Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Translate

Cari Berita Disini

Persiraja Banda Aceh Butuh Tambahan Striker dan Pemain Belakang

Banda Aceh - Persiraja Banda Aceh membutuhkan tambahan striker dan pemain belakang. Dua lini itu dinilai masih lemah.

Kebutuhan pemain baru ini diungkap pelatih baru Persiraja, Hendri Susilo. Sejak menangani sekuat berjuluk Laskar Rencong, Hendri melihat adanya kelemahan yang masih kentara di dalam klub.

Dua hal yang terbilang mencolok adalah kondisi fisik pemain dan kualitas pemain. Dalam sepekan terakhir, pemain Persiraja digembleng secara ketat.

Selain itu, Hendri juga menggelar game internal untuk melihat sejauh mana performa anak-anak Persiraja. Game itu dibikin setelah latihan 10 hari.

"Saya melihat kondisi anak-anak masih di bawah standarlah. Makanya, di sisa waktu yang ada kita tingkatkan," kata Hendri dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (18/5/2019).

Untuk komposisi pemain yang ada saat ini, Hendri mengaku bersyukur. Hanya saja, masih dibutuh beberapa pemain lagi untuk mendongkrak tim.

Pemain yang masih dibutuhkan itu, yaitu striker dan pemain belakang. Kedua lini ini saat ini dinilai masih paling mengkhawatirkan.

"Di sektor yang urgen sekali, striker dan center back. Yang lain masih bisa dimaksimalkanlah," kata Hendri

Meski demikian, Hendri mengungkapkan, jika ada pemain yang lebih bagus, dirinya mengaku perlu didatangkan. Sejauh ini dirinya mengaku masih meraba-raba, mencari informasi terhadap pemain melalui antar pelatih.

"Kalau kita masih mau bersaing ya. Karena di sepakbola, kita profesional. Artinya serius mendatangkan pemain terbaik. Tapi yang jadi masalah, pemain bagus itu menjadi rebutan," jelas pelatih berlisensi A AFC asal Sumatra Barat ini.

Di sisa waktu yang ada, Persiraja tetap fokus pada intensitas latihan. Kata Hendri, di bulan puasa latihan fisik menjadi fokus utama. Ia juga melihat pentingnya uji coba untuk menguji sejauh mana progres para pemain.

"Dengan uji coba lebih cepat meningkatkan. Di situ ada strength, power, kecepatan, ada benturan. Kalau ada, uji coba dengan lawan sebanding, dan lawan yang lebih di atasnya, itu lebih bagus lagi untuk meningkatkan permainan tim," ujarnya.

Persiraja Banda Aceh tahun ini kembali bersaing di kompetisi Liga 2, Persiraja akan masuk dalam wilayah Barat bersama tim Sumatra lainnya dan beberapa tim dari pulau Jawa.(detiksport)
7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat di Aceh

7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat di Aceh

7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat di AcehFoto: Pesawat tempur Prancis mendarat darurat di Aceh ( dok Lanud SIM )





Jakarta - Tujuh pesawat tempur milik angkatan laut Prancis mendarat darurat di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Aceh. Pesawat jenis dassault rafale terpaksa mendarat karena cuaca buruk.

Pesawat mendarat darurat di Lanud SIM di Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, pada Sabtu (18/5/2019) sekitar pukul 11.45 WIB. Begitu landing, awak pesawat diperiksa personel TNI Angkatan Udara.

"Pendaratan darurat dikarenakan di sekitar kapal induk Charles De Gaule yang menjadi base pesawat dan berada di 100Nm barat Sumatera diselimuti cuaca buruk," kata Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Hendro Arief, dalam keterangan kepada wartawan.

Menurutnya, sesuai prosedur penerbangan dan alasan keselamatan, pesawat melaksanakan divert ke bandara atau pangkalan terdekat. Ketujuh pesawat memilih mendarat di Lanud SIM.

Kedatangan tujuh pesawat direspon dengan sigap jajaran Lanud SIM yang dipimpin Danlanud Hendro. Setelah mendarat, TNI memeriksa indentitas kru pesawat tempur tersebut.

Dari pemeriksaan yang dilakukan TNI AU di Lanud SIM, diketahui pesawat sedang menggelar latihan udara ke udara (exercise air to air) dengan rute kapal induk Charles De Gaule-area-kapal induk.

"Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa crew tidak membawa senjata perorangan, hanya disalah satu pesawat dengan nomor ekor 39 terdapat peluru kendali dummy jenis MICA (Missile Interception Combat Arien)," jelas Hendro.


"Kita lakukan pengamanan dan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku dengan tetap berkoordinasi dan bekerja sama pihak terkait," ungkap Danlanud.

Setelah sempat mendarat darurat, empat pesawat tempur sudah kembali ke kapal induk. Sedangkan tiga pesawat lainnya masih dalam technical check di Lanud Sultan Iskandar Muda.

Berikut identitas kru 7 pesawat:

- Bob/Captain Adeleus Thomas (Rafale 38),
- Captain Duboin Jean (Rafale 39),
- Captain Dennis Pierre (Rafale 45),
- Captain Hetier Hubert (Rafale 6),
- Squid/Captain Denis Guiluame (Rafale 21),
- Lea/Captain Droz Bartholet (Rafale 31),
- Choco/Captain Bon Camile (Rafale 42).(detik)

BPPA Gelar Festival Ratoh Jaroe Memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Aceh

JAKARTA- Guna menumbuhkan semangat solidaritas, persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pecinta seni dan generasi muda Indonesia, Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) menggelar Festival Ratoh Jaroe 2019 yang ke-12, Jumat, 17 Mei 2019. Festival ini memperebutkan piala bergilir dari Gubenur Aceh.

Kepala BPPA, Almuniza Kamal, S.STP, M.Si mengatakan kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan melestarikan tarian seni budaya nasional terutama Aceh.

"Selain itu, tujuan diadakannya festival ini juga sebagai sarana promosi seni budaya untuk masyarakat luas di Indonesia dengan harapan memupuk rasa cinta tanah air, bangga terhadap kebudayaan nusantara yang sangat beragam, ujarnya.

Menurutnya, Festival Ratoh Jaroe memiliki nilai edukasi, apresiatif, dan impresif sehingga dapat dikembangkan oleh siapapun, kapan pun, dan di mana pun dengan harapan nilai edukasi tersebut dapat menambah pengetahuan baik bagi penonton, peserta lomba dan pelaku kesenian tari itu sendiri.

"Pesan kami, siapapun yang nanti menjadi pemenang, saya ucapkan selamat. Tapi bagi yang belum menang, jangan kecewa. Namun teruslah berusaha," ujarnya.

Bertempat di Atrium Fashion Mall Kota Kasablanka, Jakarta, kegiatan tersebut diikuti oleh 23 grup tari yang berasal dari 21 SMA dan satu Universitas dari berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dan akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 17 hingga 19 Mei 2019.

Festival Ratoh Jaroe 2019 kali ini juga melibatkan 19 pelatih dan pemusik. 

Adapun dewan juri yang dipercaya menilai tarian Ratoh Jaroe adalah para pakar seni tari Aceh dari Akademisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Asnawi Abdullah, pakar seni dari Rumah Budaya Indonesia TMII, MS. Trimawarsanti, dan Praktisi tarian Aceh di Jakarta, Ratna Mutia.

Provinsi Aceh Raih Peringkat 5 Terbaik Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019

JAKARTA -- Pemerintah Aceh meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu Provinsi terbaik Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019. 

Penghargaan tersebut diserahkan oleh
Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jend. TNI (Purn), Dr. H. Wiranto S.H. didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

"Peringkat 5 terbaik Penangangan Konflik Sosial Tahun 2019. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Kebangpol Aceh yang sudah bekerja sangar baik sehingga mendapatkan penghargaan ini," ujar Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT.

Mengangkat tema "Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serantak 2019", Rakor tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jend. TNI (Purn), Dr. H. Wiranto S.H.

Adapun peserta rakornas terdiri dari Sekertaris Daerah Provinsi, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, Kabinda, Karo Ops Polda, As Ops Kodam/Kasi Ops Korem, Asintel kejati, Bupati/Walikota, Kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota dan Kabid Wasnas dan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia.

Dalam pemaparannya, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jend. TNI (Purn), Dr. H. Wiranto S.H mengajak seluruh elemen pemerintah untuk meredam konflik di daerah masing-masing. Gunanya agar tidak menimbulkan konflik nasional.

"Pusat dan daerah bersinergi untuk mencegah adanya indikasi atau kecenderungan atau resiko konflik sosial dengan menyelesaikan permasalahannya di tempat masing-masing," ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Aceh, Drs. Mahdi Effendi mengatakan, ini adalah sejarah baru bagi Provinsi Aceh. Sebab baru kali ini mendapatkan penghargaan 5 terbaik sebagai salah satu Provinsi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019. 

"Tentunya kita bersyukur atas capaian ini. Dari tahun ke tahun kita terus berupaya agar peringkat ini terus naik. Dari peringkat delapan hingga peringkat kelima," ujarnya.

Gagal Operasi, Bayi Bocor Jantung Asal Ladong, Aceh Besar Meninggal Dunia

JAKARTA -- Innalillahi Wa Inna lillahi rajiun, satu lagi, bayi bocor jantung berusia tiga bulan asal Ladong, Krueng Raya, Aceh Besar, Zhafran Kamil meninggal dunia di RSCM Cipto, Jakarta, Rabu, (15/5/2019) sekira pukul 01.10 WIB.

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal SSTP MSi, melalui Ka. Subbid Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat BPPA, T. Syafrizal mengatakan, penyebab meninggalnya Zhafran dikarenakan gagal operasi.

"Sebelumnya, Zafran sempat menjalani perawatan selama satu bulan di rumah sakit tersebut," ujarnya.

Zhafran adalah pasien rujukan dari RSUD Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

T. Syafrizal menjelaskan, biaya pemulangan jenazah beserta satu orang pendamping ditanggung oleh Pemerintah Aceh. "Satu tiket untuk pendamping lainnya dibantu oleh calon anggota DPD RI, H Sudirman atau Haji Uma," ujarnya.

Dari Bandara Soekarno Hatta, jenazah Zhafran nantinya akan dibawa pulang ke kampung halamannya ke Desa Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar siang ini, Rabu, (15/5/2019) pukul 12.00 WIB menggunakan pesawat garuda.

Diperkirakan jenazah tiba di Banda Aceh pada pukul 14.55 WIB.

Setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, jenazah Zhafran langsung dibawa menggunakan ambulance yang dibantu oleh Dinas Sosial Aceh atas koordinasi BPPA untuk dibawa ke kampung halaman.

"Kita sudah koordinasikan dengan Kepala Dinas Sosial Aceh untuk menyiapkan keperluan pengantaran jenazah bayi tersebut ke kampung halaman," ujarnya.

Sementara, calon anggota DPD RI, Sudirman mengatakan info terkait meninggalnya Zhafran didapatkannya dari, Memeng, stafnya Haji Uma.

"Sebelumnya, saya sempat datang dan memberikan bantuan pendamping kepada bayi tersebut. Namun, yang mengejutkan kemudian adalah tiba-tiba Zhafran sudah meninggal dunia," ujarnya.

Haji Uma menjelaskan, dengan adanya kabar tersebut, Haji Uma mengatakan agak kelimpungan sebab pemulangan jenazah dan dua orang pendamping membutuhkan biaya besar.

"Jadi malam itu juga (jam 2 malam) saya mendatangi kantor BPPA dan mencari solusi bersama staf BPPA. Dan Alhamdulillah, seperti gayung bersambut, pihak penghubung pemerintah Aceh siap memfasilitasi dan membantu pemulangan jenazah Zhafran," ujarnya.

Untuk itu, Haji Uma mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh dan kepada BPPA. Menurutnya, koneksi ini adalah kerja sama yang baik dan semoga ke depan melahirkan sinergi lainnya untuk Aceh lebih baik.


4 Narapidana Lapas di Bener Meriah Kabur Usai Jebol Ventilasi Toilet

4 Narapidana Lapas di Bener Meriah Kabur Usai Jebol Ventilasi Toilet


4 Narapidana Lapas di Aceh Kabur Usai Jebol Ventilasi ToiletFoto: Ilustrasi/Thinkstock

Bener Meriah 
- Empat orang narapidana Lapas Klas II B, Bener Meriah, Aceh kabur. Mereka berhasil keluar usai menjebol jeruji besi ventilasi toilet di sel yang mereka huni. 

"Benar. Empat napi tersebut kabur setelah menjebol jeruji besi ventilasi kamar mandi di bilik sel mereka huni," kata Kasat Reskrim Polres Bener Meriah Iptu Wijaya Yudi dikonfirmasi detikcom, Rabu (15/5/2019).

Wijaya menjelaskan ke empatnya melarikan diri pada Selasa (14/5) siang. Mereka yang kabur adalah HL alias Urok (45), SU alias Item (40), AH (35) dan SY (36).p

HL alias Urok berhasil ditangkap saat sedang memanjat pagar pembatas lapas. Selang beberapa jam kemudian, polisi berhasil meringkus SY di kawasan Bandara Rambele, Bener Meriah. Sedangkan dua lainnya masih buron.

"Awalnya petugas lapas berhasil menangkap HL alias Urok. Selang beberapa jam, kita berhasil menangkap SY. Sementara dua lainnya masih kita kejar. Tiga dari mereka napi kasus narkotika dan 1 kasus perampasan atau perlindungan anak," ujar Wijaya.

Menurut keterangan HL alias Urok, mereka berhasil kabur dengan cara memotong jeruji besi ventilasi kamar mandi menggunakan gergaji besi selama 7 hari. Gergaji besi dicuri oleh SY dari pekerja yang sedang memperbaiki lapas tersebut. 

Setelah keluar dari kamar, mereka kemudian memanjat pagar pembatas lapas menggunakan jaring bola volly. Namun, petuga lapas keburu melihat aksi mereka sehingga Urok langsung diamankan. 

"Satu persatu mereka memanjat. Namun, untuk HL alias Urok kepergok sama petugas lapas dan langsung kembali ditangkap sedangkan lainnya kabur," sebut Wijaya.

Dia menyebut pihaknya terus melakukan pengejaran terhadap dua napi lainnya yang kabur. Dia berharap, kedua dari mereka secepatnya menyerahkan diri sebelum ditangkap petugas. (Detik)

Dinsos Aceh Serahkan Komputer untuk Pendamping PKH

BANDA ACEH- Dinas Sosial Provinsi Aceh kembali menyerahkan  prasarana kerja Program Kerja Harapan (PKH) yang bersumber dari anggaran tahun 2019 berupa Komputer, Laptop dan printer untuk beberapa Kabupaten yang ada di Aceh, penyerahan barang  bantuan itu berlangsung di ruang Kepala Dinas Sosial Aceh Drs, Alhudri, MM, Selasa 14 Mei 2019.
 Dalam prosesi serah terima barang yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh yang turut disaksikan Seksi Jaminan Sosial Keluarga Siti Hodijah A.KS,MPSSp, Sub Bagian Keuangan dan Aset Mardiana, SE.MMdan perwakilan Dinas Sosial Kabupaten serta pendamping PKH masing-masing Kabupaten penerima bantuan tersebut.
 Berikut rincian bantuan yang diterima oleh pendamping PKH di lima Kabupaten yang ada di Aceh: Kabupaten Aceh Timur memperoleh sebanyak 64 unit Laptop, Kabupaten Nagan Raya mendapatkan sebanyak 7 unit Printer dan juga 7 Unit Komputer, Kabupaten Simeulu juga memperoleh sebanyak 7 Printer dan 7 Komputer, jumlah yang sama juga diterima oleh Kabupaten Aceh Jaya yakni 7 Printer dan 7 Komputer, terakhir Kabupaten Aceh Barat memperoleh 7 Printer dan juga 7 Komputer.
 Kepala Dinas Sosial usai penyerahan bantuan tersebut mengatakan, dengan adanya bantuan prasarana tersebut diharapkan dapat memperlancar dan mendukung kinerja para pendamping PKH dalam melayani masyarakat, sehingga apa yang selama ini menjadi kendala dalam proses kerja akan teratasi.
 “Bantuan berupa computer, Laptop dan printer ini bersumber dari APBA 2019, kita berharap akan melancarkan kinerja para pendamping PKH,” ujar Alhudri.
 Disamping itu, Alhudri berharap kepada pendamping PKH agar lebih meningkatkan kapasitas SDM PKH sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat.

"Jadilah sebagai agent of change yang mendampingi masyarakat menjadi keluarga yang sejahtera sesuai dengan harapan semua masyarakat," sambung dia.
 Mantan Plt Bupati Aceh tengah ini menekan kan kepada pendamping PKH harus memiliki pengetahuan yang memadai terhadap kebijakan Kementerian Sosial dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program.
Pendamping PKH  juga harus memiliki kepribadian positif di dalam masyarakat. Sebab mereka (pendamping) adalah contoh bagi masyarakat.serta memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.  "Pendamping harus mampu memberi pencerahan supaya keluarga betul memahani apa yang harus dilakukan," ujar dia.

Plt Gubernur Minta Wali Kota Subulussalam Gagas Pembangunan Industri Hilir

Subulussalam - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta wali kota Subulussalam untuk menggagas berdirinya industri hilir guna menampung hasil perkebunan rakyat untuk diolah menjadi bahan jadi. Hal tersebut didasari atas kekayaan alam khususnya perkebunan di daerah otonom yang mekar 12 tahun lalu itu.

"Jika langkah itu dapat dikembangkan, saya yakin Subulussalam bisa menjadi kawasan agro industri yang maju," kata Nova Iriansyah saat melantik Affan Alfian Bintang, dan Salmaza sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam masa jabatan 2019-2024 di Gedung DPR Kota setempat, Selasa 14/05.

Nova menyebutkan selain sektor perkebunan, perdagangan dan jasa juga menjadi pilar pembangunan ekonomi Subulussalam. Karenanya sektor perdagangan dan jasa juga sangat potensial dikembangkan, mengingat Subulussalam terletak di perbatasan (Sumatera Utara) dan menjadi jalur lintas menuju wilayah pesisir Barat Aceh.

Sebagai wilayah lintasan dan kawasan bisnis, kata Nova, wali kota yang baru perlu memperhatikan pengembangan investasi. Salah satu acuan pembangunan investasi dalah menyederhanakan sistem pelayanan terpadu satu pintu sehingga memudahkan investor untuk mengembangkan usahanya.

Nova yakin, mereka yang dilantik bisa menjawab tantangan memajukan Kota Subulussalam. Keduanya dianggap sudah berpengalaman dikarenakan sudah pernah duduk sebagai wakil wali kota di daerah yang mekar dari Aceh Singkil itu. Affan Alfian pernah menjabat sebagai wakil wali kota pada masa jabatan 2009-2014. Sementara Salmaza adalah wakil Wali kota masa jabatan 2014-2019.

Nova Iriansyah meminta agar keduanya terus kompak selama memimpin Kota Subulussalam hingga 5 tahun mendatang. "Kekompakan sangat penting karena sangat berpengaruh dalam mencapai target-target pembangunan yang dicanangkan," kata dia.

Selain itu, Plt gubernur meminta agar Alfian dan Salmiza terus memperkokoh jalinan kerja yang solid dan sinergis dalam mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dalam bidang pendidikan, kata Nova, Subulussalam, terus menunjukkan perbaikan. Baru-baru ini, hasil Ujian Nasional menempatkan Subulussalam sebagai daerah dengan tingkat kelulusan terbaik ke 5 se-Aceh. Hal itu menunjukkan bahwa berada jauh dari ibu kota provinsi tidaklah membuat semangat belajar para pelajar surut.

"Saya berharap Saudara bisa meningkatkan prestasi ini agar Subulussalam tidak hanya dikenal sebagai kota dagang dan perkebunan, tapi juga dikenal sebagai kota pendidikan," kata Nova.

Sementara itu, Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian, menyebutkan pelantikan oleh Plt gubernur merupakan permulaan awal mewujudkan cita-cita rakyat Subulussalam. Dirinya bersama Salmaza, kata dia, bukanlah sebatas pemimpin bagi sekitar 46 persen masysrakat Subulussalam yang memilih mereka pada pilkada lalu.

"Kami pemimpin bagi seluruh masyarakat Kota Subulussalam. Kami akan bekerja dan mohon doa serta bimbingan agar kami bisa mengabdi menjalankan amanah ini," kata Affan Alfian.

Mereka, kata Affan telah mempersiapkan berbagai program prioritas untuk pembangunan Subulussalam. Beberapa sektor penting yang akan diprioritaskan dalam 5 tahun kepemimpinan mereka adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan keamanan serta ketertiban. Selain itu, lanjut Affan Alfian, mereka siap bekerja sama untuk menyukseskan 15 program prioritas pemerintahan Aceh.

Tarawih di Subulussalam, Plt Gubernur Ingatkan Pentingnya Silaturahmi

Subulussalam - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengingatkan pentingnya mempererat silaturahmi di bulan suci ramadhan. Pesan itu ia sampaikan di hadapan jamaah salat Isya dan tarawih di Masjid Agung Kota Subulussalam, Senin 13/05. 

"Silaturahmim merupakan warisan Nabi Muhammad. Wajib kita umat-Nya mengikuti jejak beliau dalam bersilaturahmi dan bermasyarakat," ujar Nova Iriansyah. 

Nova Iriansyah menyebutkan masyarakat Aceh khususnya Subulussalam baru saja menyukseskan penyelenggaraan Pemilu presiden dan legislatif. Hiruk-pikuk politik itu telah menimbulkan banyak perbedaan. Namun demikian perbedaan pilihan tersebut merupakan suatu hal yang diizinkan secara undang-undang.  

"Pesta demokrasi sudah selesai. Sesudah event itu berlalu, mari bersatu kembali dan yang terpilih wajib kita dukung bersama," kata Nova. Ia mengutip pepatah: kita boleh berbeda, ibarat mencincang air (yang) sesaat kemudian harus bersatu kembali. Hanya merapatkan barisan dan bergerak bersama, kata Nova, negeri ini bisa dibangun. 

Selain itu, Plt Gubernur ikut memuji pendidikan di Kota Subulussalam. Di mana, Subulussalam berhasil mendapatkan peringkat ke 5 dalam penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat provinsi. "Saya salut dan kagum." Meski letak geografis jauh dari provinsi, kata Nova, tidak mengganggu pelajar untuk meraih prestasi. Ia meminta agar prestasi itu terus ditingkatkan. 

"Jangan menyerah dan berpuas diri," kata Nova. Ia yakin, jika prestasi itu bertahan bahkan meningkat, masa depan Subulussalam sangat cerah. "Kemajuan ke depan sangat ditentukan lewat investasi di bidang pendidikan."

"Selamat kepada masyarakat, banyak bibit muda yang hadir dari Subulussalam. Ini kebanggaan kita. Terus berprestasi," kata Nova lagi. 

Plt Sekda Aceh: Stok Sembako Aceh Aman

Banda Aceh – Stok kebutuhan bahan pokok Aceh aman selama Ramadhan dan jelang Idul Fitri1440 H. Bahkan, stok beras Aceh aman hingga 7 bulan ke depan.
Hal tersebut teruangkap saat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Helvizar Ibrahim bersama Tim Satgas Pangan, melakukan peninjauan ke sejumlah pasar yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
“Hari ini, kami Tim Satgas Pangan terjun langsung ke pasar untuk melakukan peninjauan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga. Alhamdulillah, harga kebutuhan pokok stabil. Satu komoditas yang harganya masih di atas normal itu bawang putih, namun tren harganya terus turun,” ujar Helvizar.
Sebagaimana diketahui, jelang Bulan Ramadhan, harga bawang putih sempat menyentuh angka Rp100 ribu per kilogram. Namun setelah Tim Satgas Pangan Pemerintah Aceh melakukan langkah-langkah antisipasi, harga bawang putih di pasaran terus turun. Saat ini bawang putih berada di kisaran harga Rp50 ribu per kilogram.
Plt Sekda mengungkapkan, selama ini Tim Satgas Pangan Rutin turun ke pasar-pasar setiap hari untuk memantau stabiitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
“Pemerintah tidak lepas tangan terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga bahan pokok, Tim Satga Pangan hadir untuk melakukan langkah-langkah antisipasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan stok tetap tersedia di pasaran,” kata Plt Sekda.
Hari ini, Tim Satgas Pangan meninjau beberapa pasar, di antaranya Pasar Peunayong, Pasar Induk Lambaro dan Suzuya Mall.
“Kepada masyarakat kami himbau untuk tidak panik dengan membeli stok barang secara besar-besaran, karena stok kebutuhan bahan pokok tersedia dengan jumlah yang memadai. Tim Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan setiap hari. Hal ini bertujuan agar harga pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri tetap normal,” imbau Hevizar.
Helvizar mengungkapkan, Tim Satgas Pangan Pemerintah Aceh hadir untuk memastikan para pedagang mendapatkan keuntungan dan masyarakat tidak diberatkan. Selama ini, sambung Helvizar, Pemerintah rutin menggelar operasi pasar.
“Pemerintah rutin menggelar operasi pasar. Ada yang sifatnya parsial, namun ada juga yang non stop, yaitu Pasar Tani yang rutin diselenggarakan di kawasan Lampineung, yang menyediakan kebutuhan harian masyarakat. Insya Allah selama Ramadhan kebutuhan bahan pokok akan tersedia dengan harga yang terkendali, sehingga masyarakat dapat lebih tenang selama menjalankan ibadah di bulan Ramadhan dan menghadapi Idul Fitri nanti,” pungkas Helvizar.
Usai dari Pasar Induk lambaro, Plt Sekda dan Tim Satgas Pangan juga meninjau Gudang Perum Bulog. Kepala Bulog Divisi Regional Aceh Sabaruddin Amrullah menggungkapkan, saat ini stok beras di Gudang Bulog Aceh mencapai 25 ribu ton.
“Dengan asumsi kebutuhan masyarakat yang mencapai 3 ribu ton per bulan, maka ketahanan stok bulog aman hingga 7 bulan ke depan,” kata Sabaruddin.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Reserse Kriminal dan Khusus Polda Aceh Kombes Pol T Saladin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Satgas Pangan Aceh mengultmatum para pengusaha dan spekulan untuk tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan melakukan penimbunan kebutuhan pokok.
“Para pengusaha dan spekulan di Aceh kami imbau untuk tidak bermain di saat Bulan Ramadhan ini. Apabila kami temukan pengusaha yang berbuat curang, apabila kami temukan spekulan yang melakukan penimbunan barang, maka akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar mantan Kapolresta Banda Aceh itu tegas. 

Plt Sekda Aceh Pimpin Blusukan ke Pasar Induk

BANDA ACEH—Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Helvizar Ibrahim pimpin blusukan (peninjauan) ke Pasar Induk Lambaro, Peunayong, Ulee Kareng, Pasar Aceh, Gudang Bulog, dan Toko Istana Telor, untuk memastikan ketersediaan stock dan kestabilan harga bahan pangan pokok selama bulan suci Ramadhan dan hingga Idul Fitri 1440 H, Senin (13/5).  

Helvizar membawa sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi vertikal dalam blusukan ke sentra-sentra pasar rakyat kali ini, meliputi  Satgas Pangan, Polda Aceh, Bank Indonesia, Forum Bulog Divre Aceh, PT Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Dinas Peternakan, Dinas Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Balai Besar POM Aceh, Biro Perekonomian, dan Biro Humas dan Protokol Setda Aceh. 

Unsur SKPA dan istansi vertikal itu dibagi dalam dua tim. Tim pertama memantau stock bahan pangan pokok dan kestabilan harga ke Pasar Induk Lambaro, Pasar Ulee Kareng, dan Gudang Bulog di Desa Siron, Aceh Besar. Sedangkan Helvizar sendiri memimpin Tim blusukan ke Pasar Aceh, Pasar Peunayong, dan Toko Istana Telor di Penayong, Kota Banda Aceh. 

Kedua tim meninjau ketersediaan stock dan stabilitas harga ikan tongkol, beras, daging ayam ras, udang basah, cumi-cumi dan cabai rawit, telor ayam dll. Sebab, komoditas kebutuhan pokok masyarakat itu termasuk penyumbang inflasi utama di Aceh, terutama pada momen-momen istimewa masyarakat Aceh, seperti bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, dan sepanjang bulan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Saw.  

Ketersediaan stock bahan pangan pokok berkorelasi dengan laju inflasi.  Ada banyak faktor yang dapat memicu lajunya inflasi tersebut, seperti cuaca buruk yang menghambat distribusi pasokan barang kebutuhan pokok atau makanan,  atau curah hujan tinggi  yang mengusik komoditi pertanian. Inflasi Aceh pada Januari 2019 tercatat 2,37%, memang masih lebih rendah daripada inflasi nasional, yang berkisar 2,82%, namun harus terus dikawal. 

Pengawalan tersebut melalui koordinasi yang baik dari berbagai pihak, baik Pemda, Pemerintah Pusat, BI, Bulog, Pertamina, Kepolisian dan pihak terkait lainnya. Karena itu inspeksi pasar kali ini melibatkan perwakilan multisektor lembaga Pemerintah, penegak hukum, dan Perbankan, termasuk PT Pertamina, Bank Indonesia, dan Bulog Aceh.  

Inspeksi ke tiga lokasi pasar rakyat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar kali ini, selain untuk memastikan ketersedian stock bahan pangan pokok, juga sebagai upaya pengendalian harga bahan pokok selama bulan puasa hingga Idul Fitri nanti. Apabila diperkirakan persedian barang kebutuhan pokok minim dan berpotensi memicu kenaikan harga, Pemerintah Aceh dan istansi terkait bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat mengantisipasinya, seperti menggelar operasi pasar (OP) gabungan. 

Peninjauan ke sentra-sentra pasar seperti ini akan dilakukan secara berkala, dan seyogyanyalah dilakukan secara masif di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan juga menggelar pasar tani selama bulan ramadhan setiap minggunya. Pasar tani merupakan pasar yang menjual bahan pokok kebutuhan masyarakat dengan harga lebih murah dari harga pasar, karena disubsidi Pemerintah Aceh. 

Sekadar contoh harga telor ayam. Harga telor ayam yang dijual di Pasar Tani Rp 35.000/papan, sedangkan harga di pasar berkisar Rp 37.000-Rp 40.000 ribu/papan, pada awal Ramadhan lalu. Pasar murah yang difasilitasi Pemerintah Aceh terbukti sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berpengsilan menengah dan bawah. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat berbelanja di Pasar Tani tersebut. 

Pemantauan pasar seyogyanya rutin dilakukan oleh dinas dan instansi yang membidangi kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemantauan kesediaan stock bahan pangan pokok harus dilakukan sedini mungkin, termasuk sebelum Ramadhan 2020 dan seterusnya. Pemantauan dini sangat penting agar dapat memprediksi gejolak harga akibat kelangkaan stock, sehingga dapat diantisipasi secepat mungkin. Tujuannya, harga bahan pokok menjelang Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, atau pada momentum perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Saw, relatif stabil. Meski terjadi kenaikan harga masih dalam batas-batas yang wajar dan jangkauan masyarakat. 

Memantau ketersediaan stock bahan pangan pokok masyarakat merupakan langkah antisipatif dan upaya mengendalikan gejolak harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, bila terjadi kenaikan harga dapat diantisipasi atau dikendalikan dengan menggelar operasi pasar. 
Kursi PA Berkurang, PDIP Salahkan PKS Dan Gerindra

Kursi PA Berkurang, PDIP Salahkan PKS Dan Gerindra

Sekjen PDIP: Di Aceh Money Politics Masif, Suara 1 Keluarga Rp 1 JutaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Grandyos Zafna/detikcom

Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal masifnya praktik money politics di Aceh. Ia menyebut satu keluarga di daerah perkebunan karet di Aceh menerima Rp 1 juta dari lawan politik Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019.


"Ya kalau kita lihat sebenarnya Aceh itu sangat terbuka terhadap kepemimpinan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin. Hanya kami melihat ada money politics juga yang masif. Keluarga di daerah perkebunan karet perkebunan sawit itu banyak yang menerima Rp 1 juta," ujar Hasto di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2015).

Berdasarkan hitung cepat, Jokowi-Ma'ruf Amin kalah telak dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Aceh. Ini, menurut Hasto, karena Jokowi-Ma'ruf Amin banyak mendapat fitnah.



"Terlalu besarnya fitnah yang ditujukan terhadap Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan kampanye yg mereka lakukan," ucapnya.

Hasto lalu menyebut ada upaya dari Gerindra dan PKS menggerus partai lokal di Aceh. Koalisi Jokowi-Ma'ruf disebutnya mencoba merangkul partai-partai lokal ini tapi mendapat perlawanan.

"Yang membuat ironi itu adalah Partai Aceh justru berkurang kursinya, lebih dari 15 kursi dari laporan yang kami terima Partai Aceh berkurang. Ini sebuah ironi padahal sejak awal ingin berkomitmen membangun bersama-sama masa depan Aceh bersama dengan partai lokal, tapi kemudian upaya Gerindra dan PKS justru malah menggerus partai lokal, itu sangat ironi," kata Hasto.



Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menegaskan siap membantu partai lokal Aceh. Hasto kembali berbicara soal langkah lawan menggembosi partai lokal di provinsi tersebut.

"Kami akan menata diri dan langkah konsolidasi kerja sama dengan Partai Aceh, bahkan kekurangan kursi mereka karena berbagai fitnah yang ditujukan kepada Jokowi-Ma'ruf bisa diatasi dengan kerja sama baik, kami sejak awal nggak ingin gerus partai lokal tapi ingin dorong kerja sama dengan lokal," tegasnya.(detik)

Sejak 2018, Dinsos Aceh Tangani 36 Kasus Bayi Terlantar di Aceh

Banda Aceh – Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, Drs Alhudri MM, menyebutkan, sejak Januari 2018 sampai dengan Mei 2019, pihaknya melalui Bidang Rehabilitasi Sosial sudah menangani 36 kasus bayi terlantar di Aceh.

”Pada tahun 2018 ada sebanyak 26 kasus bayi terlantar yang kita tangani, sementara di 2019 hingga Mei kita menangani 10 kasus bayi terlantar,” kata Alhudri saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Adopsi Tahun 2019 dan Rapat Koordinasi Basis Data Terpadu (BDT) Program Rehabilitasi Sosial Anak di salah satu hotel di Banda Aceh, Minggu (12/5/2019) sore.

Dari sederet kasus bayi terlantar yang ditangani Dinas Sosial Aceh, jumlah orang tua angkat yang sudah mengikuti sidang tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) pada tahun 2017 berjumlah 4 orang, dan pada tahun 2018 berjumlah 23 orang yang tersebar dari kabupaten/kota berupa Banda Aceh, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Langsa, Aceh Selatan dan Aceh Timur.
Sidang Tim PIPA ini merupakan prosedur yang harus diikuti oleh setiap calon orang tua angkat sebelum dinyatakan layak mengadopsi bayi terlantar tersebut menjadi anak angkatnya.

Dengan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, Pemerintah Aceh ingin pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil anak yang diadopsi benar-benar terpenuhi,” kata dia.

Alhudri menuturkan, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan sesorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

“Dalam pelaksanaan adopsi anak kita harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Perdirjen No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anak,” jelasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Isnandar, AKS., M.Si, menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas Dinas Sosial dalam melaksanakan proses adopsi terhadap anak-anak yang membutuhkan pengasuhan.

Pengasuhan utama bagi seorang anak adalah berada dalam keluarga inti, sedangkan pengasuhan anak berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dan non lembaga adalah opsi terakhir, dan kalaupun terpaksa dilakukan, sifatnya sementara tidak selamanya.

“Kecuali bagi orangtua yang hak asuhnya sudah dicabut berdasarkan putusan pengadilan,” kata Isnandar.

Isnandar menambahkan, pada kegiatan ini juga membahas tentang bagaimana mengakses Basis Data Terpadu (BDT) bagi anak yang menjadi dampingan LKSA dan Sakti Peksos. Hal ini akan berkaitan dengan proses penyaluran bantuan sosial untuk anak di Tahun 2019.

Mewujudkan Kesejahteraan sosial anak memerlukan komitmen dan dukungan bersama antara pemerintah dan masyarakat, untuk itu penting kiranya kerjasama ini terus dilaksanakan dengan lebih baik,” harapnya.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Isnandar, AKS., M.Si itu menghadirkan pemateri utama Kasubdit Pelayanan Sosial Anak Balita Kementrian Sosial RI, Dra. Puti Chairida Anwar. Kegiatan ini akan berlangsung hingga tiga hari ke depan dengan melibatkan 80 orang peserta yang terdiri dari Sakti Peksos, petugas panti, dan operator dari berbagai Dinas Sosial se kabupaten/kota di Aceh.

Hadir dalam pembukaan tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Iskandar, Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggro (RSAN), Abdul Jabbar, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut, Usia Rita Mayasari, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Sya’baniar, Kasubbag Program, Informasi dan Humas, Mahdani Muchtar, dan Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Sosial, Fauzan Azima.

Nova Iriansyah: Penandatanganan MoU Antara Unsyiah dan PT. Aceh Nusa Indrapuri Bentuk Komitmen PT. ANIP dan Unsyiah

JAKARTA – Sebagai salah satu daerah yang memiliki areal tutupan hutan, Pemerintah Aceh serius untuk melindungi areal tersebut. Hal itu diharapkan agar Aceh dapat berperan mengawal perubahan iklim tingkat global.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt), Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan MoU antara Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan PT. Aceh Nusa Indrapuri di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2019.

“Saat ini, keseluruhan luas hutan Aceh berkisar 3,3 juta hektar yang terdiri dari hutan lindung dan 638 ribu hektar hutan produksi. Kita ketahui bahwa Aceh termasuk wilayah yang memiliki areal tutupan hutan cukup luas di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, komitmen bahwa Indonesia siap berperan mengurangi emisi sebesar 29 persen dari skenario perubahan iklim yang mungkin terjadi hingga 2030 bukan agenda semata. Aceh—dengan program Aceh Green untuk hutan lestari berkelanjutan—siap berkontribusi untuk menjalankan komitmen itu. 

“Karena itu, segala usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan di Aceh harus memperhatikan aspek lingkungan dan pelestarian alam, di samping juga secara terus menerus menggali potensi peningkatan ekonomi masyarakat dengan berbagai inovasi,” katanya. 

Nova menambahkan, dalam hal ini, pihaknya memberikan apresiasi kepada PT. ANIP, di mana sejalan dengan komitmen mendukung perekonomian masyarakat, perusahaan ini telah banyak memberikan kontribusi. 

PT. ANIP, katanya, telah melepaskan sebagian arealnya untuk kawasan investasi dan pembangunan infrastruktur daerah. Yang terbaru, PT. ANIP juga mendukung pengembangan Kampus II Unsyiah Banda Aceh, sehingga areal yang dimiliki perusahaan ini menyusut menjadi ± 97.905 hektar.

“Ini tentu sangat kita hargai sebagai upaya mendukung kebangkitan ekonomi Aceh. Langkah PT. ANIP memberi lahannya untuk pembangunan kampus baru Unsyiah, juga kami apresiasi, mengingat Unsyiah merupakan pilar utama pencetak SDM berpendidikan tinggi di Aceh,” kata dia.

Dalam banyak hal, lanjutnya, Pemerintah Aceh kerap bekerjasama dengan Unsyiah, termasuk dalam penelitian dan pelestarian lingkungan. Pemerintah percaya bahwa Unsyiah memiliki komitmen dalam mengawal pelestarian hutan Aceh. 

“Karena itu, lahan baru ini harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna pengembangan Unsyiah, sehingga perannya sebagai jantong hatee masyarakat Aceh semakin menguat,” ujarnya.

Sebagaimana yang diagendakan pada hari ini, selain memperkuat komitmennya untuk mendukung pembangunan kampus II Unsyiah, PT. ANIP juga akan menjalin kesepakatan dengan Unsyiah untuk pengembangan hutan produksi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi berkelanjutan. 

Sementara, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng yang mewakili Unsyiah mengatakan, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Berdiri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961. 

"Pendirian Unsyiah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 161 tahun 1962, tanggal 24 April 1962 di Kopelma Darussalam, Banda Aceh," kata dia.

Saat ini, lanjutnya, Unsyiah memiliki lebih dari 30.000 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 12 Fakultas dan Program Paska Sarjana. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, Unsyiah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk kebutuhan lokal, nasional maupun regional. 

"Sebagai universitas Jantung Hati Rakyat Aceh yang mengutamakan mutu, Unsyiah mengintegrasikan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki keselarasan dalam antara IPTEK dan IMTAQ," katanya.

Sejalan dengan visi Universitas Syiah Kuala yaitu “menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat” tersebut, maka sejalan pula dengan salah satu misi strategisnya adalah menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;7 dan salah satu tujuan strategisnya yaitu menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional.

"Maka segala upaya untuk merealisasikan tersebut diatas di seleraskan dengan kebijakan rencana strategis pembangunan Iptek di Kemenristekdikti yang ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Iptek pada bidang energy, pangan, dan teknologi kesehatan dan obat," ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini PT AcehNusa IndraPuri (PT ANIP) adalah perusahaan pemegang IUPHHK-HT (Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No. 95/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 111.000 Ha di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

Sejalan dengan komitmen pembangunan ekonomi regional Aceh PT ANIP melepaskan sebagian areal kerjanya untuk industri semen di Aceh sehingga terjadi perubahan luasan areal menjadi ± 106.197 Ha sebagaimana tertuang dalam Keputusan Mentri LHK No. SK.131/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Mentri Kehutanan Nomor: 95/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 111.000 Ha di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

Pada saat ini PT ANIP juga turut mendukung pembangunan infrastruktur baik itu jalan, jalan tol, waduk dan irigasi, transmisi tenaga listrik, dan sebagainya; dan yang paling baru adalah dukungan PT ANIP terhadap rencana pengembangan Kampus II Universitas Syiah Kuala. 

Dengan adanya dukungan ini maka PT ANIP melepaskan sebagian arealnya kepada Universitas Syiah Kuala dan luasan areal menjadi ± 97.905 Ha sebagaimana tertuang dalam Keputusan Mentri LHK No. SK.261/Menlhk/ Setjen/ HPL.0/4/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmenhut Nomor: 95/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 111.000 Ha di Provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT Acehnusa Indrapuri. 

"Kontribusi dan dukungan PT ANIP kepada pembangunan ekonomi regional Aceh ini lebih daripada itu sejatinya merupakan dukungan penuh dari pemerintah pusat cq Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pembangunan sektoral kehutanan dan regional di Aceh. Oleh sebab itu hal ini harus dilihat sebagai sebuah modal strategis dalam koridor pembangunan ekonomi regional Aceh yang berkelanjutan," ujarnya.

Nova Iriansyah Dorong Pelaku Ekonomi Mikro di Aceh Lebih Masif

JAKARTA -- Hingga saat ini, Aceh disebut-sebut masih menjadi salah satu daerah termiskin di Sumatera. Meski pun disebut daerah miskin, namun ada pula salah satu survei yang mengatakan bahwa Aceh juga mendapatkan gelar masyarakat berbahagia dari 34 provinsi. 

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi istri, Dr. Dyah Erti Idawati saat memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama dengan sejumlah masyarakat Aceh di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019 tadi malam.

"Sebenarnya termiskin atau tidaknya, Aceh juga mendapatkan gelar masyarakat berbahagia dari 34 provinsi. Dan itu merupakan capaian juga," ujarnya.

Menurutnya, ada cara untuk menghapus stigma tersebut dengan mengajak berbagai pihak untuk melakukan investasi di Aceh. Meski pun kita tahu, lanjut Nova ini menjadi masalah di Aceh seperti beberapa waktu lalu, PT AMM misalnya.

Pun demikian, akhirnya ada pula solusi konkrit lainnya yang dapat dibangun tanpa perlu investasi dari luar, contohnya adalah mendorong para pelaku ekonomi mikro di dalam daerah untuk lebih masif. Ujar Nova.

"Akhirnya saya mencoba berbicara dengan Kabid dan Anak-anak generasi milenial muda yang ada di aceh. Prinsipnya, kita harus melakukan investasi dengan kekuatan kita sendiri. Apabila itu yang harus kita lakukan, kita harus mendorong ekonomi mikro menjadi masif dan kita berusaha menciptakan 1000 saudagar tahun ini," kata nya.

Sekda Apresiasi Program AIPD Australia di Aceh

Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengapresiasi dukungan Pemerintah Australia melalui program The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) yang selama ini telah membantu sektor penguatan penegakan Hukum Islam yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Helvizar Ibrahim, dalam pertemuan dengan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Allester Cox dan rombongan, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu (8/5/2019).
“Kami sangat mengapresiasi program AIPD Pemerintah Australia. Kami siap membuka diri untuk keterlibatan AIPD dalam pembenahan sisi penguatan penegakan hukum Islam, terutama yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar
Selama ini, sambung Helvizar, pelaksanaan Syari’at Islam sudah berada di jalur yang benar. Meski demikian, langkah-langkah pembenahan tetap harus dilakukan agar pelaksanaan Syari’at Islam semakin baik di masa mendatang.
“Pelaksanaan Syari’at Islam sudah di jalur yang benar, namun uapaya pembenahan tentu harus terus kita lakukan. Menurut saya, keterlibatan lembaga adat harus lebih ditingkatkan, keterlibatan tokoh adat harus diperkuat.
Untuk diketahui bersama, The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) adalah program dukungan dari pemerintah Australia kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penguatan dan pengefektifan otonomi daerah.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Allester Cox, dalam penjelasannya mengungkapkan, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia ini bertujuan untuk memberikan masukan teknis kepada aparatur terkait pelaksanaan peradilan yang berpihak kepada perempuan dan anak.
“Program Pemerintah Australia adalah membantu peningkatan kapasitas aparatur terkait pelaksanaa peradilan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami tidak melakukan intervensi apapun. Seluruh narasumber yang dihadirkan merupakan para senior dan ahli yang selama ini bekerja di Aceh,” ujar Allester Cox.
“Seluruh bahan yang digunakan juga berbasis pada kearifan lokal Aceh. Metodenya lebih pada berbagi informasi dan pengalaman. Tujuannya hanya memberikan masukan teknis,” sambung Allester Cox. 

Safari Ramadhan, Wahana Membangun Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, mengatakan program safari ramadhan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh memiliki makna yang sangat strategis. Safari tersebut dapat menjadi wadah untuk mempertemukan pihak pemerintah dengan masyarakat. Karena itulah, ia meminta kepada tim safari ramadhan yang terdiri dari penceramah dan pejabat SKPA untuk menyampaikan program yang telah dilakukan Pemerintah Aceh kepada masyarakat.
“Safari ramadhan yang kita lakukan setiap tahunnya amat berfaedah untuk pemerintah daerah. Lewat mekanisme safari ramadhan, saya kira apapun yang dilakukan pemerintah hari ini  tersampaikan kepada masyarakat ketika kita turun ke kabupaten/kota, ke desa-desa,” kata Plt Sekda saat melakukan pelepasan tim safari ramadhan Pemerintah Aceh tahun 2019 di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (8/5).
Helvizar mengingatkan kepada seluruh pejabat SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh) yang tergabung dalam tim safari ramadhan untuk mengutamakan program tersebut dibandingkan kegiatan lainnya. Menurutnya, penting bagi seluruh tim bertanggung jawab untuk menyampaikan 15 program unggulan Pemerintah Aceh kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Harapan kami kita hadir untuk meretas persoalan-persoalan meskipun remeh temeh,” ujar Helvizar.
Dalam kesesmpatan itu, Plt Sekda mengingatkan kepada tim safari ramadhan untuk senantiasi menghargai kearifan lokal masyarkat di daerah yang dikunjungi. Termasuk dalam hal tata cara beribadah. Hal tersebut merupakan salah satu cara agar dapat berbaur dengan masyarakat di daerah kunjungan.
Dengan demikian, para tim dapat mengetahui segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga dapat dicarikan soulisi atas permasalahan tersebut.
Sementara itu, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Zahrol Fajri mengatakan tujuan program safari ramadhan itu adalah untuk menjalin silaturrahmi antara Pemrintah Aceh dengan pemerintah kabupaten dan kota seluruh Aceh serta dengan tokoh masyarakat.
Kemudian, safari ramadhan juga diharapkan menjadi media sosialisai program pembangunan Pemerintah Aceh kepada masyarakat. Selanjutnya adalah untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat, serta mendengar isu permasalahan masyarakat untuk dicari jalan keluarnya.
“Ceramah yang akan disampaikan dalam safari tersebut terdiri dari 3 tema. Yakni,  konsep kesatuan dan persatuan dalam membangun umat islam, membangun karakter islami menuju Aceh Meuadab dan pentingnya tumbuh dan berkembang diri menuju Aceh Carong,” ujar Zahrol.
Pemerintah Aceh, kata Zahrol, juga memberikan bungong jaroe atau bantuan operasional masjid yang dituju melalui tim safari ramadhan. Untuk setiap masjid pemerintah menyediakan bungong jaroe sejumlah 14 juta. Total biaya bungong jaroe yang disediakan tiap kabupaten adalah 42 juta.
“Tim safari ramadhan dibagi dalam 10 kelompok, 1 kelompok akan mengunjungi dua hingga tiga kabupaten/kota. Anggota tim safari ramadhan terdiri dari pejabat Pemerintah Aceh, imam dan penceramah,” pungkas Zahrol.
Back To Top