Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Pekan Depan, KPK Periksa 3 Pimpinan DPRA soal Pengadaan Kapal Aceh Hebat

Peristiwa.co Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal meminta keterangan kepada tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait pengadaan tiga Kapal Aceh Hebat. Pemeriksaan dijadwalkan digelar pekan depan.
Ketiga pimpinan DPR Aceh yang diperiksa merupakan wakil ketua, yaitu Hendra Budian, Dalimi, dan Safaruddin. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

KPK Periksa Sejumlah Pejabat Terkait Pengadaan Kapal Aceh Hebat


"Informasi yang kami terima, terkait permintaan keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan oleh KPK," kata Ali saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat 22 Oktober 2021.

Ali belum membeberkan ketiganya dimintai keterangan terkait kasus apa. Dia mengaku perkembangan seluruh kegiatan KPK akan disampaikan lebih lanjut.

"Karena masih tahap proses penyelidikan, saat ini kami belum bisa sampaikan lebih jauh mengenai detail materinya," jelas Ali.

Informasi diperoleh detikcom, ketiga pimpinan DPR Aceh itu bakal dimintai keterangan di gedung BPKP Provinsi Aceh di Banda Aceh pada Selasa dan Rabu (26-27/10). Mereka disebut dimintai keterangan seputar pengadaan Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3.

Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan penyelidikan kasus di wilayah Aceh. Penyelidikan itu diketahui terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan soal adanya penyelidikan kasus tersebut. Ali mengatakan pihaknya masih meminta keterangan dan klarifikasi dari pihak terkait.

"Benar, ada kegiatan penyelidikan oleh KPK di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait," kata Ali kepada wartawan, Kamis (3/6).

"Karena saat ini masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai materi kegiatan dimaksud," tambah Ali.

Sejumlah pejabat di Aceh yang telah dimintai keterangan, yakni Sekda Aceh Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, mantan Kepala Bappeda Aceh Azhari, dan eks Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami.(detik)


Kadis Syariat Islam Aceh Lakukan Audiensi dengan BWI Pusat Terkait Nazir Atas Tanah Wakaf Mesjid Raya Baiturahman

Peristiwa.co, Jakarta – Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh EMK. Alidar bersama Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Aceh, H Isa A Gani melakukan audiensi dengan BWI Pusat di Jakarta.

Dalam audiensi itu dibahas antara lain, terkait nazir atas tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh, Jumat 22 Oktober 2021.

Pertemuan yang berlangsung di aula BWI Pusat gedung Bayt Al-Quran, lantai dua Taman Mini Indonesia Indah (TMII) itu, turut didampingi unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh.

Kedatangan tim dari Provinsi Aceh itu diterima langsung oleh Wakil Ketua BWI Pusat Dr Imam Teguh Saptono yang ikut didampingi oleh H Nur Syamsuddin anggota Divisi Pengawas dan Tata Kelola serta unsur Sekretariat BWI Pusat.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh EMK. Alidar, menyampaikan bahwa sampai saat ini nadzir atas tanah wakaf Mesjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh masih belum dikeluarkan oleh pihak BWI Pusat.

Menurut Alidar, selama ini yang menjadi pegangan nazir wakaf Masjid Raya Baiturrahman adalah ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tahun 2015 silam.

“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam mengusulkan Surat Keputusan (SK) penetapan nazir Mesjid Raya kepada BWI Pusat sekaligus mengusulkan penggantian nazir, dikarenakan sebagian nazir sudah berusia lanjut dan sebahagian sudah menyampaikan pengunduran diri sebagai nazir secara lisan,” kata Alidar.

Lebih lanjut, dalam pertemuan itu, ia juga mempertanyakan terkait proses usulan penggantian nazir wakaf Masjid Raya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemerintah Aceh kepada BWI Pusat, sekaligus meminta arahan BWI Pusat tentang hal-hal serta prosedur administrasi yang harus dilengkapi dan ditempuh oleh Pemerintah Aceh, dalam proses usul penggantian nazir tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua BWI Pusat Dr. Imam Teguh Saptono, menyarankan agar Pemerintah Aceh membentuk nazir yang berbadan hukum atas nama Yayasan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) atau nama lainnya.

Saptono menjelaskan bahwa, undang-undang Wakaf dan peraturan pelaksananya lebih mengutamakan nazir wakaf yang berbentuk badan hukum daripada nazir perorangan, apalagi atas tanah wakaf yang sangat luas, seperti halnya tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang luasnya mencapai 34.932 m2.

“Penetapan akta nazir wakaf merujuk ketentuan peraturan wakaf adalah, apabila luas tanah di bawah 20.000 meter kubik menjadi wewenang BWI Provinsi, sedangkan luas tanah di atas 20.000 meter kubik merupakan wewenang BWI pusat,” kata Saptono.

Oleh karena tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman yang luasnya melebihi 20.000 meter bujur sangkar tersebut, maka akan menjadi kewenangan BWI Pusat yang menetapkan nazirnya.

Hikayat Aceh Masuk Nominasi MoW, Pemerintah Aceh Ucapkan Terima Kasih

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, menyampaikan ucapan terima kasih atas penominasian Hikayat Aceh sebagai Memory of the World (MoW) dan penguatan Pusat Studi Arsip Tsunami yang telah diregistrasi dalam Register Internasional MoW UNESCO.

Ungkapan tersebut disampaikan Iskandar saat menerima kunjungan Audiensi Tim Komite Nasional MoW, di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 22 Oktober 2021.

“Kami atas nama Pemerintah Aceh sangat berterima kasih. Ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami atas penominasian Hikayat Aceh dan Penguatan Pusat Studi Arsip Tsunami yang telah diregistrasi dalam Register internasional MoW UNESCO. Kami akan mendukung penuh atas pendaftaran Nominasi Hikayat Aceh tersebut,” kata Iskandar dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, melalui “Hikayat” Aceh telah berkontribusi besar dalam peradaban Islam di Nusantara, sehingga memperkaya perkembangan dunia intelektual, melalui manuskrip-manuskrip yang lahir dari buah pikir dan goresan pena para ulama di masa lampau.

“Hikayat adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis lainnya yang diwariskan para cendekiawan Aceh tempo dulu. Hal inilah yang menjadikan Aceh hingga kini masih menjadi lumbung naskah kuno di Indonesia,” kata Iskandar.

Untuk mendukung pelestarian naskah kuno “Hikayat Aceh” tersebut, kata Iskandar, Pemerintah Aceh sudah melakukan pertemuan dan diskusi pra registrasi Hikayat Aceh sebagai tindak lanjut MoW 2019 pada Oktober 2018 lalu. Pertemuan itu dilakukan untuk mengupayakan penyusunan naskah nominasi, dikarenakan pengusulan MoW harus disertai kajian akademik.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga akan mencetak dan memperbanyak buku “Hikayat Aceh” untuk dijadikan koleksi literasi setiap perpustakaan di Aceh dan nasional. Selanjutnya, Pemerintah Aceh juga akan melakukan berbagai promosi dan diseminasi naskah Hikayat Aceh serta berbagai bentuk dukungan lainnya yang akan lebih mendekatkan masyarakat Aceh terhadap literasi kuno tersebut.

Iskandar menuturkan, langkah-langkah yang diambil tersebut merupakan cara Pemerintah Aceh untuk menyelamatkan dan memulihkan “Hikayat Aceh”, maupun naskah-naskah kuno lainnya sebagai arsip warisan budaya masa lalu.

“Aceh, sudah seharusnya berkaca pada kondisi alamnya yang rawan terhadap bencana, jadi sudah sepatutnya kita berkonsentrasi pada penyelamatan dan perlindungan arsip-arsip lainnya dari dampak bencana, seperti arsip vital,” pungkas Iskandar.

Oleh karena itu, untuk mendukung penyelamatan arsip vital yang merupakan bukti sejarah tetap terjaga dan terawat keberadaannya, Pemerintah Aceh sesuai dengan permohonan Kepala ANRI telah menghibahkan tanah pertapakan bangunan kantor Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI yang berlokasi di Komplek Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

“Kami telah menyurati DPRA guna mendapat Rekomendasi sehingga dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Hibah Barang Milik Aceh Kepada ANRI. Mari kita doakan semoga cepat selesai dan tanah tersebut dapat segera dihibahkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional MoW yang juga Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto menjelaskan, program Memory of the World diluncurkan oleh UNESCO pada tahun 1992, sebagai respon terhadap ancaman kepunahan warisan dokumenter berupa arsip, pustaka maupun artefak dari kerusakan, baik itu yang mengalami kerusakan ataupun kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alamiah dan faktor manusia.

Imam menerangkan, keterlibatan Indonesia dalam pengajuan warisan dokumenter sebagai MoW, sudah diawali sejak tahun 2003. Indonesia juga memiliki andil sebagai co-nominator dalam pengajuan arsip seperti, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), manuskrip La Galigo (2011), Babad Diponegoro dan kitab Negara Kertagama (2013), arsip KAA (2015), Arsip Restorasi Borobudur, Naskah Cerita Panji dan Arsip Tsunami Samudera Hindia (2017).

Lebih lanjut, jelas Imam, Indonesia melalui Komite Nasional MoW, akan mengajukan 3 warisan dokumenter untuk dicantumkan pada register internasional MoW UNESCO yaitu Arsip Sukarno: “To Build the World A New”, Arsip KTT GNB I dan Hikayat Aceh.

“Saya memohon kepada seluruh pimpinan Provinsi dan masyarakat Aceh dapat Bersama-sama menggerakkan upaya ini agar sukses diakui oleh UNESCO,” ujarnya.

Pertemuan yang menerapkan protokol kesehatan ketat itu turut dihadiri oleh Kepala ANRI, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Plt Kepala BKN, dan para perwakilan Forkopimda Aceh. 

Pemerintah Resmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Tsunami di Aceh

Pemerintah Aceh Komit Tegakkan Nilai Dasar, Kode Etik dan Perilaku ASN

Peristiwa.co, Banda Aceh– Pemerintah Aceh menyatakan sangat berkomitmen untuk menegakkan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku para Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Aceh, Bukhari saat membacakan sambutan Sekda Aceh pada acara Klarifikasi II Penilaian Indeks Maturitas- Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku (IM-NKK) di Lingkungan Pemerintah Aceh, Jumat 22 Oktober 2021.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh itu dihadiri sejumlah pejabat KASN dan Kepala SKPA. Acara itu juga disambungkan melalui saluran virtual zoom dengan pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta yang dipimpin Arie Budhiman.

Kegiatan itu merupakan kelanjutan dari Tahapan Klarifikasi I Penilaian IM-NKK pada bulan September lalu yang dilaksanakan oleh Tim dari KASN. “Insya Allah pada tahapan ini, kami akan kembali berusaha untuk memberikan yang terbaik, termasuk beragam data yang dibutuhkan agar kegiatan klarifikasi ini berjalan dengan lancar,” ujar Bukhari.

Bukhari juga menyebutkan, Pemerintah Aceh menyambut baik atas penunjukan Pemerintah Aceh sebagai Pilot Project Program Pengukuran Indeks Maturnitas NKK ASN. Karena melalui pengukuran ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan NKK di Instansi Pemerintah Aceh, sekaligus menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk senantiasa semakin baik ke depannya.

Para ASN, lanjut Bukhari, sangat berkewajiban untuk mempedomani dan memegang teguh Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

NKK tersebut meliputi nilai ‘Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif’ yang disingkat “Ber-AKHLAK”.

Selain itu juga terdapat Employer Branding ASN, yaitu “Bangga Melayani Bangsa” yang telah diluncurkan oleh Presiden pada 27 Juli 2021 lalu, yang juga mesti menjadi perhatian seluruh aparatur pemerintahan, khususnya di Aceh.

“Untuk itu, sejak awal ditunjuknya Aceh sebagai Pilot Project Program Pengukuran Indeks Maturitas NKK, kami bertekad untuk bisa melakukan pembenahan dan perbaikan di berbagai sisi, dalam hal peningkatan SDM Aparatur. Termasuk ketika dilakukan klarifikasi Penilaian IM-NKK oleh Tim KASN,” sebut Bukhari.

Selain itu, Pemerintah Aceh disebut telah mengupayakan untuk menyampaikan kondisi riil atau penilaian mandiri mengenai penerapan NKK melalui aplikasi SINDEN oleh Tim Penilai Mandiri yang telah ditunjuk. Dari 4 Kriteria dan 19 Sub Kriteria yang ada, tim penilai sudah melakukan penilaian serta mengumpulkan evidence yang dibutuhkan. “Namun, kami juga menyadari bahwa dalam penilaian tersebut, barangkali masih terdapat kekurangan atau data yang kurang lengkap di dalamnya. Insya Allah, akan kami upayakan sebaik mungkin pada kali ini agar semuanya bisa tersampaikan dengan baik,” kata Bukhari.

Pada kesempatan itu, Bukhari juga menegaskan kembali komitmen Pemerintah Aceh terhadap penerapan NKK yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi, yaitu melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh serta Pembentukan Majelis Kode Etik melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 862/1253/2018.

Lebih lanjut, kata Bukhari, sejak pembentukannya pada tahun 2018, Majelis Kode Etik telah aktif melakukan sejumlah sidang atas dugaan pelanggaran kode etik, disamping juga adanya sidang disiplin PNS.

Selanjutnya, dalam hal penegakan NKK, Bukhari juga menyampaikan syukur di mana baru-baru ini Pemerintah Aceh baru saja mendapat penghargaan atau Award dari BKN untuk kategori Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) untuk Instansi Pemerintah Daerah Tipe A. “Insya Allah, kami akan terus berkomitmen untuk terus membenahi segala kekurangan yang ada, serta berupaya untuk berinovasi dan menyusun strategi implementasi NKK yang lebih efektif dan efisien, agar dapat optimal dalam pelaksanaan NKK,” tutup Bukhari.

Pemerintah Resmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Tsunami di Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar, menjemput rombongan pejabat tinggi negara yang berkunjung ke Aceh di Bandara Sultan Iskandar Muda, Kamis (21/10/2021).

Para pejabat yang datang ke Aceh itu adalah, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Imam Gunarto, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando serta Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria.

Rombongan pejabat itu tiba di Bandara SIM sekitar pukul 17.00 Wib sore dengan menggunakan pesawat yang sama dengan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah yang juga pulang ke Aceh dari Jakarta.

Kunjungan para pejabat itu dilakukan untuk meresmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Tsunami di Gedung Balai Arsip Statis dan Tsunami – Arsip Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh di Gampong Bakoi, Ingin Jaya, Aceh Besar.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Imam Gunarto meresmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Tsunami di Gedung Balai Arsip Statis dan Tsunami – Arsip Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh di Gampong Bakoi, Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis 21 Oktober 2021.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Imam Gunarto disaksikan perwakilan dari Pemerintah Aceh, yakni Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar. Selain itu juga turut disaksikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria, Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami Muhamad Ihwan, serta sejumlah tamu lainnya.

Imam Gunarto dalam sambutan singkatnya menyebutkan bahwa Pusat Studi Arsip Kebencanaan Tsunami di Aceh dipersembahkan sebagai tempat edukasi bagi masyarakat dunia terkait bencana tsunami.

“Arsip tsunami ini dipersembahkan untuk masyarakat dunia sebagai bagian dari edukasi,” ujar Imam.

Acara peresmian itu juga dilakukan bersamaan dengan pembukaan “Pameran Merawat Harapan Pasca Bencana”. Usai seremonial peresmian, rombongan kemudian melanjutkan dengan meninjau lokasi pameran di gedung tersebut.

Menparekraf Apresiasi Wisata Edukasi di Museum Kapal PLTD Apung Banda Aceh

Menparekraf Dorong Desa Wisata Nusa Aceh Besar Untuk dikembangkan Lagi

Menparekraf Dorong Desa Wisata Nusa Aceh Besar Untuk dikembangkan Lagi

Masyarakat Gampong Wisata Nusa membuat kriya menggunakan sampah daur ulang (layak guna) yang menghasilkan berbagai produk kerajinan tangan. (Dok. Kemenparekraf/Baparekraf)

Peristiwa.co, Aceh Besar - Selain wisata alam dan budaya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengembangan wisata edukasi mengenai kebencanaan di Desa Wisata Nusa di Aceh Besar.

Desa Wisata Nusa yang terletak di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dibangun oleh masyarakat pascabencana tsunami secara swadaya.

“Desa wisata ini luar biasa, karena begitu memiliki daya tarik wisata alam yang memikat, dengan keindahan Bukit Barisan. Tapi selain dari pada potensi alam dan seni budaya, desa ini sangat potensial untuk pengembangan wisata edukasi tentang kebencanaan,” ujar Menparekraf Sandiaga, saat melakukan visitasi 50 besar desa wisata terbaik Indonesia, di Desa Wisata Nusa, Aceh Besar, Rabu 20 Oktober 2021.

Menparekraf Sandiaga akan menyusun program wisata edukasi mengenai kebencanaan ini bersama dengan Prof. Azril Azhari dan Prof. Fatma Lestari dengan melibatkan Bupati Aceh Besar beserta jajarannya.

Menparekraf juga ingin menggandeng BMKG, dunia usaha internasional yakni Rinkai Disaster Prevention Park Jepang, serta institusi pendidikan dalam proses pengembangannya.

“Dari 50 desa wisata yang masuk ke dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, ini merupakan desa pertama yang kita canangkan yang mengangkat wisata edukasi tentang pemahaman kebencaan. Dan Aceh ini memiliki history tentang tsunami pada tahun 2004. Kita ingin belajar dari apa yang terjadi dan kearifan lokal yang bisa kita edukasikan. Khususnya kepada para pelajar,” ujarnya.

Turut mendampingi Menparekraf, Bupati Aceh Besar, Mawardi; Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf, Indra Ni Tua; serta Kepala Desa Nusa, Yasin.

Keberadaan Desa Wisata Nusa yang didirikan pada tahun 2010 ini sudah cukup lama dikenal. Tidak hanya dikenal di kalangan wisatawan nusantara, tetapi juga wisatawan mancanegara yang mayoritas berasal dari Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Hal ini dikarenakan, desa yang terletak di kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh ini terus mengembangkan wisata berbasis masyarakat.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sekaligus menjaga lingkungan sekitar. Oleh karenanya, masyarakat desa terus mengembangkan potensi lokal yang dimiliki, kemudian diramu menjadi berbagai atraksi wisata menarik. Sehinga perpaduan antara alam dan budaya yang sangat kental dapat dihadirkan.

“Ini adalah tren baru pariwisata kita, bahwa pariwisata berbasis komunitas, pariwisata yang membuka lapangan kerja untuk masyarakat, dan terbuka peluang untuk pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Sandiaga.

"Karena selama ini fokus kita kuantitas, dan wisatawan mancanegara selalu jadi andalan. Padahal kita punta wisatawan nusantara yang ingin merasakan bagaimana eloknya pemandangan Bukit Barisan, dan merasakan bagaimana rasanya berkemah dan mencicipi kuliner lokal di sini,” lanjutnya.

Untuk sampai ke Desa Wisata Nusa, wisatawan hanya perlu menempuh jarak sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh.

Wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Nusa akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan sawah-sawah hijau, serta sungai yang cantik dengan latar Bukit Barisan. Keindahan alam Desa Wisata Nusa layaknya lukisan, karena begitu memanjakan mata.

Berbagai aktivitas pun dapat dilakukan di desa ini, seperti berkemah, ikut kelas memasak, serta memancing.

Potensi lokal Desa Wisata Nusa juga dilengkapi dengan seni dan budaya seperti Tari Seudati, Tarian Rapai Geleng, Tarian Ranup Lampuan, serta Tarian Ratoh Duek.

Sementara, untuk produk ekonomi kreatifnya, Desa Wisata Nusa memiliki produk kuliner keripik oen temuru, yang merupakan olahan keripik berbahan dasar daun kari yang biasa digunakan sebagai campuran dari kuliner ayam tangkap Aceh. Selain itu, ada kuah beulangon, olahan keripik dari pisang, madu, kembang goyang, timphan asoe kaya, seupet kue, kekarah, dan emping melinjo.

Pada subsektor kriya, masyarakat Gampong Wisata Nusa menghasilkan produk yang bahan dasarnya diolah dari sampah layak guna. Sampah didaur ulang menjadi kerajinan tangan berupa kotak tisu, kotak pensil, bunga, vas bunga, dan hiasan rumah. Selain itu, masyarakat juga membuat keranjang dari rotan, olahan dari tumbuhan bilih dan kelapa.

Untuk subsektor fesyen, terdapat tenun khas Kabupaten Aceh Besar. Olahan sampah juga dimanfaatkan masyarakat untuk membuat tas dan topi.

Bagi wisatawan yang ingin menginap, Desa Wisata Nusa memiliki 42 homestay. Sebagian besar merupakan rumah panggung kayu tradisional dengan balutan warna-warni ornamen yang dibangun masyarakat secara swadaya.

Akan tetapi, homestay di Desa Wisata Nusa masih ada keterbatasan dalam hal seprai, sarung bantal dan guling, serta handuk yang belum mememenuhi standar internasional, yakni berwarna putih. Untuk itu, Menparekraf memberikan kelengkapan beding tersebut kepada pihak pengelola Desa Wisata Nusa, yang diwakili oleh Ny. Rubama.

"Mohon dijaga dalam kondisi yang baik, sarung bantal harus berwarna putih. Karena memang homestay itu standarnya putih agar terlihat kebersihannya,” pesan Menparekraf.

Dalam kesempatan itu, Ny. Rubama menyampaikan terima kasih atas  perhatian Menparekraf kepada masyarakat Desa Nusa dalam membantu mengembangkan homestay berstandar internasional.K

"kami membangun desa ini membutuhkan proses yang sangat panjang. Untuk itu, cita-cita kami memiliki sprei, sarung bantal dan guling, serta handung berwarna putih sudah diijabah Allah SWT melalui tangan Pak Menteri,” ucap Rubama.

Alhamdulillah, Aceh Bebas PPKM Level 4

Peristiwa.co, Banda Aceh – Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2 dan 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi Maluku dan Papua.

Dalam Instruksi Mendagri yang dikeluarkan 18 Oktober itu disebutkan data terbaru yang menyatakan bahwa tidak ada lagi wilayah di Aceh yang masuk katagori PPKM level 4. Sebaliknya untuk Aceh hanya berlaku PPKM level 2 dan 3.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, Selasa 19 Oktober 2021, saat merilis data terkini penerapan PPKM yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Iswanto menyebutkan, daerah dengan PPKM level 2 di Aceh yakni berlaku untuk Banda Aceh dan Aceh Tenggara. Sedangkan wilayah dengan PPKM Level 3 yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Barat.

“Selanjutnya yang juga masuk PPKM level 3 adalah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Sabang, Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam,” ujar Iswanto.

Menurut Iswanto, data terbaru menunjukkan perkembangan yang sangat positif terkait penanganan Covid-19 di Aceh.

Iswanto berharap keadaan bisa terus membaik, dimana angka penularan semakin kecil sehingga PPKM di Aceh bisa berakhir.

Selain itu, Iswanto juga menyampaikan harapan Pemerintah Aceh kepada seluruh masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari, serta menyukseskan vaksinasi. Hal itu diharapkan menjadi pintu awal menuju kekebalan kelompok sehingga pandemi ini dapat berlalu. “Dalam hal ini Pemerintah Aceh juga sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus menyukseskan vaksinasi,” kata Iswanto.

Gubernur Aceh Minta Menkominfo Blokir PUBG dan Game Judi Online Lainnya


Peristiwa.co, Banda Aceh
 – Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, untuk memblokir situs game Playerunknown’s Battleground (PUBG) dan sejenisnya, mengingat semakin maraknya penggunaan game PUBG dan Game judi online di kalangan masyarakat Aceh.

Permintaan itu didasari atas Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Judi Online dan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif disebutkan antara lain bahwa masyarakat dan lembaga pemerintah dapat mengajukan pelaporan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika untuk meminta pemblokiran atas konten bermuatan negatif. Adapun jenis situs Internet bermuatan negatif yang ditangani yaitu pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam salah satu surat yang diteken Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada tanggal 5 Oktober 2021 itu, dijabarkan bahwa judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media Internet dan media sosial yang hukumnya haram. “Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian,” demikian bunyi poin lain dalam surat yang ditembuskan kepada Ketua DPRA, Kapolda Aceh, Ketua MPU dan Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa semakin maraknya penggunaan game PUBG dan Game judi online dikalangan masyarakat Aceh saat ini, telah menjadi keresahan/kekhawatiran bagi Pemerintah, Ulama dan masyarakat.

“Maka untuk terlaksananya Syariat Islam secara menyeluruh sekaligus pengendalian dan pemblokiran terhadap konten negatif di Aceh, kami mohon kepada Bapak Menteri berkenan meminta kepada seluruh Penyedia Layanan Telekomunikasi dan Internet di Aceh agar dapat memblokir game PUBG dan Game Judi Online sebagai tindak lanjut penerapan dari Peraturan dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,” demikian bunyi surat tersebut.

Menparekraf Apresiasi Wisata Edukasi di Museum Kapal PLTD Apung Banda Aceh

Dok. Menparekraf berkunjung ke Aceh (2)
Peristiwa.co, Banda Aceh - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, untuk kali kedua melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pada kesempatan kali ini, ia mengawali kunjungan kerjanya dengan menyambangi Museum Kapal PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Apung di Desa Punge, Blancut, Banda Aceh, Selasa 19 Oktober 2021.
Menparekraf mengapresiasi pemerintah daerah yang menghadirkan wisata berbasis edukasi di Museum Kapal PLTD Apung. Dimana wisata edukasi ini sangat penting untuk membangun pemahaman bagi para pelajar mengenai sebuah peristiwa atau bencana alam dan bagaimana langkah mitigasinya.
“Alhamdulillah hari ini saya bisa meninjau langsung Museum PLTD Apung, yang terakhir saya kunjungi pada Maret 2005. Dan pada saat itu baru saja terjadi tsunami dan sekarang setelah lebih dari 17 tahun sudah terbentuk museum. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi Pak Walikota, Pak Kadispar, karena dapat menghadirkan wisata edukasi di sini,” ujar Menparekraf Sandiaga.
Turut mendampingi Menparekraf, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman; Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Arifin; Kadispar Kota Banda Aceh, Iskandar; dan Kepala Desa Gampong, Armaya Surya.Kapal PLTD Apung sendiri merupakan salah satu saksi bisu bagaimana dahsyatnya peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004. Sebelumnya kapal ini diketahui sedang berada di Pelabuhan Ulee lheue, Banda Aceh. Namun, setelah gelombang tsunami dengan ketinggian sembilan meter menghantam, kapal PLTD yang memiliki panjang 63 meter dan berat 2.600 ton itupun terseret hingga lima kilometer ke pusat kota Banda Aceh.Akhirnya kapal PLTD Apung dijadikan sebagai museum oleh pemerintah.
Saat memasuki kawasan Kapal PLTD Apung, pengunjung langsung disuguhi pemandangan sebuah monumen tsunami yang cukup besar. Monumen tsunami ini mampu memberikan kesan magis tersendiri bagi para pengunjung yang melihatnya. 
Oleh karena itu, Menparekraf berencana untuk membuat suatu event secara hybrid pada 26 Desember 2021, dengan mengundang pihak Rinkai Disaster Prevention Park, Jepang, agar bisa berdiskusi, bertukar gagasan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Museum Kapal PLTD Apung. Menparekraf juga turut mengajak generasi milenial untuk berpartisipasi dalam membuat kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat bagi museum ini. 
“Hal ini tentunya membuka peluang kita untuk memperbaharui fasilitas di sini, seperti jembatan yang mengitari kapal yang sudah mulai dimakan usia, lalu air mancur, dan juga fasilitas pendukung lainnya,” katanya.






Hari ini Sembilan Kafilah Aceh Tampil

Peristiwa.co, Sofifi  – Penampilan kemampuan para peserta kafilah dari 34 provinsi se Indonesia akan dimulai pada hari ini, setelah tadi malam melaksanakan acara pembukaan di arena panggung utama Masjid Mesya Shoful Khairaat.

Sembilan orang peserta kafilah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) ke-26 tingkat nasional asal Provinsi Aceh akan tampil dan berjuang hari ini di lima lokasi arena yang berbeda.

Kelima arena penampilan peserta kafilah Aceh tersebut diantaranya, panggung utama Masjid Raya Shoful Khairaat, aula dinas pekerjaan umum perumahan rakyat (PUPR), aula sekretariat DPRD Maluku Utara, aula dinas pendidikan dan kebudayaan dan aula Nuku atau aula kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Lima orang peserta tampil dari pukul 08.00 – 12.00 WIT sementara empat peserta lainnya akan tampil siang hari antara pukul 13.30 sampai dengan pukul 23.00 WIT.

Dua peserta tilawah anak-anak tampil di arena panggung utama atas nama Najwa Ulfa dengan nomor peserta TQ 103 dan Shahibul Kiram nomor peserta TQ 108, sedangkan di aula PUPR juga menampilkan dua orang peserta cabang hadist Yuli Aulia dengan nomor peserta MH 103 serta Ahmad khazim nomor peserta MH 108 dan Sayed Musyraf HQ 104 cabang tahfidh lima juz putra tampil di aula Nuku.

Selanjutnya pada siang hari hingga sore peserta yang akan tampil atas nama Siti Nurhalimah dengan nomor peserta HQ 201 cabang tahfidh 10 juz putri tampil di aula Dikbud, Sulis Rizkina Syuda nomor peserta MH 203 cabang hadist tampil di aula dinas PUPR dan Niswatul Birra nomor peserta 407 cabang 30 juz putri akan tampil di aula DPRD Provinsi Maluku Utara.

Sementara pada malam hari peserta kafilah Provinsi Aceh atas nama Adila Lathifa dengan nomor peserta TQ 407 cabang tilawah dewasa akan tampil di arena panggung utama STQH ke-26 tingkat nasional.

Dampak Gempa M 4,8 di Karangasem Bali: Rumah Rusak-Orang Tertimbun Longsor


Peristiwa.co, Jakarta
Gempa dengan kekuatan magnitudo 4,8 di Karangasem, Bali dirasakan kuat. Gempa itu pun dilaporkan merusak sejumlah rumah dan ada korban jiwa karena tertimbun longsor.

"Gempa ini menimbulkan kerusakan bangunan rumah di berbagai tempat di Kabupaten Karangasem dan sekitarnya. Gempa Rendang Karangasem ini tidak hanya berdampak menimbulkan kerusakan bangunan rumah, tetapi gempa juga memicu dampak ikutan (collateral hazard) seperti longsoran (landslide) dan runtuhan batu (rockfall) di beberapa tempat," ucap Kepala Badan Mitigasi Mempa Bumi dan Bencana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Daryono, dalam keterangannya, Sabtu 16 Oktober 2021.

Menurut Daryono, gempa menyebabkan terjadinya longsor di kawasan pegunungan yang terdapat bukit dan tebing curam. Dilaporkan, longsor dan runtuhan batu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"Dampak ikutan gempa kuat berupa longsoran dan runtuhan batu lazim terjadi, sehingga efek topografi semacam ini patut diwaspadai saat dan pasca gempa. Dampak ikutan yang dipicu gempa ini dilaporkan menyebabkan korban jiwa akibat tertimbun tanah longsor di Desa Trunyan, Kintamani," katanya.

Gempa yang terjadi pada Sabtu (16/10) pukul 04.10 WITa dengan pusat gempa di darat. Gempa itu disebut jenis gempa dangkal aktifitas sesar aktif di wilayah Rendang Karangasem.

"Dampak gempa berupa guncangan berdasarkan laporan masyarakat dirasakan di wilayah Karangasem, Denpasar, dan Lombok Utara dalam skala intensitas IV MMI. Sedangkan di Negara, Tabanan, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur dalam skala intensitas III MMI," katanya.

Usai gempa tersebut, terjadi beberapa kali gempa susulan. Tercatat, terdapat tiga kali aktifitas gempa susulan dengan kekuatan di bawah M 4,8.

"Hingga pukul 7.30 WIB pagi ini, hasil monitoring BMKG menunjukkan ada 3 aktivitas gempa susulan (aftershock) magnitudo 3,8 (dirasakan di Karangasem III MMI), magnitudo 2,7 dan magnitudo 1,7 yang terjadi pada pukul 3.52 WIB," katanya.(detik)

Link video Longsor Bali : klik disini




Gubernur Maluku Serahkan Cenderamata

Peristiwa.co, Sofifi – Gubernur Provinsi Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba Lc menyerahkan cenderamata kepada Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT yang diwakili oleh Kadis Syariat Islam Aceh DR EMK Alidar SAg MHum.

Penyerahan cenderamata tersebut diperuntukkan kepada 34 kepala daerah pada malam ta’aruf di sela rangkaian acara Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) ke-26 tingkat Nasional yang berlangsung di Pendopo Gubernur Provinsi Maluku Utara, Jumat 15 Oktober 2021.

Gubernur Provinsi Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba Lc dalam sambutannya mengatakan, awalnya masyarakat sangat pesimis kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) ke-26 tingkat Nasional di sebuah kecamatan sekecil Oba Utara mampu melaksanakan even berskala nasional.

Akan tetapi kenyataannya tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, buktinya hari ini hingga beberapa hari ke depan gema Al Qur’an akan berkumandang di bumi Sultan Nuku atau lebih dikenal dengan Kesultanan Tidore, ungkap Ustadz Gana sapaan akrab Gubernur Maluku Utara.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Prof Dr Kamaruddin Amin MA menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo agar seluruh peserta kafilah STQ tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik supaya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona pasca pelaksanaan STQ.

Kata dia, even STQ tahun 2021 harus menjadi wadah bagi para tahfidh, Qari dan insan pencinta al Qur’an sebagai ajang mengukur dan mengevaluasi pembinaan, karena presiden telah berkomitmen dengan negara-negara Arab akan mengirimkan imam-imam di mesjid negara Arab.

Hal itu tentunya tidak terlepas dengan syarat dan ketentuan yang ketat, seperti hafal Al-Qur’an 30 juz, Qari dan mampu berbahasa Arab, ujarnya.

Pada malam ta’aruf tersebut juga ditampilkan pembacaan ayat-ayat suci Al Qur’an oleh qari-qari senior seperti Prof Dr Said Agil Al Munawar mantan menteri agam RI yang juga ketua dewan hakim STQH ke-26 tingkat nasional di Provinsi Maluku Utara.


Kondisi Terkini Gubernur Makin Membaik

Kepala Daerah di Aceh Jenguk Gubernur

Peristiwa.co, Jakarta – Bupati dan Walikota di Aceh datang mengunjungi Gubernur Nova Iriansyah yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Oktober 2021. Sejumlah kepala daerah yang berkunjung tersebut, adalah Bupati Aceh Jaya, Teuku Irfan TB, Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, Bupati Aceh Besar, H. Mawardi Ali, dan Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman.

“Kini gubernur terlihat sudah mulai bisa duduk di atas kursi roda dibandingkan sebelumnya, bahkan sudah dijenguk beberapa Bupati serta Walikota Banda Aceh,” kata Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal, SSTP MSi.

Almuniza menyebutkan, kunjungan dari pejabat daerah tersebut untuk melihat kondisi terkini Gubernur Aceh, sekaligus memberi spirit kepada orang nomor satu di Aceh itu.

“Pak bupati dan juga walikota memberikan dukungan moril kepada pak Gubernur agar segera sembuh,” jelas dia.

Meski sudah bisa dijenguk, kata Almuniza, kunjungan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan harus menyertakan minimal surat antigen 1×24 jam.

Almuniza juga meminta seluruh masyarakat Aceh untuk terus mendoakan Gubernur Nova agar segera sembuh total sehingga bisa menjalani aktivitasnya kembali.

Almuniza mengatakan, selama satu Minggu mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat, kini kondisi Gubernur Aceh sudah semakin membaik.

Diketahui, Gubernur Aceh Nova Iriansyah harus dilarikan ke RSCM Kencana, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan, setelah mengalami kecelakaan pada Kamis, 7 Oktober 2021 lalu.

Nova kecelakaan, saat melakukan olahraga pagi di seputaran IKEA, Alam Sutera, Tangerang, yang mengakibatkan patah tulang, antara otot paha dan pinggul. [•]






Walkot Syahrial Terima Saran dari Lili Pintauli soal Pengacara Arief Aceh

Peristiwa.co, Jakarta - Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial mengakui tentang komunikasinya dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Salah satu obrolan dengan Lili itu disebut Syahrial berkaitan dengan perkara di KPK yang menjeratnya.

Hal itu diceritakan Syahrial sewaktu menjadi saksi dalam persidangan perkara suap yang menjerat mantan Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Seperti diketahui AKP Robin merupakan penyidik dari Polri yang diperbantukan ke KPK dan kemudian kedapatan menerima suap. AKP Robin didakwa bersama-sama seorang pengacara bernama Maskur Husain menerima suap dari sejumlah pihak termasuk Syahrial dan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Dalam sidang itu Syahrial ditanya jaksa KPK mengenai komunikasinya dengan Lili Pintauli Siregar yang tak lain adalah Wakil Ketua KPK. Begini kesaksian Syahrial soal Lili:

"Apa pernah minta tolong Lili terkait perkara saudara?" tanya jaksa KPK Lie Putra pada Syahrial dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).

Syahrial mengaku pernah berkomunikasi dengan Lili pada Juli 2020. Kala itu Lili disebut Syahrial memberitahunya tentang perkara yang menjeratnya di KPK.

"Minta tolong saat itu saya belum pernah bicara, tapi beliau menyampaikan ada masalah di KPK, terus saya bilang itu kasus lama bu 2019, (Lili bilang) 'Banyak-banyak berdoalah'," jawab Syahrial.

Untuk memperjelas komunikasi itu,jaksa pun membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Syahrial. Begini isinya:

BAP 41: Setelah itu saya tidak komunikasi lagi dengan Bu Lili, baru komunikasi Juli 2020 saat saya sedang keluar 3 hari untuk jemaah tabligh saya sedang cuti Pilkada. Bu Lili menyampaikan ada nama saya di berkas di mejanya, saya sampaikan 'itu perkara lama dari 2019', Bu Lili sampaikan agar saya banyak-banyak berdoa dan memohon petunjuk. Kemudian saya sampaikan mohon dibantu, Bu Lili bilang tidak bisa dibantu sudah keputusan pimpinan lalu saya mengiyakan

Syahrial mengamini isi dari BAP yang dibacakan jaksa itu. Selain itu ternyata Lili disebut pernah pula menyarankan ke Syahrial soal kuasa hukum.

"Ada Lili kasih saran terkait masalah hukum saudara?" tanya jaksa KPK.

Syahrial mengaku sebenarnya menerima 2 saran yaitu dari AKP Robin dan Lili. Namun pada akhirnya Syahrial mengikuti saran dari AKP Robin.

"Malam hari saya putuskan antara Pak Robin atau Bu Lili, saya mohon petunjuk kepada Bu Lili akhirnya dikasih nama Arief Aceh, pengacara," kata Syahrial.

"Saya hubungi, sudah masuk akhirnya saya sampaikan ke Pak Robin, 'Siapa Bang Arief Aceh?', kata Bang Robin 'Itu pemain, terserah apa mau milih saya atau Arif Aceh'. Akhirnya saya putuskan ke Pak Robin," imbuh Syahrial.

"Di BAP 37, Arief pengacara yang pemain di KPK, lalu saya disuruh milih apakah Robin atau Arief Aceh lalu saya pilih Arief Aceh," ucap jaksa yang kemudian diamini Syahrial.

Dalam perkara ini yang duduk sebagai terdakwa adalah AKP Robin dan Maskur Husain. Robin didakwa bersama Maskur Husain menerima suap yang totalnya Rp 11 miliar dan USD 36 ribu atau setara Rp 11,538 miliar berkaitan dengan penanganan perkara di KPK. Mantan penyidik KPK itu menerima suap dari sejumlah nama, termasuk dari mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Syahrial merupakan terpidana di kasus suap AKP Robin. Syahrial juga merupakan tersangka dalam kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

Vonis Etik Lili

Berkaitan dengan hal itu Lili Pintauli sudah diadili secara etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dewas menilai Lili melakukan kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.

"Mengadili satu menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a, Petaturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers, Senin (30/8/2021).

Tumpak menerangkan Lili juga disanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," ungkapnya.(detik)




Artikel ini bersumber dari detiknews dengan judul "Walkot Syahrial Akui Kontak Pimpinan KPK Lili: Diberi Saran Soal Pengacara" 
Indonesia Gunakan Bioavtur Pada Pesawat CN235-200 FTB Berhasil Uji Terbang

Indonesia Gunakan Bioavtur Pada Pesawat CN235-200 FTB Berhasil Uji Terbang

Peristiwa.co, Jakarta - Salah satu strategi yang didorong Pemerintah untuk percepatan implementasi energi baru terbarukan (EBT) demi pencapaian target bauran energi EBT 23% di 2025 dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yaitu melakukan substitusi energi primer dan final dengan teknologi eksisting. Setelah sukses dengan program Mandatori B30 utuk sektor transportasi darat, saat ini pemanfaatan bahan bakar nabati telah berhasil diuji coba untuk sektor transportasi udara.

"Hari ini sejarah telah tercipta, berkat dukungan dan kerjasama seluruh stakeholder yang terlibat, penerbangan perdana menggunakan bahan bakar nabati, campuran Bioavtur 2,4% yang telah dinanti Bangsa Indonesia, akhirnya terlaksana menempuh jarak Bandung - Jakarta menggunakan pesawat CN235", ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif pada kegiatan

Seremoni Keberhasilan Uji Terbang Pesawat CN235-200 FTB (Flying Test Bed) milik PT Dirgantara Indonesia, menggunakan campuran bahan bakar bioavtur, hari ini (6/10) di Hanggar 2 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), Tangerang.

Perjalanan panjang telah dilalui untuk sampai di tahap keberhasilan uji terbang. Dimulai melalui sinergi penelitian antara Pertamina Research & Technology Innovation (Pertamina RTI) dan Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung (PRK-ITB) dalam pengembangan katalis "MerahPutih" untuk mengkonversi minyak inti sawit menjadi bahan baku bioavtur pada tahun 2012. Selanjutnya kerja sama diperluas bersama PT KPI (Kilang Pertamina Internasional) untuk melakukan uji produksi co-processing skala industri di Refinery Unit (RU) IV Cilacap untuk mengolah campuran RBDPKO (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Kernel Oil) dan kerosin menggunakan katalis merah putih, sebagai salah satu inovasi karya terbaik anak bangsa. Pada pengujian ini telah berhasil diproduksi bioavtur 2,4 %-v yang disebut dengan J2.4.

Selanjutnya serangkaian uji teknis dilakukan, hingga pelaksanaan uji terbang dari tanggal 8 September hingga 6 Oktober 2021 termasuk pengujian In-flight Engine Restarting. Keberhasilan ini akan menjadi tahap awal dalam peningkatan kontribusi bioavtur di sektor transportasi udara dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Kegiatan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Hilirisasi Industri Katalis dan Bahan Bakar Biohidrokarbon yang dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM, serta termasuk dalam etalase Prioritas Riset Nasional (PRN) Pengembangan Teknologi Produksi Bahan Bakar Nabati berbasis Minyak Sawit dan Inti Sawit, yang dikoordinasikan oleh Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN).

c-WhatsApp%20Image%202021-10-06%20at%201

"Semua keberhasilan ini dimulai dari ambisi, kepercayaan diri dan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, tentunya kita tidak akan berhenti dan berpuas diri di tahapan ini, penelitian dan pengembangan akan terus dilakukan untuk nantinya dapat menghasilkan produk J100 dan penggunaan bioavtur dilakukan pada seluruh maskapai Indonesia, dan bahkan mancanegara", pungkas Arifin.

Bahwa dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015 telah mengatur kewajiban pencampuran bahan bakar nabati dalam bahan bakar jenis avtur dengan persentase sebesar 3% pada tahun 2020, dan pada tahun 2025 akan meningkat menjadi bioavtur 5%. Menteri Arifin mengharapkan dukungan semua pihak dalam tahapan-tahapan uji berikutnya, termasuk penyusunan roadmap untuk komersialisasi.

Menurutnya, industri aviation biofuel dapat terwujud apabila ada sinergi positif antara Pemerintah sebagai regulator, lembaga-lembaga penelitian, produsen bioavtur, dan para pengguna aviation biofuel yaitu pihak operator penerbangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual, dalam sambutannya menyampaikan bahwa konsep triple helix yang merupakan kolaborasi antara Perguruan Tinggi, industri dan Pemerintah telah dilaksanakan secara baik dalam kegiatan uji terbang menggunakan bioavtur. Sehingga ke depan, momentum ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berbasis riset dan inovasi.

"Keberhasilan uji terbang bioavtur ini telah memberikan kepercayaan tinggi terhadap kemampuan kita dalam memanfaatkan sumber daya domestik, khususnya minyak sawit, untuk dimanfaatkan sebagai upaya membangun kemandirian energi nasional. Oleh karenanya, hal ini akan berdampak pada pengurangan ketergantungan energi dari impor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi", ujar Airlangga.

Menurutnya, agar hal ini dapat terealisasikan, keekonomian Bioavtur J2.4 harus terpenuhi dengan memanfaatkan segala fasilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah, baik terkait perpajakan seperti super tax deduction untuk riset maupun insentif non fiskal. Dengan perkiraan konsumsi avtur harian sekitar 14 ribu KL, maka potensi pasar bioavtur J2.4 akan mencapai sekitar Rp 1,1 Triliun pertahunnya.

Tentunya akan menjadi pangsa pasar yang besar bagi pengembangan industri sawit nasional. Mengacu kepada Paris Agreement, sektor aviasi termasuk ke dalam top ten global CO2 emitter, dimana diperkirakan emisi dari sektor ini akan meningkat tajam di pertengahan abad. Emisi CO2 dari sektor penerbangan diperkirakan menyumbang sebesar 2,1% dari kontribusi global. Sektor penerbangan internasional di bawah naungan International Civil Aviation Organization (ICAO) telah mengeluarkan target aspirasional yaitu efisiensi bahan bakar sebesar 2% per tahun hingga 2050 dan mencapai Carbon Neutral Growth dari tahun 2020.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Rianto sangat mengapresiasi pencapaian pengembangan bahan bakar alternatif untuk pesawat udara. Hal ini sejalan dengan roadmap Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang mendorong penggunaan bahan bakar alternatif untuk pesawat udara.

"Penggunaan bahan bakar nabati untuk pesawat merupakan wujud upaya menurunkan emisi karbon di sektor penerbangan, sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh ICAO", kata Novie.

c-WhatsApp%20Image%202021-10-06%20at%201

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan bioavtur J2.4 yang diproduksi PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) unit Cilacap, terbukti menunjukkan performa yang setara dengan bahan bakar avtur fosil. Sejak 2014, PT Pertamina telah merintis penelitian dan pengembangan bioavtur melalui Unit Kilang Dumai dan Cilacap.

Nicke menjelaskan bahwa performa bioavtur sudah optimal, dimana perbedaan kinerjanya hanya 0.2 - 0.6% dari kinerja avtur fosil.

"Bioavtur J2.4 mengandung nabati 2,4%, ini merupakan pencapaian maksimal dengan teknologi katalis yang ada", ujar Nicke. Ia menambahkan bahwa PT KPI Unit Cilacap didapuk memiliki kapasitas teknis untuk mengembangkan bioavtur nasional. Hal tersebut tak lepas dari portfolio bisnis unit kilang Cilacap yang merupakan produsen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Aviation Turbine terbesar di Indonesia, dengan angka produksi tertinggi 1.852 ribu barrel sepanjang tahun 2020.

Dalam pengembangan bioavtur J2.4 terdapat dua tahapan penting dalam proses produksi oleh PT Pertamina, yaitu tahap awal pengembangan, yang dikelola oleh PT KPI Unit Dumai melalui Distillate Hydrotreating Unit (DHDT), dimana tahap pertama ditandai dengan proses 'Hydrodecarboxylation', yaitu target awalnya adalah produksi diesel biohidrokarbon dan bioavtur dalam skala laboratorium. Lalu tahap kedua, ditandai dengan proses 'Hydrodeoxygenation', dimana Pertamina telah berhasil memproduksi diesel biohidrokarbon yang lebih efisien.

Puncaknya, tahun 2020, PT KPI Unit Dumai berhasil memproduksi Diesel Biohidrokarbon D-100 yang 100% berasal dari bahan baku nabati yaitu Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO). RBDPO adalah minyak kelapa sawit yang sudah melalui proses penyulingan untuk menghilangkan asam lemak bebas serta penjernihan untuk menghilangkan warna dan bau. Tahap awal tersebut menjadi langkah penting pengembangan green product termasuk green diesel dan bioavtur.

Di Unit Kilang Cilacap, pengembangan bioavtur dilakukan di dalam Treated Distillate Hydro Treating (TDHT). Katalis merah putih untuk bioavtur diproduksi di fasilitas milik Clariant Kujang Catalyst di Cikampek, dengan supervisi langsung dari team RTI (Research Technology and Innovation) PT

Pertamina. Melalui Unit Kilang Cilacap, bioavtur dihasilkan melalui bahan baku minyak inti kelapa sawit atau Refined, Bleached, and Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO) dengan avtur fosil. Kapasitas produksi Bioavtur di Unit Kilang Cilacap mencapai 8 ribu barrel per hari dan akan terus ditingkatkan dengan melihat kebutuhan pasar mulai 2023.

Dalam kegiatan uji statik, Direktur Utama GMF, Andi Fahrurrozi menerangkan bahwa dalam prosesnya GMF senantiasa mematuhi manual yang diterbitkan oleh manufaktur mesin pesawat. Prosedur khusus juga dijalankan agar avtur jet A1 dan bioavtur J2.4 tidak bercampur ketika melakukan testing, sehingga memberikan hasil yang representatif dan akurat.

"Hasilnya, performansi keduanya sangat dekat. Tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga bioavtur J2.4 diputuskan layak untuk menjalani tahapan ujinon-statis ke pesawat CN235-220", tutur Andi.

c-WhatsApp%20Image%202021-10-06%20at%201

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), Eddy Abdurrachman menyatakan BPDPKS berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi dan dukungan dana penelitian dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mencapai target bauran energi, diantaranya dukungan riset untuk pengembangan biodiesel, pengembangan biohidrokarbon,lainnya serta pemanfaatan biomassa menjadi energi. Melalui pendanaan penelitian yang diberikan kepada ITB, diketuai oleh Prof. Subagjo telah dihasilkan inovasi pengolahan dan produksi green diesel, green gasoline yang disebut bensin sawit dan green avtur yang disebut sebagai bioavtur.

Dukungan pendanaan untuk pengujian bioavtur ini diberikan mulai dari pengujian statis hingga uji terbang. Untuk pengujian bioavtur secara akademis telah dimulai di Fakultas Mesin dan Dirgantara ITB sejak tahun 2012 dalam skala laboratorium.

Iman K Reksowardojo, selaku Tim Peneliti Uji Terbang Bioavtur ITB mengungkapkan dari kegiatan penelitian ini, telah menghasilkan beberapa Doktor, Master dan Sarjana, baik dari dalam maupun luar negeri, serta jurnal ilmiah internasional bereputasi tinggi, bekerja sama dengan Hokkaido University, Jepang, Asean University Networking/Southeast Engineering Education Development (AUN/SEED-Net), JICA dan Pertamina. Ketua Tim Peneliti Katalis ITB, Prof. Subagjo berharap agar riak kecil keberhasilan ini dapat memperbesar dan memicu terjadinya gelombang besar keberhasilan dalam bidang teknologi proses di tanah air. Sehingga hal ini dapat diadopsi oleh bidang-bidang lain untuk menghasilkan perubahan yang sama, bahkan lebih besar.




Back To Top