Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Translate

Cari Berita Disini

Gerhana Matahari Total akan Terjadi di 2 Daerah di Aceh, Ini Pesan Kemenag


Banda Aceh - Fenomena gerhana matahari total diprediksi terjadi pada 26 Desember mendatang. Pada hari yang sama, Aceh memperingati 15 tahun tsunami.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengaitkan gerhana matahari dengan kematian, musibah atau hal buruk lainnya, karena gerhana gerhana matahari merupakan fenomena alam untuk menegaskan keagungan dan kebesaran Allah," kata Kepala Kanwil Kemenag Aceh M Daud Pakeh kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).

cara shalat Gerhana Bulan

Daud mengimbau masyarakat saat gerhana terjadi agar memperbanyak istighfar, takbir, sedekah dan bentuk-bentuk ketaatan lainnya dalam rangka mengagungkan kebesaran Allah. Selain itu, warga juga diimbau melaksanakan salat sunah gerhana.

"Konon lagi gerhana kali ini bertepatan dengan peringatan bencana tsunami 26 Desember," jelas Daud.

Menurut Daud, Kanwil Kemenag Aceh akan memusatkan pengamatan gerhana matahari total di Kota Sinabang Kabupaten Simeulue, Aceh. Peralatan pemantauan gerhana bakal dibawa ke sana.

"Kanwil juga nanti akan menyiapkan 500 kacamata gerhana dengan filter khusus pengamatan matahari," ungkapnya.

Seperti diketahui, gerhana matahari total diprediksi menyapa dua kabupaten di Aceh pada 26 Desember mendatang. Kedua daerah tersebut yaitu Simeulue dan sebagian Aceh Singkil.

"Lokasi gerhana total di Indonesia hanya terlihat di tujuh provinsi. Khusus untuk Aceh, gerhana matahari menyapa dua daerah yaitu Simeulue dan sebagian Aceh Singkil," kata Peneliti Falak pada tim Falakiyah Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang Kanwil Kemenag Aceh, Alfirdaus Putra, Kamis (19/11). (detik)
Pembelian 172 Mobil Dinas Rp 100 M Pakai APBD Aceh Disorot

Pembelian 172 Mobil Dinas Rp 100 M Pakai APBD Aceh Disorot

Pembelian 172 Mobil Dinas Rp 100 M Pakai APBD Aceh DisorotFoto: Dok Ideas


Banda Aceh Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) menyoroti pembelian 172 unit mobil dinas yang tersebar di 33 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Pembelian mobil tersebut dengan total mencapai Rp 100 miliar ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2019.

"IDeAS mencatat, ada 172 unit mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019, tersebar di 33 SKPA. Itu tidak termasuk pengadaan mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil pustaka keliling, dan sebagainya yang tidak kita masukkan karena berkebutuhan khusus," kata Direktur IDeAS, Munzami kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh ini diketahui lewat situs pemerintah SIRUP LKPP. Mobil yang dibeli tersebut diperuntukkan untuk kepala dinas, kabid, dan lainnya. Mayoritas pengadaan bersumber dari APBA-P 2019.

"Dinas terkesan berlomba-lomba menghabiskan realisasi APBA-P melalui pengadaan mobil dinas, kita mempertanyakan apa urgensi bagi seluruh SKPA sehingga hampir semuanya beli mobil dinas," jelasnya.

"Hal tersebut sangat melukai hati masyarakat Aceh serta menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA sama sekali belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan," ungkap Munzami.

Menurutnya, Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera, serta angka pengangguran nomor dua tertinggi se-Sumatera. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Tanah Rencong juga dinilai sangat rendah.
"Tapi realisasi anggaran rakyat justru tidak berorientasi pada pengentasan dua hal utama tersebut," bebernya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Dan Protokol Pemerintah Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan, pembelian mobil tersebut sudah sesuai dengan regulasi dan secara ketentuan tidak bermasalah. Selain itu, pembelian mobil tersebut juga untuk menunjang kinerja kepala SKPA (Kadis).

"Kemudian kebutuhan juga untuk para kepala SKPA kita juga rata-rata mereka saat ini kendaraannya di atas 5 tahun yang lalu. Jadi untuk kelayakan itu tergantung SKPA masing-masing," kata Iswanto saat dikonfirmasi detikcom.

Iswanto mencontohkan ada mobil yang dipakai Kadis merupakan bekas bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Usia mobil tersebut, jelasnya, sudah di atas lima tahun.

"Untuk kendaraan operasional memang sangat dibutuhkan untuk gerak laju kinerja SKPA. Gak ada masalah karena itu sudah sesuai dengan ketentuan dan ini tinggal dilaksanakan karena sangat-sangat dibutuhkan," jelas Iswanto.(detik)

Ketua DPRK Banda Aceh Sesalkan Penghilangan Anggaran Gampong Percontohan Syariah

Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, sesalkan penghilangan sepihak anggaran untuk pembinaan gampong percontohan syariah oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Farid Nyak Umar, usai melakukan rapat pembahasan anggaran dengan Dinas Syariat Islam (DSI) dan TAPK Banda Aceh, di Kantor DPRK, Senin Malam, 18 November 2019.

Farid menjelaskan saat melakukan proses pembahasan anggaran dengan dinas tersebut pihaknya menemukan anggaran untuk gampong percontohan syariah dihilangkan, padahal sebelumnya anggaran untuk program gampong percontohan syariah sudah ada, bahkan sejak beberapa tahun terakhir selalu dialokasikan.

"Setelah kami konfirmasi ternyata telah dihilangkan sepihak oleh DSI. yang sudah disepakati dalam KUA - PPAS, artinya di RAPBK sudah ada program tersebut tapi di RKA sudah tidak ada lagi, oleh karena itu kita menyesalkan penghilangan ini," kata Farid Nyak Umar.

Farid menuturkan kalau misalkan ada kekurangan dalam penerapan gampong percontohan syariah ini harus dilakukan evaluasi, serta mencari jalan keluar. "ini yang perlu diperbaiki, bukan malah menghilangkan anggarannya, ini sangat kita sesalkan,"
ujarnya.

Kemudian tambah Farid, kekurangan yang terjadi selama ini karena pemerintah tidak membuat indikator keberhasilan gampong syariah itu sendiri. Ke depan ini yang perlu disusun oleh DSI agar bisa dilihat sisi kekurangan dan keberhasilan.

Hal ini penting karena sebagai ibukota Provinsi Banda Aceh menjadi model bagi daerah lain, tapi ini alokasi anggaran untuk bidang ini malah sangat kecil, sementara dalam visi misi walikota, poin satu adalah tentang penerapan syariat Islam.

"Ini salah satu juga bentuk bahwa, semangat mulia dari wali kota untuk mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah itu belum mampu diterjemahkan dengan baik oleh SKPK, atau leading sectornya," ujar Farid.

Dalam hal ini DPRK sangat mendukung program Walikota untuk mewujudkan Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah dan gampong syariat tersebut juga merupakan salah satu realisasi dari misi walikota terkait komitmen Syariat Islam.

Pada kesempatan itu Farid mengusulkan agar anggaran harus ditingkatkan bukan malah menurunkan, karena targetnya di 2020 satu kecamatan satu gampong percontohan syariah, kalau selama ini hanya dua di kecamatan Kuta Alam yaitu gampong Beurawe dan Lambaro Skep, ke depan harus ada satu kecamatan satu gampong supaya ada semangat untuk berlomba lomba dalam kebaikan.

"Bahkan DPRK mendorong agar gampong syariat yang selama ini hanya di satu kecamatan, kami minta di 2020 setiap kecamatan punya satu gampong syariat," tutup Farid Nyak Umar.

Plt Gubernur Aceh Harap Menag Dukung Penguatan Syariat Islam di Aceh

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengharapkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi ikut mendukung setiap upaya penerapan syariat Islam di Aceh. Nova mengatakan, pengangkatan putra Aceh sebagai Menteri Agama merupakan sebuah keistimewaan, sebab jabatan tersebut sejalan dengan nilai yang ada di Aceh.

"Hingga saat ini pemerintah Aceh terus berupaya melakukan penguatan implementasi syariat Islam," kata Nova Iriansyah saat memberikan sambutan pada acara silaturrahmi Menteri Agama Indonesia bersama ulama dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN)  Ar-Raniry Banda Aceh, di Gedung Auditorium Ali Hasjmy, Senin, (18/11).

Melalui program Aceh Meuadab, kata Nova, Pemerintah Aceh melakukan beberapa langkah penguatan syariat Islam.  Di antaranya, melakukan penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai moral dengan menghadirkan kurikulum Aceh Islami untuk setiap jenjang pendidikan.

"Selain itu, Pemerintah Aceh juga melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial, penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebar luaskan.
nilai-nilai keislaman, serta mendorong sifat keteladanan dari pimpinan masyarakat di setiap tingkatan," kata Nova.

Nova mengatakan, upaya-upaya tersebut sejauh ini mulai menampakkan
hasil walaupun belum sempurna. Meskipun demikian, lanjutnya, pihaknya masih harus terus bekerja keras dan bekerja cerdas. Ia mengatakan, salah satu tantangan besar dalam mengimplementasikan syariat Islam adalah bagaimana membuat setiap kebijakan mengandung kebajikan yang maksimal.

Nova menuturkan, penerapan syariat Islam di Aceh tidak hanya berkutat pada persoalan jinayat semata, tapi juga mencakup berbagai sektor kehidupan masyarakat.

"Di bidang perbankan, Aceh mencatat sejarah baru dengan melakukan konversi PT. Bank Aceh dari bank konvensional menjadi bank syariah," tutur Nova.


Beriringan dengan hal tersebut, lanjut Plt Gubernur, Pemerintah Aceh juga telah
melahirkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Qanun itu akan menjadi acuan dalam pelaksanaan transaksi-transaksi keuangan di Aceh, baik untuk perbankan maupun lembaga keuangan nonformal lainnya yang ada di Aceh.

Berdasarkan Qanun ini, kata Nova, semua lembaga keuangan diminta mempersiapkan diri menuju ke sistem syariah demi mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

"Insya Allah pak Menteri, pada tahun 2022 seluruh lembaga keuangan baik bank maupun non bank di Aceh akan menganut sistem syariat Islam," ujar Nova.

Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi mengatakan, tugas yang dipikulnya merupakan tugas mulia, meskipun tidak ringan dalam menjalankannya. Oleh karena itu, ia meminta dukungan semua pihak di Aceh.

Ia mengatakan, sebagai putra Aceh ia merasa dukungan seluruh elemen masyarakat di Aceh sangat penting baginya. Salah satu dukungan nyata Aceh untuk dirinya adalah terwujudnya kampus UIN Ar-Raniry sebagai universitas unggul yang berbasis integrasi antara Islam dan sains.

"Salah satu kunci utama dari keberhasilan UIN Ar- Raniry ini adalah karena selalu menjaga persatuan dan memperbanyak kolaborasi serta sinergi, bukan menebar fitnah atau mencaci yang bisa meruntuhkan kesatuan bangsa atau bahkan menghancurkan peradaban Islam," ujar Fachrul.

Fachrul mengatakan, berdasarkan sejarah, cara paling efektif menghancurkan Islam adalah dengan cara mengadu domba. Karena itu, ia berpesan agar civitas akademika UIN Ar-Raniry selalu bersatu dan bergandengan tangan mengembalikan kejayaan peradaban Islam melalui dunia pendidikan.

"Nama kampus UIN Ar-Raniry ini dinisbatkan dari nama ulama Aceh yang mendunia, jadi sudah seharusnya UIN Ar- Raniry harus melesat lebih cepat untuk menjadi kampus yang unggul di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara," ujar Menag.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agama meminta agar generasi cinta agama terus dikembangkan. Karena itu, ia meminta kepada seluruh perguruan tinggi Islam menjadi garda terdepan menjaga keutuhan ajaran Islam yang memberi rahmat kepada seluruh alam serta menjaga kesatuan negeri.

"Selain itu, ada hal yang ingin saya sampaikan, kami ingin bergerak cepat, kami juga ingin ASN menjadi ujung tombak dalam menegakkan disiplin dan menjadi ujung tombak membangun wawasan kebangsaan, dan melakukan upaya deradikalisasi," tutur Menag.

Kedatangan Menteri Agama di UIN Ar-Raniry disambut oleh Rektor Warul Walidin dan sejumlah ulama Aceh. Selain bersilaturrahmi, Menag juga meresmikan dua gedung baru kampus tersebut, antara lain, Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Gedung Laboratorium UIN Ar-Raniry.

Kemenag Aceh Buka 237 Formasi CPNS 2019

Kemenag Aceh Buka 237 Formasi CPNS 2019

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menerima pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 untuk 237 formasi yang akan ditempatkan di seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Aceh.
Informasi tersebut di sampaikan Kakanwil Kemenag Aceh H.M. Daud Pakeh melalui Kabag Tata Usaha H. Saifuddin, di ruang kerjanya, Jum’at (15/11).
“Berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI No.P-8042/SJ/B.II/2/Kp.01.1/11/2019 yang ditandatangani Sekjen Kemenag RI, disampaikan bahwa formasi kebutuhan CPNS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh tahun 2019 sebanyak 237 formasi, mereka akan ditempatkan di seluruh Kabupaten dan Kota se Aceh,” kata Saifuddin.
Pihaknya bersyukur, tahun ini Kemenag Aceh kembali mendapat alokasi ratusan formasi CPNS, dari jumlah total 5.815 formasi Kemenag RI.
“Pada tahun 2018 Aceh juga telah mendapat 1250 alokasi CPNS. Kita patut bersyukur atas alokasi tersebut dan kita juga sangat berterimakasih kepada Kemenag RI atas pengalokasian formasi CPNS di Kanwil Kemenag Aceh,” ungkapnya.
Selain itu, Saifuddin mengatakan untuk rincian formasi dan mekanisme pendaftaran akan diumumkan segera melalui Website Kemenag Aceh ( aceh.kemenag.go.id ) dan juga melalui medsos Kanwil Kemenag Aceh.
“Kemungkinan akan diumumkan hari ini, alokasinya sudah ada, tinggal menunggu arahan untuk publikasi,” kata Saifuddin.
Oleh karenanya, Saifuddin mengingatkan kepada calon pelamar untuk dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan nantinya, seperti foto kopi ijazah dan traskrip nilai yang sudah telegalisir serta dokumen lainnya.
“Kita harapkan semua dokumen-dokumen sudah mulai disiapkan dari sekarang, sehingga saat dibuka pendaftaran nanti semuanya sudah siap,” kata Saifuddin.
Selama proses pendaftaran yaitu mulai dari tahapan pendaftaran hingga pengumumam kelulusan, Saifuddin menegaskan tidak dipungut biaya apapun dan kalau ada oknum yang meminta uang mengatasnamakan pejabat Kementerian Agama, Saifuddin meminta agar dapat dilaporkan ke Kanwil Kemenag Aceh.
“Jadi dalam penerimaan CPNS tidak dipungut biaya apapun, jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang meminta uang untuk urusan jadi CPNS, apalagi ada yang mengatasnamakan pejabat kementerian agama, tolong dilaporkan kepada kami,” pungkas Saifuddin.(anterokini)

Dewan dan Pemko Sepakat Hadirkan Regulasi Reklame

Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama Pemerintah Kota sepakat membuat regulasi yang mengatur tentang papan reklame dalam kawasan Banda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Irwansyah, ST Seketaris Komisi III DPRK Banda Aceh, di Ruang Kerjanya, Kamis (14/11/2019).

Menurut Irwansyah selama ini posisi reklame di kota Banda Aceh sudah pada posisi tidak sehat, pertama mulai dari pengelolaannya yang tidak tertip, model balihonya juga tidak seragam yang mengangu estetika wajah kota.

"Kemudian Pendapatan Asli Daerag (PAD) juga tidak maksimal dari sektor reklame padahal Banda Aceh butuh pendapatan yang maksimal untuk bisa membuat jalan, menata kota dan menambah pencayaan lampu taman," kata Irwansyah.

Irwansyah mebambahkan dalam membangun kota Banda Aceh membutuhkan anggaran banyak, tapi masalahnya uang yang didapatkan selama ini belum terkumpul dengan maksimal salah satunya dari papan reklame. Dari satu titik reklame pemerintah hanya dapat satu sumber pendatapan selama ini yaitu pada saat pemasangan kain balihonya.

"Itu namanya pajak, tatepi sebenarnya kita bisa mendapatkan tiga sumber pendapatan," kata Irwansyah.


Irwansyah menyampaikan menurut catatan dari dinas Penanaman Modal dan perizinan satu pintu jumlah papan reklame di Banda Aceh per 2006 yang lalu memiliki 300 titik baliho. Persoalannya saat ini sudah kurang sehat, terlalu banyak, tidak stabil sehingga pendapatannya tidak maksimal.

Sebenarnya yang dari papan reklame bisa dapatkan ini pertama izin titik, selama ini tidak ada, padahal ini sudah memakai kekayaan negara untuk memasang baliho, karena memakan badan jalan, trotoal, dan sebagainya tapi negara tidak pernah mendapatkan izin pemakaian atau tidak ada uang sewa titik.

Kedua kata Irwansyah ini merupakan konstruksi bangunan karena mirip gedung, semala ini gedung yang dibangun memiliki retribusi IMB ini juga sama sebenarnya. Tapi tidak pernah ada retribusi IMB untuk papan reklame ini

Inilah tambahan dua poin potensi yang dapat dan otomatis kalau selama ini misalnya hanya medapatkan sekitar 4,7 Milyar mungkin dengan adanya regulasi yang disepakati ini menambah pendapatan kedepan.

"Bisa mendapatkan retribusi tiga kali lipat. Ini juga menjadi catatan DPRK untuk terus mengawal bagaimana regulasi juga salah satu yang menghambat maksimalnya pendapatan selama ini," ujarnya.

Bahas Bantuan Sosial Pangan, Kadinsos se Aceh Berkumpul di Banda Aceh

Banda Aceh – Hampir seluruh kepala dinas sosial atau pejabat yang diutus dari seluruh kabupaten/kota di Aceh berkumpul di Banda Aceh sejak Senin 11 hingga Selasa 12 November 2019 di salah satu hotel di Banda Aceh.

Mereka diundang oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh melalui bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) untuk membahas terkait persoalan bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) agar tepat sasaran dan tepat guna.

Kepala Bidang PFM Fachrial dalam sambutannya dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capasity Building)  petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin mengatakan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh akan terus berupaya ke arah lebih baik agar bantuan sosial pangan ini dapat mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kita berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Aceh,” kata Fachrial

Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri dalam acara tersebut mengatakan, Pemerintah Aceh saat ini sedang giat-giatnya menekan angka kemiskinan di Aceh, untuk itu berbagai cara dikerahkan agar setiap penggunaan anggaran Pemerintah Aceh dapat berguna dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh agar Aceh dapat keluar dari zona merah daerah miskin di Indonesia.

“Oleh karena itu dengan kehadiran bapak/ibu kemari, kita bisa membahas persoalan bantuan sosial pangan non tunai ini demi kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik,” kata Alhudri.

Menurut Alhudri, banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh keluarga penerima manfaat dari bantuan sosial non tunai ini, diantaranya adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh. Selanjutnya meningkatkan efesiensi dalam urusan penyaluran bantuan sosial, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. 

“Kerena prinsip umum bantuan sosial pangan non tunai ini diantaranya adalah, mudah dijangkau oleh keluarga penerima manfaat,” katanya.[] Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat eselon III dan IV Dinas Sosial Aceh, serta dari pilar-pilar kesejahteraan sosial di bawah Dinas Sosial Aceh dan Kementrian Sosial RI.

YARA Undang KPK Investigasi Realisasi APBA

Banda Aceh/ Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi hukum terhadap realisasi keuangan dan kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 sejumlah Rp.17,104 triliun yang saat ini sangat rendah dan juga muncul beberapa permasalahan sebagaimana dalam hasil Pansus DPRA 2019 yang turut kami lampirkan dalam surat yang di tujukan kepada KPK. Banda Aceh, Kamis, (14/11/2019).

YARA minta DPRA Interpelasi Plt Gubernur


" Kami mohon kepada KPK agar melakukan investigasi hukum terhadap realisasi APBA tahun 2019, investigasi raalisasi keuangan dan kinerja ini perlu di lakukan oleh KPK untuk melihat apakah ada permainan dalam realisasi APBA sehingga serapannya sangat rendah", kata Safar.

Permohonan YARA kepada KPK karena menurut pemantauan yang di lakukan YARA terhadap realisasi APBA 2019 di website https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html pada hari senin, 11 November 2019, dimana realisasi sampai tanggal 8 November 2019 terhadap keuangan sebesar 57,4% dan
fisik sebesar 65,0%.

Rendahnya serapan APBA ini menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat Aceh, oleh karena itu, YARA menyurati KPK agar melakukan Investigasi hukum terhadap kinerja dan keuangan dalam realisasi APBA tahun 2019 untuk mengetahui penyebab lamban nya serapan APBA yang berdampak dan memimbul kerugian besar bagi masyarakat Aceh.

 " Pantauan kami di website P2K pada 11/11, realisasinya masih di bawah 70%, dan ini berdampak pada infrastruktur yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Aceh seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik juga pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat tidak terpenuhi sehingga seluruh kegiatan masyarakat Aceh yang membutuhkan dukungan infrastruktur menjadi terhalang dan menimbulkan kerugian oprasional bagi masyarakat Aceh", terang Safar.

Dalam surat yang di antarkan langsung ke KPK oleh Humas YARA, Muhammad Dahlan dan Basri, YARA juga meminta kepada KPK agar memonitoring khusus terhadap tender
pembangunan gedung Oncology Rumah Sakit Umum Zainal Abidin yang saat ini juga menjadi sorotan publik dalam proses tendernya dan penganggarannya, surat di terima oleh staf KPK.

" Selain investigasi hukum terhadap realisasi APBA 2019, kami juga menyampaikan agar KPK melakukan monitoring khusus dalam tender pembangunan gedung oncology RSUZA karena telah menjadi perhatian publik di Aceh saat ini", tutup Safar, dalam surat yang di tembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Ketua DPRA dan Wali Nanggroe.

Pemko Diminta Terapkan Pemungutan Pajak Secara 'Tapping Box'

Banda Aceh - Sekretaris Komisi III dan juga anggota Badan Anggaran DPRK Banda Aceh Irwansyah, ST menyampaikan bahwa tahun depan Banda Aceh akan terapkan sistem pemungutan pajak perhotelan secara moderen, tepatnya memakai Tapping Box.

Hal ini disepakati dalam rapat anggaran Dprk bersama Pemko Banda Aceh, menyikapi masih ditemukannya pendapatan pajak dari sektor perhotelan, restoran, dan pusat pusat perbelanjaan yang belum sesuai potensi yang sebenarnya.

Baca Juga : Anggota DPRK Banda Aceh Minta Perbanyak Lampu Penghias Taman Kota


Irwansyah, ST menyampaikan pemerintah Kota Banda Aceh harus untuk melakukan modernisasi sistem pengumpulan pajak di Banda Aceh dengan tapping box, yaitu mematau transaksi usaha perhotelan secara online.

Irwansyah menjelaskan, modernisasi sistem pajak hotel seperti ini harus segera dilakukan pemerintah mengingat Banda Aceh membutuhkan biaya besar dalam meningkatkan pembangunan. Apalagi Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi yang semakin berkembang,


“Modernisasi sistem pengumpulan pajak ini sangat ungen untuk dilakukan. Karena ini selain dapat menghindari para wajib pajak yang nakal juga dapat membantu Wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” kata Irwansyah di ruang kerjanya.

Irwansyah menambahkan Banda Aceh membutuhkan biaya besar dalam membangun, menurutnya ini tidak pernah cukup apalagi kota Banda Aceh semakin berkembang. Maka biaya yang dibutuhkan itu bersumber dari pajak, sebagai yumbang pendapatan yang terbesar di Banda Aceh.

Kemudian yang menjadi persoalan selama ini sistem pelaporan pajak khususnya hotel masih belum beranjak dari sistem manual ke sistem moderen. Karena itu Irwansyah menyarankan pada pemerintah agar segera melakukan memoderisasi sistem pengutipan pajak ini.

Irwansyah, menjelaskan selama ini Banda Aceh memiliki beberapa PAD dari pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan beberapa lainnya. Namun semua ini masih mengunakan sistem perhitungan sendiri oleh pelaku wajib pajak. Kemudian membayar sesuai yang dihitung oleh mereka.

“Kemudian yang terjadi adalah pihak pemerintah maupun DPR tidak bisa melakukan validasi data pajak yang didapat itu sebesar yang dilaporkan dan ini terjadi karena sistem kita masih manual,” ujarnya.

Padahal kata Irwansyah dengan perkembangan teknologi yang sudah memasuki era industri 4,0, kemudian Banda Aceh juga sebagai ibukota provinsi maka sudah sewajarnya dan sepatutnya meningkatkan sistem manual ini.

Irwansyah menyarankan salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menghadirikan tepping box ini bagaiaman kedepan merekam pendapatan hotel itu lansung secara online, kemudian terkoneksi lansung dengan pemerintah Kota Banda Aceh.


“Dengan demikian pendapatan yang diperoleh hotel ini terekam, karena orang selama ini membayar sewa kamar secara online, ini yang harus dihadirikan dan jangan pernah lagi ditunda tunda, semakin ditunda maka semakin banyak PAD Banda Aceh yang hilang,” ujarnya.

Selama ini pajak yang diperoleh Banda Aceh mencapai 67 miliyar, tapi untuk pajak hotel sebanyak 12 miliyar, kemudian dari pajak restoran 11 miliyar, kemudian pajak reklamasi 4,7 milyar dari pajak hiburan setengah miliyar, parkir 700 juta. Ia berharap dengan perbaruan sistem nantinya dapat menambah PAD Banda Aceh.

“Sebenarnya dengan sistem baru ini pengusaha juga tidak dirugikan bahkan ini saling menguntungkan tidak ada lagi manipulasi kwitansi. maka ini kita dorong ini karena kota besar lainya sudah mulai mengarah kesana, dan Banda Aceh juga sudah harus menuju kesana, jadi potensi peluang untuk melakukan tidak jujur ini, memudahkan pemeriksa keuangan,” tuturnya.

Presiden Tekankan Dua Hal dalam Rakornas dengan Pemerintah Daerah

Bogor - Presiden Joko Widodo menitipkan dua hal substansi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kedua hal itu terkait dengan cipta lapangan kerja dan investasi.

“Ada dua hal agenda besar yang harus sama-sama kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan cipta lapangan kerja dan investasi,” kata Presiden.

Berkenaan dengan cipta lapangan kerja dan investasi, Pemerintah Daerah dan unsur Forkopimda diminta untuk mendukung dan bekerjasama dalam memperbaiki iklim investasi agar dapat menyerap tenaga kerja.

“Pertama berkaitan dengan cipta lapangan kerja, semua sekarang harus mengarah ke sana, kalau yang berhubungan dengan ini, saya minta semuanya dukung, artinya iklim investasi harus betul-betul kita perbaiki,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, persoalan lapangan kerja dan investasi erat kaitannya dengan keamanan dan kelancaran perizinan. Hal ini didukung dengan aparat penegak hukum yang memberikan jaminan keamanan.

“Kalau ada investasi datang ke sebuah daerah bukan urusan gubernur, waikota/bupati saja, tapi juga urusan keamanan, kelancaran proses perizinan ini juga erat kaitannya dengan Polri, TNI, Kejaksaan harus medukung ke sana agar investasi bisa direalisasi. Jangan kita biarkan, investasi yang masuk ke daerah sudah ketok pintu jangan sampai gak jadi karena tidak dilayani dengan baik, makanya layani secepatnya agar terealisasi dan memunculkan tenaga kerja,” jelas Presiden.

Kemudahan perizinan investasi dan pemangkasan birokrasi perizinan perlu dilakukan untuk meningkatkan transaksi neraca berjalan dan neraca perdagangan. Dengan demikian, hal ini dapat berdampak pula pada kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam negeri.

“Terakhir, ada investasi, karena perang dagang Cina dan Amerika, 33 perusahan besar akan pindah dari Tiongkok, 23 di 
antara perusahaan itu pindahnya ke Vietnam, sisanya ke Kamboja, Thailand, Malaysia. Ini ada apa? Padahal SDM dan SDA kita memadai, kita harus mengkoreksi problem perizinan di Pusat dan Daerah. Bertahun-tahun transaksi berjalan tak bisa diselesaikan, berpuluh tahun karena urusan investasi tak bisa diselesaikan, ekspor tak bisa diselesaikan. Kalau defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan bisa diatasi, kita bisa berhadapan dengan negara manapun,” kata Presiden.

Meski demikian, kemudahan investasi diberikan pada investor yang memiliki kategori tertentu, di antaranya investasi yang mengikuti UMKM di Pemda, produksi yang dihasilkan merupakan substitusi atau barang pengganti barang impor, dan terakit produk ekspor.

“Yang kedua, agar setiap investasi itu mengikuti usaha kecil mikro di daerah, saya sudah titip ke Menteri-Menteri kalau ada invetasi, usaha daerah dan lokal diikutkan, kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan, ditegur langsung. Makanya kalau ada investasi berkaitan dengan ekspor dan barang substitusi impor, sudah tutup mata dan tak perlu ditanya-tanya langsung tandatangani,” tegasnya.

Investasi dan lapangan kerja merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Dengan kemudahan investasi, lapangan kerja akan tercipta dan akan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karenya kedua poin ini sangat ditekankan presiden dalam mendukung Indonesia Maju.

Ada Bom Bunuh Diri di Medan, Apa Dampaknya ke Ekonomi Lokal?

Jakarta - Pagi ini terjadi ledakan di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Polisi menduga ledakan tersebut berasal dari bom bunuh diri.

Menanggapi itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan, kejadian tersebut tidak terlalu mengganggu kestabilan ekonomi. Menurutnya, lokasi ledakan bukanlah pusat kegiatan ekonomi di Sumatera Utara.

"Saya pikir tidak terlalu kuat dampaknya karena ini kan lokasinya di daerah yang bukan pusat-pusat perekonomian," kata Purba saat dihubungi detikcom, Rabu (13/11/2019).

Meski begitu, Purba meminta pihak kepolisian untuk cepat mengatasi kasus ini agar tidak mengganggu kestabilan perekonomian. Walaupun sedikit, pasti akan berpengaruh kepada aktivitas ekonomi.

"Tapi pasti juga akan sedikit mempengaruhi kepada aktivitas ekonomi. Apabila cepat diatasi ini tidak akan menimbulkan hal-hal yang mengganggu perekonomian," ujarnya.

Setidaknya informasi terkini, pelaku bom bunuh diri berjumlah dua orang. Petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi melakukan sterilisasi di sekitar Polrestabes Medan.(detik)

Anggota DPRK Banda Aceh Minta Perbanyak Lampu Penghias Taman Kota

Banda Aceh – Seketaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah. ST, sambut baik pemasangan lampu penghias taman oleh pemerintah kota Banda Aceh, bahkan Irwansyah juga meminta agar pemasangan lampu hias ini  diperbanyak untuk memperindah suasana malam di Kota Banda Aceh.

 “Dengan keberadaan lampu hias di fly over selama ini akan semakin  memperindah suasana malam di kota Banda Aceh pada malam hari, tentu kami sangat senang dengan terobosan baru ini, kami minta untuk  terus diperbanyak,” kata Irwansyah, Sabtu  (09/11/2019).

Irwansyah menyampaikan  DPRK Banda Aceh sangat mendukung pencahayaan lampu yang dibuat sedemikian rupa, sehingga membuat suasana malam di Kota Banda Aceh semakin hidup. Jadi Banda Aceh semakin terasa denyutnya dan  semakin meriah.

Ia mengusulkan juga ke depan lampu-lampu ini jangan hanya di fly over tapi juga seluruh taman-taman yang menjadi sentra penting kota Banda Aceh. Irwansyah mencontohkan misalnya Taman Sari, meskipun sudah ada namun warnanya perlu diperbanyak agar lebih bervariasi.

Sejauh ini Irwansyah juga sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Banda Aceh untuk memperbanyak pemasangan lampus hias tersebut,  seperti di jembatan-jembatan strategis, misalnya di Lamyong, Jembatan Pante Pirak , Jembatan Peunayong.

“Kemudian  taman-taman kota atau pusat pusat keramaian, dibuat suasana menjadi hidup dan meriah, kemudian perlu melakukan peremajaan bungan  dan bahkan saya mengusulkan bungan selusia yang sedang ngetren sekarang dihadirkan di taman taman kota, Banda Aceh,” ucap Irwansyah.

Dalam hal ini tambah Irwansyah, pihaknya di komisi III DPRK Banda Aceh sedang melakukan pembahasan anggaran 2020 dengan dinas terkait untuk perawatan ruang terbuka hijau yang di sepakati sekitar 6.7 milyar,  tentu anggaran ini harus lebih  maksimal nantinya.

Sebenarnya ini tidak cukup, kata Irwansyah tapi yang menjadi  konsentrasi dewan uang yang disediakan ini harus bisa menghadirkan suasana kota yang semakin indah terutama melakukan perawatan terhadap peremajaan pohon - pohon dan bunga bunga di taman kota maupun di median median jalan.

“Saya sampaikan juga kepada dinas kebersihan kalau memang tidak mampu kita akamodir dengan dana APBK maka disini bisa kita galang CSR perusahaan perusahaan yang ada di Banda Aceh, termasuk BUMN,” tuturnya.

Dewan Minta Pemerintah Melakukan Penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng

Banda Aceh – Ketua Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi Aswad, M.Pd, meminta kepada Pemko Banda Aceh, khususnya dinas terkait agar segera melakukan penataan simpang Tujuh Ulee Kareng.

Hal tersebut disampaikan Musriadi, menyikapi kemacetan dan kesemrawutan daerah itu kian parah, apalagi memasuki waktu-waktu sibuk mengalami kemacetan panjang dengan durasi lama, terutama pagi dan sore, yang perlu penanganan serius dari dinas terkait.

“Karena Simpang Tujuh Ulee Kareng ini juga salah satu kawasan strategis kota, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029,” kata Musriadi, Sabtu (09/11/2019).

Namun tambahnya sejauh ini belum ada penanganan yang serius dari dinas terkait, karena permasalahan kemacetan di simpang tersebut sudah terjadi puluhan tahun.

“Kami mendesak kedua dinas ini segera mengambil langkah langkah kongkrit, mengatasi persoalan kemacetan di sana,” ujar Musriadi.

Untuk menangani persoalan kemacetan ini, seperti membangun traffic light (Lampu lalu lintas) sebagai upaya mengurai kemacetan dan mewujudkan tertib berlalu lintas di kawasan simpang tujuh Ulee Kareng tersebut.

"Saya berharap segera disediakan fasilitas traffic light di kawasan simpang tujuh ini, sebagai langkah kongkrit dalam mengurai kemacetan" kata Politisi Pan ini.

Di samping itu Musriadi juga meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, agar segera mempercepat pembangunan perluasan Jalan T Iskandar dari arah Lambhuk ke Ulee Kareng.

Karena jalan itu saat ini sudah sangat sempit dan juga sering menimbulkan kemacetan terutama di persimpangan BPKP. Karena itu kata dia jalan ini juga perlu segera dilakukan perluasan sehingga bisa dengan mudah dilalui pengendera.


"Kami menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting dalam mengurai kemacetan di kawasan simpang BPKP dan jalan T Iskandar," tutupnya.

DPD RI Awasi Dua Undang-Undang di Aceh

Banda Aceh - Komite III DPD RI melakukan pengawasan atas penerapan dua undang-undang di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komite, Bambang Sutrisno itu, ikut hadir 12 anggota termasuk Wakil Ketua I Muhammad Gazali dan juga Anggota DPD asal Aceh, Fadhil Rahmi.

Kedatangan Komite III DPD RI untuk mengawasi penerapan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas itu ke Aceh, disambut langsung oleh Asisten III Sekda Aceh, Bukhari serta para kepala SKPA terkait.

Terkait kepariwisataan, kata Bukhari, pemerintah Aceh terus melakukan perbaikan, demi mendukung tercapainya target kedatangan wisatawan ke Indonesia. Kedatangan para pimpinan dan anggota DPD RI ke Aceh diharapkan bisa mendapatkan hasil maksimal.

Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno, mengatakan hasil dari kunjungan kerja ke Aceh nantinya akan dibicarakan dalam rapat bersama pihak DPR RI dan diharapkan bisa berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Selain ke Aceh, tim Komite III DPD RI juga melakukan kunjungan kerja ke NTT dan Kalimantan Timur.

"Harapan kami bisa sedikit memotret kondisi di daerah sehingga mendapatkan informasi tentang keadaan yang mendekati apa adanya. Kami turun ke daerah untuk mengetahui perkembangan tentang pengawasan dan kendala terhadap dua undang-undang itu," kata Bambang.

Bambang menyebutkan, dalam temuan pihaknya, masih banyak keluhannya terkait keterbatasan  akses menuju destinasi baik dalam konteks infrastruktur bandara maupun infrastrukur ke lokasi destinasi pariwisata. Selain itu kelengkapan sarana prasarana di destinasi pariwisata sering dipersoalkan seperti ketersediaan fasilitas umum. Belum lagi dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Karena itu perlu upaya bersama untuk senantiasa meningkatkan kapasitas di bidang SDM kepariwisataan.

Menjawab hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Aceh, Jamaluddin, mengatakan sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, Aceh punya aturan yaitu Qanun No. 8 tahun 2012 tentang kepariwisataan, sebagai turunan dari Undang-undang Kepariwisataan.

Memang, kata Jamaluddin, kekurangan SDM kepariwisataan menjadi kendala pemerintah Aceh di samping juga masih terbatasnya aksesibilitas ke kawasan wisata. Dari 966 objek wisata dan 909 cagar budaya yang tersebar di Aceh, hanya ada sekitar 700 orang pemandu wisata. Dinas Pariwisata Aceh juga mencatat ada 500 kelompok sadar wisata.

"Kita juga masih terkendala dengan kesadaran masyarakat di kawasan kepariwisataan yang masih kurang," kata Jamaluddin.

Jamaluddin memaparkan, beberapa daerah unggulan seperti Pulau Banyak di Aceh Singkil memang masih terkendala aksesibilitas. Untuk menuju ke sana dari Banda Aceh membutuhkan waktu hingga 14 jam. Sementara dari Medan Sumatera Utara mencapai 9 jam perjalanan darat.

"Kami berharap pihak Komite III DPD RI bisa menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat, tolong perpanjangan runway (saat ini hanya 1.300 panjang runway) bandara di Aceh Singkil," kata Jamaluddin. Dengan jarak tempuh yang begitu lama banyak turis-turis asing yang terhambat jika hendak menuju ke Pulau Banyak. "Padahal taman laut di sana sangat bagus. Kawasan itu adalah daerah unggulan (pariwisata) kita."

Jamaluddin merinci jumlah wisatawan ke Aceh yang terus meningkat. Di tahun 2018, tercatat ada 106 ribu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh. Sementara 2,4 juta wisatawan lokal tercatat berlibur ke Aceh. Untuk mendongkrak jumlah wisatawan, kata dia, pemerintah telah mencatat 100 kalender event wisata di Aceh.

Dinas Pariwisata juga telah membagi empat klaster wisata di Aceh. Klaster pertama adalah untuk kawasan Sabang-Banda Aceh- Sabang, klaster tengah di dataran tinggi Gayo, klaster wilayah barat selatan Aceh dan klaster timur dan utara Aceh. Masing-masing klaster itu terfokus pada kepariwisataan sendiri, misal bahari di Sabang-Aceh Besar dan Banda Aceh, serta adventure di kawasan tengah Aceh.

"Dengan pembagian klaster itu, penganggaran yang kita lakukan juga lebih fokus," kata Jamaluddin.

Anggota Komite III DPD RI asal Aceh, Fadhil Rahmi, mengatakan pihaknya perlu langkah konkrit terkait apa keinginan pemerintah Aceh sehingga sinergitas dengan DPD RI bisa dilakukan. Ia ingin pemajuan kepariwisataan Aceh tidak boleh sekedar wacana.

"Kita harus berpikir dengan format dan pola yang berbeda. Sedikit berbuat lebih berarti daripada wacana yang banyak," kata Fadhil Rahmi.

Zuhri M. Shazali, Anggota DPD dari Kepulauan Bangka, mengatakan seharusnya sebagai daerah khusus, Aceh adalah momentum. Aceh kata dia, bisa menjadi rujukan khususnya dalam hal pariwisata halal bagi provinsi lain di Indonesia.

"Aceh punya kekuatan besar untuk berkembang. Secara politik dan komunikasi kami bisa mengupayakan (untuk mendukung kemajuan pariwisata) Aceh. Mohon disampaikan kendala ke kami, apa yang bisa kami bantu. Khusus kepariwisataan itu kewenangan kami," kata Zuhri.

Zuhri menyebutkan lagi, paska-Tsunami, hampir seluruh masyarakat dunia tahu tentang Aceh. Hal itu menjadi modal besar untuk memajukan kepariwisataan di Aceh.

Sementara terkait penyandang disabilitas, Bambang Sutrisno mengatakan, undang-undang telah mengamanatkan pelindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas serta kesetaraan perlakuan bagi mereka. "Undang-undang menghendaki perlakuan tanpa diskriminasi diterapkan pada penyandang disabilitas," kata dia.

Karena itu, Bambang menghendaki adanya kebijakan ramah disabilitas yang diterapkan oleh pemerintah Aceh di sarana-sarana publik. Pihaknya juga mengharapkan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 UU Disabilitas di mana pemerintah, BUMN dan BUMD harus mempekerjakan 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai maupun 1 persen untuk di swasta.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Revi Riansyah menyebutkan serapan tenaga disabilitas baik di pemerintahan dan swasta di Aceh memang masih sangat minim. Namun pihaknya telah mempekerjakan 6 orang disabilitas sebagai tenaga kontrak di Dinas Sosial.

Namun demikian, pemerintah Aceh terus berusaha melakukan hal-hal maksimal untuk perbaikan pelayanan bagi disabilitas. Dari data yang ada, tercatat ada 7.678 disabilitas di seluruh Aceh. Sementara ada 883 orang dengan kecacatan berat di Aceh.

Wakil DPRK Sarankan, Pemko Banda Aceh Susun Roadmap Wisata Halal

Banda Aceh - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (DPRK) Isnaini Husda, menyarankan Pemerintah Kota menyusun roadmap perkembangan dan capaian wisata halal. Khususnya dalam penerapan destinasi wisata halal di Banda Aceh.

Menurutnya saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh, melalui visi untuk mewujudkan Banda Aceh Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah, salah satunya adalah melanjutkan kebijakan mendukung wisata halal sebagai salah satu ciri khas dan strategi pengembangan daerah.

"Maka perlu ada raodmap khusus yang mengatur tentang ini untuk menjelaskan ukuran dan capaian pembangunan bersyariah, salah satu dibidang pengembangan wisata halal terutama terkait dengan makanan halalan thaiyyiban di Banda Aceh," kata Isnaini Husda, Senin (11/11/2019).

Isnaini menjelaskan ini baru mencakup satu aspek dalam hal pengamalan syariah Islam, begitu juga dengan aspek-aspek yang lainnya, seperti kebebasan pasar dan kekuatan ekonomi, tata kelola pemeirntahan dan peran hukum, masyarakat dengan kemanusiaan, hak-hak sipil, dan keadilan, dan hubungan yang baik dan kontribusi yang berarti bagi komunitas global.

"Ini perlu juga dibuat roadmap khusu supaya nantinya pemerintah dapat dengan mudah melakukan evaluasi, melihat sejauh mana capaian-capaian dalam penerapan syariah itu sendiri," jelas politisi Demokrat ini.

Isnaini menjelaskan Banda Aceh sebagai salah satu kota yang bersyariat, konsep wisata halal ini juga banyak dipengaruhi oleh sejumlah praktek yang telah ada selama ini, seperti memberikan sertifikat halal pada produk-produk yang dipasarkan kepada masyarakat sebagai pembeda dengan produk lainnya.

"Informasi yang kami dapatkan, Dinas Syariat Islam sedang melakukan survey pengamalan syariat Islam sejak tahun 2018 dan 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJM. Apa program dari hasil tersebut? Jangan survey-survey saja tapi tidak ada follow up," tegas Isnaini.

Karena Trend wisata halal ini juga melekat pada produk kuliner yang menjadi komoditi andalan pariwisata, sehingga ini penting diperhatikan sejauh mana komoditi tersebut dapat dihandalkan, dalam penerapan wisata halal.


"Begitu juga makanan halal tidak hanya bahan bakunya yang halal tapi cara pengolahan atau produksinya juga harus memenuhi unsur halalan thaiban." tutur Isnaini Husda.

Ketua DPRK Banda Aceh Serahkan KTP dan KK Kepada Pasien Telantar asal Bireuen

Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar ST, menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Zulfikar pasien asal Bireuen yang terlantar di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.

Farid Nyak Umar bersama, Anggota DPRA Dapil Bireuen, Purnama Setia Budi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, Emila Sovayana menyerahkan KK dan KTP di Rumah Sakit Umum Zainol Abidin Banda Aceh, Senin, (11/11/2019).

Farid Nyak Umar pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menfasilitasi agar Zulfikar mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Zainoel Abdidin (RSUZA).

Informasi awal diterima Farid tentang Zulfikar ini dari Anggota DPRA, Purnama Setia Budi, Fraksi PKS Dapil Bireuen.


"Dalam hal ini kami menyampaikan terima kasih kepada pihak manajemen rumah sakit, dan tenaga medis di RSUZA, ini membuktikan juga kepada masyarakat bahwa tidak ada perbedaan dalam pelayanan," kata Farid Nyak Umar saat mennghampiri Zulfikar.

Farid juga mengapresiasi Disdukcapil Kota Banda Aceh yang telah merespon dengan cepat untuk merekam data yang bersangkutan, sehingga bisa diserahkan pada hari ini.

"Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah Aceh dalam hal ini RSUZA, begitu juga Disdukcapil Banda Aceh, tentu kami di DPRK akan mendorong pemerintah agar terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Farid.

Sementara Anggota DPRA asal Bireuen, Purnama Setia Budi, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, dan Manajemen rumah sakit RSUZA, yang telah merawat pasien tersebut meskipun belum memiliki kartu pengenal.

Menurutnya hal ini terlaksana berkat kerja sama lintas DPRK dan DPRA dari Fraksi PKS. Purnama berharap komunikasi ini terus terjalin sehingga kedepan bisa membantu warga lain, yang mengalami nasib yang sama.

"Dalam hal ini kami berterima kasih kepada Ketua DPRK Banda Aceh, Disdukcapil Kota Banda Aceh, kemudian dibantu juga oleh RSUZA, meskipun tidak ada data pengenal tetap dilayani dan diberikan perawatan," kata Purnama.


Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menyampaikan pasien ini merupakan penduduk rentan, yang tidak memiliki data kependudukannya, karena dia tidak memiliki data maka pihaknya dari Disdukcapil, membantu untuk merekam data dan menyerahkan data kependudukan kepada masyarakat.

"Beliau sedang sakit, untuk membuat BPJS itu harus memiliki KK dan KTP maka kami bergerak cepat untuk membuat KK dan KTPnya, untuk sementara beliau dibuat alamat rumah sakit, nanti kalau sudah sembuh pulang lagi ke daerahnya kita pindahkan alamatnya," kata Emila.

Sebelumnya pekerja kemanusiaan di Banda Aceh mengevakuasi Zulfikar ke RSUZA yang dilaporkan sudah dua minggu telantar di kawasan Taman Ratu Safiatuddin, Lampriek, Banda Aceh.
Abdullah Puteh: APBA harus fokus pengentasan kemiskinan di Aceh

Abdullah Puteh: APBA harus fokus pengentasan kemiskinan di Aceh

Abdullah Puteh: APBA harus fokus pengentasan kemiskinan di Aceh
Anggotab Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Republik Indonesia asal Aceh, Dr Ir H Abdullah Puteh MSi. (ANTARA/HO/Dok ANTARA


Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Aceh, Abdullah Puteh meminta kepada Pemerintah Provinsi Aceh agar Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) difokuskan pada pengentasan kemiskinan di daerah itu.

Menurutnya, kehidupan masyarakat di Aceh harus betul-betul mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah, agar angka kemiskinan di daerah ini ke depan dapat diturunkan.

"Saya berharap agar dana APBA fokus pada pengentasan kemiskinan," kata Abdullah Puteh saat menghadiri pertemuan bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama sejumlah anggota DPR RI, DPD dan DPR Provinsi Aceh di Jakarta, Senin.

Tidak hanya itu, Abdullah Puteh yang merupakan mantan Gubernur Aceh di era tahun 2000-an ini juga menegaskan agar dana APBA juga diharapkan dapat memberikan lapangan kerja kepada generasi muda di daerah ini.

Hal itu diharapkan agar kalangan generasi muda di Aceh dapat memiliki lapangan pekerjaan secara luas, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian di daerah.

Bahkan, ia juga meminta Pemerintah Aceh agar terus mempertahankan dan memperjuangkan syariat Islam di Aceh.

Hal ini diharapkan agar menjadi contoh di Indonesia bahwa Aceh laik sebagai daerah yang menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.(antara)

Pemerintahan Aceh dan Forbes DPR/DPD RI Sepakat Perjuangkan Perpanjangan Dana Otonomi Khusus

JAKARTA - Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), bersama anggota DPR/DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forbes Aceh sepakat mengawal dan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Penguatan otonomi Khusus, Keistimewaan dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditantangani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin siang, 11 November 2019. 

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, Almuniza Kamal, mengatakan kesepakatan itu bertujuan untuk memastikan implementasi seluruh isi MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta aturan turunannya berjalan sebagaimana mestinya. “Nantinya akan dibentuk Sekretariat Bersama di Banda Aceh dan Jakarta,” kata Almuniza dalam keterangan tertulis. 

Dalam pertemuan itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah mengatakan salah satu yang akan diperjuangkan adalah perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh secara permanen. 

“Dana Otonomi Khusus terbukti telah menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Jika dilihat dari masa konflik hingga sekarang, penurunannya mencapai 20 persen. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan dana otonomi khusus Aceh hanya dinikmati oleh para elite,” kata Nova Iriansyah. 

Menurut Nova, pihaknya telah mendapat sinyal positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perpanjangan dana otonomi khusus itu. Namun, menurut Nova, karena menyangkut peraturan perundang-undangan, Presiden Jokowi mengatakan untuk itu perlu dikomunikasikan dengan DPR RI. 

“Kita berharap otonomi khusus ini jadi permanen. Pembicaraan permulaan sudah dilakukan dengan Presiden Jokowi. Namun karena ini undang-undang kita juga harus bicara dengan DPR. Secara prosedur, itu harus masuk Prolegnas dulu pada 2020. Insyallaah paling telat 2021. Sehingga pada 2022, angka 2 persen dari Dana Alokasi Umum bisa dipertahankan permanen,” ujar Nova. 

“Karena itu, pertemuan hari ini intinya menyelaraskan kerja pemerintahan daerah dengan apa yang menjadi kewenangan anggota DPR dan DPD RI,” sambung Nova Iriansyah. 

Nova mengatakan, pergantian aparatur negara di tingkat Pusat terkadang membuat filosofi kekhususan Aceh tidak dipahami secara utuh. 

“Itu sebabnya, selain menjalankan tupoksi yang normal anggota DPR RI, mereka juga kami minta tolong untuk menjelaskan secara utuh bahwa Aceh itu punya kekhususan, supaya ke depan tidak ada gerakan-gerakan yang yang menafikan kekhususan Aceh. Aceh itu bisa maju dan kemajuan Aceh itu membawa kemajuan bagi negara Indonesia sekaligus,” kata Nova Iriansyah. 

Menurut Nova, selain soal perpanjangan dana otonomi khusus, yang paling penting sekarang adalah mengambil alih pengelolaan Blok B, ladang minyak dan gas bumi di Aceh Utara yang sebelumnya dikelola Exxon Mobil dan saat ini dikelola oleh BUMN Pertamina Hulu Energi. 

“Kontraknya sebenarnya sudah habis sejak 18 Oktober 2018. Nah, setahun itu kita bernegosiasi tapi Pertamina Hulu Energi bertahan dengan skema Gros Split,” kata Nova. 

Padahal, kata Nova, berdasarkan peraturan perundang-undangan Aceh diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai kekhususan Aceh. 

“Kita mintanya cost recovery. Sudah setahun berunding tidak ketemu. Maka pada 3 Oktober 2019 setelah berkonsultasi dengan DPRA, Pemerintah Aceh memutuskan mengambil alih. Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja karena aturannya sudah mendukung, tapi harus ada proses untuk itu dan mungkin harus ada keihklasan Pemerintah Pusat. Kalau mampu tidak mampu, kami nanti tentu berpartner dengan pihak ketiga yang mampu mengelola itu,” tambah Nova. 

“Saya pikir Blok B salah satu alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh,” sambung Nova. 

Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh M. Nasir Djamil menyambut baik rencana itu. Menurut Nasir Djamil, pertemuan bersama dengan Pemerintahan Aceh menjadi momen bersejarah. 

“Harapannya dengan adanya sinergi dan kolabirasi seperti ini dapat menjadi energi dalam membangun Aceh lebih hebat lagi,” kata Nasir. 

Selain Nasir Djamil, turut hadir sejumlah anggota DPR dan DPD RI lainnya. Dari Aceh, turut hadir Ketua DPR Aceh dan sejumlah Wakil Ketua. Hadir juga Sekda Aceh dan sejumlah Kepala SKPA. Kepala Bappeda Aceh Ir Helvizar Ibrahim memandu jalannya diskusi. 

Ketua Sementara DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengatakan pertemuan tesebut sebagai bagian dari upaya sinergisasi untuk saling menggandeng tangan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. 

“Jadi tidak ada alasan bagi Aceh untuk tidak maju dan kembali ke kejayaannya. kita punya semua potensi yang diperlukan. dan juga secara regulasi kita memiliki otonomi yang asimetris. kita punya undang-undang keistimewaan dan undang-undang kekhususan Aceh. Jadi Aceh daerah yang istimewa dan khusus,” kata Dahlan. 

Dahlan juga berharap di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Aceh mendapat agenda pembangunan prioritas yang maksimal. 

“Kita tahu bersama, Aceh punya riwayat konflik yang panjang sejak di awal-awal kemerdekaan. Jadi harus ada pendekatan yang holistik dan perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus. Kita dari DPR Aceh, Pemerintah Aceh dan juga bersama Forbes Aceh akan bergandeng tangan bersama-sama meyakinkan Pemerintah Pusat untuk mempermanenkan dana otsus Aceh,” tambah Dahlan.

YARA minta DPRA Interpelasi Plt Gubernur

Banda Aceh, 11/11, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, meminta DPRA menggunakan hak interpelasinya kepada Pemerintah Aceh terkait dengan rendahnya serapan APBA tahun 2019.

Safar menyerahkan langsung surat permintaan penggunaan hak interpelasi DPRA tersebut kepada Anggota DPRA Iskandar Usman Al Farkaly, Tgk Irawan Abdullah SAg dan beberapa anggota DPRA lainnya beberapa saat menjelang sidang pembahasan tatatertip DPRA.

Dalam suratya tersebut YARA menyampaikan bahwa telah melakukan pantauan realisasi APBA di website https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html pada hari ini, 11 November 2019, dimana realisasi sampai tanggal 8 November 2019 terhadap keuangan sebesar 57,4% dan fisik sebesar 65,0%.

“kami telah melakukan pemantauan satu minggu terakhi terhadap serapan APBA oleh Pemerintah Aceh, dan menurut data dari websitena P2K jika serapannya belum sampai 70%, padahal sisa waktu penyerapannya sudah sangat singkat, oleh karena itu kami mendesak kepada DPRA agar menggunakan hak interpelasi kepada Plt Gubernur untuk mempertanyakan alasan dan kendala rendahnya realisasi APBA 2019”, terang Safar.

Menurut YARA, hak interpelasi ini perlu di gunakan karena kebijakan Pemerintah Aceh dalam serapan APBA sangat rendah dan berdampak luas bagi masyarakat Aceh.

“ Rendahnya realisasi APBA ini tentu sangat berpengaruh pada pembangunan di Aceh terutama pada pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Aceh seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik juga pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat”, kata Safar.

Safar menyampaikan DPRA sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Aceh perlu menggunakan hak interpelasi karena sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf (b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain; (c) melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional; dan pasal 25 ayat (1) a, DPRA mempunyai hak interpelasi.

“kami meminta agar DPRA mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Aceh terkait dengan rendahnya realisai APBA sehingga berdampak luas kepada seluruh masyarakat Aceh karena merupakan permasalahan serius yang berdampak luas kepada masyarakat Aceh” tutup Safar dalam suratnya yang di tembusi kepada Presiden RI, Ketua Forbes DPR/DPD Aceh, Menteri Dalam Negeri dan Wali Nanggroe.

Siaga Bencana, Pemerintah Aceh Disteibusikan Bantuan Senilai Rp 350 Juta Lebih

BANDA ACEH- Plt Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah, MT memerintah Kepala Dinas Sosial Aceh Drs.Alhudri MM untuk mendistribusikan bantuan logistik ke setiap gudang logistik milik Dinsos yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Aceh sebagai bentuk siaga bencana jika kondisi buruk melanda tanah rencong, bahkan selama ini kerap terjadi di Aceh.
Hal itu dilakukan Plt Gubernur guna menyikapi seiring keluarnya peringatan dari BMKG Aceh menyangkut dengan kondisi cuaca ektrem yang terjadi di Aceh selama ini dan beberapa hari kedepan. “Peringatan BMKG harus kita sikapi dengan serius dan semua pihak harus siaga untuk mengurangi resiko bencana terhadap masyarakat,” ungkap Nova.
Kepala Dinas Sosial Aceh mengatakan, Dinsos sudah menyiapkan sejumlah SDM melalui TAGANA, sahabat tagana, serta kendaraan dapur umum guna menindaklanjuti perintah Plt Gubernur Aceh dalam menghadapi bencana.
Kemudian, Alhudri yang diwakili oleh Kasi PSKBA Yanyan Rahmat juga mengirim sebanyak tiga truck bantuan logistik atau setara Rp 364.174.172 untuk kebutuhan masa panik kala terjadi bencana ke pesisir timur Aceh, tiga truck bantuan itu diperuntukka untuk tiga daerah tahap pertama, yaitu Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Semua barang logistik disimpan di setiap gudang yang ada di tiga daerah itu.
Di Aceh Timur, Bantuan logistik sebanyak satu truck diterima langsung oleh Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib SH yang turut disaksikan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Timur Ir.Elfiandi, SP, Kepala Bidang Linjamsos Saharani,SA,g, MA. Penyerahan bantuan yang berlangsung di kediaman Bupati Aceh Timur diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh yang diwakili oleh Kasi PSKBA Yanyan Rahmat.
Bupati Aceh Timur Hasballah M.Thaib alias Rocy mengucapkan terimakasih kapada pemerintah Aceh yang telah memperhatikan Aceh Timur dengan baik, bahkan untuk tahun ini bantuan logistik disiapkan lebih cepat agar saat terjadi bencana akan teratasi dengan cepat.
“Atas nama pemerintah Aceh Timur dan masyarakat, saya berterimaksih kepada Plt Gubernur Aceh yang telah membantu masyarakat Aceh Timur, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Timur” katanya.
Sementara di Kota Langsa, bantuan logistik sebanyak satu truck diterima langsung oleh Wali Kota Langsa Usman Abdullah alias Toke Seuem di pendopo Wali Kota Langsa yang diserahkan oleh Yanyan Rahmat serta turut disaksikan oleh Kadinsos Langsa serta beberapa pejabat lainnya, Sabtu siang 9 November 2019.
“Ini terobosan yang bagus dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam aksi cepat tanggap dalam  penanganan bencana jika terjadi,” ujar Usman Abdullah.
Di Aceh Tamiang, Bantuan yang sama diterima oleh kepala Dinas Sosial Aceh Tamiang Alijon yang diserahkan oleh pihak pemerintah Aceh yang turut disaksikan oleh pihak kepolisian, relawan Tagana serta beberapa pejabat Dinsos Aceh Tamiang.
Keseluruhan bantuan yang dikirim oleh pemerintah Aceh untuk tiga daerah di pesisir timur Aceh ini, usai penyerahan secara simbolis, maka, bantuan tersebut semuanya disimpan di gudang logistik milik pemerintah Aceh.
Berbeda dengan Aceh Tamiang, selain digudangkan, sejumlah bantuan yang baru tiba Magrib tadi, Sabtu 9 November 2019 langsung di distribusikan kepada korban berdampak banjir di Desa Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru. Ditempat tersebut, jumlah korban banjir sebanyak 103 KK dengan jumlah rumah sebanyak 96 unit terendam banjir, sehingga sebanyak 248 Jiwa termasuk 30 balita harus mengungsi.
Kepala Dinas Sosial Aceh Drs. Alhudri, MM melalui Kasi PSKBA mengatakan, untuk tahap pertama bantuan logistik disalurkan untuk 3 Kabupaten/Kota di Aceh, mengingat 3 daerah tersebut sering terjadi bencana.
“Kemudian, dalam waktu dekat akan kita antarkan logistik ke seluruh Aceh, semua gudang logistik harus terisi barang bantuan sehingga saat bencana terjadi akan lebih mudah dan lebih cepat  tertangani korban berdampak dari bencana,” ujar Yanyan.
Kemudian, Yanyan juga mengungkapkan, perintah siaga bencana yang disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh sudah mulai dilakukan dengan cara memasukkan stok logistik ke setiap gudang yang ada. “keluarnya perintah dari Plt Gubernur tersebut, ini bermakna, satu langkah lebih maju dalam penanganan bencana di Aceh,” demikian Yanyan Rahmat.

JAMAN Aceh Minta Pusat Abaikan Plt Gubernur Aceh Soal Blok Migas

Jakarta - Ketua Jaringan Kemandirian Nasional Provinsi Aceh, Safaruddin, meminta Pemerintah Pusat untuk mengabaikan permintaan Plt Gubernur Aceh yang ingin mengelola Blok B Aceh Utara atau eks Exxon Mobil, dan mendukung pemerintah Pusat untuk tetap mengelola Blok tersebut melalui BUMN Pertamina, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

” Kami mendukung pemerintah pusat agar tetap mengelola Blok migas eks Exxon Mobil melalui BUMN Pertamina dan mengabaikan permintaan Plt Gubernur Aceh yang ingin mengambil alih pengelolaan blok migas tersebut”, terang Safar dalam surat yang di kirimkan kepada Kementerian ESDM yang di antarkan langsung oleh penguurus JAMAN Aceh, Muhammad Dahlan.

JAMAN mengkahwatirkan jika Blok migas tersebut di kelola oleh Pemerintah Aceh tidak akan berjalan sebagaimana Pertamina yang sudah profesional dalam pengelolaan migas, sementara Pemerintah jangankan untuk mengelola Blok Migas, membangun kawasan industri yang sudah lengkap fasilitasnya saja seperti KEK Arun tidak mampu, padahal hamper dua tahun pemerintah pusat menetapkan KEK Arun untuk mengenjot ekonomi di Aceh namun sampai saat ini tidak ada dampak apapun dari KEK Arun tersebut untuk pembangunan ekonomi di Aceh.

 “ Kami khawatir jika blok migas di kelola oleh Pemerintah Aceh malah tidak akan berjalan nantinya, dalam pandangan kami jangankan untuk mengelola blok migas untuk membangun kawasan KEK Arun saja yang fasiltasnya lengkap Pemerintah Aceh belum mampu, malah sudah hamper dua tahun tidak ada pembangunan industri apapun di KEK Arun”, kata Safar.


Selain meminta abaikan Plt Gubernur, JAMAN juga meminta Menetri Dalam Negeri untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh terkait dengan stabilitas iklim investasi dengan memberikan kepastian hukum bagi investasi di Aceh karena komentar Plt Gubernur di media massa yang akan mengambil alih blok migas berdampak negatif bagi iklim investasi di Aceh, dalam pengelolaan Blok Migas tersebut Pemerintah Aceh sebulan sebelum menyurati Kementerian ESDM untuk mengambil alih Blok Migas telah menandatangani surat persetujuan pengelolaan Blok migas tersebut kepada Pertamina yang telah mengajukan proposal sejak tahun 2016 melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), namun kemudian secara tiba tiba menyurati Kementerian meminta pengelolaan Blok Migas jika pembagian hasilnya tidak sesuai dengan yang di minta oleh Pemerintah Aceh dengan skema cost recovery, tentu sikap pemerintah Aceh seperti ini akan menakutkan investor dalam berinvestasi di Aceh.

JAMAN menyayangkan sikap Plt Gubernur yang tidak membangun komunikasi terlebih dahulu dengan melibatkan BPMA untuk permasalahan Blok Migas ini, oleh karena ini JAMAN meminta kepada Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri agar memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh dalam memberikan kenyamanan bagi investasi di Aceh. “kami mohon kepada Meneteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM agar memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh agar dapat memberikan kenyamanan bagi investasi di Aceh, sikap Plt Gubernur dalam pengelolaan Blok Migas eks Exxon Mobil menjadi tidak baik dan menakutkan bagi investor, Pertamian daja sebagai BUMN yang besar tidak mendapat kepastian dalam investasi bagaimana lagi dengan yang lain”, tambah Safar.


Dukungan JAMAN terhadap pengelolan Blok Migas kepada Pemerintah Pusat melalui BUMN Pertamina juga megharapkan agar hasil dari Blok migas tersebut dapat di alokasikan dua persen setiap tahunnya untuk di alokasikan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Aceh karena saat ini masih banyak masyarakat Aceh yang tinggal di rumah tidak layak huni, apalagi Aceh termasuk salah satu provinsi termiskin di Sumatera menurut BPS.

“ Kami juga meminta kepada Pemerintah agar dalam pengelolaan Blok migas ini nantinya dapat di alokasi dua persen dari hasil Blok kigas tersebut untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Aceh karena saat ini masih banyak masyarakat Aceh yang tinggal di rumah tidak layak huni, apalagi Aceh menurut BPS adalah provinsi termiskin di Sumatera” tutup Safar.
Back To Top