Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Translate

Cari Berita Disini

Sekda Serahkan 235 SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Banda Aceh -- Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah menyerahkan 235 SK Kenaikan Pangkat kepada tenaga pendidik SLTA dan tenaga kesehatan dan lainnya, satu diantaranya adalah SK Pensiun untuk ASN di Aceh Besar. 

Penyerahan SK massal untuk PNS Sabang, Aceh Besar dan Banda Aceh itu dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Aceh yang ikut dihadiri oleh 190 tamu undangan. 

Dalam arahannya, Sekda Aceh mengajak ASN untuk mengubah cara pandang dalam melaksanakan tugas pelayanan. "Harus sabar, komunikatif dan memiliki cita rasa dalam melayani rakyat," ajak Taqwallah seraya mengingatkan agar tidak pulang dulu sebelum menerima SK dan menghimbau agar mengakhiri kebiasaan menerima amplop.

Taqwallah juga mengajak ASN untuk ikut serta peusaneut meunasah dan mesjid di gampong droe agar bersih, rapi, indah dan juga hijau. "Termasuk memastikan sekolah bersih, rapi, indah dan juga hijau, saya akan datang ke semua sekolah, jangan sambut saya di ruang kepala sekolah dengan buah apel, karena saya akan datang ke ruang kelas, toilet dan belakang sekolah," katanya, Selasa (24/9) di Aula Disdik Aceh.

Salah seorang ASN penerima SK Kanaikan Pangkat mengaku senang dengan langkah yang dilakukan pimpinan di Pemerintah Aceh. "Ini bentuk penghargaan kepada kami sebagai ASN yang paling dekat dengan rakyat" kata Cut Safariah (58), guru yang menerima SK Kenaikan Pangkat IV b, dari Banda Aceh. 

Penerima SK Kenaikan Pangkat dari RSUD Kota Sabang, juga mengaku senang dan bahagia mendapat pelayanan dari pimpinan terkait SK Kenaikan Pangkat. 

"Ini sejarah baru, dulu masih saja mengalami keterlambatan, sekarang langsung diserahkan, dan menambah semangat karena diserahkan oleh Sekda Aceh untuk TMT 1 Oktober 2019, jadi satu kebahagian," kata Irawan (52) yang menerima SK Kenaikan Pangkat Golongan IV.

Kabiro Humas dan Protokol Sekda Aceh, Muhammad Iswanto menjelaskan, selain di Banda Aceh, ada beberapa lokasi lain tempat para ASN akan menerima SK kenaikan pangkatnya. Total seluruh ASN yang mendapat SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun TMT 1 Oktober 2019 adalah 2663 SK.

Untuk penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun oleh Sekda Aceh selanjutnya akan dilakukan di Aceh Barat, Aceh Selatan, Subulussalam, Tekengon, Langsa, Lhokseumawe, Pidie, juga di Simeulue. 

"Khusus untuk ASN dilingkungan SKPA, 770 SK Kenaikan Pangkat dan 10 SK Pensiun akan diberikan di Kantor Gubernur Aceh pada 30 September 2019. Jadi, penyerahan SK dari 24 September sd 1 Oktober 2019," kata Iswanto. 

Selain penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun, Sekda Aceh juga akan mengajak ASN diberbagai daerah di Aceh untuk ambil peduli pada kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah ibadah dan sekolah. 

"Kita sudah menerapkan Bersih, Rapi, dan Indah di lingkungan Pemerintah Aceh dan ingin memperluas ke daerah, jika meunasah dan mesjid serta sekolah bersih, rapi dan indah, ini akan menjadi spirit menuju Aceh Hebat," tutup Iswanto. 

Amatan di ruang kegiatan penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun tidak ikut disajikan kue, minuman, dan buah-buahan, juga tidak ada kursi empuk untuk rombongan Sekda. Tidak terlihat juga "perlombaan" pidato, masing-masing menyampaikan laporan singkat terkait isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dan penangganan segera dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan ASN. []

Karo Humas Klarifikasi Himbauan PLT Gubernur Aceh

Banda Aceh- Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Iswanto, menyebutkan pesan edaran yang beredar di media sosial tentang kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mengatasnamakan
Plt Gubernur Aceh adalah hoaks.

"Himbauan yang mengatasnamakan Plt Gubernur terkait kebakaran hutan itu tidak benar alias hoaks," ujar Iswanto di Banda Aceh, Selasa, (24/9).

Dalam pengantarannya, kata Iswanto, pesan edaran itu dibuat berkaca pada keadaan kabut asap yang masih mengkhawatirkan kesehatan di Aceh. Ada lima himbauan dalam edaran itu.

Salah satu poin himbauan dalam pesan edaran yang mengatasnamakan Plt Gubernur itu adalah mengimbau agar seluruh karyawan, PNS, PTT, dan BUMN di wilayah Aceh agar meliburkan aktivitasnya mulai tanggal 23 September 2019. 

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh itu memastikan,  Plt Gubernur tidak pernah sama sekali mengeluarkan himbauan seperti yang tertera dalam pesan tersebut. 
 
Untuk itu, Iswanto mengajak masyarakat untuk waspada. "Jangan percaya begitu saja informasi di media sosial. Tidak semua informasi di media sosial benar," katanya.

Iswanto mengajak masyarakat selalu memverifikasi setiap informasi yang didapat. "Informasi apapun harus kita cek dulu kebenarannya, jangan langsung kita sebarkan, saring sebelum sharing dan bijaklah dalam menggunakan media," ujar dia.

Sekda Taqwallah Minta Dokter Berikan Layanan Terbaik bagi Pasien

Aceh Besar - Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, mengajak seluruh dokter yang tergabung dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia untuk bekerja iklhas serta memaksimalkan seluruh potensi demi pelayanan terbaik yang didapat pasien. 

"Kita ini sangat istimewa. Pekerjaan kita memberikan layanan yang menyangkut kesehatan orang," kata Taqwallah saar membuka Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia Kota Banda Aceh periode 2019-2022 di Lampuuk Aceh Besar, Minggu 22/09.

Sekda Taqwallah mengkiaskan dokter senada dengan orang mulia yang seharusnya bisa langsung masuk surga. Namun akibat ulah yang tidak mulia membuat pintu surga tertutup. "Kita ini seharusnya istimewa. Tapi kita harus sadari bahwa kita sebenarnya sedang mencoba keluar dari surga."

Karenanya ia meminta agar para dokter memberikan pelayanan pada mereka yang sangat membutuhkan tanpa lebih dahulu pengurusan administratif. "Jangan persoalan administratif membuat orang gila tidak dapat pelayanan. Berikan layanan yang memungkinkan lebih dahulu, baru kemudian administratif menyusul," kata Taqwallah. 

Taqwallah menambahkan ada satu hal yang harus dipraktikkan oleh dokter, yaitu cita rasa dalam memberikan layanan. Dokter haruslah memberikan layanan terbaik tanpa memandang siapa pasien yang tengah ia tangani. Upaya itu bisa dilakukan dengan satu cara: bekerja dengan ikhlas dan mengedepankan moral dengan tinggi. 

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Banda Aceh, dr. Isra Firmansyah, mengatakan dalam raker tersebut mereka akan membicarakan tentang program kerja organisasi periode 2019-2022. Salah satunya adalah nilai kerja dokter seperti kesewajatan, etika antar sesama dan pasien, mengedepankan moral tinggi dalam layanan dan ikhlas dalam bekerja. 

"Harapan kita, semua (anggota IDI) bisa berkontribusi bagi kemajuan organisasi dan layanan bagi masyarakat bisa maksimal," kata Isra Firmansyah. 

Sebagai oraganisasi besar yang diakui negara serta mitra pemerintah, IDI harus jadi organisasi terdepan. "Motto kita adalah iklas melayani," kata Isra Firmansyah.

Masyarakat Padati Arena Pembukaan MTQ Pidie

PIDIE - Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 34 tingkat provinsi Aceh di Kabupaten Pidie berlangsung meriah. Ribuan masyarakat sudah memenuhi arena, bahkan sebelum seremonial pembukaan kegiatan dibuka, Sabtu 21/09.

Seremonial pembukaan MTQ dimulai dengan penampilan tarian kolosal yang dimainkan seribuan penari. Mereka memainkan beberapa varian tari, seperti tari saman. Aksi mereka berhasil menghipnotis penonton. Tak ayal tepuk tangan dan pujian diberikan usai penampilan tarian pembukaan itu. 

Ribuan masyarakat bahkan tak meninggalkan lokasi hingga acara selesai. Di penghujung acara usai sirene pembukaan ditekan oleh Plt Gubernur, kembali dilaksanakan penampilan teaterikal yang ditutup dengan pelepasan ribuan balon ke udara. Kembali ribuan masyarakat memberikan tepuk tangan meriah. 

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah,mengatakan penyelenggaraan MTQ menjadi salah satu sarana menjaga kemurnian Al-Quran. Di samping itu, kata Nova, MTQ juga menjadi sarana dakwah yaitu dengan upaya memperkenalkan Al-Quran kepada masyarakat. 

"MTQ menjadi salah satu media yang sangat efektif dalam menyebarkan syiar Islam karena unsur seni dalam MTQ dianggap sebagai salah satu daya tarik tersendiri yang dapat mendorong minat masyarakat dalam mempelajari Al-Quran," kata Nova Iriansyah. 

Nova mengajak seluruh masyarakat untuk tidak memandang MTQ sebagai sebuah acara rutinitas atau sebatas ajang kompetisi dalam seni membaca Quran, melainkan harus dipandang sebagai sarana penyebaran dakwah Islam. "Dengan kegiatan mulia ini kita bisa memperkuat ukhuwah, dan mempererat silaturahim yang pada akhirnya akan melahirkan kesadaran umat Islam mencintai dan memuliakan Al-Quran."

Tradisi membaca Quran dengan alunan merdu bukanlah tradisi baru. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW., merupakan  seorang qari yang mampu membaca Quran dengan alunan amat merdu. Dalam sebuah kisah diceritakan, Nabi pernah membaca salah satu ayat yang terdapat dalam surat “Al-Fath”. Lantunan suara Beliau yang merdu sempat membuat para sahabat Beliau terpukau, bahkan unta yang ditunggangi Beliau pun terperanjat. 

Dalam kisah lain juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangi sahabatnya yang bersuara merdu, yaitu Abu Musa Al-Asy‘ari. Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada suatu malam Nabi Muhammad mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan Abu Musa. Sehingga Beliau berkata kepada Abu Musa: “semalam Aku mendengar Engkau membaca Al-Qur’an, bahwa Engkau telah dianugerahi suara yang bagus dari keluarga Nabi Daud Alaihissalam."

Hadits tersebut menunjukan bahwa sejak zaman Rasulullah membaca Quran dengan lisan dan suara yang merdu sangat digalakkan bahkan dianjurkan Nabi Muhammad. Karena bacaan dengan suara merdu akan menggetarkan jiwa dan menambah keimanan kepada Allah.

Nova Iriansyah mengharapkan, lewat kegiatan MTQ, dapat menambah minat masyarakat dalam membaca dan belajar Al-Quran serta mengupayakan agar Quran benar-benar tertanam dalam hati masyarakat. Apalagi dengan melihat kondisi zaman yang modern bisa memberikan dampak buruk, terutama bagi masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam. Belum lagi dengan hadirnya berbagai macam media ikut mempengaruhi pola pikir dan karakter masyarakat muslim di Aceh.

"Semangat pemerintah dalam menyelenggarakan setiap even MTQ hakikatnya dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dimana masyarakat kita sudah tergerus oleh arus westernisasi," kata Nova. 

Disadari atau tidak, kata Nova, posisi Al-Quran dalam kehidupan masyarakat pada umumnya sudah tersisihkan dan dikalahkan oleh televisi, internet dan hal-hal lainnya. Belum lagi dengan generasi muda yang kehilangan arah dalam berfikir, bersikap, dan bertindak sehingga mudah terpengaruh dengan ideologi luar. 

"Yang sangat ironi adalah pemakaian narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain di kalangan generasi muda kita sudah pada tahap sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kembali kami berharap semoga event MTQ ini dapat merangkul generasi muda yang rentan dengan pengaruh negatif tersebut, supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih religius," kata Nova. 

Nova menambahkan, pelaksanaan MTQ di Pidie mengemban misi yang sangat mulia sekaligus strategis, yaitu menguatkan pembangunan akhlak dan peradaban bangsa. Ajang MTQ juga merupakan sarana untuk mencetak generasi Qurani, yaitu generasi yang mencintai, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran.

"Jika itu dapat kita lakukan, maka hampir dapat dipastikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah, sebagaimana dimaksud dalam Program Unggulan Aceh Meuadab, akan dapat kita wujudkan," kata Nova. 

Event MTQ, lanjut Nova, diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa kesadaran akan pentingnya mempelajari Al-Quran. Sebagai Pimpinan Pemerintah Aceh, Nova meminta agar seluruh Bupati dan Wali Kota agar dapat mengalokasikan anggaran secara maksimal terhadap pembinaan pendidikan Al-Quran bagi masyarakat di daerah masing-masing.

Sementara itu, Bupati Pidie, Roni Ahmad, mengatakan kegiatan pelaksanaan MTQ di Pidie merupakan moment kedua, setelah pada tahun 1987, atau 32 tahun lalu juga digelar di Pidie. MTQ tahun 2019 yang digelar mulai tanggal 20-28 September tersebut diikuti oleh 1.170 peserta (584 peserta putra dan 586 peserta putri) serta 1.105 official. 

Roni Ahmad mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan ajang MTQ sebagai media untuk pembelajaran transformatif bagi syiar Islam di tengah arus perubahan budaya. 

"Mari jadikan MTQ sebagai moment strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan penghayatan Quran di kalangan keluarga dan masyarakat," kata Roni Ahmad. 

Dewan Hakim MTQ Ke XXXIV Di Lantik

PIDIE - Asisten I Pemerintah Aceh bidang pemerintahan dan keistimewaan Aceh M Jafar, melantik 113 Dewan Hakim Musabaqah Tillawatil Qur'an (MTQ) Aceh ke XXXIV tahun 2019, di kantor Bupati Pidie, Sabtu, 21/9.
Dewan Hakim yang beranggotakan 113 orang tersebut terbagi dalam 11 bidang/cabang perlombaan yang diketuai oleh H Azman Ismail.

Kepada Dewan Hakim, M Jafar mengatakan, bahwa Bapak dan Ibu yang dilantik hari ini merupakan orang-orang terpilih yang ditugas oleh rakyat melalui pemerintah Aceh untuk memelihara dan menjaga kesucian Al-Quran melalui pelaksanaan MTQ ke 34 yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie.

Ia menegaskan, pengukuhan tersebut, dilakukan sebagai bentuk komitmen dan penegasan ulang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Hakim MTQ yang dilakukan secara transparan, tanpa memihak, serta senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dalam menjalankan tugasnya.

"Berilah penilaian yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam even mulia ini," kata Jafar.
Sebagai muslim, ia meyakini bahwa beban tugas para Dewan Hakim tersebut memiliki tanggung jawab yang berat baik di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Jafar berharap kepada Dewan Hakim agar dapat bekerja dengan baik, jujur, profesional dan objektif.

Selain itu, Ia menambahkan, pelaksana MTQ tersebut bertujuan untuk menjaga dan merawat kesucian Al-Quran dan juga sebagai media untuk mencetak generasi Qur'ani penerus estafet umat muslim di dunia khususnya di Aceh.
Sekda Aceh Ajak ASN Tanam Tanaman Obat

Sekda Aceh Ajak ASN Tanam Tanaman Obat

Banda Aceh- Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Sekretariat Daerah Aceh untuk memanfaatkan lahan dan pekarangan rumahnya untuk menanam tanaman obat keluarga (Toga).

"Mari kita lestarikan warisan leluhur, dengan memanfaatkan tanaman obat sebagai obat alami," kata Sekda Aceh saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Jumat, (20/9).

Sekda berpesan, agar seluruh ASN mengenal jenis tanaman yang memiliki kandungan obat. Menurutnya, tanaman obat tersebut dapat menjadi pertolongan pertama di waktu sakit.

"Segala macam jenis penyakit ada tanaman obatnya dan ini harus dimanfaatkan," kata Sekda.

Untuk diketahui, saat ini telah ditanam tanaman obat di halaman belakang kantor Sekretariat Daerah Aceh seluas 20 meter persegi. Di lahan tersebut, terdapat 52 jenis tanaman yang berkhasiat mengobati segala macam penyakit.

Delegasi Jabatan Penerangan Malaysia Studi Banding Perkembangan KIG di Aceh

Banda Aceh- Sejumlah delegasi Jabatan Penerangan dari Malaysia datang ke Aceh dalam rangka studi banding terkait perkembangan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kota Sabang. Rencananya, studi banding tersebut akan berlangsung selama 2 hari, 19 -20 September 2019.

Kedatangan delegasi Jabatan Penerangan Malaysia itu didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang disambut langsung oleh Kepala Dinas  Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf.

Marwan mengatakan, terpilihnya kota Sabang sebagai tempat studi banding delegasi Jabatan Penerangan Malaysia ke Indonesia itu telah melalui seleksi ketat dari Kementrian Kominfo Republik Indonesia.

"Selama ini kinerja pemerintah Aceh dan juga Kelompok Informasi Gampong (KIG) telah memberikan  manfaat bagi masyarakat," kata Marwan saat menjamu makan malam delegasi Jabatan Penerangan Malaysia di Restorant Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (18/9) malam.

Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, kata Marwan, Sabang adalah salah satu kota terbaik dalam hal pelaksanaan KIG.

"Kelompok informasi gampong di Sabang sudah cukup aktif, sudah bisa melakukan marketing melalui website yang ada di gampongnya sendiri," Kata Marwan.

Sementara itu,  Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo, Selamat Sembirung mengatakan kehadiran delegasi Malaysia itu adalah kegiatan rutin dari Kominfo RI yang dilakukan setiap tahunnya semenjak 1984. Di mana pada masa itu, pemerintah Indonesia membangun kerja sama dengan pemerintah Malaysia di bidang komunikasi.

"Dulu kita lakukan pertukaran ini adalah untuk silaturrahmi atau sambung rasa," ujar dia.

Sembirung mengatakan, Aceh merupakan kali pertama dipilih oleh Kominfo untuk menjadi tempat studi banding KIG bagi delegasi Malaysia. Biasanya, kata dia, kota di pulau Jawa yang kerap dipilih.

"Pengelolaan informasi di Sabang sudah cukup baik, sehingga menggelitik kita ingin tahu," kata Sembirung.

Taqwallah: APBA Perubahan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Aceh

Banda Aceh - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui dan menetapkan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA P) tahun 2019. Karena itu, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, berharap dengan kesepakatan APBA P tahun 2019 tersebut dapat membawa peningkatan dan perubahan yang berarti kepada kesejahteraan rakyat Aceh.

"Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada seluruh anggota DPRA yang telah bersinergi menyelesaikan pembahasan rancangan Qanun Aceh tentang anggaran  pendapatan dan belanja Aceh perubahan (APBA P) tahun 2019," kata Taqwallah pada rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi tentang APBA Perubahan 2019 di ruang rapat paripurna DPRA, Banda Aceh, Rabu, 18/9.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap program, kegiatan, dan anggaran yang dituangkan dalam dokumen  APBA P tahun 2019 harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan masalah yang berimbas pada pelanggaran hukum pasca pelaksana.

Dalam APBA perubahan 2019 ini, belanja Aceh meningkat sebesar Rp 223 miliar lebih. Sebelumnya jumlah APBA murni Rp 17,104 triliun. Kini naik menjadi Rp 17,327 triliun. Dapat dirincikan sesuai data yang telah ditetapkan dewan, APBA Perubahan 2019 sebesar Rp 17,327 triliun tersebut berupa pendapatan Aceh Rp 15,692 triliun, dan belanja Aceh Rp 17,327 triliun. Artinya terdapat surplus atau defisit sebesar Rp 1,635 triliun. 

Kemudian, terdapat pembiayaan Aceh yang terdiri dari penerimaan mencapai Rp 2,954 triliun, pengeluaran Rp 72 miliar. Setelah dikurangi maka muncul  pembiayaan netto Rp 2,882 triliun. 

Kemudian, ada anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenan sebesar Rp 1,247 triliun. Setelah pembiayaan netto Rp 2,882 triliun, dikurangi dengan anggaran SiLPA Rp 1,247 triliun, maka menghasilkan angka Rp 1,635 triliun. Sehingga, defisit APBA Perubahan 2019 tersebut tertutupi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan, ketujuh fraksi di DPRA sudah menyetujui dengan APBA P tahun 2019 tersebut, karena itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh saat ini, sehingga harus diputuskan bersama sama.

"Semoga dengan perubahan ini dapat mempercepat upaya pembangunan Aceh saat ini, Karena Aceh sangat tinggal," kata Sulaiman.

Bocah Perempuan Tanpa Identitas Ini Mencari Keluarga

Banda Aceh – Seorang bocah perempuan tanpa identitas ditemukan terlantar di bawah Jembatan Lamnyong, Banda Aceh pada Selasa 16 September 2019 kemarin. Bocah tersebut ditemukan Khalidun Syah (53 tahun) warga Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar yang kemudian membawa dan menyerahkan anak tersebut ke Dinas Sosial Aceh Rabu (17/9/2019) sekira pukul 10.00 WIB.
Dinas Sosial Aceh saat ini sedang melacak identitas keluarga bocah tersebut berada.
Staf di Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia Dinas Sosial Aceh, Muhammad Nasir, mengatakan, bocah berbaju merah muda tersebut mengaku bernama Fitri, diperkirakan berusia sekitar tujuh tahun, dia mengaku selama ini tinggal di bawah jembatan Lamnyong hingga kemudian dibawa oleh Khalidun Syah ke Dinas Sosial Aceh.
“Hingga saat ini kita belum tahu siapa orang tua dari bocah ini, bersamanya hanya ada sebuah dus yang berisi penuh baju, buku dan sandal. Diduga itu adalah baju si bocah seperti yang diakuinya kepada kami,” kata Muhammad Nasir.
Nasir menambahkan, diantara baju yang didapatkan dalam dus tersebut, terdapat selembar pakaian bertuliskan PAUD Aslami Jurong Puejera, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
“Dari pengakuan si anak baju itu miliknya, ini sedang kami lacak ke sana,” kata Nasir.
Untuk sementara, kata Nasir anak tersebut akan dititipkan di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) panti milik Dinas Sosial Aceh yang menangani tentang anak-anak terlantar.
“Kami menghimbau siapa saja yang mengenal anak ini mohon disampaikan kepada keluarganya, atau boleh menghubungi kami ke nomor telpon  saya 085260138528,” harapnya.

Pengusaha Malaysia Berminat Kelola Tiram Aceh

Banda Aceh - Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Dyah Erti Idawati, menyambut baik rencana sejumlah pengusaha dari Malaysia yang ingin mengembangkan bisnis dan budidaya tiram masyarakat di Aceh.

"Sangat senang dari pihak Malaysia berkeinginan membantu untuk mendongkrak ekonomi masyarakat," ujar Dyah Erti saat menerima audiensi para pengusaha dari Malaysia di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (17/9).

Dyah mengatakan, selama ini ia juga kerap mengunjungi sejumlah petani tiram. Menurutnya, petani tiram juga harus menjadi komponen masyarakat yang berkecukupan dan sejahtera.

"Saya sebagai Wakil Ketua PKK juga terus membina petani tiram agar bisa mendapatkan income yang membaik," kata Dyah. Selain memperoleh income yang baik, menurut dia, para petani tiram juga harus dibina terkait manajeman keuangan agar penghasilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga.

Menurut istri Plt Gubernur Aceh itu, dalam hal pemasaran, Aceh selama ini masih terkendala dalam mengeskpor produksi dan komoditas barangnya ke luar negeri. Di mana komoditas dari Aceh harus diekspor terlebih dahulu melalui pelabuhan di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Ceo Kholysa Group Berhard Malaysia, Zaifudin Ramli mengatakan pihaknya siap mengembangkan potensi tiram sebagai sumber peningkatan ekonomi baru bagi masyarakat Aceh.

Pihaknya, kata Zaifudin, akan membangun ekosistem budidaya tiram yang baik bagi para petani tiram di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Mulai dari produksi, marketing, sampai dengan pendistribusiannya ke luar negeri.

"Barang petani tersebut bisa kita impor ke Malaysia, untuk memenuhi kebutuhan di sana," ujar Zaifudin. Apa yang mereka lakukan, kata Zaifudin, adalah untuk memperbaiki ekosistem bisnis UMKM di Aceh, khususnya bagi petani tiram.

Zaifudin mengatakan, tiram memiliki nilai jual tinggi di Malaysia. Oleh sebab itu, pihaknya berkeinginan membeli tiram Aceh serta memberdayakan petaninya. Dengan demikian, kata dia, diharapkan ekonomi petani tiram di Aceh dapat meningkat.

Turut hadir pula dalam pertemuan itu sejumlah kepala perusahaan asal Malaysia lainnya. Di antaranya Zin Ali dari Venture Builder dan Mohd Halim Ibrahim dari Ibraz Group.

Plt Gubernur Sampaikan Nota Keuangan RAPBA Perubahan Tahun 2019 di Paripurna DPRA

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (RAPBA-P) Tahun Anggaran 2019, dalam rapat paripurna dewan, di gedung DPR Aceh, Selasa 17/09.

Penyampaian Rancangan APBA-P Tahun Anggaran 2019, kata Nova, merupakan tindak lanjut dari KUA-PPAS yang telah disepakati bersama dengan pihak dewan di DPR Aceh. Ia berterimakasih pada komisi dan Banggar dewan yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS dan mengadakan pertemuan rapat konsultasi dengan SKPA terkait sehingga telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap program dan kegiatan dari KUA-PPAS yang telah diajukan sebelumnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh.

"Kami yakin dengan penyesuaian tersebut, RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 telah lebih aspiratif dan rasional, sehingga tuntutan kebutuhan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat kita wujudkan," kata Nova Iriansyah.

Plt Gubernur mengatakan, proses penyiapan dan penyusunan dokumen RAPBA-P tahun Anggaran 2019 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang ada. Di samping itu penyusunan anggaran juga telah diupayakan untuk dapat mengakomodir prinsip-prinsip dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019.

Sesuai dengan kebijakan umum Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019, kata Nova, perubahan kebijakan belanja Aceh diarahkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan delapan prioritas pembangunan Aceh yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019.

Adapun delapan Prioritas rencana Kerja Pemerintah Aceh antara lain adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas serta peningkatan ketahanan pangan dan energi.

Selanjutnya prioritas Rencana Kerja Pemerintah Aceh adalah pnguatan dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata, optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana serta penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

"Semua program prioritas pembangunan dimaksud, telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan RAPBA-P Tahun Anggaran 2019," kata Plt Gubernur. Ia menyebutkan, alokasi perubahan anggaran belanja tahun anggaran 2019 telah memperhatikan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak terhadap peningkatan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Nova berharap pembahasan RAPBA-P tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati, sehingga keseluruhan program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan bersama dalam APBA Perubahan Tahun Anggaran 2019 dapat secepatnya ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh SKPA guna memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. []

Plt Gubernur Aceh Terima Perwakilan Buruh

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan pihaknya akan menampung dan menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan serikat buruh.Terutama mengenai penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) Aceh.

Mengenai hal tersebut, Plt Gubernur mengatakan akan menyesuaikan kebijakannya secara koperatif berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) agar buruh di Aceh mendapatkan upah yang layak tanpa mengganggu proses investasi

“Organisasi pekerja merupakan komunitas penting di negeri ini,” ujar Nova Iriansyah saat menerima audiensi  perwakilan serikat buruh dari Aceh dan nasional di Rumah Dinasnya, Senin, (16/9) sore.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Obor Tabroni, Sekjen FSPMI Riden Hatam Azis, Ketua Aliansi Buruh Aceh Saiful Mar dan Ketua FSPMI Aceh Habibi Inseun.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Plt Gubernur. Di antaranya, terkait penolakan buruh terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk merevisi undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, kebijakan upah yang layak, tenaga kerja asing, serta mewujudkan peraturan gubernur (Pergub) terkait tunjangan meugang dan libur peringatan tsunami Aceh.

Terkait persoalan Pergub tentang tunjangan hari meugang dan libur pada peringatan hari tsunami Aceh, Nova mengatakan setuju dan meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh untuk segera menyusun draft pergub tersebut.

“Di Aceh tidak masalah lagi (Pergub meugang), tolong segera diformatkan,” kata Nova.

Sementara itu, perihal penolakan rencana revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003, Nova menuturkan, dengan adanya penolakan dari para pekerja di Aceh, maka pemerintah Aceh akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar dapat dipertimbangkan kembali.

Selain itu, Plt Gubernur juga menaruh perhatian penuh terkait tenaga kerja asing illegal di Aceh. Ia menerangkan, pihaknya  melalui Disnaker akan menindaklanjuti serta melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga asing ilegal.

“Kita juga sudah pernah melakukan sidak dan menemukan sejumlah pekerja asing di sebuah pabrik semen. Saya minta mereka di deportasi hari itu juga karena memang aturannya demikian,” kata Plt Gubernur.

Nova menambahkan, untuk memperkerjakan tenaga asing, ada sejumlah posisi yang diperbolehkan maupun tidak. Seperti, posisi penting yang kualifikasinya tidak dimiliki tenaga kerja lokal atau tenaga ahli.

Perusahaan, kata Nova, tidak boleh memperkerjakan pekerja kasar atau jabatan rendah untuk tenaga asing. Sebab, tenaga kerja di bidang tersebut masih bisa dilakukan oleh tenaga lokal.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Aceh yang didampingi Kadis Mobduk Iskandar Syukri, Kadis Sosial Al hudri dan Karo Humpro Muhammad Iswanto, mengajak seluruh pekerja di Aceh untuk membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pemerintah Aceh. Hubungan yang baik tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Aceh.

Dirjen Minerba Hentikan Kegiatan PT. LMR Aceh Tengah

BANDA ACEH – Direktur Jenderal Mineral dan Batu-Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Linge Mineral Resources (LMR), sejak 25 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor 705/30.07/DJB/2019, tanggal 12 Maret 2019.  Hal ini dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/9). 

Namun demikian, kata Iswanto melanjutkan, pihaknya menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa dan akan menyampaikannya kepada Bapak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Selain akan dilaporkan kepala Plt Gubernur Aceh, kata Iswanto, aspirasi para pengunjuk rasa juga akan diteruskan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, dan Bupati Aceh Tengah.

“Aspirasi masyarakat harus sampai kepada BKPM dan Bupati Aceh Tengah sebagai pihak yang terkait dengan perizinan dan lokasi IUP PT. LMR,” kata Iswanto.

Menurut Iswanto, IUP PT. LMR dikeluarkan oleh BKPM atas Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah. Pemerintah Aceh sejauh ini belum mengeluarkan izin apa pun untuk PT. LMR. Karena itu, aspirasi mahasiswa perlu disampaikan kepada pejabat yang terkait langsung dengan proses IUP tersebut, katanya.

Unjuk rasa yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh tersebut digelar oleh mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Bela Linge (Gerbil). Mereka menuntut Pemerintah Aceh untuk tidak memberikan rekomendasi dan izin kepada PT. LRM.

Pemerintah Aceh diminta tidak mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan, izin lingkungan, serta medesak pemerintah Aceh untuk mengambil sikap tegas menolak kehadiran PT. LMR di Aceh Tengah. Menurut para pengunjuk rasa itu kehadiran perusahaan tambang akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup di Aceh Tengah.

“Tambang akan membuat pasokan air kami berkurang, tambang hanya menguntungkan kaum kapitalis saja, masyarakat hanya mendapatkan imbasnya saja,” kata salah satu pengunjuk rasa tersebut.

Para pengunjuk rasa diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M. Jafar, Kepala Biro Humas dan Protokol Muhammad Iswanto, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aulia Sofyan, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, dan unsur SKPA terkait, antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Said Faisal.

Para pengunjuk rasa menolak berbicara dengan pejabat Pemerintah Aceh tersebut. Mereka meminta untuk bertemu langsung dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.  Meski sempat diwarnai aksi dorong mendorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian dan personil Satpol PP—mereka ingin masuk Gedung Setda Aceh—namun akhirnya mereka membubarkan diri sekira pukul 15.00 wib []

Ikut Gowes Bersama Ribuan Warga, Plt Gubernur Finish Urutan Pertama

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meramaikan kegiatan sepeda santai Minggu pagi (15/9), di Lapangan Blang Padang. Usai melepas peserta Gowes, Nova dan beberapa pejabat Forkopimda lainnya ikut mendayung sepeda bersama sekitar 10 ribu pesepeda lain mengitari jalanan kota Banda Aceh.

Nova yang mendayung bukan dari dari garis start urutan depan bahkan berhasil finish pertama kali. Di belakang Nova kemudian menyusul Kasdam Iskandar Muda, Achmad Daniel Chardin dan Wakapolda Aceh, Supriyanto Tarah. Hampir setengah jam kemudian baru peserta umum dan Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, masuk garis finish di Lapangan Blang Padang. 

Nova mengatakan, partisipasi ribuan masyarakat ini menandakan masyarakat Aceh mulai menganut pola hidup sehat. "Pola hidup sehat harus menjadi jati diri masyarakat Aceh," kata Nova. Ia berharap gowes yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Bank Aceh Syariah ke 46 itu bisa menjadikan Bank Aceh bertambah maju.

Plt Gubernur mengatakan, Olahraga yang rutin seperti mendayung sepeda bisa membuat masyarakat terhindar dari paparan narkoba. Karena itu, ia sangat mendukung kegiatan yang digelar bank milik masyarakat Aceh itu. 

Tak dapat dipungkiri, salah satu yang menjadi pemikat masyarakat untuk ikut kegiatan gowes adalah hadiah yang ditawarkan. Bank Aceh bahkan menyediakan hadiah bagi ratusan peserta yang kuponnya terpilih dalam undian. 

Dalam kegiatan sepeda santai Minggu tadi, Bank Aceh menyediakan hadiah utama berupa satu tiket umrah, di samping dua unit sepeda motor dan 10 unit sepeda. Tak hanya itu, ada puluhan hadiah lain dan juga tabungan dari Bank Aceh Syariah. Belakangan, atas permintaan Plt Gubernur, hadiah umrah ditambahkan satu lagi, yaitu diberikan pada keluarga/pasangan yang mendapatkan hadiah utama tersebut. 

"Usul saya hadiah umrah jangan berikan pada satu orang. Berikan juga kepada pendamping pemenangnya," kata Nova. 

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh, Haizir Sulaiman, mengatakan kegiatan gowes tersebut merupakan puncak dari kegiatan ulang tahun Bank Aceh Syariah ke 46. Kegiatan serupa sebelumnya juga dilaksanakan di beberapa daerah lainnya di seluruh Aceh. 

"Acara gowes ini rutin kita selenggarakan di samping kegiatan sosial lainnya," kata Haizir. 

Haizir mengatakan, dalam kegiatan itu Bank Aceh bekerja sama dengan PMI juga menyelenggarakan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis oleh ACT. Bagi seluruh pendonor darah, Bank Aceh Syariah juga memberikan hadiah khusus.

Nova: Kadin Tandem Pemerintah Aceh

Banda Aceh –Kamar Dagang dan Industri atau Kadin adalah tandem Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, Kadin diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Aceh, dalam upaya menekan angka kemiskinan dan inflasi yang masih tinggi di Bumi Serambi Mekah.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada awak media, usai membuka secara resmi Rapat Pimpinan Provinsi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh yang dirangkai dengan pelantikan Pengurus KADIN Aceh, masa bakti 2019-2024, di Anjong Mon Mata, Sabtu (14/9/2019) malam.

“Saya minta Kadin untuk menjadi tandemnya Pemerintah Aceh. Mah-mudahan apa yang saat ini dikerjakan oleh Pemerintah Aceh harus juga menjadi pekerjaan Kadin. Mulai malam  ini, mari kita sama-sama bekerja untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat Aceh, terutama untuk memperbaiki angka  indikator makro ekonomi kita yang masih belum bagus, yaitu kemiskinan, inflasi dan lain-lain,” ujar Nova.

Sementara itu, dalam sambutannya Nova mengajak Kadin untuk segera melakukan pembenahan dan mulai bekerja bersama Pemerintah Aceh. “Usai pelantikan malam ini, saya berharap tidak ada jeda. Mulai besok seluruh jajaran Kadin Aceh sudah mulai bekerja.”

Nova juga mengingatkan, sesuai dengan amanat Undang-undang, Kadin adalah organisasi payung bagi dunia usaha Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1987. 

“Undang-Undang Kadin mengamanatkan agar organisasi ini menjalankan fungsi dan perannya sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam membantu pembangunan dan meningkatkan pemerataan perekonomian bangsa demi mewujudkan dunia usaha yang sehat dan tertib.

Oleh karena itu, Kadin dituntut kritis terhadap isu-isu ekonomi yang berkembang agar langkah perbaikan dapat terus dilakukan. Salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian Kadin adalah penguatan usaha lokal, khususnya sektor UKM dan UMKM.

Menurut Nova, sektor ini layak dikembangkan, sebab UKM dan UMKM sangat berperan dalam mendukung pergerakan ekonomi daerah.

Nova menegaskan, bahwa Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan peningkatan sektor swasta di Aceh. oleh karena itu, Kadin selaku wadah pengusaha Aceh, diharapkan berperan mendukung misi penguatan investasi ini. Pengurus Kadin harus memiliki visi menyeluruh untuk kepentingan orang banyak, khususnya dunia usaha.

“Oleh sebab itu,  kita butuh lembaga Kadin yang kuat, tangguh, dengan pengurus yang  kompak, agar lembaga ini dapat menjalankan  program yang  bermanfaat bagi masyarakat. Peran Kadin sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah,” sambung Plt Gubernur.

Nova optimis, kepengurusan baru Kadin Aceh mampu menghasilkan rumusan terbaik bagi peningkatan dunia usaha di Aceh. Nova juga berkomitmen untuk membantu penguatan keorganisasian Kadin Aceh melalui program kerja sama Pemerintah dan dunia usaha.

“Kerjasama Pemerintah dan dunia usaha akan memicu iklim usaha yang sehat di Aceh. ha ini tentu akan semakin menarik minat investor untuk berinvestasi. Dengan demikian, maka sumber daya lokal dapat kita optimalkan, dan kesejahteraan rakyat dapat kita tingkatkan. Selamat bekerja kepada pengurus KADIN Aceh yang baru,” pungkas Plt Gubernu Aceh.

Menanggapi himbauan Plt Gubernur, Ketua Umum Kadin Aceh Makmur Budiman, dalam sambutannya mengimbau seluruh pengurus untuk menjaga kekompakan agar Kadin menjadi organisasi yang tangguh dan mampu hadir sebagai mitra Pemerintah Aceh dan mendukung program-program yang saat ini sedang berjalan.

“Terima kasih atas dukungan Pak Plt Gubernur Aceh kepada Kadin. Kami optimis, dengan dukungan yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Aceh, Kadin akan hadir menjadi organisasi yang kuat, sehingga mampu bekerjasama dengan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Makmur.

Dalam sambutannya, Makmur juga mengingatkan para pengurus dan seluruh anggota Kadin Aceh untuk terus berbenah, sehingga mampu menjadi pribadi yang mampu bersaing dalam era revolusi industri 4.0.

“Era 4.0 menuntut perubahan menyeluruh pada sistem kerja kita. Sistem dan pola kerja lama harus segera kita tinggalkan jika tidak ingin tergerus jaman. Oleh karena itu, seluruh anggota Kadin Aceh harus kompak, dan terus meningkatkan kapasitas sehingga kita benar-benar siap menghadapi revolusi industri 4.0,” imbau Makmur.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Muhammad Lutfi, dalam sambutannya mengingatkan, bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan berat di bidang ekonomi. Salah satu peicunya adalahh perang dagang antara Amerika dan China.

“Selain revolusi industri Industri 4.0, perang dagang antara Amerika dan China menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Namun jika disikapi dengan bijak, maka tantangan ini justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk tampil sebagai negara yang diperhitungkan dalam perkembangan perekonomian dunia karena berbagai potensi yang kita miliki serta lokasi Indonesia yang sangat strategis,” ujar Lutfi.

Kadinsos Aceh Warning Pendamping PKH

BANDA ACEH- Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Aceh Drs Alhudri, MM mengingatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)  Aceh jangan coba-coba melakukan pelanggaran hukum berupa pemotongan bantuan PKH kepada penerima manfaat. 

Alhudri mengaku mendapat laporan bahwa ada oknum pendamping PKH di lapangan  yang melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut dan dia mengingatkan agar prilaku tersebut harus segera dihentikan.

"Jangan sampai petugas PKH yang seharusnya bertugas mengayomi masyarakat, justeru akan dipenjarakan akibat perbuatan yang tidak baik tersebut 
," tegas Alhudri saat membuka acara pelatihan Pemantapan SDM Program Keluarga Harapan(PKH)  Angkatan ke-II yang berlangsung Jumat, 13/9/ 2019.  Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 15/9/2019 di Permata Hati Hotel Banda Aceh.

Untuk itu Alhudri menghimbau kepada seluruh pendamping PKH baik tingkat provinsi sebagai koordinator wilayah (Korwil) maupun pendamping PKH tingkat kabupaten dan kecamatan agar melakukan koordinasi yang baik dengan mitra kerja, sehingga terciptanya hubungan kerja yang harmonis sekaligus akan membangun kebersamaan yang kuat dalam melayani masyarakat.

Alhudri menjelaskan, di Aceh tidak hanya pendamping PKH yang menjadi pilar-pilar  sosial, akan tetapi ada banyak pilar sosial yang sudah terbentuk semisal Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta beberapa pilar sosial lainnya yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk kesejahteraan masyarakat, meski setiap pilar memiliki cara yang berbeda namun harus bersinergi dalam berkerja untuk tujuan yang lebih baik.

"Jangan ada ego masing-masing, tidak ada istilah saling menjelekkan antar pilar-pilar sosial di lapangan, kalian itu sama tujuannya untuk mewujudkan cita-cita pemerintah guna mengurangi angka kemiskinan di Aceh," tegasnya.

Apalagi, katanya, pendamping PKH 
 bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka dibutuhkan keseriusan bekerja dan melakukan validasi data yang konkrit setiap penerima manfaat, jika ada penerima manfaat yang sudah mampu agar segera dikeluarkan dari penerima, supaya bisa diserahkan bantuan tersebut kepada yang lainnya yang sudah masuk dalam kategori kurang beruntung untuk pengurangan angka kemiskinan. 

Sebab, katanya, penurunan angka kemiskinan merupakan harapan Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT dengan adanya pendamping PKH, sebab program PKH berupa bantuan langsung kepada masyarakat yang jelas dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh. 

"Jika hal ini benar-benar serius dilakukan oleh pendamping PKH di lapangan, maka tujuan dari penurunan angka kemiskinan akan terwujud, " katanya. 

Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Sya'baniar SE mengatakan, Dinas Sosial Aceh kembali menggelar pelatihan Pemantapan SDM PKH Angkatan ke- II yang berjumlah 160 orang yang berlangsung di Permata Hati Hotel, mulai Jumat -Minggu 13 s/d 15 September 2019, setelah sebelumnya juga pelatihan yang sama untuk gelombang pertama telah selesai digelar dengan jumlah peserta 160 orang, sehingga total peserta dua gelombang berjumlah 320 orang pendamping dan operator PKH di seluruh Aceh.

Hadir dalam acara tersebut, Koordinator PKH Regional Sumatera dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Ivo Nila Sari, Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin, Fachrial,S.Pt, M.Si, Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Isnandar,A.Ks,M.Si serta pejabat eselon lainnya di ruang lingkup Dinas Sosial Aceh.
Walikota Banda Aceh Didesak Evaluasi Kinerja Disdikbud dan ULP

Walikota Banda Aceh Didesak Evaluasi Kinerja Disdikbud dan ULP

Banda Aceh - Polemik tender gagal sebanyak empat kali yang melanda lelang pekerjaan lanjutan pembangunan SDN 44 Banda Aceh adalah bentuk dilematika yang melanda instansi penyelenggara pendidikan di daerah yang akrab disebut Kutaraja itu.

Hal ini diungkapkan oleh koodinator Koalisi Pemuda Aceh (KPA), Muhammad Hasbar Kuba kepada media ini, Sabtu (14/09/2019).

KPA menyebutkan, jika Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banda Aceh patuh terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, maka proses pemilihan penyedia telah terlaksana dan pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dasar itu telah dapat mulai dilaksanakan.

"Kita mensinyalir dan mencium adanya aroma busuk dalam proses pengadaan barang/jasa di Disdikbud Banda Aceh. Tindakan Kadisdikbud Banda Aceh yang memaksakan adanya lelang keempat kalinya merupakan bentuk ketidakpahaman terhadap aturan bahkan cenderung menabrak aturan," kata Hasbar.

KPA meyakini ada yang tidak beres di Disdikbud Banda Aceh sehingga aturan diabaikan.

" Tidak pernah ada lelang gagal sampai 4 kali, kecuali di Disdikbud Banda Aceh. Ini tentunya sangat memalukan. Karena Perpres dan Perlem LKPP tak lagi menjadi acuan dalam pengadaan barang/jasa. Ini artinya, lembaga pendidikan di daerah tersebut secara tidak langsung sedang mengajarkan kepada publik untuk menabrak dan mengabaikan aturan,"kata Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Arraniry ini 

Sangat menyedihkan, lanjut Hasbar, jika di instansi yang menyerap anggaran mencapai 20 persen dari APBK ini dibiarkan pelanggaran hingga mafia bergentayangan. Apalagi, persoalan pendidikan merupakan persoalan urgen yang merupakan salah satu visi misi utama walikota Banda Aceh.

Menurut KPA, kejadian seperti ini tidak bisa dibiarkan karena justeru akan merusak citra pendidikan dan terhambatnya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi penunjang penunjang peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Banda Aceh.

"Kita meminta walikota segera melakukan evaluasi total Disdikbud Banda Aceh demi terwujudnya secara maksimal pembangunan di sektor pendidikan yang menjadi visi misi Banda Aceh Gemilang. Jangan sampai ada pembiaran, langkah cepat dan tepat walikota akan ditunggu publik. Masyarakat tidak ingin, i'tikad baik walikota dalam memajukan pendidikan justeru dicederai oleh oknum-oknum bawahannya yang hobi menabrak aturan untuk memuluskan keinginannya meraup pundi-pundi rupiah," sesal KPA.

Menurut KPA, preseden buruk yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa di Disdikbud Banda Aceh ini harus sesegera mungkin diselesaikan sesuai aturan. "Sangat tidak elok jika dibiarkan, karena tidak menutup kemungkinan hal seperti ini sudah berulang kali terjadi dan dikhawatirkan akan berimplikasi kepada terhambatnya visi misi pemerintahan Banda Aceh Gemilang," ucap Hasbar yang juga merupakan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banda Aceh 

Evaluasi total di instansi ini diharapkan dapat menjadi solusi perbaikan agar instansi pendidikan tidak dijadikan lumbung mafia proyek. "Aroma tidak sedap ini harus segera dibersihkan demi terwujudnya pemerintahan yang clean and clear governace,"pungkasnya.

Plt Gubernur Aceh Pimpin Delegasi Indonesia pada Konferensi IMT-GT di Thailand

Thailand - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memimpin Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri dan Gubernur (CMGF) dalam Kerjasama Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Malaysia Thailand (IMT-GT) ke-16 yang berlangsung pada 11-13 September 2019 di Krabi, Thailand.

Dalam paparannya, Nova Iriansyah menyampaikan kemajuan yang telah dilaksanakan dalam korridor kerjasama IMT-GT, serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Beberapa paparannya di antaranya adalah turunnya harga komoditas kelapa sawit dan karet yang merupakan dua komoditas utama dalam subkawasan negara anggota, pengembangan pusat produk halal bersama dan peningkatan konektivitas antar kawasan.

Nova menegaskan dalam menghadapi tantangan yang dimaksud, pemerintah daerah yang merupakan anggota dari IMT-GT harus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, universitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Saya optimis bahwa dengan upaya bersama, IMT-GT memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan investasi utama. Kita juga perlu meningkatkan kegiatan pada koridor-koridor ekonomi yang telah dibentuk, seperti  contoh koridor ekonomi Ranong-Phuket-Aceh yang mempunyai banyak potensi di segi industri pariwisata, industri dan perdagangan," ujar Nova.

Rasa optimis Plt Gubernur Nova juga turut disampaikan melihat potensi kerja sama antara negara dan provinsi sangat besar dalam meningkatkan kerja sama dalam pengembangan pertanian, pariwisata, perdagangan dan investasi, pembangunan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia.

Dalam hal pengembangan konektivitas menuju sebuah sub wilayah yang lebih terhubung, sebagai ketua delegasi, Nova mengaku cukup puas dengan kemajuan konektivitas udara di beberapa kota di Sumatera, seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Pakanbaru, Palembang, dan beberapa lainnya telah terhubung dengan beberapa kota IMT-GT.

"Saya berharap dukungan dari Malaysia dan Thailand akan meningkatkan lagi pengembangan konektivitas udara internasional di masa depan, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan ekonomi regional di bidang pariwisata, perdagangan, serta mengurangi biaya logistik dan mempertahankan pembangunan ekonomi di Sub-Wilayah IMT-GT," kata Nova.

Sebagai upaya konkrit, Plt. Gubernur mengajak para sektor swasta, terutama di sektor penerbangan untuk membuka jalur konektivitas baru antara Banda Aceh - Phuket - Penang, yang diharapkan mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi signifikan bagi Aceh di sektor pariwisata.

Usulkan Program Magang Petani dan IMT-GT Plus

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Aulia Sofyan, mengatakan salah satu pembincangan penting dalam forum ini termasuk inisiasi baru yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh, yaitu program magang petani Aceh di Songkhla, Thailand serta inisiatif pembentukan Kerjasama IMT-GT Plus yang melibatkan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India.

Menurut Aulia, Pemerintah Aceh bersama Kadin Aceh mengajukan proposal kerjasama untuk pelatihan magang petani asal Aceh ke negara bagian Songkhla, Thailand, mengingat beberapa keunggulan di bidang pertanian yang ada di Thailand.

“Prestasi Thailand dalam teknologi pertanian di Thailand harus dapat dimanfaatkan oleh Aceh dalam upaya mewujudkan petani yang unggul, modern dan terampil. Hal ini akan menjadi prioritas mengingat sumber pendapatan utama masyarakat Aceh adalah dari sektor pertanian,” kata Aulia.

Kerjasama magang petani dengan Provinsi Songkhla di Thailand diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kapasitas petani potensial Aceh serta peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas potensial seperti kopi, padi, jagung dan kakao.

Ketua Kadin Aceh, Makmur Budiman yang merupakan anggota Joint Business Council (JBC) IMT-GT menyambut baik inisiatif yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh. Dari sektor swasta, Makmur menyatakan siap untuk mendukung program peningkatan kapasitas petani tersebut.

Selanjutnya, Staf Khusus Gubernur, Iskandar, yang juga Koordinator Kerja sama Aceh - Andaman Nicobar menjelaskan Pemerintah Aceh turut mengusulkan pembentukan inisiatif IMT-GT Plus yang melibatkan Kepulauan Andaman - Nicobar ke dalam koridor ekonomi yang sudah ada.

"Kami melihat potensi kerjasama dengan India di Kepualauan Andaman dan Nicobar dapat memperluas jaringan IMT-GT serta kerjasama di bidang-bidang tertentu seperti pariwisata, peluang perdagangan dan investasi serta pertukaran budaya dan pendidikan,” kata Iskandar.

Menurut Iskandar, langkah ini merupakan tahap awal dalam mengembangkan kerangka kerja sama formal antara India dan IMT-GT. Dirinya berharap kemitraan yang erat dengan India, pengembangan konektivitas maritim khususnya jalur pelayaran Sabang-Phuket-Langkawi-Port Blair dapat ditingkatkan.

“Rencana kita ke depan akan dilakukan feasibility study (FS) dengan kerja sama dari Kementerian Luar Negeri RI tentang potensi pengembangan konektivitas udara dengan rute Kuala Lumpur – Banda Aceh – Port Blair,” kata Iskandar.

Acara yang berlansung selama tiga hari bermula pada 10 hingga 13 September 2019 bertempat di Sofitel Krabi Phokeethra Hotel tersebut turut dihadiri oleh beberapa perwakilan Pemerintah Aceh lainnya, diantaranya Sekda Kota Banda Aceh, Ir Bahagia Dipl SE, Plt Kepala Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Razuardi, Direktur Utama PT PEMA, Zubir Sahim serta Ketua KADIN Aceh, Makmur Budiman. []

Aceh Berduka Atas Meninggalnya Presiden Ketiga BJ Habibie

Aceh Berduka Atas Meninggalnya Presiden Ketiga BJ Habibie

BANDA ACEH- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Pemerintah Aceh, dan seluruh rakyat Aceh sangat berduka atas meninggalnya Presiden RI ke-3, Prof BJ Habibie, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Rabu (11/9) sekira pukul 18.05 WIB.

"Bapak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sangat berduka atas meninggalnya Presiden RI ke-3 Prof BJ Habibie. Begitu juga Pemerintah Aceh, dan seluruh rakyat Aceh," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melalui Jubir Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani (SAG) di Banda Aceh, Selasa (11/9) malam.

Menurut Pak Nova, lanjut Jubir yang akrab disapa SAG itu, Bapak BJ Habibie merupakan sosok yang punya andil besar dalam membangun bangsa Indonesia. Karena itu, lanjut dia, wajar bila pemerintah Aceh dan seluruh rakyat Indonesia merasa sangat kehilangan malam ini.

"Semoga seluruh pengorbanannya terhadap bangsa ini menjadi amal ibadah bagi Pak Habibie dan Beliau ditempatkan pada tempat terbaik di sisi Allah Swt," tutur Jubir SAG mengutip Nova Iriansyah.

Selain itu, untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada salah satu putra terbaik bangsa kita, Plt Gubernur Nova meminta seluruh instansi pemerintah maupun instansi swasta di Aceh untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang selama tiga hari, mulai tanggal 12 sampai 14 September 2019.

Lebih lanjut SAG menjelaskan, Bapak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga meminta bupati dan walikota di seluruh Aceh untuk menghimbau instansi pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota agar mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang, termasuk masyarakat yang merasa kehilangan salah satu putra terbaik bangsa kita, BJ Habibie.

Himbauan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tersebut sejalan dengan Menteri Sekretaris Negara RI, yang juga menyatakan Hari Berkabung Nasional selama tiga hari, mulai 12-14 September 2019, ujar SAG.

BJ Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto pada Rabu (11/9/2019) malam. Presiden ketiga Indonesia yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa Senin dan Kamis itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan intensif di RSPAD sejak 1 September 2019.

Meski Tim Dokter Kepresidenan telah bekerja keras mengupayakan kesembuhan BJ Habiebie, kata SAG lirih, namun Allah Swt berkendak lain. Allah 'memanggil pulang' putra terbaik bangsa Indonesia itu.

"Selamat jalan Bapak Habibie. Rakyat Aceh sangat berduka. Innalillahi wainna ilaihirajiun," tutup SAG

Aceh Raih Penghargaan Pembina Teladan

JAKARTA -- Wakil Ketua Dekranasda Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati menerima penghargaan sebagai Pembina Teladan kategori Upaya Melakukan Koordinasi dan Pembinaan Dekranasda Kabupaten/Kota dengan Dekranasda Provinsi pada Dekranas Awards 2019, yang diserahkan pada pameran Kriya Nusantara di Balai Kartini, Jakarta, 11 September 2019.

Dyah mengatakan, selama dua tahun ini pihaknya terus melakukan banyak inovasi baik dalam segi kwalitas maupun desain-desain produk baik dari Dekranasda Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mendapatkan penghargaan tahunan dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) pada Pameran Kriya Nusantara 2019.

"Kita berharap, kedepan Dekranasda Aceh akan terus melahirkan kreasi-kreasi baru serta menjaga kwalitas produk yang dihasilkan. Adapun tujuan utama Dekranasda Aceh adalah untuk kemajuan pengrajin itu sendiri," jelasnya.

Sementara, Ketua Umum Dekranas, Mufidah Jusuf Kalla mengatakan bahwa tahun ini pameran Kriya Nusa menampilkan berbagai karya kreatif bidang kerajinan dan dia bersyukur pameran itu bisa dilaksanakan lagi tahun ini.

"Industri kerajinan merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang pertumbuhannya sangat cepat berkembang dan hampir di seluruh pelosok Tanah Air, baik dari skala mikro, kecil sampai menengah," katanya.
Menurut Mufidah, industri ini peranannya cukup strategis bagi perekonomian nasional, karena secara histori, industri ini sangat lekat dengan keseharian kehidupan rakyat Indonesia.

"Oleh sebab itu produk kerajinan bisa menjadi andalan mata pencaharian terutama pemanfaatan sumber daya setempat. dan pengembangan kreatif lokal," kata Mufidah.

Pameran Kriya Nusa 2019 diikuti oleh Dekranasda seluruh Indonesia yang memfasilitasi perajin di wilayahnya masing-masing. Tak hanya itu sejumlah BUMN dan Kementerian juga memfasilitasi mitra binaanya untuk terlibat, sehingga terdapat 246 stan yang terdiri dari: 37 stan Kementerian dan BUMN, 170 stan Dekranasda, 25 stan individu, 8 stan mitra, dan 6 stan asosiasi.

Nova : Keterbukaan Informasi Publik Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung sepenuhnya upaya penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik terutama dalam bidang pembangunan. Dia juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Aceh melakukan penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut.

Nova Iriansyah menyampaikan hal tersebut melalui tayangan pesan video pada acara Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Kelembagaan PPID kabupaten dan kota se-Aceh, di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Rabu (11/9).

Menurut Nova, keterbukaan informasi publik harus dibuka selebar-lebarnya demi mewujudkan masyarakat yang partisipatif terhadap pengawasan proses pembangunan dan pelaksanaan roda pemerintahan.

"Selain dari pada itu, peran fungsi PPID di jajaran pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, harus mampu menjaga tuntutan kebutuhan pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik," tutur Nova.

"Partispasi masyarakat sangat penting, tanpa itu kita tidak dapat melaksanakan pembangunan dengan baik," ujar Plt Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se- Aceh, guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Penandatanganan itu, dilakukan oleh seluruh Sekretaris Daerah dari 23 kabupaten/kota.

Penandatanganan komitmen bersama itu, mengangkat 3 bidang kesepakatan kerjasama. Di antaranya, implementasi keterbukaan informasi publik, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, pengaduan online rakyat. Kemudian, sistem informasi dan teknologi informasi komunikasi berbagi pakai dan terintegrasi.

Tampak hadir Ketua Komisi Informasi Pusat, Ketua Komisi Informasi Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol, serta Sekretaris Daerah dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Back To Top