Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Translate

Cari Berita Disini

YARA Somasi Plt Gubernur dan DPRA Bangun Terowongan Geurutee

YARA Somasi Plt Gubernur dan DPRA Bangun Terowongan Geurutee

Sejumlah Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Barat Selatan meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memperioritaskan pembangunan terowongan di Gunung Geurutee untuk memudahkan masyarakat di barat selatan Aceh melakukan aktivitasnya.
Karena menurut mereka selama ini, kalau masyarakat barat selatan akan ke Banda Aceh selalu was-was ketika melewati jalan di gunung Geurutee karena kondisi jalan yang sempit dan langsung berdampingan dengan jurang yang dalam yang sangat rawan akan kecelakaan, seperti yang sudah sering terjadi.
“Kami minta kepada Plt Gubernur dan DPRA untuk segera membangun terowongan jalan di Gunung Geurutee, karena jalan di Gunung Geurutee merupakan urat nadi laluintas bagi masyarakat barat selatan, selama ini kami selalu was-was jika melawati jalan Geurute yang sempit dan terjal,” terang Hamdani selaku Kepala Perwakilan YARA Aceh Barat dan Aceh Jaya.
YARA di Barat Selatan Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPRA tidak mengabaikan pentingnya pembangunan infrastruktur di Barat Selatan, jalan yang melintasi Gunung Geurutee yang menghubungan Barat Selatan Aceh dengan ibukota Provinsi dan Pantai Timur Aceh menjadi sangat penting bagi masyarakat Barat Selatan oleh karena itu YARA Perwakilan Barat Selatan memperingatkan Pemerintah Aceh dan DPRA dengan Somasi Publik dalam Siaran Pers bersama ini untuk membangunn terowongan Gunung Geurutee paling lambat sudah ada usulan perencanaan dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2020.
Hal sama juga disampaikan Zubir Kepala Perwakilan YARA Nagan Raya dan Miswar selaku Kepala Perwakilan Abdya. Mereka mendesak kepada Anggota DPR Aceh dari Barat Selatan untuk aktif memperjuangkan pembangunan terowongan Gunung Geurutee karena terowongan Gunung Geurutee meupakan aspirasi dari masyarakat Barat Selatan.
“ Kami minta kepada anggota DPRA dari Barat Selatan serius untuk memperjuangkan terowongan Gunung Geurutee, dan kami menunggu kinerja perwakilan Barat selatan di DPRA,” kata Miswar.
Edi Saputra dari Perwakilan Subulussalam mengigatkan kepada Pemerimtah Aceh dan DPRA bahwa Kabupaten Kota di Barat Selatan perlu pemerataan pembangunan dan akses infrastruktur seperti Kabupaten dan Kota lain di Aceh, terowongan Gunung Geurute menjadi harapan bagi masyarakat Barat Selatan.
“Kami ingatkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA bahwa masyarakat Barat Selatan juga ingin pembangunan yang merata seperti kabupaten dan kota lainnya di Aceh, dan terowongan Gunung Geurutee menjadi harapan penting kami di Barat Selatan”, imbuh Edi.
Perwakilan YARA Barat Selatan menunggu hasil kinerja anggota DPRA dari Barat Selatan dalam memperjuangkan terowongan Gunung Geurute, jika tahun 2020 ini tidak juga masuk dalam perencanaan pembangunan maka anggota DPRA dari Barat Selatan untuk mundur saja dan di gantikan oleh yang mampu memperjuangkan aspirasi pembangunan terowongan Gunung Geurutee.
” Kami menunggu hasil kerja anggota DPRA dari Barat Selatan, jika tahun depan tidak ada perkembangan paling tidak masuk dalam anggaran perencanaan pembangunan di APBA perubahan 2020 maka kami desak untuk mundur saja dari DPRA biar di gantikan oleh yang mampu memperjuangkan terowongan Geurutee,” desak Irfan.
Bagi masyarakat Simuelu yang tinggal di pulau, lintasan gunung Geurutee menjadi momok saat ingin ke Banda Aceh, tapi tidak ada pilihan karena itu satunya jalan paling dekat menuju ibukota provinsi, harapan masyarakat di Simuelue agar di bangun terowongan di gunung Geuruetee agar jalan yang menghubungkan barat selatan dengan ibukota dan kabupaten lainnya di Aceh bisa di lewati dengan nyaman dan aman.
“ Harapan kami dari pulau Simeulue agar di bangun terowongan jalan di gunung Geurutee supaya saat kami ke banda Aceh maupun pantai timur Aceh dapat melawati gunung Geurutee dengan aman dan nyaman” harap Ugek dari YARA Simeulue(anterokini)
Nasir Djamil Minta Google Klarifikasi Soal Translate Nyeleneh

Nasir Djamil Minta Google Klarifikasi Soal Translate Nyeleneh

Anggota DPR RI Asal Aceh, Nasir Djamil, meminta Google Indonesia untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat Aceh terkait hebohnya lini masa sosial media yang memberitakan tentang ‘Google Translate’ dari Bahasa Jawa Ke Bahasa Indonesia Atau Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia yang menampilkan terjemahanan yang tidak elok bahkan cenderung diskriminatif dan mengandung pesan kebencian dan rasis.
“Merespon apa yang beredar luas di platform media sosial terkait google translate, saya berharap Google Indonesia untuk memberikan penjelasan resmi mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mekanisme kerja google translate agar masyarakat tidak salah paham,” ujar Nasir, Rabu (16/09)
Menurut Politisi PKS ini, klarifikasi google terhadap isu ini penting guna menjawab rasa ketidaknyamanan publik terhadap terjemahan yang ditampilkan di fitur google transelate.
“Ya informasinya hasil terjemahan sudah berubah dan tidak nyeleneh lagi, namun demikian, penjelasan google dibutuhkan karena tidak semua orang memahami cara kerja dan algoritma google translate. Yang paling penting adalah ini bukan hanya isu teknikal dari Artificial Intelligence (AI) semata, melainkan adanya isu terkait identitas suku dan budaya tertentu”. Imbuhnya
Nasir mendapatkan informasi terkait google translate yang terkesan rasis itu dari sosial media dan beberapa rekan yang mengirimkan via aplikasi WhatsApp kepada dirinya. Ia pun terkejut dengan hal tersebut saat mengecek secara langsung.
“Memang bila dimasukkan kata-kata yang berkaitan dengan Aceh maka yang akan muncul adalah terjemahan yang cendrung diskriminasi dan rasis, misalnya kata orang Aceh bila dimasukkan dari terjemahan bahasa jawa ke bahasa Indonesia menjadi bajingan, dan lai sebagainya, Nah tentu kita terkejut dengan hal ini,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Nasir meminta Google untuk meningkatkan quality control terhadap input data kepada google translate yang selama ini dilakukan oleh komunitas-komunitas translator karena google translate ini sering menjadi rujukan dan dapat mudah diakses oleh orang bayak. Ia pun mengapresiasi atas respon cepat google dalam hal ini.
“Saya mewakili masyarakat Aceh tentu mengapresiasi respon cepat dari google dan meminta Google dapat meningkatkan quality control google translate sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang,” pungkas Nasir.(anterokini)

Aceh Miliki Hak Otonom Pelaksanaan Syariat Islam

BANDA ACEH -Aceh memiliki hak otonom pelaksanaan Syariat Islam, dan Pemerintah Aceh berkomitmen kuat mengimplementasikan nilai-nilai Syariat Islam itu dalam setiap kebijakan publik. Hal itu disampaikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat membuka Sidang Tarjih Fiqih Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2019 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (14/10).


Di depan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan sekitar 300 anggota Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat pusat, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid wilayah dari seluruh Indonesia itu, Plt Gubernur Nova menyampaikan sejumlah keputusan besar yang diambil pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan nilai-nilai Syariah Islam tersebut.

Nova menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang telah dikonversi menjadi Bank Aceh Syariah. Pembentukan Baitul Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh juga sedang mensosialisasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi acuan dalam transaksi keuangan di Aceh, rincinya.

“Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan masyarakat dan Pemerintah Aceh mengimplementasikan nilai-nilai Syariah Islam itu,” ujar Nova.

Nova mengaku bangga dan bahagia Sidang Tarjih Fiqin Keagamaan Tingkat Nasional digelar di Banda Aceh kali ini. Hal ini menunjukkan Aceh aman, nyaman, damai, dan dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan berskala nasional dan internasional, katanya.

Pada kesempatan itu Nova juga menyinggung visi Aceh Hebat. Pemerintah Aceh telah menetapkan 15 program unggulan pembangunan Aceh dalam lima tahun ke depan. Salah satu program unggulan itu, jelas Nova, Aceh Meuadab, yang bertujuan mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah. Sidang Tarjih Fiqih Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2019 ini, menurut Nova, merupakan salah satu upaya mendukung program Aceh Meuadab tersebut.

Keuangan

Pada kesempatan tersebut Nova juga mengaitkan sidang Tarjih Fiqih dengan program Pemerintah Aceh di bidang keuangan dan kesehatan. Karena itu, di dalam sidang nantinya ada pemaparan makalah tentang "Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat", baik dalam konteks nasional maupun keacehan, sebut Nova.

Nova menilai pengelolaan zakat di Aceh sudah berjalan dengan baik. Bahkan, Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota beberap kali mendapatkan penghargaan pengelolan dana umat itu.

“Semoga upaya pengelolaan zakat terus membaik dan meningkat jumlah penerimaannya,” harap Nova.

Sementara di bidang kesehatan, lanjutnya, akan dibahas pemanfaatan unsur haram pada proses kimiawi produk obat dan vaksin, dengan tema “Perkembangan dan Penanganan Virus Campak dan Rubella”.

Hadirnya makalah ini dalam sidang Tarjih Fiqih ini untuk mendapatkan kepastian hukum supaya masyarakat tidak bimbang saat menggunakan obat dan vaksin tersebut, jelasnya.

Lebih lanjut Nova menjelaskan, Pemerintah Aceh menggelar Sidang Tarjih Fiqih Keagamaan ini bersama Muhammadiyah, salah satu organisasi massa Islam yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai PAUD, TK, hingga perguruan tinggi telah berkontribusi luar biasa dalam kehidupan ummat dan membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, puji Nova.

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, katanya lagi, Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih yang giat melakukan pengkajian, penafsiran, dan penerapan ajaran Islam.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dipandang sebagai laboratorium ijtihad pemikiran keagamaan yang selalu responsif, adaptif, dan akomodatif terhadap perubahan sosial, politik, serta ekonomi, urainya.

Peran dan kiprah Muhammadiyah dalam pembangunan dapat ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang, untuk memberikan manfaat lebih besar bagi seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia, tambah Nova.

Selain dengan Muhammadiyah, katanya lagi, Pemerintah Aceh senantiasa bekerjasama dengan semua pihak dari beragam organisasi keagamaan, sosial, ekonomi, maupun profesi, demi percepatan pembangunan Aceh.

“Pemerintah Aceh tidak bisa sendirian, dan perlu dukungan semua pihak dan elemen bangsa dalam melaksanakan pembangunan,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah menyadari betapa pentingnya menyatukan seluruh kemampuan dan potensi sumber daya manusia serta sumber daya lainnya di Aceh.

Kegiatan keagamaan tingkat nasional ini dihadiri para ahli yang akan menyampaikan materi sesuai bidangnya masing-masing. Diharapkan akan lahir pemikiran-pemikiran baru dan segar yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa, tutup Nova.

Acara pembukaan Sidang Tarjih Fiqih Nasional itu turut dihadiri para narasumber, yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. H. Haedar Nasir, M.Si, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof. Dr.H. Syamsul Anwar, MA.

Hadir juga Direktur LP POM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Prof. Dr. Ir. Trijoko Wisnu Murti, DEA, Wakil Ketua MTT PP Muhammadiyah Dr. Hamin Ilyas, M.Ag, Ketua Lazismu PP Muhammadiyah Hilman Latif, Ph.D, dan Muhammad Hasbi Zainal dari Bank Indonesia.

Selain itu juga hadir unsur Forkompimda Aceh, Akademisi, dan sejumlah Kepala SKPA Pemerintah Aceh [*]

Ketum PAN Bahas Koalisi dengan Jokowi, PKS Oposisi Sendirian?

Ketum PAN Bahas Koalisi dengan Jokowi, PKS Oposisi Sendirian?

Ketum PAN Bahas Koalisi dengan Jokowi, PKS Oposisi Sendirian?Foto: Jokowi temui Zulkifli Hasan. (Andhika Prasetia/detikcom).

Ketum PAN Zulkifli Hasan menemui Presiden Joko Widodo dan ada pembahasan soal kemungkinan bergabung dengan koalisi. Apakah ini sinyal PKS hanya tinggal akan sendiri menjadi oposisi?

Pertemuan Zulkifli dan Jokowi berlangsung siang ini di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). Jokowi mengakui memang ada pembahasan soal koalisi dengan eks Ketua MPR itu.

"Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung," kata Jokowi usai bertemu Zulkifli.

Seperti diketahui, Zulkifli merupakan ketum parpol eks rival di Pilpres 2019 yang ditemui Jokowi. Pekan lalu, Jokowi bertemu dengan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, secara terpisah.

Dalam pertemuan dengan SBY dan Prabowo, diakui pula memang ada pembahasan soal kemungkinan bergabungnya kedua partai itu di pemerintahan. Meski memang belum ada keputusan, sinyal Demokrat dan Gerindra menjadi bagian koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin cukup kuat.

Dengan bertambahnya PAN yang juga terkesan akan merapat, ini berarti hanya tinggal PKS saja partai rival Jokowi di Pilpres 2019 yang akan menjadi oposisi. Partai pimpinan Sohibul Iman itu sudah menegaskan akan setia menjadi oposisi kembali di periode kedua Jokowi.

"Demokrasi perlu kekuatan penyeimbang. Publik perlu dilindungi haknya dengan adanya partai yang berada dalam barisan #KamiOposisi dan #KamiOposisi yang kritis dan konstruktif. Dalam bahasa Pak Sohibul Iman, oposisi loyal," Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu (12/10).

Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf juga menyebut terlepas dari ada tidaknya ajakan dari pemerintah, kader dan pengurus PKS di daerah mayoritas memilih oposisi. Alasannya, hal itu menyehatkan demokrasi.

"Terlepas ada atau tidak ada ajakan ke PKS , para kader dan pengurus PKS di daerah mayoritas memilih oposisi untuk menyehatkan demokrasi kita. Kita akan kritis konstruktif dan sportif sebagai oposisi," tutur Almuzzammil.

Kemudian Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan partainya ingin memaksimalkan peran parlemen dalam mengawasi dan mengimbangi pemerintah. Oleh sebab itu, PKS bakal berkomitmen berada di luar pemerintahan.

"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagi pula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati atau walikota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," ucap Jazuli.

PAN sebenarnya sempat menyatakan akan tetap berada di oposisi. Namun pernyataan itu sebelum Zulkifli Hasan bertemu dengan Jokowi hari ini.

"PAN sejauh ini memang sudah menyampaikan ke publik, kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan. Jadi pada waktu ulang tahun PAN kemarin bulan Agustus, baik Ketua Dewan Kehormatan maupun Ketua Umum, kami sudah menyampaikan bahwa periode ini kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan," kata Wasekjen PAN Saleh P Daulay, Sabtu (12/10).

Apakah ini artinya PKS akan ditinggal sendirian? (Detik)

DPRK Aceh Besar minta Pemerintah fokus pada Pengembangan ekonomi kreatif

DPRK Aceh Besar minta Pemerintah fokus pada Pengembangan ekonomi kreatif hal itu disampaikan oleh Mursalin, S. HI ketua komisi 2 DPRK Aceh besar pada saat pembukaan Pelatihan wirausaha pemuda aceh besar di aula ACR Training Center, Cot suruy Ahad, 13 Oktober 2019 .

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Besar. Pemerintah aceh besar diminta fokus terhadap pengembangan SDM dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kedepan kita minta kurangi pos anggaran infrastruktur.

Mursalin juga meminta masyarakat terlibat aktif dalam penyusunan anggaran desa serta mengawasi dana desa. Sesuai dengan instruksi menteri desa supaya di tahun 2020 anggaran desa fokus untuk pengembangan BUMDES dan desa wisata.

Kita sudah berkunjung ke beberapa UMKM di Aceh Besar dan mereka merasakan perhatian yang sangat kurang dari pemerintah daerah.

UMKM tidak akan berkembang dan mampu berdaya saing jika pemerintah tidak hadir dalam pembinaan usaha mereka, demikian kata Mursalin.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati, S.Pd selaku kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Aceh Besar mengatakan akan mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh besar yang sudah vakum 7 tahun lebih. Tahun 2020 Insya Allah BLK akan aktif kembali dan kami akan fokus pada kompetensi dan sertifikasi keahlian.

Kedepan setiap tenaga kerja akan diminta sertifikat kompetensi sebagai syarat utama masuk kerja. Demikian kata rahmawati.

Pemateri yang hadir mengisi acara terdiri dari Anggota DPRK Aceh Besar Eka Rizkina, S.Pd, Pengusaha Sukses Aceh Munardi Nazwar, dan juga Pakar Digital Marketing Tri Wahyudi, ST.
Gangguan gajah di Nagan Raya Aceh belum mereda

Gangguan gajah di Nagan Raya Aceh belum mereda

Gangguan gajah di Nagan Raya Aceh belum mereda

Suka Makmue - Gangguan gajah di kawasan transmigrasi lokal (translok) Ketubung Tunong, Desa Blang Lango, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh hingga kini belum mereda dan masih terjadi.

Akibatnya, masyarakat yang menempati daerah pedalaman tersebut saat ini masih khawatir dan ketakutan apabila gajah mendatangi kawasan permukiman mereka.

"Sampai saat ini masyarakat transmigrasi lokal di Nagan Raya masih takut dengan ancaman gajah liar, biasnya gajah sering datang pada malam hari " kata Kepala Desa Blang Lango, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Oediyantri kepada ANTARA di Suka Makmue, Minggu.

Dampak dari gangguan gajah tersebut mengakibatkan sejumlah rumah dan hasil kebun seperti palawija, kelapa sawit dan aneka tanaman lainnya milik masyarakat ikut dirusak.

Meski sudah pernah melaporkan persoalan ini kepada pihak terkait, akan tetapi gangguan satwa liar yang dilindungi oleh negara tersebut masih belum mereda.

Kawanan gajah hampir setiap malam mendatangi kompleks perumahan transmigrasi dan membuat warga di daerah itu ketakutan.

"Kami berharap ada penanganan serius dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Aceh, sehingga gangguan gajah liar di Kabupaten Nagan Raya benar-benar teratasi dan tidak terulang lagi ke depan," kata Oediyantri menambahkan.(antara)
10 Cara Mengeluarkan Dahak Pada Anak yang Sangat Mudah Dilakukan

10 Cara Mengeluarkan Dahak Pada Anak yang Sangat Mudah Dilakukan

bantu-si-kecil-tidur-lebih-nyenyak-saat-pilek.png
Anak Anda sedang memiliki dahak dan itu mengganggunya? Mungkin mereka telah berupaya untuk mengeluarkan dahak tersebut tetapi apa daya hal itu belum bisa dilakukan. Cara mengeluarkan dahak pada anak itu membutuhkan bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Jadi, ketahuilah cara keluarkan dahak pada anak.

Apa itu dahak?

Dahak adalah jenis lendir tebal yang ada di dalam tenggorokan. Biasanya, dahak bisa keluar ketika batuk. Ada beberapa jenis dahak, yaitu dahak encer, dahak kental, dahak kuning, dan dahak hijau.

Cara mengeluarkan dahak pada anak

Dahak pada anak seharusnya segera dikeluarkan. Hal ini dikarenakan bisa mengganggunya dan bahkan bisa menghambat jalur pernapasannya. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya mengetahui cara mengeluarkan dahak pada anak.
Berikut ini adalah beberapa cara mengeluarkan dahak pada anak: Begini Caranya Ya Mum
Penembakan Membabi Buta di New York, 4 Orang Tewas dan 3 Terluka

Penembakan Membabi Buta di New York, 4 Orang Tewas dan 3 Terluka

Penembakan Membabi Buta di New York, 4 Orang Tewas dan 3 TerlukaPolisi terlihat berjaga di depan klub swasta, lokasi penembakan yang menewaskan empat orang (REUTERS/Lloyd Mitchell)


Penembakan terjadi di sebuah klub sosial swasta tanpa izin di New York, Amerika Serikat (AS). Setidaknya empat orang tewas dan tiga lainnya terluka akibat kejadian ini.

Seperti dilansir AFP, peristiwa penembakan ini terjadi pada Sabtu (12/10/2019) dini hari. Pejabat kepolisian New York mengatakan kepada AFP belum ada pihak yang ditangkap polisi terkait kejadian ini. Motif penembakan pun belum diketahui secara pasti.

Kepala Detektif NYPD Dermot Shea menyebut penembakan terjadi di Triple A Aces Private & Social Rental Place yang disebutnya 'lokasi perjudian ilegal'.

Dia mengatakan korban terluka terdiri dari dua pria dan seorang wanita. Dia mengatakan kondisi korban tidak dalam luka yang mengancam jiwa.

Shea mengatakan kepada wartawan di lokasi ditemukan bukti aktivitas perjudian, khususnya kartu dan dadu. Dalam penyelidikan awal, diduga minimal ada 15 tembakan yang dilepaskan.

Shea mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan apakah perselisihan itu berjudi atau mungkin terkait perampokan.

Dua senjata api ditemukan dan pejabat kepolisian mengatakan dia "tidak akan terkejut jika kita temukan lebih banyak".

Detektif pembunuhan sudah ada di tempat kejadian. Shea mengatakan peristiwa penembakan itu tidak menunjukkan terkait dengan geng. (Detik)

Terkait Jembatan Gantung Samadua, Mahasiswa Apresiasi Gerak Cepat Rafli dan Pemkab Aceh Selatan

Banda Aceh - Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) mengapresiasi inisatif dan gerak cepat anggota DPR RI Rafli dalam menangani persoalan jembatan gantung yang menghubungkan Gampong Subarang dan Gampong Madat kecamatan Samadua, Aceh Selatan.
"Mahasiswa mengapresiasi langkah cepat tersebut. Tak sampai 1x24 jam anggota DPR RI Rafli bersama Nasir Jamil  langsung bergegas menjumpai kementerian PUPR agar segera mendapatkan solusi. Ini bentuk kecintaan Rafli terhadap Aceh Selatan yang sangat patut diapresiasi," ungkap Kabid Advokasi HAMAS, Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Jum'at (11/10/2019).

Pihaknya mengaku pihaknya tidak menyangka, bahwa anggota DPR RI, Rafli Kande begitu cepat bergerak. "Hal ini membuat kami merasa terharu, dan kagum. Bayangkan belum sampai 24 jam seorang anggota DPR RI langsung bergerak dan merespon. Ini patut dikasih jempol,"tambahnya.

Hasbar menyebutkan, pihak Pemkab hari ini juga telah mengirimkan surat ke kementerian PUPR agar Jembatan tersebut dapat segera dibangun kembali, sehingga akses masyarakat dapat dipulihkan kembali. "Alhamdulillah, hari ini Pemkab Aceh Selatan juga telah menyurati pihak Kementerian PUPR. Gerak cepat seperti ini tentunya didukung oleh komunikasi yang luar biasa, semoga persoalan ini dapat teratasi. Langkah cepat yang dilandasi kepedulian mendalam terhadap masyarakat ini akan menjadi catatan penting dalam hati mahasiswa dan masyarakat Aceh Selatan. Semoga itikad dan kebaikan kanda Rafli dibalas oleh Allah SWT. Amin," ujarnya.

Menurut HAMAS, mau tidak mau kita akui kehadiran Kanda Rafli di DPR sangatlah penting untuk pembangunan Aceh secara umum, Wabil khusus Aceh Selatan dan Barat Selatan.

"Mahasiswa Aceh Selatan siap mendukung setiap ikhtiar kanda Rafli di pusat untuk kebaikan daerah, dan Hamas siap bersinergi untuk membangun daerah," pungkasnya.

Sekda Aceh Sosialisasikan Program "BEREH" Di Aceh Jaya

Calang – Petugas kesehatan bersentuhan langsung dengan manusia yang memiliki cita dan rasa. Petugas kesehatan merupakan insan-insan pilihan yang harus memiliki cita-rasa. Dokter ahli, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya dituntut sabar, komunikatif dan memiliki cita rasa dalam menangani manusia. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, saat memberikan pembekalan pada Rapat Kerja Lanjutan Percepatan Program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (Bereh), Stunting dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), di Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya, Kamis (10/10/2019).

“Petugas kesehatan harus selalu sabar, komunikatif dan memiliki cita rasa. Jangan gundah jika mendapat kritikan saat bertugas. Tetap bersabar, komunikasikan dengan baik dan berikanlah penjelasan dan pemahaman dengan penuh cita rasa,” kata Sekda.

Sekda juga mengimbau para petugas kesehatan untuk bertugas dengan penuh simpati dan selalu melakukan identifikasi. Karena bertugas di tengah masyarakat, Sekda menganalogikan pengabdian petugas kesehatan seperti merawat kebun kelapa.

“Karena mengabdi di tengah masyarakat, petugas kesehatan dituntut untuk mampu melakukan identifikasi, seperti merawat kebun kelapa. Ada ratusan pohon berbeda yang harus dirawat. Perbedaan karakter pohon kelapa harus ditangani dengan cara yang berbeda pula. Sama seperti karakter masyarakat atau pasien, penanganannya tentu harus berbeda antara satu dengan yang lain,” ujar Sekda.

Taqwallah juga mengimbau para petugas medis untuk tidak berhenti berinovasi dalam tugas-tugas pelayanan, serta tidak kaku dalam mengaplikasikan aturan-aturan.

“Teruslah berinovasi saat bertugas, cari dan terus cari metode termudah dalam menangani pasien. Jangan sia-siakan pasien. Contoh, jika ada pasien darurat yang datang dan tidak membawa surat rujukan, terima saja. Bukankah lebih bahagia menyelamatkan nyawa pasien darurat, dari pada menelantarkannya dengan penuh rasa sakit, hanya karena selembar surat?” ujar Sekda bertanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan pentingnya mengkampanyekan langkah-langkah pencegahan stunting, agar angka kejadian stunting bisa di tekan

“Pencegahan dan penanganan kejadian stunting adalah suatu upaya bersama menyelamatkan dan mempersiapkan generasi bangsa yang unggul. Oleh karena itu, kampanye ini harus kita lakukan terus-menerus. Penanganan khusus pada seribu hari pertama kehidupan harus benar-benar diaplikasikan di tengah masyarakat.”

Sebagaimana diketahui, saat ini Aceh merupakan daerah di dengan prevalensi stunting terbesar ketiga se-Indonesia. Jumlah angka kejadian stunting di Aceh juga cukup tinggi, yaitu sebesar 51.496.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya penegahan dan penanganan kejadian stunting. Beberapa bayi sudah kembali tumbuh normal setelah pemerintah melakukan intervensi, pendampingan dan perlakuan khusus.

Selain stunting, Sekda juga mengimbau para petugas kesehatan untuk memahami aturan-aturan JKA dengan baik, serta berbagi pemahaman tersebut kepada masyarakat. “Program JKA terus disosialisasikan kepada masyarakat. Jika ada kebijakan-kebijakan baru segera disosialisasikan.”

Sementara itu, terkait Program BEREH, Sekda mengimbau seluruh petugas medis untuk mulai berbenah. Membersihkan, dan merapikan tempat kerja agar terlihat indah dan hijau.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh telah berhasil menerapkan Program BEREH di seluruh SKPA. Sekda Aceh yang mendapat tugas dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, bertekad menularkan kesuksesan program BEREH, ke kantor dan lembaga pemerintah di seluruh Aceh.

“Suasana Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau akan sangat mendukungg kerja-kerja pelayanan kita. Oleh karena itu, mari kita benahi tempat kerja kita. Ingat, tempat kerja kita dibangun dengan dana publik. Masyarakat mengamanahkan semua fasilitas tersebut untuk kita kelola. Jadi, mari kita kelola dan jalankan amanah ini dengan baik dan penuh tanggungjawab,” pesan Sekda.

Usai memberi pembekalan, Sekda yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, sempat singgah di Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar, untuk meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS).

Dengan beroperasinya SIM-RS, maka proses rujukan pasien jadi lebih mudah karena sistem ini sudah terintegrasi dengan data kependudukan. Jadi, proses rujukan dapat dilakukan dengan mudah. Petugas dapat segera mengetahui data dan riwayat pasien hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan saja.

Selanjutnya, Sekda dan rombongan juga singgah di Posyandu Belahan Jiwa Gampong Kabong Kecamatan Krueng Sabee. Kantor Camat Panga, Puskesmas Panga dan SMA Negeri 1 Panga. Di empat lokasi ini, Sekda mengimbau seluruh pimpinan di empat lembaga tersebut untuk menerapkan program BEREH agar suasana kerja menjadi lebih baik lagi.

Untuk diketahui bersama, kunjungan lapangan dalam rangka Rapat Kerja Lanjutan Percepatan Program Bereh, Penanganan Stunting dan JKA ini akan terus dilakukan oleh Sekda Aceh secara marathon ke seluruh Aceh, hingga 21 Oktober.

Plt Gubernur Aceh Tinjau Peternakan Sapi Di Ie Suum

Aceh Besar - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta pengelola UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator Dinas Peternakan Aceh di Ie Suum Aceh Besar untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan rumah hewan itu. Masyarakat yang berada di lokasi UPTD itu, kata Nova, harus menerima manfaat dari keberadaan tempat peternakan milik pemerintah itu. 

"Mereka bisa tanam pakan dan kita membeli dari mereka untuk mencukupi kebutuhan pakan sapi-sapi itu," kata Nova saat meninjau lokasi tersebut, Kamis 10/10.

Di UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator Ie Suum, Dinas Peternakan Aceh memelihara sebanyak 300 ekor sapi. Sebanyak 250 di antaranya adalah sapi jenis Brahma Cross yang didatangkan langsung dari Australia. Sisanya adalah sapi bali. Sapi-sapi itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan yang keseluruhannya berjumlah 3.000 ekor. Selain di Ie Suum, sapi-sapi itu disebar ke Aceh Tenggara, Tamiang, Bireun dan di Saree Aceh Besar. 

Saat ini, 26 warga Ie Suum memang dipekerjakan sebagai peternak yang mengelola peternakan itu. Selain sebagai peternakan Nova mengharapkan agar ketersediaan tempat pembibitan sapi itu bisa menghasilkan industri mulai dari hulu tengah hingga hilir. Nah, di sinilah masyarakat lokal bisa dilibatkan. 

"Selain mereka juga membantu suplai pakan, mereka juga bisa dipekerjakan atau mengelola rumah potong hewan," kata Nova. 

Dalam kunjungan itu juga ikut Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman dan Ketua PT. Pembangunan Aceh Zubir Sahim. Kepada keduanya, Nova meminta agar mengundang investor untuk berinvestasi di UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator itu. Fasilitas di kandang sapi tersebut sangat lengkap. Ada gudang, tempat laboratorium dan kandang berkapasitas 3.000 ekor sapi. 

Pola kerjasama yang bisa ditawarkan kepada investor adalah bagi hasil. Dimana, penggemukan sapi potong punya nilai rupiah tinggi. Jika dirawat dengan baik dan pakannya tercukupi, sapi jenis brahma bisa menghasilkan daging hingga 2 kilogram per hari. Sekilo daging sapi potong itu bisa dijual seharga Rp.50 ribu. Sementara pakan per ekornya tercukupi sekitar Rp.30 ribu per hari. 

"Pak Makmur dan Pak Zubir, buat bisnis plannya sehingga masuk akal bagi investor untuk masuk ke mari," kata Nova. Melihat lokasi UPTD itu, Nova optimis pengembangan peternakan lewat skema kerja sama swasta akan berhasil. 

"Lokasinya sangat bagus. Ada bandara, ada pelabuhan dan tempat ini juga tidak jauh dari Kawasan Industri Aceh Ladong dan pengembangan kampus Unsyiah," kata Nova. 

Hilirisasi dari peternakan tersebut kata Nova, bisa diwujudkan dengan penggilingan daging yang bisa dikirim ke Timur Tengah. Negara-negara di sana menantikan halal food yang produknya bisa diolah di Aceh. "Bagus sekali ini. Hulunya sapi, hilirnya pengalengan. Tengahnya daging beku," ujar Nova.

Hadir dalam peninjauan itu Kadis Peternakan Aceh, Ketua Kadin dan PT. PEMA, Ka.Bpka, Kadispora, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto.

Usulan DPR, Kementerian PUPR Respon Jembatan Subarang

Jakarta - Anggota DPR RI FPKS Asal Aceh, Rafli dan Nasir Jamil sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk atasi terputusnya Jembatan gantung yang menghubungkan Desa Subarang dengan Desa Madat, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, Jembatan putus tersebut tepat berada di kampung halaman Rafli, dikabarkan terjadi pada Kamis (10/10/2019) sekitar pukul 08.00 WIB.

Peristiwa Wiranto Ditusuk, PKS: Prosedur Pengamanan Mesti Dievaluasi


Warga yang menjadi korban saat jembatan runtuh pun akan mendapatkan santunan.

“Warga yang menjadi korban terdiri dari, dua anak-anak dan tiga orang dewasa, Insyaallah akan kita berikan santunan, Sementara untuk mengatasi jembatan yang putus tersebut kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, semoga persoalan segara teratasi" ungkap Rafli.

Kendati demikian, kepada media ia juga mengatakan menunggu surat dari daerah. 

" Setelah kita koordinasi, Pihak Kementerian menyampaikan, karena kewenangan berada di Kabupaten, Bupati Aceh Selatan bisa meminta bantuan perbaikan ke Kementerian PUPR melalui diskresi menteri, karena Bina Marga punya stok jembatan gantung yang bisa dihibahkan ke kabupaten", sebutnya mengutip penyampaian pihak Kementerian PUPR.
Peristiwa Wiranto Ditusuk, PKS: Prosedur Pengamanan Mesti Dievaluasi

Peristiwa Wiranto Ditusuk, PKS: Prosedur Pengamanan Mesti Dievaluasi


Wiranto Ditusuk, PKS: Prosedur Pengamanan Mesti DievaluasiKetua DPP PKS Mardani Ali Sera (Aditya Mardiastuti/detikcom)

Jakarta PKS menyesalkan insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, bisa terjadi. PKS menilai peristiwa tersebut semestinya dapat diantisipasi pihak intelijen.

"Semua mestinya terantisipasi. Prosedur pengamanan mesti dievaluasi dan tentu fungsi intelijennya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).

Mardani meminta pihak aparat menelusuri peristiwa tersebut hingga tuntas. Dia khawatir peristiwa penusukan tersebut menjadi preseden buruk bagi keamanan para pejabat pemerintah Tanah Air.


Perlu ada investigasi menyeluruh terhadap kasus ini. Bisa jadi preseden yang buruk ke depan. Bukan hanya memproses pelaku tapi yang utama memetakan apa motif dan polanya. Itu termasuk yang harus dievaluasi," terang Wiranto.


Wiranto juga terluka di bagian perut. Mardani mendoakan Wiranto dan pejabat lain yang terluka segera sembuh.

Diberitakan sebelumnya, Wiranto diserang oleh pria yang membawa sajam setelah meresmikan sebuah perguruan tinggi di Pandeglang siang tadi. Dia diserang begitu turun dari mobil, saat hendak naik helikopter.(detik)
Menko Polhukam Wiranto Diserang Seorang Pria di Banten

Menko Polhukam Wiranto Diserang Seorang Pria di Banten

Menko Polhukam Wiranto Diserang Seorang Pria di BantenWiranto (Yulida/detikcom)

Pandeglang - Kabar mengejutkan datang dari Banten. Menko Polhukam Wiranto diserang oleh seorang pria.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (10/10/2019). Wiranto diserang saat keluar dari mobil.

"Ya ada upaya penusukan di Pandeglang oleh seorang pria," ujar Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Pria tersebut menyasar Wiranto, tapi sang menteri dilindungi oleh ajudannya. Ajudan Wiranto terluka karena insiden ini.

Pria penusuk Wiranto langsung diamankan oleh aparat keamanan. Saat ini pelaku sedang diperiksa. (Detik)

Aceh Usulkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Barat Selatan

Banda Aceh - Pemerintah Aceh akan mengusulkan tiga daerah potensial di wilayah pantai barat selatan Aceh kepada pemerintah pusat untuk dibentuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan Industri Terpadu. Tiga daerah itu adalah Aceh Jaya, Aceh Barat Daya dan Nagan Raya.

Ketiga daerah itu dinilai paling menunjang untuk memenuhi kriteria pemilihan lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adapun kriteria pemilihan lokasi tersebut meliputi ketersediaan dan kesesuaian lahan, adanya dukungan pemerintah maupun swasta, serta ketersediaan infrastruktur seperti aksesibilitas jalan, pelabuhan, listrik dan lainnya.

“Trend pembangunan ekonomi dewasa ini tentu berbasis kawasan, di mana batasnya jelas, investor champion dan komitmennya jelas dan komoditasnya jelas, kemudian tujuannya adalah ekspor,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam rapat khusus dengan Tim Pembentukan Persiapan Kawasan Industri Terpadu dan Kawasan Ekonomi Khusus Barat Selatan, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (9/10).

Nova mengatakan, ia akan segera mengirim surat gubernur kepada Kementrian Koordinator bidang Perekonomian dan Bappenas Republik Indonesia agar usulan pembangunan KEK tersebut dapat masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024.

“Kalau memang kita sudah siap, maka apakah itu KEK, apakah itu KIT atau kawasan strategis lainnya, itu mudah-mudahan bisa dibahas dan tercatat di tingkat nasional,” ujar Nova.

Nova menuturkan, kehadiran KEK akan meningkatkan potensi daerah dan mendongkrak ekonomi serta pemberdayaan sumber daya manusianya. Karena itu, lanjut dia, pemerintah sangat terbuka bagi siapapun yang ingin melakukan investasi di Aceh.

“Saya berambisi kuat untuk pembangunan ekonomi Aceh, karena tanpa ekonomi everything is nothing --segalanya sesuatunya tidak ada,” kata Nova.

Dalam kesempatan itu, Nova berharap pemerintah kabupaten di tiga daerah itu dapat proaktif dan berkomitmen mendukung pembangunan KEK di wilayah barat selatan. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan rencana tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Tim kerja persiapan pembentukan KIT/KEK Barsela, Aulia Sofyan, menjelaskan, berdasarkan hasil survei tim ke lapangan, ketiga daerah yang diusulkan itu menempati skor tertinggi dalam penilaian kelayakan lokasi KEK atau KIT.

Kriteria pemilihan lokasi KEK, kata Aulia,  meliputi ketersediaan dan kesesuaian lahan berdasarkan aturan tata ruang, adanya dukungan pemerintah kabupaten/kota maupun swasta, serta ketersediaan infrastruktur, seperti aksesibilitas jalan, pelabuhan, listrik dan lainnya.

“Kami tidak menyatakan kabupaten mana yang harus dipilih, namun kami hanya memberikan score kelayakan berdasarkan aturan yang ada,” kata Sofyan.
Plt Gubernur Aceh Di Tagih Janjinya Bangun Jembatan

Plt Gubernur Aceh Di Tagih Janjinya Bangun Jembatan

BLANGPIDIE, ANTEROACEH.com – Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menagih janji Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk membangun jembatan Krueng Geukuh yang terletak di Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee yang hingga kini belum terealisasi.

"Kita melihat, jembatan itu sudah terbengkalai hampir sepuluh tahun dan tak kunjung dibangun. Padahal jembatan tersebut sudah pernah masuk dalam anggaran Otsus 2018 dengan pagu anggarannya sebesar Rp 10 Miliar. Namun ditengah jalan, anggaran itu dialihkan ke pembangunan jembatan Mancang Riek," ungkap Ketua YARA perwakilan Abdya, Miswar, Rabu (9/10/2019). 

Miswar mengatakan pada Desember 2018 lalu Plt Gubernur berjanji akan memembangun jembatan krueng geukuh paling telat pada tahun 2020. Saat itu Nova bersama anggota DPR-RI, Teuku Rifky Harsya dan didampingi Bupati Akmal Ibrahim SH meninjau langsung lokasi jembatan Krueng Geukuh.

Namun hingga saat ini janji itu belum kunjung terujud, padahal masyarakat sangat membutuhkan jembatan tersebut untuk segera dibangun demi kelancaran transportasi menuju lokasi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Akibat belum dibangunnya jembatan itu masyarakat sekitar terpaksa masih menggunakan rakit untuk menyebrang. 

“Kami menagih janji Plt Gubernur yang menyatakan akan menyelesaikan jembatan ini paling lambat tahun 2020. Karena kami menilai jembatan ini menjadi urat nadi masyarakat. kami akan mengawal janji Plt Gubernur untuk menyelesaikan jembatan ini, apalagi pembangunan jembatan ini sudah  berulang kali gagal untuk dibangun," tegasnya. 

Miswar mengingatkan Plt Gubernur agat tidak mengabaikan janjinya. Sebab jalan dan jembatan itu mempunyai peranan penting untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dsn perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah diatur dalan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang jalan.  

Selain itu, kata Miswar pembangunan jalan dan jembatan itu juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) sehingga aman, nyaman, serta berdaya guna benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Abdya, khususnya Kecamatan Kuala Batee.(sumber)

Penguatan Lembaga Panglima Laot Ujung Tombak Kelautan Aceh

Banda Aceh - Keberadaan Panglima Laot sebagai lembaga adat yang memimpin masyarakat dalam urusan kelautan merupakan tradisi yang tidak bisa lepas dari masyarakat  Aceh. Karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan agar tugas pokok Panglima Laot sebagai ujung tombak penjaga sistem kelautan dapat berjalan dengan baik.

FGD : Minta Plt Gubernur Aceh Tunda Pengesahan Raqan RZWP3K


Hal itu disampaikan Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, saat membuka pertemuan Panglima Laot se Aceh, di ruang serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Selasa, 8/10.

"Hukum adat merupakan perangkat penting yang dihasilkan dari kepercayaan dan tradisi yang menyuburkan nilai-nilai dan praktek bijak di masa lampau," kata Dadek.

Lembaga Adat di Aceh seperti halnya Panglima Laot, kata Dadek, sempat melemah di masa Orde Baru yang diakibatkan pemerataan hukum negara pada masa itu dan kembali mengerilya sejak di keluarkan perundang-undangan no 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, dimana Aceh ditetapkan otonomi khusus yang dapat menjalankan lembaga adatnya sehingga lembaga panglima laot kembali mendapatkan pengakuan beserta lembaga adat yang ada di Aceh lainnya.

Ia mengatakan, penguatan kembali lembaga yang sudah ada sejak ratusan tahun itu adalah langkah awal dan upaya pemerintah Aceh untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Maka itu pertemuan tersebut, kata Dadek, dilakukan supaya dapat mengidentifikasi tantangan dalam penerapan hukum Panglima Laot di Aceh serta mampu menghasilkan visi yang akan memperkuat sistem kerja Panglima Laot se-Aceh kedepan.

"Pertemuan ini adalah langkah awal untuk membenahi lembaga," kata Dadek.

Ia menyebutkan, peranan Panglima Laot bagi masyarakat nelayan Aceh sangatlah penting. Dengan fungsinya sebagai pengatur pengelolaan sumber daya dan lingkungan laut, pengatur tata cara penangkapan ikan dan pelaksana hukum Panglima Laot, dan  sebagai mediator dalam penyelesaian masalah dikalangan nelayan serta sebagai penghubung antara nelayan dengan pemerintah.

Peranan tersebut, kata Dadek, menunjukkan betapa besar dan kompleksnya tugas yang dipikul Panglima Laot. Maka itu, Dadek menyarankan agar pertemuan yang mengsusung tema "Penguatan Hukum Adat Laot Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan" tersebut harus menghasilkan rekomendasi terbaik untuk masa depan yang lebih baik.

Selain itu, Ahmad Dadek, juga mengatakan lembaga Panglima Laot harus dapat membantu membangun sistem koordinasi radio antar nelayan sehingga setiap nelayan dapat dilacak keberadaannya juga menjaga untuk meminimalisir pergerakan nelayan nakal agar keseimbangan laut tetap terjaga.

"Panglima Laot harus dapat meminimalisir pelanggaran pada sistem penangkapan ikan seperti bom ikan, racun dll, harus segera dimusnahkan," kata Dadek.


Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Ilyas, mengatakan sistem hukum Panglima Laot merupakan warisan endatu yang masih hidup dan melekat didalam masyarakat daerah pesisir, yang mana Panglima Laot memiliki wewenang untuk mengatur sistem hukum kelautan di masing-masing wilayahnya.

"Sudah 400 tahun lamanya Panglima Laot masih hidup dalam masyarakat. Abad 14 pada masa Sultan Iskandar Muda, dimana Panglima Laot memiliki wewenang memobilisasi penjajah dan mengambil bea cukai pada setiap kapal yang singgah dan melawati laut Aceh," kata Ilyas.

Ilyas mengatakan, berdasarkan sejarah Panglima Laot memiliki peran penting dalam menjaga laut Aceh. Untuk itu, ia menegaskan bahwa Panglima Laot adalah mitra sukses pemerintah Aceh dalam menjaga sistem kelautan yang tersebar diseluruh pesisir Aceh. Ia berharap dengan pertemuan ini dapat memberikan dampak positif kedepannya agar sistem hukum kelautan Aceh bisa terus berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
YARA Desak DPRA Panggil Plt Gubernur untuk Terbitkan Pergub Qanun Bendera, Ini Alasannya

YARA Desak DPRA Panggil Plt Gubernur untuk Terbitkan Pergub Qanun Bendera, Ini Alasannya

YARA Desak DPRA Panggil Plt Gubernur untuk Terbitkan Pergub Qanun Bendera, Ini Alasannya
BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Safaruddin mendesak Plt Gubernur Aceh segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pelaksanaan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Safaruddin juga mendesak anggota DPRA untuk memanggil Plt Gubernur Aceh guna membahas dan meminta agar Pergub Qanun Bendera segera diterbitkan.
Menurut YARA, polemik Qanun Bendera selama ini cukup menguras energi, waktu, dan biaya dibanding qanun lainnya.
Qanun ini juga telah mempengaruhi kinerja legislatif periode lalu sehingga YARA ingin anggota DPRA yang baru saja dilantik bisa fokus pada proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh.
"Kami mendesak Plt Gubernur agar segera mengeluarkan Pergub Qanun Bendera agar energi anggota DPRA yang baru tidak dihabiskan ke qanun bendera yang sudah disahkan bertahun lalu. Kita ingin dewan yang baru ini fokus pada percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” ujar Safaruddin kepada Serambinews.com, Minggu (6/10/2019).
Safar menyampaikan bahwa Plt Gubernur tidak perlu ragu untuk menerbitkan Pergub tersebut karena sudah ada qanunnya.
"Qanunnya sampai saat ini juga masih sah secara hukum, Pergub untuk qanun ini kami nilai penting karena dalam pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh," katanya.
Jika Plt Gubernur menolak mengeluarkan Pergub, menurut Safaruddin sama saja Plt Gubernur menolak lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh
“Plt Gubernur mempunyai kewenangan mengeluarkan Pergub, apalagi semua telah diatur dengan qanun. Menolak melaksanakan qanun yang telah disahkan sama saja dengan menolak lambang keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Bendera dan Lambang tersebut," tegas Safar.

YARA juga mengingatkan, bahwa sesuai dengan pasal 2 Qanun Bendera dan Lambang disebutkan, pengaturan bendera dan lambang Aceh bertujuan untuk melambangkan syiar Islam, memastikan bahwa Aceh berhak menentukan dan menetapkan bendera dan lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.
Kemudian mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan kedamaian Aceh, memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh dalam kebhinnekaan.
Selanjutnya, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat rakyat Aceh, dan menjadikan kilas baru sejarah perjalanan kehidupan masyarakat Aceh yang serasi, selaras dan seimbang dengan daerah-daerah lain menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bahagia.
"Oleh sebab ini, DPRA perlu segera panggil Plt Gubernur untuk tuntaskan Qanun Bendera dengan Dewan yang baru ini. Maka sudah seharusnya Plt mengeluarkan Pergub ini, dan DPRA juga sesuai dengan kewenangannnya bisa mempertanyakan ke Plt Gubernur," kata Safar.
Seperti diketahui, polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh cukup menyita perhatian publik di Aceh dan selalu menjadi isu menarik dibahas.
Polemik ini kembali hangat saat dua bulan lalu, soft kopi surat atas nama Kemendagri beredar di dunia maya.
Surat Nomor: 188.34/2723/SJ itu dikeluarkan 26 Juli 2016 dan menyatakan membatalkan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Sontak, surat itu mengagetkan publik di Aceh, terutama para politisi Partai Aceh yang selama ini vokal memperjuangkan bendera dan lambang Aceh.
DPRA menganggap, surat yang muncul tiba-tiba itu janggal, meski dikeluarkan pada Juli 2016 dan ditembuskan ke DPRA, namun hingga kini DPRA belum pernah menerimanya.
Begitu juga pihak Pemerintah Aceh, Plt Gubernur Aceh juga mengaku dalam sebuah rapat di DPRA belum pernah melihat fisik surat tersebut. (Serambinews)
YARA Aceh Utara Ultimatum Plt Gubernur Serius Bangun KEK Arun

YARA Aceh Utara Ultimatum Plt Gubernur Serius Bangun KEK Arun

Kepala Perwakilan YARA Aceh Utara, Iskandar, mengultimatum Plt Gubernur, Nova Iriansyah agar serius membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang telah di tetapkan sejak 2017 dengan PP No 5 tahun 2017 dan sampai saat ini belum ada tanda tanda pembangunannya. 

“kami ingatkan Plt Gubernur agar fokus dan serius dalam membangun Aceh, Pemerintah Aceh jangan nafsu besar tenaga kurang, selalu bernafsu meminta berbagai hal kepada Pemerintah Pusat, ketika di berikan tidak sanggup mengelolanya," Senin 7 Oktober 2019.

Menurut Iskandar, masyarakat di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sudah sangat berharap jika pembangunan KEK Arun akan berjalan dengan cepat karena banyaknya perusahaan  BUMN yang telah beroprasi di Kawasan KEK Arun dan juga di topang dengan telah adanya infrastruktur yang cukup lengkap seperti Pelabuhan, Jalan utama, listrik, gas, air bersih dan pelabuhan, pembangunan ini tentu akan banyak tenaga kerja yang tertampung, angka kemiskinan akan menurun, ekonomi kecil di sekitarnya juga akan bergerak dan tentu saja ini akan menekan angka kriminalitas dampak dari kesejahteraan masyarakat di sekitar KEK Arun, namun sampai saat ini harapan masyarakat hanya tinggal angan saja.

”Harapan besar masyarakat Aceh terhadap pembangunan KEK Arun  sekarang seperti pungguk merindukan bulan, padahal antusias masyarakat menyambut pembangunan KEK Arun sangat besar karena dengan infrastruktur  pendukung yang telah ada seperti Pelabuhan, Jalan utama, listrik, gas, air bersih dan pelabuhan dan perusahaan BUMN yang beroprasi di kawasan KEK tentu tidak terlalu lama untuk membangun kawasan KEK menjadi pusat industri di Aceh sehingga dapat menampung banyak tenaga kerja, menekan angka kemiskinan yang tinggi di Aceh dan juga berdampak pada turunnya angka kriminalitas karena masyarakatnya sejahtera,” terang Iskandar.

YARA Aceh Utara mengingatkan Plt Gubernur bahwa Kawasan KEK Arun ini sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2017 di beri waktu paling lama tiga tahun harus sudah mulai beroprasi, jika tidak maka Dewan Nasional KEK dapat saja mengusulkan untuk mencabut status kawasan KEK Arun, untuk itu butuh keseriusan dan rasa tanggung jawab Plt Gubernur untuk segera mengoprasionalkan KEK Arun, sehingga slogan Aceh Hebat bukan hanya sekejar jargon saat Pilkada.

“Plt Gubernur jangan bersantai untuk mengoprasionalkan KEK Arun, PP No 5/2017 memberikan watu tiga tahun kepada Kawasan untuk segera beroperasi, jika tiga tahun masih stagnan maka Dewan Nasional dapat saja mengusulkan untuk mencabut status KEK tersebut, ini butuh keseriusan dan rasa tanggung jawab Plt Gubernur selaku komandan dalam memajukan KEK Arun," tegasnya

"Jika KEK Arun ini saja masih seperti ini maka jangan lagi pakai slogan Aceh Hebat, karena hanya untuk membangun kawasan KEK Arun saja yang telah lengkap infrastrukturnya tidak jalan, apalagi bicara untuk membangun menuju Aceh Hebat, dan jika dalam waktu dua bulan kedepan juga tidak ada pergerakan pembangunan maka kami minta agar slogan Aceh Hebat tidak perlu lagi di gaungkan karena hanya menjadi jargon politik saja saat Pilkada," tutup Iskandar.(sumber)
Ada Cemaran NDMA, Ahli Kanker Sarankan BPOM Tarik Obat Asam Lambung Ranitidin

Ada Cemaran NDMA, Ahli Kanker Sarankan BPOM Tarik Obat Asam Lambung Ranitidin




Obat asam lambung ranitidin tercemar bahan NDMA (Foto: iStock)Obat asam lambung ranitidin tercemar bahan NDMA (Foto: iStock)

Jakarta - Food and Drug Administration (FDA) dan European Medicines Agency (EMA) menemukan obat asam lambung ranitidine telah tercemar pengotor n-Nitrosodimethylamine (NDMA). Terkait hal tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengimbau profesional kesehatan untuk berhati-hati meresepkan obat tersebut.

NDMA diduga bisa memiliki efek samping merusak hati dan juga memicu kanker. Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Prof Dr dr Aru Wicaksono Sudoyo, Sp.PD, KHOM, FINASM, FACP berharap obat tersebut segera ditarik untuk melindungi keamanan pasien.

"Iya (sebaiknya ditarik), karena ada yang namanya patient safety. Ini paling nunggu keputusan Badan POM gimana, kalau ditarik ya ditarik," kata dr Aru saat ditemui di kantor pusat YKI Menteng, Selasa (24/9/2019).

dr Aru melanjutkan, dengan penarikan maka akan bisa ditinjau kembali dari mana pencemaran tersebut berasal. Bisa jadi bahan baku yang terkontaminasi, maka bisa diselesaikan agar dapat dikonsumsi pasien kembali dengan aman.

"Kayaknya dia terkontaminasi, sama seperti Valsartan itu ya. Terkontaminasi bahan yang secara potensial pada hewan percobaan, belum tentu manusia menyebabkan kanker. Biasanya ditarik dulu, lalu diberesin, dari sumbernya lalu dikembalikan lagi ke pasar. Belum tentu ada apa-apa. Itu kan cuma kebetulan, bahan bakunya terkontaminasi. Internasional juga," imbuh dia.

Singapura telah menarik delapan merek obat ranitidin yang biasa digunakan sebagai obat penyakit lambung karena mengandung zat penyebab kanker, yaitu N-nitrosodimethylamine (NDMA).

Delapan merek yang tersedia di klinik, rumah sakit, dan apotek yang dihentikan, antara lain Aciloc, Apo-Ranitidine, Hyzan, Neoceptin, Vesyca (berlapis film), Xanidine, Zantac (injeksi, sirup, dan tablet) dan Zynol-150.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat Adiktif (ONPPZA) BPOM, dra Rita Endang, Apt, M Kes, mengatakan, BPOM belum berencana untuk menarik atau recall produk ranitidin yang terkait dengan NDMA ini karena masih harus dikaji lebih dalam lagi.

"Karena ini obat keras, BPOM telah memberikan informasi awal kepada profesional kesehatan. Selain itu, kami juga belum ada rencana untuk melakukan penarikan. BPOM masih melakukan kajian, melakukan sampling dan pengujian untuk terkait bahan aktif terkait dengan adanya NDMA di produk ranitidin ini," jelas Rita saat dihubungi detikcom, Selasa (24/9/2019).

"Kalau sudah ada hasilnya, akan dilakukan action (tindakan) dari BPOM," imbuh Rita.(detik)
Pemerintah Aceh Pulangkan 4 Warga Aceh Dari Papua

Pemerintah Aceh Pulangkan 4 Warga Aceh Dari Papua

Wamena – Tim Pemerintah Aceh telah memulangkan empat orang warga Aceh ke kampung halamannya, di Desa Harapan Jaya Kecamatan Lawe Sigala Timur Kabupaten Aceh Tenggara. Sebelumnya, keempat warga Aceh ini menetap di Wamena Kabupaten Jaya Wijaya, Papua.

Keempat warga Aceh yang dipulangkan melalui Surabaya adalah Try Sessy (25) Perempuan, Priska Susilawati Sitohang (31) Perempuan, Natael Gultom (balita/3,5 Tahun) laki-laki dan Nasya Gultom (balita/18 Bulan) perempuan.

“Sebelumnya, keempat warga Aceh ini telah lebih dahulu keluar Papua, mereka ikut rombongan pegungsi Jawa Timur saat dievakuasi ke Malang. Mengetahui hal ini, sesuai perintah Pak Gubernur, kita langsung berkoordinasi dengan Dinsos Jawa Timur. Alhamdulillah, kini warga kita telah tiba dan berkumpul kembali dengan keluarga di Aceh Tenggara,” ujar Alhudri.

Alhudri menjelaskan, untuk mengetahui titik pengungsian di Papua, tim Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan di sana, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun pemangku kebijakan Provinsi Papua.

“Dengan mengetahui titik pengungsian, maka kita akan mudah mengidentifikasi keberadaan warga Aceh di Bumi Cenderawasih. Oleh karena itu, koordinasi dengan pihak terkait terus kita bangun,” tambah Alhudri.

Selama di Papua, Tim Pemerintah Aceh telah bertemu dengan Harry Hikmat, selaku Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI. Pada pertemuan yang berlangsung di Jayapura ini, Alhudri melaporkan tujuan keberadaan Tim Pemerintah Aceh di tanah Papua.

“Saat tiba di Bandara Sentani Jayapura, Tim Pemerintah Aceh disambut oleh Pak Pieter, Kepala Bappeda Provinsi Papua. Selajutnya, kita menggelar konferensi pers dengan awak media di Papua. Konpres ini penting untuk, karena Tim ingin menyampaikan pesan damai dari Pak Nova Iriansyah, selaku Kepala Pemerintahan Aceh, untuk seluruh masyarakat Papua,” ungkap Alhudri.

Tim Pemerintah Aceh juga menggelar pertemuan dengan warga Aceh yang mengungsi di Jayapura. Pertemuan berlangsung di Hotel Renggali Jayapura. Setidaknya ada 7 orang warga Aceh yang mengungsi di Jayapura, yaitu Jecky A (42), Rosnawati (42), Cut Wahyuni Putri (16). Saat ini Cut Wahyuni sudah pindah ke salah satu SMA di Jayapura. Sebelumnya Cut Wahyuni bersekolah di SMAN 1 Wamena.

Selanjutnya Suryanti(29), Fadlan Ramadhan (8), Aisyah (3) dan Ayla Varisa. Terakhir, adalah Dewi. Saat ini Dewi ikut suaminya pulang ke Malang, karena rumah dan harta benda mereka di Wamena telah habis terbakar.

Sementara itu, saat tiba di Bandara Wamena, Tim Pemerintah Aceh disambut oleh warga Aceh yang berada di Wamena Kabupaten Jaya Wijaya. Selanjutnya Tim  menggelar pertemuan dengan warga Aceh yang berada di Wamena. Pertemuan berlangsung di Rumah pria berusia 42 tahun asal Geurugok Bireuen itu turut dihadiri oleh lima orang warga Aceh lainnya.

Lima orang warga Aceh yang ditemui oleh Tim Pemerintah Aceh adalah Abdul Muthalib (28) asal Peureulak, Aceh Timur. Selanjutnya,  Rudi Sunardi (29) thn asal Aceh Utara, Tgk. Abdul Rahmatdin, (41) asal Kluet, Aceh Selatan, Faisal (26) asal Kluet, Aceh Selatan, dan Hasan Basri (53) asal Aceh Selatan.

Di Kabupaten Jaya Wijaya, Tim Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dan bersilaturrahmi dengan Dinsos Kabupaten Jaya Wijaya serta dengan Letkol Inf. Chandra Diyanto, selaku Dandim 1702 Jaya Wijaya.

“Pemerintah Aceh sangat berterima kasih kepada seluruh unsur di Pemprov Papua dan aparat keamanan yang telah mengendalikan kondisi keamanan di Bumi Papua. 

Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat di Wamena dan Papua secara keseluruhan. Sesuai dengan pesan Pak Nova, bahwa tak ada sekat yang membatasi antar daerah. Oleh karena itu, kami optimis  suasana damai akan kembali menyelimuti Bumi Cenderawasih dan kita sebagai saudara sebangsa bisa kembali hidup berdampingan dalam kedamaian,” pungkas Alhudri.
Back To Top