Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Pantau BEREH ke BKA, Sekda Kembali Ingatkan Pegawai Agar Ikhlas Bekerja

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, kembali melanjutkan kunjungan lapangan dalam rangka meninjau atau memantau program Bersih, Rapi, Estetis, Hijau atau BEREH. Kali ini, giliran Kantor Badan Kepegawaian Aceh, Jumat 22/1, yang ditinjau oleh Taqwallah.

Dalam kunjungan itu, Sekda didampingi langsung oleh Asisten III Sekda Aceh, Iskandar, AP. Kepada seluruh pegawai di sana, Sekda mengingatkan agar para jajaran ASN atau pegawai untuk bekerja dengan ikhlas dan selalu memanfaatkan peluang yang ada.

“Teruslah melakukan inovasi konstruktif dengan memanfaatkan peluang yang ada. Jangan berharap kepada sesuatu yang nggak ada. Kerja harus ikhlas,” kata Taqwallah.

Selain itu kepada pegawai Sekda mengingatkan untuk selalu mengedepankan kebersihan ruang kerja. “Tampak luar dan tampak dalam (kantor) harus menggoda. Itu tandanya kantor ada penghuni dan kita bekerjanya lebih enak dan nyaman,” kata Taqwallah.

Pantau Pelaksanaan BEREH di RSIA, Sekda Aceh Inginkan Kolektifitas Dalam Pelayanan Kesehatan

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, mengingatkan kepada seluruh pegawai di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aceh, supaya mengedepankan kekompakan atau kolektifitas dalam bekerja, terutama dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, kebersihan ruang kerja juga perlu terus ditingkatkan serta menjadi budaya kerja itu sendiri.

Hal itu disampaikan Sekda Taqwallah saat meninjau pelaksanaan program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH) di salah satu Rumah Sakit milik pemerintah tersebut pada Jum’at, (22/1/2021).

Turut mendampingi Sekda Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Hanif, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh, Usamah El-Madny, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto.

Dokter Taqwallah, dalam arahannya menyampaikan tentang pentingnya membangun budaya kerja secara baik. Karena hal itu akan berdampak secara paralel pada perubahan sikap dan perilaku pegawai dalam pencapaian produktivitas kerja ke arah yang lebih baik dan efektif. “Jika ada masalah jangan hanya lapor saja, tapi benahi bersama-sama dengan mengendepankan kekompakan,” kata Sekda.

Dengan, etos kerja yang baik serta semangat kebersamaan, tutur Sekda, sangatlah penting, guna menciptakan kenyamanan bekerja dan masyarakat pun akan terlayani dengan baik. “Kenapa kalau di praktek semua bisa dilakukan (pelayanan kesehata dengan baik)? tapi giliran saat di RS kita tidak bisa seperti itu. Mari kita tanyakan pada diri kita dan benahi itu, sehingga RSIA ini bisa lebih baik lagi ke depan,” ujar Taqwa.

Sebelumnya, Taqwa juga turut menelusuri sejumlah ruangan mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang poli anak, poli gigi, dan ruang kebidanan atau bersalin. Dalam pantauannya Sekda Aceh itu masih mendapati beberapa fasilitas yang tidak tertata rapi, seperti kabel peralatan medis yang berserakan, dan meja pelayanan yang tampak rusak.

“Fasilitas pelayanan seperti kursi dan meja harus semuanya rapi dan seragam, kita harus berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, letakkan bunga di setiap meja agar tampak lebih segar, hijau dan asri,” kata Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh yang juga Plt Direktur RSIA, Hanif mengatakan, secara fasilitas RSIA masih banyak kekurangan, mulai dari tenaga pelayanan hingga dokter spesialis, dan ruang poliklinik yang relatif kecil.

Hal ini menjadi sebuah kendala dalam melakukan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Namun demikian, ia mengungkapkan di tahun 2021 Dinas Kesehatan Aceh sudah mengalokasikan anggaran untuk pembenahan RSIA dengan total nilai sebesar Rp 17 miliar, yakni Rp 2 miliar untuk pemugaran atau renovasi ruangan dan fasilitas di RSIA.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 15 miliar di anggarkan untuk pengadaan ruang operasi yang sesuai dengan standar kesehatan nasional. “Ruang operasi kita masih belum mencukupi standar, tapi tahun ini akan kita benahi. Perbaikan akan terus kita usahakan dengan harapan akan sangat membantu dalam mempercepat pelayanan pasien,” pungkas Hanif.

Peninjauan itu, menerapkan protokol kesehatan yakni, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak guna mencegah penularan covid-19.

Cegah Klaster Sekolah, Pemerintah Aceh Gelar GEMAS 2

BANDA ACEH – Gerakan Masker Sekolah atau disingkat GEMAS tahap pertama yang dimulai pada 2 Desember 2020, dinilai sukses menjadi media penyadartahuan kepada semua pihak di dunia pendidikan tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Dengan GEMAS, Pemerintah Aceh dinilai sukses menekan angka Covid-19, di tengah trend perkembangan Covid-19 secara global dan nasional yang cukup mengkhawatirkan.

GEMAS tahap pertama bertujuan untuk mencegah klaster sekolah, karena saat itu, beberapa daerah sedang melakukan uji coba belajar tatap muka, setelah sekian lama pihak sekolah menyelenggarakan proses belajar mengajar secara daring, Rabu (20/1/2021).

Saat ini, proses pembelajaran tatap muka sudah berlangsung, namun memasuki tahun 2021, angka Covid-19 secara nasional dan global kembali meningkat. Sebagai upaya perlindungan kepada masyarakatnya, terutama di lingkungan sekolah, Pemerintah Aceh kembali menggelar GEMAS tahap 2.

“Sosialisasi menerapkan protokol kesehatan secara disiplin harus terus kita gaungkan, agar kita semua selalu menyadari bahwa Covid-19 adalah sesuatu yang nyata dan harus dihindari. Kita tentu tidak boleh lengah dan melupakan pengalaman terdahulu. Sikap abai kita justru membuat angka Covid-19 di Aceh meningkat tajam,” ujar Sekda.

Sekda mengungkapkan, pasca libur panjang lebaran tahun 2020, angka Covid-19 di Aceh sangat tinggi, bahkan angka kematiannya selalu masuk 10 besar nasional. Padahal, selama Ramadhan 2020 angka Covid-19 Aceh selalu masuk kategori terendah secara nasional.

Sebagaimana diketahui, GEMAS bukanlah sebuah gerakan spontanitas yang dirumuskan Pemerintah Aceh, tetapi merupakan rangkaian kegiatan sistematis terukur bersama gerakan-gerakan di bidang lain.

Sebelum GEMAS Pemerintah Aceh telah menjalankan banyak program guna mengantisipasi dampak serta menekan laju jangkitan Covid-19. Di antaranya adalah Gerakan Aceh Mandiri Pangan atau GAMPANG, gerakan ini diluncurkan Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi dampak terhadap ketersediaan bahan pangan di masa pandemi. Panen raya Gampang, bahkan dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo.

Selanjutnya, menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo, Pemerintah Aceh juga menggelar Gerakan Gebrak Masker Aceh atau GEMA, tujuan utama GEMA adalah untuk mensosialisasikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, untuk melindungi masyarakat dari ancaman covid-19.

Di sektor lain, Pemerintah Aceh juga meluncurkan Gerakan Nakes Cegah covid-19 atau GENCAR yang fokus untuk mendukung sistem kerja tenaga Kesehatan dalam pemulihan dan penanganan pasien. Berbagai Gerakan atau aksi tersebut membuahkan hasil yang signifikan. Aceh berhasil menekan angka Covid-19 dan menjadi daerah dengan angka Covid-19 terendah kedua secara nasional, di bawah Provinsi Bangka Belitung.

“Kembali ke sekolah adalah suatu hal yang sangat menggembirakan bagi semua pihak, terutama anak-anak kita yang selama ini bersekolah dari rumah. Kita tentu tidak ingin euforia ini membuat anak-anak menjadi lupa dan abai terhadap ancaman Covid-19. Oleh karena itu, GEMAS tahap dua kita luncurkan kembali agar kewaspadaan tetap terbangun di tengah kegembiraan anak-anak kita kembali ke sekolah,” ujar Taqwallah.

Pagi ini, sebagai upaya persiapan penyelenggaraan GEMAS 2, Taqwallah selaku Sekda Aceh memberi pengarahan kepada para Kepala Dinas Pendidikan se-Aceh, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Sekolah se-Aceh, secara daring via konferensi video, di ruang rapat Sekda.

Dalam rapat tersebut, para Kadis Pendidikan, Ka Kankemenag dan para Kepala Sekolah se-Aceh, menyatakan mendukung dan siap mensukseskan GEMAS 2. Sama seperti GEMAS 1, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh kembali dilibatkan dalam GEMAS 2 ini. GEMAS 2 menyasar siswa SD, MI dan SLB di seluruh Aceh.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kita ingin menumbuhkan kesadaran kepada para guru dan para peserta didik, agar jangan menganggap remeh tetapi jangan pula takut berlebihan terhadap Covid-19. Insya Allah, sore ini di halaman Kantor Gubernur Aceh, Pak Nova akan melepas tim SKPA yang akan terjun langsung ke seluruh Aceh untuk mengantarkan masker serta mensosialisasikan protokol kesehatan,” imbuh Sekda.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto menjelaskan, ada sedikit perbedaan target pada pelaksanaan GEMAS 2 dengan GEMAS 1. “Jika Gemas 1 menyasar seluruh tingkatan sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat, maka GEMAS 2 hanya menyasar siswa Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa,” ungkap Iswanto.

Asisten II Sekda Aceh Ikuti Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun 2021

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, secara virtual mengikuti sosialisasi terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 903/145/SJ, Rabu (20/1/2021).

Surat Edaran tertanggal 12 Januari 2021 itu tentang percepatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan juga investasi di daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri tersebut turut diikuti oleh Sekda di seluruh Indonesia dan para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pertemuan secara daring itu, membahas terkait percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, guna kemudahan investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab, anggaran tersebut menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021.

Dalam pertemuan itu Ditjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto, menjelaskan, di tahun 2021 ini Kementerian Keuangan telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi dimaksud didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, dalam penggunaan APBD di tahun 2021, pemerintah pusat menginginkan pemerintah daerah melakukan percepatan atau akselerasi pelaksanaan APBD di awal tahun, sesuai dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama.
Antara lain, dalam hal penanganan kesehatan, pemerintah daerah harus fokus serta mendukung pelaksanaan vaksinasi covid 19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Pemerintah pusat juga menekankan dalam dalam penganggaran APBD, Pemda harus memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pengoptimalan strategi pencapaian target kinerja pada setiap perangkat daerah agar tepat sasaran, yang terurai pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien dengan mengedepankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Kemudian, mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni, mengatakan, akibat pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, berdampak besar pada sektor bukan hanya pada bidang ekonomi, namun pada seluruh aspek kehidupan.

Untuk mendongkrak perekonomian nasional yang terdampak akibat covid-19, Kemendagri melalui Ditjen Bangda menerbitkan PP 24/2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, dalam pasal 2 yang mana mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat atau investor sesuai kewenangan berupa dukungan kebijakan fiskal dan kemudahan berusaha.

Ia menyebutkan, kriteria masyarakat atau investor yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan tersebut di antaranya; para investor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto, Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur.

Ia melanjutkan, pemerintah daerah juga dapat memprioritaskan pemberian Insentif atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan usaha tertentu, seperti usaha mikro, kecil, atau koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, lokasi tertentu dan perizinan khusus, usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah, usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat dan usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal.

Shopee Liga 1 2020 Resmi Dibatalkan PSSI

Shopee Liga 1 2020 Resmi Dibatalkan PSSI

Logo Shopee Liga 1PSSI resmi setop Shopee Liga 1 2020. (Foto: detikcom/Rifkianto Nugroho)


Jakarta - PSSI resmi memutuskan kompetisi Shopee Liga 1 2020 dan Liga 2 2020 dihentikan. Keputusan diambil dalam rapat Komite Eksekutif (Exco), Rabu (20/1/2021).

Ada empat keputusan yang diambil PSSI dalam rapat itu. Intinya kompetisi musim 2020 sudah tak mungkin dilanjutkan.

Pertama, musim kompetisi 2020-2021 dibatalkan karena kondisi kahar (force majeure) terkait dengan pandemi COVID-19. Kedua, tidak ada juara dan tidak ada degradasi.

Ketiga, peserta kompetisi Liga 1 dan 2 musim 2021 adalah peserta kompetisi musim 2020. Keempat, kontrak pemain diatur oleh klub mengacu kepada aturan keadaan kahar di dalam kontrak masing-masing klub.

Keputusan Exco PSSI ini didasari dari masukan klub Shopee Liga 1 2020 dan 2. Dalam Owners Meeting yang diselenggarakan PT Liga Indonesia Baru (LIB), klub-klub Shopee Liga 1 dan 2 dilakukan pada 15 Januari menyarankan kompetisi disetop saja.

"Berdasarkan masukan yang kemudian dibahas Exco PSSI, akhirnya diputuskan soal kejelasan Liga 1 dan 2. Exco PSSI memutuskan kompetisi Liga 1 dan 2 musim 2020 dibatalkan," kata Ketum PSSI Mochamad Iriawan dalam rilis federasi.


Berdasarkan laporan PT LIB dari Owners Meeting, PSSI mantap mengambil keputusan menyetop kompetisi. Klub-klub Liga 1 dan 2 juga menyarankan agar PT LIB harus memastikan izin dari Mabes Polri, sehingga klub akan lebih mudah untuk mempersiapkan musim kompetisi 2021.

Sebagaimana diketahui, izin dari kepolisian menjadi penghambat Shopee Liga 1 2020 tak bisa lanjut. Rencana kick-off pada Oktober dan November pun batal karena alasan itu.(detiksport)

Pemerintahan Trump Ungkap RI-Israel Pernah Hampir 'Jadian'

Pemerintahan Trump Ungkap RI-Israel Pernah Hampir 'Jadian'

President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House in Washington, Sunday, Nov. 29, 2020, after stepping off Marine One. Trump is returning from Camp David. (AP Photo/Patrick Semansky)
Foto: AP Photo/Patrick Semansky

Jakarta - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menyebut Indonesia dan beberapa negara lainnya berpotensi untuk menormalkan kembali hubungannya dengan Israel. Sayangnya, hal tersebut tidak terwujud lantaran Trump tidak lagi terpilih sebagai orang nomor satu di negeri Paman Sam.

Hal itu dikutip dari Times of Israel dalam laporan eksklusifnya yang mengutip dua pejabat Amerika Serikat. Beberapa negara lainnya adalah Mauritania yang berasal dari Benua Afrika.

Dua pejabat tersebut menyebut, Mauritania adalah negara yang paling berpotensi menormalkan hubungan kembali dengan Israel. Jika saja Trump masih memiliki waktu beberapa bulan ke depan, maka kedua negara tersebut akan terlibat dalam perjanjian Abraham Accords.

Perjanjian Abraham Accord menjadi simbol dibukanya hubungan Israel dengan sejumlah negara muslim seperti Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain, dan Maroko.

"Kandidat paling mungkin berikutnya untuk bergabung dengan apa yang disebut Abraham Accords adalah Indonesia," kata para pejabat AS yang menyebut kesepakatan tersebut bisa terealisasi jika Trump memiliki satu atau dua bulan lagi di Gedung Putih.

Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Hal itu menjadi 'kepentingan simbol ekstra' bagi pemerintahan Donald Trump, yang menyatakan konflik Israel-Palestina tidak perlu menjadi penghalang bagi perdamaian antara negara Yahudi dan dunia muslim dan Arab.

Seorang pejabat senior di pemerintahan Trump mengatakan kepada Bloomberg, Indonesia akan menerima bantuan pembangunan senilai US$ 2 miliar dari AS jika berkongsi dengan Israel.

"Kami sedang membicarakannya dengan mereka. Jika mereka siap, mereka siap, dan jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati bahkan mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan," kata Adam Boehler, CEO US Internasional Development Finance Corp.

Selain Indonesia dan Mauritania, pemerintahan Trump juga sempat membahas mengenai normalisasi hubungan Israel dengan Oman dan Arab Saudi. Namun pembicaraan tersebut berjalan alot.

Namun demikian, pejabat tersebut berharap kepada Joe Biden untuk melanjutkan kebijakan tersebut. Apalagi Biden sempat menyatakan dukungannya terhadap perjanjian Abraham Accords semasa kampanye Pilpres beberapa waktu lalu. (detik)

Sekda Instruksikan Dinas Penanaman Modal Percepat Proses Perizinan Usaha di Aceh

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, menginstruksikan pejabat administrator (eselon 3) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan reformasi kinerja. Kebijakan itu bertujuan agar seluruh proses pemberian izin usaha dan investasi di Aceh harus dipermudah dan berjalan dengan cepat. “Setiap pengurusan izin untuk melakukan usaha maupun investasi harus dipercepat, ini penting dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah,” kata Sekda di Aula DPMPTSP, Selasa, (19/1/2021).

Agar izin melakukan usaha berjalan dengan cepat dan tuntas, Sekda meminta para pejabat memahami tupoksi kerja di jabatan masing masing. Karena struktur jabatan dengan tupoksi kerja merupakan satu kesatuan, selain itu antar bidang kerja juga harus saling mendukung dan terintegrasi.


Sekda mengatakan, dirinya menaruh harapan penuh kepada seluruh pejabat dan aparatur di DPMPTSP, karena Dinas tersebut memiliki peran penting dalam mendukung dunia usaha dan investasi di Aceh. “Jika investasi dan usaha berjalan dengan lancar tentu berdampak bagi perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,”kata Sekda.


Pertemuan Sekda dengan Kepala Dinas beserta pejabat eselon 3 itu berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M).

Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 48 Orang, 16 Kasus Baru


Banda Aceh—Pasien penderita Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan sembuh dalam 24 jam terakhir bertambah 48 orang lagi. Sementara kasus terkonfirmasi positif baru juga bertambah sebanyak 16 orang. Pasien Covid-19 yang masih dirawat sebanyak 948 orang, dan tidak ada kasus baru meninggal dunia.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani kepada awak media massa di Banda Aceh, Selasa, 19/1/2021.

“Pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh tersebut telah selesai menjalankan isolasi mandiri atau sudah ke luar dari rumah sakit, tempatnya dirawat selama ini,” tuturnya.

Pasien yang dilaporkan sudah sembuh sebanyak 48 orang tersebut yang paling banyak warga Kota Lhokseumawe, sebanyak 32 orang. Kemudian, warga Kabupaten Pidie sebanyak 10 orang, dan warga Kota Langsa sebanyak 6 orang, rinci pria yang akrab disapa SAG itu.

Sementara itu, lanjutnya, kasus-kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Aceh tersebar di lima kabupaten dan kota, yakni warga Kabupaten Pidie Jaya sebanyak enam orang dan warga Aceh Besar sebanyak empat orang. Selanjutnya, warga Kota Banda Aceh sebanyak tiga orang, Lhokseumawe dua orang, dan satu lagi warga Gayo Lues.

Selanjutnya, SAG menghimbau kepada penderita baru Covid-19 dapat menjalani perawatan sesuai anjuran medis yang menanganinya. Bagi yang tidak memiliki gejala dan dianjurkan isolasi mandiri, hendaknya dijalankan sesuai protokol kesehatan untuk melindungi anggota keluarga dan para tetangganya.

Begitu juga bagi penderita yang dirawat di rumah sakit rujukan atau Rumah Sakit Umum Daerah, hendaknya menjalankan prosedur perawatan dengan baik. Percayakan semua tindakan perawatan kepada dokter dan tim medis lainnya supaya dapat ditangani secara optimal dan segera dapat meninggalkan ruang perawatan tersebut.

“Bila mengikuti semua anjuran dokter dan tim medis, istirahat total di ruang perawatan, dan berdoa, Insya Allah segera pulih dari gelaja Covid-19 yang sangat tidak nyaman itu, dan sembuh kembali seperti sedia kala,” tutur SAG.

Kasus Kumulatif

Selanjutnya, seperti biasa, Juru Bicara Pemerintah Aceh itu melaporkan kasus kumulatif Covid-19, sejak kasus pertama diumumkan, 27 Maret 2020 silam. Jumlah akumulasi kasus Covid-19 Aceh sudah mencapai 9.071 orang. Penderita yang dirawat saat ini 948 orang, sudah sembuh sebanyak 7.749 orang, dan 374 orang meninggal dunia.

“Alhamdulillah, tidak ada pasien Covid-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir,” ujar SAG.

Lebih lanjut, Jubir SAG mengatakan, kasus-kasus probable di Aceh secara akumulasi saat ini sebanyak 650 orang. Dari jumlah kasus probable tersebut, 19 orang dalam penanganan tim medis (isolasi RS), 571 sudah selesai isolasi, dan 60 orang meninggal dunia.

Sedangkan jumlah kasus suspek di seluruh Aceh hari ini telah mencapai 6.266 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.102 orang sudah selesai masa isolasi, 103 orang dalam proses isolasi di rumah, dan 61 orang isolasi di rumah sakit.

MPU dan Alim Ulama Sepakat Ikuti Fatwa MUI Soal Vaksinasi Covid-19 Halal

Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan para alim ulama sepakat mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life halal dan suci untuk digunakan.

Tindak lanjut dari kesepakatan itu, MPU dan para alim ulama juga menyatakan sepakat untuk membantu mensosialisasikan program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat sebagai upaya bersama menanggulangi penyebaran virus tersebut di Aceh.

Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan silaturahmi Pemerintah Aceh dengan para ulama dan MPU di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Selasa (19/1/2021).

Pertemuan digelar dalam rangka penjelasan Fatwa MUI No.2 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life kepada para ulama Aceh.

Silaturahmi ini diikuti Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Sekda Aceh Taqwallah, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar, Kepala Biro Isra Setda Aceh Usamah, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto.

Sementara ulama yang hadir di antaranya Tgk H Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi, Tgk. H. Nuruzzahri atau akrab disapa Waled Nu, serta sejumlah ulama pimpinan dayah lainnya di Aceh. Selain itu juga hadir Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali beserta jajarannya, serta seluruh Ketua MPU Kabupaten/ Kota.

“Kita semua telah sepakat, ulama, MPU Aceh bahwa dalam konteks halal dan suci itu mempercayai keputusan yang telah dikeluarkan MUI (Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia) pusat,” ujar Tgk H Faisal Ali dalam konferensi pers usai pertemuan.

Pria yang akrab disapa Lem Faisal ini menyebutkan, sesuai fatwa MUI, Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd dan PT Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal.

Vaksin ini disebut boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Selain itu, keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dikatakan menjadi salah satu indikator bahwa Vaksin tersebut memenuhi kualifikasi Tahyyib.

Lem Faisal juga menyebutkan, untuk menguatkan hal tersebut pihaknya telah mengeluarkan Tausiah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Vaksinasi COVID-19 dengan vaksin Sinovac. Isi tausiah adalah meminta semua pihak untuk mengikuti keputusan MUI tentang vaksin Sinovac.

Tausiah tersebut juga dikeluarkan atas dasar beberapa peraturan, baik perundang-undangan, peraturan presiden, hingga Qanun Aceh dan keputusan gubernur.

Selain itu, Fatwa MPU Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang Konsep Darurat dan Penerapannya Menurut Syariat Islam juga menjadi pertimbangan, dan persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan BPOM.

Dalam penerapan vaksinasi kepada masyarakat, kata Lem Faisal, MPU meminta Pemerintah Aceh transparan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan menghindari cara-cara yang tidak sesuai dengan kearifan lokal.

“Kita meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu merespon isu-isu yang tidak berdasar. Jaga kebersamaan kita, jangan karena ada sesuatu yang tidak kita pahami membuat kita malah jauh dari nilai-nilai kebenaran itu sendiri,” ujar Lem Faisal.

Sementara itu, salah satu ulama yang hadir, Tgk. H. Nuruzzahri atau akrab disapa Waled Nu dalam pertemuan tersebut mengatakan, dirinya sepakat untuk mengikuti MUI terkait kehalalan vaksin sinovac.

“Semua pemaparan tadi semuanya cocok. Terkait suci halal dan aman, ikuti saja,” ujar Waled Nu.

Waled Nu pada kesempatan itu juga menyayangkan banyaknya beredar isu hoax di media sosial yang menggiring opini publik untuk menolak vaksin. Waled Nu bahkan mengusulkan pemerintah melakukan kampanye di media sosial untuk melawan berbagai berita bohong terkait vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam penjelasannya pada acara tersebut mengatakan peran ulama sangat dibutuhkan dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19 di Aceh. Untuk itu Gubernur mengajak para ulama untuk ikut serta mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat agar program tersebut berjalan sukses.

Peran ulama dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19, kata Gubernur sangat dibutuhkan lantaran ulama merupakan panutan masyarakat di Aceh.

Di samping itu, bahaya virus corona atau Covid-19 juga disebut tak bisa diabaikan lantaran telah menyebar ke seluruh dunia dan memberikan dampak cukup buruk selama satu tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi negara dikatakan melorot tajam, kegiatan masyarakat juga terpaksa dibatasi, dan bahkan kegiatan ibadah turut pula terganggu akibat Covid-19.

“Oleh sebab itulah, kami berharap para ulama Aceh dapat mengambil peran dalam menghentikan penyebaran Covid-19. Salah satunya, dengan mengajak masyarakat aktif mensukseskan program vaksinasi COVID-19 yang berlangsung dalam beberapa hari ke depan,” ujar Gubernur Nova.

Pemerintah Aceh Salurkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Banjir di Pidie

SIGLI – Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menyalurkan bantuan masa panik untuk masyarakat terdampak musibah banjir di Kabupaten Pidie, Selasa (19/1/2021). Banjir itu sendiri melanda sedikitnya lima kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie, Selasa (17/01/2021).

Bantuan berupa sandang pangan tersebut diantarkan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah, A.Ks, M.Si didampingi Kabid Linjamsos Sya’baniar, dan Kasi PSKBA Yanyan Rahmat yang diterima secara simbolis oleh Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud di halaman Kantor Bupati Pidie.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekda Pidie Idhami, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Sosial Pidie, Drs Muslim Yusuf, dan Kabag Humas Mulyadi Nurdin.
Seperti diketahui, banjir yang terjadi akibat luapan air sungai sejak Senin 18 Januari 2021 tersebut telah merendam 2.400 rumah warga yang tersebar di lima kecamatan dalam wilayah Pidie, yaitu Kecamatan Delima, Padang Tiji, Mila, Pidie, dan Gelumpang Baroe.

Usai menerima bantuan dari Pemerintah Aceh secara simbolis, Wabup Fadlullah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Aceh, yang telah menyalurkan bantuan dalam kesempatan pertama kepada pihaknya, untuk disalurkan ke masyarakat korban banjir. “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di Provinsi Aceh yang telah menyalurkan bantuan ke Pidie yang begitu cepat,” katanya.

Menurut Fadhlullah, banjir yang merendam lima kecamatan di Pidie disebabkan oleh luapan air sungai yang merendam setidaknya 2.400 unit rumah warga yang tersebar di lima kecamatan yang berbeda. Ada sebagian masih tergenang oleh banjir, tapi sebagian lainnya sudah mulai mengering. 

“Kita kemarin mengalami hal yang tidak biasa yaitu luapan air yang begitu meluas hngga merendam 2.400 rumah warga yang tersebar di lima kecamatan,” katanya.

Adapun bantuan ini nantinya akan langsung disalurkan oleh Dinas Sosial Pidie ke masayarakat yang terdampak banjir. “Bantuan ini akan kita serahkan segera dan hari ini harus sampai ke sasaran. 

Nanti Kadis Sosial (Pidie) akan menyerahkan langsung, tinggal nanti dicari titik dimana akan disalurkan,” kata Fadhlullah.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah mengatakan bantuan ini adalah amanah Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT kepada Pemerintahan Kabupaten Pidie melalui Dinas Sosial Aceh, sebagai wujud dari tanggungjawab bersama saat ada masyatakat di Aceh yang terdampak bencana. “Yang pertama ingin kami sampaikan adalah, bantuan ini adalah amanah Pak Gubernur Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Sosial Aceh yang merupakan tanggungjawab kita bersama kepada masyarakat korban bencana,” katanya.

Menurut Devi Riansyah, Gubernur Aceh mengharapkan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Begitupun bila kondisi air tak kunjung surut maka Pemerintah Aceh akan mengupayakan untuk memberikan bantuan-bantuan selanjutnya, karena ini merupakan tanggungjawab bersama baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Pidie. “Pak Gubernur menyampaikan salam Kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda dan masyarakat Pidie. 

Mohon maaf beliau tidak bisa hadir dan mewakilkannya kepada Dinas Sosial Aceh,” ujar Devi.
Usai menyerahkan bantuan, rombongan Plt Kepala Dinas Sosial Aceh didampingi Kadinsos Pidie Muslim Yusuf meninjau lokasi dapur umum di Gampong Beuah, Kecamatan Delima, dan lokasi banjir di Gampong Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie
Back To Top