Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Yasonna Laoly : Indonesia Berupaya Buat Sejarah Di Sidang Tahunan WIPO

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Indonesia akan berupaya menciptakan sejarah baru dalam sejarah keanggotaan di WIPO (World Intellectual Property Organization/Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia). Sejarah yang dimaksud Yasonna tak lain pencalonan Indonesia sebagai salah satu deputi Direktur Jenderal pada Sidang Tahunan WIPO di Jenewa, Swiss, 21-29 September 2020.

"Saya dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham akan berangkat ke Jenewa hari ini untuk menghadiri Sidang Tahunan di WIPO. Perlu saya sampaikan bahwa buat pertama kalinya kita calonkan orang Indonesia sebagai Deputi Direktur Jenderal," ucap Yasonna kepada wartawan sebelum terbang meninggalkan Tanah Air, Sabtu (19/9/2020).

"Saya dan Menlu Retno Marsudi sudah sepakat menetapkan orang yang akan kita calonkan. Mudah-mudahan rencana ini lancar sehingga buat pertama kalinya salah seorang putera Indonesia akan mendampingi Direktur Jenderal WIPO yang baru menjadi salah seorang deputi," ucap menteri 67 tahun yang tengah menjalani periode keduanya sebagai Menkumham di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.

Yasonna menyampaikan bahwa keikutsertaan di WIPO ini menunjukkan besarnya perhatian Indonesia terkait hak kekayaan intelektual dan segala upaya perlindungannya.

"Ini adalah bagian dari keterlibatan kita dalam dunia internasional. Kekayaan intelektual ini bukan hanya perhatian bagi Indonesia, tetapi juga banyak negara di dunia," kata Yasonna.

"Selama ini, Indonesia juga sudah bekerja sama dengan banyak negara di dunia, termasuk China, Korea Selatan, hingga AS terkait pendaftaran serta perlindungan hak kekayaan intelektual," ucapnya.

Indonesia sendiri bergabung dengan WIPO pada 1979 atau 12 tahun setelah organisasi ini berdiri.

Indonesia juga sudah meratifikasi sejumlah perjanjian yang dikelola oleh WIPO, di antaranya WIPO Convention, Berne Convention, Patent Cooperation Treaty, Trademark Law Treaty, WIPO Copyright Treaty, WIPO Performers and Phonogram Treaty, Marrakes VIP Treaty, Madrid Protocol, serta Beijing Protocol.

Indonesia resmi menjadi anggota ke-100 Madrid Protocol pada Oktober 2017. Adapun Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual diratifikasi oleh Indonesia pada awal tahun ini.

"Saya masih ingat saat mendaftarkan Madrid Protocol dan Beijing Treaty itu kita diterima oleh Direktur Jenderal Dr. Francis Gurry," kata Yasonna.

"Nah, kebetulan pada Sidang Tahunan WIPO kali ini masa tugas Dr. Francis Gurry akan berakhir dan digantikan oleh Dr. Darren Tang asal Singapura," ucapnya.

Eksekutif dan Legislatif Tandatangani Raqan APBK-P Banda Aceh 2020

Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama Pemerintah Kota Banda Aceh menyepakati penetapan dan menandatangani Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK-P) Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.357.533.126.604 menjadi Qanun Kota Banda Aceh.

Hal tersebut ditetapkan dalam sidang paripurna dewan yang dipimpin langsung Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama tentang Raqan APBK-P Banda Aceh Tahun Anggaran 2020, di Gedung DPRK Banda Aceh, Sabtu malam (19/9/2020).

Sebelum dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama, peserta rapat juga telah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK Banda Aceh Tahun 2020 untuk ditetapkan sebagai Qanun Kota Banda Aceh.

Pada kesempatan itu Farid Nyak Umar menyampaikan, dalam Raqan APBK-P Banda Aceh 2020, pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp1.280.978.531.205, mengalami penurunan sebesar Rp126.549.351.007 atau minus 8,94 persen dari pendapatan daerah dalam APBK 2020 murni yang ditetapkan sebesar Rp1.415.527.882.212.

Belanja daerah pada tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp1.417.727.882.212. Namun, kata dia pada perubahan APBK Banda Aceh 2020 terjadi penurunan belanja daerah sebesar Rp60.194.755.607, sehingga menjadi sebesar Rp1.357.533.126.604 atau minus 4,25 persen.

“Sementara, pada perubahan APBK Banda 2020, pembiayaan daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp2.200.000.000 menjadi Rp68.554.595.399. Angka ini mengalami peningkatan Rp66.354.595.399,” kata Farid Nyak Umar.

Farid menjelaskan, salah satunya penyebab menurunnya APBK-P adalah target pendapatan yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1.417.727.882.212, di mana salah satunya target PAD sebesar Rp305 miliar, tetapi karena pandemi Covid-19 ada salah satu potensi yang menjadi sumber pemasukan yang sangat luar biasa seperti di sektor pariwisata, hotel, restoran, rumah makan, warung kopi dan sebagainya, semua itu terjadi penurunan secara drastis karena efek pandemi ini, begitu juga dengan pasar, swalayan, dan sejenisnya.

Kondisi ini mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian kembali sehingga terjadi penurunan yakni target PAD dari Rp315 miliar menjadi Rp256 miliar, begitu juga beberapa dana transfer dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) menurun.

Hal ini berdampak terjadi penurunan pendapatan sebesar RP126 miliar. Akibat terjadinya penurunan pendapatan Rp126 miliar tersebut, menyebabkan harus dilakukan penyesuaian besaran belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1.417.727.882.212 miliar turun menjadi Rp68.554.595.399 miliar sehingga menjadi Rp1.357.533.126.604.

“Kita berharap dengan pengesahan APBK perubahan pada malam ini, bisa segera dieksekusi terhadap program-program yang sangat mendesak, khususnya terhadap program pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Banda Aceh," ujar Farid.

Sementara Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota dewan karena telah bekerja keras sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat merampungkan pembahasan Raqan APBK-P 2020.

“Raqan yang telah disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif itu merupakan cerminan atas strategi dan skala prioritas pembangunan berdasarkan besaran penganggaran yang tersusun. Pada hakikatnya ini merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipahami sebagai alat ukur untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat," tutur Aminullah.

Seluruh Fraksi DPRK Terima Raqan APBK Perubahan 2020 Menjadi Qanun Kota Banda Aceh

Banda Aceh – Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menerima dan menyetujui Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK Banda Aceh Tahun 2020 untuk ditetapkan sebagai Qanun Kota Banda Aceh. 

Persetujuan ini disampaikan oleh seluruh fraksi dewan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Qanun (perubahan) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020,  Sabtu malam (19/09/2020).

Rapat yang dimulai pada pukul 20.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar. Usai pembukaan mekanisme rapat dilanjutkan dengan mendengarkan penyampaian pandangan dari tiap-tiap fraksi dewan.

Pada kesempatan itu Farid Nyak Umar menyampaikan, dalam perjalanan waktu yang cukup padat dan melelahkan, pihaknya telah sama-sama mengikuti serangkaian rapat paripurna dewan terkait dengan pembahasan Rancangan Qanun (perubahan) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.

Begitu juga pada rapat paripurna sebelumnya juga telah menyimak dan mendengarkan bersama-sama penyampaian jawaban dan penjelasan Wali Kota Banda Aceh terhadap usul, saran, dan pendapat badan anggaran dewan, serta pandangan umum dewan mengenai Rancangan Aanun (perubahan) Apbk Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.

“Pada malam hari ini tibalah kita pada tahapan rapat paripurna ketiga atau terakhir, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Qanun tentang (perubahan) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020,” kata Farid Nyak Umar.

Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem-PNA, Husaini menyampaikan, setelah diselesaikannya pembahasan oleh banggar serta mendengarkan masukan-masukan pandangan banggar, pandangan umum anggota dewan, dan pandangan akhir fraksi-fraksi, maka dengan ini mempertimbangkan, dapat menerima Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020, menjadi Qanun Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 dan dibukukan dalam lembaran daerah Kota Banda Aceh sejauh sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Begitu juga dengan pandangan akhir Fraksi Demokrat-Golkar yang disampaikan Royes Ruslan, dengan memperhatikan seluruh pernyataan dan catatan-catatan dalam paripurna sebelumnya agar dapat dimaknai sebagai usaha strategis yang teramat penting untuk ditindaklanjuti sebagai wujud tanggung jawab konstitusional. Tujuannya untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam visi dan misi menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota gemilang dalam bingkai Syariah.

“Akhirnya, dengan memohon ridha Allah Swt dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kami dari Fraksi Partai Demokrat Kota Banda Aceh Menerima Rancangan Qanun tentang (Perubahan) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 menjadi Qanun (Perubahan) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020,” kata Royes Ruslan.

Hal serupa juga disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Aceh (PPP–PA), yang disampaikan Ilmiza Sa'aduddin Djamal, Fraksi Gerindra oleh Safni, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Musriadi Aswad, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Tati  Meutia Asmara. 

Usai mendengarkan pandangan fraksi, rapat dilanjutkan dengan melakukan penandatanganan nota kesepakatan terhadap Rancangan Qanun tentang (Perubahan) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Wakil Ketua DPRK, Usman dan Isnaini Husda, segenap Anggota DPRK Banda Aceh, SKPK, Forkopimda Banda Aceh, dan tamu undangan lainnya.

DPRK Harap Sensus oleh BPS dapat Benahi Data Kependudukan

Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sensus data penduduk sebagai upaya membenahi persoalan data kependudukan di kota Banda Aceh. 


Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, saat menerima kunjungan tim Sensus BPS yang dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Banda Aceh, Rusmadi di ruang kerjanya, Jumat (18/09/2020). 


Farid mengatakan, setelah melakukan pendataan, tim BPS juga mendatangi langsung rumah-rumah warga untuk mengonfimasi data base mereka sehingga nantinya diperoleh data yang akurat dan valid. Ini seharusnya yang perlu dilakukan pemerintah, karena selama ini banyak terjadi ketidakcocokan antara data yang dibuat oleh satu instansi dengan instansi lainnya. 


"Mudah-mudahan dengan sensus yang dilakukan BPS Kota Banda Aceh ini akan membantu pemerintah. Sebab selama ini masih ditemukan ada warga yang sudah meninggal ataupun sudah pindah, tapi masih terdata pada data kependudukan gampong. Kami sangat mendukung dan insya Allah target BPS 100 % membenahi persoalan data bisa terwujud," kata politisi PKS itu. 


Sementara itu, Kepala BPS Kota Banda Aceh, Rusmadi, mengatakan, dirinya mengapresiasi DPRK Banda Aceh yang telah memotivasi sekaligus menyosialisasikan sensus penduduk di kota Banda Aceh. Rusmadi menyampaikan, hingga hari ini proses pendataan penduduk yang dilakukan dari rumah ke rumah sudah mencapai 95%. Salah satu faktor yang mempercepat kerja mereka ialah adanya testimoni dan sensus online yang pernah dilakukan bersama DPRK Banda Aceh. 


"Terima kasih kerja sama  DPRK Banda Aceh dan pemko yang sudah ikut mendukung kegiatan sensus penduduk ini," tuturnya.

Sembunyikan 13 Kilogram Sabu di Dalam Bus, Bos PO Pelangi Ditangkap BNN

Badan Narkotika Nasional ( BNN) dan Polresta Tasikmalaya berhasil membongkar sindikat narkoba yang melibatkan pemilik Perusahaan Otobus (PO) PT Pelangi atau PT Pelangi Atra Kana Tasikmalaya berinisial F.

Narkoba jenis sabu dengan berat total 13 kilogram pun berhasil diamankan di lorong penumpang dekat bangku sopir, Sabtu (16/9/2020).

Menurut petugas, F diduga menjadi pengendali dari peredaran narkoba wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya.

Menurut keterangan Kepala BNN Perwakilan Jawa Barat Supyan Syarif saat dikonfirmasi, 13 kilogram sabu ditemukan di dalam bus milik F.

Bus itu diamankan di Jalan Rajapolah, Tasikmalaya, pada Rabu (16/9/2020).

Saat digeledah, polisi menemukan sabu seberat 13 kilogram yang disembunyikan di bawah lorong jok penumpang dekat sopir.

Bagian bus tersebut diduga telah dimodifikasi oleh F untuk menyimpan dan mengedarkan barang haram tersebut.

Setelah itu, petugas segera mengamankan F beserta sopir bus berinisial ED asal Tasikmalaya dan kernet bus, AM asal Medan.

Dari hasil penyelidikan, F diduga menjadi pengendali sindikat narkoba di Tasikmalaya.

Sementara itu, 13 kilogram sabu itu dibungkus dalam karung berwarna putih juga telah diamankan.

Perburuan F dan sindikatnya telah dilakukan petugas dalam beberapa hari terakhir.

Petugas bahkan sampai membuntuti bus tersebut dari Aceh sampai ke wilayah Tasikmalaya.

"Tim mengikuti dari Aceh, Medan, sampai akhirnya di Tasikmalaya. Kita menunggu perkembangan selanjutnya," kata Supyan.

Seperti diketahui, bus tersebut berasal dari Banda Aceh dengan tujuan trayek Medan-Tasikmalaya. Setiap harinya, bus itu tiba di Pool Bus Pelangi.(kompas)


Insentif Tenaga Medis Segera Cair

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengharapkan seluruh insentif tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya segera cair. Dana Bantuan Operasional  Kesehatan (BOK) sudah ditransfer ke kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan dalam arahannya melalui video conference dengan bupati/walikota dan Forkopimda se-Aceh, Jumat 18/09.

“Harapan kami awal Oktober 2020, para pahlawan kesehatan di seluruh Aceh telah menerima insentif yang tentu sangat dibutuhkan,” katanya.

Nova menyampaikan hal tersebut karena BOK dari pemerintah pusat dan dana bantuan keuangan khusus  dari pemerintah Aceh telah ditransfer ke seluruh kabupaten/kota di seluruh Aceh.

Pemerintah Pusat pada Gelombang I telah mentransfer dana BOK melalui APBN ke Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 297 Juta untuk 195 tenaga kesehatan. Pada Gelombang ke II Pemerintah telah mentransfer dana untuk Tenaga Kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp. 100 Juta untuk 28 orang tenaga kesehatan. Untuk Gelombang III yang sudah ditransfer sebesar 1,41 miliar kepada Pemerintah Aceh dan 48 miliar lebih kepada 23 Kabupaten/Kota. Sementara Pemerintah Aceh berdasarkan Pergub No. 40 Tahun 2020 telah mentransfer dana bantuan keuangan khusus kepada 23 kabupaten dan kota di seluruh Aceh.

“Untuk itu diharapkan kepada Saudara Bupati/Wali Kota mengambil langkah strategis percepatan agar proses pencairannya segera dituntaskan,” kata Nova.

Nova menyebutkan, terkait besaran insentif tenaga kesehatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, yang juga mengatur besaran jumlah insentif untuk tenaga kesehatan. 

Kasus Baru 116 Orang, Sebanyak 246 Pasien Covid-19 Di Laporkan Sembuh.

Banda Aceh—Kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesembuhan 246  orang pasien penderita Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Pada sisi lain kita harus tingkatkan kewaspadaan dan disiplin menjalankan protokol kesehatan karena kasus-baru juga bertambah dan pada umumnya Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19.

Hal tersebut dikemukakan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) dalam laporan harian perkembangan terakhir pandemi Covid-19 Aceh, Jumat (18/9/2020).

“Tingginya kasus OTG positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya membutuhkan dukungan masyarakat. Tidak mengucilkan orang yang sedang sakit ini dan tetap membangun silaturahmi melalui alat komunikasi. Ingatkan mereka untuk menjalankan isolasi diri dengan baik dan benar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, 246 pasien yang dinyatakan sudah sembuh dari serangan virus corona itu meliputi warga Aceh Besar 149 orang, Aceh Timur 32 orang, Nagan Raya 31 orang, Bireuen 13 orang, dan Aceh Tamiang 9 orang. Selebihnya warga Aceh Selatan dan warga Aceh Barat Daya masing-masing sebanyak 6 orang.

SAG juga melaporkan, 116 orang penderita baru meliputi warga Nagan Raya sebanyak 18 orang, Aceh Besar 10 orang, Aceh Tengah 9 orang, Aceh Selatan dan Simeulue sama-sama 8 orang. Sedangkan warga Bireuen sebanyak 1 orang.  Sisanya sebanyak 62 orang merupakan warga dari luar Aceh.

Kumulatif Covid-19

Selanjutnya SAG melaporkan, dengan bertambah 116 kasus baru, secara akumulasi jumlah korban virus corona di Aceh telah mencapai 3.351 orang. Rincian, 1.846 orang dalam penanganan tim medis di rumah sakit rujukan atau isolasi mandiri, 1.375 orang dinyatakan sembuh, 130 orang meninggal dunia.

Ia mengatakan ada 3 orang pasien COVID-19 dilaporkan meningal dunia pada hari ini, yang meliputi 2 orang warga Aceh Besar, dan 1 orang warga Aceh Timur.

“Secara akumulatif pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Aceh sejak Maret 2020 sudah sebanyak 130 orang,” simpulnya.

Sementara itu, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bertambah 32 kasus, secara akumulasi menjadi 415 orang. Dari jumlah tersebut, 58 PDP dalam penanganan tim medis dan 341 telah sembuh dan 16 orang lainnya meninggal dunia.

Sedangkan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di seluruh Aceh hari ini bertambah 19 orang, yang secara akumulatif menjadi 2.742 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.553 orang sudah selesai masa pemantauan, dan sebanyak 189 orang dalam pemantauan Tim Gugus Tugas Covid-19.

Bupati/Walikota Dapat Usulkan Hotel sebagai Tempat Isolasi OTG Covid-19

Banda Aceh – Bupati dan Walikota dapat mengusulkan penggunaan hotel yang ada di daerahnya masing-masing sebagai tempat isolasi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) yang konfirmasi positif Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada video conference dengan bupati/walikota dan Forkopimda se Aceh, Jumat (18/09), sesuai arahan Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan yang mendapat tugas khusus dari Presiden RI dalam penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Kamis (17/09) sore kemarin, Nova bersama lima gubernur melakukan rapat kerja dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang juga Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19.

Dalam rapat itu Luhut mengatakan bahwa Gugus Tugas Nasional Covid-19 telah mengusulkan agar daerah bisa menggunakan hotel sebagai tempat karantina bagi pasien positif covid berstatus OTG.

“Gugus tugas nasional akan mengupayakan anggaran APBN untuk pembiayaan tempat isolasi OTG itu,” ujar Nova.

Pada rapat koordinasi virtual itu Menteri Luhut, melalui jubirnya Jodi Mahardi mengatakan pihaknya menginginkan agar pasien berstatus OTG dapat dirawat di pusat karantina supaya tidak berpotensi menularkan kepada keluarga mereka. Lokasi yang diusulkan menjadi pusat-pusat karantina adalah hotel bintang 2 atau 3.

Sementara itu Doni Monardo mengatakan, pemanfaatan hotel untuk sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi terhadap tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit.

“Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi dengan daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan dengan rekomendasi Puskesmas setempat,” kata Doni

Selain itu, Luhut kepada 6 gubernur juga berpesan agar gubernur mengarahkan bupati dan wali kota, untuk mengonsolidasikan seluruh ASN. Bagi ASN yang punya penyakit penyerta dilarang bekerja di kantor dan bekerja work form home selama tiga bulan sampai akhir tahun nanti.

“Arahan presiden melalui Pak Luhut, agar kita mengupayakan pencegahan secara ekstrim untuk mencegah penularan covid di Aceh,” kata Nova

Selain itu, tambah Nova, pemerintah akan melakukan pemerataan tes PCR dengan melihat standar WHO dan peta transmisi sebaran. Untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah serta Dinas Kesehatan untuk membuat kajian. Dari kajian itu nantinya gubernur akan mengambil kebijakan bagaimana caranya agar tes PCR ini bisa dilakukan secara merata.

Bagi daerah yang mencatat tingkat kematian tinggi dan angka kesembuhan rendah, pemerintah pemerintah pusat akan menurunkan tim gugus tugas dan akademisi untuk mengkaji kenapa peningkatan kasus bisa terjadi.

“Gugus tugas covid di seluruh Aceh tolong buka secara transparan fenomena di daerah agar gugus tugas nasional mendapatkan data, agar tindakan yang nanti dilakukan tepat guna,” kata Nova.

Arahan Menteri Luhut dan Doni Moenardo melalui Plt gubernur, pemerintah kabupaten dan kota untuk menjajaki kerja sama dengan stakeholder lain untuk mensosialisasikan pencegahan covid-19 ke berbagai daerah. Nantinya skema pemberian insentif untuk membiayai perjalanan petugas ini dapat didiskusikan kembali.

Terakhir, Presiden Joko Widodo melalui menteri Menteri Luhut berpesan untuk berhenti saling menyalahkan.

“Semua kita ingin covid berlalu dengan korban serendah-rendahnya,” kata Nova.

KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerima Gratifikasi Kabupaten Subang

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka HTS (Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2012 -2016) selama 20 hari terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 29 September 2020. Tersangka HTS ditahan  di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur.

KPK menetapkan HTS sebagai tersangka pada 30 September 2019. Tersangka HTS diduga menerima gratifikasi bersama-sama Ojang Sohandi selaku Bupati Kabupaten Subang  Periode 2013 – 2018. Tersangka HTS diduga menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari para calon peserta CPNS sumber K2 dari tahun 2012 sampai tahun 2015 atas perintah Bupati OS dengan total Rp20 miliar. Kemudian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka HTS kepada berbagai pihak

Atas perbuatan tersebut, Tersangka HTS disangkakan bersama OS Bupati Kabupaten Subang periode tahun 2013 - 2018, melanggar  Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan Kepala Daerah menerima gratifikasi adalah perbuatan yang melanggar  sumpah jabatan seorang Kepala Daerah. Kepala Daerah sudah jelas dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Perbuatan ini sangat menciderai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Untuk itu KPK mengingatkan untuk seluruh kepala daerah, agar tetap memegang teguh janji dan sumpah selaku kepala daerah dengan tidak melakukan praktik dan perilaku yang koruptif dengan kewenangan yang dimilikinya.

Kasus Baru Covid-19 Bertambah 109 Orang

Banda Aceh--Alhamdulillah, pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang dilaporkan sembuh sebanyak 353 orang, meski kasus baru juga bertambah 109 orang di Aceh.

Ungkapan syukur itu terlontar dari Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) begitu mendapat laporan perkembangan terakhir pandemi Covid-19 Aceh, Kamis (17/9/2020). 

"Kita bersyukur atas kesembuhan 353 pasien Covid-19 ini karena ada di antaranya yang memiliki penyakit penyerta (komorbid), dan memiliki risiko tinggi tidak tertolong," ujarnya. 

Ia menjelaskan, 353 pasien yang dinyatakan sudah sembuh dari serangan virus corona itu tersebar di 14 kabupaten/kota, yakni warga Kota Banda Aceh 129 orang, Aceh Besar 99 orang, Nagan Raya 11 orang, Aceh Barat 8 orang, Lhokseumawe 6 orang, dan Aceh Barat Daya 5 orang. 

Selanjutnya, warga Aceh Selatan, Pidie, Simeulue, Banda Aceh, dan Kota Langsa, masing-masing 3 orang. Sedangkan Aceh Jaya dan Aceh Tamiang masing-masing 2 orang, Aceh Utara 1 orang. Sedangkan 75 orang lainnya merupakan warga dari luar daerah Aceh. 

SAG juga melaporkan, 109 orang penderita baru meliputi warga Banda Aceh 44 orang, Simeulue 31 orang, dan Aceh Besar 14 orang. Aceh Timur dan Aceh Aceh Jaya sama-sama 4 orang, Pidie 2 orang, Aceh Utara dan Sabang sama-sama 1 orang, dan 8 orang lainnya warga luar Aceh. 

*Kumulatif Covid-19*

Selanjutnya SAG melaporkan, dengan bertambah 109 kasus baru, secara akumulasi jumlah korban virus corona di Aceh telah mencapai 3.235 orang. Rincian, 1.979 orang dalam penanganan tim medis di rumah sakit rujukan atau isolasi mandiri, 1.129 orang dinyatakan sembuh, 127 orang meninggal dunia. 

Ia mengatakan ada 12 pasien COVID-19 yang meningal dunia pada hari ini, yang meliputi 5 orang warga Aceh Selatan, 4 warga Aceh Besar dan 3 warga Banda Aceh. 

“Secara akumulasi, total pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Aceh menjadi 127 orang,” simpulnya.

Sementara itu, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bertambah 6 kasus, secara akumulasi menjadi 383 orang. Dari jumlah tersebut, 61 PDP dalam penanganan tim medis dan 307 telah sembuh dan 15 orang lainnya meninggal dunia. 

Sedangkan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di seluruh Aceh hari ini bertambah 21 orang, yang secara akumulatif menjadi 2.723 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.550 orang sudah selesai masa pemantauan, dan sebanyak 173 orang dalam pemantauan Tim Gugus Tugas Covid-19[]

Back To Top