Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Serangan Israel Tewaskan 65 Orang di Gaza, 16 Anak-anak

Serangan Israel Tewaskan 65 Orang di Gaza, 16 Anak-anak

Kementerian Kesehatan Palestina menyebut sebanyak 65 orang tewas karena serangan Israel, 16 di antaranya anak-anak

Serangan udara Israel diklaim Kementerian Kesehatan telah menewaskan 65 orang di Gaza. (AP/Mohammed Ali)

Peristiwa.co, Gaza - Jumlah korban tewas di Gaza kian melonjak seiring memanasnya konflik Israel-Palestina dalam empat hari ke belakang. Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Palestina, korban tewas keseluruhan di Gaza saat ini telah mencapai 65 orang, termasuk 16 anak-anak.

Selain korban meninggal, Kementerian Kesehatan juga menyatakan 365 orang yang luka-luka.

Sementara itu menurut data yang disajikan Aljazeera, Rabu (12/5), enam orang dari pihak Israel tewas karena serangan roket dari militan di Gaza, termasuk satu tentara Israel.

Korban di pihak Israel juga termasuk tiga wanita dan dua anak, salah satunya enam tahun yang terluka karena serangan roket di gedung apartemen di Sderot.

Angka kematian dari kedua kubu terus bertambah usai Israel kembali menggempur lewat udara hingga tokoh militer senior Hamas tewas dan tiga menara hancur. Sementara itu, menurut pihak Israel, militan Hamas juga telah meluncurkan lebih dari 1.500 roket.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan komandan brigade untuk Kota Gaza menjadi salah satu korban di antara 16 anggota Hamas yang tewas pada Rabu (12/5).

"Ini baru permulaan. Kami akan memukul mereka seperti yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya," ujar Netanyahu.

Melansir AFP, Hamas mengonfirmasi kematian pemimpin mereka, Bassem Issa, di Jalur Gaza.

Selain Issa, badan keamanan internal Israel, Shin Bet, melaporkan bahwa serangan udara juga menewaskan petinggi-petinggi Hamas lain seperti, Jumaa Tahle (kepala komando siber), Jamal Zibde (kepala riset) dan Hazem Hatib (kepala teknik produksi).

Sejak penutupan akses ke Masjid Al Aqsa pada pekan lalu, konflik Israel-Palestina kembali pecah. Hal ini disusul sengketa tanah di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

Putusan pengadilan distrik Yerusalem memenangkan pemukim Yahudi di Sheikh Jarrah. Bentrokan kedua pihak pun tidak terbendung.(cnnindonesia)


Setelah Jadi Presiden Joe Biden Berpihak Pada Israel

KKP Kembali Buka Penerimaan Peserta Didik, Termasuk SUPM Ladong Aceh

KKP Kembali Buka Penerimaan Peserta Didik, Termasuk SUPM Ladong Aceh

 

Peristiwa.co, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memberikan kesempatan kepada putra dan putri Warga Negara Indonesia untuk dapat mengikuti pendidikan vokasi pada satuan pendidikan di lingkungan KKP yang terdiri dari satuan pendidikan tinggi dan satuan pendidikan menengah. Melalui Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), KKP membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru, untuk satuan pendidikan tinggi pada 10 Mei – 8 Juli 2021 dan satuan pendidikan menengah pada 10 Mei – 12 Juni 2021.

 

“Satuan pendidikan KP menerapkan sistim vokasi dengan pendekatan teaching factory (Tefa) yakni 70 persen praktik dan 30 persen teori untuk pendidikan tinggi dan 60 persen praktik dan 40 persen teori untuk pendidikan menengah. Sekolah ataupun kampus kami merupakan center of excellence bagi sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi terkait kelautan dan perikanan. Kami mendidik para siswa dan taruna/i secara kemiliteran untuk membangun kedisiplinan , kejujuran, jiwa korsa, teamwork, dan sebagainya. Karena kerja di bidang KP tidaklah mudah, tidak bisa di kota besar, harus di remote area,” terang Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja.

 

“Butuh generasi muda yang memiliki daya saing yang kuat dan mampu menjawab tantangan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri sektor kelautan dan perikanan . Terlebih di era globalisasi, generasi muda hadir sebagai  garda terdepan dalam membangun bangsa dan berperan penting dalam memajukan negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,” lanjutnya.

 

Satuan pendidikan tinggi di lingkungan KKP terdiri dari 13 Politeknik dan 1 Akademi komunitas kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan program Diploma IV, III, dan I. Program Diploma IV diselenggarakan oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP). Program Diploma III diselenggarakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Bitung, Sorong, Karawang, Bone, Kupang, Dumai, Pangandaran, Jembrana, Aceh, Pariaman dan Maluku. Program Diploma I diselenggarakan oleh Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AK-KP) Wakatobi.  


Satuan pendidikan menengah terdiri dari 5 SUPM, meliputi SUPM Ladong, SUPM Pariaman, SUPM Kotaagung, SUPM Tegal, dan SUPM Waiheru.

 

Jalur penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui jalur umum dan jalur khusus. Jalur umum terbuka untuk pendaftar yang berasal dari masyarakat umum, adapun Jalur khusus terbuka untuk peserta yang berasal dari anak pelaku utama (nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, petambak garam, pemasar perikanan).  Pada tahun akademik/pelajaran 2021/2022, KKP memberikan kesempatan kepada anak pelaku utama untuk mengikuti pendidikan di lingkungan KKP sebanyak 55 persen dari total jumlah yang diterima.

 

Nantinya para peserta yang sudah mendaftar, akan melewati berbagai tahapan penerimaan

seleksi akademik, seleksi fisik, seleksi kesehatan, dan seleksi wawancara. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Penerimaan Peserta Didik KKP Tahun 2021,  dapat mengakses pentaru.kkp.go.id.



Pemerintah Aceh akan Fasilitasi Putra Putri Aceh Belajar di Politeknik Pelayaran Malahayati

Pasokan BBM dan LPG Periode Libur Lebaran Dipastikan Aman

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerintah memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji saat melakukan kunjungan ke Command Center Pertamina, fasilitas pemantauan operasi Hulu dan Hilir Migas secara real time , Selasa (11/5) petang. Kunjungan ini untuk mengecek stok BBM dan LPG selama masa libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H. 

"Dari data real time yang ditunjukkan, pasokan BBM dan LPG aman," ujar Tutuka. 

Ketahanan stok nasional untuk Premium mencapai 27,9 hari, Pertamax 24,7 hari dan Solar 21,3 hari. Sedangkan Pertalite adalah merupakan pencampuran antara Pertamax dan Premium. Ketahanan LPG mencapai 15 hari dan minyak tanah atau kerosene 80,6 hari. Sedangkan stok Avtur cukup untuk 76,3 hari. 

Secara umum, kondisi stok dan penyaluran BBM selama ramadhan dan libur lebaran naik 9,2 hari dari rata-rata normal. Penyaluran LPG naik 2,5 hari dari kondisi normal dan penyaluran Avtur naik 1,4 hari dari rata-rata stok normal. 

Untuk menjamin kecukupan energi bagi masyarakat, Pemerintah melalui PT Pertamina melakukan upaya-upaya, antara lain meningkatkan stok dan volume penyaluran BBM dan LPG sebagai antisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat di mana gasoline naik 8%, diesel naik 2%, LPG naik 5,4% dan avtur turun 3,8% dibanding rerata normal.

Upaya lainnya adalah memastikan produk BBM dan LPG dalam kondisi aman baik di Terminal BBM maupun Terminal LPG, serta di SPBU dan SPBBE. Total SPBU yang disiagakan berjumlah 7.469 terdiri dari 3.608 unit di Pulau Jawa dan 3.861 di luar Jawa. Sedangkan jumlah SPBBE yang disiagakan sebanyak 667, di mana agen PSO mencapai 4.152 dan non PSO 820. Untuk layanan avtur, tersedia 68 DPPU.

Pertamina juga menjaga ketersediaan pelumas di SPBI dan sarfas distribusi seperti 114 TBBM dan 23 TLPG. 

Dalam melayani kebutuhan masyarakat, Pertamina menyediakan layanan tambahan BBM dan LPG seperti 148 unit mobil tangki stand by, 23 unit pertashop 193 motorist, 2 titik mobile dispenser, dqn 48.207 titik agen LPG dan outlet LPG siaga. Juga, cashless payment di semua titik layanan SPBU.

Pindad Klarifikasi, 25 Ribu Senjata Pesanan Kemhan untuk TNI

Pindad Klarifikasi, 25 Ribu Senjata Pesanan Kemhan untuk TNI

Peristiwa.co, Jakarta - 

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengklarifikasi 25 ribu pucuk senjata api jenis SS2-V5 A1 yang dipesan Kementerian Pertahanan. Menurutnya, senjata itu untuk dipergunakan prajurit TNI, bukan untuk pelatihan Komponen Cadangan.

"Iya, betul. Untuk TNI," kata Abraham saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa 11 Mei 2021.

Abraham mengatakan semula pesanan itu memang diperuntukkan bagi pelatihan Komponen Cadangan. Namun, hal itu berubah dan senapan tersebut akan digunakan oleh prajurit TNI.

"Iya, awalnya [untuk Komponen Cadangan] seperti itu," kata Abraham.

Untuk saat ini, kata Abraham, seluruh pesanan senapan tempur ini telah rampung. Namun dia tak merinci kapan pesanan itu akan dikirim ke Kemhan untuk selanjutnya diserahkan ke TNI.

"Sudah selesai semua," kata Abraham.

Sebelumnya, Abraham dan Karo Humas Kemhan Marsma Penny kompak menyatakan pesanan 25 ribu senapan tempur itu akan digunakan bagi latihan Komponen Cadangan. Senapan ini memang berbeda dengan senjata organik yang biasa digunakan para tentara aktif lantaran berukuran lebih pendek dan ringan.


Namun demikian, Penny memastikan senpi itu hanya akan digunakan dan dipegang para rekrutmen Komcad ketika menjalani masa latihan saja.

"Penting untuk dicatat, bahwa penggunaan senjata untuk Komcad digunakan pada saat latihan, jadi bukan nanti Komcad (senjatanya) dibawa-bawa pulang, tidak seperti itu," kata Penny.

Tak hanya Penny, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak juga tak membantah hal itu. Kata dia, jumlah senapan yang akan digunakan mengikuti jumlah rekrutmen yang akan dilatih dalam gelombang pertama Komcad yang ditaksir akan dimulai per Juni mendatang.(cnn Indonesia)

Setelah Jadi Presiden Joe Biden Berpihak Pada Israel

Setelah Jadi Presiden Joe Biden Berpihak Pada Israel

Peristiwa.co - residen Amerika Serikat Joe Biden kemarin menelepon Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membahas konflik teranyar Palestina-Israel.

Dalam pembicaraan itu Biden mengatakan "Israel punya hak untuk membela diri ketika ribuan roket meluncur menuju wilayah negara Anda".
Biden juga menuturkan dia berharap konflik terbaru ini bisa segera usai.
Dikutip dari laman Anadolu, Kamis (13/5), dalam sambungan telepon dengan Netanyahu, Biden memastikan dukungan Amerika Serikat untuk "mendorong situasi agar kembali damai" dan "memastikan dukungannya terhadap keamanan Israel tetap kokoh dan Israel punya hak untuk membela diri dan rakyatnya sekaligus melindungi rakyat," demikian pernyataan Gedung Putih.
AS kini bekerja sama dengan Mesir untuk menurunkan ketegangan di lapangan.
Ketegangan antara Palestina dan Israel terus meningkat sejak pekan lalu setelah pengadilan Israel memutuskan keluarga Palestina harus diusir dari wilayah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Keputusan itu memicu unjuk rasa warga Palestina yang dibalas dengan serangan aparat Israel, termasuk jemaah di Masjid Al-Aqsa.
Kemarin kelompok militan Palestina, Hamas, meluncurkan ratusan roket ke wilayah Israel dan dibalas dengan serangan udara ke Gaza hingga merobohkan bangunan dan menewaskan sedikitnya 72 orang, termasuk lima perempuan dan 16 anak serta melukai 365 lainnya, kata pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina.
Hingga hari ini tercatat enam orang Israel tewas dalam serangan roket Hamas dan seorang tentara Israel tewas ketika kendaraan militernya dihantam roket.(merdeka)
KKP Periksa 2 Kapal Ilegal Fishing Malaysia

KKP Periksa 2 Kapal Ilegal Fishing Malaysia

Peristiwa.co, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima limpahan kasus penyidikan dua kapal ikan asing berbendera Malaysia yang ditangkap oleh Direktorat Polisi Perairan Mabes Polri. Kasus pencurian ikan tersebut selanjutnya akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Stasiun PSDKP Belawan, 12 Mei 2021.
 
“Ini menunjukkan bahwa sinergi pemberantasan illegal fishing berjalan sangat baik antar aparat kita di lapangan,” terang Antam Novambar, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 
Antam menuturkan bahwa dengan pelimpahan kasus tersebut maka PPNS Perikanan akan secara penuh menangani kasus tersebut. Sebagaimana diketahui dua kapal berbendera Malaysia yaitu KHF 1937 dan SLFA 3082 ditangkap oleh Direktorat Polair pada tanggal 8 dan 9 Mei 2021 saat melakukan kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka.
 
“Kapal beserta 8 awak berkewarganegaraan Myanmar dan Thailand juga sudah diserahkan kepada kami untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” imbuh Antam.
 
Dihubungi secara terpisah, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kepolisian RI yang terus mendukung upaya KKP dalam melakukan pemberantasan illegal fishing di WPPNRI. Nugroho memastikan PPNS Perikanan akan melaksanakan penyidikan secara profesional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama penanganan proses hukum tersebut.
 “Segera akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nugroho.
 
Terkait pengenaan pasal terhadap kedua kapal ikan berbendera Malaysia tersebut, Nugroho menjelaskan bahwa keduanya diduga melakukan tindak pidana perikanan di WPPNRI dengan menggunakan alat penangkapan ikan trawl, dan melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja -  Sektor Kelautan dan Perikanan, dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan langkah tegas terhadap para pelaku tindak pidana perikanan di laut Indonesia. Sepanjang tahun  2021, KKP telah menangani 95 kasus tindak pidana perikanan dengan rincian, 31 kasus dalam tahap penyidikan, 18 kasus dalam tahap P-21, 10 kasus dalam Tahap II, 9 kasus dalam proses persidangan dan 27 kasus telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442 H Jatuh pada 13 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442 H Jatuh pada 13 Mei 2021

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1442 H/2021 M jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta, Selasa 11 Mei 2021. 

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1442 H.  

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. "Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk, yaitu berkisar dari minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat," kata Menag.  

Dengan posisi demikian, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.  

Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag pada 88 titik di Indonesia. "Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal bekerja di bawah sumpah, mulai dari provinsi Aceh hingga Papua. Di 88 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal," ujar Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzili, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Dirjen Kemenag Bimas Islam Kamaruddin Amin.  

Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021.

"Jadi, Rabu besok umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Kamis akan takbiran menyambut Idulfitri," jelas Menag.

"Karena masih pandemi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," lanjutnya.

Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir secara fisik dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H/2021M Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hadan Syadzili, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin. Tampak hadir pula beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat. 

Sementara para pimpinan ormas, pakar astronomi, Badan Peradilan Agama, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama lainnya mengikuti jalannya sidang isbat melalui media konferensi video. 

Sebelumnya, pakar astronomi dari Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementrian Agama Cecep Nurwendaya menegaskan bahwa tidak ada referensi empirik visibilitas (ketampakan) hilal awal Syawal 1442 H bisa teramati di seluruh wilayah Indonesia pada hari Selasa, 11 Mei 2021. 

Hal ini disampaikan Cecep saat memaparkan data posisi hilal menjelang awal bulan Syawal 1442 H/2020 M pada Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H, di Jakarta. “Semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal negatif antara minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat. Hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari,” terang Cecep

Pelaksanaan Shalat Ied di MRB Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat

Peristiwa.co, Banda Aceh - Pelaksanaan shalat idul fitri di Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh akan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bagi masyarakat yang tidak memakai masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan lainnya, maka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lokasi MRB.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar, usai memimpin rapat persiapan pelaksanaan shalat idul fitri 1442 Hijriah, di Kantornya, di Banda Aceh, Senin, 10 Mei 2021.

Alidar menjelaskan, nanti pihaknya akan menyebarkan handsanitizer dan tempat cuci tangan di sejumlah sudut lokasi MRB. Pengecekan suhu juga akan dilakukan oleh petugas di setiap pintu masuk.

“Kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, baik melalui media cetak, online maupun radio,” kata Alidar.

Dalam kesempatan tersebut, Alidar mengimbau masyarakat di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar untuk melaksanakan shalat ied di Masjid dan Meunasah di gampongnya masing-masing. Sehingga tidak terjadi penumpukan dan pengumpulan massa yang begitu banyak di MRB.

Sementara itu, Alidar juga menjelaskan protokol  pelaksanaan takbir di Banda Aceh. Takbir jelang hari raya akan dilaksanakan di 25 masjid dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Peserta takbir di dalam masjid diperkenankan sebanyak 20 orang saja.

“Tidak ada pelaksanaan takbir keliling di jalan raya seperti tahun-tahun sebelumnya, takbir hanya di masjid saja,” kata Alidar.

Masyarakat Diperbolehkan Shalat Id di Masjid Raya Baiturrahman

Masyarakat Diperbolehkan Shalat Id di Masjid Raya Baiturrahman

Peristiwa.co, Banda aceh – Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. EMK Alidar S.Ag, M.Hum, memperbolehkan masyarakat umum untuk melaksanakan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah di masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Namun tetap harus memperhatikan penerapan Protokol kesehatan yang ketat.

“Setiap jamaah yang akan melaksanakan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah besok harus mengikuti protokol kesehatan (prokes) sesuai dengan imbauan pemerintah di masa pandemi covid-19,” kata Alidar dalam keterangannya kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa 11 Mei 2021.

Alidar mengatakan, di samping tetap mematuhi prokes, masyarakat yang melaksanakan shalat Id di masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh juga harus mengikuti beberapa ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah Aceh.

Di mana sebelum memasuki pekarangan masjid, seluruh jamaah diwajibkan telah memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh oleh petugas dan membawa sajadah masing-masing.

Sedangkan dalam pelaksanaan shalat Id para jamaah diminta untuk tetap menjaga jarak didalam shaf antara satu jamaah dengan jamaah lainnya.

“Bagi jamaah yang mengikuti protokol kesehatan kami persilahkan shalat di dalam masjid, namun bagi yang tidak menggunakan masker dapat melaksanakan shalat Id di pekarangan masjid dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid,” tegas EMK Alidar.

Pelaksanaan Shalat Ied di MRB Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat

Pemerintah Aceh Kecam Kebiadaban Zionisme Yahudi Terhadap Bangsa Palestina

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan sikap keras terhadap aksi zionisme Yahudi Israel terhadap bangsa Palestina. “Atas nama rakyat Aceh, saya mengecam aksi kebiadaban Yahudi terhadap bangsa Palestina,” kata Nova saat menerima kunjungan Ulama Palestina, Syeikh Nasheef Nasher, di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin 10 Mei 2021.

“Saya minta dunia internasional mengambil sikap tegas terhadap aksi penyerangan brutal yang merusak peradaban manusia ini,” kata Nova.

Nova menyebutkan, dunia bisa melihat bahwa kebiadaban yang dilakukan zionis Israel bukanlah sebatas penyerangan terhadap agama melainkan penindasan atas peradaban manusia. Karena itu sudah sepatutnya dunia bersuara mengecam bersama kebiadaban zionis.

Baca Juga : Keselamatan Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina Tanggungjawab Seluruh Umat Islam

“Dunia Barat mengecam (kebiadaban Israel). Kok kita belum mengambil sikap apa-apa,” kata gubernur.

Selain itu, atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Aceh, Nova mendoakan rakyat Palestina bersabar dan tidak pernah berhenti berjuang. “Jangan pernah kalah dengan kezaliman,” kata Nova.

Serahkan Donasi Pegawai Pemerintah Aceh kepada Rakyat Palestina

Dalam pertemuan itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyerahkan donasi para pegawai pemerintah Aceh dan tiga instansi vertikal (Badan Pertanahan Aceh, BBPOM dan BKKBN). Sumbangan dengan nilai Rp. 374.733.500 juta itu, diserahkan kepada Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP), Afrial Hidayat dan disaksikan langsung Syeikh Nasheef Nasher.

Nova mengatakan, donasi tersebut merupakan bantuan pertama. Pada masa mendatang, pihak Pemerintah Aceh akan menyusun strategi agar bantuan bisa terus mengalir tak berhenti. Bisa melalui unit usaha yang dikelola oleh KNRP.

“Supaya konkrit. Walaupun kecil kita berpikir bantuan apa yang bisa mengalir terus,” kata Nova.

Sebelumnya Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak di jajaran Pemerintahan Aceh menyumbang dana secara sukarela/seikhlasnya, untuk disumbangkan kepada saudara sesama muslim di Palestina, yang saat ini sedang dalam kondisi memprihatinkan karena berbagai tekanan dan pembatasan yang dilakukan Israel.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh melalui surat bernomor 451/8572, yang diterbitkan oleh Gubernur pada tanggal 30 April lalu. Surat ini juga ditembuskan kepada Wali Nanggroe Aceh, DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati dan Bupati/Wali Kota se-Aceh.

Sementara itu, Syekh Nasheef Nasser, berterimakasih kepada seluruh masyarakat utamanya gubernur Aceh. “Atas nama seluruh rakyat Palestina saya mengucapkan terima kasih. Insya Allah bantuan masyarakat Aceh ini akan kami salurkan langsung.”

Syekh Nasheef menyebutkan, dirinya sangat bahagia bisa berkunjung ke Aceh. Ia berharap seluruh rakyat Indonesia utamanya Aceh

Gubernur: Rakyat Aceh selalu Mendukung Palestina

OTT Kasus Korupsi di Nganjuk Kerjasama KPK dan POLRI

Peristiwa.co, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia melakukan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Tim gabungan KPK dan Polri mengamankan Bupati beserta 4 orang camat di wilayah Kabupaten Nganjuk beserta barang bukti sejumlah uang. Uang tersebut diduga dikumpulkan dari para perangkat desa atas arahan Bupati. Selain itu, para camat juga diduga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati.

Penangkapan ini diawali dari aduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan KPK. Tim KPK kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyelidikannya. Selanjutnya penyelesaian penanganan perkara ini akan dilakukan oleh Polri dengan supervisi dari KPK.

Penyelidikan kasus ini oleh KPK dan Bareskrim Mabes Polri dilakukan sejak sekitar Apri 2021.  KPK dan Polri berkomitmen akan terus bersinergi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Pengungkapan perkara ini menjadi pengingat sekaligus peringatan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan penanggungjawab anggaran di daerahnya, untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Sebab, KPK dan POLRI akan tetap dan terus berkomitmen memberantas korupsi sampai ke akarnya, hingga negeri ini bersih dari korupsi.

PENENTUAN AWAL BULAN SYAWAL 1442 H OLEH BMKG


Peristiwa.co, Jakarta - Menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat dari berbagai surat kabar yang beredar, bahwa BMKG menyatakan potensi 1 Syawal 1442 H jatuh pada tanggal 12 Mei 2021 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. BMKG tidak pernah menyatakan kapan tanggal 1 Syawal 1442 H akan terjadi (jatuh tanggal berapa), karena penetapan tanggal 1 Syawal 1442 H adalah kewenangan Kementerian Agama RI yang akan disampaikan melalui sidang Isbat yang rencananya akan digelar pada 11 Mei 2021. 

2. Dalam mendukung Penetapan 1 Syawal 1442 H yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, sesuai amanah Undang-Undang No.31/2009, Peraturan Pemerintah No. 46/2012 dan Peraturan Pemerintah No.11/2016, BMKG melaksanakan perhitungan (hisab) dan pengamatan (rukyat). Untuk mendukung penetapan awal bulan Syawal 1442 H, di samping release hasil perhitungan, BMKG juga melaksanakan pengamatan selama 2 (dua) hari yaitu tanggl 11-12 Mei 2021 pada waktu sore hingga malam hari.

3. Seperti release yang sudah disampaikan oleh BMKG bahwa pengamatan tanggal 11 Mei 2021 pada sore hingga malam hari tidak mungkin hilal terlihat karena konjungsi/ijtimak hilal belum terjadi dan ketinggian hilal masih negatif (minus).

4. Dan Potensi terlihatnya hilal pada pengamatan hilal tanggal 12 Mei 2021 antara sedang-besar. Perlu ditegaskan bahwa pengamatan hilal selalu dilakukan sore hingga malam hari, demikian juga pengamatan tanggal 12 Mei 2021, juga dilaksanakan pada sore hingga malam hari. 

5. Adapun proses/mekanisme pengamatan (rukyat Hilal) oleh BMKG sebagai mendukung penentuan awal bulan Qomariah (Hijriyah) adalah bahwa pengamatan dimulai 3 (tiga) jam sebelum matahari terbenam (maghrib/sore hari) sampai dengan dengan 30 menit setelah bulan terbenam (malam hari setelah maghrib), dengan memanfaatkan teleskop yang dihubungkan dengan komputer dan kamera serta dipadukan dengan teknologi informasi. Saat pengamatan dilaksanakan, kecerlangan cahaya Hilal akan direkam oleh detektor yang dipasang pada teleskop yang secara otomatis mengikuti berubahnya posisi Bulan di ufuk Barat.

Malaysia Bebaskan 5 Nelayan Indoneaia

Malaysia Bebaskan 5 Nelayan Indoneaia

Peristiwa.co, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Trenggono terus menunjukkan kinerja positif dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dan nelayan Indonesia.Yang terbaru, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP berhasil membebaskan lima orang nelayan asal Sumatera Utara yang ditangkap aparat Malaysia.
 
Pembebasan ini menjadi bukti nyata kehadiran KKP di era kepemimpinan Menteri Trenggono untuk melindungi nelayan Indonesia. Kelima nelayan tersebut diserahterimakan dari kapal aparat Malaysia, Kapal Maritim Rawa, kepada Kapal Pengawas Perikanan KKP Hiu 03 di wilayah perairan barat daya Pulau Jarak pada Sabtu malam 8 Mei 2021.
 
“Lima orang nelayan asal Sumatera Utara sudah diserahkan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Awak Kapal Pengawas KKP,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang juga Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar.
 
Antam menuturkan bahwa kelima nelayan asal Deli Serdang tersebut, yaitu Dedy, Heri Fadli, Usman, Muhammad Taufik, dan Faisal, ditangkap oleh APMM pada 24 April 2021 yang lalu. Kelimanya sudah sempat menjalani proses penahanan di Malaysia sebelum akhirnya dibebaskan.
 
Lebih lanjut, Antam menjelaskan bahwa tim Ditjen PSDKP KKP yang dipimpin oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, setelah menerima laporan penangkapan dari APMM, segera berkoordinasi dengan Atase Perhubungan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk melakukan langkah-langkah pembebasan nelayan tersebut.
 
“Terima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri, termasuk dari Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur,” jelas Antam.
 
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa pembebasan ini juga tidak lepas dari hubungan baik yang terjalin antara Ditjen PSDKP KKP dengan pihak APMM. Ipunk mengatakan bahwa komunikasi terus dilakukan dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan semangat untuk bekerja sama dalam menjaga perbatasan kedua negara.
 
“Indonesia dan Malaysia memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dan Common Best Practices (CBP) terkait dengan penegakan hukum di perbatasan maritim, jadi ketika terjadi permasalahan seperti ini, yang dikedepankan adalah koordinasi, kerja sama dan saling menghormati,” ungkap Ipunk.
 
Ipunk menyampaikan bahwa kelima nelayan tersebut telah berada di Stasiun PSDKP Belawan, dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dia juga mengingatkan agar nelayan Indonesia mematuhi ketentuan agar tidak ditangkap oleh aparat negara lain.
 
Sementara itu, perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Zulfahri Siagian yang mewakili kelima nelayan tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembebasan yang sudah dilakukan tersebut. Mereka mengapresiasi kepedulian Pemerintah terhadap nelayan yang ditangkap tersebut.
 
“Terima kasih kepada perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dan Ditjen PSDKP KKP yang telah membantu pemulangan dari Malaysia ke Indonesia,” ujar Zulfahri.
 
Untuk diketahui, selama tahun 2021, KKP telah membebaskan 4 kapal ikan Indonesia dengan jumlah nelayan Indonesia sebanyak 18 orang yang ditangkap oleh APMM. Semua proses pembebasan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antar kedua lembaga.

Indonesia Kecam Aksi Kekerasan Israel ke Warga Palestina di Al-Aqsa

Peristiwa.co, Palestina - Indonesia mengecam keras aksi polisi Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, saat bentrok dengan warga sipil. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah Indonesia mengatakan tindakan kekerasan itu melukai perasaan umat Islam.

"Indonesia juga mengecam tindak kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan ratusan korban luka-luka dan melukai perasaan umat muslim," kata Kemlu, melalui akun Twitter-nya, Minggu (9/5/2021).

Indonesia juga mengecam pengusiran paksa 6 warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Pengusiran paksa dan tindakan kekerasan di Masjid Al-Aqsa itu dinilai bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.

Baca Juga : Gubernur: Rakyat Aceh selalu Mendukung Palestina

"Pengusiran paksa dan tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan berbagai resolusi DK PBB, hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949, dan berpotensi menyebabkan ketegangan dan instabilitas di kawasan," tutur Kemlu.

Kemlu mengatakan pengusiran paksa dan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina itu bisa menyebabkan ketegangan di kawasan. Karena itu, Indonesia pun mendesak masyarakat internasional melakukan langkah nyata untuk menghentikan tindakan aparat Israel itu.

"Mendesak masyarakat internasional lakukan langkah nyata untuk menghentikan langkah Pengusiran paksa warga Palestina dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil," lanjut Kemlu.

Sebelumnya, bentrokan berdarah antara polisi Israel dan warga Palestina yang ada di Masjid Al-Aqsa pecah. Bentrokan yang membuat ratusan orang terluka ini terjadi usai buka puasa.


Seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/5), bentrokan ini pecah saat kemarahan memuncak di kalangan warga Palestina terkait potensi penggusuran sejumlah keluarga Palestina dari rumah-rumah mereka yang tanahnya diklaim oleh para pemukim Yahudi yang menggugat ke pengadilan.

Sedikitnya 178 warga Palestina mengalami luka-luka dalam bentrokan dengan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, pada Jumat (7/5) malam waktu setempat. Polisi Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut terhadap warga Palestina yang melemparkan batu ke arah mereka.(detik)

Keselamatan Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina Tanggungjawab Seluruh Umat Islam

Mafia Alusista Indonesia Berinisial "Mr M"

Foto: Reuters

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerhati Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan ada mafia alutsista berinisial "Mister M" yang mengambil keuntungan dari transaksi alutsista di Indonesia. Pernyataan Connie membuat publik banyak berasumsi. Lantas siapa sebenarnya "Mister M" yang disebut Connie Rahakundini Bakrie?

Hal ini muncul saat Connie ditanya soal realisasi dari upaya Presiden Jokowi yang sebelumnya memerintahkan agar broker transaksi jual beli alutsista diberantas.

"...yang bermain terlalu banyak..," katanya dalam acara Impact CNBC Indonesia with Peter Gontha pekan lalu.

Ia juga sempat mengusulkan bahwa soal penggunaan anggaran alutsista baiknya tak hanya di kemenhan tapi juga di panglima TNI. 

Connie menambahkan bahwa upaya memberantas mafia atau broker pembelian alutsista memang tak mudah.

"Presiden sudah memerintahkan tapi tidak jalan," katanya.

Pada kesempatan tersebut ia juga menepis anggapan bahwa dirinya salah satu vendor pengadaan alutsista di Kemenhan. Menurutnya untuk jadi vendor alutsista tak mudah, ia meminta silakan mengecek sendiri soal gosip dirinya bermain sebagai vendor alutsista.

Ia kembali menyebut inisial Mr M yang dianggap selama ini sebagai mafia transaksi alutsista.

"Mr M nggak akan saya sebut, tinggal dicari aja, asal mau..nggak mungkin ada mafia kalau nggak ada usernya," katanya.(CNBC)

Kendaraan Umum Diizinkan Beroperasi di Enam Zona Aglomerasi Selama Periode Libur Idul Fitri

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh resmi  melarang Angkutan Umum Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) untuk beroperasi pada periode libur lebaran. Meski demikian, pemerintah memperbolehkan pergerakan orang antar kabupaten/kota dalam wilayah aglomerasi, serta memperbolehkan angkutan perintis ke kepulauan untuk tetap beroperasi seperti biasa.

Aturan itu termuat dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor:440/8833 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Penyebaran Covid-19. Dalam edaran yang diteken gubernur itu, dikatakan bahwa cakupan wilayah aglomerasi yang digunakan untuk pembatasan pergerakan orang adalah Aceh Trade and Distribution Centre (ATDC) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA).

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Deddy Lesmana, mengatakan ada enam zona atau wilayah aglomerasi di Aceh yang masih diperbolehkan dilayani oleh angkutan umum. Pertama adalah Zona Pusat yaitu Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie. Untuk  Zona Utara adalah Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Di Zona Timur ada Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang dan Zona Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Singkil. Selanjutnya adalah Zona Selatan yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, & Simeulue, Zona Barat di Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.

“Untuk perjalanan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi dan perjalanan kapal penumpang serta kapal motor penyeberangan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasi) tes RT PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan test acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten/Kota se Aceh dalam Provinsi Aceh,” kata Deddy, mengutip Surat Edaran Gubernur tertanggal 5 Mei tersebut.

Gubernur dalam Edaran tersebut, kata Deddy, berpesan agar pelaksanaan pemeriksaan pergerakan orang di wilayah yang diperbolehkan itu wajib mengikuti protokol kesehatan. Untuk lokasi pemeriksaan terhadap pengendalian transportasi selama masa peniadaan mudik dilakukan selama 24 jam dengan pengaturan regu berdasarkan keputusan ketua satuan tugas Covid 19 pada wilayah aglomerasi Aceh.

Arahan kepada Bupati dan Wali Kota

Selain itu, Deddy menambahkan bahwa Gubernur telah meminta agar Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Singkil, Bupati Aceh Tenggara dan Walikota Subulussalam untuk melakukan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan darat antar Provinsi pada periode menjelang masa peniadaan mudik pada tanggal 22 April – 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei – 24 Mei 2021.

Pengendalian transportasi itu berupa larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat antar Provinsi yang digunakan untuk kepentingan mudik dan tidak mengizinkan orang masuk dan keluar perbatasan Aceh yang berlaku tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

Namun demikian larangan penggunaan transportasi darat antar Provinsi pada masa peniadaan mudik dikecualikan untu Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas Aparatur Sipil Negara, dan kendaraan dinas TNI/Polri yang digunakan untuk melakukan dinas.

Pengecualian juga diberikan kepada kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah, mobil barang dengan tidak membawa penumpang, kendaraan pengangkut obat obatan dan alat Kesehatan dan kendaraan yang digunakan untuk keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik. Kategori ini berupa kendaraan untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak dua orang, dan pelayanan Kesehatan darurat atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.

Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia,warga negara Indonesia terlantar dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan juga diperbolehkan melintas.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Sabang, Bupati Aceh Besar, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Jaya, Bupati Aceh Selatan, Bupati Aceh Singkil dan Bupati Simeulue diminta untuk melakukan pembatasan mobilitas pelaku perjalanan angkutan penyeberangan dan angkutan laut selama periode libur lebaran Idul Fitri.

Para bupati dan wali kota di daerah-daerah tersebut diminta melakukan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei.

“Melakukan pengendalian transportasi selama Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang digunakan untuk kepentingan mudik dan tidak mengizinkan orang masuk dan keluar pada kawasan Kabupaten/Kota yang berlaku tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021,” demikian seperti tertulis dalam edaran tersebut.

Sementara untuk angkutan perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan seperti ke kepulauan seperti ke Sabang, Simeulue, Pulo Aceh, Pulau Banyak hanya diizinkan untuk mengangkut penumpang dengan pembatasan 50 persen dari kapasitas muat penumpang dan menerapkan pengetatan protokol kesehatan selama perjalanan. 

Terjadi Aksi Kejar Kejaran Dua Kapal Ikan Asing Yang Berusaha Kabur di Laut Natuna Utara

Terjadi Aksi Kejar Kejaran Dua Kapal Ikan Asing Yang Berusaha Kabur di Laut Natuna Utara

Peristiwa.co, Jakarta - Aksi kejar kejaran kapal Di tengah di tengah laut bak film laga terpaksa dilakoni oleh para penjaga kedaulatan laut natuna utara dari aksi pencurian ikan oleh kapal nelayan asing diwilayah laut Indonesia.


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibawah kepemimpinan Menteri Trenggono kembali menunjukkan ketegasannya terhadap para pelaku pencurian ikan di laut Indonesia. Diwarnai kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi, aparat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP melumpuhkan 2 kapal berbendera Vietnam yang berburu teripang di Laut Natuna Utara.


“Kami mengonfirmasi penangkapan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP terhadap 2 kapal ikan asing ilegal asal Vietnam di Laut Natuna Utara pada Kamis 6 Mei 2021, ” terang Antam Novambar, Sekretaris Jenderal KKP yang juga merangkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.


Antam menjelaskan bahwa gelar operasi yang dilakukan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada menggunakan Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dengan Nakhoda Samson mendeteksi keberadaan 2 kapal ikan asing ilegal yaitu TG 92536 TS dan TV 93020 TS. kedua kapal tersebut lantas memacu kecepatan tinggi namun berhasil dilumpuhkan oleh awak kapal pengawas KKP.

“Sempat adu kecepatan terjadi, namun berhasil dilumpuhkan,” ujar Antam.


Antam memastikan bahwa kedua kapal ikan asing ilegal tersebut akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya juga kembali menegaskan tidak akan berkompromi terhadap para pencuri ikan dan perusak sumber daya kelautan dan perikanan.


“Kedua kapal beserta 10 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam di ad hoc ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut,” tegas Antam.


Dikonfirmasi secara terpisah, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa kedua kapal tersebut menggunakan alat penangkapan ikan trawl yang spesifik mengincar spesies teripang atau mentimun laut. Ini tergolong modus operandi baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kapal ikan asing ilegal di Laut Natuna Utara benar-benar mengincar semua sumber daya perikanan Indonesia.


“Kemarin mengincar cumi dan sekarang yang diincar teripang, dan alat digunakan adalah trawl,” ungkap Ipunk.

Ipunk juga menginstruksikan jajarannya di lapangan untuk tidak kendor menghadapi berbagai modus operandi baru maupun perlawanan dari para pencuri ikan. Dia juga memastikan bahwa Kapal Pengawas Perikanan KKP akan tetap hadir untuk menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan di WPPNRI.


“Saat bulan Ramadhan pun, Kapal Pengawas Perikanan KKP tetap berpatroli seperti biasa dan mengamankan setiap jengkal sumber daya perikanan kita,” tegas Ipunk.


Penangkapan dua kapal berbendera Vietnam ini menambah panjang daftar kapal ikan yang ditangkap oleh Ditjen PSDKP KKP. 


Sebanyak 84 kapal telah ditindak selama tahun 2021, yang terdiri dari 68 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 16 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia dan 10 kapal berbendera Vietnam).


KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing).

Gubernur Aceh Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi Pengadaan Bersama KPK RI

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengikuti Rapat Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Bela (Belanja Langsung) Pengadaan, dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 7 Mei 2021.

Rapat tersebut diikuti oleh seluruh Gubernur dan Kepala UKPBJ Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Adapun kegiatan tersebut diisi oleh tiga narasumber, yaitu Ketua KPK, Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pahala Nainggola dan Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki.

Bela Pengadaan adalah aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengadaan barang secara daring, sehingga lebih terbuka dan mudah dipantau. Bela Pengadaan merupakan program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan sejumlah marketplace (pasar online) yang memudahkan belanja pemerintah di bawah Rp50 juta serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal.

“Dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, kita meluncurkan program pemanfaatan teknologi untuk pengadaan barang. Karena pengadaan adalah area rawan korupsi yang senantiasa diawasi KPK selama KPK berdiri,” kata Kepala LKPP, Pahala Nainggola.

Oleh sebab itu, LKPP mendorong pemerintah daerah untuk mengaplikasikan pemanfaatan teknologi yang telah disediakan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan.

“Kita harapkan komitmen pemerintah daerah melaksanakan dan menggunakan pola yang disediakan presiden untuk pencegahan korupsi dan memajukan UMKM di daerah masing-masing.”

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, pencegahan korupsi merupakan aksi yang harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kehidupan negeri yang sejahtera dan bersih. Namun demikian, aksi tersebut terkadang sulit diwujudkan karena kurangnya kesadaran dari pimpinan daerah.

Firli menilai, maraknya kasus korupsi tidak terlepas dari sistem yang buruk yang selama ini terus terjadi. Termasuk diantaranya sistem dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini.

“Oleh karenanya, kita menghadirkan aplikasi Bela untuk pengadaan barang pemerintah daerah. Aplikasi ini akan membantu kita semua untuk terhindar dari praktek korupsi, karena sistem ini dipandu dengan mengedepankan teknologi informasi dan menjauhi transaksi fisik,” kata Firli.

681 Satpam SKPA Dapat Giliran Tes Narkoba

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gerakan Anti Narkoba ASN Aceh atau disingkat GANAS, terus berlanjut. Hari ini, giliran sebanyak 681 personil Satuan Pengamanan yang bertugas di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menjalani tes narkoba, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh. Sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran covid-19, panitia membagi jadwal pemeriksaan urine dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh 354 Satpam dan gelombang kedua 327 personil Satpam, Jum’at (7/5/2021).

GANAS diluncurkan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Rabu (5/5/2021), di Restauran Meuligoe Gubernur. Bahkan, bukan hanya sekadar melaunching, Gubernur Nova langsung menjadi yang pertama di tes urine, oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Aceh. Kemudian diikuti oleh Sekda dan para pejabat eselon 2, 3, 4 serta para pegawai Badan Usaha Milik Aceh yang bekerja di Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim, PT PEMA dan BPMA.

Terus berlanjut, kemarin (Kamis, 6/5) sebanyak 559 Pejabat Fungsional di jajaran Pemerintah Aceh juga telah menjalani tes serupa. Sama seperti kemarin, GANAS hari ini juga dikawal langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah. Kepada para Satpam, Sekda menjelaskan, bahwa pemeriksaan urine hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN di jajaran Pemerintah Aceh bebas dari pengaruh buruk narkoba.

“Pengungkapan 2,5 ton ganja beberapa waktu lalu di Aceh telah membuat semua orang khawatir, termasuk Pak Gubernur. Oleh karena itu, Pak Nova mencoba melakukan deteksi dini dengan meluncurkan Gerakan GANAS ini. Salah satu tujuannya adalah sosialisasi bahaya narkoba. Sebagai aparatur pemerintah, kita harus menjadi tauladan bagi masyarakat. Dua hari lalu Pak Gubernur, saya dan para pejabat lainnya sudah menjalani tes ini. Kemarin para pejabat fungsional. Hari ini para Satpam, sebagai upaya pencegahan, GANAS akan terus berlanjut” ujar Sekda.

Dalam sambutannya, Sekda juga mengapresiasi dukungan BNN Aceh pada Gerakan GANAS ini. Sekda menegaskan, Gerakan GANAS ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Aceh terhadap Badan Narkotika Nasional Aceh dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, terutama dalam wilayah Aceh.

“Saat meluncurkan GANAS, Gubernur mengingatkan kita para abdi negara agar terlibat aktif serta menunjukkan ketauladanan pada upaya-upaya pencegahan narkoba. Gubernur meyakini, meski sulit, namun jika dilakukan bersama-sama, maka upaya perang terhadap narkoba ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.”

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekda Aceh Muhammad Iswanto menjelaskan, dengan pelaksanaan tes urin terhadap para personil Satuan Pengamanan di seluruh SKPA hari ini, maka secara total sudah 3.217 ASN di jajaran Pemerintah Aceh telah menjalani tes narkoba.

“Tiga hari pelaksanaan GANAS, sudah 3.217 ASN di Aceh menjalani tes narkoba. Sebanyak 1.785 orang adalah pejabat eselon 1,2 dan 3 serta pejabat fungsional di jajaran Pemerintah Aceh, 751 lainnya merupakan para pegawai Badan Usaha Milik Aceh, baik yang bekerja di Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqiem, PT PEMA dan BPMA. Dan, 681 Satpam,” kata Iswanto.

Mantan Kabag Humas Pemkab Aceh Besar ini menambahkan, sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid-19, protokol kesehatan selalu diterapkan secara disiplin pada kegiatan GANAS. Sejak pertama diluncurkan, tes narkoba dilakukan di beberapa lokasi, yaitu di Restauran Meuligoe Gubernur Aceh, Anjong Mon Mata, Lobi Utama Kantor Gubernur Aceh, Aula KPO Bank Aceh Syariah, Aula Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan Aula Bank BPR Mustaqim.

“GANAS dilaksanakan dalam situasi pandemi covid-19, banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, tes narkoba kita laksanakan di beberapa lokasi, sesuai dengan standar protokol kesehatan,” kata Iswanto.

Tak Tahu Ada Tes Narkoba

Proses tes narkoba dengan metode pengambilan sampel urine berlangsung sangat tertutup. Para pejabat tidak mengetahui akan ada tes narkoba. Zalsufran, Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh, mengaku tidak mengetahui akan ada pemeriksaan urine.

“Kami hanya mendapat perintah merapat ke Meuligoe Gubernur, tidak ada informasi apapun. Saat di lokasi dan acara telah dimulai, kami baru mengetahui akan ada tes urine. Itu pun setelah mendengar sambutan dan pengarahan dari Pak Sekda. Menurut kami, ini sebuah terobosan positif, karena ini merupakan bentuk perhatian pimpinan dalam melindungi dan menjaga kami. Karena dengan ASN yang bebas narkoba, kinerja pun jadi lebih baik,” ujar Zalsufran, saat diwawancarai pada hari pertama pelaksanaan GANAS.

Hal senada disampaikan oleh Mulia, salah seorang Satpam yang sehari-hari bertugas di komplek Sekretariat Daerah Aceh. Mulia mengaku baru mengetahui ada tes narkoba saat berada di Anjong Mon Mata.

“Saat tiba di Anjong Mon Mata, Kami baru tahu ada tes Narkoba, itu pun saat Pak Sekda menjelaskan kenapa kami para Satpam lintas SKPA dikumpulkan di sini. Kami sangat menyambut baik dan mendukung langkah Pemerintah Aceh. Bagi kami, GANAS ini adalah bentuk perhatian pemerintah pada kami, yaitu menjaga kami agar tidak terjerumus pada pengaruh buruk dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba,” ujar Mulia.

Gubernur Sambut Baik Aceh Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Ilmiah Tahunan Bedah Saraf

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyambut baik pelaksanaan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Bedah Saraf ke-24 yang akan dilaksanakan di Banda Aceh, pada bulan Juli 2021 mendatang.

Menurut Nova Iriansyah, pertemuan tersebut dapat menjadi momentum memperkenalkan Aceh pada skala nasional.

“Selama ini pemikiran orang luar terhadap Aceh belum aman dan kondusif, bagi Saya acara seperti ini menjadi momentum penawar persoalan tersebut,” kata Nova saat menerima pengurus Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) Aceh, di Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, (6/5).

Nova mengatakan, dirinya sangat mendukung pelaksanaan pertemuan dan acara bertaraf nasional bahkan internasional itu di Aceh. Menurutnya acara tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan Aceh, sebagai daerah yang sangat aman dan kondusif di mata dunia. Dan Aceh siap menjadi daerah yang menarik untuk berinvestasi maupun berwisata.

Lebih lanjut, Nova berharap, meskipun pertemuan digelar secara virtual, namun dirinya berharap panitia dapat menghadirkan nuansa yang akrab, sehingga acara bisa berjalan khidmat meskipun peserta berjauhan.

“Dalam pertemuan virtual perlu sekali diperhatikan audio maupun visual, hal itu penting agar pesan-pesan dalam pertemuan dapat diterima dengan baik oleh peserta,” kata Nova.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) Aceh, dr. Imam Hidayat, menyampaikan, Aceh terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Bedah Saraf ke-24 . Awalnya acara tersebut direncanakan digelar pada tahun lalu, namun karena pandemi ditunda hingga tahun ini.

“Kami menundanya karena berencana menggelar secara tatap muka pada tahun ini, namun tahun ini kondisi pandemi masih belum kondusif sehingga harus digelar secara virtual,” kata Imam.

Dalam kesempatan tersebut, Imam berharap Gubernur Aceh dapat memberikan sambutannya saat pembukaan pertemuan tersebut. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo juga direncanakan membuka pertemuan tersebut.

Pertemuan yang digelar virtual itu direncanakan berlangsung pada 24-25 Juli tahun 2021 mendatang.

Back To Top