Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Viral Ketua MPU Aceh Sebut Vaksin Selain Sinovac Bernajis, Ini Penjelasannya

Peristiwa.co, Banda Aceh - Video Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku Faisal Ali, hanya mengakui vaksin Corona merek Sinovac dan menyebut vaksin merek lain bernajis viral. Faisal pun memberi penjelasan.
Dilihat detikcom, Senin (27/9/2021), video berdurasi tiga menit itu tampak direkam dalam sebuah pengajian. Teungku Faisal terdengar menjelaskan soal vaksin yang halal dan bernajis.

"Yang halal hanya Sinovac dan suci. Yang lain semua bernajis. AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Johnson & Johnson, semua bernajis. Bagi daerah tertentu, boleh pakai yang bernajis karena dharurah (darurat). Bagi Aceh tidak kita akui boleh pakai yang bernajis dalam konteks dharurah. Yang kami bilang boleh pakai Sinovac dan kalau Sinovac kami di depan. Lain tidak kami akui dharurah karena ada Sinovac," kata Teungku Faisal dalam bahasa Aceh.

Pelajar Sabang Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19

Faisal menjelaskan video itu direkam dalam pengajian yang digelar beberapa hari lalu. Dalam pengajian, ada yang bertanya soal hukum vaksin.

Dia mengaku tidak mengetahui siapa yang merekam video tersebut hingga viral. Menurutnya, penjelasannya dalam video itu disampaikannya untuk menjawab pertanyaan peserta pengajian.

"Saya sampaikan secara riil walaupun kita dipengaruhi. Boleh gunakan yang bernajis kalau dharurah, tapi kita MPU Aceh tidak menggunakan bahwa dharurah ataupun tidak. MPU Aceh yang mengkampanyekan adalah Sinovac. Kalau ada iklan di baliho untuk Sinovac," jelas Faisal kepada wartawan.

"MPU Aceh semua sepakat Sinovac. Kita menyatakan halal berdasarkan fatwa MUI pusat adalah Sinovac. Tapi, masyarakat yang pakai lain tidak masalah, karena dharurah itu pecah para ulama," lanjutnya.

Faisal mengaku dirinya tidak mempermasalahkan penggunaan vaksin Corona selain mereka Sinovac bagi tenaga kesehatan. Namun, dia meminta pemerintah mengutamakan penggunaan vaksin merek Sinovac di Aceh.

"Kita merekom Sinovac dan sudah mengkampanyekan. Untuk Sinovac kita berdiri di depan dan itu yang menjadi komitmen kita dari awal. Untuk Aceh kita minta agar Sinovac. Sudah berkali-kali kita bicarakan," ujar Faisal.

Dia mengajak masyarakat Aceh menjalani vaksinasi sebagai upaya mengakhiri pandemi Corona. Faisal meminta warga tak menolak vaksinasi Corona dengan alasan yang dibuat-buat.

"Jadi jangan ada alasan vaksin bernajis karena ada yang halal," tuturnya.(detik)



Pemerintah Pusat dan Provinsi SUMBAR Gotong-royong Tekan Laju Limbah B3 Medis

Sumatera Barat – Guna mendorong penanganan timbulan limbah B3 Medis Covid-19 dan penanganan sampah di Kota Padang dan sekitarnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat. Diantara agenda kunjungan, Deputi PLK memfasilitasi percepatan pengelolaan sampah melalui teknologi RDF di TPA Air Dingin dan penanganan limbah B3 medis di Padang bersama dengan K/L terkait. Kunjungan ini dilakukan pada Jumat-Sabtu, (24-25/09-2021).

“Pusat penanganan/pemusnahan limbah B3 medis menggunakan teknologi thermal atau insinerator di Provinsi Sumatera Barat ini akan menjadi solusi yang baik untuk menangani masalah limbah B3 medis di masa pandemi saat ini,” ungkap Deputi PLK, Nani Hendiarti pada kunjungan ke TPA Air Dingin. Ia juga mengatakan Kemenko Marves sangat mendukung usulan Pemprov Sumbar dan Kota Padang untuk menggunakan teknologi RDF di bagian hilir dengan tetap mengedepankan pendekatan skema ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Selain kunjungan ke lokasi RDF, deputi PLK juga mengunjungi lokasi insinerator LB3 medis yang dibangun oleh KLHK TA 2020 yang saat ini sdh beroperasional dengan izin kedaruratan dalam penanganan LB3 medis di masa pandemi.

Kunjungan dilakukan bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala Pekerjaan Umum (PU) Fathol, Kepala Dinas DLH Provinsi SUmatera Barat Siti Aisyah serta Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Limbah Non B3 (KLHK) Shinta Saptarina Soemiarno. Menurut Shinta, kapasitas insinerator pengolahan limbah B3 ini sudah mencapai pembakaran hingga 3300 Kg/jam dan beroperasi selama 24 jam.

“PT. Semen Padang dan PT PLN (Persero) UPK Teluk Sirih bersedia menjadi off-taker yang akan nantinya memanfaatkan produk RDF yang dihasilkan,” jelas Deputi Nani. Skema pendanaan untuk ini akan dijajaki dari green infrastructure yang merupakan kerjasama dengan Jerman, dukungan pihak swasta dan melalui APBN di Kementerian PUPR.

Kemenko Marves juga akan mendorong dan memfasilitasi percepatan penanganan sampah di TPA Regional Payakumbuh di tahun 2022 dengan skema penanganan terintegrasi dari hulu ke hilir, “TPA ini sudah mencapai over capacity, sehingga diperlukan upaya khusus untuk menghindari penumpukan sampah dan longsor sampah kedepannya,” imbuh Deputi Nani.

Menyambut Baik, Gubernur Sumatera Barat menekankan pada awal tahun ia berharap sudah dapat dilaksanakan proses persyaratan penanganan sampah dengan teknologi RDF pada tahun depan. Ia akan terus mengawal koordinasi demi maksimalnya pembangunan pengolahan sampah dan limbah B3 ini.

Pelajar Sabang Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19

Peristiwa.co, Sabang – Ratusan pelajar dari Kota Sabang, antusias mengikuti vaksinasi massal Covid-19 yang digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut.

Kegiatan yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Kota Sabang itu diikuti oleh para pelajar jenjang SMP, SMA dan SLB.

Della, Siswa SMA N 1 Sabang, mengatakan jika dirinya divaksin karena keinginan sendiri, tanpa paksaan sekolah. “Sudah izin orang tua pasti,” kata Della, Sabtu 25/09/2021.

Della menyebutkan alasan takut terpapar Covid-19 menjadi alasan dia mau divaksin. Ia sadar jika sudah divaksin tetap bisa terpapar virus. “Tapi efek sakitnya nggak terlalu parah. Makanya mau divaksin,” kata dia.

Pemerintah Aceh Ajak Kepala Sekolah SMA Se-Kota Banda Aceh Tuntaskan Vaksinasi Siswa

Senada dengan Della, Tara, salah satu siswi lainnya mengatakan jika awalnya dia tidak mau divaksin karena takut dengan jarum suntik. Dia kemudian memberanikan diri untuk divaksin. “Ternyata nggak sakit. Nggak tahu pun sudah selesai disuntik,” kata dia.

Sebagian besar para pelajar yang datang untuk divaksin, didampingi oleh para orang tua. Mereka juga didampingi oleh para guru kelas, sesuai dengan arahan Sekda Aceh.

Nurisnawati, Guru SMP 2 Kota Sabang, menyebutkan, jika sekitar lima puluhan lebih siswanya datang dengan kesadaran sendiri ke SMA 1 Sabang untuk divaksin. Sebelum itu, sekitar 80 siswa lebih juga telah divaksin. Para guru, kata dia, memberikan motivasi kepada siswa dan wali siswa tentang alasan kenapa mereka harus divaksin. “Alhamdulillah para siswa dan orang tua bisa memahaminya,” kata dia.

Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah M.Kes., yang meninjau langsung proses vaksinasi bersama Kepala Dinas Kesehatan Aceh dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, mengapresiasi para siswa-siswi tersebut. Mereka kata Taqwallah telah melakukan upaya pencegahan Covid-19,” kata Sekda.

“Ini usaha bersama, dari petugas publik, petugas kesehatan, adik-adik dan juga masyarakat umum,” kata Sekda.

Kepada para guru, Sekda mengatakan jika sebenarnya masyarakat tidak akan menolak divaksin, jika mereka menerima Informasi yang benar dan tepat terkait manfaat dari vaksinasi Covid-19. “Kemampuan kita menjelaskan yang berat, perlu kemampuan kita menjelaskan. Nakes aja pertama juga nggak mau divaksin.”

Usai meninjau vaksinasi di Sekolah, Sekda kemudian juga meninjau vaksinasi Covid-19 bagi santri Dayah Istiqamatuddin Darul Wa’di di Batee Shok Kecamatan Suka Karya. Gelaran vaksinasi massal yang dilakukan oleh Polres Kota Sabang itu didampingi langsung pimpinan dayah, Tgk Bardi Akarta.

Pemerintah Aceh Ajak Kepala Sekolah SMA Se-Kota Banda Aceh Tuntaskan Vaksinasi Siswa

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mengajak seluruh Kepala Sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, serta sekolah luar biasa (SLB) seluruh Kota Banda Aceh, untuk segera menuntaskan vaksinasi siswa. Ia mengatakan, capaian vaksinasi siswa di Banda Aceh memang paling tinggi se provinsi, namun sisa siswa yang belum ikut vaksinasi diminta segera menyelesaikannya. “Perlu kerja keras bapak ibu untuk meyakinkan siswa, agar vaksinasi ini bisa segera tuntas,” kata Taqwallah saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala sekolah SMA dan SMP sederajat, SLB dan Kepala Puskesmas se-Kota Banda Aceh, usai menggelar zikir dan doa bersama keselamatan pandemi, di komplek SMK 1, 2 dan 3 Banda Aceh, Jumat(24/09/2021).

Sekda menjelaskan, penularan virus sangat berhubungan dengan daya tahan tubuh. Salah satu penyakit paling klasik yang disebab virus adalah influenza. Begitupun dengan Covid-19, penyakit ini disebabkan infeksi virus corona yang menular antar manusia. “Penyakit Covid ini menular dari nafas ke nafas, ia hidup di udara. Ia sangat ganas dan hidupnya di rongga paru-paru,” ujar Sekda.

Sekda mengatakan, sebagian besar orang yang meninggal akibat infeksi Covid-19, paru-parunya telah digerogoti oleh virus corona. Sekda menyebutkan, kunci selamat dari penularan virus corona itu adalah vaksinasi untuk membentuk daya tahan tubuh. Di samping tetap memakai masker dan menjaga jarak.

Namun begitu, penularan virus corona akan berhenti bila cakupan vaksinasi sebuah komunitas sudah mencapai 90 persen. Namun jika jumlah masyarakat belum vaksin lebih banyak daripada yang sudah, maka penularan virus tetap akan terjadi. Masker dan jaga jarak pun harus tetap dilaksanakan. “Jika sudah vaksin, takdirnya selama ini kalaupun positif tidak sampai dirawat, kalaupun dirawat tidak sampai harus pakai oksigen,” ujar Taqwallah.

Sekda mengapresiasi capaian vaksinasi siswa di Kota Banda Aceh begitu tinggi. Namun ia berharap, sisa siswa yang belum melaksanakannya agar segera divaksin sehingga kekebalan komunitas warga sekolah dapat terbentuk.

Lebih lanjut, Sekda mengatakan, upaya percepatan vaksinasi siswa juga perlu diiringi dengan input data yang baik. Hal tersebut penting agar data capaian vaksinasi yang telah dilakukan selama ini dapat diperbaharui kembali. Sehingga laporan capaiannya pun meningkat sesuai pelaksanaan. “Ini penting bagi tim vaksinator puskesmas agar data capaian vaksinasi kita sesuai dengan pelaksanaannya,” ujar Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, mengharapkan capaian vaksinasi siswa di Kota Banda Aceh dapat segera dituntaskan. Ia mencontohkan komplek SMK 1, 2 dan 3 Banda Aceh yang memiliki murid 3.000 lebih. Kini pembelajaran tatap muka tak bisa dilaksanakan akibat pandemi belum berakhir.

Padahal, kata Alhudri, kehadiran siswa tersebut dapat memberikan efek domino bagi pedagang di sekitar sekolah. Sehingga ekonomi masyarakat dapat hidup kembali. “Selama dua tahun ini sudah vakum semua, jadi harapannya beberapa waktu ke depan kita bisa belajar tatap muka kembali, mari bapak ibu kita sukseskan vaksinasi ini,” ujar Alhudri.

Ikut hadir dalam gelaran doa dan zikir bersama tersebut Sekda Kota Banda Aceh, Amiruddin, Kapolresta Banda Aceh, Dandim 0101/BS dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto.

Gedung Dekranasda Aceh Besar Jadi Tempat Vaksinasi Siswa

Aceh Besar – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr. Taqwallah M.Kes., meninjau vaksinasi Covid-19 bagi siswa di Dekranasda Aceh Besar, Jumat 24 September 2021.

Sekda juga memberikan arahan kepada para kepala sekolah tentang pentingnya suntik vaksin bagi siswa.

Dalam tinjauan itu, Sekda didampingi Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto. Hadir juga Dir Pamobvit Polda Aceh, Kapolres Aceh Besar, Dandim Aceh Besar dan Sekda Aceh Besar.

Sekda menyebutkan, Covid-19 memiliki risiko kematian yang tinggi dan proses penularan yang cepat. Karena itu, sebagai upaya melindungi warganya saat ini Pemerintah Aceh mencoba memberikan layanan vaksinasi. Saat ini pemerintah tengah fokus untuk memberikan vaksin bagi anak usia sekolah.

“Vaksinasi dilakukan karena berbagai penelitian dan pengalaman telah membuktikan, bahwa vaksinasi sukses menekan dan melemahkan virus,” ujar Sekda.

Taqwallah mencontohkan salah satu kisah sukses vaksinasi, yaitu vaksinasi polio. Berkat gerakan massal imunisasi polio pada awal tahun 90 an, kasus polio berhasil ditanggulangi.

Oleh karena itu, Sekda mengajak pihak sekolah untuk berperan aktif pada gerakan vaksinasi siswa ini, dengan terus mensosialisasikan pentingnya vaksinasi, terhadap upaya menekan penyebaran Covid-19. Sekda meyakini, jika semua orang memahami pentingnya vaksinasi, maka tidak akan ada orang yang ragu.

Selain itu, Sekda mengimbau pihak sekolah, terutama wali kelas untuk melakukan pendekatan dan menjelaskan dengan baik tentang pentingnya vaksinasi kepada para wali murid dan siswa tentang pentingnya vaksinasi.

Fitriani, salah seorang guru dari SMA 1 Ingin Jaya, mengatakan pihaknya memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya vaksin bagi siswa. Di SMA Ingin Jaya, vaksinasi telah dilakukan pada pekan lalu. Pada Jumat hari ini mereka yang tersisa belum didampingi untuk suntik vaksin.

“Untuk anak yang belum mendapat izin orang tua kita panggil orang tuanya dan berikan pemahaman pentingnya vaksin Covid-19 bagi mereka,” kata Fitriani.

Sinabang Export Perdana Gurita ke Jepang

Sinabang Export Perdana Gurita ke Jepang


Peristiwa.co, Sinabang - Sebanyak 10.260 kg gurita beku asal Pulau Simeuleu, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh menembus pasar Jepang. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengungkapkan ekspor komoditas ini merupakan yang pertama dari Simeuleu.
 
"Hari ini kami laporkan bahwa kita akan melepas ekspor pertama kali dalam sejarah BKIPM Aceh yaitu ekspor produk perikanan gurita beku," kata Rina saat pelepasan ekspor di Bumi Serambi Mekkah, Jumat  24 September 2021.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Wujudkan Aceh Sebagai Destinasi Investasi

Rina menambahkan, keberhasilan ekspor senilai Rp885.903.920 ini berkat sinergitas para pemangku kepentingan mulai dari BKIPM, Pemda Simeuleu, Perum Perindo, serta Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP). Dimulai dari Perum Perindo yang bertindak sebagai Unit Pengolah Ikan (UPI) yang menggunakan internal cold storage (ICS) yang dibangun KKP melalui Ditjen PDSPKP.
 
Selanjutnya, terdapat penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) oleh Ditjen PDSPKP dan penerbitan hazard analysis critical control point (HACCP) oleh BKIPM.
 
"Kami di ujung (proses) dapat memoles lebih indah dengan sertifikat HACCP sehingga produk perikanan Simeulue dapat diterima pasar Jepang," terangnya.
 
Sementara Bupati Simeulue, Erly Hasyim berharap ekspor perdana dari Simeulue ke Negeri Sakura ini bisa menjadi momentum kebangkitan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya. Dia menegaskan jajarannya berkomitmen menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ekonomi andalan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Adanya hibah dari KKP berupa 1 unit ICS tahun 2017 juga dianggap telah memberikan dampak ekonomi pada sektor hilir bagi pelaku usaha perikanan dan Pemda Simeulue yang salah satunya berdampak terhadap peningkatan ekspor komoditas hasil perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
"Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan Simeulue terus digenjot melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan sehingga komoditas unggulan perikanan Simeulue mampu memenuhi pasar lokal dan dapat bersaing dan diterima di pasar internasional," terang Erly.
Dalam kesempatan tersebut, Erly juga mengapresiasi ekspor perdana produk kelautan dan perikanan Simeulue yang telah membuat catatan sejarah. Selama ini, belum pernah dilakukan ekspor langsung dari Simeulue menuju negara tujuan.
 
"Kita ketahui bahwa selama ini hasil perikanan Simeulue yang terus dijual ke Medan dan yang melakukan ekspor adalah pelaku usaha Medan," ujarnya.
 
Senada, anggota Komisi IV DPR, TA Chalid menyebut ekspor perdana ini sebagai bentuk nyata sinergitas di lapangan. Terlebih ICS yang dipakai adalah bantuan dari KKP dan menunjukkan dana pusat yang disalurkan ke Aceh khususnya Simeulue menjadi berkah bagi masyarakat setempat.
 
"Dananya tidak mubazir dan tentunya hal ini akan menjadi perhatian dari kami sehingga kami dari DPR RI bisa mendorong untuk lebih mengoptimalkan anggaran di KKP agar bisa memberikan lebih banyak lagi anggaran Ke Aceh, khususnya Simeulue," kata legislator Dapil Aceh ini.
 
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan agar dapat eksis di pasar dunia. Fasilitas tersebut bisa ditunjukkan dari sisi pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.
 
Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga mengajak pelaku usaha untuk menerapkan prinsip sanitasi dan higiene yang baik dalam proses produksi serta memastikan bahan baku perikanan yang dipakai bukan hasil kegiatan illegal fishing maupun destructive fishing.
 
"Dengan demikian produk yang dihasilkan memiliki jaminan mutu sehingga mampu bersaing di pasar global," ujar Menteri Trenggono.

Dinas Pendidikan Dayah Ajak Abu dan Teungku Dayah Sosialisasikan Vaksinasi Santri

Peristiwa.co, Banda Aceh – Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, mengajak para Abu dan Teungku pimpinan dayah di Aceh, untuk mensosialisasikan pentingnya vaksinasi Covid-19 bagi para santri. Ajakan itu tertuang dalam surat imbauan yang diteken Kadis Pendidikan Dayah, Zahrol Fajri, Rabu 22 September 2021 kemarin.

“Kami mengajak kepada Abu/Teungku/pimpinan dayah untuk mensosialisasi baik kepada santri maupun orang tua/wali terhadap pentingnya vaksinasi Covid-19 dalam rangka mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity),” demikian salah satu poin imbauan itu.

Para Teungku dayah, dapat melakukan pendataan santri yang memenuhi kriteria penerima vaksinasi maupun santri yang ditunda vaksinasi covid-19. Nantinya santri yang akan divaksin terlebih dahulu dilakukan skrining test oleh tenaga medis.

Vaksinasi dapat dilakukan pada Puskesmas terdekat atau Pos Vaksinasi yang disediakan oleh Pemerintah dengan tetap menjaga Protokol Kesehatan yang ketat. “Pimpinan dayah secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi para dewan guru dan santriwan/santriwati dalam lingkungan dayah masing-masing,” demikian isi dari poin lainnya.

Vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat khususnya santri dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka Penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020.

Permenkes itu berisikan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) yang bertujuan untuk Mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity), dan melindung: masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Kapolda Aceh Kukuhkan Duta Vaksin Siswa Aceh Timur

Peristiwa.co, Aceh Timur – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Haydar, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Alhudri dan Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib, mengukuhkan Duta Vaksin Siswa Aceh Timur, di Idi Sport Center (ISC) , Rabu 21 September 2021.

Para siswa yang dikukuhkan sebagai Duta Vaksin adalah Muhammad Asraf, siswa SMP Negeri 1 Idi, Atthia Nafeeza Sinurat, siswa SMP Negeri 1 Idi dan Muhammad Sultan Frumsyah, siswa MAN Insan Cendikia.

Bersama Kapolda, Sekda juga meninjau pelaksanaan vaksinasi siswa di ISC, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Taqwallah juga sempat menyemangati dan mendampingi beberapa siswa yang sedang divaksin.

Usai meninjau vaksinasi, Kapolda Aceh kembali menegaskan dukungannya terhadap gerakan vaksinasi sekolah yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh. “Saya sangat mendukung karena kita tidak bisa bekerja sendiri. TNI/Polri, Pemerintah Aceh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan semua elemen bangsa harus bersama-sama terlibat, dalam uoaya kita menekan penyebaran virus covid-19 ini,” ujar Kapolda.

Kapolda menambahkan, pemulihan ekonomi harus berlangsung. Namun jika keadaan terus seperti saat ini, kasus covid-19 masih belum membaik, dan pemerintah harus mengambil kebijakan pembatasan-pembatasan seperti saat ini, maka ekonomi akan sulit membaik dan pulih. “Kalau kondisi begini terus menerus, maka kita tidak akan bisa bangkit,” tandas Kapolda.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dan para siswa dalam menyukseskan vaksinasi covid-19. Kapolda mengingatkan pentingnya kekebalan kelompok atau herd immunity untuk menekan penyebaran covid-19. “Syukur Alhamdulillah, terima kasih atas antusias masyarakat dan pelajar dalam rangka menyukseskan gerakan vaksinasi karena vaksinasi ini akan menjaga kita, keluarga kita, lingkungan kita dan masa depan kita. Insya Allah, kita akan terhindar dari Covid-19,” kata Kapolda.

Vaksinasi Siswa

Sebagaimana diketahui, sejak Kamis (16/9) Sekda Aceh bersama Kadisdik Aceh dan Kepala Biro Isra Setda Aceh Usamah El Madny, berkeliling Aceh untuk memotivasi pihak sekolah agar capaian vaksinasi siswa sesuai target.

Hari ini, kunjungan kerja Sekda berbarengan dengan kunjungan kerja Kapolda Aceh di Aceh Timur. Sebelum bertolak ke Aceh Timur, Sekda dan rombongan mengikuti dzikir dan do’a bersama, yang rutin digelar ASN Pemerintah Aceh, di halaman SMA Negeri 1 Kejuruan Muda.

Taqwallah juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di sekolah tersebut serta memotivasi para kepala sekolah, dewan guru dan wali kelas serta para siswa agar vaksinasi berlangsung sukses.

Selain di SMAN 1 Kejuruan Muda, Sekda juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMP Negeri 1 Karang Baru, MAN 2 Aceh Tamiang, SMAN 1 Langsa, SMPN2 Langsa dan SMK Negeri 2 Langsa.

Sementara itu, saat di Aceh Timur Sekda menggelar pertemuan dengan para Kepala Sekolah SMA se-Aceh Timur di SMAN 1 Aceh Timur, untuk memotivasi pihak sekolah agar vaksinasi siswa berjalan sukses.

Kunjungan kerja Sekda Aceh hari ini berakhir di Aceh Utara. Sekda bertemu dan memotivasi para Kepala Puskesmas se-Aceh Utara, di lobby Rumah Sakit dr Muchtar Hasbi.

Sekda mengimbau para Kepala Puskesmas agar bekerja lebih keras lagi demi tercapainya kekebalan kelompok, sehingga seluruh masyarakat dapat kembali beraktifitas seperti sediakala. 

Presiden Jokowi Serahkan 3.365 Sertipikat Tanah Untuk Masyarakat Aceh, Aceh Besar Dapat 500

Peristiwa.co, Banda Aceh –Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengikuti acara penyerahan 124 ribu sertipikat redistribusi tanah objek agraria oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat dari berbagai provinsi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Acara tersebut diikuti dari Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Rabu, 22 September 2021.

Pada kesempatan itu, gubernur didampingi Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Sunawardi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Syakir, dan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Aceh.

Adapun 124 ribu sertipikat tanah yang dibagikan kepada masyarakat tersebut merupakan hasil redistribusi dari penyelesaian sengketa tanah, tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah masa berlakunya habis. Kemudian hasil pelepasan kawasan hutan, lahan terlantar dan tanah milik negara lainya.

Masyarakat penerima sertipikat tanah tersebut berasal dari 26 provinsi yang mencakup 127 kabupaten/kota di seluruh tanah air.

Untuk Aceh sendiri sertipikat tanah hasil redistribusi yang diterima masyarakat berjumlah 3.365 sertipikat yang berasal dari 11 kabupaten/kota. Masing-masing Aceh Besar 500, Pidie 68, Aceh Utara 109, Aceh Timur 287, Aceh Tengah 400, Aceh Tenggara 196, Bireuen 200, Nagan Raya 1.034, Aceh Tamiang 193, Aceh Jaya 310 dan Pidie Jaya 68.

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyerahan sertifikat kali ini sangat istimewa karena tanah yang diserahkan merupakan tanah baru untuk rakyat yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan.

“Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak-Ibu sekalian yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga dari pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja tetapi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk meningkatkan produktivitas.

“Saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan, agar tanah yang digarap oleh Bapak-Ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif. Sekali lagi, agar tanah yang ada lebih produktif, memberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya.

Pemerintah Aceh Gelar Rakor Bahas Pengolahan Limbah B3 Medis

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengolahan limbah B3 medis umum dan B3 Covid-19 yang dihasilkan dari seluruh kegiatan medis di seluruh Aceh. Rabu 22 September 2021.

Rapat itu berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh Mawardi dan dihadiri Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Isra Firmansyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan A Hanan, Kepala Biro Ekonomi Amirullah, dan perwakilan Dinas Kesehatan Aceh.

Pertemuan itu, membahas tentang Operasional Incinerator UPTD Balai Penanganan Sampah Regional di Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar yang hingga saat ini masih belum mengantongi izin pengoperasian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, A Hanan, mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan perizinan lingkungan ke Kementerian LHK, namun hingga saat ini izin tersebut masih belum dikeluarkan.

“Sebelumnya kita sudah mengajukan izin lingkungan ke KLHK namun hingga saat ini izin tersebut belum dikeluarkan,” kata Hanan.

Padahal, Incinerator atau alat pengolahan limbah padat RS dengan kapasitas 300 kilogram per jam tersebut merupakan bantuan KLHK pada tahun 2020 lalu, dan telah diuji coba pada awal Januari 2021 lalu.

Namun, Hanan menyayangkan sampai saat ini, fasilitas tersebut masih belum dapat dioperasikan lantaran belum memiliki izin lingkungan, dengan dalih Incinerator tersebut bukan berlokasi di kawasan industrial. Padahal, kondisi terkini, limbah medis kian meningkat di masa pandemi Covid-19.

“Insinerator RSUDZA juga sudah tidak optimal lagi beroperasi mengingat usia mesin sudah 15 tahun. Maka itu perlu dukungan insinerator bantuan KLHK yang ada di BPSR Aceh untuk dioperasikan,” ujarnya.

Menindak lanjuti hal itu, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh Mawardi, menyampaikan pihak Pemerintah Aceh melalui DLHK, sesegera mungkin akan melakukan konsultasi dengan Kementerian LHK RI. Guna meminta pendapat terkait rencana operasional insinerator, sehingga tidak terjadi penumpukan limbah medis.

Kemudian, Pemerintah Aceh akan melakukan pertemuan mediasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan ditembuskan ke Komite Penanganan Covid Aceh melalui surat Gubernur, untuk konsultasi dan membahas lebih lanjut mekanisme penyelesaiannya.

Lebih lanjut, sebut Mawardi, Dinkes Aceh juga diminta untuk memfasilitasi kebutuhan data limbah medis B3 umum dan B3 Covid yang berasal dari RSUZA, RSUD dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainya di kabupaten dan kota. Agar pengolahan limbah dapat terkontrol dengan baik.


Gubernur Dukung KPK Wujudkan Pemilihan Berintegritas di Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh–Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bebas politik uang (money politic) di Aceh.

Oleh sebab itu, upaya membentuk penyelenggara dan pemilih yang berintegritas perlu terus diperkuat.

“Komitmen para penyelenggara untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi harus semakin kokoh, dan daya kritis masyarakat harus semakin meningkat,” ujar Nova saat memberikan sambutan pada acara pembukaan bimbingan teknis program anti korupsi bagi penyelenggara dan pemilih Pemilu berintegritas yang digelar KPK RI di Hermes Hotel Banda Aceh, Rabu, 22 September 2021.

Menurut Nova, penyelenggara Pemilu dan Pilkada harus memahami realita kasus politik uang yang terjadi agar langkah antisipasi dan pemantauan terhadap praktik politik uang dapat ditingkatkan sejak dini.

The Latin American Public Opinion Project, kata Nova, menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga sebagai negara dengan kasus politik uang tertinggi di dunia, di mana satu di antara tiga pemilih diduga terpapar jual beli suara.

” Kami berharap narasumber utama dari KPK akan memaparkan pandangannya mengenai titik-titik rawan korupsi pada Pemiliu dan Pilkada. Sebagai pihak yang memahami dinamika politik lokal, tentu saja para komisiner KIP, komisioner Panwaslih dan tokoh masyarakat Aceh lebih paham sisi lain dari potensi korupsi yang ada di daerah kita,” kata Nova.

Gubernur Aceh itu menambahkan,, Penyelenggara Pemilu adalah salah satu pihak yang rentan terhadap terjadinya politik uang. Oleh sebab itu, melalui bimtek yang digelar KPK tersebut ia berharap tanggungjawab penyelenggara Pemilu bukan hanya sebatas menjalankan tahapan dengan baik. Namun tidak kalah pentingnya adalah, penyelenggara Pemilu harus bisa mengantisipasi berbagai potensi penyelewengan yang terjadi.

Direktur Bidang Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, mengatakan, tujuan pihaknya menggelar kegiatan bimbingan tersebut adalah untuk mengingatkan penyelenggara dan pemilih Pemilu serta Pilkada di Aceh tentang bahayanya politik uang. Ia mengatakan, pemimpin dan pemerintahan yang baik dapat diraih bila penyelenggara dan pemilih memiliki integritas saat mengikuti pemilu maupun pilkada.

“Kita menyadari KPK tak mungkin memberantas korupsi sendiri, karena itu kita menggandeng seluruh komponen bersama untuj mencegahnya. Perlu kita tanamkan integritas dalam diri sendiri agar tak melakukan korupsi,” kata Kusdwidjanto.

Kusdwidjanto menyebutkan, integritas lahir dari iman yang kuat, memiliki komitmen, konsisten tahan godaan dan rela berkorban. Selain itu, integritas juga perlu dukungan orang lain. “Karena itu kami hadir untuk mengingatkan pentingnya integritas untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.”

Dalam menyikapi maraknya praktik korupsi di berbagai bidang di negeri ini, KPK menggencarkan tiga aspek penanganan. Ketiga aspek tersebut adalah pendidikan korupsi dalam rangka membentuk pemahaman masyarakat terkait bahayanya praktik korupsi. Berikutnya adalah upaya pencegahan dengan menerapkan sistem pemerintahan yang transparan agar mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Terakhir yaitu penegakan hukum bagi mereka yang korupsi.

“Ketiga ini tak dapat sukses bila masyarakat tak terlibat aktif memberantas korupsi. Informasi dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum ini sehingga penyelenggaraan pemilu berjalan baik tanpa ada penyimpangan,” ujar Kusdwidjanto.

Bimbingan teknis yang digelar KPK RI itu diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari unsur Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, dan unsur organisasi masyarakat. Bimbingan berlangsung selama dua hari dari 22 sampai 23 September 2021.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, Ketua Panwaslih Aceh dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto. 

PPKM Aceh Kembali Diperpanjang Hingga 4 Oktober

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro level 4, level 3 dan level 2 di Aceh kembali diperpanjang. Perpanjangan PPKM ini dilakukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Instruksi Gubernur (Ingub) tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro level 4, level 3 dan level 2 dengan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat gampong untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Perpanjangan Ingub tersebut berlaku sejak 21 September 2021 sampai 4 Oktober 2021.

Ingub Nomor 20 INSTR Tahun 2021 itu dikeluarkan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, level 3 level 2 dan level 1 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kepala Biro Humas dan Protokol (Humpro) Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Rabu (22/09/2021) mengatakan, Ingub itu ditujukan kepada para Bupati dan Wali Kota serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Isi ingub tersebut yaitu memuat sejumlah ketentuan untuk diterapkan oleh para bupati dan walikota serta para pihak SKPA terkait. Pada poin ke satu Ingub itu, disebutkan agar Bupati/Wali Kota mengatur PPKM Mikro sampai dengan tingkat Gampong yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong.

Pertama adalah Zona Hijau dengan Kriteria tidak ada kasus Covid 19 di Gampong, maka skenario pengendalian dilakukan Surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Kemudian untuk Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan dua rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Untuk Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat tiga sampai dengan lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong dalam tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandi untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Sementara untuk Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Gampong.

Pada zona merah, pemerintah harus melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat dan menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Kemudian mengatur pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya di rumah ibadah. Selanjutnya adalah pelarangan kerumunan lebih dari sepuluh orang, membatasi keluar masuk wilayah Gampong paling lama hingga pukul 22.00 malam, dan meniadakan semua kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pelaksanaan PPKM Mikro berdasarkan Ingub tersebut dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dan Keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.

Iswanto melanjutkan, mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro adalah dengan membentuk Posko Tingkat Gampong, bagi gampong yang belum membentuk. Dan diharapkan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat gampong atau nama lain membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Sementara pelaksanaannya, khusus untuk Posko Tingkat Gampong dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Keuchik di gampong.

Satpol PP dan WH kabupaten/kota nantinya akan melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM Mikro di kabupaten/kota.

“Dari Ingub itu disebut bahwa bupati/wali kota akan memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan atau protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Iswanto.

Iswanto melanjutkan, para bupati dan wali kota akan memberikan laporan kepada Gubernur tentang Pemberlakuan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Tingkat Gampong untuk pengendalian penyebaran Covid 19, serta Pelaksanaan fungsi dari Posko Tingkat Gampong.

Selanjutnya adalah PPKM Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berlaku pada lingkungan kerja Instansi Pemerintah. Dalam ingub itu, kata Iswanto, disebutkan bahwa jika ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rumahnya terkonfirmasi positif Covid-19, ASN tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor.

Sementara jika ASN yang memiliki gejala ISPA, juga tidak diperbolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi mandiri.

ASN juga tidak diperbolehkan menerima kunjungan tamu pemerintah dari luar daerah Kabupaten/Kota atau daerah provinsi lain, kecuali mendesak dengan terlebih dahulu melaporkan ke Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Dalam Instruksi Gubernur juga disebut bahwa pelaksanaan rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari lintas Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/ Kota, untuk sementara waktu dilarang.

Pada lingkungan sekolah, proses pembelajaran diutamakan dengan sistem daring atau online. Apabila melaksanakan dengan sistem tatap muka/luring (offline), harus menerapkan sistem belajar dua shift sampai empat shift. Jika terdeteksi ada guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik terkonfirmasi positif covid-19, akan dilakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan belajar/ruang guru sekolah tersebut.

Selanjutnya, jika dalam keluarga guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik ada yang positif Covid 19, guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah. Bagi mereka yang memiliki gejala ISPA juga tidak diperbolehkan masuk sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri.

Ingub itu juga menyasar dayah. Di mana, kunjungan-kunjungan orang tua santri sementara dibatasi. Para pengajar atau guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala dan membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan Covid 19.

Pada bidang transportasi, haruslah melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di perbatasan provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten/ Kota, TNI, POLRI.

Khusus bagi tamu Pemerintah Aceh, POLDA dan KODAM IM yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) haruslah dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen, oleh masing-masing instansi.

“Khusus Transkutaradja, jam pengoperasian akan dimulai dari Pukul 06.30 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB. Kapasitas dari angkutan umum juga sementara akan dibatasi maksimal 50 persen,” ujarnya.

Selanjutnya juga diinstruksikan agar membatasi kapasitas jumlah penumpang paling banyak 50 persen pada operasional transportasi umum khususnya angkutan antarkota dalam Provinsi dengan berkoordinasi bersama Organda.

Sementara itu, pada Bidang Kesehatan, disebutkan bahwa vaksinasi akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat kelompok prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid 19. Kemudian memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatmen termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (kapasitas laboratorium, tempat tidur Rumah Sakit, ruang ICU, dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sementara pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan, diminta untuk memfasilitasi penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 yang lebih ketat di tempat usaha dan membatasi jam operasional untuk warung kopi/café, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya, khusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh melalui DPMG Kabupaten/Kota agar memfasilitasi seluruh Gampong agar menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di tingkat Desa.

DPMG Kabupaten Kota akan memfasilitasi pembentukan Posko PPKM Mikro di Gampong dan melalui DPMG Kabupaten Kota agar mengkoordinasikan Sekretariat Posko PPKM Mikro di kecamatan untuk melaporkan kegiatan PPKM Mikro secara berjenjang.

Sementara kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh agar membentuk Posko PPKM Mikro Pemerintah Aceh di BPBA dengan melibatkan SKPA terkait, TNI, POLRI, dan melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro seluruh Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan peran pengawasan.

Khusus kepada 8 Bupati

Khusus bagi delapan bupati yakni Bupati Aceh Selatan, Bupati Aceh Tenggara, Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Utara,
Bupati Aceh Singkil, Bupati Bireuen, Bupati Bener Meriah dan Bupati Pidie Jaya yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level
situasi pandemi berdasarkan asesmen, dengan kriteria level 2 berdasarkan Diktum Kesatu huruf a angka 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur sebagaimana Diktum Kedua, Diktum Kelima, Diktum Keenam, dan Diktum Kesebelas Instruksi Menteri Dalam
Negeri dimaksud dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.

Khusus kepada 5 Walikota

Khusus 5 Walikota, yakni Walikota Banda Aceh, Walikota Sabang, Walikota Langsa, Walikota Lhokseumawe dan Walikota
Subulussalam serta kepada 8 Bupati, yakni Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Besar, Bupati Simeulue,
Bupati Aceh Barat Daya, Bupati Gayo Lues, Bupati Aceh Jaya dan Bupati Nagan Raya, serta kepada, yang wilayahnya ditetapkan
sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen, dengan kriteria level 3 berdasarkan Diktum Kesatu huruf a angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur sebagaimana Diktum Keempat, Diktum Keenam dan Diktum Kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.

Khusus kepada 2 Bupati

Khusus kepada dua Bupati yakni Bupati Pidie dan Bupati Aceh Tamiang, yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dengan kriteria level 4 berdasarkan Diktum Kesatu huruf a angka 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur sebagaimana Diktum Ketiga, Diktum Kesebelas, Diktum Keduabelas dan Diktum Ketigabelas Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.

Sanksi Bagi Walikota, Bupati dan Warga yang Melanggar

Selanjutnya dalam Ingub itu juga disebutkan, bagi Bupati dan Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Iswanto juga melanjutkan, untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan Ingub ini juga akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha.

“Kemudian, setiap orang juga dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular sesuai sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Iswanto.

Kemudian, Ingub tersebut juga menjelaskan, kebijakan mengenai pemberlakuan PPKM Mikro yang tidak tercantum dalam Instruksi ini akan berpedoman kepada sejumlah peraturan.

Yaitu, Instruksi Menteri Dalam Nomor 44 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Selanjutnya adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Terakhir, Iswanto menjelaskan dengan mulai berlakunya Instruksi Gubernur ini, maka Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 7 September 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Gampong atau nama lain untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Para Kepala Sekolah Sampaikan Prestasi Selesaikan 100 Persen Vaksinasi Covid-19

Peristiwa.co, Banda Aceh – Beberapa Kepala Sekolah di beberapa daerah di Aceh menyampaikan prestasinya usai 100 persen siswa menyelesaikan suntik vaksin Covid-19. Atas prestasi itu, Sekda memberikan apresiasi.

Salah satu sekolah yang sudah menyelesaikan vaksinasi covid-19 secara tuntas kepada siswa adalah SMA 1 Pulau Banyak Barat, Kabupaten Simeulue. “Kami senang sekali, bapak di pulau sudah menyelesaikan vaksin 100 persen, kami di darat belum lagi menyelesaikan 100 persen,” kata Sekda saat menyapa para kepala sekolah SMA/SMK/SLB dari seluruh Aceh, langsung dari SMA Kejuruan Muda Aceh Tamiang, Rabu 22 September 2021.

Selain itu adalah SMK 3 Karang Baru. Kepala sekolah tersebut melaporkan jika pihaknya melaksanakan vaksin perdana pada tanggal 3 September. Pada hari itu vaksinasi terhenti setelah vaksinator menyelesaikan suntikan kepada 200 lebih siswa.

Siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe Dapat Bubur setelah divaksin, Siswa : "Bit Nyoe Hana Saket"

“Kebetulan hari itu vaksin habis, dan tanggal 15 September dilanjutkan. Alhamdulillah warga kami sudah 100 persen divaksin, yaitu 453 siswa dan 66 guru,” kata kepala sekolah

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Kejuruan Muda Aceh Tamiang yang didatangi Sekda, melaporkan jika sekolah itu sudah menyelesaikan suntik vaksin bagi 734 siswa. Tersisa 220 siswa yang pada hari ini akan disuntik seluruhnya.

Bupati Aceh Tamiang, Mursil, mengatakan pihaknya bersama seluruh unsur Forkopimda Aceh Tamiang terus menggenjot vaksinasi bagi masyarakat. Mereka menargetkan 1.000 masyarakat divaksin per harinya.

“Tapi alhamdulillah tadi malam sebanyak 2.370 orang yang divaksin. Luar biasa kinerja para vaksinator, berkat kekompakan kita bersama TNI, Polri, semuanya berjalan lancar,” kata Mursil.

Ia mengatakan akhir September ini sekitar 30 persen masyarakat Aceh Tamiang yang akan menyelesaikan suntik vaksin Covid-19.

Mursil yang didampingi Kapolres dan Dandim dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, meminta dukungan pemerintah Aceh, utamanya dalam pemenuhan stok vaksin bagi kabupaten tersebut. 

Sekda Minta Tenaga Kependidikan Dukung Percepat Vaksinasi Siswa Sebelum 30 September

Komisi VI DPRA Gelar RDPU Raqan Baitul Mal

Peristiwa.co, Banda Aceh - KomisiI DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal di ruang Serba Guna DPRA, Rabu 22 September 2021.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. Irawan Abdullah,S.Ag dan dihadiri oleh Sekretaris Komisi, Hj. Asmidar dan Anggota Komisi yaitu H. Jauhari Amin, SH, MH, Dr. H. Amiruddin Idris, SE. M.Si, Anwar, S.PdI, TR. Keumangan, SH, MH, Hj. Nurlelawati, S.Ag, Ilham Akbar, ST, Teuku Irwan Djohan ST dan Tezar Azwar.

Adapun dari Baitul Mal Aceh dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Syariah BMA Prof. Al Yasa Abu Bakar, Ketua Badan BMA Prof. Nazaruddin A. Wahid MA, Anggota Badan BMA Mohammad Haikal, ST, M.I.F. P, Mukhlis Sya’ya, ST, Khairina ST dan Kepala Sekretariat BMA Rahmad Raden, S. Sos.

Ikut hadir pula Baitul Mal Kab/Kota, Kepala DSI dan instansi lainnya yang merupakan mitra dan bahagian proses pelaksanaan kegiatan Baitul Mal ini.

“Alhamdulillah hari ini Komisi VI DPRA telah menyelenggarakan RDPU Raqan Baitul Mal yang merupakan revisi dari Qanun No 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Harapannya setelah raqan ini disahkan menjadi qanun dapat segera dijalankan semua isinya, khususnya terhadap pembangunan rumah dhuafa yang menjadi item penting dalam revisi ini. Sehingga Baitul Mal dapat langsung menggunakan dana infak untuk pembangunan rumah dhuafa untuk masyarakat miskin yang ada di Aceh,” kata Tgk Irawan Abdullah.

Ia juga sangat berharap dengan RDPU ini lembaga Baitul Mal Aceh dapat bekerja lebih optimal dalam proses pengumpulan ZISWAF dan juga terhadap penyalurannya nanti, sebab sudah ada payung hukum yang kuat. Demikian juga terhadap item-item khusus pelaksanaan dana infak dapat dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemalaslahatan ummat yang diperlukan.

“Banyak masukan yang disampaikan oleh para peserta RDPU sehingga kita berharap sesudah RDPU ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran untuk penyempurnaan apa yang sudah di bahas oleh Komisi VI dari tahun 2020 yang lalu. Semoga ikhtiar kita ini dapat dimudahkan,” pungkas Tgk Irawan.

Terus Digenjot, Total Sudah 73.124 Orang Aceh di Vaksin

Peristiwa.co, Banda Aceh – Satgas Covid-19 Aceh terus berupaya menggenjot capaian realisasi vaksinasi Covid-19. Salah satunya melalui kegiatan vaksinasi massal Covid-19 yang diselenggarakan Pemerintah Aceh. Hingga hari ke-66 pelaksanaannya, Selasa 21 September 2021 hari ini, sebanyak 73.124 orang telah divaksin.

Lebih lanjut, Muhammad Iswanto yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, mengatakan antusiasme masyarakat disuntik vaksin menjadi salah satu ikhtiar menghilangkan covid. Mereka atau masyarakat yakin sepenuhnya jika vaksin yang digunakan aman dan halal.

Iswanto menyebutkan pelaksanaan vaksinasi tersebut didukung penuh oleh para vaksinator dari RSUDZA, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Jiwa Aceh, Rumah Sakit Kodam Iskandar Muda dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh.

Atas nama Satgas Covid Aceh, Iswanto mengapresiasi para vaksinator dan seluruh Satgas Kabupaten/Kota atas semua usaha vaksinasi yang terus berjalan. “Usaha bersama vaksinasi ini bagian dari ikhtiar kita melawan dan memutuskan mata rantai covid-19 di Aceh,” kata Iswanto.

Menurutnya, para vaksinator bekerja ekstra, untuk menyuntikkan vaksinasi covid-19 terhadap masyarakat Aceh di Banda Aceh Convention Hall (BACH). “Alhamdulillah para vaksinator terus bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Iswanto dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa 21 September 2021.

Katanya, penghargaan terbesar layak bagi mereka, atas dedikasinya dalam kegiatan vaksinasi massal itu. “Mereka juga pahlawan kemanusiaan dalam menanggulangi covid ini,” kata Iswanto.

Koordinator vaksinasi massal Pemerintah Aceh yang juga Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iman Murahman, merinci, sebanyak 253 disuntik vaksin dosis 1, dan 113 disuntik vaksin dosis 2. Sementara 6 lainnya disuntik vaksin tahap pertama, oleh mereka yang tertunda suntik pada screaning beberapa waktu lalu. “Dengan bertambahnya 366 orang yang divaksin pada vaksinasi hari ke 66 tahap kedua ini, sampai hari ini tercatat sebanyak 73.124 orang yang telah divaksin,” kata dr. Iman.

Siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe Dapat Bubur setelah divaksin, Siswa : "Bit Nyoe Hana Saket"


Siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe Dapat Bubur setelah divaksin, Siswa : "Bit Nyoe Hana Saket"

Peristiwa.co, Lhokseumawe – “Bit nyoe hana saket, yak ta jak vaksin” (benar-benar tidak sakit, ayo kita ikut vaksin)” ujar Umar Khadafi, salah seorang siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe, usai menerima suntikan vaksin dari vaksinator yang berasal dari Puskesmas Mon Geudong, Selasa 21 September 2021.

Di kursi antrian, seratusan temannya hanya busa tertawa mendengar pernyataan Umar melalui pengeras suara. Saat divaksin, Umar turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, Sekda Kota Lhokseumawe T Adnan dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Alhudri.

SMA Negeri 15 Adidarma Gelar Vaksinasi Untuk Siswa

Para siswa SMAN 2 Lhokseumawe terlihat antusias mengikuti vaksinasi. Pemandangan yang tak jauh berbeda juga terlihat di SMA Negeri 1 Lhokseumawe. Para siswa terlihat santai menunggu di bawah tenda yang didirikan di lapangan basket sekolah tersebut.

Setiap siswa menunggu dengan santai di kursi antrian. Pada tangan mereka masing-masing , tergenggam sehelai formulir, yang sesekali dijadikan sebagai kipas penghalau panas, karena hari ini, cuaca di daerah yang dulu terkenal dengan julukan petrodolar itu sangat terik.

Para siswa terlihat santai dan saling memberi spirit di kursi antrian pasca vaksinasi. “Bekas suntikannya agak sakit,” ujar salah seorang siswi. “Mana ada, aku biasa aja. Pasti tadi kamu kerasin waktu disuntik. Aku gak sakit,” kata temannya. “Iya, aku juga gak sakit,” timpal temannya yang lain.

Sementara itu, petugas dari Puskesmas Banda Sakti berulang kali mengingatkan para siswa yang baru divaksin untuk tidak beranjak dari tenda antrian, agar mudah diawasi jika saja terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). “Kepada anak-anak yang sudah divaksin, jangan kemana-mana ya, tetap berada di areal vaksinasi. Jangan lupa mendownload aplikasi PeduliLindungi untuk melihat data anak-anak di sana,” ujar salah seorang tenaga medis dari Puskesmas Banda Sakti.

Usai divaksin, setiap siswa SMAN 1 Lhokseumawe mendapatkan kupon untuk ditukarkan dengan segelas besar bubur kacang hijau.

Sementara itu, di SMAN 1 Lhokseumawe, usai mengikuti dzikir dan do’a rutin jajaran ASN Pemerintah Aceh, Sekda Aceh kembali mengajak pihak sekolah untuk terus mensosialisasikan pentingnya vaksinasi, terhadap upaya menekan penyebaran covid-19. Sekda meyakini, jika semua orang memahami pentingnya vaksinasi, maka tidak akan ada orang yang ragu. “Tidak ada orang yang tidak mau divaksin, yang ada orang yang belum paham apa itu vaksin dan apa imbas positifnya bagi tubuh. Jadi, ketika ada orang yang tidak mau divaksin, maka itu adalah kesalahan kita yang tidak mampu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Sekda.

Oleh karena itu, Sekda mengimbau pihak sekolah, terutama wali kelas untuk melakukan pendekatan persuasif, menjelaskan dengan rinci kepada wali murid dan siswa tentang pentingnya vaksinasi.

Sekda kembali mengajak insan dunia pendidikan agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari serta terus mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat sekitar.

“Selalu patuhi prokes, kenakan masker dan ajak masyarakat untuk ikut vaksinasi. Jika kita patuh prokes, Insya Allah angka covid-19 akan melandai, aktivitas di sektor pendidikan, perekonomian dan sektor lain akan normal seperti sediakala,” kata Sekda.

Demi suksesnya vaksinasi, Sekda mengajak seluruh jajaran dunia pendidikan, terutama pihak sekolah, menyukseskan vaksinasi siswa dengan memanfaatkan momentum Gerakan Vaksinasi Siswa yang akan berlangsung hingga 30 September mendatang, untuk mengejar cakupan vaksinasi agar kekebalan kelompok atau herd immunity segera terbentuk.

“Fokus Satgas Penanganan Covid-19 Aceh saat ini adalah vaksinasi siswa. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya fokus dari teman-teman tenaga kesehatan, TNI dan Polri ini untuk mengejar capaian vaksinasi agar kekebalan kelompok segera terbentuk,” ujar Sekda.

Sekda menambahkan, jika kekebalan kelompok terbentuk maka kehidupan akan bisa kembali berjalan normal seperti sediakala. Oleh karena itu. Sekda berpesan kepada pihak sekolah terutama wali kelas, untuk mengajak serta turut mendampingi saat siswa divaksin. “Kita semua tentu ingin proses belajar mengajar bisa berlangsung seperti sediakala. Untuk itu, mari kita sukseskan vaksinasi siswa ini. Pihak sekolah, terutama Bapak dan Ibu wali kelas adalah kunci sukses pelaksanaan vaksinasi siswa. Kami yakin, kedekatan wali kelas dengan para siswa akan berimbas positif terhadap kesuksesan pelaksanaan vaksinasi siswa ini,” ujar Taqwallah.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Aceh Alhudri, juga menegaskan pentingnya cakupan vaksinasi terhadap pulihnya aktivitas pendidikan dan perekonomian Aceh. “Anak-anak selalu bertanya, kapan kami bisa belajar luring Pak? Mereka sudah bosan belajar daring. Dan, kita juga tentu sama seperti anak-anak, rindu mengajar dan bertatap muka langsung. Namun, semua keinginan itu akan sulit terwujud jika vaksinasi gagal. Sekolah akan terus berjalan secara daring dan perekonomian kita akan terus terpuruk karena pembatasan yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi rakyatnya,” ujar Alhudri tegas.

Kunjungan kerja Sekda berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Sekda turut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Alhudri dan Kepala Biro Isra Setda Aceh Usamah El Madny.

Selain di SMAN 1 dan SMAN 2 Lhokseumawe, hari ini Sekda Aceh dan rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi dan memotivasi pihak sekolah di SMAN 1 Aceh Utara dan Dayah Terpadu Al-Muslimun Aceh Utara.

Sekda Minta Vaksinasi Siswa Sekolah Selesai akhir September

Sekda Minta Tenaga Kependidikan Dukung Percepat Vaksinasi Siswa Sebelum 30 September

Peristiwa.co, Lhokseumawe – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mengajak tenaga kependidikan SMA sederajat di seluruh Aceh, untuk mendukung percepatan vaksinasi siswa hingga lebih 90 persen dengan batas waktu 30 September 2021 mendatang. “Kami mohon dukungannya, kami sendiri sudah hampir seminggu keliling Aceh, bertemu tenaga kependidikan untuk mensosialisasikan pentingnya vaksin ini,” ujar Taqwallah saat memberikan pengarahan secara virtual usai pelaksanaan zikir dan doa rutin keselamatan pandemi, dari Aula Mushalla SMA 1 Lhokseumawe, Selasa, 21 September 2021 pagi.

Taqwallah meminta kepala sekolah dan wali kelas untuk mengedukasi dengan cara bijak dan humanis dalam upaya meyakinkan siswanya agar mau mengikuti vaksinasi. Begitupun dengan wali murid yang ragu anaknya divaksin, guru juga perlu melakukan pendekatan yang baik untuk meyakinkan tentang betapa pentingnya vaksin bagi siswa sekolah, dalam gerakan menghindari penularan Covid-19.

Sekda Minta Vaksinasi Siswa Sekolah Selesai akhir September

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Taqwallah juga meminta beberapa Kepala Satuan Kerja Peringkat Aceh (SKPA) penyintas covid-19 untuk menceritakan pengalamannya selama mengindap virus corona kepada seluruh peserta zikir dan doa. Mereka diantaranya adalah Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Selain Kepala SKPA, Sekda juga menyapa sejumlah kepala sekolah SMA dari berbagai kabupaten/kota. Mereka yang disapa diminta Sekda untuk memaparkan progres cakupan vaksinasi siswanya dan target menyelesaikan vaksinasi seluruh murid tersebut.

Seperti diketahui, zikir dan doa bersama Pemerintah Aceh telah dimulai sejak Kamis (15/7/2021) dan dilaksanakan setiap hari pada pukul 08.00- 08.30 WIB, sesaat sebelum aktivitas perkantoran dimulai. Hari ini kegiatan tersebut diikuti 829 peserta virtual dari ASN Pemerintah Aceh baik di SKPA, UPTD, Kacabdin, SMA dan Kantor Cabang Bank Aceh.

Kegiatan itu dipimpin langsung secara virtual dari aula Kantor Gubernur Aceh oleh staf ahli gubernur, para asisten dan kepala biro.

Ketua Komisi VI DPRA : Tidak Patut Kadisdik Aceh Ultimatum Kepala Sekolah Terkait Vaksinasi Siswa

Back To Top