Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Translate

20 Gajah Liar Turun ke Jalanan di Aceh

20 Gajah Liar Turun ke Jalanan di Aceh


20 Gajah Liar Turun ke Jalanan di AcehFoto: Gajah liar di Jalanan Bener Meriah, Aceh (dok ist)

Jakarta 
- Sekitar 20 ekor gajah liar turun ke jalan di Bener Meriah, Aceh persisnya di kawasan Menderek menuju Inang-inang. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh turun tangan melakukan penggiringan.

"Hari ini masih kita lakukan penggiringan kembali ke habitatnya di kawasan Krueng Peusangan, Bener Meriah. Itu jaraknya sekitar 7-8 kilometer dari lokasi," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Lhokseumawe BKSDA Aceh, Kamaruzzaman saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (8/12/2019).

Kawanan gajah liar ini melintas di lokasi pada Sabtu (7/12) sore. Saat puluhan satwa ini berada di jalanan, arus lalu lintas sempat dialihkan. Sejumlah warga melakukan pengusiran gajah dengan menggunakan mercon.

Menurut Kamaruzzaman, proses penggiringan dilakukan tim BKSDA sejak sore kemarin. Kamaruzzaman mengaku belum mengetahui persis apakah di lokasi tersebut termasuk habitatnya gajah.

"Kalau itu (lokasi habitatnya) saya belum tahu pasti. Cuma yang pasti banyak habitat gajah sekarang rusak dan gajah mulai terusik," jelas Kamaruzzaman.

"Kemarin juga dalam proses penggiringan, jadi melewati dari jalan itu untuk menuju kembali ke habitatnya bang di Krueng Peusangan kecamatan Pintu Rime Gayo," ungkap Kamaruzzaman.

Kamaruzzaman berharap, semua pihak menjaga habitat gajah agar konflik satwa dilindungi tersebut dengan manusia tidak terjadi. "Dan semua pihak agar memikirkan masalah ini bersama sama," ujarnya. (detik)
RI-India sepakat majukan konektivitas Aceh-Kepulauan Andaman, Nicobar

RI-India sepakat majukan konektivitas Aceh-Kepulauan Andaman, Nicobar

RI-India sepakat majukan konektivitas Aceh-Kepulauan Andaman, Nicobar
Indonesia dan India membahas pengembangan kerja sama maritim antara Aceh-Kepulauan Andaman dan Nicobar dalam Pertemuan Pertama Joint Task Force (JTF) di Banda Aceh, Sabtu (7/12/2019). (Kemlu RI)

Jakarta  - Indonesia dan India telah menyepakati Plan of Action pengembangan konektivitas Aceh-Kepulauan Andaman dan Nicobar dalam Pertemuan Pertama Joint Task Force (JTF) yang diselenggarakan di Banda Aceh pada 7 Desember 2019.

Rencana aksi yang disepakati terdiri dari enam area kerja sama, yaitu perdagangan dan investasi, pembangunan infrastruktur di Sabang, pengembangan konektivitas, kelautan dan perikanan, pariwisata dan pertukaran budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia ajak India percepat implementasi AOIP


Selain kesepakatan tersebut, pertemuan itu mengidentifikasi sejumlah proyek konkret, antara lain pengembangan dan pengelolaan pelabuhan di Sabang. Sebagai langkah awal, perusahaan India yang bergerak di bidang infrastruktur dan manajemen transportasi, RITES Ltd., telah melakukan pre-feasibility study.

Selain itu, kedua negara sepakat meningkatkan upaya-upaya penguatan people-to-people contact antara kedua wilayah, antara lain mendorong finalisasi kerja sama sister province antara Aceh dan Kepulauan Andaman dan Nicobar.

“Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan komitmennya mendukung upaya tindak lanjut pengembangan Aceh-Kepualauan Andaman dan Nicobar," ujar Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat bertemu dengan delegasi JTF, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kemlu, Minggu.

JTF yang dipimpin bersama oleh Direktur Asia Selatan dan Tengah Kemlu RI dan Joint Secretary South Kemlu India, serta terdiri dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis kedua negara, dibentuk sebagai tindak lanjut kesepakatan Presiden RI dan Perdana Menteri India pada 2018 untuk mengembangkan konektivitas dua wilayah terdekat kedua negara ini.

JTF juga mengemban mandat untuk memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama tersebut.

Indonesia dan India memiliki perbatasan laut dengan perekonomian terbesar di kawasan masing-masing.

Pada 2018, nilai investasi India di Indonesia sebesar 82,12 miliar dolar AS dan berpotensi meningkat menjadi 100 miliar dolar AS.
Konektivitas Aceh-Kepulauan Andaman dan Nicobar akan mewujudkan tercapainya kesejahteraan di kedua wilayah terluar dua negara tersebut, juga menjadi bagian dari upaya mendorong kerja sama konkret di kawasan Indo-Pasifik, khususnya bidang maritim dan konektivitas.(antara)
Polisi amankan juru parkir terkait pesta sabu-sabu di RSUD SIM Nagan

Polisi amankan juru parkir terkait pesta sabu-sabu di RSUD SIM Nagan

Polisi amankan juru parkir terkait pesta sabu-sabu di RSUD SIM Nagan
Kapolres Nagan Raya AKBP H. Giyarto. 

Suka Makmue - Polsek Kuala juga mengamankan seorang juru parkir dalam kasus dugaan pesta sabu-sabu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Iskandar Muda, Nagan Raya, Provinsi Aceh, Senin (2/12).

"Seorang juru parkir yang diamankan ini juga positif mengonsumsi sabu-sabu. Hal ini terungkap setelah urine yang bersangkutan diperiksa," kata Kapolres Nagan Raya AKBP H. Giyarto diwakili Kapolsek Kuala, Iptu Zaflaini, Jumat malam.

Menurut dia, juru parkir tersebut di hadapan penyidik mengaku tidak mengonsumsi sabu-sabu sebelum bersama dua rekannya yang diringkus polisi dari sebuah ruangan di rumah sakit.

Pelaku mengaku mengonsumsi sabu-sabu sekitar 3 hari sebelum ditangkap polisi hari Jumat.

Barang haram tersebut, kata Iptu Zaflaini, yang bersangkutan konsumsi di sebuah lapangan bolakaki di kawasan Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala.

"Kami masih menyelidiki kasus ini untuk dikembangkan," kata Iptu Zaflaini menambahkan.

Oknum sopir yang turut diamankan dalam perkara ini, kata dia, juga positif mengonsumsi sabu-sabu setelah urinenya diperiksa polisi bersama oknum perawat.

Seperti diberitakan, petugas kepolisian di Mapolsek Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh mengamankan tiga orang pria setelah terciduk sedang mengisap narkotika jenis sabu-sabu di kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, Senin (2/12).

Ketiga pria yang diamankan tersebut masing-masing seorang perawat, sopir, dan seorang warga.

Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit diduga alat pengisap sabu-sabu jenis bong.

Barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tidak ditemukan karena diduga sudah habis dikonsumsi ketiga pelaku.(antara)

Jokowi Sebut Lampung-Aceh Tersambung Tol 5 tahun lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai Aceh akan tersambung lima tahun lagi. Hal itu diungkapkannya saat meresmikan pengoperasian pabrik baru poylethylene milik PT Chandra Asri Petrochemical di Cilegon, Banten.

"Kita harapkan dalam waktu 4-5 tahun Lampung sampai Aceh sudah tembus," kata Jokowi, Jumat (6/12/2019).

Jokowi menceritakan, jalan tol Trans Sumatera sudah tersambung dari Lampung hingga Palembang. Sebentar lagi, Eks Gubernur DKI Jakarta akan meresmikan ruas tol Kayu Agung-Palembang.

"Kemarin Lampung-Kaya Agung, ini Kayu Agung-Palembang," jelas dia.

Usai ruas tol Terpeka (Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung), kini tinggal sedikit lagi jalan tol yang bisa memangkas waktu tempuh menuju Palembang.

Beroperasinya ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km akan memangkas waktu tempuh dari Lampung ke Palembang. Dahulu, jarak tersebut ditempuh dalam 10 jam namun kini bisa ditempuh lebih singkat menjadi 3 jam.

Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung atau Terpeka kini melengkapi jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang sudah selesai terbangun lebih dahulu. Ini menjadi ruas tol terpanjang di Indonesia.(detik)

Penampakan Pembangunan Jalan Tol Aceh


Maksimalkan Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Gampong

Aceh Tamiang – Dana Desa digulirkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, menginstruksikan para Datok Penghulu di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa agar cita-cita kemandirian desa dan pemerataan pembangunan berjalan maksimal.

Hal tersebut disampaikan oleh Taqwallah, saat memberikan pembekalan di hadapan para Datok Penghulu se-Kabupaten Aceh Tamiang, pada acara Kunjungan Kerja Evaluasi Dana Desa dan Gerakan Bereh, di Aula DPRK setempat, Kamis (5/12/2019).

“Para Datok Penghulu memiliki tugas berat dan mulia, yaitu memaksimalkan penggunaan dana desa. Sesuai dengan cita-citanya, dana ini bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Datok Penghulu harus memastikan dana desa berputar di desa,” ujar Sekda Aceh.

Dalam pemaparannya, Taqwallah juga mengingatkan agar para datok memastikan Dana Desa terdistribusi dengan memenuhi prinsip layak, patut, bermanfaat dan berkelanjutan serta memastikan dana desa 100 persen bergulir di desa.

“Selain memaksimalkan penggunaannya, para datok penghulu juga bertugas untuk memastikan dana desa bergulir 100 persen di desa. Untuk itu, datok penghulu harus terus berinovasi dalam mengelolam dana desa, sehingga mampu secara perlahan mengurangi jumlah pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan,” imbau Sekda.

Sebagaimana diketahui, Aceh saat ini dihuni oleh 5,2 juta penduduk yang tersebar di 6.497 gampong, 289 kecamatan, 809 mukim di 23 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut sebesar 15,68 persen adalah masyarakat miskin dan 6,35 persen pengangguran.

Oleh karena itu, Sekda mengimbau agar penggunaan dana gampong benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga berhasilguna bagi orang banyak terutama kelompok rentan.

Usai memberikan pembekalan, Sekda Aceh didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh, Sekda Kabupaten Aceh Tamiang dan Kepala DPMG Aceh Tamiang meninjau salah satu Badan Usaha Milik Desa, di kampung Dalam Kecamatan Karang Baru.

BUMDes yang bergerak di bidang perternakan bebek itu mempekerjakan 8 orang masyarakat setempat. Selanjutnya, rombongan meninjau Puskesmas Karang Baru, Kantor Camat Karang Baru, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karang Baru, untuk melihat keberlanjutan Gerakan Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (Bereh).

“Cukup puas, sudah banyak yang menggoda. Ini membuktikan Gerakan Bereh yang dicetuskan oleh Pak Plt Gubernur benar-benar dijalankan, karena lingkungan kerja yang Bereh akan sangat berpengaruh bagi kerja-kerja pelayanan para aparatur Sipil Negara,” imbuh Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Azhari, dalam sabutannya menjelaskan, sejak digulirkan pertama kali di tahun 2015, Aceh telah mendapatkan kucuran Dana Gampong sebesar 19,9 triliun.

“Sudah Rp19,9 triliun Dana Desa dikucurkan ke seluruh Aceh. Kita semua tentu berharap dana ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas para datok penghulu sangat berat, yaitu memastikan dana desa tepat rencana, tepat salur, tepat guna, demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Azhari.

Sebelumnya memberikan pembekalan di Aula DPRK, Sekda juga meninjau ke SMA Negeri 1 Kejuruan Muda, Kantor Camat Rantau, Puskesmas Kecamatan Rantau, Poskesdes Alur Manis dan Kantor Dato Penghulu Kampung Alur Manis Kecamatan Rantau.

Nova Minta Menteri PPPA Dukung Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Aceh

Banda Aceh -- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan Aceh. Langkah itu diyakini sangat bermanfaat dalam memperkuat ketahanan keluarga dan melahirkan generasi berkualitas.

"Untuk itulah kami berharap Ibu Menteri I Gusti Ayu berkenan memberi dukungan bagi langkah penguatan ini. Jika ada program berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional, kami mohon bisa dijalankan di daerah ini," ujar Nova pada Peringatan Hari Ibu ke – 91 Tahun 2019 bersama Menteri PPPA di Banda Aceh, Kamis (5/12).

Nova berharap, dukungan akses modal bagi perempuan Aceh dalam berusaha juga dibuka lebar, termasuk meningkatkan dukungan akses modal dari PT Permodalan Nasional Madani, yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang diperuntukan bagi perempuan.

Upaya itu diyakini akan melahirkan saudagar-saudagar dari kalangan perempuan yang bakal meningkatkan perekonomian Aceh dan mengurangi angka kemiskinan.

"Salah satu sektor yang sangat potensial diperkuat oleh kaum perempuan adalah sektor-sektor ekonomi, sebab umumnya kita tahu, perempuan sangat jeli dalam
berhitung, sangat cermat dalam berdagang dan lebih jitu dalam melihat peluang bisnis. Fakta juga menunjukkan, banyak sektor UMKM yang sukses di Aceh dikelola oleh kaum perempuan," kata Nova.

Pada kegiatan itu Nova menjelaskan  kepada Menteri PPPA bahwa aktivitas pembangunan daerah dan penguatan ekonomi keluarga di Aceh saat ini masih didominasi oleh kaum pria. Padahal, populasi penduduk Aceh sampai akhir tahun 2019 diperkirakan mencapai 5,2 juta di mana jumlah perempuan dan laki-laki hampir sama banyaknya.

Hal itu cukup disayangkan, apalagi jika berkaca dari sejarah, Aceh adalah daerah yang sangat egaliter. Selama lebih 50 tahun, kesultanan Aceh pernah dipimpin sultanah, termasuk 34 tahun di masa
Pemerintahan Ratu Safiatuddin. Kerajaan Aceh juga memiliki banyak pemimpin militer dari perempuan.

"Sayangnya, di era modern ini, peran perempuan dalam pembangunan Aceh mengalami degradasi. Hal itu dapat kita lihat dari komposisi kursi di legislatif. Dari 81 anggotaDPR Aceh, hanya delapan orang perempuan atau 9,8 persen. Sedangkan untuk seluruh Aceh, dari 731 kursi legislatif yang tersedia di 23 kabupaten/kota, jumlah perempuan hanya 81 orang, atau ssekitar 11 persen," ujar Nova.

Menurut Nova, ada beberapa faktor yang membuat minimnya perempuan Aceh dalam pembangunan, antara lain, adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya.

Selain itu, juga rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, ruang publik dan bidang ekonomi. "Serta rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis ekonomi, bencana alam, konflik dan terjadinya penyakit," kata Nova.

Untuk itu, Nova mengatakan, semua hambatan itu selayaknya segera diatasi agar kaum perempuan juga bisa aktif berkarya di segala bidang.

"Lagipula dalam ajaran Islam, tidak ada larangan bagi perempuan untuk berperan di masyarakat. Karena itu sudah saatnya kita mendorong perempuan agar aktif beperan di ruang-ruang publik," kata Nova.

Peringatan Hari Ibu ke – 91Tahun 2019 itu dikemas dengan acara "bincang bintang" bersama Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Para peserta yang hadir adalah kaum wanita yang sehari-hari bergelut dalam dunia usaha kecil.

Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Plt Gubernur Nova Iriansyah, Staf Ahli Gubernur Kamaruddin Andalah, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Dyah Erti Idawati, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, serta sejumlah tamu lainnya.

Tok! MA Tolak Perlawanan Pembakar Hutan Aceh yang Dihukum Rp 366 Miliar

Tok! MA Tolak Perlawanan Pembakar Hutan Aceh yang Dihukum Rp 366 Miliar

Tok! MA Tolak Perlawanan Pembakar Hutan Aceh yang Dihukum Rp 366 Miliar (ilustrasi )

Jakarta - Drama kebakaran hutan Aceh belum berakhir. Perusahaan pembakar hutan, PT Kallista Alam tidak terima bila dihukum Rp 366 miliar. Segala cara hukum dilakukan, termasuk perlawanan hukum lewat jalur perdata. Bagaimana endingnya?

Kasus ini bermula saat hutan di Rawa Tripa, Aceh terbakar hebat pada 2012. Pemerintah bergerak dan menggugat PT Kallista Alam selaku pemegang izin atas pembukaan sawit di atas lahan itu.


Baca Juga : Korupsi Telur Rp 2,6 Miliar, 2 Pejabat Aceh Jadi Tersangka


PT Kallista Alam kemudian dihukum me-recovery hutan dengan nilai denda Rp 366 miliar. Putusan itu kompak dihukum oleh PN Meulaboh, banding, kasasi, dan PK.

PT Kallista Alam tidak habis akal. Mereka mengajukan perlawanan dengan meminta permohonan perkara itu tidak bisa dieksekusi. Siapa sangka, PN Meulaboh mengabulkan dan membatalkan putusan MA tersebut pada 12 April 2018. Putusan ini menuai reaksi dari berbagai kelompok masyarakat.


Pemerintah pun tidak terima dan mengajukan banding. Pada 4 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh membatalkan putusan PN Meulaboh dan memutuskan gugatan PT Kallista Alam tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Nah, giliran PT Kallista Alam yang tidak terima. Diwakili oleh direkturnya, Subianto Rusid, PT Kallista Alam mengajukan kasasi. Apa kata MA?


"Tolak," demikian lansir putusan MA dalam websitenya, Kamis (5/12/2019).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis hakim Syamsul Maarif. Adapun anggota majelis yaitu Zahrul Rabain dan Panji Widagdo. Putusan itu diketok pada 2 Desember 2019. (detik)
Korupsi Telur Rp 2,6 Miliar, 2 Pejabat Aceh Jadi Tersangka

Korupsi Telur Rp 2,6 Miliar, 2 Pejabat Aceh Jadi Tersangka

Dua pejabat di Dinas Peternakan Aceh ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan hasil produksi pada UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) pada tahun 2016-2018. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 2,6 miliar.
“Kedua pejabat yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka yaitu RH selaku kepala UPTD BTNR dan MN pembantu bendahara penerimaan,” kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Trisno Riyanto saat dimintai konfirmasinya, Selasa (3/12/2019).
Trisno menyebut, polisi sudah memeriksa 27 saksi dalam kasus ini. Kedua tersangka RH dan MN juga sempat dilakukan penahanan pada 12 November lalu. Namun pada 1 Desember, polisi mengabulkan penangguhan penahanan keduanya.
Penyelidikan kasus dugaan korupsi ini mulai dilakukan polisi sejak 2018 lalu. Kedua tersangka diduga melakukan korupsi terkait produksi UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2016 sampai 2018 dengan anggaran Rp 13 miliar.
Dalam kasus ini, kedua tersangka tidak mencatat setiap penjualan hasil produksi UPTD BTNR berupa penjualan telur pada buku kas umum (BKU). Uang hasil penjualan telur dipakai keduanya untuk kepentingan pribadinya maupun untuk biaya operasional UPTD BTNR.
Seharusnya, uang tersebut disetorkan dulu ke kas daerah. Menurut Trisno, berdasarkan hasil laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) yang dilakukan auditor BPKP Perwakilan Aceh, kerugian negara akibat perbuatan keduanya yaitu sebesar Rp 2,6 miliar.
“Sejak proses penyelidikan dilakukan, pihak UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh telah melakukan penyetoran hasil penjualan telur sesuai dengan aturan dengan total sebesar Rp 6,2 miliar,” ujar Trisno. Detik
Back To Top