Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Indonesia-Iran Perkuat Kerja Sama Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indonesia-Iran Perkuat Kerja Sama Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peristiwa.co, Banda Aceh - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkuat kerja sama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan Iran.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Khosh Heikal Azad di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2021), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menyebutkan Indonesia dan Iran memiliki ikatan sejarah dan budaya yang sudah lama terbangun. "Ini terlihat dari catatan sejarah kita yang menyebutkan kedatangan para pedagang asal Iran ke Indonesia di masa lalu serta beberapa kesamaan kosakata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Persia," kata Sandiaga.
Sehingga, Sandiaga berpendapat Indonesia dan Iran perlu terus menjalin kerja sama di bidang wisata sejarah dengan menggandeng berbagai pihak terkait. “Wisata budaya dan sejarah menjadi salah satu prioritas kami agar dapat menarik wisatawan asal Iran untuk berkunjung ke Indonesia," katanya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada 2019, tercatat ada 10.440 wisatawan Iran yang berkunjung ke Indonesia. Namun, angka ini mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yaitu sebesar 1.340 wisatawan saja.
"Kolaborasi ini kita harapkan dapat meningkatkan kembali angka kunjungan wisatawan Iran ke Indonesia di masa yang akan datang pascapandemi COVID-19," tutur Sandiaga.
Selain itu, Sandiaga mengatakan kedua negara juga memiliki potensi kolaborasi di subsektor-subsektor ekonomi kreatif seperti kriya, fesyen, dan arsitektur. Terlebih, sektor ekonomi kreatif Indonesia berhasil menyumbang angka produk domestik bruto sebesar Rp1.100 triliun pada 2020.
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kerajinan tangan Iran merupakan salah satu karya seni yang memiliki signifikansi di industri artistik karena memiliki akar budaya dan sejarah yang kuat. Sehingga, saya ingin melihat kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan angka perdagangan produk ekonomi kreatif antar kedua negara," jelas Sandiaga.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, menambahkan perlunya dilaksanakan webinar-webinar antara Indonesia dan Iran untuk meningkatkan kesadaran atas potensi wisata yang dimiliki kedua negara. "Menurut saya webinar itu sangat bagus untuk membangun kesadaran masyarakat kedua negara atas potensi-potensi wisata yang ada," ucap Nia.
Hal ini disambut baik oleh Mohammad Khosh sebagai upaya pemulihan ekonomi kedua negara. "Saya harap dengan adanya kerja sama ini, kita dapat segera bangkit dari pandemi COVID-19," ungkap Khosh.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Direktur Pemasaran Regional I Kemenparekraf/Baparekraf, Raden Sigit Witjaksono.
Ditegur Bupati Aceh Besar  Tak Berjilbab Saat Rapat, Utusan Kemenkes Minta Maaf

Ditegur Bupati Aceh Besar Tak Berjilbab Saat Rapat, Utusan Kemenkes Minta Maaf

Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali dan utusan Kemenkes (dok. Pemkab Aceh Besar) Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan utusan Kemenkes (dok. Pemkab Aceh Besar)

Peristiwa.co, Aceh Besar - Utusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI ditegur Bupati Aceh Besar Mawardi Ali karena tidak berjilbab saat mengikuti rapat. Wanita itu disebut langsung meminta maaf.

"Mohon maaf, Bapak, saya belum tahu dan belum ada yang beri tahu sebelum Bapak Bupati sendiri," kata wanita itu dalam keterangan tertulis Pemkab Aceh Besar, Rabu (16/6/2021).

Wanita itu mengaku tidak mengetahui aturan berjilbab yang berlaku di Aceh. Dalam rapat itu, dia mengenakan masker, bando, dan tidak berhijab.

Rapat yang dia hadiri digelar di Gedung Dekranasda di Desa Gani, Aceh Besar. Perempuan itu disebut berkunjung ke Aceh dalam rangka tugas asesmen kesehatan masyarakat terkait eliminasi penyakit malaria.

Dia disebut bakal berada di Aceh Besar selama 3 hari. Ketika rapat berlangsung, wanita itu duduk di samping Bupati Mawardi. Mawardi disebut sempat mempersoalkan perempuan itu tidak mengenakan jilbab.

"Mohon maaf, Ibu, kita di Aceh dan Aceh Besar, khususnya bagi wanita di tempat umum harus menggunakan hijab," jelas Mawardi dalam keterangan yang sama.

Mawardi juga disebut meminta wanita itu mengenakan jilbab setelah pertemuan, termasuk saat melakukan tugas di Aceh Besar.

Kontroversi 3 Tahun Lalu

Tiga tahun lalu, Mawardi juga pernah membuat heboh setelah mewajibkan pramugari yang mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, berjilbab. Aturan itu tertuang dalam surat bernomor 451/65/2018 dan ditujukan kepada seluruh maskapai.

Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, seluruh maskapai mematuhi aturan yang berlaku sejak Januari 2018 itu. Beberapa minggu setelah Mawardi meneken aturan ini, pramugari maskapai yang terbang ke Aceh terlihat berjilbab.

"Di Aceh, dari 2001 ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam. Sekarang sudah kita laksanakan secara menyeluruh di Aceh. Ada pelanggaran syariat sudah kita sosialisasikan. Salah satunya soal busana, salah satunya pramugari," kata Mawardi kepada wartawan saat ditemui di rumahnya, Selasa (30/1/2018).(detik)


Komisi I Dorong Baitul Mal Optimalkan Menggali Potensi Zakat di Berbagai Sektor

Peristiwa.co, Banda Aceh – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh mendorong Baitul Mal untuk menggali potensi zakat di Kota Banda Aceh secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I, Musriadi, saat menggelar rapat bersama mitra kerja Komisi I yakni Baitul Mal Kota Banda Aceh terkait Raqan Pertanggungjawaban APBK Tahun 2020  yang berlangsung di gedung DPRK Banda Aceh, Rabu 16 Juni 2021.

Musriadi mengatakan, zakat merupakan implementasi rukun Islam yang ketiga. Dalam kehidupan zosial, zakat punya peran luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Oleh karenanya,  zakat harus selalu membantu dan memenuhi hajat hidup bagi para fakir miskin.

Menurut Musriadi, Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiliki potensi zakat yang sangat besar. Secara kuantitas, pengumpulan zakat di Banda Aceh menempati ranking nomor dua terbesar dan terbanyak setelah Baitul Mal Provinsi Aceh. 

Ia menilai, para penunai zakat atau muzaki seperti pengusaha masih belum signifikan menyalurkan zakat niaganya pada lembaga yang dikelola pemerintah, akan tetapi mereka lebih memilih menyalurkan zakat sendiri ke luar Kota Banda Aceh.

"Ini merupakan tugas kita bersama terutama Baitul Mal Banda Aceh untuk terus berkampanye gerakan sadar zakat tentang hukum dan aturan penyaluran zakat, yakni disalurkan di mana zakat itu dipungut," kata Musriadi.

Dalam rapat tersebut Musriadi menyampaikan, Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tahun 2020 menargetkan potensi zakat, infak, dan sedakah (ZIS) yang dihimpun di Banda Aceh sebesar Rp22.064.000.260 miliar. Potensi ini berasal dari beberapa item, yaitu zakat penghasilan Rp13.714.128.368,07, zakat perniagaan Rp1.554.162.106,46, infak Rp1.631.728.035,57, sedekah Rp2.573.489. Dari target itu, nominal yang tercapai sebesar Rp16.902.591.999.

"Kita menyarankan Pemko Banda Aceh mengantisipasi banyak zakat yang keluar dari Banda Aceh, melahirkan regulasi baik qanun pengelolaan zakat maupun perwal ZIS Kota Banda Aceh, sehingga potensi zakat di Banda Aceh terkumpul dan terpusat untuk masyarakat di Kota Banda Aceh," ujarnya.

Politisi PAN ini berharap, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahan besar yang beroperasi di Banda Aceh sebagai pengelola dana corporate social responsibility (CSR) yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan adanya kerja sama itu, setiap perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR-nya maka data penerimanya disediakan oleh Baitul Mal. Dengan begitu, bantuan yang diterima masyarakat lebih merata dan tidak tumpang tindih dengan bantuan lain.

Musriadi menyebutkan, adapun potensi zakat yang perlu digali ke depannya meliputi zakat profesi individu, perusahaan, industri kecil, perdagangan, profesi dan keahlian, lembaga keuangan kecil, transportasi, perikanan, peternakan, kelautan, pertanian, dan perusahaan medis serta ada beberapa sektor lainnya yang selama ini belum digarap.

"Kami melihat kinerja Baitul Mal Banda Aceh dalam beberapa waktu terakhir ini sudah mulai meningkat, baik dari segi kinerja dan pencapaian target guna mendukung visi misi Kota Banda Aceh. Maka, seluruh potensi zakat, mulai upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta sosialisasinya, dan harus kita dukung semua stakeholder-nya," tutur Musriadi.

Gubernur Nova Perpanjang PPKM Mikro Hingga 28 Juni 2021

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 10/INSTR/2021/ tentang perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat gampong untuk pengendalian penyebaran covid-19. Instruksi gubernur itu dikeluarkan di Banda Aceh Selasa 15 Juni 2021.

Sebelumnya, PPKM Mikro telah diberlakulan di Aceh sejak 20 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021. Kemudian diperpanjang lagi pada 1 Juni 2021 sampai 14 Juni 2021. Selanjutnya pada perpanjangan kali ini akan berlaku sejak 15 Juni 2021 sampai 28 Juni 2021.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan Ingub yang diteken langsung Gubernur Aceh Nova Iriansyah, itu merupakan tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Instruksi gubernur itu ditujukan kepada para bupati dan walikota se Aceh, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Isinya memuat beberapa poin utama untuk diterapkan di daerah masing-masing.

Di antaranya, agar Bupati/Walikota mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat Gampong yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong.

Pertama adalah Zona Hijau dengan Kriteria tidak ada kasus Covid 19 di Gampong, maka skenario pengendalian dilakukan Surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Sementara untuk Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan dua rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Untuk Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat tiga sampai dengan 5 lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong dalam tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandi untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Sementara untuk Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Gampong. Pemerintah harus melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat dan menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Selanjutnya adalah pelarangan kerumunan lebih dari sepuluh orang, membatasi keluar masuk wilayah Gampong paling lama hingga pukul 22.00 malam dan meniadakan semua kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

“Dalam Ingub itu disebut bahwa PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dan Keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya,” kata Iswanto dalam keterangannya, Rabu 16 Juni 2021, mengutip poin dari Ingub tersebut.

Iswanto menyebutkan bahwa mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro adalah dengan membentuk Posko Tingkat Gampong bagi gampong yang belum membentuk dan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Gampong atau nama lain membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Sementara pelaksanaannya, khusus untuk Posko Tingkat Gampong dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Keuchik di gampong.

“Satpol PP dan WH kabupaten/kota nantinya akan melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM Mikro di kabupaten/kota,” kata Iswanto.

Dari Ingub itu disebut bahwa bupati/wali kota akan memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan atau protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Para bupati dan wali kota akan memberikan laporan kepada Gubernur tentang Pemberlakuan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Tingkat Gampong untuk pengendalian penyebaran Covid 19, serta Pelaksanaan fungsi dari Posko Tingkat Gampong.

Selanjutnya adalah PPKM Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berlaku pada lingkungan kerja Instansi Pemerintah. Dalam ingub itu, kata Iswanto, disebutkan bahwa jika ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kontrak yang rumah terkonfirmasi positif Covid-19, ASN atau Tenaga Kontrak tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor.

Sementara jika ASN atau Tenaga Kontrak yang memiliki gejala ISPA, juga tidak diperbolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi mandiri.

ASN juga tidak diperbolehkan menerima kunjungan tamu pemerintah dari luar daerah Kabupaten/Kota atau daerah provinsi lain, kecuali mendesak dengan terlebih dahulu melaporkan ke Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi/Kabupaten/ Kota.

“Dalam Instruksi Gubernur juga disebut bahwa pelaksanaan rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari lintas Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/ Kota sementara waktu dilarang,” kata Iswanto.

Pada lingkungan sekolah, proses pembelajaran diutamakan dengan sistem daring atau online. Apabila melaksanakan dengan sistem tatap muka/luring (offline), harus menerapkan sistem belajar dua shift sampai empat} shift. Jika terdeteksi ada guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik terkonfirmasi positif covid-19, akan dilakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan belajar/ruang guru sekolah tersebut;

Selanjutnya, jika dalam keluarga guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik ada yang positif Covid 19, guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah. Bagi mereka yang memiliki gejala ISPA juga tidak diperbolehkan masuk sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri.

Ingub itu juga menyasar dayah. Di mana, kunjungan-kunjungan orang tua santri sementara dibatasi. Para pengajar atau guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala dan membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan Covid 19.

Pada bidang transportasi, haruslah melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di perbatasan provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten/ Kota, TNI, POLRI.

Khusus bagi tamu Pemerintah Aceh, POLDA dan KODAM IM yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) haruslah dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen, oleh masing- masing instansi.

Khusus Transkutaradja, jam pengoperasian akan dimulai dari Pukul 06.30 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB. Kapasitas dari angkutan umum juga sementara akan dibatasi maksimal 50 persen.

Pada Bidang Kesehatan, disebutkan bahwa vaksinasi akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat kelompok prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid 19. Kemampuan tracking juga akan diperkuat dengan sistem dan manajemen tracking, perbaikan treatmen termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (kapasitas laborator1um, tempat tidur Rumah Sakit, ruang ICU, dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing masing.

Sementara pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan, diminta untuk memfasilitasi penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 yang lebih ketat di tempat usaha dan membatasi jam operasional untuk warung kopi/café, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya, khusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh melalui DPMG Kabupaten/Kota agar memfasilitasi seluruh Gampong agar menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di tingkat Desa.

“DPMG Kabupaten Kota akan memfasilitasi pembentukan Posko PPKM Mikro di Gampong dan melalui DPMG Kabupaten Kota agar mengkoordinasikan Sekretariat Posko PPKM Mikro untuk melaporkan kegiatan PPKM Mikro secara berjenjang,” kata Iswanto.

Sementara kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh agar membentuk Posko PPKM Mikro Pemerintah Aceh di BPBA dengan melibatkan SKPA terkait, TNI, POLRI, dan melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro seluruh Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah Aceh akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan peran pengawasan.

“Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021,” ujar Iswanto.

Sementara itu, kebijakan mengenai pemberlakuan PPKM Mikro yang tidak tercantum dalam Instruksi ini akan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Selain itu juga akan berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh. Selanjutnya adalah Peraturan Bupati/Walikota mengenai Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan; dan Peraturan/Kebijakan lainnya mengenai protokol kesehatan Covid-19.

12 SKPA Paparkan Buku Kerja di Depan Sekda Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Para pejabat struktural dari 12 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melakukan pemaparan buku kerja terkait tugas yang mereka emban di hadapan Sekda Aceh Taqwallah, Rabu 16 Juni 2021.

Mereka berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Biro Ekonomi, Rumah Sakit Jiwa Aceh, dan BRA.

Selain itu para pejabat struktural tersebut juga berasal dari Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sementara Sekda Taqwallah dalam kegiatan itu didampingi Kepala Biro Organisasi Setda Aceh Daniel Arca dan Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qahar.

Kepada para pejabat struktural itu Taqwallah meminta agar dilakukan penguatan internal dalam upaya menghasilkan kinerja maksimal.

“Bangun kebersamaan, saling mengisi, saling jaga,” ujar Taqwallah.

Taqwallah juga mengingatkan para pejabat struktural untuk selalu mengedepankan rasa tanggungjawab dalam mengemban amanah.

Selain itu dalam pertemuan tersebut Sekda juga membahas terkait suksesi program vaksinasi Covid-19 dan gerakan donor darah di Aceh.

Dokter Sarankan Gubernur Aceh Tetap Isolasi Mandiri

Peristiwa.co,Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah dinyatakan masih positif Covid-19, usai melakukan swab PCR (polymerase chain reaction) pada Senin 14 Juni 2021 kemarin. Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Gubernur Nova disarankan untuk melanjutkan isolasi mandiri sampai hasil swab menunjukkan negatif Covid-19.

“Berdasarkan hasil swab Senin kemarin, seperti disampaikan tim dokter Pak Gubernur, beliau masih harus melakukan isolasi mandiri,” ujar MTA di Banda Aceh, Selasa 15 Juni 2021.

Tim dokter, lanjut MTA, akan terus memantau perkembangan kondisi Gubernur dan akan kembali melakukan uji swab beberapa hari ke depan.

“Insya Allah dua atau tiga hari kedepan akan dilakukan swab ulang untuk melihat perkembangannya,” ujar MTA.

Sebelumnya Gubernur Nova dinyatakan positif Covid-19 usai melakukan tes usap atau swab PCR pada Senin 31/05/2021, pagi. Gubernur Nova dinyatakan positif covid tanpa gejala (OTG).

MTA menegaskan, tidak ada kegiatan pemerintahan yang terkendala akibat kejadian ini. Meski terpapar covid, gubernur disebut tetap melakukan aktivitas harian seperti memimpin rapat dan memberikan arahan kepada pimpinan SKPA melalui daring. Hal itu dilakukan gubernur sembari melakukan isolasi mandiri di kediamannya.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah Positif Covid-19

Dewan Sayangkan Sikap Pengiat Situs Sejarah, Tak Hadir Diundang RDPU Raqan Pelestarian Cagar Budaya

Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyayangkan sikap pengiat cagar budaya dan situs sejarah yang enggan hadir dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Qanun (Raqan) Kota Banda Aceh tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Banda Aceh, Heri Julius dalam RDPU yang digelar di Lantai 4 Aula DPRK Banda Aceh, Selasa (15/06/2021).  

Heri Julius mengatakan walaupun banyak kendala dan keritikan saat menyusun draf raqan tersebut namun sudah bisa menyelesaikannya dan sampai pada tahap meminta tanggapan dari peserta RDPU yang hadir untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan draf qanun. 

Heri Julius menyayangkan, sikap dari lembaga dan pengiat cagar budaya dan situs sejarah yang selama ini konsisten menyuarakan perlindungan terhadap situs sejarah di media. Namun tidak hadir dalam RDPU. Padahal pihaknya sudah mengirimkan undangan agar dapat menyampaikan masukan dalam rapat tersebut

“Harusnya kawan - kawan ini hadir,  untuk menyampaikan masukan, supaya dengan adanya masukan mereka, qanun cagar budaya akan lebih kaya, dan akan banyak situs di Banda Aceh terlindungi dan terpelihara,” kata Heri Julius. 

Kalau tidak hadir, kata dia misal hanya menyampaikan pendapat di media social ini akan sulit. Meski semikian Heri Julius dapat memaklumi, mungkin ada halangan lain pada waktu yang bersamaan sehingga tidak bisa hadir. kedepan pihaknya akan mencoba mengundang kembali, Heri berharap mereka dapat hadir dan mau berdiskusi terkait dengan situs budaya. 

Hal serupa juga disampaikan Anggota Banleg Ramza Harli, Raqan tersebut lahir atas dasar banyaknya kritikan dan masukan terhadap penghancuran beberapa situs sejarah baik dari persoalan IPAL dan beberapa persoalan lainya. Namun hari ini ia merasa kecewa karena lembaga – lembaga ini tidak hadir memberikan masukan terhadap qanun yang sedang disusun. 

“Tapi di media selalu mengkritik persoalan situs sejarah, namun engan hadir saat diminta masukan padahal  qanun ini lahir berdasarkan desakan dari beberapa lembaga - lembaga selama ini menyatakan diri peduli terhadap situs cagar budaya,” ujarnya.

Lebih lanjut Ramza Harli mengakatan harusnya mereka juga hadir , masukan mereka sangat penting demi untuk kesempurnaan qanun nantinya,  supaya nati tidak ada lagi kerusakan kerusakan terhadap situs sejarah  di Kota Banda Aceh.

DPRK Banda Aceh Gelar RDPU Raqan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Peristiwa.co, Banda Aceh – Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau publik hearing dengan sejumlah pihak dan pemangku kepentingan terkait Rancangan Qanun (Raqan)  Kota Banda Aceh tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. RDPU tersebut berlangsung di aula gedung DPRK Banda Aceh, Selasa 15 Juni 2021.

Dari legislatif hadir Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, Ketua Banleg, Heri Julius, dan anggota Banleg  Aulia Afridzal, Ramza Harli, Kasumi Sulaiman, dan Tati Meutia Asmara. Di luar itu dihadiri oleh unsur SKPK, para camat, perwakilan asosiasi keuchik, tokoh masyarakat,  para dosen, LSM, dan penggiat cagar budaya.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyampaikan apresiasi kepada Banleg DPRK yang telah menyelesaikan beberapa tahapan pembahasan Raqan Cagar Pelestarian dan  Pengelolaan Cagar Budaya. Ia berharap qanun ini dapat menjadi payung hukum untuk menyelamatkan, merawat, dan melestarikan situs cagar budaya yang ada di Banda Aceh.

Maka RDPU atau public hearing yang dilakukan hari ini bertujuan untuk menjaring aspirasi atau masukan, serta saran dari berbagai kalangan untuk penyempurnaan Raqan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 

“Dengan adanya masukan tersebut, nantinya Badan Legislasi DPRK Banda Aceh akan mengakomodir masukan tersebut sebelum dibawa ke dalam paripurna untuk ditetapkan sebagai qanun,” kata Farid Nyak Umar saat membuka kegiatan tersebut.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Banleg, Heri Julius, menurutnya walaupun banyak kendala dalam menyusun raqan ini, tetapi sudah bisa diselesaikan. Melalui RDPU ni pihaknya meminta tanggapan dari peserta yang hadir untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan draf rancangan qanun. 

“Kami meminta pendapat dan masukan dari berbagai kalangan karena banyak situs cagar budaya di Banda Aceh ini yang harus dilindungi,” kata Heri Julius usai rapat RDPU.

Sementara anggota Banled Ramza Harli turut menambahkan, kegiatan ini untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalagan yang hadir, demi kesempurnaan rancangan qanun yang sedang disusun. Menurutnya legislatif menyusun rancangan qanun dari banyaknya kritikan dan masukan dari warga kota terkait banyaknya situs budaya yang luput dari perhatian.

Azhari Ditunjuk Jadi Plt Kepala BPKA

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah memimpin prosesi serah terima jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dari Bustami Hamzah kepada Azhari.

Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin, 14 Juni 2021 petang.

Pada kesempatan itu Taqwallah juga menyerahkan SK Gubernur kepada Azhari yang kini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, atas penunjukannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKA.

Hadir dalam prosesi itu Asisten Sekda Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M Jafar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Kepala Bappeda T. Ahmad Dadek, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang, Kepala Biro Organ Daniel Arca serta Kepala Biro Administrasi Pembangunan Robby Irza.

Taqwallah pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Bustami atas pengabdian dan dedikasinya selama ini. “Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang diberikan Pak Bustami selama ini,” ujar Taqwallah.

Pada kesempatan itu Taqwallah juga menyerahkan surat khusus dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada Bustami.
Surat tersebut berisi ucapan terima kasih Gubernur Aceh kepada mantan Kepala BPKA itu.

“Ini surat khusus ucapan terima kasih Pak Gubernur kepada Pak Bustami,” ujar Taqwallah saat menyerahkan surat tersebut kepada Bustami.

Sementara itu Taqwallah juga menyampaikan selamat mengemban amanah baru kepada Azhari selaku pelaksana tugas kepala BPKA. Azhari diminta bekerja lebih keras sebab saat ini Ia harus mengemban dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dan Pelaksana Tugas Kepala BPKA. 

Gubernur Aceh Terima Pengunduran Diri Kepala BPKA



Gubernur Aceh Terima Pengunduran Diri Kepala BPKA

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima permintaan pengunduran diri Bustami dari jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).
Hal itu ditandai dengan keluarnya SK Gubernur bertanggal 14 Juni 2021 terkait pemberhentian Bustami dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Senin 14 Juni 2021, menerangkan SK Gubernur dikeluarkan menindaklanjuti surat pengunduran diri yang sebelumnya diajukan Bustami pada 30 Mei 2021.

“Pengunduran diri Kepala BPKA telah disetujui Gubernur Aceh,” ujar Muhammad MTA.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala BPKA, kata Muhammad MTA, Gubernur Aceh telah menunjuk Azhari sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala BPKA. Azhari saat ini diketahui menjabat sebagai Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh.

Lebih lanjut, kata Muhammad MTA, Bustami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Gubernur Aceh selama dirinya menjabat sebagai Kepala BPKA.

Begitupun Pemerintah Aceh, kata Muhammad MTA, juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi Bustami selama ini.


Azhari Ditunjuk Jadi Plt Kepala BPKA




PKS-Demokrat Wacanakan Koalisi untuk Kepemimpinan Kota Banda Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Banda Aceh melakukan silaturrahmi kebangsaan ke DPC Demokrat Banda Aceh, Senin 14 Juni 2021 pagi.

Para pengurus DPD PKS Kota disambut langsung oleh Ketua DPC Demokrat Banda Aceh, Arif Fadillah beserta jajaran pengurusnya di kantor DPC Demokrat di kawasan Jambo Tape.

Ketua DPD PKS Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan, selama ini Demokrat PKS sudah banyak menjalin kerja sama khususnya di parlemen kota. Terlebih Demokrat pernah memimpin pemko dan parlemen kota Banda Aceh selama dua periode, oleh karenanya PKS banyak belajar dari Demokrat.

"Sinergitas ini tentu harus diperkuat lagi, termasuk perlu menyiapkan langkah-langkah strategis agar kepemimpinan Banda Aceh semakin baik," katanya.

Farid menilai, partai politik sebagai laboratorium untuk menyiapkan kader-kader yang berpotensi harus diberikan peran dan ruang dalam kontestasi politik.

"PKS dan Demokrat memiliki kedekatan dan semangat yang sama, dan sudah terbukti selama ini. Kita harapkan ke depan akan ada kontribusi yang lebih nyata yang diberikan PKS dan Demokrat untuk kota Banda Aceh," ujarnya.

Selama ini pembangunan kota Banda Aceh, kata Farid sudah mengalami banyak kemajuan. Oleh karena itu dibutuhkan sinergisitas antar partai politik agar pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota dapat berjalan maksimal. Partai politik melalui kadernya di parlemen kota perlu memaksimalkan tugas dan perannya dalam mengawal kinerja pemerintah. 

"Tentu kami di parlemen sangat baik menjalin komunikasi bersama teman-teman Fraksi Demokrat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah supaya Banda Aceh lebih baik lagi," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Banda Aceh, Arif Fadillah memberikan apresiasi terhadap silaturrahmi kebangsaan oleh DPD PKS Banda Aceh. Hal tersebut menurutnya, menandakan tidak ada perbedaan antara PKS dan Demokrat di kota Banda Aceh. Selain itu, banyak program-program pemerintah kota lanjut Arif, yang bisa ditingkatkan dan disingkronkan ulang.

"Kami merasa bangga dikunjungi oleh Partai yang hebat dengan kepengurusan baru, sehingga membawa pemikiran baru juga bagi kami," katanya.

Arif Fadillah mengatakan, sesuatu yang baik perlu dipertahankan dan sesuatu yang belum sempurna perlu diperbaiki. Seperti halnya ketertiban pada masyarakat. Harapannya  agar adanya keseimbangan antara eksekutif dan legislatif terhadap suatu pencapaian, dimana tingkat pencapaian juga harus diakui berkat sinergisitas antara kedua lembaga pemerintahan tersebut.

Ia berharap, silaturrahmi tersebut menjadi cikal-bakal agar terus terjalin komunikasi politik sehingga bermuara pada koalisi partai Demokrat dan PKS Banda Aceh pada pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang.

Sekretaris DPC Demokrat Banda Aceh, Royes Ruslan mengatakan, perlu dikaji mendalam terkait koalisi pada 2024 mendatang. Ia tak memungkiri bahwasannya setiap parpol memiliki modal besar dalam hal kepemimpinan yang perlu dimunculkan. Artinya, Banda Aceh harus menjadi kota yang dinamis lagi.

"Hari ini Banda Aceh sudah lebih baik, berkat jalinan komunikasi politik yang baik ditingkat DPR melalui fraksi, tentu dengan memiliki target yang lebih dan harus punya arahan yang lebih terarah. Untuk itu perlu dirumuskan kembali kawan-kawan di DPR dan fraksi agar Banda Aceh ini bisa lebih dinamis sekaligus menjadi kota kebanggaan bagi kita semua," tutur Royes Ruslan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekjen DPD PKS Banda Aceh, Zulfikar Abdullah, Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad beserta jajaran pengurus DPD PKS Banda Aceh lainnya. Sementara dari Demokrat hadir, para Wakil Ketua DPC Demokrat, Aiyub Bukhari dan Isnaini Husda beserta jajaran pengurus DPC Demokrat Banda Aceh.


PKS dan Gerindra Sepakat Kawal Pembangunan Kota Banda Aceh


Muhammad MTA di Tunjuk Sebagai Jubir Pemerintah Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, resmi menunjuk Muhammad MTA sebagai Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh. Penunjukan tersebut juga secara resmi tertuang dalam SK Gubernur Aceh.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, di ruang kerjanya, Senin 14 Juni 2021.

“Pak Muhammad MTA telah ditunjuk oleh Pak Gubernur sebagai Jubir Pemerintah Aceh, terhitung sejak 1 Juni 2021,” ujar Iswanto.

Sementara itu, terkait dua orang Jubir sebelumnya, yaitu Saifullah Abdulgani dan Wiratmadinata, Karo Humpro Setda Aceh itu menjelaskan, bahwa saat ini kedua pejabat tersebut mendapat tugas khusus dari Gubernur Aceh.

“Sebagaimana kita ketahui, Pak SAG selama ini mendapat tugas khusus sebagai Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Aceh. Kerja-kerja ini tentu membutuhkan fokus mendalam, apalagi, selain menjabat sebagai Jubir Covid-19, Pak SAG juga menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dua tugas itu tentu membutuhkan fokus dan tanggungjawab tinggi. Sementara pak Wira telah ditunjuk oleh Gubernur Aceh sebagai Staf Khusus beliau,” kata Iswanto

Ditambahkan, tugas Jubir Pemerintah Aceh sangat luas oleh karena itu, sebab kedua Jubir terdahulu telah mendapatkan tugas khusus, maka Gubernur menunjuk Muhammad MTA sebagai Jubir.

“Jubir Pemerintah Aceh memiliki cakupan tugas yang cukup luas dalam menyampaikan berbagai kegiatan Gubernur Aceh dan program kerja Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, Pak Gubernur menunjuk Jubir yang khusus menangani hal-hal tersebut. Sudah sejak beberapa minggu lalu Pak MTA melakukan koordinasi dengan SKPA dan menyusun kerangka kerja, agar ke depan bisa lebih maksimal dalam melaksanakan tugas” pungkas Iswanto.

Lansia 80 Tahun Ikut Vaksin di Kuta Alam

Peristiwa.co, Banda Aceh -  Warga Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, mulai hari ini Senin 14 Juni 2021 antusias mengikuti Pekan Vaksinasi di setiap gampong dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam. 

Pelaksanaan vaksinasi tersebut dilakukan oleh Puskesmas Kuta Alam dan Puskesmas Lampulo hingga tanggal 21 Juni 2021 di kantor Keuchik masing-masing gampong. Adapun untuk hari pertama ini dilaksanakan di Gampong Kota Baru dan Gampong Mulia.

Camat Kuta Alam, Reza Kamilin, Senin 14 Juni 2021 mengatakan kegiatan Pekan Vaksinasi tersebut dikemas oleh Satgas Covid 19 Kecamatan Kuta Alam menindaklanjuti arahan Walikota Banda Aceh, Aminullah SE.Ak.,MM, agar para Camat untuk dapat bekerja keras dan menjemput bola dalam rangka mempercepat proses vaksinasi bagi kelompok lansia dan pra lansia.  

Untuk pelaksanaannya, Muspika Kuta Alam bersama Kepala Pukesmas dan para keuchik sepakat vaksinasi tersebut dilaksanakan di setiap Gampong guna memudahkan. Selain itu untuk mendekatkan pelayanan vaksinasi kepada kelompok lansia serta mencegah terjadinya kerumunan dalam jumlah yang besar.

Reza Kamilin menjelaskan pada hari pertama pelaksanaan Pekan Vaksin tersebut, salah seorang warga yang ikut melaksanakan Vaksinasi adalah Moina Siahaan yang berusia 80 tahun. Mona Siahaan yang lahir 13 Mei 1941 itu  mengikuti vaksin Covid-19 tahap pertama di Kantor Keuchik Mulia Kecamatan Kuta Alam. Dirinya  mengikuti vaksinasi tersebut atas keinginan sendiri sebagai ikhtiar mencegah Covid-19.

"Kami sangat mengapresiasi sekaligus senang dan bangga kepada Ibu Moina dengan kesadaran sendiri minta divaksin. Ini jadi contoh bagi warga lain dan mudah mudahan bisa menginspirasi masyarakat lainnya,” kata Reza Kamilin.

Reza menuturkan pelaksanaan vaksin dengan sistem jemput bola ke gampong-gampong tersebut dimaksudkan untuk memudahkan para lansia dan warga menjangkau lokasi vaksinasi. 

Disebutkan pada hari yang sama ada juga lansia berusia 85 tahun  yang juga mau divaksin. Namun ditunda karena tensi darah yang bersangkutan tinggi. Tim medis akan menjadwal ulang untuk vaksinasi kepada lansia tersebut.

“Disamping fokus meningkatkan partisipasi lansia dalam proses pelaksanaan vaksin, Satgas Covid 19 Kecamatan Kuta Alam juga fokus dalam penegakan disiplin penerapan prokes dan pengaktifan pemberlakuan PPKM mikro di setiap gampong. Semoga usaha kita bersama ini akan dimudahkan,” pungkas Reza Kamilin.

Hari ke-9, Realisasi Vaksinasi Tembus Angka 6.000 Orang



Saudi Batasi Haji Hanya Untuk Domestik dan Ekspatriat

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema haji 1442 H/2021 M hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di sana. 
"Pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat saja. Dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman Covid-19 yang belum reda. Sebagaimana Pemerintah RI, keselamatan dan keamanan jemaah, selalu menjadi pertimbangan utama," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Sabtu 12 Juni 2021.
"Jumlah kuota ditetapkan 60 ribu, ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu," sambungnya.
Menag mengapresiasi Kerajaan Saudi Arabia yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji 2021. 
Keputusan ini menjadi pedoman yang jelas bagi umat muslim seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, dalam konteks penyelenggaraan haji 1442 H.
"Keputusan ini menunjukkan Saudi menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan jiwa jemaah. Dengan pembatasan ini, maka protokol kesehatan akan tetap bisa berjalan dengan baik sekaligus mengantisipasi potensi penularan wabah dengan jumlah yang masif," jelas Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.
Menag berharap, keputusan ini juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoaks selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 3 Juni lalu. 
"Keputusan Saudi senapas dengan semangat Indonesia yang ingin menjaga keselamatan jemaah. Diharapkan masyarakat untuk patuh menjaga protokol kesehatan agar Covid segera tertangani sehingga jika tahun depan haji bisa dilaksanakan lagi kita sudah siap," ujarnya.
Menag mengajak semua pihak untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Calon jemaah haji diharapkan tetap bersabar dan tawakal.
"Mari sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibadah haji tahun depan bisa berjalan dengan normal dan tenang kembali. Innallaha ma’ana," harap Menag.
"Kita sekarang akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 1443 H. Pemerintah Indonesia akan secara aktif dan lebih dini melakukan komunikasi dengan Pemerintah Saudi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji jika tahun 2022 ibadah haji dibuka kembali," tandasnya.

Hari ke-9, Realisasi Vaksinasi Tembus Angka 6.000 Orang


Peristiwa.co,Banda Aceh – Sebanyak 6.000 orang telah divaksin Covid-19 selama sembilan hari vaksinasi massal Covid-19 digelar oleh Pemerintah Aceh di Gedung Banda Aceh Convention Hall. Mereka yang divaksin terdiri dari ASN Pemerintah Aceh, lansia, pra-lansia serta petugas pelayan publik lainnya. Sementara itu, vaksinasi tersebut masih akan terus berlanjut pada tanggal 14 dan 15 Juni 2021 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, usai menerima update laporan capaian vaksinasi di Kantor Gubernur Aceh, Sabtu, 12 Juni 2021 sore. “Alhamdulillah selama sembilan hari vaksinasi massal berjalan dengan lancar, dan pada hari kesembilan ini ada 428 orang yang disuntik vaksin,” kata Iswanto.

Iswanto menyebutkan, dengan bertambahnya 428 orang tersebut, maka total capaian vaksinasi selama sembilan hari itu sudah mencapai 6.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.921 diantaranya divaksin dosis I, sementara 79 lainnya sudah divaksin dosis II. “Pada intinya jumlah capaian per hari jauh melampaui target sebagaimana kita tetapkan sebelum vaksinasi massal digelar, pada saat itu kita targetkan 300 orang per hari, namun capaian harian justru melebihi dua kali lipat dari target semula,” ujar Iswanto.

Dalam kesempatan tersebut, Iswanto juga mengabarkan jadwal terbaru pelaksanaan vaksinasi massal Pemerintah Aceh di Gedung Banda Aceh Convention Hall. Ia mengatakan, jadwal vaksinasi ditambah dua hari lagi yaitu pada tanggal 14 dan 15 Juni 2021. Sementara pada hari Minggu 13 Juni vaksinasi massal ditiadakan sehari. “Sebelumnya direncanakan pada tanggal 12 Juni hari ini vaksinasi selesai, namun Satgas menambah dua hari lagi, karena melihat antusiasme masyarakat yang ikut vaksinasi,” kata Iswanto.

Pada kesempatan yang sama, mewakili Pemerintah Aceh, Iswanto, menyampaikan apresiasi atas antusiasme ASN menyukseskan vaksinasi sebagai upaya bersama mengakhiri pandemi Covid-19. “Semoga dengan dukungan dan ikhtiar semua pihak mendukung vaksinasi di Aceh, wabah Covid-19 dapat segera berlalu. Insya Allah, Yang Maha Kuasa akan meridhai usaha kita semua,” ujar Iswanto.

Sementara itu, Koordinator vaksinasi massal Pemerintah Aceh yang juga Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iman Murahman, mengatakan, selama sembilan hari digelar, vaksinasi massal itu berjalan dengan lancar. Para ASN dan petugas publik yang ikut tampak tertib mengantri dan menerapkan protokol kesehatan. “Begitu juga dengan petugas yang melakukan proses vaksinasi, mereka senantiasa mengingatkan selalu peserta agar tetap patuh protokol kesehatan meskipun sudah divaksin,” kata dr. Iman.

Senada dengan Kepala Biro Humas, dr. Iman juga berharap dukungan dan ikhtiar semua pihak itu dapat segera membawa Bumi Serambi Mekkah kembali pulih seperti sedia kala.

Untuk diketahui, vaksinasi massal yang digelar Pemerintah Aceh itu juga bekerjasama dengan jajaran Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh. Kegiatan tersebut juga digelar serentak di kabupaten/kota dengan dipantau masing-masing kepala daerah. Vaksinasi ini melibatkan para vaksinator dari tim medis Pemerintah Aceh dan dibantu oleh tim dari TNI dan Polri. 

Pemerintah Aceh dan BSSN RI Teken Kerja Sama Terkait Sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar AP, menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, terkait implementasi sertifikat dan tanda tangan elektronik, di Hermes Palace Hotel, Jumat (11/6/2021).

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh dengan BSSN RI, sebagai upaya mendorong penerapan sertifikat dan penyematan tanda tangan elektronik. Selain itu juga sebagai tindak lanjut atas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan-peraturan pelaksananya.

“Implementasi sertifikat dan tanda tangan elektronik itu adalah tonggak awal bagi peningkatan jaminan keamanan informasi Pemerintah Aceh, yang dalam hal ini adalah penyematan Tanda Tangan Elektronik pada aplikasi, sehingga akan mempermudah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aceh,” kata Iskandar dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, elektronifikasi sudah menjadi sebuah keharusan di era revolusi industri 4.0. Perkembangan itu perlu diikuti agar tidak tertinggal, yang justru akan berdampak pada pelayanan informasi, baik kepada publik secara luas maupun kepada aparatur pemerintah.

Oleh karena itu, PPID harus menyediakan dan melayani permintaan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan harapan mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan bertanggung jawab dapat dicapai. “Di era reformasi ini, hanya sedikit informasi yang dapat dikecualikan. Maka dari itu, pemenuhan informasi kepada masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang tidak dapat lagi dikesampingkan,” katanya.

Iskandar mengingatkan, kepada PPID supaya terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, tentunya itu diperlukan kerja keras dan kerja cerdas secara terus-menerus serta meningkatkan komitmen agar pelayanan informasi dapat lebih optimal.

Di sisi lain, ia juga meminta kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk bergegas menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terkini, sehingga tidak tertinggal dari kemajuan zaman modern. Apalagi di masa pandemi Covid-19 telah memaksa untuk bekerja, berkarya, serta belajar dari kejauhan. “Maka, menguasai teknologi, menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi serta diraih,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Syahrul Mubarak, mengatakan sertifikat elektronik ini adalah suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi dan juga ketersediaan informasi termasuk intergrity dan nir intergrity penyangkalan informasi. “Insya Allah kalau ini dimanfaatkan, segala proses penandatanganan tidak lagi mengalami kendala waktu atau bahkan tempat, karena sudah memakai sistem elektronik, sehingga bisa ditanda tangani dengan cepat dan akuntabel,” katanya.

Ia menjelaskan, kelebihan dari sistem tersebut selain mempermudah proses penandatanganan, tapi juga menjamin keamanan dari pemalsuan tanda tangan. Jika lazimnya tanda tangan bisa dilihat fisik di atas kertas, maka dengan sistem digital tidak terlihat langsung, namun masyarakat bisa memverifikasinya melalui aplikasi yang disediakan BSSN.

Sementara itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh mengaku siap melaksanakan sistem sertifikasi elektronik tersebut. Saat ini baru diterapkan pada kepentingan ASN dan para pemangku kepentingan di Aceh, dengan memberikan pelatihan singkat bagaimana penggunaannya.

“Pelan-pelan akan kita terapkan, dan sudah terlebih dahulu kita terpakan di PPID dan akan kita susul dengan aplikasi lainya yang ada di pemerintah Aceh,” ujarnya.

Turut hadir, Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara RI Syahrul Mubarak Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN RI Rinaldy, dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Makhrozal. Kegiatan itu menerapkan protokol kesehatan ketat, memakai masker dan menjaga jarak.

Komisi III DPRK Banda Aceh Tinjau Pembangunan Area Parkir di Peunayong

Peristiwa.co, Banda Aceh—Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meninjau lokasi pembangunan pelataran area parkir yang sedang dikerjakan Dinas Perhubungan di Jalan Ratu Sri Safiatuddin, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Kamis 10 Juni 2021. 

Peninjauan yang berlangsung pada pukul 11.00 WIB itu turut dihadiri Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, dan Wakil Ketua,  Usman. Hadir juga Ketua Komisi III Teuku Arief Khalifah, Wakil Komisi III Ismawardi, Seketaris Komisi III Irwansyah, dan beberapa anggota DPRK lainya, seperti Bunyamin, Sofyan Helmi, llmiza Sa’aduddin Djamal, Aiyub Bukhari, Abdul Rafur, dan Tuanku Muhammad. 

Peninjauan ini turut didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Muzakir Tulot,  beserta jajarannya dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh, Jalaluddin.

Pada kesempatan itu Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progress pengerjaan area parkir baru di kawasan  Jalan Sri Ratu Safiatuddin Peunayong yang sedang dilakukan Dishub Kota Banda Aceh. 

Menurut Arief Khalifah, Komisi III sebagai mitra kerja pemerintah mendukung penuh upaya pembenahan lahan parkir yang sedang dilakukan Dishub, mengingat selama ini kawasan tersebut masuk dalam daerah yang aktivitas kendaraan tinggi dan kawasan padat.

Selain itu kata Arief Khalifah, selama ini juga banyak dari para pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan mereka di sepanjang jalan tersebut, sehingga ruas jalan di kawasan itu menyempit yang menyebabkan kemacetan.

“Karena itu kami mendukung penuh upaya yang sedang dilakukan Dishub untuk mengurai kemacetan dengan membangun pelataran parkir, dengan demikian pengguna kendaraan tidak lagi memarkirkan kendaraan di badan jalan,” kata Teuku Arief Khalifah.

Pihaknya juga menyarankan Dishub agar ke depan dapat mengkaji sistem parkir waktu tertentu, misalnya pada jam-jam tertentu diperbolehkan parkir dan pada jam-jam sibuk tidak boleh parkir di kawasan padat kendaraan. 

“Ini sudah diaplikasikan di negara-negara maju, tidak ada salahnya untuk kita kaji karena karakteristik Kota Banda Aceh menurut saya sangat layak untuk diaplikasikan,” katanya.

Dewan Minta Wali Kota Evaluasi Kinerja OPD yang Merugikan Citra Daerah



Banda Aceh – Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, meminta agar Wali Kota Banda Aceh mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengeluarkan kebijakan yang merugikan pemerintah kota.

Musriadi mengatakan, semua pihak terutama pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib didukung. Ia juga mengapresiasi Wali Kota Banda Aceh yang telah mencabut Surat Edaran Nomor: 814.1/1351 perihal Mekanisme Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

“Kita berharap kepada BKPSDM yang juga mitra kerja Komisi I harus cermat dan teliti dalam mengonsep draf kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan pegawai agar memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan,” kata Musriadi, Kamis 10 Juni 2021.

Menurut Musriadi hal itu penting disampaikan sehingga persoalan ini tidak menjadi polemik dan menjadi komoditas politik di tengah publik, hanya karena salah mengeluarkan seruan dan kebijakan.

“Ini dapat menjadi evaluasi pelajaran berharga bagi BKPSDM ke depannya dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Harapan kita semua kebijakan yang mau dikeluarkan wajib dikonsultasikan dengan pimpinan dalam hal ini Wali Kota,” kata politisi PAN itu.

Musriadi mengatakan, pegawai non-PNS merupakan sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Keberadaan mereka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat. 

“Yang perlu dipikirkan BKPSDM adalah harus berinovasi berbasis sistem dan database dalam mengelola pegawai non-PNS,” ujarnya.

Sebelumnya, BKPSDM Banda Aceh mengeluarkan SE Nomor:814.1/1351 perihal Mekanisme Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS. Salah satu poin dalam surat edaran itu menyebutkan jika pegawai non-PNS atau kontrak yang cuti sakit dan melahirkan akan dilakukan pemotongan pembayaran gaji sebesar 25 persen. Kebijakan ini dinilai tidak tepat dan menuai reaksi dari masyarakat. Namun, surat edaran itu telah dicabut oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.

Banggar DPRK Tinjau Pasar Al-Mahirah, Pastikan Aktivitas Perdagangan Lancar

Banda Aceh - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama pimpinan, Komisi II dan Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kamis 10 Juni 2021.

Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan aktivitas perdagangan berjalan dengan lancar.

Ketua Banggar DPRK, Farid Nyak Umar, mengatakan, pihaknya melihat geliat aktivitas pasar sudah mulai hidup. Para pedagang yang sebelumnya berpencar-pencar sudah berkumpul pada satu lokasi di Pasar Al-Mahirah Lamdingin. 

Oleh karena itu, ia meminta kepada dinas terkait yakni Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, DLHK3, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh agar bekerja sama untuk memastikan segala kebutuhan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung pasar segera dilengkapi.

Dari kunjungan itu, Tim Banggar menemukan beberapa item pekerjaan yang perlu segera dituntaskan antara lain pengaspalan jalan akses dalam pasar, pengerasan landscape, pemasangan paving block, pembuatan talud dan drainase keliling pasar. Kemudian perlunya pembenahan saluran pembuangan limbah ikan di dalam pasar, serta penimbunan bagian belakang pasar agar tidak menimbulkan genangan air dan limbah yang menebarkan bau tidak sedap. Oleh karena itu, perlu juga disediakan kontainer sampah, tong penampungan sampah dan tong sampah ikan.

Selain itu, ada beberapa pedagang yang tampak masih berjualan di lapak sementara sambil menunggu lapak resmi. Ini diharapkan jika fasilitas sudah memadai tidak ada lagi pedagang yang menduduki lapak sementara.

"Jika infrastrukturnya lengkap, para pedagang akan betah, apalagi didukung dengan kondisi yang bersih sehingga membuat para pedagang dan pembeli merasa nyaman untuk datang dan melakukan transaksi jual beli ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin," kata Farid didampingi Ketua Komisi II Aiyub Bukhari, dan Sekretaris Komisi, Ramza Harli dan anggota DPRK lainnya.

Ia menambahkan, karena Pasar Al-Mahirah masih dalam masa transisi, maka dibutuhkan waktu untuk mengoptimalkan. Segala keluhan pedagang perlu ditampung oleh pengelola pasar lalu dicarikan solusi terbaik sehingga  segala permasalahan yang masih terjadi bisa dituntaskan. Karena itu diharapkan dinas terkait melakukan evaluasi rutin terhadap keberlangsungan Pasar Al-Mahirah Lamdingin. 

Sementara itu, Ketua Komisi II, Aiyub Bukhari mengatakan, pihaknya mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemindahan Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Ia juga memberikan apresiasi para pedagang Pasar Kartini yang sudah bersedia pindah ke Pasar Al-Mahirah.

"Semua fasilitas dan keperluan pedagang di Pasar Al-Mahirah kita harapkan segera dibangun oleh pemko, meski butuh waktu dalam proses pengerjaannya," katanya.

Menurutnya, jika fasilitas tersebut sudah tersedia, semua dagangan pedagang akan tertata dengan rapi, dan pembeli akan mudah mencari kebutuhan belanjaannya, terutama pasar ikan dan pasar sayur dan sebagainya.

"Kami berharap Pasar Al-Mahirah bisa segera pulih dan berjalan normal meski kondisi sedang pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap aktivitas jual beli," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Ramza Harli mengungkapkan, beberapa waktu yang lalu memang ada permasalahan dalam proses relokasi para pedagang dari pasar lama ke Pasar Al-Mahirah. Namun, dirinya melihat langsung, kondisi dan situasinya sudah aman dan nyaman. Menurutnya, para pedagang sudah lebih nyaman meski ada beberapa fasilitas yang belum lengkap.

"Kita menempati tempat yang baru, seperti orang yang baru pindah rumah, pasti ada fasilitas yang masih kurang, karena itu pemko perlu mempercepat pengerjaannya," ujarnya.

Ramza mengatakan, DPRK Banda Aceh akan terus mendorong pemerintah kota lewat badan anggaran untuk mendukung tersedianya fasilitas pendukung di Pasar Al-Mahirah.

"Insya Allah di perubahan anggaran nanti, kita akan bicarakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan dan fasilitas di Al-Mahirah," tutur Ramza yang juga anggota Banggar DPRK.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua I, Usman, Ketua Komisi III, T Arif Khalifah, Sekretaris Komisi III, Irwansyah ST, anggota Komisi III, Bunyamin, anggota Komisi II, Abdul Rafur, anggota Banggar, Sofyan Helmi. Sekretaris Dewan, Tharmizi, Kabag Umum dan Keuangan, Muslim, Kabag Hukum Humas dan Persidangan, Yusnardi, dan Kabag Penganggaran dan Pengawasan, Maulidar. Sementara dari Pemko hadir Kadis PUPR, Jalaluddin, Kadis DLHK3, Hamdani, dan Kadis Koperasi, UKM dan Perindag, M. Nurdin, serta UPTD dan pengelola pasar.

Bertambah 817, Vaksinasi Massal Covid-19 Capai 4.853 Orang Selama Sepekan

Peristiwa.co, Banda aceh – Sebanyak 817 orang divaksin Covid-19 pada hari ke tujuh digelarnya vaksinasi massal oleh Pemerintah Aceh, di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Kamis 10 Juni 2021.

Dengan demikian, total jumlah capaian vaksinasi massal Covid-19 selama tujuh hari sudah berjumlah 4.853 orang. Mereka terdiri dari ASN Pemerintah Aceh, lansia, pra-lansia serta petugas pelayan publik lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, usai menerima update laporan capaian vaksinasi di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, (10/6) sore.

Iswanto mengatakan, capaian vaksinasi massal tersebut terus berfluktuasi. Jumlah hari ini lebih sedikit dibanding kemarin. Namun jumlah capaian dua hari lalu jauh lebih banyak lagi.

“Pada intinya jumlah capaian per hari jauh melampaui target sebagaimana kita tetapkan sebelum vaksinasi massal digelar, pada saat itu kita targetkan 300 orang per hari,” ujar Iswanto.

Oleh sebab itu, lanjut Iswanto, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi atas antusiasme ASN menyukseskan vaksinasi sebagai upaya bersama mengakhiri pandemi Covid-19.

Iswanto menjelaskan, vaksinasi massal yang digelar Pemerintah Aceh itu juga bekerjasama dengan jajaran Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh. Kegiatan tersebut juga digelar serentak di kabupaten/kota dengan dipantau oleh masing-masing kepala daerah.
Vaksinasi ini melibatkan para vaksinator dari tim medis Pemerintah Aceh dan dibantu oleh tim dari TNI dan Polri.

Sementara itu, salah satu peserta vaksinasi massal hari ke tujuh yang juga ASN Pemerintah Aceh, Nurnisa, mengaku senang dengan digelarnya vaksinasi massal itu.
Menurutnya dengan adanya program tersebut semua pihak lebih mudah untuk mendapatkan dan menjangkau vaksin Covid-19.

“Vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah ini sangat membantu kami, tentunya dalam membentuk imunitas tubuh agar terhindar dari covid 19,” ujar Nurnisa.

Nurnisa berharap, capaian vaksinasi Covid-19 di Aceh dapat terus meningkat secepat mungkin. Ia berharap vaksinasi itu dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, impian untuk kembali hidup normal tanpa dihantui virus corona dapat segera diraih.

ASN Dua SKPA Sumbangkan 38 Kantong Darah Dalam Sehari

Peristiwa.co, Banda aceh – Sebanyak 38 kantong darah terkumpul dalam sehari dari ASN di dua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pada Kamis, 10 Juni 2021. Kedua SKPA tersebut adalah Dinas Kesehatan Aceh, dan Dinas Syariat Islam Aceh.

“Rinciannya, Dinas Kesehatan sebanyak 22 kantong, dan Dinas Syariat Islam sejumlah 16 kantong,”kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto usai menerima laporan donor darah, di Kantor Gubernur Aceh.

Dengan terkumpulnya 38 kantong darah itu, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh telah berhasil mengumpulkan 2.791 kantong darah selama tahun 2021.

“Terimakasih untuk semua ASN Pemerintah Aceh yang telah berpartisipasi menyukseskan aksi kemanusiaan ini,” kata Iswanto.

Iswanto mengatakan, kegiatan donor darah ASN Pemerintah Aceh itu akan terus berlanjut dan itu menjadi komitmen Pemerintah Aceh untuk terus mendukung gerakan yang dicetuskan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam upaya membantu kebutuhan darah di PMI.

“Setetes darah kita adalah kehidupan bagi orang lain, jadi mari bersama-sama kita bantu saudara kita yang membutuhkan,” pungkas Iswanto.

Hasil Swab Tes Tetap Keluar 1×24 Jam

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah MKes, kembali menegaskan bahwa hasil swab tes Real Time Polymerase Chain Reaction (RT/PCR) tetap keluar dalam kurun waktu 1×24 jam. Penegasan Sekda tersebut disampaikan melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Kamis 10/06/2021.

Seperti diketahui sebelumnya, sejak akhir tahun lalu, Pemerintah Aceh telah menetapkan jadwal dan kuota harian pengiriman sampel swab dari kabupaten/kota. Sampel swab yang dikirim dari daerah itu akan diperiksa di tiga laboratorium RT-PCR yang berada di RSUDZA, Balitbangkes Aceh dan Labkesda Aceh.

Skema pemeriksaan hasil swab, kata Iswanto, telah ditetapkan dalam Surat Gubernur Aceh Nomor : 440/14872 perihal pemeriksaan sampel Covid-19 dengan Tes RT- PCR, termasuk jumlah kuota sampel swab yang dapat dikirim oleh kabupaten/kota per harinya. “Sesuai surat gubernur kepada para Bupati dan Wali Kota, setiap kabupaten mendapat kuota yang berbeda. Penetapan kuota menyesuaikan dengan kondisi kekinian kasus Covid-19 tiap daerah,” kata Iswanto.

Begitupun dengan jadwal harian pengiriman sampel swab dari daerah, Pemerintah Aceh telah mengaturnya mulai dari jam pengiriman sampai dengan jam dikeluarkan hasil. “Sampel swab dikirim ke Banda Aceh pada jam yang telah ditentukan, nantinya akan diterima oleh Tim Posko Covid-19 Dinas Kesehatan Aceh, mereka yang akan bawa ke lab PCR. Dengan cara terstruktur begini, Insya Allah hasil Swab akan keluar dalam waktu 24 jam,“ tandas Iswanto.

Selain pemeriksaan swab, melalui surat itu, Gubernur juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan peran tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas, mulai dari kepala hingga bidan desa agar ikut secara aktif mengawal upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Para Nakes juga mengawal ketat masyarakat yang masuk kategori suspek agar disiplin menjalankan isolasi mandiri. Begitupun dengan masyarakat lainnya, para nakes harus selalu mengingatkan agar mereka disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Selain rutin menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yang selanjutnya bisa dilakukan adalah melakukan vaksinasi, sesuai dengan target dan sasaran. Pemerintah Aceh sendiri saat ini sedang gencar melakukan vaksinasi bagi pelayanan publik yang bekerja di instansi pemerintahan Aceh dan bagi lansia. “Vaksinasi menjadi upaya dan ikhtiar kita. Semoga saja kita bisa terhindar dari jangkitan virus Covid-19,” pungkas Iswanto.

Lima Kabupaten/Kota dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Bakal Mendapat Atensi Khusus Pemerintah Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh akan memberikan perhatian atau atensi khusus terhadap lima kabupaten dan kota dengan kasus penularan Covid-19 tertinggi. Hal tersebut perlu dilakukan, agar lonjakan kasus bisa ditekan semaksimal mungkin.

Asisten III Sekda Aceh, Iskandar AP mengatakan, atensi khusus tersebut akan dilakukan seusai dengan arahan dari Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh. “Tahap pertama kita akan melakukan rapat virtual khusus dengan 5 kabupaten/kota dengan angka kasus covid tertinggi. Kita menanyakan bagaimana penanganan Covid, bagaimana PPKM mikronya selama ini,” kata Iskandar AP, saat memimpin rapat kesiapan tindak lanjut terkait kesiapan Pemerintah Aceh untuk terlibat dalam membantu penanganan covid pada lima kabupaten/kota tersebut.

Rapat kesiapan tindak lanjut tersebut berlangsung di Ruang Potensi Setda Aceh, Kamis (10/06/2021). Mereka yang hadir mengikuti rapat itu di antaranya, Asisten II dan Asisten III, Karo Ops Polda Aceh, As.Ops Kodam Iskandar Muda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satpol PP, Kepala Biro Organisasi, tim dari Biro Humpro Setda Aceh dan sejumlah pihak terkait lainnya. “Lima kabupaten yang menjadi catatan kita, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe,” kata Iskandar.

Tidak semua dari kelima kabupaten itu menjadi daerah dengan kategori zona merah, ada juga yang masih zona oranye. Namun tindakan dan aksi bersama harus segera dilakukan agar lonjakan kasus dapat segera dihentikan.

Data yang ada pada Satgas Covid Aceh menyebutkan, Banda Aceh mencatat kasus sejumlah 4.684, Aceh Besar sebanyak 2.633, Pidie 1.056, Bireuen 766 kasus, dan Lhokseumawe 761 kasus.

Iskandar menambahkan, usai digelarnya rapat virtual dengan pimpinan Forkopimda Kabupaten/Kota, pihaknya dari Satgas akan turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi kondisi dan secara bersama merumuskan langkah penanganan kasus.


Pidie Akan Integrasikan Data Dan Layanan ASN Melalui Sitem Elektronik

Peristiwa.co, Pidie - Kabupaten Pidie akan segera melakukan integrasi data ASN, dan menerapkan layanan ASN melalui sistem elektronik. 

Demikian disampaikan Kepala BKPSDM Pidie, Mulyadi Nurdin saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Sistem Informasi ASN se-Wilayah Kerja Kanreg XIII BKN Aceh, di Banda Aceh, 10 Juni 2021.

Kepala BKPSDM Pidie, Mulyadi Nurdin Lc MH mengatakan pihaknya mendukung penuh program BKN dalam melakukan integrasi sistem informasi ASN, dan pihaknya akan segera menerapkan sistem tersebut di Kabupaten Pidie.

"Kami akan segera menerapkan one database system dalam waktu dekat," ujar Mulyadi Nurdin.

Menurut Mulyadi Nurdin transformasi digital merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi dirinya, dimana dalam waktu bersamaan hal itu menjadi program nasional sekaligus keinginan dari Bupati Pidie Abusyik.

Ke depan seluruh administrasi kepegawaian akan dilakukan secara online, semua layanan pegawai akan dilakukan secara digital atau paperless dengan menggunakan tanda tangan digital.

"Proses administrasi kepegawaian nantinya tidak perlu lagi menggunakan hard copy, tapi cukup soft copy, melalui aplikasi digital yang dapat diakses dengan smartphone," ujar Mulyadi Nurdin.

Menurutnya proses menuju layanan full digital tersebut dimulai dengan update data setiap ASN secara mandiri melalui aplikasi MY SAPK BKN, dan sinkronisasi data antara sistem kepegawaian yang sudah ada dengan Sistem Informasi ASN yang dimiliki oleh BKN.

"Di saat semua data sudah sinkron dan update, maka layanan kepegawaian akan sangat mudah, cepat, dan murah, semua layanan akan dapat dilakukan dari mana saja, ASN akan bisa Work From Everywhere," ujar mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Aceh tersebut.

Mulyadi Nurdin menargetkan proses update data ASN secara mandiri harus selesai akhir tahun 2021sesuai dengan target dari BKN, kalau ASN tidak meng-update data secara mandiri, akan berpengaruh pada layanan kepegawaian masing-masing, seperti kenaikan pangkat, Taspen, Pensiun, BPJS, karena data tersebut akan sinkron dengan Kementerian Keuangan, Dukcapil, BKN, dan lain-lain.

"Proses itu sangat mudah, tinggal download aplikasi My SAPK BKN lalu melakukan pengisian data sesuai menu yang tersedia, nanti petugas akan melakukan verifikasi berkas yang diupload," jelasnya.

Kalau semua proses sudah berbasis elektronik, nantinya semua SK ASN akan terkirim ke aplikasi dan bisa diprint secara mandiri oleh setiap ASN.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, M Nasir Djamil, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf.

Turut memberikan materi dalam kegiatan tersebut, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN (Sinka) BKN, Suharmen, yang menjelaskan tentang arah pengembangan dan integrasi sistem pengembangan ASN. 

Dilanjutkan dengan Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN, Soni Sultana, dan Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Heni Sri Wahyuni, S.Kom, M.T.I.

Kepala Kanreg BKN XIII, Ojak Murdani, mengharapkan kerjasama semua pihak dalam rangka percepatan penerapan satu data ASN tersebut.

Back To Top