Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

KPK Tangkap Tangan Bupati Kutai Timu

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap enam tersangka dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Kutai Timur. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dengan Perkara Dugaan Suap Dalam Pekerjaan Infrastruktur Di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2020. 
Dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan pada 2 Juli 2020, KPK mengamankan 16 orang di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur. Dari 16 orang yang diamankan, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka: ISM (Bupati Kutai Timur 2016-2021), EU (Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur 2019-2024), MUS (Kepala BAPENDA Kabupaten Kutai Timur), SUR (Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur), ASW (Kepala Dinas PU Kabupaten Kutai Timur), AM (Swasta), dan DA (Swasta). 
Selain mengamankan 16 orang, KPK juga mengamankan uang tunai senilai Rp170 juta, delapan buku tabungan atas nama MUS dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar. 
Tersangka ISM, EU, MUS, SUR, dan ASW diduga mengatur pengadaan dan pembagian jatah proyek di Kabupaten Kutai Timur. 
Atas perbuatannya, ISM, EU, MUS, SUR, dan ASW disangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dua tersangka lain, AM dan DA yang diduga sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, KPK menahan para tersangka untuk 20 hari terhitung sejak tanggal 3 hingga 22 Juli 2020. 
Tersangka ISW, MUS, SU, dan ISW ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung KPK Kavling C1. Tersangka EU ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Tersangka AM ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Tersangka DA ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. 
Seluruh tersangka telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan akan menjalani proses isolasi selama 14 hari pertama, sesuai dengan protokol kesehatan selama masa pandemic Covid-19. 

Rekrutmen CPNS 2020 Ditiadakan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan meniadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020. "Penerimaan CPNS tahun 2020 akan kami tiadakan," ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Rabu (08/07). 
Hal ini mengingat bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 akan masuk pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKB ini tertunda karena pandemi Covid-19. 
Tahun ini pemerintah masih akan menuntaskan proses seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang tertunda karena pandemi Covid-19. “SKB akan dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar protokol kesehatan,” jelasnya.
Dijelaskan juga bahwa rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah. Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19. 

Capai 2 Ribu Kantong, Aksi Donor Darah Pemerintah Aceh Terus Berlanjut

Banda Aceh – Aksi Donor Darah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh tembus 2 ribu kantong. Hingga hari ini Rabu, 8/7/2020 tercatat sudah 2.012 kantong darah yang sudah berhasil di donorkan untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Banda Aceh setelah sebelumnya capai 1.990 kantong darah. Artinya hari ini bertambah 22 kantong darah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan,  berdasarkan kalender donor darah bahwa yang terjadwal hari ini adalah ASN di Dinas Syariat Islam Aceh dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melakukan donor darah. Dari kedua instansi tersebut telah menyumbangkan 22 kantong darah yang terdiri dari 20 ASN Dinas Syariat Islam Aceh, sedangkan sisanya dan Dinas Perpustakaa dan Kearsipan Aceh, .

“Alhamdulillah, hari ini aksi donor darah ASN Pemerintah Aceh sudah capai 2.012. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh ASN yang sudah menyukseskan aksi ini, semoga ini aka menjadi amal jariyah kita kelak,” ujar Iswanto.

Berdasarkan data terkini yang di peroleh dari Ketua PMI Kota Banda Aceh Qamaruzzaman Haqni, Iswanto menyebutkan, 22 kantong darah tersebut terdiri dari 2 kantong golongan darah A, 7 kantong golongan darah B, 2 kantong golongan darah AB, dan 11 kantong golongan darah O. 

Mantan Kabag Humas Pemkab Aceh Besar itu menjelaskan, walaupun aksi donor darah ini sudah capai 2 ribu kantong darah, namun aksi ini akan terus berlanjut untuk membantu PMI mencukupi kebutuhan darah yang cukup tinggi, mengingat pusat pengobatan Aceh berada di Kota Banda Aceh. 

Seperti diketahui, gerakan tersebut untuk menyikapi kelangkaan darah, terutama di masa pandemi Covid-19. Sebab itu, Plt Gubernur Aceh dan Sekda Aceh menginisiasi gerakan donor darah. 

"Kami ASN di Pemerintah Aceh berharap, gerakan ini akan menginspirasi masyarakat untuk turut mendonorkan darahnya secara sukarela, sehingga kelangkaan darah teratasi dan masyarakat yang membutuhkan darah bisa memperolehnya dengan mudah,” imbau Iswanto.

JARI DESAK DPR SEGERA SAHKAN RUU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Jakarta -  Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Safaruddin, menolak rencana DPR yang akan menarik RUU ini dalam Prolegnas dan mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah di bahas oleh DPR dan Pemerintah dan hanya tinggal di bawa dalam sidang paripurna saja(7/7).

Namun pekan lalu Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7), menyampaikan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal menarik belasan rancangan undang-undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Belasan RUU itu dicabut atas usulan dan evaluasi fraksi maupun komisi di DPR, dan salah satunya adalah  RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari Komisi VI.

"kami menolak rencana DPR yang akan menarik RUU ini dari Prolegnas dan mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membawa RUU ini ke Paripurna untuk di sahkan menjadi UU", kata Safar.

Menurut Safar, UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah mendesak di lakukan penyempurnaan, RUU yang telah di bahas oleh DPR dan Pemerintah ini telah menutupi kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain, penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.

 perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia; perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan, menjadi wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha,pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan (pre merger notification) pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha.

perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi dalam kurun waktu pelanggaran; pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang; pemindahan ketentuan tentang integrasi vertikal ke dalam bab kegiatan yang dilarang; dan tidak dimasukannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Saat di mulainya pembahasan RUU ini, DPR dan Pemerintah sudah mengetahui jika UU 5/1999 ini sudah perlu di lakukan penguatan di berbagai bidang dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman saat ini dimana UU ini sidang 20 tahun lalu dan dalam perjalanannya sudah banyak yang perlu di lakukan penguatan antara lain:

penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha; pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (leniency programme); dan pengenaan pidana terhadap perbuatan mencegah atau menghalangi KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, serta terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan putusan KPPU", jelas Safar.

JARI mendesak agar DPR dan Pemerintah segera melaksanakan demokrasi ekonomi sebagaimana telah di tetapkan dalam TAP MPR  RI No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

"Kami mengingatkan kepada DPR dan Pemerintah bahwa RUU ini merupakan tindak lanjut dari TAP MPR No XVI tahun 1998 yang mengamanatkan agar negara melaksanakan kebijakan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana di amanat kan dalam pasal 33 UUD45", terang Safar usai menghadiri pertemuan tentang keterbukaan informasi Publik di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta.

Mahasiswa Penerima Bansos Covid-19 Pemerintah Aceh Bertambah 75, Total Sudah 1.399 Orang

Banda Aceh - Mahasiswa asal Aceh yang kuliah di luar provinsi dan luar negeri yang menerima bantuan sosial tunai dampak Covid-19 dari Pemerintah Aceh bertambah 75 orang. Totalnya menjadi 1.399 orang yang telah menerima dana bantuan tersebut. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad  Iswanto, di Banda Aceh, Senin, (6/7/2020). 

Iswanto menyebutkan, mahasiswa yang kuliah di provinsi lain di luar Aceh, mendapatkan bantuan sosial maksimal sebesar Rp1 juta. Sedangkan untuk mahasiswa yang kuliah di luar negeri, bantuan sosial yang diberikan maksimal sebesar Rp2,5 juta. 

"Sebanyak 1.399 orang sudah kita transfer dari total 1.628 berkas yang masuk. Sementara 56 berkas lainnya sedang kita proses dan 173 berkas lagi tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan, " kata Iswanto. 

Iswanto menjelaskan, sebanyak 56 orang yang tidak memenuhi syarat itu disebabkan  yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil, dosen dan tidak ber-KTP Aceh. 

Iswanto menegaskan, bahwa Bansos itu merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Aceh terhadap para Mahasiswa Aceh yang masih bertahan di negeri orang dan belum bisa kembali ke kampung halaman, akibat pandemi Covid-19. 

"Semoga bantuan dari Pemerintah ini dapat membantu putra-putra Aceh yang sedang menuntut ilmu di luar negeri di tengah wabah virus corona yang masih harus diwaspadai," ujar Iswanto.

Dinyatakan Sembuh, Pejabat Satpol PP-WH Aceh Lakukan Isolasi Mandiri

Banda Aceh – Seorang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, saat ini sedang melakukan isolasi mandiri, pasca dinyatakan sembuh oleh tim dokter penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala Satpol PP-WH Aceh Jalaluddin, di ruang kerjanya, Senin (7/7/2020).

“Alhamdulillah, salah seorang pejabat di Satpol PP-WH Aceh telah dinyatakan sembuh dan sehat. Hal ni berdasarkan surat keterangan pemeriksaan dari RSUZA Nomor 443/2071/2020, pada tanggal 30 Juni lalu. Ini merupakan gambar gembira bagi kita semua,” ujar Jalaluddin.

Jalaluddin menambahkan, dengan tidak ditemukannya gejala dan tanda infeksi Covid-19 ini, selanjutnya pejabat tersebut akan melakukan isolasi mandiri dirumah selama 14 hari.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 18 Juni 2020 telah dilakukan rapid test terhadap 106 personil Satpol PP-WH Aceh dengan hasil 105 negatif dan seorang reaktif Covid-19. Selanjutnya, setelah dilakukan tes swab, seorang pejabat di Satpol PP WH Aceh itu dinyatakan positif dan harus menjalani perawatan di ruang Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging (Pinere) RSUDZA.

Sementara itu, sebagai upaya pencegahan, Kasatpol PP-WH Aceh merumahkan seluruh pegawainya. “Hanya petugas piket yang ada di kantor,” tegas Jalaluddin.

Selanjutnya, sambung Jalaluddin, pada tanggal 24 Juni 2020, kami mewajibkan pemeriksaan PCR (Swab) kepada 60 orang pegawai Satpol PP-WH Aceh. Dari 60 yang diwajibkan, sebanyak 55 orang melaksanakan test, sedangkan 5 orang tidak ikut test. Hasil test dari 55 orang ini  dinyatakan negatif oleh petugas.

“Selain pemeriksaan terhadap 60 orang tersebut, sebagai upaya pencegahan, bersama Dinas Kesehatan Aceh, kami juga melakukan penyemprotan desinfektan di Kantor Satpol PP-WH Aceh. Berdasarkan serangkaian hasil tes yang telah kami lakukan di institusi kami, Alhamdulillah, dapat kami jelasakan bahwa tidak ditemukan atau tidak terjadi transmisi lokal pada Satpol PP-WH Aceh,” pungkas Jalaluddin. 

Ketua DPRK Banda Aceh Kecam Keras Sekelompok Perempuan Gowes Tak Berjilbab

Banda Aceh - Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, ST mengecam keras sekelompok perempuan yang tidak menggunakan jilbab dan berpakaian ketat di area publik saat melakukan gowes yang sempat menghebohkan warga Kota Banda Aceh.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan sekelompok perempuan tersebut melanggar qanun-qanun syariat Islam khususnya qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi’ar Islam.

“Ini bentuk pelecehan terhadap pelaksanaan syariat Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh di bumi Serambi Mekkah yang selama ini kita tegakkan,” tegas Farid Nyak Umar.

Farid menambahkan, Aceh khususnya Kota Banda Aceh dengan kekhususannya telah menerapkan syariat Islam sejak 2002 lalu. karena itu, siapapun yang berada di Kota Banda Aceh ini, harus menghormati pelaksanaan syariat Islam sesuai qanun yang berlaku.

“Kita harus pahami bahwa Kota Banda Aceh sebagai etalasenya Aceh, apa yang mereka pertontonkan ini tidak hanya mencoreng wajah Banda Aceh tetapi juga Aceh,” ujarnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengusut dan menindak tegas setiap pelanggar syariat Islam di Banda Aceh tanpa pandang bulu, sesuai dengan pasal 14, ayat 3 dan 4 Qanun Syariat Islam Nomor 11 tahun 2002.

Farid menilai apa yang dilakukan sekelompok perempuan tersebut juga telah mencoreng komunitas gowes lain yang murni berolah raga. Ia berharap tindakan tersebut tidak terulang lagi bagi siapa pun yang berada di Kota Banda Aceh.

Terakhir, Farid yang juga aktivis dakwah ini mengapresiasi gerak cepat Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman yang memerintahkan Satpol PP dan WH untuk mengamankan mereka dan melakukan pembinaan.

“Ke depan ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan qanun-qanun Islam salah satunya dengan berpatroli rutin melibatkan aparatur gampong dan masyarakat karena Banda Aceh sebagai pilot project pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia.”

Gunakan Masker dengan Tepat Cegah Penularan COVID-19

JAKARTA – Salah satu protokol kesehatan untuk mencegah tertular virus SARS-CoV-2 dengan menggunakan masker. Masyarakat dapat menggunakan masker kain maupun bedah apabila di ruang publik. Penggunaan masker dengan tepat dapat mencegah penularan virus penyebab COVID-19.
Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan, memakai masker menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50 persen. Mengutip dari sebuah penelitian, setiap individu diwajibkan untuk memakai masker selama masa pandemi.
Penggunaan masker dengan tepat perlu memperhatikan beberapa hal. Ia mengatakan, sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, minimal 20 detik atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. 
“Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker,” kata dokter Reisa pada konferensi pers melalui ruang digital, Minggu (5/7).
Lalu, hindari menyentuh masker saat digunakan. “Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan,” ujarnya. 
Makser kain dapat dipakai maskimal hanya empat jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab.
Dokter Reisa menyarankan masyarakat untuk membawa beberapa masker selama beraktivitas. Ia mengatakan, untuk membuka masker, lepaskan dari belakang perlahan-lahan, dengan hanya menyentuh bagian talinya, menjauhi wajah dan pakaian. 
“Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker satu kali pakai, segera buang di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, masukkan ke dalam kantong kertas atau kantong kain, atau menggunakan kantong plastik. Pisahkan dari barang bawaan yang lain. Sesampai di rumah, segera cuci dengan deterjen,” pesannya.
Pemakaian masker hanya efektif apabila individu menerapkan protokol kesehatan lain, seperti disiplin tetap jaga jarak aman antara satu dan dua meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. 
Sementara itu, Dokter Reisa menjelaskan mengenai jenis masker. “Ada beberapa jenis masker yaitu masker medis. Ini adalah masker bedah atau masker N95, masker yang ditujukan untuk keperluan medis. Misalnya, untuk tenaga kesehatan, orang sakit, dan orang yang merawat orang sakit menggunakan masker medis ini,” 
Selanjutnya, adalah masker nonmedis yaitu, masker kain. Orang sehat cukup menggunakan masker kain. Dokter Reisa mengatakan, masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki tiga lapisan kain. 
Masker nonmedis yang terdiri dari tiga lapisan tersebut yaitu lapisan dalam berupa bahan penyerap seperti, katun, lapisan tengah berupa bahan tanpa tenun, seperti polipropilena dan lapisan luar berupa bahan yang tidak mudah menyerap air seperti, polyester atau campuran polyester. 
Di akhir, dokter Reisa berpesan kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. “Maka, kita segera bisa putus rantai penularan COVID-19. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa,” tutupnya. 
Back To Top