukai tahun ini cukup sangat baik, baik karena cukai yang masih dipertahankan cukup baik, dan sekarang dikontribusikan oleh bea masuk dan bea keluar yang mengalami momentum yang sangat tinggi akibat pemulihan ekonomi terutama ekspor impor,” sambung Menkeu.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Oktober 2021 mencapai Rp349,2 triliun atau 117,1 persen dari target dalam APBN 2021. Capaian realisasi PNBP tumbuh 25,2 persen tersebut utamanya didorong oleh kenaikan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp111,18 triliun, PNBP Lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).



Mendagri Tegur Pemerintah Daerah yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah

Mendagri Tegur Pemerintah Daerah yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah

Peristiwa.co, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya masih terbilang rendah. Teguran itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, Senin 22 November 2021.

Dalam keterangan rilisnya Mendagri menjelaskan, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna. 

Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Alasannya, kata Mendagri, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

“Karena kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Mendagri dengan tegas mengingatkan, daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya. “Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” harapnya.

Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan telah melakukan evaluasi harian, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah. Disamping itu, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Bara, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan beberapa provinsi lainnya.

Disamping itu, terdapat pula kabupaten dengan realisasi belanja APBDnya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, Kupang. Sementara itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, diantaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya.

Realisasi APBD Aceh Terendah, Mendagri Apresiasi Pemda Yang Realisasinya Tinggi

Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia Fokus Kembangkan Digitalisasi Produk Lokal

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengapresiasi dukungan Bank Indonesia, mendorong digitalisasi pengembangan produk lokal, agar memiliki daya saing dan bergerak lebih aktif dan optimal.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu 24 November 2021.

“Terima kasih dan apresiasi kami kepada BI yang telah bersama-sama mendorong agar digitalisasi dan pengembangan ekonomi lokal bergerak aktif agar sumber daya daerah dapat kita optimalkan. Harapan kita, kolaborasi ini akan berimbas positif terhadap perekonomian Aceh, sehingga tahun ini bisa tumbuh lebih baik dari sebelumnya,” ujar Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Taqwalllah juga mengapresiasi penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, yang kali ini mengangkat tema ‘Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi’

“Kita berharap, kegiatan ini dapat menjadi ajang evaluasi, refleksi dan motivasi untuk pencapaian visi Pemerintahan Aceh, yakni ‘Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani’” imbuh Sekda.

Tema pertemuan tahunan ini, sambung Sekda, mengingatkan kita akan keterpurukan ekonomi nasional akibat amukan pandemi COVID-19 yang melanda tahun lalu.

“Tahun ini kita berharap pertumbuhan ekonomi akan membaik seiring melandainya tekanan pandemi di berbagai daerah di Indonesia. Tanda-tanda itu mulai terlihat setelah membaca tren pergerakan ekonomi yang berkembang,” kata Taqwallah.

Sebagaimana diketahui, data statistik menyebutkan, ekonomi nasional Triwulan III-2021 tumbuh positif sebesar 3,51% year on year (yoy) melanjutkan pertumbuhan positif Triwulan II-2021.

Kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh. Sampai dengan triwulan III-2021 pertumbuhan ekonomi Aceh berada di angka 2,82 persen (yoy), lebih baik dari pertumbuhan di periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh negatif di angka 0,10 persen (yoy).

Tahun ini, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga terus mengalami perbaikan. Hingga Maret 2021 kemiskinan di Aceh berada di angka 15,33 persen, lebih baik dibandingkan September 2020 yang mencapai 15,43 persen. Adapun tingkat pengangguran sampai Agustus 2021 tercatat 6,30 persen, lebih baik dibandingkan Agustus 2020 yang berkisar 6,59 persen.

Selanjutnya, dari sisi pergerakan harga, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, inflasi Aceh pada bulan Oktober 2021 tercatat sebesar 1,90 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,66 persen (yoy).

Namun jika dilihat dari tingkat inflasi tahun berjalan (year to date), sampai dengan bulan Oktober 2021 inflasi di Provinsi Aceh tercatat sebesar 0,71 persen (ytd), angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,93 persen (ytd). Hal tersebut menunjukkan harga secara umum di Provinsi Aceh bergerak relatif lebih stabil.

“Seraya terus bekerja keras mengoptimalkan potensi yang ada, tentunya kita juga harus tetap berhati-hati dengan ancaman serangan gelombang ketiga pandemi COVID-19. Seauai dengan pesan Pak Presiden tadi. Hal ini penting menjadi perhatian kita, sebab dua negeri jiran kita, Singapura dan Malaysia sudah mengalaminya,” kata Sekda.

“Oleh karena itu, langkah antisipasi sejak dini harus kita persiapkan. Karena itu, saya merasa sangat berbahagia dengan inisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dalam menggelar acara pertemuan tahunan ini, sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan penting ini untuk menjadi perhatian kita bersama,” sambung Taqwallah.

Tentu saja, sambung Sekda, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota sebagai lokomotif pembangunan daerah harus terus meningkatkan koordinasi, kinerja dan pelayanannya.

“Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Aceh dan Indonesia pada umumnya,” pungkas Sekda.

Pertemuan tahunan BI berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan berlangsung secara hibrid. Di tingkat pusat, Presiden RI Joko Widodo hadir bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sementara di Aceh, kegiatan ini dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar, perwakilan Forkopimda Aceh dan sejumlah Kepala SKPA.

Fakta dan Kisah Pilu dari Ruang Pinere RSUDZA dan Pentingnya Vaksinasi Covid-19

Peristiwa.co, Banda Aceh–Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, menggelar zikir dan doa rutin pagi ini secara khusus bersama segenap unsur tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA), di area Ruang Pinere Covid-19, Rabu 24 November 2021.

Dalam kesempatan itu, mereka yang pernah dirawat dan bertugas di Ruang Pinere menceritakan pengalaman menjalani hari-hari memilukan kepada seluruh peserta zikir dan doa yang mengikuti secara virtual dari berbagai instansi dan sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Aceh.

Seperti biasa, acara tersebut juga diikuti secara virtual oleh ASN Pemerintah di seluruh SKPA beserta UPTD di kabupaten/kota, seluruh guru SMA di Aceh, dan seluruh pegawai BUMD seperti Bank Aceh dan PT PEMA. Setidaknya lebih dari 800 partisipan virtual yang ikut hari ini. Tiap partisipan diisi 5 sampai 10 peserta.

“Hari ini istimewa kita berada di komplek Pinere RSUDZA, dulu gak terbayang bisa bikin acara di sini. Hari ini bisa kita lakukan karena pasien yang dirawat hanya tinggal satu orang,” ujar Sekda Aceh, Taqwallah, saat menyapa peserta zikir yang ikut secara virtual.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Aceh meminta segenap unsur Pemerintah Aceh yang pernah dirawat maupun terlibat langsung dalam mengurus pasien di ruang Pinere RSUDZA untuk menceritakan pengalaman mereka. Cerita dimulai dari Direktur RSUDZA, dr. Isra Firmansyah. Ia mengatakan, sebanyak 500 lebih pasien Covid-19 meninggal dunia yang dirawat di ruang Pinere RSUDZA belum sama sekali menerima vaksin. Ia mengatakan, ruang Pinere menjadi saksi bisu bagaimana lelahnya petugas kesehatan berjuang melawan Covid-19 dan bagaimana ganasnya virus corona menghantam pasien.

“Apabila masih mempercayai kami sebagai tenaga kesehatan, maka percayalah apa yang kami sampaikan. Tidak ada cara lain melawan covid ini, selain dengan prokes juga dengan vaksin covid-19,” kata Isra.

Dokter spesialis paru ruang Pinere, dr. Heri mengatakan, dirinya melihat berbagai gejala pasien yang diserang virus corona selama dua tahun bertugas menangani pasien Covid-19 di ruang Pinere RSUDZA.
Umumnya mereka yang dirawat adalah pasien dengan gejala berat. Pernafasan pasien begitu berat akibat alat pernafasannya digerogoti virus corona.

“Kenapa kejadian seperti itu? karena virus itu menyerang paru hingga rusak, sehingga kita tak bisa menghirup oksigen. Bila paru itu rusak total maka pasien bisa meninggal dunia. Bahkan merusak cepat dan menyerang organ lain, seperti ginjal, hati dan otak. Obat belum ada sampai saat ini, caranya hanya melalui vaksin agar anti bodi kita terbentuk, anti bodi itu akan melawan virus covid yang ada di tubuh kita,” kata dr. Heri.

Pengalaman menjalani hari-hari sebagai pasien Covid-19 yang harus dirawat dan diisolasi di ruang Pinere RSUDZA juga diceritakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Abdul Hanan. Ia mengaku sedikit trauma saat kembali ke ruang Pinere tersebut. Hari-hari yang dirasanya sulit kembali terbayang dalam pikiran.

“Alhamdulillah berkat dukungan dan bantuan dokter kita bisa sembuh. Mari kita patuhi program vaksin pemerintah sehingga kita terhindar dari covid-19,” ajak Hanan.

Kepala Ruangan Pinere, Marlina mengatakan, selama dua tahun bertugas di tempat pasien covid dirinya harus terus berusaha menyemangati dan melakukan berbagai hal agar seluruh staf yang bertugas tetap semangat bekerja.

“Pada bulan enam lalu saya terpapar covid, Alhamdulillah karena sudah vaksin gejalanya tidak berat dan isoman hanya empat hari. Melawan Covid-19 ini hanya dengan tiga hal, doa, prokes, dan vaksin,” ujar Marlina.

Penanggungjawab oksigen Ruang Pinere, Salahuddin Alayyubi juga menceritakan bagaimana letihnya ia bersama rekannya dalam memasok oksigen kepada pasien yang dirawat karena terpapar Covid. Bahkan pernah mereka harus sampai menunda makan karena harus menjaga waktu penggantian oksigen baru sebab begitu banyaknya pasien. Salahuddin berharap, masyarakat dapat segera melakukan vaksinasi Covid-19. Sebab ia tak ingin ruang rawat pasien Covid-19 kembali penuh seperti beberapa waktu lalu.

Petugas Pemularasan Jenazah Covid-19, Ustad Yusbi Yusuf, menceritakan pengalaman pilu saat memandikan jenazah pasien covid-19 dari ruang Pinere RSUDZA. Pernah satu waktu dalam satu hari, tidak berselang lama saat sedang memandikan salah satu jenazah, masuk telepon untuk memandikan jenazah lainnya. Dan hal tersebut berulang sampai tiga kali dalam satu hari.

“Saya sangat shok hari itu, apakah akan ada lagi setelah ini? karena itu kami sangat berharap kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19,” kata Ustad Yusbi.

Cerita pilu dalam bertugas menangani pasien Covid-19 juga diceritakan oleh sopir ambulan. Ia mengatakan, mengantarkan jenazah pasien covid-19 berbeda dengan pasien sakit lainnya.

“Kami harus mengenakan baju hazmat agar bisa mengantar jenazah Covid-19, kadang selama dalam perjalanan saat mengantar jenazah ke daerah kami tidak makan, kami takut singgah karena banyak orang akan takut melihat kami,” kata sopir ambulan tersebut.

“Kami tak ingin lagi ada jenazah covid. Karena itu kami mengharapkan masyarakat ikut vaksin dan terapkan protokol kesehatan,” ujar dia.

KMP Aceh Hebat 3 Layari Singkil-Sinabang, Gantikan Aceh Hebat 1

Peristiwa.co, Singkil - Membawa 77 penumpang, kapal Aceh Hebat 3 bertolak dari Pelabuhan Penyeberangan Singkil menuju Pulau Banyak, Senin sore, 22 November 2021.

Sebanyak 41 orang di antara penumpang itu akan melanjutkan penyeberangan ke Sinabang pada pukul 21.00 WIB malam nanti.

Selain penumpang, ada pula 27 kendaraan campuran sejenis pick-up dan truk yang menyeberang ke Sinabang menggunakan kapal Aceh Hebat 3. Kendaraan-kendaraan tersebut membawa pasokan logistik untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Simeulue.

Salah satu sopir truk barang, yang sempat ditanyai oleh awak media menyebutkan, kendaraannya sudah tertahan di Pelabuhan Penyeberangan Singkil selama empat hari atau sejak Jumat 19 November 2021 yang lalu.

Bahkan beberapa sopir lainnya sudah tertahan lebih lama dari dirinya. “Orang ini saja, Jumat kemarin, gak lewat karena kapal Teluk Sinabang tak muat lagi,” ujarnya.

Di Pelabuhan Penyeberangan Singkil, hingga sore hari ini (22/11), setidaknya terdapat satu kendaraan barang yang masih tertahan tidak bisa menyeberang ke Sinabang karena daya tampung kapal telah maksimal.

Bila dilihat dari jadwal kapal Teluk Sinabang yang melayani lintasan Singkil – Sinabang seminggu sekali, kendaraan tersebut baru bisa diangkut paling cepat pada hari Jumat mendatang atau pada 26 November 2021. Dalam kata lainnya, harus menunggu seminggu lagi untuk menyeberang ke Sinabang.

Sejak kapal Aceh Hebat 1 memasuki masa docking/perawatan tahunan, terjadi antrian panjang kendaraan di Pelabuhan sehingga distribusi barang ke Pulau Sinabang menjadi terhambat.

Lantaran aktivitas penyeberangan ke pulau tersebut hanya dilayani oleh KMP Teluk Sinabang via Meulaboh dan Aceh Singkil yang dilayani sekali dalam seminggu.


Pemerintah Aceh Terima Hibah Aset Eks BRR NAD-Nias

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menerima dokumen hibah Barang Milik Negara (BMN) eks BRR NAD-Nias. Proses serahterima dilakukan oleh Syukriah, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, di Aula Kanwil DJKN Aceh, Selasa 23 November 2021.

“Terima kasih kami sampaikan kepada DJKN Aceh. Selama ini tertib administrasi terkait inventaris kantor adalah hal yang terus kita benahi di Pemerintah Aceh,” ujar Sekda.

Sementara itu, Kepala DJKN Aceh menjelaskan, bahwa kegiatan hari ini merupakan bentuk kerja-kerja DJKN untuk mendukung Pemerintah Aceh.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menertibkan aset yang ada. Aset selama ini sudah digunakan oleh Pemerintah Aceh. Hari ini, kami menyerahkan dokumen kepemilikannya kepada Pemerintah Aceh. Ini adalah bagian dari kerja-kerja kecil DJKN di Aceh. Terima kasih atas kehadiran langsung Pak Sekda pada kegiatan ini,” kata Syukriah.

Selain menerima dokumen hibah BMN eks BRR NAD-Nias, Sekda Aceh juga menyaksikan penyerahan BMN eks BRR NAD-Nias dari DJKN Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, yang diterima oleh Handi Suroso, selaku Kabid Aset Pemkab Bener Meriah.

Sekda Apresiasi Penataan DJKN Aceh

Usai penandatanganan, Sekda Aceh didampingi Kepala DJKN Aceh, sempat berkeliling kantor DJKN Wilayah Aceh. Taqwallah mengapresiasi penataan kantor DJKN yang sangat baik. “Sentuhan perempuan memang sangat berpengaruh. Penataan kantornya sangat baik. Kami di Pemerintah Aceh selama ini menerapkan Gerakan Bereh. Hari ini, di DJKN Aceh kami merasa bertemu saingan,” kata Sekda.

“Karena sudah ada saingan, maka kami tentu harus berbuat lebih baik lagi dalam hal penataan kantor dan tentu saja terkait administrasi dan pelayanan,” imbuh Sekda.


Rancangan APBA Tahun 2022 Sebesar Rp 14,3 Triliun

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau RAPBA tahun 2022 sebesar Rp14.376.330.377.085. Struktur rancangan pendapatan belanja tersebut terdiri dari pendapatan asli Aceh (PAA), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, dalam sambutannya dalam persidangan DPR Aceh Tahun 2021 tentang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBA Tahun 2022, di Gedung Serbaguna DPRA, Senin, 22 November 2021, malam.

Sekda menjelaskan, penyusunan RAPBA Tahun anggaran 2022 yang menyangkut dengan anggaran penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dilakukan berdasarkan angka realisasi dan proyeksi sumber penerimaan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan.

“Sedangkan alokasi jenis penerimaan Pendapatan Transfer termasuk Dana Otonomi Khusus yang dianggarkan dalam RAPBA tahun Anggaran 2022, yang merupakan angka pagu yang telah disesuaikan dengan penetapan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah,” kata Taqwallah.

Lebih lanjut, Sekda Taqwallah merinci alokasi anggaran dalam RAPBA 2022 yang terdiri dari Pendapatan Asli Aceh ( PAA), yaitu sejumlah Rp2,5 triliun (Rp2.568.193.356.058). Kemudian dari pendapatan transfer, sebesar Rp11,7 triliun (Rp11.796.738.552.996,00). Dan dari lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah sebesar Rp 11, 3 miliyar (Rp11.398.468.031).

“Kebijakan belanja Aceh diarahkan pada
peningkatan kualitas belanja melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan
dan pengangguran serta stabilitas harga barang,” ujar Sekda.

Sekda menegaskan, alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan yang benar-benar
mendesak dan berdampak secara riil terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penanganan atau pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya.

“Kami mengajak saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati kembali semua program, kegiatan dan sub kegiatan dalam masa Sidang Paripurna ini, sehingga apa yang akan kita setujui bersama nantinya benar-benar bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Taqwallah.

Sekda Taqwallah mengharapkan, pembahasan RAPBA Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati.
Sehingga keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disetujui bersama dalam APBA Tahun Anggaran 2022 tersebut nantinya, dapat secepatnya dilaksanakan oleh SKPA.

Sementara itu, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengharapkan Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dapat segera membahas setiap isi dari Rancangan Qanun Aceh tentang APBA tahun 2022.

Dahlan juga mengharapkan, arah kebijakan belanja Aceh tahun 2022 dapat mendukung pengembangan pendidikan, pangan, infrastruktur, pariwisata, dan jaring pengaman sosial bagi UMKM di Aceh sebagaiman yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

“Kepada Pemerintah Aceh kita harapkan pada anggaran belanja tahun 2022 dapat difokuskan pada kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan,” ujar Dahlan.

Rapat persidangan DPR Aceh Tahun 2021 tentang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBA Tahun 2022 tersebut dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan DPR Aceh beserta anggotanya. Rapat tersebut juga diikuti oleh Asisten Sekda dan seluruh Kepala SKPA secara virtual.

Realisasi APBD Aceh Terendah, Mendagri Apresiasi Pemda Yang Realisasinya Tinggi


Pemerintah Aceh Perkuat Sosialisasi Batas Provinsi Dengan SUMUT

Peristiwa.co, Banda Aceh — Pemerintah Aceh melalui tim penegasan batas daerah (PBD) Aceh akan memperkuat sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah kepada Tim PBD kabupaten/kota dan stakeholders terkait lainnya dalam wilayah Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh, Syakir, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) perbatasan daerah Tahun 2021 yang digelar di Hermes Hotel, Senin, 22 November 2021.

Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar.

Syakir menjelaskan, sosialisasi Permendagri batas daerah tersebut penting dilakukan, agar para pihak seperti camat dan keuchik yang berada di wilayah perbatasan Aceh-Sumatera Utara dapat memahami batas antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara secara konkret.

Syakir menyebutkan, setidaknya ada sembilan segmen batas Aceh – Sumut yang perlu dipertegas batas administrasi pemerintahannya, dengan tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat. “Secara bertahap dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam,” sebut Syakir.

Untuk mempertegas batas wilayah, sebut Syakir, dalam waktu dekat Tim PBD Aceh melalui Biro Tata Pemerintahan juga akan mengalokasikan anggaran untuk pemasangan pilar batas secara bertahap di perbatasan Aceh – Sumut. Pada Tahun 2021, Segmen Aceh Tenggara – Kabupaten Karo telah dilaksanakan pemasangan pilar. “Pada Tahun 2022, pemasangan pilar akan kita lakukan pada segmen Aceh Tamiang – Langkat dan segmen Aceh Singkil-Tapanuli Tengah,” kata Syakir.

Pemerintah Aceh, kata Syakir, mengharapkan kepada Tim PBD Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk segera memfasilitasi permasalahan di perbatasan Aceh Tamiang – Langkat, dengan cara melakukan sosialisasi bersama Tim PBD Aceh, Sumut, Aceh Tamiang, Langkat dan stakeholders lainnya.

“Pemerintah kabupaten/kota diharapkan aktif melakukan sosialisasi kepada perangkat di daerah perbatasan, baik camat, keuchik (kepala desa) dan stakeholders lainnya di kabupaten/kota masing-masing,” kata Syakir.

Sementara itu, Direktur Taponimi dan Batas Daerah Kemendagri Sugiarto, menjelaskan, sembilan segmen perbatasan Aceh-Sumut yang telah ditetapkan melalui Permendagri perlu diperkuat dengan empat cara. Pertama, Permendagri batas daerah tersebut perlu disosialisasi kepada seluruh stakeholder yang berada pada wilayah perbatasan, baik dari Aceh maupun Sumut. “Kedua, dengan cara pemasangan pilar batas. Penempatan titik-titik koordinat perapatan, harus memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi eksisting di lapangan, gambaran peta RBI, dan citra satelit atau foto udara,” kata Sugiarto.

Lebih lanjut, Sugiarto menyebutkan dua cara lainnya yang perlu dilaksanakan Pemerintah Aceh beserta pemerintah kabupaten/kota, yaitu penegasan batas kecamatan dan batas desa dan membangun kerja sama antar daerah.

Realisasi APBD Aceh Terendah, Mendagri Apresiasi Pemda Yang Realisasinya Tinggi

Realisasi APBD Aceh Terendah, Mendagri Apresiasi Pemda Yang Realisasinya Tinggi

Realisasi APBD Aceh Terendah, Mendagri Apresiasi Pemda Yang Realisasinya Tinggi

Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan capaian yang tinggi.

Tak hanya itu, Mendagri juga akan mengawal realisasi belanja APBD pada sisa waktu TA 2021.

Demikian disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, Senin 22 November 2021.

Beberapa provinsi yang dinilai persentase realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi itu di antaranya, Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Maluku Utara, dan beberapa provinsi lainnya.

“Di atas 80 persen itu Provinsi Sumbar, terima kasih banyak, pendapatannya 88,97 persen, mudah-mudahan nanti di akhir tahun bisa melebihi itu," kata Mendagri.

Kemudian kabupaten dengan persentasi realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Sintang, Gayo Lues, Bojonegoro, Bengkalis, Mimika, Kutai Timur, Kudus, Kotawaringin Barat, Purworejo, Gunung Mas.

“Kita melihat ada kabupaten yang pendapatannya bagus, seperti yang tergambar, Kabupaten Sintang itu 128,56 persen, ini juga kita lagi mencari tahu dari mana pendapatannya bisa melebihi 100 persen, ini luar biasa,” terangnya. 

Selanjutnya, kota dengan persentase realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Semarang, Magelang, Blitar, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Tomohon, Solok, Tarakan, Metro, Denpasar, dan beberapa kota lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Mendagri mengimbau daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat belanjanya.

“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” harapnya.

Sebagai informasi, beberapa provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Gorontalo, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi lainnya. 

Sedangkan untuk provinsi dengan realisasi belanja terendah, yaitu Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya.

Selanjutnya, untuk  kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Sukabumi, Lanny Jaya, Pati, Aceh Tengah, Pulau Morotai, Purworejo, Tojo Una-Una, Way Kanan, Alor, Grobogan, dan beberapa kabupaten lainnya.

Sedangkan untuk kabupaten dengan realisasi belanja terendah, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, dan beberapa kabupaten lainnya.

Selain itu untuk  kota dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Ternate, Sukabumi, Metro, Kotamobagu, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Bima, Tidore Kepulauan, Batam, Mataram, dan beberapa kota lainnya. Sedangkan untuk kota dengan realisasi belanja terendah, yakni Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, dan beberapa kota lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mewanti-wanti Pemda untuk mempercepat realisasi belanja APBD.

Pasalnya, belanja daerah akan mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga diharapkan juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. 

Selain itu, percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebesar 5 persen pada akhir 2021. Guna mencapai target itu, kata Mendagri, dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen, salah satunya pemerintah daerah seperti melalui realisasi belanja APBD. 
Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.

Bank Aceh Syariah Minta Penambahan Modal, DPRA : Tingkatkan Pelayanan dan Kinerjanya

Pasca Docking, KMP Aceh Hebat 3 Kembali Beroperasi

Peristiwa.co, Banda Aceh – Aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Singkil menuju Pulau Banyak kembali berjalan optimal seiring kembali beroperasinya KMP Aceh Hebat 3.

Operasional Kapal Aceh Hebat 3 sempat berhenti beroperasi sementara, sejak 18 Oktober 2021, guna pelaksanaan docking atau perawatan tahunan.

Docking tahunan tersebut merupakan proses yang wajib dilakukan sesuai regulasi sebagai salah satu upaya memelihara kapal agar tetap memenuhi persyaratan operasional pelayaran.
Aktivitas docking juga untuk memastikan kondisi kapal tetap dalam keadaan baik selama beroperasi.

Hal ini dilakukan tentu saja untuk menjamin keselamatan penumpang, sebagai pengguna jasa, saat kapal berlayar.
Hal serupa juga disampaikan oleh Nakhoda KMP Aceh Hebat 3, Capt. Laode Mat Salim, yang ditemui hari ini, Minggu, 21 November 2021.
Ia menyebutkan bahwa proses docking kapal Aceh Hebat 3 dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran. Kondisi kapal menjadi tetap layak sehingga aman untuk berlayar. “Alhamdulillah, kondisi kapal dan mesin bagus, makanya kita kembali ke lintasan,” sebutnya.
Sebelum kembali beroperasi telah dilakukan serangkaian pengujian untuk memenuhi persyaratan operasional pelayaran, kapal Aceh Hebat 3 juga melaksanakan sea trial yang diawasi oleh Marine Inspector dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh pada Jumat, 19 November.

Sea trial meliputi pemeriksaan dan pengujian alat keselamatan, navigasi, performa mesin, dan Syarat Pelayanan Minimum (SPM).
Rangkaian pengujian juga melibatkan petugas dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Belawan Sumatera Utara, pihak BKI meneliti kembali berbagai dokumen kapal. Pemeriksaan ini sebagai prosedur wajib yang harus dilalui sebelum kapal kembali beroperasi setelah docking.

Selama kapal Aceh Hebat 3 docking, periode awal November, banyak masyarakat yang menanyakan kapan kapal kembali beroperasi. Hal ini menunjukkan animo masyarakat yang terus meningkat untuk berlayar dengan kapal tersebut dan lebih nyaman saat kondisi cuaca penghujan di penghujung tahun. Pada hari perdana berlayar, Sabtu kemarin, 20 November 2021, kapal Aceh Hebat 3 mengangkut 62 penumpang dan 12 kendaraan roda dua.

Back To Top