Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Ketua DPRK Berharap HUT Ke-816 Banda Aceh Jadi Momentum Meningkatkan Pengabdian untuk Masyarakat

Peristiwa.co, Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengajak eksekutif dan legislatif menjadikan peringatan HUT ke-816 Kota Banda Aceh sebagai momentum untuk meningkatkan pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat.

“Marilah kita bina kerukunan dan saling mendukung antara eksekutif dan legislatif sehingga setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan, dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang kita harapkan bersama,” kata Farid Nyak Umar, dalam rapat paripurna istimewa memperingati HUT ke-816 Kota Banda Aceh, Kamis 22 April 2021. 

Farid mengatakan, mewujudkan Banda Aceh menjadi kota yang gemilang dalam bingkai syariah adalah cita-cita luhur dan mulia yang penuh tantangan untuk mewujudkannya. Begitu juga untuk mewujudkan kota yang maju dan modern, berbagai pembenahan dan kebijakan perlu terus dilakukan seperti peningkatan prasarana dan sarana umum yang menjadi kebutuhan vital masyarakat kota di antaranya pasar, distribusi air bersih dan sehat, serta pengaturan tata tertib lalu lintas dan perparkiran. Juga penanganan pengelolaan sampah, pusat pelayanan publik, pusat pelayanan kesehatan, pusat rehabilitasi sosial, serta berbagai sarana  pendukung lainnya, perlu terus dibenahi dan ditangani secara lebih baik, profesional, dan berkelanjutan.  

“Kita menyadari dan mengakui bahwa semua ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Oleh karena itu, keyakinan, ketekunan, dan kesabaran untuk berbuat, haruslah selalu ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dengan sebaik-baiknya. Semua permasalahan, tantangan, dan rintangan haruslah dihadapi dan disikapi secara lebih bijak dan arif, untuk kemudian diantisipasi dengan berbagai solusi yang mendidik, mengayomi, dan mencerahkan,” ujar Farid. 

Politisi PKS itu menegaskan, dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis, maka sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah akan cepat diketahui dan terekspos, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi viral di media sosial.

Farid juga mengingatkan, eksistensi para penyelenggara pemerintahan selalu dipertanyakan dan dikritik masyarakat seperti adanya unjuk rasa, polemik di media masa, hingga berkembangnya wacana dan opini publik. Hal itu merupakan reaksi kritis masyarakat yang perlu diterima dan diperhatikan dengan tangan terbuka dan berlapang dada. Namun yang paling penting, menyahuti kritikan itu dengan solusi yang bijak dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Baca Juga : Hari HUT Kota Banda Aceh Ketua DPRK Minta Pemko Tindak Tegas Pelanggar Imbauan Pemerintah Tentang Prokes

”Kecenderungan untuk menutup diri dari segala macam bentuk kritikan terhadap kinerja pemerintahan sudah tidak masanya lagi kita terapkan di zaman ini, zaman yang sering disebut sebagai ‘zaman now’ atau zaman milenial ini,” tegas Farid.

Pada kesempatan itu Farid juga mengajak warga Banda Aceh untuk selalu menggalang persatuan dan kesatuan, senantiasa menjaga keharmonisan dan kebersamaan sesama warga kota. Ia juga berharap warga berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota.

“Mari kita tumbuhkan rasa cinta dan rasa memiliki bahwa Kota Banda Aceh ini adalah tempat kita bekerja, tempat kita berkarya, guna meraih kehidupan dan penghidupan kita yang lebih baik dan sejahtera di masa yang akan datang,” tutur Farid. 

Dengan terus menanamkan nilai-nilai kebersamaan, tanpa memandang suku, asal daerah, agama, dan status sosial, untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja membangun Kota Banda Aceh. Bergandeng tangan dan menyatukan langkah dalam menghadapi serta menjawab berbagai tantangan masa depan yang semakin kompleks, rumit dan berat, melalui upaya-upaya positif dan kreatif.

“Juga dengan berbagai terobosan dan inovasi serta kerja keras, yang melahirkan kreativitas yang cerdas, menghasilkan karya dan prestasi yang cemerlang, yang diwarnai dengan semangat perjuangan yang tinggi dalam membangun, menjaga, dan melestarikan Kota Banda Aceh untuk meraih masa depan yang lebih baik dan gemilang,” kata Farid Nyak Umar. 

Farid juga menyampaikan, peringatan hari jadi Kota Banda Aceh ini jangan hanya sekadar menjadi perayaan rutin dan seremonial belaka, akan tetapi melalui momentum bisa menjadi lebih bijak dalam mengelola, merawat, dan menjadikannya sebagai kota yang representatif dan aspiratif, yang mampu melayani dan menyahuti berbagai keinginan dan aspirasi bagi segenap warga kota.

Di akhir pidatonya Farid menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para hadirin dari eksekutif maupun legislatif atas jasa dan pengabdian mereka sebagai estafet mewujudkan Banda Aceh menuju kota yang lebih maju, bertamadun, dan bermartabat.

DPRK Gelar Paripurna Istimewa Peringati HUT Ke-816 Kota Banda Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-816 Kota Banda Aceh yang jatuh pada hari ini, Kamis 22 April 2021.

Rapat berlangsung di ruang paripurna utama DPRK yang dimulai pada pukul 14.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman, dan Wakil Ketua II, Isnaini Husda. Rapat paripurna  ini juga dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dan Wakil Wali Kota, Zainal Arifin. Selain itu juga dihadiri para forkopimda dan SKPK.

Peringatan HUT ke-816 Kota Banda Aceh ini digelar secara sederhana dengan pertimbangan masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Namun, hal itu tak mengurangi antusiasme para anggota dewan saat menggelar rapat paripurna. Seluruh anggota dewan juga memakai busana adat Aceh sehingga rapat paripurna ini terlihat semarak. Rapat juga berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan secara ketat.

Pada kesempatan itu Farid menyampaikan, peringatan hari jadi Kota Banda Aceh ini hendaknya dijadikan momentum untuk bermuhasabah, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri, serta memperbarui komitmen bersama dalam memberikan bakti dan karya nyata bagi pembangunan dan kemajuan Kota Banda Aceh ke arah yang lebih baik. 

“Itu semua kita lakukan  sebagai wujud implementasi dan ungkapan terima kasih, rasa syukur, dan kebanggaan kita pada kota yang telah menaungi dan memberikan penghidupan,” kata Farid saat menyampaikan sambutan. 

Ia mengatakan, dalam perjalanan usia dan rentang sejarahnya yang relatif cukup panjang, Kota Banda Aceh telah mengalami banyak hal dan peristiwa seperti peperangan dan konflik yang berkepanjangan, serta bencana alam yang dahsyat. 

Namun, Farid mengatakan musibah tersebut telah memberikan hikmah dan mau’izah yang sangat berharga. Musibah tersebut tidak melemahkan, bahkan menjadi motivasi dan memberi semangat untuk bangkit dan menjadi lebih baik. 

Sejauh ini kata Farid, Pemerintah Kota Banda Aceh serta seluruh elemen masyarakat, telah berhasil membangun kembali kota ini menjadi kota yang lebih maju dan berkembang. Berbagai upaya rehabilitasi dan pembangunan kota yang bersifat fisik terus dilakukan, begitu juga di bidang sosial kemasyarakatan seperti peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia,  peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kesadaran kehidupan beragama, serta peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan terhadap bencana.

“Seiring dengan capaian keberhasilan dan kemajuan pembangunan Kota Banda Aceh tersebut, kita telah pula meraih beberapa prestasi dan penghargaan, baik yang sifatnya lokal kedaerahan, maupun nasional dan bahkan internasional,” ujarnya. 

Farid juga mengapresiasi pemerintah kota dan DPRK Banda Aceh yang telah melahirkan beberapa kebijakan strategis, seperti penyelenggaraan pendidikan diniyah yang tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020. Dengan adanya qanun ini, pemko memiliki dasar hukum atau wewenang untuk mengatur pendidikan dasar guna mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai islami. 

“Selanjutnya kita juga mengapresiasi Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 12 kali secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019,” tutur Farid.

Lebih lanjut Farid menyampaikan, mewujudkan Banda Aceh menjadi kota yang gemilang dalam bingkai syariah adalah cita-cita yang  luhur dan mulia. Untuk mewujudkannya tidaklah mudah karena ada berbagai tantangan yang silih berganti. 

Demikian juga untuk mewujudkan kota yang maju dan modern, berbagai pembenahan dan kebijakan perlu terus dilakukan seperti peningkatan prasarana dan sarana umum yang menjadi kebutuhan vital masyarakat kota di antaranya pasar, distribusi air bersih dan sehat, serta pengaturan tata tertib lalu lintas dan perparkiran.

“Selain itu, penanganan masalah sampah, pusat-pusat pelayanan publik, pusat-pusat pelayanan kesehatan, pusat-pusat rehabilitasi sosial, serta berbagai  sarana  pendukung lainnya, perlu terus dibenahi dan ditangani secara lebih baik, profesional, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hari HUT Kota Banda Aceh Ketua DPRK Minta Pemko Tindak Tegas Pelanggar Imbauan Pemerintah Tentang Prokes


Peristiwa.co, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mendukung sikap tegas dan gerak cepat Wali Kota Banda Aceh melalui Satpol PP-WH Banda Aceh yang menyegel sebuah kafe di kawasan Peunayong karena mengadakan acara musik sehingga terjadinya kerumunan dan muda-mudi yang berjoget ria pada Rabu malam (22/4/2021).

Hal tersebut disampaikan Farid di hadapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Forkopimda Banda Aceh dalam sidang paripurna istimewa memperingati HUT ke-816 Kota Banda Aceh Kamis siang 22 April 2021.

Baca Juga : Viral Konser Amal Langgar Prokes Covid-19 di Banda Aceh

Aktivitas tersebut menurutnya tidak pantas dilakukan dan bertentangan dengan adat istiadat dan kekhususan Aceh yang menerapkan syariat Islam, apalagi dilakukan dalam bulan suci Ramadan dan tanpa menerapkan protokol kesehatan.

Untuk itu, atas nama pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh kata Farid, mengecam keras tindakan yang menginjak-nginjak kemuliaan Ramadan dan tidak mengindahkan imbauan Forkompinda kota Banda Aceh tentang mematuhi protokol kesehatan.

"Kami meminta kepada pelaku usaha warung kopi atau kafe yang melanggar imbauan tersebut untuk dicabut izinnya, kami mendukung sepenuhnya sikap yang akan dilakukan Kapolresta Banda Aceh untuk menindak tegas para pelanggar tersebut," katanya.

Politisi PKS ini juga mengatakan, Wali Kota Banda Aceh perlu segera memberdayakan Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam (T2PSI) yang telah dibentuk untuk melakukan operasi rutin terhadap penegakan amar ma'ruf nahi mungkar di Kota Banda Aceh, seperti mengawasi dan menutup tempat-tempat yang berpotensi dan melakukan pelanggaran syariat Islam. Apalagi jika tempat tersebut tidak memiliki izin, kalaupun berizin perlu segera dicabut izinnya.

"Kami meminta kepada Wali Kota Banda Aceh untuk segera menertibkan judi online yang masih merebak di warung kopi dan kafe-kafe, karena aktivitas tersebut lagi-lagi menodai bulan Ramadan dan mendatangkan bala dari Allah Swt," tutur Farid.

Viral Konser Amal Langgar Prokes Covid-19 di Banda Aceh


Peristiwa.co, Banda Aceh - Sebuah video yang memperlihatkan muda-mudi berjoget ria viral di media sosial, Kamis 22/04/2021. Diketahui video yang itu diambil disalah satu cafe di kawasan Peunayong kota Banda Aceh mengotori kesucian bulan suci Ramadhan.
Aksi Joget tersebut di lakukan di tengah peningkatan jumlah penderita covid-19,sebelumnya pemerintah aceh meliris jumlah penderita Covid-19 di Banda Aceh per tanggal 20 April 2021 berjumlah 16 orang, dan tanggal 22 April 2021 terkonfirmasi 28 orang positif Covid-19.
Pemerintah Aceh Melalui Jubir Covid-19 Saifullah Abdul Gani yang akrab disapa SAG melaporkan data akumulatif kasus Covid-19 di Aceh, per tanggal 22 April 2021. Kasus Covid-19 di Aceh sudah tercatat sebanyak 10.516 kasus/orang. Para penyintas yang sudah sembuh sebanyak 9.083 orang. 
Pasien dirawat sebanyak 1.015 orang, dan kasus meninggal dunia sebanyak 418 orang. 
Data akumulatif tersebut di atas sudah termasuk penambahan 87 kasus konfirmasi baru, kasus sembuh bertambah sebanyak 105 orang, dan kasus meninggal dunia bertambah sebanyak dua orang dalam masa 24 jam terakhir. 
Kasus-kasus positif baru meliputi warga Banda Aceh 28 orang, Aceh Besar 14 orang, Aceh Tamiang dan Gayo Lues, sama-sama 13 orang. Kemudian warga Pidie sembilan orang, Aceh Utara tiga orang, Aceh Tenggara dan warga Bireuen, masing-masing dua orang. Tiga lainnya merupakan warga Lhokseumawe, Aceh Barat, dan warga luar daerah Aceh. 
Sementara itu, pasien Covid-19 yang sembuh bertambah sebanyak 105 orang, yakni warga Banda Aceh 61 orang, Aceh Besar 19 orang, Lhokseumawe tujuh orang, Aceh Utara dan Bener Meriah sama-sama empat orang. 
Kemudian warga Aceh Tenggara dan Aceh Timur sama-sama tiga orang. Sedangkan empat lainnya warga Langsa, Gayo Lues, Bireuen, dan Aceh Barat.

Lebih lanjut, ia melaporkan kasus probable yang secara akumulatif sebanyak 709 orang, yang meliputi 621 orang sudah selesai isolasi, 12 orang sedang isolasi di rumah sakit, dan 76 orang meninggal dunia. Kasus probable merupakan kasus-kasus yang menunjukkan indikasi kuat sebagai Covid-19, urai SAG. 
Sedangkan kasus suspek secara akumulatif tercatat sebanyak 7.140 orang. Suspek yang telah melakukan isolasi sebanyak 7.028 orang, sedang isolasi di rumah sebanyak 64 orang, dan sebanyak 48 orang sedang menjalani isolasi di rumah sakit, tutup SAG.

Jubir Covid-19: Kasus Baru 86 orang, Ikuti Taushiyah MPU Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh - Virus corona tampak leluasa bergerak di tengah masyarakat Aceh yang sedang menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1442 H. Kasus konfirmasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terus bertambah dan meningkat setiap hari. Virus asal Kota Wuhan, Tiongkok, itu kembali menulari  86 orang dalam sehari-semalam, 24 jam terakhir. 

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani melalui press release yang dikirim secara rutin kepada awak media massa di Banda Aceh, Kamis 22 April 2021. 

“Ada prakondisi yang membuat virus corona leluasa berpindah dari satu orang kepada orang lain selama Ramadhan,” tutur Juru Bicara yang akrab disapa SAG itu. 

Salah satu prakondisi tersebut, jelasnya, makanan berbuka puasa yang dijual tanpa pembungkusannya. Calon pembeli memilih-milih dengan tangannya, bukan dengan menggunakan jepitan khusus. Sepotong kue, misalnya, mungkin sudah disentuh beberapa orang sebelum akhirnya dibeli oleh seseorang dan dibawa pulang.  

Para pembeli penganan berbuka itu umumnya tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Bila ada satu saja di antara pembeli itu merupakan pembawa virus corona (carrier) yang berbicara atau bersin dalam kerumunan itu, virus corona menyebar dengan leluasanya. 

Kemudian, tradisi berbuka puasa bersama di Meunasah dan Masjid masih berlangsung dalam masa Pandemi Covid-19 ini. Potensi penularan viris corona bisa terjadi karena duduk berdekatan saat berbuka dan saat berbuka puasa tidak mungkin orang memakai masker. 

“Kita juga mengamati masih banyak jamaah shalat magrib dan tarawih tidak menjaga jarak dan menggunakan masker,” katanya. 

Kondisi ini mestinya tidak perlu terjadi andai Taushiyah MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1442 H, dipatuhi semua elemen masyarakat, pengurus, dan pengelola rumah ibadah. 

MPU Aceh dalam Taushiyahnya meminta kepada setiap komponen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan, serta menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan halal, baik, dan bergizi. Makanan basah yang dijual tanpa pembungkusnya tentu bukan makanan yang baik, karena tidak hygienes. 

MPU Aceh juga meminta kepada pengurus dan pengelola rumah ibadah untuk menciptakan kenyamanan beribadah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. 

Terkait dengan jaga jarak, MPU Aceh meminta kepada setiap komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan keramaian seperti duduk-duduk, kumpul-kumpul bersama di jalan, buka puasa bersama, sahur bersama, dan safari subuh dan lainnya. 

“Taushiyah MPU Aceh ini merupakan upaya menghilangkan prakondisi agar virus corona tidak leluasa menularkan Covid-19 kepada masyarakat yang sedang berpuasa,” kata SAG. 

Selanjutnya, seperti biasa, SAG melaporkan data akumulatif kasus Covid-19 di Aceh, per tanggal 22 April 2021. Kasus Covid-19 di Aceh sudah tercatat sebanyak 10.516 kasus/orang. Para penyintas yang sudah sembuh sebanyak 9.083 orang. Pasien dirawat sebanyak 1.015 orang, dan kasus meninggal dunia sebanyak 418 orang. 

Data akumulatif tersebut di atas sudah termasuk penambahan 87 kasus konfirmasi baru, kasus sembuh bertambah sebanyak 105 orang, dan kasus meninggal dunia bertambah sebanyak dua orang dalam masa 24 jam terakhir. 

Kasus-kasus positif baru meliputi warga Banda Aceh 28 orang, Aceh Besar 14 orang, Aceh Tamiang dan Gayo Lues, sama-sama 13 orang. Kemudian warga Pidie sembilan orang, Aceh Utara tiga orang, Aceh Tenggara dan warga Bireuen, masing-masing dua orang. Tiga lainnya merupakan warga Lhokseumawe, Aceh Barat, dan warga luar daerah Aceh. 

Sementara itu, pasien Covid-19 yang sembuh bertambah sebanyak 105 orang, yakni warga Banda Aceh 61 orang, Aceh Besar 19 orang, Lhokseumawe tujuh orang, Aceh Utara dan Bener Meriah sama-sama empat orang. Kemudian warga Aceh Tenggara dan Aceh Timur sama-sama tiga orang. Sedangkan empat lainnya warga Langsa, Gayo Lues, Bireuen, dan Aceh Barat. 

Lebih lanjut, ia melaporkan kasus probable yang secara akumulatif sebanyak 709 orang, yang meliputi 621 orang sudah selesai isolasi, 12 orang sedang isolasi di rumah sakit, dan 76 orang meninggal dunia. Kasus probable merupakan kasus-kasus yang menunjukkan indikasi kuat sebagai Covid-19, urai SAG. 

Sedangkan kasus suspek secara akumulatif tercatat sebanyak 7.140 orang. Suspek yang telah melakukan isolasi sebanyak 7.028 orang, sedang isolasi di rumah sebanyak 64 orang, dan sebanyak 48 orang sedang menjalani isolasi di rumah sakit, tutup SAG.



Video Viral Konser Amal Langgar Prokes Covid-19 di Banda Aceh.



Pertamina Dukung Investigasi yang Dilakukan Kepolisian

Peristiwa.co, Jakarta - Sejak awal, Pertamina berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya proses investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian terkait kejadian di tangki area Kilang Balongan. 

Corporate Secretary Subholding Refining & Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional, Rabu, 21 April 2021.

 Ifki Sukarya menyampaikan, "Kami percaya profesionalitas aparat penegak hukum yang sedang bekerja untuk mengungkap penyebab peristiwa kebakaran tangki. Kami semua berharap hasil investigasi yang diperoleh akan objektif sesuai kebenaran fakta yang ditemukan."

Pertamina membuka komunikasi seluas-luasnya kepada tim investigasi terkait insiden ini dan akan terus bekerja sama untuk menuntaskan proses investigasi yang sedang berjalan. 

Pertamina sangat berkepentingan untuk mengetahui penyebab pasti insiden. "Hasil investigasi kami perlukan sebagai bahan evaluasi dan kajian untuk perbaikan sistem keamanan kilang ke depan," tutup Ifki.

Gubernur Nova Komit Kawal Pembangunan Pertanian Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh -  Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengawal berbagai program pembangunan pertanian yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Aceh, serta memastikan program tersebut berjalan sesuai target

Hal itu disampaikan Gubernur Nova dalam rapat terbatas terkait Pengawalan Program Pembangunan Pertanian Tahun 2021 bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan RI dan Forkopimda Aceh serta SKPA terkait di Meuligoe  Gubernur Aceh, Rabu 21 April 2021.

Rapat itu difasilitasi oleh Itjen Kementerian Pertanian RI guna melakukan koordinasi pengawalan program Kementerian Pertanian di Aceh.

Baca Juga : KKP Fokus Pembangunan Shrimp Estate dan Pelabuhan Perikanan di Aceh

Gubernur Nova dalam rapat itu didampingi Wakil Ketua DPRA Hendra Budian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Cut Huzaimah, Kepala Dinas Pangan Aceh, Cut Yusminar, Kepala Dinas Peternakan Aceh Rahmandi, serta perwakilan unsur Forkopimda Aceh.

Sementara dari Kementerian Pertanian hadir Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Bambang, Inspektur Jenderal III Fuadi, Auditor Utama Dahono, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Heru Tri Widarto, serta Koordinator Peremajaan Substansi Kelapa Sawit Agus Hartono.

Dalam rapat tersebut, Bambang meminta Pemerintah Aceh melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian di Aceh dengan melibatkan unsur Forkopimda, seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan serta pihak terkait lainnya.

Tujuannya, agar program pertanian di Aceh dapat terwujud dengan maksimal demi meningkatkan kemajuan sektor tersebut dan dampak positifnya bagi masyarakat petani.

Sementara itu, Gubernur Nova dalam penjelasannya mengatakan Pemerintah Aceh akan melakukan pengawalan terhadap berbagai program pembangunan pertanian di Aceh.

Kepada dinas terkait, Gubernur berharap seluruh program dan kegiatan pembangunan pertanian di Aceh agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

“Dinas terkait agar dapat mengkoordinasikan dan mengawal program pembangunan pertanian di Aceh tahun 2021,” ujar Nova.

Demikian juga kepada Forkopimda, Gubernur berharap dukungan untuk mengawal dan mensukseskan kegiatan lingkup pertanian agar berjalan sesuai target dan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian.

Bahkan, kata Gubernur, pengawalan tidak hanya terbatas pada berjalannya program, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil dari program yang dijalankan sesuai target dan memberikan dampak positif bagi petani.

“Mengawal tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi mengawal agar program benar-benar sampai tujuan,” ujar Gubernur.

Bahas Percepatan Pembangunan Di Aceh, Ini Tanggapan Para Menteri

KKP Fokus Pembangunan Shrimp Estate dan Pelabuhan Perikanan di Aceh

Peristiwa.co, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh. Dalam hal ini, dukungan KKP fokus pada 2 hal yakni pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur, dan melakukan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan.
 
"Terdapat 2 hal penting yang merupakan kontribusi dari KKP terhadap pengembangan Provinsi Aceh, yaitu Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur dan Perbaikan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa 20 April 2021.

Baca Juga : Indonesia Pastikan 28,1 Juta Hektar Kawasan Konservasi Terwujud

Sebelumnya, Menteri Trenggono telah menyampaikan rencana pembangunan shrimp estate di Aceh Timur. Hal itu mendukung langkah KKP yang menjadikan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor. Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur ini direncanakan akan dibangun di lahan seluas 5.000 sampai 10.000 hektare (Ha).
 
Shrimp estate nantinya akan mengintegrasikan kegiatan budidaya udang dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, kegiatan pembenihan, sampai pengolahan. Menteri Trenggono menegaskan shrimp estate yang dibangun akan menerapkan prinsip inklusif, terpadu, dan ramah lingkungan.
 
"Mudah-mudahan shrimp estate segera selesai di 2021 dan dapat menunjang program target 2 juta ton produksi udang nasional sampai tahun 2024," ucap Menteri Trenggono.
Selain produktivitas udang, dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono menerangkan bahwa pelabuhan perikanan di Aceh memiliki potensi yang besar dan memiliki produktivitas yang tinggi setiap tahunnya. Pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Pelabuhan Perikanan (PP) Ujung Serangga, dan PP Labuhan Haji.
 
"Total produksi pelabuhan mencapai 34 ribu ton per tahun, maka dari itu perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," jelas Menteri Trenggono.
 
Ia berharap berbagai rencana yang telah dibuat akan membantu sektor perekonomian dan dapat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Aceh.
 
Terkait dengan rencana yang disampaikan Menteri Trenggono, Menko Luhut mendukung rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan wilayah dan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan Provinsi Aceh.
 
Selain Menteri Kelautan dan Perikanan, rapat koordinasi lintas sektor ini juga dihadiri oleh 
Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Gubernur Aceh dan beberapa Pimpinan Daerah Provinsi Aceh.


Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Sergap Indonesia di Selat Malaka



Bahas Percepatan Pembangunan Di Aceh, Ini Tanggapan Para Menteri

Peristiwa.co, Jakarta - Provinsi Aceh merupakan salah satu kota yang masuk dalam fokus percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dalam rapat yang diadakan pada Selasa (20-04-2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan yang didamping oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake menyampaikan tentang kesempatan Aceh untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), “Aceh memiliki potensi pengembangan EBT yang besar, yaitu mencapai 27,7 megawatt (MW)”.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menjelaskan secara lebih rinci tentang peluang pengoptimalan EBT di Aceh, yaitu sebesar 25,31 gigawatt (GW). Jumlah ini terdiri dari 1,2 GW energi panas bumi, 16,4 GW energi surya, 6,6 GW energi hidro, 0,89 GW energi angin, dan 0,22 GW bioenergi.

Baca juga : Gubernur Aceh Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bersama Sejumlah Menteri

Salah satu lokasi yang akan difokuskan untuk EBT adalah Kawasan Industri (KI) Ladong dengan lahan seluas 67 hektar yang 2.500 hektar diantaranya akan dikembangkan. Ditargetkan nantinya Aceh dapat menjadi kawasan percontohan green industrial park. Selain itu, KI Ladong akan mampu menjadi magnet penggerak perekonomian di wilayah Aceh.

Terkait hal tersebut, Menko Luhut berpesan, “Saran saya, koordinasikan dengan Menteri ESDM dengan Menteri Perindustrian untuk membuat Aceh Green Industrial Park supaya arah kita kesana, mengingat kita punya potensi EBT yang besar.

” Sepakat dengan Menko Luhut, Gubernur Aceh juga percaya bahwa pengembangan energi terbarukan di Aceh dapat menjadi primadona karena masyarakat dan industri sudah mulai berpindah dari energi fosil ke EBT.

“Sebagai pendukung KI Ladong, kami juga berencana untuk mengembangkan sektor transportasi, diantaranya untuk Bandara Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Malahayati,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain potensi EBT di Aceh, khususnya di KI Ladong, ada tiga hal lain yang dibahas dalam rapat ini. Pertama, progres pembangunan nasional di Provinsi Aceh, khususnya pembangunan yang masuk ke dalam Major Project dan Prioritas Nasional. Di Aceh, telah diupayakan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi. Untuk transportasi darat, tindakan yang dimaksud mencakup pembangunan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang seluruhnya memerlukan penanganan lebih lanjut. “Rute Langsa-Lhokseumawe-Sigli perlu menjadi perhatian,” ingat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di dalam rakor yang sama. Hal ini sesuai instruksi presiden yang menyatakan bahwa setidaknya satu jalur Trans Sumatera harus selesai pada kuartal pertama tahun 2024.

Telah dibangun pula enam dermaga penyeberangan, yakni Ulee Lheue, Balohan, Lamteng, Sinabang, Labuhan Haji, dan Singkil; juga sembilan pelabuhan laut, yaitu Sabang, Malahayati, Krueng Geukueh, Kuala Langsa, Calang, Meulaboh, Sinabang, Tapak Tuan, dan Singkil. Pesawat pun telah tersedia untuk rute penerbangan domestik maupun internasional.

Progres pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoukseumawe juga dikulik dalam rapat ini. Update kondisi usaha atau kegiatan ekonomi di lokasi KEK dan infrastruktur penunjang di sekitarnya seluas 2.622,48 hektar perlu menjadi perhatian. Kegiatan utama di lokasi ini, meliputi pembangunan dan pengelolaan kawasan, industri energi, industri petrokimia, industri pengolahan kelapa sawit, dan logistik yang akan melibatkan 40.000 orang pada tahun 2027. “Di dekat KEK Arun juga terdapat Bandara Malikul Saleh yang direncanakan untuk diperpanjang runway-nya,” tambah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Tidak lupa, rapat juga membahas tentang investasi di Kepulauan Banyak, Kabupaten Singkil. “Saya yakin ini dapat kasih kontribusi banyak bagi perekonomian Aceh,” sebut Menko Luhut. Nantinya, Uni Emirat Arab (UEA) akan menanamkan investasi senilai kurang lebih USD 500 juta. Untuk menunjang investasi tersebut, diperlukan pembangunan infrastruktur yang mumpuni, seperti pendirian Pelabuhan Singkil dan Bandara Syekh Hamzah Fansyuri.

Mengomentari hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan memastikan proyek besar di Kabupaten Singkil sebagai destinasi utama daerah pengembangan pariwisata baru di Indonesia ini dapat terealisasi. “Karena ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan,” sebutnya secara optimis.

Secara garis besar, Menteri Kelautan dan Perikanan pun mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, termasuk pembuatan tambak udang di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang yang ditargetkan rampung tahun 2021. Titik ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi dengan menghasilkan udang sebanyak 2 juta ton.

Selain sektor perikanan budidaya, produksi pertanian dan kehutanan di Aceh berdasarkan data lapangan usaha tahun 2020 pun mencapai 30,98 persen. “Hal ini mengindikasikan bahwa pertanian di Aceh juga berkontribusi bagi perekonomian nasional,” beber Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sebagai informasi, rapat juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Jenderal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta perwakilan kementerian/lembaga (K/L) terkait.


Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Aceh di Resmikan

Peristiwa.co, Banda Aceh - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) Doni Monardo, meresmikan Rumah Sakit Lapangan, Pengembangan RS Zainoel Abidin sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19, Selasa (20/04/2021).

Doni berharap, rumah sakit tidak digunakan meski telah diresmikan. “Kalau digunakan pun jumlah pasien jangan banyak. Karenanya butuh kerja sana seluruh komponen agar ada upaya pencegahan. Itu adalah solusi terbaik,” kata Doni.

Jenderal bintang tiga itu mengatakan, presiden telah memberikan arahan agar pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR, untuk memastikan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah harus memadai. Arahan itu disampaikan presiden begitu melihat terjadinya lonjakan kasus covid-19.

“Adapun daerah yang perlu penambahan RS, kami akan memberikan dukungan,” kata dia.

Aceh termasuk salah satu daerah yang dilakukan penambahan rumah sakit lapangan. Berkat kerja sama lintas pihak, pembangunan RS tersebut selesai dalam tempo 45 hari atau lima minggu.

“Sebuah kinerja yang profesional dan sangat luar biasa. Alhamdulilah pada Maret lalu rumah sakit ini sudah bisa dimanfaatkan,” kata Doni.

Saat peresmian rumah sakit tersebut, Doni berpesan agar pemerintah Provinsi hingga ke tingkat pemerintahan gampong agar menaati PPKM Mikro yang telah diterapkan. Seluruh komponen masyarakat, kata dia, harus dilibatkan untuk menghalau penularan covid.

“Ingatkan selalu, tidak boleh kendor. Jangan lengah, covid belum berakhir. Belum ada pakar yang menjamin kapan berakhir,” kata Doni seraya juga mengingatkan masyarakat agar menaati arahan Presiden agar masyarakat tidak melakukan mudik jelang lebaran.

Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, melaporkan bahwa saat kasus covid-19 di Aceh meningkat pada September lalu, adalah momen di mana Rumah Sakit di Aceh kewalahan menghadapi lonjakan pasien, terutama di RSUD dr. Zainoel Abidin. Banyak pasien dari kabupaten dan kota dirujuk ke rumah sakit ini. “Kondisi ini yang mendorong kami mengajukan permohonan kepada BNPB guna mendukung keberadaan RSUD dr Zainoel Abidin sebagai rumah sakit rujukan Covid-19,” kata Nova.

Permohonan tersebut disetujui Pemerintah Pusat sehingga pada awal November 2020 proyek pengembangan dilakukan di kompleks lama RSUD dr. Zainoel Abidin hingga pembangunannya selesai Desember lalu.

“Kami sangat bersyukur, sebab pengembangan ini telah menambah ruang observant dan ruang isolasi, sehingga dapat terhindar dari kondisi kesulitan ruang dan tempat dalam menangani pasien,” kata Nova.

Selain RSUDZA, Rumah Sakit di Aceh yang telah ditetapkan sebagai rujukan Covid-19 adalah RSUD Cut Meutia, Lhokseumawe. Nova berharap BNPB juga mendukung pengembangan Rumah Sakit tersebut agar penanganan covid-19 di pesisir timur Aceh berjalan optimal, sehingga tidak semua pasien harus dirujuk ke RSUD dr. Zainoel Abidin.

Dengan hadirnya dua Rumah Sakit Rujukan tersebut, ditambah dengan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan, serta suksesnya progam vaksinasi yang sedang dilakukan, ancaman covid-19 di Aceh akan dapat segera diatasi.

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Boby Ali Azhari, menyebutkan kementerian PUPR telah mendukung penyediaan rumah sakit covid di berbagai daerah di Indonesia.

Sebelum di Aceh, pihaknya telah menyelesaikan pembangunan RS di Kepri, UGM Yogyakarta, Lamongan, Bangka Belitung dan Manado. Saat ini pihaknya juga tengah membangun di Malang dan Sumatera Barat.

Boby berterima kasih, atas bantuan semua pihak rumah sakit rujukan Covid-19 di Aceh dapat selesai dibangun. Pihaknya yakin dengan beroperasi rumah sakit tersebut, upaya pengendalian covid-19 di Aceh akan dapat berjalan lebih baik.

“Banyak pihak yang membantu dalam pembangunan rumah sakit ini. Dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan konsultan tentunya,” kata Boby.

Peresmian Rumah Sakit Rujukan Covid-19 itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPRA, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kalak BPBA, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Dandim 0101 BS dan sejumlah pihak lainnya.

Gubernur Aceh Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bersama Sejumlah Menteri

Peristiwa.co, Banda Aceh– Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membahas sejumlah persoalan terkait percepatan pembangunan Aceh bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah Menteri terkait lainnya. Pembahasan tersebut digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh yang digelar secara daring, Selasa, 20 April 2020.

Rapat tersebut diikuti juga sejumlah menteri terkait, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Ikut juga dalam rapat seluruh bupati/wali kota se-Aceh dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh ( SKPA) terkait.

Baca Juga : Aceh Luncurkan Calendar of Event (CoE) 2021

Menko Marves Luhut memaparkan dalam rapat tersebut, ada enam rencana pengembangan pembangunan utama di Aceh yang perlu mendapat perhatian Kementerian terkait. Keenam rencana itu, adalah pengembangan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat, konektivitas transportasi laut, konektivitas transportasi udara, pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dan rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Kepulauan Banyak, Singkil.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam paparannya mengatakan, pihaknya akan mengembangkan sarana prasarana transportasi di sejumlah wilayah di Aceh, guna mendukung sentra industri dan ekonomi yang ada. Seperti di KEK Arun Lhokseumawe, untuk mendukung kawasan tersebut Kementerian Perhubungan akan memperpanjang landasan pacu Bandara Malikussaleh untuk memperkuat transportasi udara. Selain itu juga mengembangkan infrastruktur pelabuhan Krueng Geukuh untuk memperkuat konektivitas di laut.

Budi menilai, kemudahan sarana dan prasarana konektivitas sangat penting untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Aceh. Begitupun dengan KIA Ladong dan wilayah pariwisata di Singkil, pihaknya juga akan mengembangkan sarana infrastruktur pendukung konektivitas di dua kawasan tersebut, baik pelabuhan maupun bandara.
Sementara itu, Perwakilan Menteri PUPR, memaparkan, untuk mendukung sumber daya air, pihaknya menargetkan pada tahun 2022 nanti Bendungan Keuruto di Aceh Utara dan Bendungan Rukoh di Pidie akan segera diselesaikan. Begitupun dengan jaringan jalan di Aceh, pihaknya akan terus meningkatkan pembangunannya, salah satu fokus Kementerian PUPR adalah peningkatan pembangunan jalan lintas Geumpang- Pameue dan pembangunan jalan Jantho -Keumala.

Terkait pembangunan jalan Tol di Aceh, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan, proses pembebasan lahan ruas Medan – Langsa hampir selesai. Begitupun dengan ruas Banda Aceh- Sigli yang pembangunannya sedang dikerjakan, Menteri berharap Gubernur segera menuntaskan pembebasan lahan yang masih tersisa.

Sementara untuk ruas Langsa- Lhokseumawe- Sigli, Menteri meminta kepada Guebrnur untuk segera menetapkan lokasi pembangunan jalan tol di ruas tersebut. Sehingga proses pembangunan jalan tol di Aceh dapat segera dituntaskan.

Selain itu, Menko Marves beserta menteri terkait lainnya juga membahas dan memaparkan mengenai persoalan-persoalan lainnya seperti, pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan potensi pertanian, peningkatan infrastruktur dan pengembangan potensi yang ada di laut, dan pengembangan infrastruktur lainnya di kawasan industri.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapannya agar peningkatan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Singkil dapat terus dilakukan. Hal tersebut dianggap penting untuk mendukung suksesnya rencana investasi pariwisata UEA di daerah tersebut nantinya.

“Kemudian tadi tidak terdeteksi, kita juga perlu peningkatan pembangunan pelabuhan di Calang dan pelabuhan Kuala Bubon di Aceh Barat, berupa breakwater karena kondisi lautnya belum cukup aman,” kata Nova.

Nova mengatakan, peningkatan pembangunan dua pelabuhan tersebut sangat penting. Sebab kedua pelabuhan tersebut menjadi sarana masyarakat untuk menyeberang ke Kabupaten Simeulue.

Di sektor Industri, Nova melaporkan masih banyak perusahaan perkebunan yang sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah di Aceh, namun belum memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk ditanami dan mengembangkan perkebunannya. Pihaknya akan terus mendorong agar perusahaan yang telah memiliki HGU tersebut dapat segera memanfaatkan lahannya di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova berharap kepada Menteri yang hadir agar dapat terus membantu pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh, yang pada akhirnya dapat menunjang dan membantu aktivitas perekonomian masyarakat.

Bahas Percepatan Pembangunan Di Aceh, Ini Tanggapan Para Menteri


Gubernur Nova dan Doni Monardo Pimpin Rakor Penanganan Covid-19 dan Mitigasi Bencana

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Mitigasi Bencana di Aceh, Selasa 20 April 2021.

Rakor yang berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh itu diikuti Ketua DPRA Hendra Budian, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, unsur Forkopimda Aceh lainnya, sejumlah kepala dinas, staf ahli Gubernur, Asisten Sekda, serta para pejabat BNPB yang ikut bersama Doni Monardo. Rakor juga disiarkan secara online untuk diikuti para bupati dan walikota masing-masing daerah di Aceh.

Gubernur Nova dalam kesempatan itu menyebutkan, Pemerintah Aceh saat ini masih terus fokus pada berbagai langkah penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19. Termasuk menyukseskan program vaksinasi.

Selain itu juga akan menyukseskan larangan melakukan mudik menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1442 H bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. “Mudik jelas-jelas kita larang bagi ASN,” ujar Gubernur.

Gubernur Nova juga menjelaskan perkembangan kasus Covid-19 di Aceh. Memasuki awal 2021, kata Gubernur, tingkat penyebaran virus tersebut di Aceh mulai menurun. Tapi belakangan ini juga kembali menunjukkan tanda-tanda kenaikan kasus.

Untuk itu, Gubernur mengajak semua pihak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan, serta mendukung suksesnya vaksinasi.

Sementara itu, Doni Monardo yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dalam penyampaiannya menyebutkan, larangan mudik perlu menjadi perhatian lantaran beresiko terjadinya peningkatan kasus.

Bisa saja orang melakukan perjalanan mudik dalam kondisi sehat namun kemudian terpapar Covid-19 dalam perjalanan, sehingga sangat berpeluang untuk terus menularkan virus itu ke keluarga dan orang lain di kampung halaman.

Untuk itu, dia meminta masyarakat menunda mudik tahun ini demi kebaikan bersama. “Jangan sampai mudik malah menjadi hal tragis karena kita membawa virus ke kampung dannkehilangan orang yang kita sayangi,” ujar Doni.

Selain itu, Doni juga menyayangkan di tengah tingginya angka kasus Covid-19 masih ada masyarakat di Indonesia yang bahkan tidak percaya bahwa virus itu benar-benar ada. Padahal angka penularan dan kematian telah cukup tinggi.

Untuk itu Doni mengimbau agar ceramah agama di bulan Ramadan juga diisi dengan materi Covid-19 sehingga masyarakat tercerahkan dan tidak abai menjaga protokol kesehatan.

Mitigasi Berbasis Vegetasi

Kepala BNPB, Doni Monardo, menyampaikan kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar dapat melahirkan qanun yang menyusun program mitigasi bencana berbasis vegetasi.

Mitigasi berbasis vegetasi dinilai sebagai salah satu langkah tepat di tengah tingginya ancaman bencana alam di Aceh, mulai dari tsunami, banjir, longsor hingga badai.

Doni menyebutkan beberapa jenis pohon yang dapat ditanami di Aceh sebagai langkah mitigasi berbasis vegetasi. Di antarannya cemara, bakau, ketapang, beringin, hingga pinago.

“Membangun mitigasi berbasis vegetasi adalah salah satu strategi bagi Pemerintah Aceh. Kalau tidak, jika bencana ini terulang di masa depan kita akan menyesal,” ujar Doni.

Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Mitigasi Bencana di Aceh itu berlangsung sekitar satu setengah jam. Selanjutnya Doni melanjutkan agenda peresmian meresmikan Rumah Sakit Lapangan, Pengembangan RS Zainoel Abidin sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19. Setelah itu Doni dan rombongan dijadwalkan bertolak ke Kabupaten Simeulue.

Kepala BNPB Doni Manardo Resmikan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Aceh


Dayah Darul Quran Aceh Gelar Mukhayyam Ramadhan

Peristiwa.co, Aceh Besar - Dayah Darul Quran Aceh (DQA) mengelar Mukhayyam Ramadhan 1442 H mulai 18 April-20 Mei 2020 bertepatan dengan 06-20 Ramadhan 1442 H di dayah tersebut jalan Banda Aceh-Medan, Km 19,5 Gampong Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

Kegiatan dengan tema “Rayakan Ramadhan Bersama Al-Qur’an” itu diikuti oleh 126 santri putra dan 37 santri putri dari kelas VII SMP sd kelas X SMA dan dibuka langsung oleh Direktur Darul Quran Aceh, Ustaz Hajarul Akbar Al Hafiz, MA. Khusus untuk santri putri berlangsung di Peuniti, Banda Aceh.

Ketua Panitia Pelaksana, Ustaz Budi Muyasir, SH, Selasa (20/04/2021) mengatakan kegiatan tersebut sudah berjalan sejak awal DQA didirikan dan tidak dipungut biaya alias gratis. Saat ini dikarekakan masih pandemi maka kegiatan tersebut menjadi program khusus bagi santri DQA pada bulan Ramadhan 1442 H.

Ustaz Budi Muyasir menjelaskan program tersebut untuk mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas santri, khususnya di bidang Al-Qur'an. Terlebih lagi bulan ini juga dikenal dengan istilah Syahrul Quran (bulannya Al-Qur’an) yang didalamnya juga diturunkan Al-Qur’an.

“Selain itu untuk memanfaatkan moment Ramadhan dengan baik. Dimana Dayah DQA yang backgroundnya Al-Qur’an bidang tahfiz maka kita tingkatkan pula hafalan Al-Qur’an para santri tersebut,” kata Ustaz Budi Muyasir.

Ia menambahkan terdapat sejumlah materi yang telah disiapkan untuk kegiatan tersebut, diantaranya takhassus halaqah Al-Qur’an, i’tikaf, taujih/nasehat-nasehat religi dan juga melatih santri berceramah langsung usai shalat tarawih berjamaah.

Sementara itu Direktur Darul Quran Aceh Ustaz Hajarul Akbar Al Hafiz, MA dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik dan menjaga kestabilan diri dalam beraktifitas. 

Terlebih lagi para santri DQA yang mengikuti program Mukhayyam ini harus menetapkan target yang ingin dicapai pada Ramadhan 1442 H dan tentunya haruslah lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

Ustaz Hajarul Akbar menambahkan untuk mencapai itu semua dibutuhkan kesabaran, seperti dalam sebuah pepatah arab dikatakan “bisshabri tanalu ma turiid” yang artinya dengan kesabaran kita bisa mencapai apapun dan kesabaran itulah kunci kesuksesan. 

“Semoga dengan kegiatan tersebut para santri akan terpacu untuk terus menghafal Al-Qur'an dan InsyaAllah akan mendapatkan kerberkahan dari apa yang dilakukan pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan Ahlul Quran para penghafal Al-Qur'an," Pungkas Ustaz Hajarul Akbar. 


Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Sergap Indonesia di Selat Malaka

Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Sergap Indonesia di Selat Malaka

Peristiwa.co, Belawan – Di tengah kekhidmatan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap siaga menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kesiapsiagaan tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP dalam meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia di WPPNRI 571 Selat Malaka pada Sabtu 17 April 2021.

 

Penangkapan kapal ikan asing ilegal ini seakan menjadi penegasan bahwa di bawah Menteri Trenggono, KKP menyatakan perang terhadap aksi pencurian ikan di laut Indonesia.

 

“Kami mengonfirmasi penangkapan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia yaitu PKFA 8487 di perairan Selat Malaka. Penangkapan ini dilakukan oleh KP. Hiu 08” terang Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar yang juga Plt. Direktur Jenderal PSDKP.

 

Antam menuturkan bahwa kapal ikan asing tersebut terlihat tidak menduga kehadiran aparat Indonesia dan mencoba kabur, namun berhasil dihentikan pada posisi koordinat 04° 09,056' LU - 099° 31,431' BT. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kapal tersebut mengoperasikan alat tangkap trawl dan diawaki oleh 5 awak kapal yang terdiri dari 2 warga negara Malaysia dan 3 warga negara Indonesia. Untuk proses hukum lebih lanjut, kapal beserta seluruh awak di ad hoc ke Stasiun PSDKP Belawan.“Tidak ada kompromi apalagi alat tangkap yang digunakan sangat merusak sumber daya perikanan, kami akan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Antam.

 

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa dia telah menginstruksikan jajarannya di lapangan untuk tetap waspada terhadap praktik pencurian ikan khususnya selama bulan puasa ini. Ipunk meyakini bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, pada periode bulan puasa sering kali dimanfaatkan oleh para pencuri ikan di laut Indonesia.

 

“Ini merupakan salah satu modus operandi pencurian ikan, kami sudah instruksikan jajaran agar tidak lengah,” tegas Ipunk.

 

Penangkapan kapal ikan asing ini semakin menambah panjang daftar kapal ikan yang ditangkap KKP selama tahun 2021. Sampai dengan saat ini, KKP telah menangkap 73 kapal ikan yang terdiri dari 13 kapal ikan asing dan 60 kapal ikan berbendera Indonesia. Adapun kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 6 kapal ikan berbendera Malaysia dan 7 kapal ikan berbendera Vietnam. KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 55 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing).



Menteri Trenggono Tangkap 67 Kapal dan Tenggelamkan 26 Kapal Illegal Fishing dalam 100 Hari Masa Kerjanya


Menkominfo Luncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital di Banda Aceh


Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, meluncurkan 4 (empat) modul literasi digital, yaitu, Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital.
Keempat modul ini, lanjut Menteri Johnny, akan dilakukan di 34 provinsi, 514 kabupaten kota selama 8 bulan ke depan sampai akhir tahun, dan secara berkesinambungan akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya sampai akhir masa kabinet ini.
“Dan mudah-mudahan nanti program ini diteruskan oleh kabinet yang baru. Yang pertama tentu saya berterima kasih kepada rekan-rekan media, dan secara khusus kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang hari ini ikut hadir dalam rangka Launching Modul Literasi Digital Nasional kita. Karena melibatkan 12,4 Juta masyarakat, maka akan dilakukan di dalam lebih dari 20.000 kegiatan,” jelasnya dalam Grand Lauching 4 Pilar Kurikulum dan Modul Literasi Digital di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 16 April 2021.
Menurut Menteri Johnny, dengan berkembangnya digitalisasi di Indonesia, maka kecakapan-kecakapan ini menjadi mutlak untuk diketahui, Ia menjelaskan, 20.000 kegiatan itu merupakan hasil kerjasama diantara Kominfo, bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, pemerintah daerah, sekitar 110 lembaga dan organisasi organisasi kemasyarakatan yang akan melakukan secara bersama-sama, kerja kolaboratif.
“Ini tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri dan terpisah. Ini harus dilakukan secara bersama-sama. hari ini Grand launching yang dilakukan di 5 kota. Kota Surabaya yang mewakili Provinsi Jawa Timur, Banda Aceh mewakili Provinsi Aceh, Bandar Lampung mewakili Provinsi Lampung, Tangerang untuk mewakili Provinsi Banten, dan di Yogjakarta mewakili Provinsi DI Yogyakarta,” paparnya.
Lebih lanjut, Menteri Johnny menyatakan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang handal dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat mendesak untuk diupayakan secara masif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami digital talent gap atau kesenjangan talenta digital, dimana kita membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun; atau rata-rata 600.000 talenta digital setiap tahunnya,” tuturnya.
Menyadari kebutuhan akan talenta digital Indonesia yang begitu besar, Kementerian Kominfo menggunakan pendekatan komprehensif yang mencakup 3 (tiga) tingkatan kecakapan digital.
“Di level advanced atau tingkat lanjutan, program Digital Leadership Academy (DLA) diinisiasi untuk meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan digital (digital decision maker) baik di sektor publik maupun privat,” ujar Menkominfo.
Lebih lanjut, Menteri Kominfo mengatakan program ini ditujukan untuk 300 leaders dan dilakukan secara daring, mengingat situasi pandemi Covid-19, dengan menggandeng pusat-pusat pengembangan ekosistem digital global di Tiongkok, India, Singapura, Estonia, Amerika Serikat, dan sebagainya.
“Di tingkat menengah (intermediate digital skill), program Digital Talent Scholarship (DTS) juga diadakan untuk memberikan pelatihan teknis bagi para angkatan kerja muda, lulusan baru, profesional, dan elemen masyarakat lainnya. Program ini mengajarkan berbagai kecakapan era digital seperti artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cybersecurity, digital entrepreneurship, digital communication, dan sebagainya. Tahun 2021 ini, kami memberikan 100.000 beasiswa DTS untuk masyarakat Indonesia dengan tema-tema seperti tersebut sebelumnya,” urainya.
Modul ini merupakan manifestasi kolaborasi dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, Jaringan Penggiat Literasi Digital (Japelidi) dan Kementerian Kominfo. Kegiatan ini dihadiri sekitar 3.300 peserta dari seluruh kota/kabupaten secara daring; 250 peserta secara luring di lima kota, dengan menjalankan protokol kesehatan; serta 10 ribu penonton dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia melalui saluran Youtube.

Gubernur Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020 dalam Paripurna DPRA

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, dalam Rapat Paripurna dewan, di Gedung DPRA, Jumat (16/04/2021) sore.

Nova mengatakan, LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, yang memuat capaian indikator pelaksanaan pembangunan, baik secara makro maupun mikro.

“LKPJ ini mengacu pada  pelaksanaan program dan kegiatan RKPA Tahun 2020 oleh masing-masing SKPA, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya berdasarkan data APBA Tahun Anggaran 2020,” kata Nova.

Gubernur menyebutkan, penyelenggaraan Pemerintahan Aceh tahun anggaran 2020 meliputi aspek keuangan dan pendapatan daerah. Keduanya merupakan unsur penting untuk membiayai seluruh proses dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Aceh, kata Nova, telah mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui koordinasi yang intens dengan Pemerintah Pusat, guna memperoleh perimbangan keuangan secara adil dan proporsional, sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

“Kami juga terus melakukan inovasi berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama serta sosialisasinya, guna memotivasi masyarakat agar taat membayar pajak, retribusi, serta menunaikan zakat dan infak,” ujar Nova.

Namun di sisi lain, Nova melaporkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penerimaan Aceh, khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.
Dalam paparannya, Gubernur Nova juga menyampaikan anggaran pendapatan, belanja Aceh tahun 2020, penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan pelaksanaan tugas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh enam SKPA.

Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2020 direncanakan Rp.14,005 triliun lebih, sedangkan realisasinya justru mencapai Rp.14,441 triliun lebih atau 103,11 persen yang terdiri atas Pendapatan Asli Aceh, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Aceh (PAA) bersumber dari Pajak, Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, direncanakan Rp.2,18 triliun lebih, sedangkan realisasinya justru menohok angka  Rp.2,57 triliun lebih atau 117,74 persen, tepatnya juga melebihi target.

“Pendapatan Asli Aceh yang bersumber pajak daerah yang berasal Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan Rp.711,18 miliar lebih, terealisasi Rp.755,4 miliar lebih atau 109,03,” kata Nova.

Salah satu Pendapatan Asli Aceh lainnya sebagai daerah otonomi khusus, berupa penerimaan zakat dan infak, direncanakan Rp.50,24 miliar lebih, terealisasi Rp.82,53 miliar lebih atau 164,26.

Sementara itu, pendapatan dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp4,01 triliun lebih, terealisasi Rp.3,88 triliun lebih atau 96,87 persen.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Pendapatan Lainnya direncanakan Rp.7,80 triliun lebih, terealisasi Rp.7,98 triliun lebih atau 102,23 persen

Selanjutnya adalah belanja Aceh yang direncanakan Rp.15,82 triliun lebih, namun realisasinya Rp.13,24 triliun lebih atau 83,67 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung direncanakan Rp.8,770 triliun lebih, realisasinya Rp.6,785 triliun lebih atau 77,36 persen. Untuk belanja langsung direncanakan Rp.7,057 triliun lebih, realisasinya Rp.6,458 triliun lebih atau 91,52 persen.

Sementara penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 realisasinya Rp.2,77 triliun lebih. Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp.76,18 miliar lebih, sehingga pembiayaan netto direncanakan pada angka Rp.1,82 triliun lebih, realisasinya Rp.2,77 triliun lebih atau 152,10 persen.

Terakhir adalah pelaksanaan tugas pembantuan sepuluh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh yang dilaksanakan oleh enam SKPA dengan anggaran Rp.140,59 miliar lebih. Realisasinya Rp.135,42 miliar lebih atau 96,32.
Selanjutnya, Gubernur Nova menyebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan daerah selama tahun 2020, hasil dan capaiannya secara garis besar terdiri atas enam urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan.

Urusan tersebut diimplementasikan melalui program dan kegiatan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan perumahan rakyat dan permukiman penduduk.

Selanjutnya adalah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan sosial dan urusan tenaga kerja, urusan pemberdayaan perempuan dan anak, urusan pangan, urusan pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong.

Selain itu juga urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan penanaman modal, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan statistik, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan kearsipan, urusan kelautan dan perikanan dan urusan pariwisata.

Ada juga urusan pertanian dan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian dan urusan transmigrasi.

Back To Top