Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Ketua DPRK Tindak Lanjuti Aspirasi Warga Pada Reses Masa Persidangan I Tahun 2020/2021

Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan sejumlah jawaban yang telah disahuti oleh DPRK dan Pemko Banda Aceh terhadap keluhan, saran, pendapat dan aspirasi warga terkait permasalahan aktual yang terjadi di Banda Aceh dalam kegiatan reses DPRK Banda Aceh masa persidangan I tahun 2020/2021 yang digelar di Banda Aceh, Rabu (2/12/2020).

Reses yang dihadiri oleh masyarakat Banda Aceh tersebut berlangsung dengan hangat, dimulai dengan paparan oleh Ketua DPRK atas tindaklanjut terhadap berbagai keluhan atau aspirasi warga yang telah disampaikan pada reses sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

Dalam reses tersebut, Farid mengatakan, dirinya sudah merespon keluhan warga terkait maraknya judi online. Kemudian pemerintah Kota Banda Aceh juga perlu memberikan perhatian serius terkait maraknya game judi online yang terjadi di Ibukota provinsi Aceh itu.

DPRK Banda Aceh dalam hal ini kata Farid, terus mendorong Pemerintah Kota supaya bisa melakukan langkah-langkah yang kongkrit, salah satunya Wali kota Banda Aceh sudah menerbitkan surat imbauan pemblokiran situs serta peringatan kepada warung-warung maupun kafe untuk membatasi fasilitas layanan yang dapat mengakses situs judi online tersebut.

"DPRK akan konsisten mengawal masalah ini dan berharap pemerintah kota agar melakukan langkah-langkah konkrit yang sebagaimana melalui surat imbauan supaya dapat dipantau di lapangan," kata Farid.

Salah seorang warga Rossa mengatakan, dirinya sangat sangat resah dengan tingkah laku kaum bapak-bapak yang tak henti-hentinya duduk berjam-jam di warung kopi hanya untuk bermain permainan judi online, bahkan hingga pulang sampai subuh.

"Apakah ada gebrakan yang serius dari Pemerintah Kota? karena saya sendiri sudah resah dengan kelakuan bapak-bapak apalagi bisa mengancam generasi muda kita akibat efek dari main game judi online, sampai-sampai perabot dalam rumah jadinya keluar rumah," katanya.

Selain itu, warga lainnya, Zaini Mulya menyampaikan terkait maraknya pelanggan syariat islam dan berharap pemerintah kota untuk melakukan penegakan syariat secara komprehensif yang melibatkan segala instasi. Hal itu perlu dilakukan karena maraknya penemuan kasus-kasus pelanggaran syariat seperti kasus gay, judi online, gowes berpakaian ketat dan mesum yang terjadi di kota Banda Aceh. Terkait hal itu Farid merespon keluhan tersebut, yang mana wali kota dan DPRK sudah menyepakati akan membentuk tim terpadu penegakan syariat Islam dalam waktu dekat ini.

"Alhamdulillah Pemerintah kota sudah merespon positif usulan tim terpadu penegakan syariat Islam yang melibatkan forkopimda dan unsur masyarakat lainnya, tujuannya agar penegakan syariat islam ini dapat terintegrasi," kata Politisi PKS ini.

Selanjutnya, masalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, Farid berharap agar penolakan pasien yang terjadi di beberapa rumah sakit swasta tidak terulang kembali, dan pandemi Covid-19 jangan dijadikan alasan atau dalih untuk tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Ini juga sudah kita sampaikan ini dalam paripuna dewan yang digelar pada (9/11/2020), kita meminta Pemerintah Kota melalui dinas kesehatan agar memastikan tidak ada penolakan pasien di masa pandemi Covid-19," tutur Farid Nyak Umar.

Turut hadir dalam reses tersebut Ketua DPD PKS Banda Aceh Aceh, Iwan Sulaiman, Wakil Ketua DPD Surya Mutiara, Ketua DPC Kuta Alam dan Kuta Raja.

kerjasama Forest Interactive dan Telkomsel Luncurkan Program ngeHIP Bareng dr Reisa

JAKARTA, – Dokter Reisa Broto Asmoro akan hadir dalam program Value Added Service (VAS) ngeHIP Bareng dr Reisa, sebuah program konten video berlangganan kerjasama antara Forest Interactive dan Telkomsel. Program ini dirilis khusus untuk pelanggan Telkomsel mulai Jumat, 4 Desember 2020. 

Assistant Manager Marketing & Business Development Forest Interactive Megan Faustine mengungkapkan ini adalah kerjasama Forest Interactive dengan operator Telkomsel untuk menghadirkan layanan konten eksklusif berkualitas kepada pelanggan setia Telkomsel. Dokter Reisa dikenal sebagai sosok yang yang berpengetahuan mengenai dunia kesehatan dan kecantikan di Indonesia. 

Megan juga menambahkan dr. Reisa menjadi seorang edukator dan penyampai informasi yang baik tentang kesehatan di musim pandemi. “Konten video ekslusif dr. Reisa ini memiliki banyak sisi edukasi diantaranya info kesehatan, info kecantikan, pembahasan Covid-19, dan juga kehidupan pribadi Dr. Reisa” ungkap Megan. 

Dalam konten videonya, dr. Reisa banyak bercerita tentang tips kesehatan dan juga pengalaman hidupnya sebagai dokter. Dalam sebuah video, mantan finalis Putri Indonesia 2010 dan juru bicara Gugus Tugas COVID-19 ini bahkan menceritakan kejadian-kejadian menggelitik saat dirinya masih berstatus sebagai dokter muda. 

Pelanggan Telkomsel bisa mendapatkan konten video setiap dua hari sekali dengan berlangganan melalui *500*908# atau dengan mengirimkan SMS REG (spasi) REISA kirim ke 92325. Konten video akan dikirimkan melalui link SMS dengan tarif Rp 2.200/SMS. Selain mendapatkan konten eksklusif dari dr. Reisa, pelanggan Telkomsel juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah. Hadiah utama berupa handphone Samsung Note 20 untuk dua orang pemenang; hadiah kedua berupa jam tangan digital Garmin Forerunner 245 Music untuk tiga pemenang; dan saldo LinkAja untuk lima pemenang masing-masing Rp 1.500.000. 

“Untuk mendapatkan reward diatas pemenang cukup mengikuti tantangan foto tips olahraga sehat di rumah selama periode 4 Desember 2020 hingga 4 April 2021 dengan cara post foto di instagram dengan tag ke akun @reisabrotoasmoro, @program_asik, @hip500 @telkomsel, dengan hashtag #NgeHIPBarengdrReisa”, tambah Megan. 

Selain konten eksklusif dari dr. Reisa, masih di program VAS kerjasama dengan Telkomsel, Forest Interactive juga merilis konten video berlangganan Panji Petualang. Panji Petualang akan berbagi secara eksklusif ke pelanggan Telkomsel melalui video mengenai binatang peliharaan hingga kisah pribadinya. Khusus di program VAS ini, Panji bercerita tentang pengalamannya waktu ditikam ular kobra garaga. Lebih lengkap program Panji Petualang dapat ditemukan di instagram @program_asik. 

Forest Interactive adalah perusahaan penyedia platform konten yang menghasilkan pendapatan untuk operator seluler dengan mitra lebih dari dari 90 operator seluler dan 1 miliar pelanggan dari 35 negara. Perusahaan yang lahir tahun 2006 ini mengoperasikan platform yang dapat disesuaikan untuk Mobile Network Operators (MNO), service delivery platforms (SDP), mobile games publishing, e-voucher,  hingga mobile e-sports. Forest Interactive berkantor pusat di Malaysia. Hadir di Indonesia sejak 2010. 

DPRK dan Pemko Sepakati Bentuk Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam


Banda Aceh - Untuk mewujudkan efektivitas serta terintegrasinya penanganan syariat Islam di Kota Banda Aceh, legislatif dan eksekutif sudah menyepakati akan segera membentuk Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam yang melibatkan lintas instansi, unsur Forkopimda Kota, dan unsur masyarakat Banda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan penandatanganan Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun 2021 di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (30/11/2020).

Paripurna ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Plt Sekda Kota Banda Aceh, Muzakkir Tulot, dan Forkopimda Banda Aceh serta jajaran SKPK Banda Aceh. Langkah pemerintah kota tersebut ditanggapi berdasarkan penyampaian usul saran dan pendapat Badan Anggaran, komisi-komisi DPRK Banda Aceh terhadap optimalisasi dan monitoring evaluasi (monev) terkait penegakan syariat Islam.

Politisi PKS ini menyampaikan, pemerintah kota dan jajarannya sudah merespons dan menangani terkait maraknya game online yang mengarah pada judi, serta kasus gay, dan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam lainnya yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Banda Aceh.

"Alhamdulillah, Wali Kota sudah menyetujui usulan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh pimpinan DPRK, Badan Anggaran DPRK dan juga jawaban Wali Kota yang disampaikan pada paripurna Jumat (27/11/2020)," kata Farid yang juga didampingi Wakil Ketua DPRK, Usman dan Isnaini Husda serta anggota DPRK Banda Aceh. 

Sebagaimana diketahui pada 9 November 2020, Pimpinan DPRK Banda Aceh, Komisi I dan Komisi IV sudah melakukan pertemuan sekaligus meminta masukan dengan MPU Kota terkait maraknya game judi online. Kemudian pada 16 November 2020 DPRK juga sudah melakukan pertemuan dengan 10 pimpinan SKPK di jajaran pemko hingga akhirnya disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRK dalam paripurna (26/11/20) dan mendengar jawaban Wali Kota Banda Aceh pada Jumat (27/11/20).

Farid menambahkan, Wali Kota Banda Aceh pada 23 November 2020 juga sudah mengeluarkan surat imbauan kepada pihak-pihak terkait agar memblokir situs atau website yang dapat mengancam masa depan generasi muda di Banda Aceh.

"Kemarin Pak Wali sudah mengeluarkan surat imbauan kepada instansi terkait terhadap pembatasan situs game judi online dan situs lainnya yang dapat merusak generasi kita," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dalam kesempatan yang sama mengatakan, dalam menegakkan syariat Islam pihaknya akan duduk bersama forkopimda, sebagaimana kesepakatan sebelumnya agar dibentuknya tim khusus untuk mengoptimalkan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

"Saya juga sudah menginstruksikan Satpol PP-WH Banda Aceh untuk selalu memberikan laporan dan menetapkan orang-orang di daerah rawan terjadinya pelanggaran syariat Islam," kata Aminullah.

Disetujui oleh Seluruh Fraksi, DPRK Banda Aceh Sahkan APBK Tahun 2021

Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengesahkan Rancangan Qanun APBK Banda Aceh  Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi  Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Pengesahan tersebut dilakukan usai mendengarkan persetujuan dari seluruh fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (30/11/2020). 

Adapun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui bersama, yakni pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.319.511.486.346 dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.314.211.486.346. 

Untuk pembiayaan daerah dalam APBK Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000, yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp15.300.000.000, yang direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyampaikan harapannya agar dokumen tersebut segera diajukan kepada Pemerintah Aceh untuk dilakukan klarifikasi dan evaluasi, agar bisa dilakukan sinkronisasi. Selanjutnya untuk ditetapkan dalam lembaran daerah sebagai Qanun Kota Banda Aceh tentang APBK Tahun Anggaran 2021. 

“Karena memang kita masih dalam kondisi Covid-19, jadi kami berharap agar program–program penanganan Covid itu bisa segera direalisasikan. Kami juga berharap agar ada keseriusan dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan target-target pendapatan di sektor PAD Kota Banda Aceh,” kata Farid Nyak Umar. 

Apalagi  tambah Farid Nyak Umar, DPRK Banda Aceh sudah mengesahkan beberapa qanun  yang nantinya bisa berkontribusi untuk peningkatan PAD Kota Banda Aceh, karena itu ia mendorong pemerintah agar mengali berbagai sumber PAD lainnya. 

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, yang hadir dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan rasa syukurnya karena kekompakan antara eksekutif dan legislatif sehingga pembahasan APBK tahun ini berjalan lancar. Selain itu, semua fraksi telah menyetujui untuk disahkan menjadi qanun meskipun dengan berberapa catatan  perbaikan. 

“Artinya, memang ada hal yang harus kita perbaiki secara terus-menerus untuk kebaikan bersama, maka itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota DPRK. Semoga kerja sama dan kebersamaan ini, untuk memberikan perhatian kepada masyarakat terus berlangsung dan mencapai visi-misi Kota Banda Aceh,” tuturnya.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRK, Usman dan Isnaini Husda, segenap anggota DPRK Banda Aceh, SKPK, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Ketua Komisi II DPRK Aceh Besar Serap Aspirasi Warga


Aceh Besar - Sejumlah warga dari Kecamatan Blang Bintang, Sukamakmur, Kuta Malaka, Ingin Jaya dan Montasik menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Mursalin SH.I.

Puluhan warga yang terdiri dari ibu-ibu bapak-bapak dan pemuda menyampaikan aspirasi mereka dalam kegiatan reses dewan di Dapil 4, masa persidangan Ke 1 yang berlangsung di desa pagar air,, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Minggu 29 November 2020. 

Reses dan silaturahmi yang berlangsung pada pagi hari tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker.

Bukhari warga Lubuk Bate kecamatan Ingin Jaya yang juga pak geuchik desa tersebut menyampaikan aspirasi dari warganya

" permasalahan setiap tahunnya bagi petani yaitu soal kelangkaan pupuk dan meminta kepada anggota dewan untuk mencarikan solusi kelangkan Pupuk di aceh besar"

begitu juga terkait Mall pelayanan publik Aceh Besar yang terhenti pengerjaannya selama pandemi covid-19.

"Mall Pelayanan Publik Aceh Besar yang terbengkalai dimana Mall lambaro yang dibangun masa Bupati Muklis Basyah itu meminta agar administrasi pengelolaan mall pelayanan publik aceh besar untuk di perbaiki dan difungsikan dengan baik" ujar bukhari warga Lubuk Batee, Ingin Jaya.

Menyahuti aspirasi warga, Mursalin menyampaikan, melalui reses masa persidangan I ini ia akan menampung masukan dan saran yang disampaikan warga

Mursalin mengatakan "Mall pelayanan publik akan kita cari solusi dan duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan yang menjadi terkait administrasi mal pelayanan publik aceh besar dan pada tahun 2021 telag di anggarkan kembali untuk melanjutkan kembali pembangunan yang terhentik akibat refokusing anggaran 2020 karena pandemi covid-19".

Dengan adanya keluhan warga terkait kelangkaan pupuk di kalangan petani mursalin mengatakan akan menampung aspirasi petani agar kelangkaan pupuk bisa di minimalisirkan.

"Terkait kelangkaan pupuk yang terjadi setiap tahun di aceh besar Pemerintah Aceh Besar setiap tahunnya selalu mengusulkan penambahan kouta pupuk subsidi untuk Aceh Besar" ujar Mursalin

Hadir dalam kegiatan reses yang juga bersamaan acara maulid nabi Muhammad SAW turut di hadiri juga oleh angota dewan DPRA Tgk Irawan Abdullah. SAg.

Panglima Laot Kuala Cangkoi Ulee Lheu Sepakati Aturan Adat

Banda Aceh - Lembaga Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheu Banda Aceh, Sabtu (28 November 2020) menyepakati  aturan hukom adat laot lhok.

Kegiatan yang berlangsung di Ulee Lheu ini difasilitasi oleh tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Dr. Teuku Muttaqi Mansur, Dr. M. Adli, dan Dr. Sulaiman Tripa. 

Ketua tim pengabdi, Teuku Muttaqin Mansur menyebutkan,  kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Lhok Kuala Cangkoi sudah di mulai sejak bulan Juni 2020 yang lalu. “Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Panglima Laot (Lhok),  Panglima Teupin, tokoh dan masyarakat nelayan baik formal maupun non formal”. Ungkap Muttaqin.

Menurut peneliti hukum adat ini, untuk mendapatkan masukan aturan adat, tim mereka telah melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh nelayan, menyusun draft peraturan hukum adat laot, pemetaan wilayah adat laot lhok, dan finalisasi. 

Setelah kami lakukan semua proses itu, maka Alhamdulillah baru hari ini bisa ditetapkan dan ditandatangani oleh Panglima Laot Kuala Cangkoi, Pawang Syafaat, Sekretaris Panglima Laot, pawang Rizal yang disaksikan oleh perwakilan nelayan dan teupin yg ada dalam lhok Kuala Cangkoi. 

“Sekarang, aturan adat itu menjadi dokumen tertulis dan pegangan dalam menegakkan hukum adat di wilayah kelola masyarakat hukum adat laot lhok tersebut”, ujar Muttaqin.  

Di sela-sela penandatangan itu, Panglima Laot Lhok, Pawang Syafaat mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdi Unsyiah dan Jaringan Kuala Banda Aceh. ”Saya selaku panglima laot lhok beserta masyarakat nelayan wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheu sangat berterima kasih kepada Tim Pengabdi Unsyiah yang diketuai pak Teuku Muttaqin dan Jaringan Kuala yang dipimpin Rahmi Fajri, katanya.

Dengan ada peraturan adat tertulis ini kami semakin percaya diri dalam menjaga, mengelola, memanfaatkan dan menegakkan hukom adat di kawasan lhok kami sesuai dengan hukum adat. Cuma kami juga memohon, agar aparat keamanan yang membidangi laut dan pemerintah mendukung penuh hukum adat yang telah kami sepakati bersama, pintanya. 

Diantara 17 Pasal peraturan hukum adat yang disepakati adalah, adanya larangan menangkap ikan pada hari pantang melaut, larangan menangkap ikan dengan alat tangkapan tidak ramah lingkungan, seperti pengeboman, pembiusan, penggunaan kompresor dan penyelaman. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi teguran lisan sampai denda 10 juta rupiah. Aturan adat juga menyepakati, agar kapal barang dan atau sejenis yang berlabuh/parkir di wilayah Lhok Kuala Cangkoi wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan Panglima Laot Lhok untuk menghindari kerusakan terumbu karang dan rumpon masyarakat.

Lepas Sambut Sederhana Pangdam Iskandar Muda

Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar, serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh, menghadiri acara lepas sambut Panglima Kodam Iskandar Muda. Tak seperti sebelumnya, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, acara lepas sambut kali ini berlangsung terbatas dan sederhana, di Anjong Mon Mata, Kamis (26/11/2020) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh bahkan sempat menyesalkan acara lepas sambut Pangdam Iskandar Muda, saat Mayjen Hassanudin menggantikan Mayjen Teguh Arief Indratmoko, yang harus ditiadakan karena pandemi Covid-19.

“Lepas sambut seperti ini adalah tradisi yang selalu kita lakukan. Namun lepas sambut Pangdam Iskandar Muda sempat kita tiadakan saat Pak Hasanuddin datang ke Aceh menggantikan Pak Teguh Arief Indratmoko, karena saat itu angka Covid-19 di Aceh. Alhamdulillah, malam ini tradisi lepas sambut bisa kembali kita laksanakan, meski dengan sejumlah pembatasan-pembatasan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Gubernur.

Biasanya, tradisi lepas sambut berlangsung meriah dan mengundang banyak pihak, namun karena pandemi Covid-19, tradisi ini kita selenggarakan secara sederhana dengan jumlah undangan yang terbatas.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan pengabdian Mayjen Hassanudin selama bertugas di Aceh. Nova berharap, meski telah berpindah tugas namun silaturrahmi harus tetap terjaga.

“Terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin sangat baik selama Pak Hasanuddin bertugas di Aceh. Meski Bapak akan bertugas di tempat baru, namun kami Forkopimda di Aceh berharap agar silaturrahmi yang selama ini telah terjalin tetap akan terhubung dengan baik. Selamat dan sukses selalu buat Pak Pangdam I Bukit Barisan,” kata Gubernur.

Sebagaimana diketahui, Mayjen TNI Hassanudin akan bertugas di Kodam I/BB menggantikan Mayjen TNI Irwansyah yang ditarik kembali ke Mabes TNI karena memasuki masa purna tugas. Dan jabatan Pangdam IM digantikan oleh Mayjen TNI Achmad

“Selamat datang dan selamat bertugas kami ucapkan kepada Bapak Mayjen Acmad Marzuki sebagai Pangdam Iskandar Muda. Pergantian pimpinan di setiap institusi negara adalah sebuah dinamika yang wajar dan lazim terjadi. Semoga pergantian ini memberi semangat baru bagi kita dalam melaksanakan tugas-tugas negara dan mengayomi masyarakat,” imbuh Gubernur.

Sementara itu, Mayjen Hasanuddin dalam sambutan perpisahannya menyampaikan terima kasih atas dukungan Forkopimda dan seluruh masyarakat Aceh selama dirinya menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda.

“Atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf, jika selama bertugas ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Forkopimda dan seluruh masyarakat Aceh selama saya bertugas dan mengabdi di Bumi Serambi Mekah ini. Percayalah, saya banyak mendapat inspirasi dan pengetahuan baru selama bertugas di Aceh,” ujar Hasanuddin.

Pangdam I/BB itu juga berpesan kepada seluruh prajurit Kodam IM dan seluruh masyarakat Aceh agar selalu menjaga amanah yang diemban dan berbuat yang terbaik untuk negeri.

“Selalu berbuat yang terbaik. Jadikanlah hari ini selalu lebih baik dari kemarin dan terus berupaya agar apa yang kita rencanakan dan akan kita kerjakan esok, selalu lebih baik dari hari ini,” pungkas Mayjen Hasanuddin.

Sementara itu, Mayjen TNI Achmad Marzuki selaku Pangdam IM yang baru, dalam sambutannya menjelaskan, bahwa bertugas di Aceh ibarat pulang kampung, karena sebelum menjabat Pangdam IM, dirinya pernah bertugas di Aceh.

“Saat mendapat amanah tugas di Aceh, saya kabarkan ke keluarga dan istri saya sangat senang karena teman-teman kami masih banyak di Aceh. Saya pernah bertugas di sini, tepat sebulan sebelum tsunami kami berpindah tugas. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Aceh dan Forkopimda, sehingga amanah ini dapat kami jalankan dengan baik,” ujar Pangdam IM.

Acara juga dirangkai dengan penyerahan cinderamata dari Gubernur Aceh beserta istri Wali Nanggroe dan seluruh unsur Forkopimda Aceh serta Wali Kota Banda Aceh.

Gubernur Aceh Serahkan DIPA dan TKDD Rp.48,9 Triliun Kepada Bupati dan Wali Kota

Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.48,9 Triliun, Jumat 27/11. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp.14,46 triliun dan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Sebesar Rp.34,4 triliun.

Penyerahan DIPA dan TKDD itu diserahkan secara langsung kepada beberapa Satker Kementerian/Lembaga dan perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sisanya diserahkan secara daring yang diikuti oleh keseluruhan peserta secara online.

Nova berharap dengan telah dilakukannya penyerahan DIPA dan TKDD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal itu, seluruh satuan kerja dapat segera melakukan lelang terutama untuk belanja modal. Dengan itu seluruh kegiatan dapat segera dilakukan per awal tahun 2021.

“Ayo lakukan proses lelang sejak dokumen anggaran diterima agar pada awal Januari 2021 sudah dapat dilakukan penandatanganan kontrak dan pelaksanaan anggaran,” kata Nova.

Sesuai dengan instruksi presiden, kata Nova, semua pihak harus mengubah cara bergerak dan mindset, di mana pola-pola lama perlu ditinggalkan. Anggaran harus dilaksanakan secara efektif dan akuntabel agar proses pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Aceh dapat terwujud dengan cepat.

Dalam setiap program dan kegiatan yang bakal dilaksanakan, Nova meminta agar semaksimal mungkin memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Tujuannya agar perputaran uang dan roda perekonomian Aceh dapat lebih baik.

“Saya berharap agar alokasi anggaran yang jumlahnya cukup besar tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Nova Iriansyah.

Nova juga berpesan agar seluruh pihak terkait diharapkan untuk selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBK, APBA, APBN, hingga Dana Desa.

Dalam total anggaran DIPA tersebut, Nova menjelaskan bahwa Belanja Kementerian/Lembaga itu dilaksanakan oleh  778 Satuan Kerja. Rinciannya Alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp.6,95 triliun, Belanja Barang sebesar Rp.4,53 triliun, Belanja Modal sebesar Rp.2,94 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.37,2 miliar.

Alokasi pagu tersebut berasal dari sumber dana antara lain Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, Badan Layanan Umum (BLU), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta penerimaan lainnya.

“Sedangkan apabila dirinci berdasarkan kewenangan, maka alokasi anggaran untuk Kewenangan Kantor Pusat
(KP) sebesar Rp.2,94 triliun, Kantor Daerah Rp.11,1 triliun, Kewenangan Dekonsentrasi Rp.119,9 miliar dan Kewenangan Tugas Pembantuan Rp.241,6 miliar,” kata Nova.

Sementara itu, untuk Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.34,4 triliun, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp.612 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.14,5 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp.2,5 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.3,4 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 519 miliar, Dana Otsus Aceh sebesar Rp.7,8 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp. 4,9 triliun.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, menekankan agar DIPA dan TKDD yang telah diterima oleh Satker dan pemerintah daerah untuk dikelola dengan baik, efektif dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di Aceh.

“Laksanakan kebijakan anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan anggaran tahun 2021 semakin terarah dan berkualitas, perekonomian tumbuh positif dan dua sektor utama yaitu pendidikan dan kesehatan terjamin alokasinya,” kata Syafriadi.

Syafriadi juga menyebutkan secara total alokasi dana desa yang diberikan pemerintah kepada Aceh adalah Rp.4,98 triliun untuk 6.497 gampong. Anggaran itu, kata dia, harus dikelola dengan baik oleh seluruh aparatur gampong dengan menyusun perencanaan pembangunan secara cepat, tepat dan terarah.

“Dana desa ini tidak hanya diarahkan
untuk mengokohkan daya beli masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai, tapi juga untuk mendukung UKM dan sektor usaha pertanian serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital,” kata Syafriadi.

Banggar Sampaikan Usul Saran dan Pendapat terhadap R-APBK Banda Aceh Tahun 2021

Banda Aceh - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan usul, pendapat, dan saran terhadap Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun 2021 dalam sidang paripurna yang digelar Kamis (26/11/2020).

Sidang tersebut dipimpin Wakil Ketua II, Isnaini Husda, dihadiri Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, dan Wakil Ketua I, Usman. Dari ekseketif dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dan Plt Sekda Kota, Muzakkir Tulot.

Isnaini Husda dalam sidang tersebut mengapresiasi seluruh anggota dewan khususnya badan anggaran, komisi-komisi, dan tim anggaran pemerintah kota (TAPK) yang sudah meluangkan waktu, tenaga ,dan pikirannya untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Banda Aceh tahun 2021, demi kesempurnaan penyusunan anggaran yang akan dilakukan pada 2021 mendatang.

"Itu semua bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang kita cintai ini," kata Isnaini.

Sementara itu, anggota Banggar DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Banda Aceh dan TAPK terkait respons cepat dalam penyesuaian penyusunan R-APBK berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

"Alhamdulillah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kita sudah menyelesaikan pembahasan R-APBK 2021 dan dalam pembahasan tersebut, tentu ada usul saran dan pendapat dari legislatif untuk penyempurnaan R-APBK tahun 2021 ini," ujar Royes.

Adapun usul, saran, dan pendapat yang disampaikan sebanyak 35 poin. Di antaranya, badan anggaran dan seluruh anggota DPRK mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan yang dibiayai dengan APBK agar tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dengan prinsip good governance.

Selain itu, juga mengacu pada predikat pengelolaan keuangan daerah dengan opini BPK pada level "wajar tanpa pengecualian" kedua belas kalinya yang diperoleh sejak 2008, serta berbagai capaian Pemko Banda Aceh lainnya dalam pengelolaan pemerintahan yang mendapatkan apresiasi secara nasional dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Politisi Demokrat ini melanjutkan, mengingat masa jabatan Wali Kota tinggal sekitar dua tahun lagi, untuk itu banggar menyarankan SKPK yang terkait langsung dengan program atau kegiatan pencapaian visi-misi wali kota agar fokus demi mencapai visi-misi tersebut.

Banggar juga menyarankan Wali Kota menginstruksikan TAPK agar dalam menempatkan anggaran lebih selektif guna menghindari terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan.

"Jadi jangan lagi masih ada sistem bagi-bagi kuota, penganggaran harus benar-benar mengikuti azas money follow program. Prioritaskan anggaran bagi SKPK yang mendukung visi-misi Wali Kota dan SKPK yang mengelola hajat hidup orang banyak," kata Royes.

Ketua DPRK Sambut Baik Kehadiran Buku Karya Wali Kota Banda Aceh

Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyambut baik dan mengapresiasi hadirnya sebuah buku karya Wali kota Banda Aceh, Aminullah Usman. Buku berjudul "Ala Aminullah Perangi Rentenir" itu menurutnya sangat tepat lahir, terutama di tengah semangat Aceh khususnya kota Banda Aceh dalam memerangi praktir rentenir.

Farid menuturkan, saat ini Aceh sedang dalam masa transisis pengalihan seluruh aktivitas perbankan dan lembaga keuangan konvensional menjadi syariah melalui Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

"Tentunya langkah-langkah Pak Wali Kota dalam memberantas rentenir atau juga kita kenal dengan istilah lintah darat ini sangat relevan," kata Farid saat memberikan testimoninya pada peluncuran sekaligus bedah buku _Ala Aminullah Perangi Rentenir_ di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Rabu (25/11/2020).

Farid melihat, Aminullah punya keseriusan dalam hal ini. Jika praktik rentenir ini bisa diatasi, maka akan semakin meringankan beban masyarakat dalam bermuamalah. Akhirnya, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Aminullah sebagai mantan seorang bankir kata Farid, tentu faham betul bagaimana memerangi praktik rentenir ini, Aminullah juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pemerintah Kota Banda Aceh di era kepemimpinannya telah mendirikan lembaga keuangan syariah, yakni Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. 

"Pak Wali Kota juga sudah memberi solusi secara langsung dengan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. Kehadiran lembaga ini menjadi awal yang sangat baik untuk memberangus aktivitas rentenir yang ada di Banda Aceh, Apalagi saat ini DPRK sedang membahas rancangan qanun tentang penambahan penyertaan modal untuk LKMS Mahirah Muamalah," katanya.

Farid menyampaikan, semoga kehadiran buku tersebut memberikan manfaat dan semakin membuka cakrawala berpikir tentang bahayanya praktik-praktik rentenir. Kerja keras ini tidak bisa dilakukan oleh seorang Wali Kota saja, tetapi harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat Banda Aceh. Kemudian apa yang dirintis oleh Wali Kota Banda Aceh tersebut dapat menginspirasi dan memantik kepala daerah lainnya di Aceh, sehingga akan terdorong memberikan andil dalam perlindungan masyarakat miskin (dhuafa) di Aceh.

"Saya berharap apa yang dilakukan oleh Pak Aminullah ini akan mampu menjadikan Kota Banda Aceh sebagai model dalam memberantas rentenir, sehingga akan menginspirasi kab/kota lainnya untuk melalukan hal yang sama," ujarnya.

Politisi PKS ini juga menambahkan, pada akhir dari 2020 nanti Pemko dan DPRK menyepakati agar bisa mengesahkan program legislasi (proleg) 2021 dan berharap Pemko bisa mengajukan salah satu rancangan qanun tentang memerangi rentenir di Kota Banda Aceh. Sehingga fungsi DPRK di bidang legislasi bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memerangi praktik rentenir di ibu kota provinsi yang menerapkan syariat Islam ini.

"Ke depan diharapkan LKMS Mahirah ini bisa memiliki cabang-cabang di setiap kecamatan di Banda Aceh, sehingga mudah diakses oleh nyak-nyak dan pedagang kecil serta masyarakat yang ingin mendapatkan permodalan tanpa riba. " tutur Farid Nyak Umar.

Back To Top