Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Translate

Cari Berita Disini

Raih Suara Terbanyak di Banda Aceh PKS sampaikan Terimakasih kepada Warga Kota

Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banda Aceh menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, baik pemilu pemilihan presiden dan juga sekaligus pemilu legislatif.

Apresiasi dan penghargaan disampaikan PKS kepada seluruh pihak yang terlibat terutama penyelenggara pemilu mulai dari KIP Kota Banda Aceh, PPK, PPS dan KPPS, serta Panwas, Panwascam, dan Panwaslih. Selanjutnya juga kepada pihak keamanan, TNI/Polri serta Linmas.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Banda Aceh Iwan Sulaiman yang ditunjuk sebagai Ketua TPPD mewakili seluruh keluarga besar PKS Banda Aceh mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh kader, saksi, tim serta simpatisan atas kerja pemenangan dan juga bersyukur atas berjalannya pemilu secara damai dan demokratis serta tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 di Kota Banda Aceh.

Iwan menyebutkan bedasarkan data rekap PPK sebahagian kecamatan yang sudah selesai dan realcount yang dilakukan PKS Kota Banda Aceh menunjukkan perolehan suara PKS Kota Banda Aceh meningkat signifikan pada Pemilu 2019 dan menempati urutan pertama di Kota Banda Aceh.

Perolehan suara PKS pemilu 2019 bedasarkan data PPK dan realcount mencapai 18.148. angka tersebut meningkat tajam bila dibandingkan dengan perolehan suara pemilu 2014 silam.

Dengan perolehan suara tersebut kata Iwan, PKS berhasil mendapatkan lima kursi di DPRK Banda Aceh dengan rincian, Dapil 1 yang terdiri dari Kecamatan Baiturrahman-Luengbata PKS mendapatkan suara sebanyak 4.318, dan perolehan suara terbanyak atas nama Devi Yunita, ST. Selanjutnya Dapil 2 Kecamatan Kuta Alam PKS mendapat suara total: 2.537 dan suara terbanyak atas nama Farid Nyak Umar. ST.


Kemudian Dapil 3 Kecamatan Syiah Kuala-Ulee Kareng mendapatkan suara 3.960 dan suara terbanyak Tuanku Muhammad, S.Pd.I. Selanjutnya Dapil 4 Kecamatan Bandaraya-Jaya Baru mendapatkan suara 5.984 dan menempatkan dua kursi atas nama Tati Meutia Asmara, S.KH. M.Si dan Irwansyah, ST.


“Yang terakhir Dapil 5 Kecamatan Kutaraja-Meuraksa kita mendapatkan suara 1.349, walau berhasil naik suara namun belum berhasil memperoleh kursi di DPRK, karena hanya tersedia empat kursi yang diperebutkan di Dapil tersebut,” ujar Iwan.


Iwan menyampaikan rasa sykur dan terima kasih kepada seluruh warga Kota Banda Aceh yang telah mempercayakan suaranya kepada PKS Kota Banda Aceh. Selanjutnya para caleg terpilih diharapkan akan mengemban amanah masyarakat dengan penuh tanggungjawab.


Selanjutnya PKS kata Iwan siap bekerjasama dengan semua pihak dalam rangka menyukseskan pembangunan di Kota Banda Aceh demi tercapainya visi dan misi Kota Banda Aceh.

Jenazah Mahasiswa Aceh yang Meninggal di Kairo Dimakamkan di Kampung Halaman

Banda Aceh- Jenazah almarhum Muhammad Ikram Zamzami, mahasiswa Aceh yang sedang kuliah di Kairo, Mesir tiba di rumah duka Gampong Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu 24 April 2019.
Sebeumnya, jenazah tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) sekitar pukul 14.30 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia melalui Jakarta. Sebelumnya jenazah diterbangkan dari Kairo menggunakan pesawat Turkish Airlines ke Jakarta.
Sebelumnya, Muhammad Ikram Zamzami, sempat kritis dan dirawat intensif di Rumah sakit El-Safarat Kairo, kemudian ia meninggal dunia, Minggu (21/4/2019) di rumah sakit setempat. Informasi yang diterima Muhammad Ikram Zamzami meninggal sekira pukul 02.00 waktu Mesir.
"Setelah operasi, kondisi Ikram sempat membaik, tapi pada malam hari kondisinya drop lagi. Ikram meninggal dunia pada pukul 02:00 dini hari waktu Mesir," ujar Tgk Rif'at Zaki, mahasiswa Al-Azhar yang mendampingi Ikram sejak awal rumah sakit.
Saat prosesi serah terima jenazah dari Dinas Sosial Aceh kepada keluarga yang ikut disaksiskan langsung oleh Zamzami selaku orang tua almarhum, Kepala Dinas Sosial Aceh Drs. Alhudri, MM mengatakan, dirinya mewakili Pemerintah Aceh turut berbelasungkawa atas meninggal Muhammad Ikram Zamzami yang sedang menuntut ilmu di Mesir.
“Innalillahi wainna ilaihi rajiun, hari ini kita saksikan bersama salah satu anak kita telah dipanggil oleh Allah untuk memenuhi janjinya, semoga keluarga tabah dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Alhudri.
Disamping itu, ia juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap almarhum semenjak dirawat di rumah sakit, hingga menghembuskan nafas terakhir dan dipulangkan ke rumah duka,
“Kepada semua pihak yang turut berpartisipasi membantu saudara kita ini yang sedang dilanda musibah, kami ucapkan terimakasih banyak,” kata Alhudri.
Sebagai tanggungjawab Pemerintah Aceh, Dinas Sosial Aceh menanggung semua biaya pemulangan almarhum dari Kairo hingga ke rumah duka senilai Rp 50 juta yang dikirim ke Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor Sentul atas nama Keluarga Mahasiswa Aceh Mesir, untuk kepentingan pemulangan jenazah Muhammad Ikram. Pengiriman uang ke rekening tersebut berdasarkan arahan pihak Kedutaan Besar RI di Kairo, Mesir melalui suratnya Nomor B.557/IV/2019/PROTOKON perihal penyampaian informasi mengenai nomor rekening Keluarga Mahasiswa Aceh Mesir untuk pembiayaan pemulangan jenazah Muhammad Ikram Zamzami.
Selain itu, Anggota DPR RI Sudirman atau Haji Uma juga membantu Rp 20 juta untuk biaya pengobatan dan pengurusan jenazah almarhum Ikram Zamzami.[]

Plt Gubernur: Aceh Surplus Gabah 1,3 ton per Tahun

Banda Aceh – Produksi gabah Aceh mencapai 2,5 juta ton per tahun. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 5,2 juta jiwa, konsumsi gabah Aceh per tahun diperkirakan sekitar 1,2 juta ton saja. Surplus 1,3 juta ton gabah Aceh turut membantu ketersediaan pangan wilayah lain di Nusantara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya pada acara penanaman perdana percontohan cluster padi Indeks Pertanaman (IP) 300, di Indrapuri, Selasa (23/4/2019).

“Berdasarkan data BPS, Aceh memiliki luas lahan pertanian sawah sebesar 295 ribu hektar, dan mampu memproduksi gabah berkisar 2,5 juta ton per tahun. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5,2 juta jiwa, konsumsi gabah Aceh berkisar 1,2 juta ton. Artinya, setiap tahun Aceh surplus gabah sebesar 1,3 juta ton. Surplus ini kami kontribusikan untuk memenuhi ketersediaan pangan di wilayah lain di Indonesia,” ujar Plt Gubernur.

Keberhasilan surplus ini, sambung Nova, merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun Nova mengingatkan agar para pemangku kebijakan terkait tidak berpuas diri, karena jika tidak segera di antisipasi, maka angka konversi lahan di Aceh akan berimbas pada menurunnya produksi gabah Aceh di masa mendatang.

“Tingginya tingkat konversi lahan sawah menjadi kawasan permukiman, terus terang membuat kami khawatir produksi gabah Aceh akan menurun pada tahun-tahun mendatang. Apalagi data Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional menyebutkan, luas sawah di Aceh mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir menjadi 193 ribu hektar. Oleh karena itu, kondisi ini harus segera diantisipasi,” ungkap Nova.

Oleh karena itu, penurunan luas lahan sawah di Aceh harus diantisipasi sejak dini, agar status Aceh sebagai lumbung pangan nasional tetap dapat dipertahankan. Nova mengungkapkan, tingginya tingkat alih fungsi lahan mengharuskan Pemerintah Aceh untuk berinovasi untuk memformulasikan kebijakan baru untuk mempertahankan luas areal sawah yang ada.

Untuk diketahui bersama, selama ini Pemerintah Aceh bekerja sama dengan kelompok tani dan sejumlah lembaga lainnya telah menyiapkan program cetak sawah baru. Selain itu, pemberdayaan dan pelatihan petani juga ditingkatkan agar produktivitas sawah yang saat ini rata-rata 5,4 ton per hektar meningkat menjadi 5,5 ton per hektar.

“Salah satu pemberdayaan yang kita lakukan adalah melalui pemanfaatan alat pertanian yang dipadu dengan industri pengolahan berbasis siber-fisik atau 4.0. Proyek percontohan ini kita sebut Cluster Padi IP 300, dengan areal uji coba di atas lahan seluas 500 hektar,” imbuh Plt Gubernur.

Program cluster Padi IP 300 yang dilaksanakan di kabupaten Aceh Besar ini, merupakan kegiatan perdana, yang dikelola oleh kelembagaan ekonomi petani dengan dukungan teknologi budidaya dan sarana produksi, mekanisasi dan industri pengolahan sebagai upaya menumbuhkan minat petani milenial, yang pendanaannya didukung dari sumber dana APBA dan APBN dengan melibatkan 1.876 KK petani.
“Kami optimis, modernisasi dan penggunaan alsintan bukan hanya mempermudah dan mempercepat pengolahan tanah dan penanaman tetapi juga memantik semangat kaum millenial untuk terjun ke dunia pertanian. Karena itu, kami optimis kegiatan ini akan berjalan sukses, sehingga pada tahun berikutnya, program ini dapat diperluas di wilayah lain,” kata Plt Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Nova berharap agar Kementerian Pertanian mernukung program pencetakan lahan sawah baru di Aceh agar ekstensifikasi pertanian sawah berjalan lancar. Nova mengungkapkan, selain pertanian sawah, selama ini Pemerintah Aceh juga fokus membangun sektor perkebunan.

Salah satu langkah yang telah dilakukan saat ini adalah mendukung upaya petani untuk melakukan peremajaan lahan sawit yang sudah tua, perluasan areal tanaman kopi Arabica Gayo serta pengembangan pala Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya.
Nova mengungkapkan, sepanjang tahun ini, petani Aceh berhasil melakukan replanting di atas lahan seluas 3.009 hektar atau setara dengan Rp75 milyar.

“Pada tahun ini kami menargetkan program replanting ini dapat dilakukan di atas lahan seluas 15.259 hektar. Di sektor peternakan, kami sedang giat-giatnya menjalankan program sapi indukan wajib bunting. Dengan program itu, spesies sapi Aceh akan dapat dilestarikan, dan konsumsi masyarakat terhadap daging sapi dapat dipenuhi,” pungkas Plt Gubernur Aceh.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh A Hanan, dalam sambutannya berharap metode IP300 dapat meningkatkan hasil panen dari sebelumnya sebesar 6 ton per hektar menjadi 8 hingga 10 ton perhektar.

“Kami meyakini, bahwa pertanian berbasis teknologi dapat mendorong dan meningkatkan hasil para petani. Jika sebelumnya mencapai 6 ton, maka ke depn diharapkan dapat meningkat menjaadi 8 hingga 10 ton per hektar,” ujar A Hanan.
Sedangkan Deddi Nursamsi, selaku Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur menjelaskan, bahwa ada tiga hal yang dapat mendongkrak hasil pertanian, yaitu Infrastruktur pertanian, inovasi teknologi pertanian dan berbagai upaya pemberdayaan petani dan seluruh stakeholder pertanian.

Melihat kesuburan tanah dan ketersediaan air yang memadai, Deddi mengajak masyarakat bersyukur dan mendukung pencanangan cluster IP300 di Aceh Besar.
“Menanam adalah bentuk rasa syukur masyarakat Aceh Besar atas ketersediaan air dan kesuburan tanah yang telah Allah berikan di daerah ini,” kata Deddi Nursamsi.

Dalam kegiatan tersebut, Plt Gubernur juga menyerahkan bantuan hand sprayer serta menyerahkan asuransi usaha tani kepada beberapa kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya, Plt Gubernur bersama Wali Nanggroe Aceh, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur, Pangdam Iskandar Muda, Bupati Aceh Besar, serta unsur Forkopimda lainnya melakukan penanaman padi dengan mesin penanam padi.

PKS Aceh Besar Klaim 5 Kursi

Ketua PKS aceh Besar Ismunandar St 
Aceh Besar - PKS Aceh Besar sudah selesai melakukan perhitungan real count berdasarkan c1 yang di entri oleh tim tabulasi PKS Aceh Besar yang telah di kumpulkan di seluruh tps Aceh Besar 1192.

PKS Aceh Besar berhasilkan memperoleh 5 kursi di aceh besar dengan sebaran 1 kursi di tiap dapil setelah tim tabulasi mengeluarkan hasil perhitungan selama 2 hari.

"Alhamdulillah PKS Aceh Besar memperoleh 5 kursi untuk dprk aceh besar mewakili masyarakat di tiap dapil." Ujar ketua DPD PKS Aceh Besar Ismunandar ST

Kami ucapkan terimakasih dan jazakumullah khairan katsira kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami.
Namun demikian, masih perlu melewati proses perhitungan suara sampai akhirnya ditetapkan oleh KIP Aceh Besar.

Terimakasih dan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh pihak, kader, timses atau siapapun yang terlibat langsung dalam proses kampanye yang lalu.

Terkhusus ucapan terimakasih dan jazakumullah khairan katsira kepada para saksi PKS yang telah bekerja sangat keras mengawasi dan mengawal suara PKS dan semua peserta pemilu. Andalah pahlawan yang sesungguhnya dalam perjuangan mengawal terpilihnya para pemimpin pilihan rakyat.

Plt Sekda: Pemilu di Aceh Berlangsung Kondusif

Foto: ist
Banda Aceh - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, menuturkan proses Pemilihan Umum 17 April 2019 kemarin di Aceh, berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Menurutnya, secara keseluruhan proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu berlangsung sesuai yang diharapkan.

"Secara keseluruhan dapat kami informasikan Pilpres dan Pileg di Aceh telah berjalan aman dan tertib. Meskipun di beberapa TPS ( Tempat Pemungutan Suara) masih mengawal perhitungan suara hingga hari ini," ujar Helvizar saat melakukan video conference pemantauan  pemilu serentak dengan pihak Kementrian Dalam Negeri di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (18/4).

Selain itu, Helrvizar mengungkapkan rasa gembira melihat antusias masyarakat dalam berpartisipasi pada Pemilu kali ini. Menurut sampel yang diambil dari beberapa TPS di Aceh, sebut Helvizar, partisipasi masyarakat terhadap Pemilu juga Pileg diperkirakan mencapai 75 persen.

"Tingkat partisipasi secara kuantitatif belum ada data yang kongkrit. Namun berdasarkan data   sampel di beberapa TPS saat ini masyarakat Aceh telah berpartisipasi sampai 75 persen," ujar Plt Sekda.

Helvizar mengatakan proses pesta demokrasi yang berjala di Aceh itu  berlangsung dengan lancar. Bahkan diyakini tidak ada indikasi pemungutan suara ulang berdasrakan informasi yang diterima di daerah-daerah.

Sementara itu, Kasdam IM, Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin mengungkapkan dalam proses Pilpres dan Pileg kemarin, pihaknya telah membantu kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penertiban.

Secara umum, Daniel mengatakan proses Pemilu di Aceh berlangsung lancar. Meskipun ada beberapa TPS di Aceh Selatan terlambat memulai pencoblosan, dikarenakan terlambat pendistribusian surat suara.

Turut Hadir dalam acara Video Conference dengan Kemendagri itu, Asisten I Pemerintah Aceh, M Djafar dan Wakapolda Aceh, Brigjen Pol. Supriyanto Tarah serta jajaran Forkopimda dab SKPA lainnya. 

22 Nelayan Aceh Timur Yang Di Tahan Di Myanmar senin Tiba Di Aceh

Banda Aceh – Kepala Dinas Aceh Drs H Alhudri MM mengungkapkan ihwal upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk memulangkan 22 nelayan Aceh Timur yang sempat ditahan oleh angkatan laut Myanmar karena memasuki perairan Kawthaung, Thanintharyi Region pada 6 Februari 2019 lalu.
“Setelah peristiwa penangkapan tersebut, Duta Besar RI untuk Myanmar Irjen Iza Fardri langsung memberitahu kepada saya selaku Kepala Dinas Sosial Aceh, bahwa ada 22 nelayan asal Aceh serta seorang kapten kapal ditahan pihak angkatan laut Myanmar,” papar Alhudri, Minggu (15/4/2019) malam.
Mendapat kabar tersebut, Alhudri langsung melaporkan kepada Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, kemudian dia memerintahkan Alhudri untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak KBRI untuk memantau kondisi para nelayan, serta mencari solusi dalam upaya pembebasan para nelayan ada kekhkarenawatiran bahwa peristiwa ini sudah terjadi yang ke dua kali.
“Intinya Pemerintah Aceh serius menangani setiap warganya yang bermasalah di luar negeri,” tegas Alhudri.
Alhudri menuturkan, para nelayan Aceh tersebut ditangkap oleh Angkatan Laut Myanmar karena kapal  mereka, KM Troya,  memasuki wilayah perairan di Kawthaung. Kemudian Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dan KBRI Yangon melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Aceh dalam hal penanganan 23 orang nelayan asal Aceh tersebut.
“Atas upaya diplomasi yang dilakukan dan dengan mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Myanmar, Pemerintah Myanmar kemudian memutuskan untuk membebaskan 22 awak kapal, sedangkan kapten kapal KM Troya yang dianggap bertanggung jawab atas kapal akan diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku di Myanmar,” ungkap Alhudri.
Alhudri menambahkan, 22 nelayan  tersebut akan dipulangkan ke tanah air dan direncanakan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda  (SIM) pada hari Senin, 15 April 2019 dengan menggunakan Batik Air ID 6896 pukul 10:35 WIB.
“Besok Insya Allah kami dari Pemerintah Aceh akan menyambutnya di Bandara SIM. Kemudian Dinas Sosial Aceh juga mengantarkan para nelayan ini hingga ke kampung halaman,” katanya.
Alhudri mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik antara Kementrian Luar Negeri, KBRI Myanmar di Yangon dengan Pemerintah Aceh serta semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulangan 22 nelayan Aceh tersebut.
“Kita berharap tidak ada lagi nelayan Aceh yang memasuki teritorial negara lain, sebab penghujung Januari 2019 lalu Pemerintah Aceh baru saja memulangkan 14 nelayan Aceh Timur yang ditangkap di Myanmar,” katanya.
Adapun ke 22 nelayan yang akan dipulangkan besok adalah, Mulyadi, Munawir Sajali, Asnawi, Abdul Rahim, Abdullah bin Ilyas Rasyid, Mahfud, Syawaluddin, Abdullah bin Abu Bakar, Nuraidin, M. Yacob, Idris, Muhammad Amin, Muhammad, Fahrul Rozi, Junaidi, Mukhsin, Dedi Ikram, Waafini Imansyah, Muhammad Nazar, Peri Mataniari, Darwinsyah, dan Andi Syahputra. 

Menteri ESDM Resmikan Tiga Proyek Listrik 450 kV di Aceh

Aceh Tengah - Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, meresmikan tiga proyek listrik dengan masing-masing berkapasitas 150 kV. Prosesi peresmian dilangsungkan di Desa Blang Gele Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, Selasa 9/04 pagi. 

Ketiga proyek yang diresmikan Menteri Jonan adalah Gardu Induk (GI) 150 kV Takengon dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Takengon - Bireuen, GI 150 kV Subulussalam dan SUTT 150 kV Sidikalang - Subulussalam. Selanjutnya adalah GI 150 kV Kutacane dan SUTT Berastagi - Kutacane. 

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan dengan dibangunnya Gardu Induk dan Saluran Udara Tegangan Tinggi di tiga wilayah akan menjadikan Aceh terhindar dari byarpet atau listrik yang keseringan mati secara mendadak. 

"InsyaAllah kehandalan listrik di Aceh akan menjadi kenyataan dan byarpet akan menjadi kenangan," kata Nova.

Sebagai partner pemerintah, PLN dinilai sudah bekerja baik. Paska-peresmian gardu induk, Nova yakin pelayanan kelistrikan di Aceh akan semakin baik. 

Namun demikian, Nova berharap agar pemerintah bisa mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan di Aceh yang disebut mencapai 1.155 megawatt. "Kami berharap optimalkan potensi ini. Cepat hadirkan sehingga listrik yang handal bukan lagi sekedar mimpi."

Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, menyebutkan pemerintah menargetkan akhir tahun nanti, SUTT akan tersambung secara keseluruhan di seluruh Sumatera. Artinya, akan ada jaringan interkoneksi seluruh Sumatera mulai dari Sabang sampai Bandar Lampung. Dengan demikian, nantinya layanan kelistrikan di Pulau Sumatera akan sama seperti di pulau Jawa. 

"Apa yang dilakukan pemerintah ini dengan tujuan pelayanan listrik pada masyarakat semakin baik," kata Menteri Jonan. Ia menyebutkan ke depan pemerintah akan mengupayakan agar tarif listrik tidak naik. Jika ada efesiensi lagi, kata dia, barangkali tarif listrik bisa kembali turun. 

Direktur Jenderal Kelistrikan Rida Mulyana, mengatakan, dengan peresmian gardu induk dan SUTT ini, negara akan menghemat sekitar 242 miliar rupiah per tahun. Biaya itu sebelumnya dipakai untuk operasional PLTD atau listrik tenaga diesel. 

"Beberapa pembangkit berbasis diesel ditutup yang pastinya akan menurunkan biaya pokok listrik," kata Rida Mulyana. []

Kisah Hidup Sulaiman Abda Dibukukan

Banda Aceh - Kisah hidup Sulaiman Abda, Politikus Partai Golongan Karya dibukukan. Kisah ia ditulis oleh Hasan Basri M. Nur, dosen UIN Ar-raniry dalam sekelumit kisah berjudul Sabda Rindu: Kisah Cinta, Ujian dan Mukjizat. 

Hasan Basri membagi buku setebal 201 halaman itu dalam 10 bab. Mulai dari kisah kecil Bang Leman -- sapaan Sulaiman Abda, kisah cinta hingga pandangan para tokoh Aceh tentang Bang Leman diulas oleh Hasan Basri. 

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyebutkan sosok Sulaiman Abda adalah sahabat tempat ia sering meminta nasihat. Ia, kata Nova merupakan pribadi yang dinilai berbakti dan berdedikasi untuk Nanggroe Aceh. 

"Orang seperti Bang Leman sejarah hidupnya harus ditulis agar bisa jadi inspirasi bagi generasi muda," kata Nova Iriansyah saat peluncuran buku itu di Kampus Unsyiah, Senin 8 April 2019. Beberapa tokoh Aceh seperti Sjamsul Kahar, Wali Nanggroe Malik Mahmud hingga Nova Iriansyah membedah kisah Bang Leman dalam peluncuran itu.

Hasan Basri dalam pengantar buku itu, menyebutkan jika sosok Bang Leman sebagai politikus besar yang pernah dimiliki Aceh. 

"Banyak kisah menarik bersamanya. Melalui buku ini saya hanya menggambarkan sebagaian kecil kisah hidupnya. Tidak cukup satu buku untuk menceritakan perjalanan hudupnya," tulis Hasan Basri.

Rektor Unsyiah, Samsul Rizal, pejabat langka ini. Lobinya luar biasa. Orang Aceh perlu banyak belajar dari Bang Leman. Sudah bekerja keras untuk ikut membantu membangun Aceh dengan lebih baik. []

Persiapan Akreditasi, 50 Pimpinan dan Tenaga Operator Panti Sosial di Aceh Dilatih

BANDA ACEH- Dinas Sosial Aceh menggelar bimbingan teknis akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan standard nasional pengasuh anak bagi pimpinan dan tenaga operator panti asuhan, Senin (8 /4/2019)
Bimbingan Teknis teknis yang digelar di salah satu hotel di Banda Aceh tersebut diikuti oleh 50 orang peserta.

Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri, MM dalam sambutannya yang dibacakan oleh Isnandar, AKS,M.Si selaku Kepala Bidang Rehsos menyebutkan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak yang ada LKSA ini, memerlukan komitmen dan dukungan bersama antara pemerintah dan masyarakat, untuk itu sangat penting kiranya kerjasama yang baik harus ditingkatkan.

“Pengasuhan terbaik untuk anak-anak adalah dalam keluarga, namun tidak semua anak dapat diasuh langsung oleh orang tua baik ayahnya maupun ibu. Salah satu alasan pengasuhan anak terlepas dari keluarga adalah factor kerentanan dan kerapuhan keluarga, baik rapuh secara sosial, ekonomi, budaya pendidikan dan agama,” pungkasnya.

Lebih lanjut kata dia, untuk anak yang belum berkesempatan mendapatkan haknya diasuh dalam keluarga, maka harus tetap mendapatkan perlindungan melalui pengasuhan alternative, salah satunya pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).

“Pada kenyataannya, kondisi LKSA di Aceh sangat beragam dan ditemukan kesenjangan kualitas kelembagaan antar LKSA di Provinsi Aceh yang berakibat pada kesenjangan layanan pengasuhan anak,” timpalnya.

Untuk itu, salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh LKSA kepada anak-anak binaan adalah dilakukannya akreditasi kepada seluruh LKSA yang ada di bumi serambi mekkah.

“Berdasarkan hal tersebut, Dinsos Aceh menganggap penting untuk melaksanakan Bimtek akreditasi bagi pimpinan dan operator LKSA di Aceh, sebagai salah satu tahapan dalam menunuju proses akreditasi lembaga tersebut,” katanya.

Sementara itu, Ketua panitia pelaksana Rita Mayasari S.Sos, MPSSp, yang juga Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut guna memberikan pemahaman kepada pengurus LKSA tentang pelaksanaan akreditasi LKSA oleh pihak Kementerian Sosial RI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 UU 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

"Di sana disebutkan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial," pungkasnya.
Perekam dan Penarik Cadar Mahasiswi Dikeluarkan dari LP3I Banda Aceh

Perekam dan Penarik Cadar Mahasiswi Dikeluarkan dari LP3I Banda Aceh

Potongan video yang beredar di Media sosial

Mahasiswa LP3I Banda Aceh bernama Hengki Alhamda minta maaf setelah video dirinya menarik cadar perempuan viral di media sosial. Hengki juga dikeluarkan dari kampus.
Lewat Instagram resminya, LP3I College Banda Aceh memberikan klarifikasi yang ditandatangani oleh Branch Manager, Susilawati. Pihak kampus meminta maaf dan menjelaskan langkah yang telah diambil.
“Menyangkut dengan video viral peserta didik LP3I College Banda Aceh yang menarik cadar temannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat dari viralnya video tersebut,” kata Susilawati dalam surat yang diteken pada 6 April 2019.
Manajemen kampus telah memanggil mahasiswa yang terkait dengan video tersebut. Mahasiswa yang dipanggil mulai dari penarik cadar, perekam video, perempuan yang cadarnya ditarik, hingga perempuan yang meminjamkan cadar.
“Hasil klarifikasi dari peserta didik tersebut bahwa mereka membuat video tersebut hanya untuk bercanda dan tidak paham efek dari video tersebut,” kata Susilawati.
Perempuan yang cadarnya ditarik itu sebenarnya dalam kesehariannya tidak bercadar. Saat kejadian, dia sedang meminjam cadar temannya.
“Wanita yang bercadar di video tersebut sebenarnya di kehidupan sehari-hari tidak bercadar dan dia meminjam cadar teman sekelasnya untuk dicoba di situlah muncul ide iseng untuk membuat video tersebut,” paparnya.
LP3I lalu meminta peserta didiknya untuk membuat video klarifikasi. Manajemen kampus juga berterima kasih pada masyarakat yang telah melaporkan video viral tersebut.
LP3I Banda Aceh juga mengunggah video klarifikasi dari pihak-pihak terkait video tersebut. Pihak manajemen kampus juga menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi di luar kontrol kampus dan berjanji akan meningkatkan fungsi pengawasan serta memberi pendidikan karakter. Manajemen menyatakan penarik cadar dan perekam video sebagai pelaku sementara perempuan yang cadarnya ditarik sebagai korban.
“Kami menetapkan pelaku itu adalah Hengki Alhamda dan Andis sebagai perekam. Kepada kedua pelaku mulai Senin 8 April 2019, yang bersangkutan bukan lagi peserta didik LP3I Banda Aceh. Mereka dikembalikan ke orangtua untuk dididik, dibina menjadi manusia yang bermanfaat,” ucap perwakilan LP3I Banda Aceh. detik
Dinsos Aceh Bimbing Petugas Pendamping Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Dinsos Aceh Bimbing Petugas Pendamping Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Takengon- Dinas Sosial Aceh atau Dinsos Aceh melakukan bimbingan pemantapan untuk petugas pendamping Rahabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Kegiatan yang diikuti oleh 37 peserta dari 9 kabupaten/kota tersebut berlangsung sejak 4 sampai 6 April 2019 di salah satu hotel di Aceh Tengah.
Adapun perwakilan dari 9 kabupaten/kota terdsebut adalah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Bireun, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.
Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh, Cut Aja Muzita, menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pendamping yanga telah direkrut, dan akan ditetapkan dalam SK oleh Kepala Dinas Sosial Aceh.
Kegiatan bimbingan pemantapan ini juga bertujuan memberi penguatan kapasitas bagi para tenaga pendamping RTLH agar mampu melaksanakan tugas secara maksimal di lapangan,  
"Adapun hasil yang diharapkan adalah untuk meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebagaimana salah satu program prioritas Pemerintah Aceh yaitu melalui Aceh Seuniya dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh,' kata Cut Aja.

Persyaratan Umum Penerima Bantuan RTLH
Cut Aja Muzita menjelaskan tentang persyaratan umum penerima bantuan RTLH.
“Pertama, mereka adalah penduduk setempat yang ditandai dengan KK dan KTP. Kedua, mereka temasuk dalam kriteria miskin dengan terdaftar dalam basis data terpadu (BDT),” katanya.
Selanjutnya, calon penerima harus memiliki rumah dan tanah sendiri (bukan sewa atau milik orang lain). Kemudian, kondisi rumah tidak layak huni dan perlu direhabilitasi (bukan bangunan baru).
“Terakhir bersedia memanfaatkan bahan bangunan rumah (BBR) dengan menandatangani perjanjian kesediaan dengan materai 6 ribu,” kata Cut Aja.

Tugas Para Pendamping
Adapun tugas dari para pendamping adalah, melaksanakan validasi data calon penerima bantuan berasama petugas provinsi dan petugas kabupaten/kota dengan tujuan agar tepat sasaran.
Mendampingi penerima bantuan saat penyerahan bantuan material bahan bangunan rumah (BRR) dengan tujuan agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan jenis dan jumlah barang bantaun.
“Terakhir membantu penerima bantuan mencari tukang yang akan melakukan rehab rumah, dan memantau secara rutin pelaksanaan rehabilitasi rumah dari awal sampai selesai,” katanya. 

PDPA Berubah Jadi P.T. Pembangunan Aceh

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah resmi menandatangani Akta Pendirian P.T. Pembangunan Aceh (P.T. PEMA)  yang merupakan perubahan dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Penandatanganan Akta tersebut dilaksanakan di Aula pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis 5 April 2019. Hal tersebut disampaikan Jurubicara Pemerintahan Aceh, Wiratmadinata, S.H., M.H., kepada pers sore tadi usai kegiatan tersebut.


Mengutip Plt., Gubernur saat menyampaikan sambutannya, Wiratmadinata menyampaikan, "meskipun momen kita sore ini sangat sederhana, ini merupakan hari yg kelak akan kita ingat sebagi hari yang sangat bersejarah," kata Wira.

Pak Nova Iriansyah, kata Wira, menyebutkan tujuan dari kebijakan mengubah status hukum PDPA menjadi P.T., PEMA adalah agar terjadi perubahan fundamental dalam tatakelola kelembagaan perusahaan, sebagai suatu entitas bisnis dengan pendekatan manajemen professional serta modern. "Supaya geraknya lebih gesit dan tidak terganggu dengan birokrasi Pemerintahan yang mungkin tidak kompatibel dengan kebutuhan dunia bisnis," sebut Wira.

Wira mengaskan, kehadiran P.T., PEMA yang menggantikan perusahaan daerah itu diharapkan bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit dengan birokrasi, sehingga lebih mudah dalam menggerakan ekonomi Aceh.

Selanjutnya kata Wira, P.T. PEMA akan menjadi Perusahaan induk atau "Holding Company", yang menaungi anak-anak perusahaan yang akan dibentuk, termasuk sebagian yang sudah ada. "Hal ini nantinya bisa disinergikan dengan Perusahaan Daerah milik Kabupaten di daerah masing-masing, bisa dibuat badan usahanya, dan menjadi anak Perusahaan P.T., PEMA, sebut Wiratmadinata.

Pembentukan P.T. PEMA ini juga merupakan langkah kongkrit Pemerintah Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. "Pak Nova meyakini bahwa APBA itu fungsinya sebagai stimulan, sedangkan pembangunan Ekonomi yang paling strategis harus dilakukan melalui bisnis, baik perdagangan dan jasa. Peran itulah yang akan diisi oleh P.T., PEMA bersama dengan pelaku bisnis atau "Private Sector", ulas Wira lebih lanjut.

Dengan Kehadiran PT. PEMA, saat ini Pemerintah telah memiliki dua perusahaan  milik daerah yang dikelola secara swasta. Salahsatunya adalah PT. Bank Aceh, yg telah diubah pula menjadi, P.T., Bank Aceh Syariah. Keduanya Perusahaan diharapkan dapat membantu Pemerintah Aceh dalam meningkatkan Pendapatan Aceh, mendorong dunia usaha, mengurangi pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan.

Hadir pada acara penandatanganan itu, Ir., Zubir Sahim, MSc, yang menjadi bidan perubahan PDPA menjadi P.T., PEMA dalam kapasitasnya sebagai, Plt., Dirut PDPA, dan selanjutnya masih dipercaya sebagai Plt., Dirut P.T., PEMA. Selain itu hdir Asisten II dr., Taqwallah, MSi., Ka.Biro Ekonomi, Kadis BPKA Bustami, dan Anggota DPR Aceh Tanwier Mahdi. 

Plt Gubernur Ajak Masyarakat Partisipasi Pada Pemilu 2019

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk meningkatkan partisipasi politik terhadap Pemilihan Umum 2019. Menurutnya, partisipasi masyarakat untuk ikut memilih pada 17 April 2019 mendatang begitu penting sebagai legitimasi Pemilu.

"Kita harus mendukung partisipasi Pemilu, kalo bisa pemilu kali ini 80 persen (partisipasi masyarakat)," ujar Nova saat membuka acara Election Run yang diselenggarakan oleh Komisi Independen  Pemilihan (KIP) Aceh di Car Free Day, Banda Aceh, Minggu (7/4).

Selain itu, Nova juga mengimbau seluruh peserta Car Free Day untuk mengajak seluruh masyarakat lainnya yang tidak hadir dalam acara tersebut agar menggalakkan gerakan partisipasi politik. "Pemilu ini untuk kehidupan bangsa. Kalau tidak memilih berarti tidak peduli," kata dia.

Masyarakat Aceh, sebut Nova, harus ikut serta mendukung kinerja dan peran para penyelenggara Pemilu. Di antaranya KPU atau KIP, Panwaslih dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Selain partisipasi politik masyarakat, Nova juga meminta kepada masyarakat untuk menolak politik uang. Menurutnya memaksakan pemilih dengan pemberian uang merupakan kecacatan dalam Demokrasi. Dalam kesempatan itu, ia menyerukan bersama dengan seluruh peserta untuk bersepakat menolak politik uang.

Selanjutnya, Nova meminta kepada para kontestan dalam Pemilu 2019 untuk membersihkan seluruh APK (alat peraga kampanye) masing-masing saat hari tenang tiba. "Insya Allah tanggal 14 kita sama-sama bersihkan. Mudah-mudahan di hari tenang kita benar-benar tenang," ujar nya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur mengharapkan kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2019 seperti Pilkada 2017 silam. Dengan demikian, Aceh dapat menjadi salah satu daerah pemilu terdamai di Indonesia.

Sementara Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, mengatakan acara Election Run tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia berdasarkan imbauan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Acara tersebut, kata Syamsul, bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat Aceh untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu 17 April 2019.

Menurut Syamsul, pemberitaan media saat ini masih mengkategorikan Aceh sebagai daerah rawan Pemilu. Oleh sebab itu, pihaknya akan berperan untuk mensosialisasikan Pemilu yang baik kepada masyarakat. Sehingga dapat merubah wajah Aceh dari daerah rawan menjadi aman.

Alumni LP3I Banda Aceh Kutuk Aksi Hengki Lecehkan Mahasiswi Bercadar

Beredarnya video pelecean mahasiswi bercadar mendapat reaksi kecaman dari warga termasuk dari alumni yang menyayangkan aksi dari hengki

Zulfahmi Sanusi salah seorang alumni LP3I mahasiswa Jurusan Komputer Akuntansi tidak dapat dibenarkan pelecehan baik secara fisik ataupun secara verbal.

"Menurut saya itu pelecehan yang tak dapat dibenarkan baik itu secara fisik atau verbal, dan itu bertentangan matakuliah personality development yang kami pelajari semasa kuliah dulu" ujar zulfahmi.

Zulfahmi sanusi menambhakan "Semasa kami dulu ada mata kuliah personality development dan etika di ajarkan untuk saling menghargai kepribadian setiap individu bukan saling melecehkan"

"Meskipun pelaku sudah meminta maaf tetapi dengan beredar video pelecehan tersebut dapat merusak citra kampus LP3I dan syariat islam yang sedang digalakan di Aceh dan diharapkan kepada semua mahasiswa untuk bijak dalam menggunakan media sosial" tambahnya

Viral! Video Pelecehan Mahasiswi Bercadar di Banda Aceh, Pelaku Minta Maaf

Viral! Video Pelecehan Mahasiswi Bercadar di Banda Aceh, Pelaku Minta Maaf



Potongan video yang beredar di Media sosial
Video pelecehan terhadap mahasiswi bercadar viral di Media Sosial.
Video tersebut di upload pada instagram @hengki_alhamda bertanggal 4 April 2019, dengan lokasi pada kampus LP3I Banda Aceh.
Penelusuran media pada instagram @hengki_alhamda, video tersebut telah di hapus, namun demikian video sudah terlanjur beredar pada sejumlah media sosial.
Pada video tersebut sang pelaku terlihat secara sengaja menarik cadar dari salah seorang mahasiswi yang sedang duduk di kursi bersama rekannya.
Pemilik instagram @hengki_alhamda melalui video yang di upload di instagram, Sabtu (06/04) menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh dan kaum muslimin atas kelakuannya.
“Sekali lagi kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan, dan kami tidak akan mengulanginya lagi,” ujarnya didampingi dua temannya, salah seorang diantara mereka adalah pelaku yang merekam aksi pelecehan terhadap perempuan bercadar.
Atas unggahannya itu, akun @hengki_alhamda diserbu netizen. Hingga berita ini diturunkan video tersebut sudah ditonton lebih dari 30 ribu kali, dan dikomentari lebih dari 4 ribu kali.
Semua komentar Netizen pada mengecam perlakuan pemiliki akun @hengki_alhamda terhadap perempuan bercadar tersebut. Diantaranya seperti dikomentari oleh vijaya ahmad “ El maluin Aceh aja bro.. Nyesel kurasa mamak mu ngelahirkan”. @inferians mengomentari “gak cukup minta maaf, harus ada sanksi dari kampus karena kejadian di lingkungan kampus”. @chorypujaabdinur mengomentari “pemalee bumoe Aceh manteng droeneuh hay gam, viral itu pakai prestasi jangan gunain otak ga berisi”
Hingga berita ini diturunkan, redaksi telah mencoba melakukan konfirmasi permintaan nomor hp untuk konfirmasi lebih lanjut pada akun instagram @hengki_alhamda namun belum ditanggapi.(anterokini)

Dua Ikan di Aceh ini Punya Nilai Protein Tinggi

Banda Aceh - Bagi anda yang sedang menggiatkan program diet, alangkah baiknya jika lebih banyak mengkonsumsi ikan. Protein yang dihasilkan ikan berkadar lemak rendah. Artinya tak perlu khawatir berat badan bertambah dengan berlebihan.

Ada beberapa jenis ikan yang layak direkomendasi untuk dikonsumsi. Dua di antaranya adalah ikan tuna dan ikan kembung. Wajar jika dua ikan ini yang direkomendasikan bagi masyarakat Aceh.
Kedua ikan ini melimpah di laut Aceh yang luasnya mencapai 295 ribu km² dengan panjang garis pantai mencapai 2.666 km.

Tuna, sejenis ikan tongkol. Jika ukurannya agak kecil, harganya murah. Terjangkau dengan isi kantong kita pastinya. Jika besar akan lebih mahal karena biasa diekspor ke mancanegara. Ikan tuna memiliki semua jenis asam amino yang dibutuhkan tubuh.

Protein yang dihasilkan ikan tuna juga bejumlah besar yakni sekitar 24-30 gram protein per 85 gram. Dengan protein tinggi, jaringan tubuh  penkonsumsi tuna akan berfungsi dengan baik. Mulai dari pembentukan hormon, enzim, kolagen, antibodi, hingga menjaga jaringan otot di dalam tubuh bisa didapatkan dari konsumsi protein dalam ikan tuna.

Selain tuna ada ikan kembung. Proteinnya lebih tinggi dari ikan salmon. Harga murah, di pasar tersedia melimpah.

Kandungan protein ikan kembung sangat tinggi. Ikan lokal ini mengandung omega-3 yang sangat baik untuk tumbuh kembang otak dan mata anak. Ikan ini juga sangat membantu penjaga jantung dan tekanan darah anak. Selain itu, ikan kembung juga mengandung itamin B12, vitamin D, fosfor, vitamin B2 (Riboflavin), vitamin B6, iodine dan selenium lebih tinggi.

Dyah Erti Idawati, istri Pelaksana Tugas Gubernur Aceh adalah salah satu orang yang terus mengampanyekan pentingnya konsumsi ikan. Salah satu tujuan kampanyenya adalah untuk pencegahan stunting.

"Kita wajibkan masyarakat mengkonsumsi ikan supaya anak kita cukup pertumbuhannya," kata Dyah di Banda Aceh, Kamis 4/04.

Salah satu cara agar anak gemar memakan ikan adalah dengan mengolah bahan baku mentah dengan olahan lebih menarik. Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Kamis (4/04)  tadi menggelar bazar produk olahan ikan. Targetnya para orang tua membelanjakan ikan dengan olahan menarik sehingga anak mau memakan ikan dengan olahan yang bervariasi.

Kepala Dinas Perikanan Aceh Cut Yusminar, menyebutkan bazar produk hasil perikanan provinsi Aceh merupakan bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo yaitu gemar makan ikan bagi penduduk Indonesia.

"Kita memperkenalkan kepada masyarakat ada beraneka ragam menu olahan ikan," kata Cut Yusminar.

Angka konsumsi ikan di Aceh disebut sebagai salah satu tertinggi di Indonesia. Dari catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, dalam 5 tahun terakhir memang target konsumsi ikan per kapita tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2014 angka konsumsi ikan sebesar 38,14 kilogram (kg) per kapita, tahun 2015 sebesar 40,9 kg per kapita, tahun 2016 sebesar 43,88 kg per kapita, tahun 2017 sebesar 47,12 kg per kapita, dan tahun 2018 sebesar 50 kg per kapita per tahun tahun, sementara untuk tahun 2019, target konsumsi perikanan nasional menjadi 54,49 per kapita per tahun.

MEA Membuka Persaingan Profesi Akuntan

Banda Aceh - Pasca berlakunya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), akuntan menjadi profesi yang sangat vital. Profesi ini menjadi salah satu dari delapan profesi yang dituntut untuk mampu bersaing secara global.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Akuntan Indonesia Aceh, di Aula Badan Pemeriksa Keuangan Aceh, Rabu (3/4/2019).

“Berlakunya MEA pada dua tahun lalu menuntut seorang akuntan untuk memiliki kesiapan dan keahlian untuk menghadapi ketatnya persaingan MEA,” ujar Plt Gubernur.

Ketatnya persaingan di dunia bisnis, secara otomatis membuat sistem informasi akuntansi semakin selektif dan ketat. Hal inilah yang mendorong lahirnya sebuah metode yang seragam dalam standar akuntansi internasional, atau kita kenal dengan istilah International Financial Reporting Standard (IFRS).

“Di beberapa perguruan tinggi di Aceh, standar akuntansi internasional ini telah diajarkan di kalangan mahasiswa sebagai langkah untuk mempersiapkan para akuntan muda dalam menyongsong era persaingan bebas,” ungkap Nova.

Plt mengungkapkan, fenomena persaingan di kalangan akuntan dunia telah terdeteksi oleh akuntan senior Indonesia sejak puluhan tahun silam. “Hal tersebut mendasari para akuntan senior untuk berembuk pada 23 Desember 1957, hingga akhirnya membentuk Ikatan Akuntan Indonesia sebagai wadah berkumpulnya para akuntan anak bangsa.”

“Berkaca pada visi organisasi ini, dapat dipastikan bahwa IAI ingin berperan dalam memperkuat sektor akuntansi di negeri ini, baik di bidang pendidikan, di pemerintahan, di dunia usaha dan sebagainya. Langkah itu tentu perlu didukung, sebab keahlian akuntan sangat vital dan menjadi tolak ukur dalam melihat kualitas, akuntabilitas dan sistem transparansi dalam manajemen sebuah lembaga,” sambung Nova.

Dalam sistem Pemerintahan, sambung Nova, keahlian seorang akuntan sangat penting untuk mendukung suksesnya Program Reformasi birokrasi, karena tanpa sistem akuntansi yang baik, maka manajemen Pemerintahan pasti akan kacau balau dan menjadi rentan terhadap terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

“Oleh karena itu, kemampuan para akuntan mutlak kita butuhkan dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih serta pelayanan yang baik kepada publik. Hal ini juga dirasakan oleh Pemerintah Aceh. Maka itu, peningkatan kualitas akuntan dan sistem kerja keuangan di Pemerintahan terus kita perkuat sejak beberapa waktu lalu,” ungkap Nova.

“Alhamdulillah, berkat penguatan itu, sistem pelaporan keuangan Aceh semakin baik, dan selama tiga tahun terakhir ini, laporan keuangan Pemerintah Aceh mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” lanjut Nova.

Meski demikian, Plt Gubernur mengingatkan, bahwa pengetahuan bidang akuntansi sangat dinamis, dan berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, keberadaan IAI di Aceh diharapkan dapat mendukung penguatan sektor akuntansi di lingkup Pemerintahan Aceh.

Selain itu, Nova juga berpesan agar peningkatan kualitas ilmu akuntansi di perguruan tinggi perlu ditingkatkan dengan menerapkan sistem akuntansi terbaik di lembaga non Pemerintahan.
“Dengan demikian kita dapat membangun sistem keuangan yang tertib, teratur dan transparan di semua bidang sebagai modal untuk mewujudkan visi Aceh Hebat 2022. Selamat menjalankan amanah kepada pengurus wilayah IAI Aceh yang baru,” pungkas Plt Gubernur Aceh.

Alumnus Al-Azhar Mesir Isi Ceramah Isra Miraj di Masjid Baiturrahman

Banda Aceh - Amri Fatmi Anzis, almunus Al-Azhar Cairo Mesir menjadi penceramah dalam peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad, di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Selasa 2/04. 

Seperti dilansir dari Website kmamesir.org, Amri Fatmi merupakan doktor Aqidah Filsafat. Ia merupakan putra Aceh pertama yang meraih gelar itu dari universitas tertua di dunia tersebut. "Tgk. Amri lulus dalam sidang disertasi dengan predikat Summa Cum Laude," demikian ditulis website yang dikelola mahasiswa Aceh tersebut. 

Amri merupakan penerima beasiswa LPSDM Pemerintah Aceh.  Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kritik Ulama Al-Azhar Terhadap Pemikiran Materialisme Abad 20”, dalam sidang di Auditorium Abdul Halim Mahmud Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar.

Dalam ceramah yang diikuti oleh seribuan masyarakat Aceh di halaman depan Masjid Raya Baiturrahman itu, Amri menyampaikan khutbah berjudul Antara Mi'raj Nabi dan Mi'raj Kita.

Ia menyampaikan tiga hal krusial yang terjadi dalam hidup Nabi Muhammad yang merupakan tonggak sejarah Islam. Ketiga hal itu adalah pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang dimulai dengan turunnya wahyu, peristiwa Isra' Miraj dan peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. 

Selain itu, di antara poin penting dari ceramah Amri Fatmi adalah keutamaan salat. Salat, kata dia, merupakan ibadah wajib yang harus senantiasa diajarkan kepada generasi muda. Dengan demikian, Aceh di masa depan akan menjadi daerah yang rahmatal lil alamin

Sementara Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan peringatan Isra Miraj merupakan ajang bagi umat Muhammad untuk memperkokoh keimanan dan keyakinan kepada Allah. "Memperingati Isra Miraj merupakan sebuah sikap istiqamah dalam meneladani Nabi," kata Nova. 

Isra Miraj, kata Nova, merupakan peristiwa luar biasa yang merupakan mukjizat kerasulan Muhammad. Dilihat dari akal pikiran manusia yang terbatas, kejadian itu disebut sangat irrasional. Namun demikian kejadian nyata itu merupakan sebuah mukjizat yang membuktikan dan menunjukkan logika manusia yang sangat lemah. 

"Perjalanan itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada Nabi sebagian dari tanda kebesaran Allah. Pengalaman itulah yang kemudian disampaikan Nabi kepada umat," kata Nova. 

"Kejadian Isra Mirajlah yang kemudian mewajibkan umat Islam menunaikan salat sebagai wadah berkomunikasi dengan Allah," kata Nova. 
KPK: Pilih Calon yang Jujur, Tolak Uang 'Serangan Fajar'

KPK: Pilih Calon yang Jujur, Tolak Uang 'Serangan Fajar'

KPK: Pilih Calon yang Jujur, Tolak Uang Serangan FajarWakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - KPK mengajak masyarakat berani menolak uang 'serangan fajar' terkait Pemilu 2019. KPK meminta pemilih memilih calon yang bersih. 

"KPK kembali mengajak masyarakat untuk mengingat dan memahami slogan pilih yang jujur sebagai sikap yang harus kita ambil dalam Pemilu 2019 ini," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Para pemilih diminta KPK bersikap jujur. Pemilih harus berani menolak politik uang. 


"Kita para pemilih bersikap jujur dengan cara menolak setiap bujukan atau pemberian uang serangan fajar dan tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan politik uang karena hal tersebut akan mendorong mereka korupsi saat menjabat," katanya. 

Selain itu, KPK mengajak pemilih memilih calon yang jujur memenuhi janji-janji kampanye, termasuk calon yang telah patuh melaporkan LHKPN secara tepat waktu dan jujur. 

"(Tanggal) 17 April 2019 nanti adalah waktu yang monumental bagi kita untuk memilih pemimpin yang jujur," tutur Basaria.

Pesan ini disampaikan Basaria dalam jumpa pers terkait OTT anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Bowo ditetapkan sebagai tersangka suap terkait PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK). 

Bowo diduga membantu PT HTK sebagai penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk oleh PT Pupuk Indonesia Logistik. Terkait suap ini, disita duit Rp 89,4 juta saat OTT pada Rabu (27/3) dan Rp 221 juta serta USD 85.130 terkait penerimaan sebelumnya.


NamunKPK juga menduga Bowo Sidik menerima duit dari pihak lain yang belum dirilis KPK. Jadi duit total yang disita Rp 8 miliar dalam 84 kardus.

KPK menetapkan Bowo Sidik dan Indung, orang kepercayaan Bowo, sebagai penerima suap. Sedangkan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Bowo Sidik dan Indung disangka melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Asty dari PT Humpuss disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(detik)
Jangan Politisir Bantuan Pemerintah

Jangan Politisir Bantuan Pemerintah

Banda Aceh- Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM mengingatkan kepada seluruh PNS di jajarannya agar tidak terlibat dalam politik praktis, terlebih saat pendistribusian bantuan yang disalurkan baik oleh dinas sosial provinsi maupun dinas sosial tingak kabupaten/kota. Hal itu diingatkan Alhudri untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya penyelewengan saat penyaluran bantuan sehingga membuat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.
“Jangan sekali-kali mempolitisir bantuan pemerintah,” tegas Alhudri dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin di salah satu hotel di Banda Aceh, Kamis (3/8/2019). Kegiatan yang ikuti  oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh itu akan berlangsung hingga Jumat 29 Maret 2019.
Menurut Alhudri, kemiskinan di Aceh merupakan salah satu permasalahan yang mendasar di samping persoalan lainnya yang terus ditangani oleh pemerintah. Saat ini, persentase kemiskinan Aceh masih tergolong tinggi, yaitu peringkat ke enam secara nasional.
“Itu hasil publikasi dari BPS (Badan Pusat Statistik). Kemiskinan menjadi perhatian serius kita (Pemerintah Aceh saat ini untuk diatasi. Caranya adalah dengan melakukan berbagai program pemberdayaan fakir miskin yang harapannya dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh,” ujar Mantan Plt. Bupati Aceh Tengah itu.
Di antara program pemberdayaan bagi fakir miskin di Dinas Sosial Aceh dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial adalah Bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Sementara untuk mewujudkan program tersebut, Alhudri mengingatkan dibutuhkan semangat yang tinggi, tekat yang kuat, dan kesadaran yang mumpuni serta kekompakan yang maksimal dalam bekerja.
“Kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin sangat diperlukan untuk mewujudkan ekonomi keluarga fakir miskin dan meningkatnya kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial,” katanya.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh, Cut Aja Muzita, S.STP.,MPA berharap agar pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat menghasilkan kegiatan pemberdayaan fakir miskin yang terarah, terpadu, berkesinambungan, berdaya guna dan berhasil dengan baik melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sehingga tercapainya nilai hasil yang lebih baik.
“Para peserta juga akan diarahkan untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) guna berdiskusi terkait persoalan yang muncul di setiap daerah guna dicarikan solusi terbaik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Asra Riadi, menjelaskan, para peserta pada kegiatan ini akan dibekali berbagai masalah kebijakan dan program dinas dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh untuk anggaran tahun 2019.
“Tujuannya, agar bantuan pemerintah tepat sasaran sehingga angka kemiskinan dapat ditekan,” jelasnya.[]


Nova Sampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2018

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018, kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh, di kantornya Senin 25/03. 

"Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi saya serahkan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2018," kata Nova Iriansyah saat menyerahkannya kepada Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Isman Rudy. 

Nova mengatakan, tim penyusun laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Aceh telah bekerjasama dan berkolaborasi dengan baik bersama pihak BPK RI sehingga laporan keuangan unaudited selesai sebelum deadline yang telah ditetapkan. 

"Sinergi ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih atau good clean governance," kata Nova. Ia berharap sinergitas tersebut bisa menjadikan pemerintah Aceh kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh. 

"Sinergi dan soliditas yang kita bangun seluruhnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Nova. 

Sementara itu, Isman Rudy, menyebutkan hingga Senin siang hari ini, sudah 4 kabupaten/kota bersama pemerintah provinsi yang telah menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada pihaknya. Empat kabupaten/kota yang telah melaporkan laporan keuangan kepada mereka adalah Pidie Jaya, Bireuen, Banda Aceh dan Aceh Tengah. 

"Kami masih menunggu dan mendorong agar sampai Jumat besok (akhir bulan Maret) 18 kabupaten lain bisa segera menyerahkannya," ujar Isman Rudy. 

Senada dengan harapan Nova Iriansyah, Isman Rudy juga berharap agar penilaian atas kinerja keuangan pemerintah Aceh di tahun 2018 juga bisa diganjar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Nova Minta Bank Aceh Syariah Bantu Kembangkan UMKM

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta kepada pihak manajemen Bank Aceh Syariah untuk memperluas kredit pada sektor produktif, seperti membantu pendanaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pemberian kredit produktif pada UMKM merupakan investasi pada kekuatan ekonomi yang dimiliki Aceh, dalam mengakselerasi perekonomian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh dalam acara makan malam bersama jajaran pimpinan Bank Aceh Syariah dengan Mitra Kerja dan Pemegang saham pengendali, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Minggu, (24/3) malam.

Nova mengatakan bahwa investasi luar yang selama ini diharapkan Aceh dalam upaya mendongkrak perekonomian tidak kunjung datang. Meskipun puluhan MoU telah dilakukan dalam upaya memperoleh investasi. Oleh sebab itu pada tahun 2019 ini,  ia meminta program Bank Aceh Syariah harus terarah pada investasi untuk kekuatan sendiri yang dimotori oleh putra putri Aceh.

Karena itulah, Bank Aceh Syariah sebagai bank kebanggan masyarakat Aceh harus menjadi lokomotif untuk berinvestasi pada potensi ekonomi yang dimiliki Aceh, yakni UMKM. "Berinvestasi pada kekuatan sendiri, investasinya di UMKM dan investasinya dilakukan untuk sekarang juga," ujar Nova.

Plt Gubernur menjelaskan, dengan peran Bank Aceh Syariah mendanai dan membantu sektor potensial masyarakat Aceh itu, diharapkan mampu memberikan multiplier effect. Seperti terbukanya lapangan pekerjaan,  berkembangnya komoditas yang diproduksi oleh masyarakat Aceh serta meminimalisir dana Aceh keluar ke daerah lain.

Saat ini banyak komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh minim sekali bisa diperoleh di daerah sendiri. Hal tersebut disebabkan, usaha yang berada di Aceh tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan peran Bank Aceh Syariah, kata Nova, diharapkan mampu untuk mendongkrak ekonomi dan kualitas UMKM.

"Itu 17 triliun APBA, 44 persen terbang keluar Aceh. Kita untuk belanja telur saja, 800 miliar setahun dan itu secara trending akan naik setiap tahunnya. Jadi mungkin sebentar lagi akan 1 triliun keluar ( dana) ke Medan. Jadi inovasi semacam inilah ( program kredit produktif) yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan,  Bank Aceh syariah sebagai harta rakyat Aceh harus mampu jadi lokomotif,"tuturnya.

Selain memperluas kredit sektor produktif, Bank Aceh Syariah juga diminta untuk melakukan konsolidasi internal. Langkah tersebut merupakan upaya untuk memperkuat pembangunan manajemen Bank Aceh Syariah.

Oleh karenanya,  nilai kekompakan harus ada mulai dari manajemen paling tinggi sampai dengan staf yang baru masuk. "Bagi saya semua yang ada di  Bank Aceh adalah Aset. Tidak ada atasan dengan bawahan dalam profesionalisme perbankan. Oleh karenanya, saling jaga perasaan satu dengan lain, dibutuhkan juga dalam sebuah bank," ujar Nova.

Plt Gubernur juga berharap agar Bank Aceh Syariah mampu berbenah dalam hal sistem pelayanan. Seperti mewujudkan sistem layanan digital dalam proses transaksi Bank Aceh Syariah.

Dalam kesempatan itu, Nova mengapresiasi Gala dinner yang diselenggarakan oleh Bank Aceh sebagai langkah penting untuk memperkuat silaturahmi. Gala dinner tersebut,  tutur Nova, amat penting dilakukan sebagai bentuk penyadaran bahwa bank tersebut merupakan milik masyarakat Aceh. Sebagai Pemegang Saham Pengendali, Ia meminta agar pihak Bank daerah itu menjaga hubungan baik dengan semua stake holder dalam konteks profesionalitas.

Nova juga mengapresiasi capaian yang telah diperoleh oleh Bank Aceh Syariah. Namun demikian, kata Nova, prestasi tersebut bisa saja dipandang relatif. "Jika bank lain mampu mengakselerasi lebih baik, maka kita akan terasa jelek, " ujarnya. Karena itulah,  ia meminta pihak Bank Aceh Syariah berhati-hati dalam mengelola kinerja Bank tersebut.

"Oleh karenanya, selain ikhtiar, kita juga berdoa kepada Allah semoga memberi berkah untuk membangun Aceh yang bermartabat dan manusia Aceh yang beradab," kata Nova.

Sementara itu, Dirut Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman  mengatakan bahwa prestasi yang diraih oleh Bank Aceh  Syariah selama ini merupakan berkat kerja sama yang baik dengan mitra kerja, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dari sisi pangsa pasar, Bank Aceh Syariah saat ini berada pada posisi sejajar dengan bank lain yang ada di Aceh. Dari sisi  aset perbankan di Aceh, aset Bank Aceh Syariah menguasai 42 persen pangsa pasar dari semua aset bank yang ada di Aceh, yakni 23 triliun.

"Walaupun secara keseluruhan prestasi yang kita raih baik, dalam persaingan kita tidak boleh bersenang diri.  Oleh karena nya keluarga Bank Aceh harus melakukan reformasi besar-besaran," ujar Haizir.

Bank Aceh, kata Haizir, akan melakukan transformasi pada tiga bidang. Di antaranya bidang budaya, menurutnya  pola kerja oleh setiap karyawan dan direksi Bank Aceh  harus diubah. "Terkait budaya pola kerja kita harus keluar dari kenyamanan, out of the box," ujar Haizir.

Selanjutnya, transformasi bisnis. Kemudian transformasi pada  tampilan karyawan, menurutnya tampilan karyawan bank daerah itu harus setara dengan bank lain, termasuk bank nasional.


Back To Top