Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Translate

Cari Berita Disini

Ada Festival Internasional, Pulau Banyak di Aceh Makin Dilirik Turis

Ada Festival Internasional, Pulau Banyak di Aceh Makin Dilirik Turis

Pulau Banyak International Festival 2019 (Agus Setyadi/detikcom)Pulau Banyak International Festival 2019 (Agus Setyadi/detikcom)

Aceh Singkil - Event Pulau Banyak International Festival 2019 resmi dibuka dengan tabuhan rapai dan tari kolosal. Pemekab Aceh Singkil optimistis wisatawan akan banyak datang.

Pembukaan Festival Pulau Banyak digelar di kompleks pelabuhan penyeberangan di Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, Aceh, Senin (22/7/2019) malam. Bupati Aceh Singkil Dulmusrid resmi membuka kegiatan yang berlangsung hingga 27 Juli 2019 mendatang.

Pembukaan ditandai dengan menabuh rapai yang dilakukan Dulmusrid bersama unsur Forkopimda Aceh Singkil. Usai acara pembukaan, tamu undangan dan warga yang hadir disuguhkan dengan sejumlah hiburan.

Salah satunya yaitu tarian kolosal Basamo Kito Basatu (Bersama Kita Bersatu). Tarian yang ditarikan sejumlah remaja putra dan putri ini menyita perhatian. Mereka menari dengan apik di bawah kilauan cahaya lampu.

Masyarakat sekitar maupun wisatawan dari berbagai daerah ikut menikmati berbagai tarian. Selain itu, di lokasi acara para tamu undangan juga disuguhkan kuliner khas Aceh Singkil seperti ikan lobster, gulai rabu-rabu dan lainnya.

"Pengunjung yang datang ke Festival Pulau Banyak akan disajikan keeksotisan Kepulauan Banyak melalui fun surfing, camping pulau dan travel fam trip dan berbagai kegiatan lainnya," kata Dulmusrid dalam sambutannya.

Selama kegiatan berlangsung, Pemkab Aceh Singkil juga mengambil kesempatan untuk memberi edukasi kepada pelaku pariwisata. Di antaranya seperti pelatihan sumber daya wisaya dan pelatihan pemandu wisata.

Menurut Dulmusrid, festival ketiga kalinya ini digelar untuk menarik kunjungan wisatawan ke Pulau Banyak. Di pulau ini, traveler dapat menikmati keindahan setiap pulau serta kemping dan surfing.

"Saya sangat yakin ke depan sektor pariwisata Pulau Banyak akan memberi dampak besar bagi kemajuan Aceh Singkil. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar Aceh Singkil," ungkapnya.

Pemkab Aceh Singkil, membuka seluas-luasnya bagi investor yang ingin mengembangkan pariwisata Kepulauan Banyak seperti transportasi, hotel, penginapan ataupun sektor lainnya tanpa harus meninggalkan kearifan lokal setempat. Dulmusrid berharap Pemprov Aceh dan pemerintah pusat terus mengembangkan wisata Pulau Banyak.

"Kami juga berharap Pemprov dan pusat terus membantu pengembangan pariwisata dengan wujudkan bantuan kapal cepat atau menambah kapal feri sehingga rute perjalanan Singkil ke Pulau Banyak bisa setiap hari," jelas Dulmusrid. (Detik)
Proyek Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 5 masuki tahap pematangan lahan

Proyek Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 5 masuki tahap pematangan lahan


Proyek Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 5 masuki tahap pematangan lahan
Sejumlah pekerja di proyek pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli. (Kementrian PUPR


Banda Aceh - Pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera ruas Banda Aceh-Sigli di Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro sepanjang 7,7 kilometer memasuki tahap pematangan lahan (land clearing).

"Sudah (land clearing) sekitar dua kilometer. Masih enam kilometer lagi," terang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Alfisyah di Banda Aceh, Senin.

Ia mengatakan, kawasan land clearing itu, tepat di perbatasan antara Bilang Bintang dan Kuta Baro yang merupakan dua kecamatan di Aceh Besar.

Sedangkan sisa enam kilometer lagi, lanjut dia, hingga kini masih dalam tahap penilaian pembebasan lahan tol, yang merupakan pertama di provinsi paling barat Indonesia ini.

Ruas Tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 kilometer terbagi dalam enam seksi, yakni Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum 25,2 km, Seksi 2 Seulimeum-Jantho 6,1 km, Seksi 3 Jantho-Indrapuri 16 km, Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang 14,7 km, Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro 7,7 km, dan Seksi 6 Kuto Baro-Simpang Baitussalam 5 km.

Data terakhir, PT Hutama Karya (Persero) telah melakukan pembayaran ganti rugi ke warga senilai Rp168,2 miliar bagi 965 bidang tanah dari total 3.586 bidang seluas 856 hektare yang pembebasannya ditargetkan rampung 2021.

"Ada enam kilometer lagi, saat ini baru tahap penilaian harga tanah. Kalau yang sudah land clearing, otomatis telah kita bebaskan. Sudah kita bersihkan, karena sudah kita bayar," tegasnya.

Presiden Joko Widodo pada pertengahan Desember 2018, telah meresmikan pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan barang, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, pembangunan jalan tol membutuhkan dukungan kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur, khususmya terkait pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk tol.

"Problemnya hanya ada di situ (lahan). Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol itu selalu problem dan masalah di pembebasan lahan," ucap Presiden.(antara)
Erdogan: Jika perlu Turki akan lakukan seperti 45 tahun lalu di Siprus

Erdogan: Jika perlu Turki akan lakukan seperti 45 tahun lalu di Siprus

Erdogan: Jika perlu Turki akan lakukan seperti 45 tahun lalu di Siprus
Militer Turki tak pernah ragu untuk melakukan tindakan yang sama seperti 45 tahun lalu "jika diperlukan demi nyawa dan keamanan warga Siprus Turki", kata Presiden Turk Recep Tayyip Erdogan (Anadolu Agency)

Ankara - Militer Turki tak pernah ragu untuk melakukan tindakan yang sama seperti 45 tahun lalu "jika diperlukan demi nyawa dan keamanan warga Siprus Turki", kata Presiden Turki pada Sabtu (20/7).

"Turki melancarkan operasi perdamaian di Siprus untuk melindungi hak dan kepentingan warga Siprus Turki --yang pemilik yang sama atas pulau itu," kata Recep Tayyip Edogan di dalam satu pernyataan yang disiarkan oleh Direktorat Komunikasi Presiden Turki.

Pernyataan Edogan dikeluarkan saat peringatan ke-45 operasi militer yang dilancarkan Turki untuk melindungi penduduk Turki di Siprus.

"Seluruh dunia menyaksikan tekad kami. Tak seorang pun bisa meragukan militer Turki yang herois, yang memandang Siprus (Utara) sebagai tanah airnya, takkan ragu untuk melakukan langkah yang sama yang dilakukannya 45 tahun lalu, jika diperlukan demi nyawa dan keamanan warga Siprus Turki," kata Erdogan.

Erdogan mengenang operasi militer pada 1974 dilakukan setelah semua langkah diplomatik buntu sejalan dengan hukum internasional, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad. Ia menambahkan, "Mereka yang berfikir kekayaan pulau itu dan wilayah tersebut hanya milik mereka akan menghadapi tekad Turki dan warga Siprus Turki."

Erdogan menyoroti bahwa tujuan Turki ialah penyelesaian yang adil dan langgeng buat pulau tersebut dan perdamaian, bukan ketegangan, di bagian timur Laut Tengah berjalan.

"Mereka yang bermimpi bisa mengubah fakta bahwa orang Siprus Turki adalah bagian utuh dari rakyat Turki akan segera menyadari bahwa itu sia-sia," tambah Erdogan.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga memperingati ulang tahun ke-45 Operasi Kebebasan dan Perdamaian di Siprus 20 Juli. (Antara)
Penumpang KM Sabuk Nusantara ceburkan diri ke laut Aceh Selatan

Penumpang KM Sabuk Nusantara ceburkan diri ke laut Aceh Selatan


Penumpang KM Sabuk Nusantara ceburkan diri ke laut Aceh Selatan
Titik koordinat diduga lokasi penumpang KMP Sabuk Nusantara 110 menceburkan diri ke laut dari atas kapal. (ANTARA/Dok. SAR Pos Meulaboh

Tapak Tuan - Wan Busra (35) warga Kota Padang, Sumatera Barat, yang selama ini menetap di Sinabang, Kabupaten Simeulue, dilaporkan menceburkan diri ke laut di perairan Aceh Selatan ketika sedang menumpang KMP Sabuk Nusantara 110 saat dalam pelayaran pada Sabtu jelang pagi sekitar pukul 05.15 WIB.


Akibatnya, korban yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut hingga Sabtu malam belum diketahui nasibnya, setelah sebelumnya sempat dilakukan pencarian oleh kru kapal pengangkut.

"Kami masih berupaya melakukan pencarian terhadap penumpang yang menceburkan diri ke laut dari kapal, saat ini tim sedang bersiap," kata Koordinator SAR Pos Meulaboh, Aceh Barat, Dwi Hetno kepada ANTARA di Meulaboh, Sabtu malam.

Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima, Wanbusra diketahui oleh kru Kapal Sabuk Nusantara 110 sudah menceburkan diri ke laut setelah 15 menit paskakejadian, sehingga pencarian korban di perairan Aceh Selatan tidak membuahkan hasil.

Karena dipengaruhi cuaca yang tidak bersahabat, akhirnya kru beserta nahkoda kapal memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Aceh Selatan setelah berusaha mencari keberadaan korban di laut namun tidak berhasil diketahui keberadaannya.

"Saat ini kami sedang bergerak menuju ke Aceh Selatan untuk melakukan pencarian, kami berharap korban dapat segera ditemukan," ucap Dwi Hetno, menambahkan.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan nelayan di Aceh Selatan agar turut membantu pencarian dan membantu informasi apabila korban sudah ditemukan.

"Kalau cuacanya bagus, pencarian akan kita lakukan sejak Sabtu pagi besok," ujar Dwi Hetno.(antara)

Petani Sawah Pulo Aceh ingin tanam Padi Dua kali Setahun.

Petani Kecamatan Pulo Aceh melaksanakan Rapat Turun Sawah Musim Tanam (MT) Gadu dan Rendengan di Aula Kantor Camat setempat yang berlokasi di Gampong Lampuyang Pulo Aceh. Acara tersebut ikut dihadiri oleh Camat Pulo Aceh, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Produksi, Hasballah, Koordinator dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta Mantri Tani Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pulo Aceh, Tokoh Adat, Imum Mukim serta Keuchik Lampuyang.

Petani meminta agar potensi kedua sumber air yang ada ditempat mereka dipergunakan umtuk mengaliri persawahan mereka “kita memiliki Alu Keumude, yang airnya selama ini hanya digunakan untuk kebutuhan BPKS Sabang saja, kita minta kepada Pemerintah Aceh Besar melalui pertemuan ini, agar dibangun semacam penampung air agar air tersebut bisa kita akhiri kesawah”. Ungkap Basir A. Wahab, anggota Kelompok Tani Rinon Jaya, Gampong Rinon Pulo Aceh.

Selain sumber air di Alu Keumude, menurut warga lain, ada satu tempat lagi yang bisa dikelola oleh petani dengan bantuan pemerintah dalam membangun fasilitas bendungan dan irigasi untuk sawah, tepatnya di Gampong Alu Raya.

“Kami petani Alu Raya juga sangat mengharapkan agar pemerintah Aceh Besar dibawah kepemimpinan bapak Ir. Mawardi Ali, bisa memperhatikan kebutuhan air untuk pertanian di daerah pulau terluar ini”. Ungkap Dahlan, petani Gampong Alu Raya.

“Mari kita sama-sama benahi kelompok tani, sehingga dinas pertanian konsisten dalam membina. Apa yang telah berhasil dilakukan oleh dinas di daratan, lakukan percontohan untuk hal-hal baru, seperti bagaimana agar padi itu anakannya banyak dan rumpunnya besar sehingga hasilnya meningkat. Penanamannya pun harus serentak sehingga gangguan burung tidak terlalu berdampak. 

Varietas bibit harus unggul, seperti batang pendek-pendek tapi bulir padinya banyak, dan semuanya itu harus cocok juga dengan kondisi di Pulo. Apalagi kalau di sini bisa kita tanam padi tiga kali setahun sebagaimana di Kecamatan Indapuri yang sudah memulai program tanam padi tiga kali setahun, pasti petani Pulo Aceh akan lebih mandiri dan sejahtera. ”Hara Yusra selaku Camat Pulo Aceh tersebut.

“Sekarang budidaya pertanian juga terkendala juga dengan pemilik ternak, ini persoalan, bagaimana caranya kedua bidang ini harus saling menguntungkan, peternak hidup padi juga hidup, harus harmoni, sehingga tidak ada hati yg tersakiti sehingga kerja kita menjadi ibadah. Ini harus menjadi renungan kita bersama”. Tambah Yusra

Kabid Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Hasballah menyampaikan apa pun keluhan  petani di Pulo Aceh akan disampaikan kepada Bupati Aceh Besar dalam pertemuan nantinya.

untuk Pulo Aceh, pengaruh angin juga harus diperhatikan, kencangnya angin bisa menyebabkan daunnya hangus, ada istilah “Keuneunong”, artinya harus sesuai dengan kondisi alam (cuaca). Ketersediaan air juga harus diperhatikan. Opt juga ada dalam konteks “keuneunong”. 

“Disinilah (rapat Turun Sawah) kita buat kesepakatan-kesepakatan yg tidak boleh dilanggar. Bupati Aceh Besar fokus membangun kawasan terluar atau terpencil. Kita juga harus meningkatkan jumlah lahir anak sapi IB, setiap bulan berapa anak sapi IB yang lahir? Pertemuan kelompok tani juga harus ditingkatkan, karena dengan petani mau mengikuti pertemuan-pertemuam kelompok, pihak dinas pertanian dalam hal ini diwakili BPP Pulo Aceh dapat mengetahui perkembangan kondisi kelompok tani”. 

Ungkap Hasballah selaku Kabid. Produksi yang juga ahli dalam bidang peternakan.
“sebenarnya Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar sudah menjadwalkan pertemuan ini, tapi rupanya beradu dengan agenda di Kementerian Pertanian di Jakarta, padahal pak Kadistan ingin turun langsung ke Pulo Aceh dan melihat bagaimana kondisi pertanian di pulau terluar”. Terang Afriadi selaku koordinator BPP PULO ACEH disela-sela diskusi dengan peserta rapat.


Kejati Aceh Sita Duit Rp 36 M Terkait Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang

Kejati Aceh Sita Duit Rp 36 M Terkait Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang


Kejati Aceh Sita Duit Rp 36 M Terkait Dugaan Korupsi Keramba Apung SabangFoto: Agus Setyadi/detikcom

Banda Aceh - PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus mengembalikan uang sebesar Rp 36,2 miliar ke penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Uang tunai tersebut akan dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kota Sabang.

Pengembalian uang tunai dilakukan di Kantor Kejati Aceh di Banda Aceh, Aceh, Kamis (18/7/2019). Uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu itu dibawa menggunakan dua mobil dan dikawal ketat polisi.

Setelah dirilis di kantor Kejati Aceh, uang tersebut dibawa kembali kantor BRI cabang Banda Aceh untuk dititipkan dalam rekening penampung. Penyidik kemudian membuat berita acara penerimaan penyitaan.
"Uang Rp 36,2 miliar ini nantinya akan dijadikan barang bukti dalam perkara ini," kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, kepada wartawan di Kejati.

Menurutnya, pengembalian uang itu merupakan iktikat baik dari PT Perinus selaku rekanan dalam proyek tersebut. Selain itu penyidik Kejati Aceh juga sudah mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Dalam kasus ini, penyidik belum menetapkan tersangka. Namun sudah memeriksa 19 saksi termasuk Dirut PT Perinus.

"Ini kasus 2018, pengadaannya itu di tahun 2017," jelas Munawal.

Meski sudah mengembalikan uang puluhan miliaran rupiah, sebut Munawal, kasus tersebut tetap dilanjutkan. Namun Kejati Aceh belum menghitung kerugian negara dalam kasus ini.

"Kerugian negara baru perkiraan kita perkiraan potensi kerugian negara. Belum dihitung (kerugian negara)," bebernya.

Seperti diketahui, proyek keramba jaring apung KKP di Kota Sabang, Aceh bersumber dari anggaran tahun 2017, dengan pagu anggaran sebesar Rp 50 miliar. PT Perinus menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek tersebut.(Detik)
Plt Gubernur Aceh Tutup Bhaksos dan Jambore Tegana Aceh Jaya

Plt Gubernur Aceh Tutup Bhaksos dan Jambore Tegana Aceh Jaya

Calang- Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menutup secara resmi kegiatan bhaksos dan jambore tagana 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Aceh di Kabupaten Aceh Jaya. Selasa (16/7/2019). 

Kegiatan ini berlangsung sejak 13-16 Juli 2019 yang terpusat di Desa Bintah untuk kegiatan bhakti sosial dan Taman Memorial Tsunami Calang untuk apel siaga dan Jambore Tagana. 

Nova Iriansyah pada kegiatan tersebut meminta seluruh masyarakat untuk mempersiapkan strategi mitigasi bencana sejak dini. Dengan demikian, tingkat kerugian maupun timbulnya korban akibat bencana dapat diminimalisir. 

"Penting untuk mempersiapkan strategi mitigasi bencana. Apalagi sebagian besar wilayah Aceh rawan bencana," kata Nova. 

Nova menyebutkan sepanjang tahun 2018, sebanyak 320 bencana terjadi di seluruh Aceh. Bencana yang terjadi sangat beragam; banjir; tanah longsor; abrasi; kebakaran lahan dan hutan; puting beliung. Hal itu menunjukkan ancaman bencana. "Karena itu strategi mitigasi harus mempersiapkan sejak dini."

Karenanya, kata Nova, pemerintah Aceh butuh relawan baik sebelum bencana, saat tanggal darurat hingga paska-bencana terjadi. Peran Tagana sangat diperlukan untuk meminimalisir kerugian akibat bencana. 

Kegiatan Jambore Tagana, kata Nova, sangat berguna demi menambah wawasan dan meningkatkan kepekaan kebencanaan. "Relawan tagana adalah mereka yang bekerja cepat dalam kondisi darurat." 

Saat ini, data Dinas Sosial Aceh mencatat ada 807 personil Tagana di seluruh Aceh. Jumlah itu kata Nova sangatlah terbatas untuk mengawal wilayah Aceh yang sangat luas. Karena itu, Nova meminta agar mereka memberikan wawasan pengetahuan mitigasi bencana pada warga dan terus menebarkan sikap kesetiakawanan. Dengan demikian relawan Tagana bisa menjadi orang pertama yang siap membantu dan peduli pada masyarakat. "Di mana ada bencana, di situ ada Tagana," kata Nova.

Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri mengatakan Bhakti Sosial dan Jambore Tagana ke 15 merupakan ajang silaturahmi relawan penanggulangan bencana se Aceh. Dalam jambore itu, mereka juga menggelar kegiatan penanaman pohon dan permbersihan gampong. "Kita juga menggelar baksos di gampong Bintah," kata Alhudri. 

Sementara Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB, mengatakan kegiatan jambore Tagana sangat berarti bagi mereka. Hal itu dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang sangat rawan terjadi bencana. Saat Tsunami 2004 lalu, Aceh Jaya juga menjadi daerah yang terkena dampak terparah. 

"Kegiatan sosialisasi dan mitigasi bencana sangat tepat dilaksanakan di sini," kata Irfan TB. Ia berharap di waktu yang lain Aceh Jaya bisa kembali dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan serupa. Ia melaporkan bahwa pada akhir bulan nanti Kokam Pemuda Muhammadiyah se Sumatera juga akan menggelar baksos di Aceh Jaya.

Plt Gubernur Aceh Boyong 13 SKPA dan Forum CSR ke Desa Tertinggal di Aceh Jaya

Calang -  Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memboyong sejumlah satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) ke daerah tertinggal di Desa Bintah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Selasa (16/7/2019).
Adapun SKPA yang ikut ke Desa Bintah adalah, Dinas Sosial Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh, BPBA, Dinas Registrasi Penduduk, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan, Dinas Pengairan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP/WH Aceh  dan Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh.
Masing-masing SKPA tersebut membawa serta bantuan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan sosial untuk masyarakat setempat.
Selain dari 13 SKPA di atas, Nova Iriansyah juga mengajak Forum CSR Kessos Aceh yang juga menyalurkan bantuan melalui Bank Aceh Rp250 juta, BRI Aceh Rp10 juta, PT Mifa Bersaudara Rp60 juta,  dan PT Pegadaian Rp20 juta. Total bantuan dari CSR Kessos Aceh yang terkumpul sebesar Rp 340 juta untuk membangun 96 unit WC/MCK warga masyarakat gampong Bintah dengan biaya Rp3,5 juta per unit, dan 1 unit MCK untuk masjid desa setempat.
Kehadiran Nova Iriansyah bersama sejumlah SKPA dan Forum CSR Kessos Aceh tersebut dalam rangka bhakti sosial dan jambore tagana 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Aceh sejak 13-16 Juli 2019. Kegiatan ini berpusat di Desa Bintah untuk bhakti sosial tagana bersama SKPA dan Forum CSR Aceh, kemudian apel siaga dan jambore tagana di Taman Memorial Tsunami Calang, Aceh Jaya.
Nova Iriansyah dalam kunjungan tersebut mengatakan, menyebutkan bakti sosial merupakan agenda rutin Pemerintah Aceh. Sebelum di Bintah, Pemerintah Aceh juga telah melakukan agenda serupa di beberapa daerah lainnya di Aceh. "Tujuannya agar masyarakat menyadari bahwa negara hadir di hingga desa," kata Nova.
Warga Desa Bintah, Nurdin, mengatakan bahwa desanya sedikit jauh dari pusat kota. Akses menuju ke desanya harus menggunakan rakit. Semula, ada sebuah jembatan gantung yang menghubungkan Desa Bintah dengan Gampong Tuwie Priya, namun jembatan gantung rangka baja itu ambruk dibawa banjir bandang sekitar beberapa tahun lalu.
"Sekarang kalau menyeberang ya pakai rakit," kata Nurdin. Rakit di Bintah merupakan aset milik gampong yang dikelola secara mandiri. Mereka mengambil ongkos Rp2 ribu per sekali menyeberang. Sementara jika mengangkut sepeda motor harus membayar Rp10 ribu untuk ongkos bolak-balik.
Bukannya tanpa perhatian. Pemerintah rutin menganggarkan anggaran untuk pembangunan jembatan penghubung, sejak tahun 2015 lalu. Abutment jembatan pun sudah dibangun, tinggal membangun dua pilar di tengah sungai untuk menghubungkan Bintah dengan Tuwie Priya. Kekurangan dana pembangunan jembatan sekitar Rp9 miliar dari total anggaran Rp36 miliar.

"Jembatan Bintah harus selesai 100 persen tahun 2020. Jangan mundur dari tahun itu,” kata Nova. Nova juga meminta kepada para Kepala SKPA terkait agar anggaran tahun 2020 sebagian disisihkan untuk pembangunan jembatan Bintah.
Nova menyebutkan, agenda bakti sosial di Bintah menjadi momentum awal di mana kegiatan-kegiatan serupa akan rutin dilaksanakan. Nova meminta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya beserta kepala dinas terkait untuk melanjutkan kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalah di Bintah.
"Hari ini kita datang dengan 15 dokter spesialis. Rakyat harus mendapat perhatian, itu hak mereka. Sejak hari ini sampai ke depan, atasi setiap masalah di setiap sektor."
Selain memberikan akses kesehatan gratis bagi warga Bintah, pemerintah juga memberikan pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi warga. Mereka diberikan kesempatan merekam dan mencetak KTP elektronik, Kartu Identitas Anak, akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam dua hari layanan, tercatat lebih dari 100 warga yang merekam data kependudukan di Bintah.
Nova meminta agar seluruh masyarakat Bintah memanfaatkan kegiatan tersebut. "Kalau tidak ada NIK yang tercantum dalam KTP, banyak program yang tidak bisa kita akses," kata Nova.
Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB, menyebutkan Nova Iriansyah merupakan gubernur pertama yang datang berkunjung ke Desa Bintah. "Seumur Indonesia merdeka, baru ini. Apresiasi kami atas ketersediaan bapak ke mari," kata Bupati Irfan TB.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, menyebutkan pihaknya melakukan Bakti Sosial dan Jambore Tagana dengan bersinergi bersama beberapa SKPA. Selain para SKPA, mereka juga dibantu oleh Forum CSR Kessos seperti PT Mifa Bersaudara, Bank Aceh, Bank BRI dan PT Pegadaian. Perusahaan-perusahaan tersebut membantu membangun layanan MCK sebanyak 96 unit.
"Warga di sini tidak ada MCK. Hanya di rumah pak kepala desa yang ada MCK nya," kata Alhudri. Ia berharap, dengan bantuan yang diberikan tersebut bisa membuat masyarakat sadar bahwa menggunakan MCK yang bersih merupakan awal hidup sehat. []

Tindak lanjuti harapan masyarakat Aceh Singkil, Ini Penegasan DPRK Aceh Singkil

Singkil - Setelah mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat di Aceh Singkil. Kita menemukan sejumlah hal penting yang mestinya menjadi harapan dan kerinduan masyarakat untuk diwujudkan oleh pemkab Aceh Singkil.


"Menindaklanjuti harapan Masyarakat Aceh Singkil Tentang rencana mendirikan bangunan / gedung berupa Pasar Modern di Wilayah Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. Program ini mrpkn terobosan yg sangat bagus utk meningkatkan perekonomian masyarakat & mendorong percepatan pembangunan Kab. Aceh Singkil dari keterpurukan sbg daerah tertinggal menjadi lebih maju dan sejajar dengan Kabupaten lain yg ada di Prov. Aceh maupun wilayah Sumatera lainnya,  menetukan di titik / lokasi mana yg lebih tepat & cocok serta memiliki strategis utk pembangunan psr Modern tsb," ungkap anggota DPRK Aceh Singkil M Jirin SE kepada media, Senin (15/07/2019).


Menurut Jirin, Pemda Aceh Singkil diharapkan dapat menilai lebih jernih & pandangan luas untuk menatap masa depan Aceh Singkil yg lebih baik, aman, modern, bermartabat & menjadi kebanggaan  kita semua. 
"Khususnya pihak yg berkompeten terkait masalah tsb. 

Jirin meeincikan, beberapa hal plus min ( kelebihan & kekurangan dari 2 titik yg akan dijadikan lokasi pasar Modern) yakni sbb :
1. Lokasi di belakang PLN Ds. Tanah Mbara luas lhn sekitar 5 Ha, :
 -  Utk jangka panjang psr tsb sulit dikembangkan karena mrpk daerah padat pemukiman.
-  menimbulkan kerawanan thpd keamanan proyek vital (PLN), yg hrs  lebih seteril dari gangguan luar dan kebisingan
-   keberadaan psr modern tsb dpt mengganggu belajar  mengajar di sekolah SMPN & SMAN yg tdk jauh dari lokasi psr Modern
-   sepanjang jalan di jalur 2 ds  Tnh. Mbara sdh banyak ruko berdiri shg  berpengaruh thdp kondisi psr modern baik persaingan dlm perdagangan maupun kemacetan arus lalu lintas karena jalan tdk memadai.
-   posisi psr modern yg akan dibangun dibelakang PLN dan jauh dari jln raya berdampak thdp animo masyarakat utk berjualan dan belanja di tmpt tsb karena dinilai kurang strategis jauh dari jalan raya.
2. Lokasi di Ds. Gn. Lagan Kec. Gn. Meriah luas sekitar 12 Ha al sb :
-  utk jangka panjang psr modern tsb bisa dikembangkan sesuai kebutuhan karena memiliki luas 2 kali lebih luas dari belakang PLN
-  rencana pengembangan jalan ( jalur 2)dpt disgn sedemikian rupa yg lebih lebar lagi shg sepanjang jalan lebih luas dan tertata dg baik sesuai kebutuhan yg diinginkan ( tata kota)
-  adanya RSUD dan Akper di wilayah tsb dpt dijadikan sbg salah satu fasilitas kesehatan dan pendidikan utk  kebutuhan masyarakat seluruh warga Aceh Singkil & pengembangannya
-  ditempat tsb sdh berdiri perumahan Pengadilan & Kejaksaan beberapa thn lalu
-   Ds gn. Lagan merupakan daerah strategis utk pengembangan kota dan ditata dg baik mengingat daerah tsb masih sangat luas utk dikembangkan, 
-   adanya perumahan yg baru dibangun seperti perumahan Melati, Suzuki dan perumahan lainnya dpt memberikan kontribusi utk pendirian psr Modern yg membutuhkan konsumen/ pembeli dari berbagai tempat khususnya warga Gn. Lagan
-   selain itu keberadaan Gedung Olah Raga ( GOR) yg mrpk bagian fasilitas umum bisa dikembangkan utk meningkatkan bakat, kesehatan & kesejahtetaan masyarakat melalui olah raga & mengolahragakan masyarakat 
-  jarak dari Bandara ke perbatasan gn. Lagan sekitar 8 km ( psr Modern) memiliki nilai tersendiri dlm mengembangkan parawisata kedepan yakni kebutuhan tempat penginapan/ hotel bagi org yg datang dan pergi dari Aceh Singkil melalui Bandara terutama ketika Run Way bandara sdh ditingkatkan dari 1.200 m menhadi 1.600 m ( pswt yg lebih besar)
-   posisi daerah Gn. Lagan yg berbatasan dg ds. Kampung Baru memberikan dampak yg positif thdp animo / daya beli konsumen khususnya komunitas perkebunan yg berada disekitar wilayah seperti PT. Astra, Delima Makmur dan perkebunan lainnya. 
Semoga  bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya Pemda Aceh Singkil.
Plt Gubernur Aceh Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah KAT Sikundo

Plt Gubernur Aceh Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah KAT Sikundo

Aceh Barat - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan 39 unit rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan penyalaan lampu listrik pertama di Desa Sikundo, Kecamatan Pantee Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Senin (15/7/2019).

Tiba di Desa Sikundo sekira pukul 11.15 WIB, Plt Gubernur Aceh bersama rombongan disambut dengan prosesi adat (dipeusijuk) oleh tokoh adat setempat setelah menempuh perjalanan kurang lebih 60 kilometer dari jalan nasional Aceh Barat - Medan dengan akses jalan menuju Desa Sikundo yang cukup terjal dan rusak. 

Usai melakukan peletakan pertama, kepada wartawan Nova Iriansyah mengatakan, perencanaan untuk pembangunan Rumah KAT di Desa Sikundo memang sudah lama direncanakan jauh-jauh hari, dan hari ini terealisasi. 

"Setelah adanya KAT, hadirnya MCK, listrik, maka nanti akan disusul dengan aksesibilitas yang juga akan kita perbaiki," katanya. 

Dengan adanya pembangunan rumah KAT ini, Nova Iriansyah berharap kepada masyarakat Sikundo agar tetap nyaman dan tidak berencana pindah ke daerah lain, karena pemerintah akan terus meningkatkan infrastruktur dan fasilitas sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kemudian Nova Iriansyah juga berharap kepada masyarakat agar aktif dalam pembangunan, sehingga tidak selalu harus melalui program dan proyek kalau bisa dilakukan dengan cara bergotongroyong, karena kalau bisa bakti TNI, Polri  dan lain-lain termasuk CSR itu lebih baik. 

"Mungkin yang akan saya dulukan terlebih dahulu adalah memperbaiki akses jalan yang layak jadi jangan ada lagi jalan yang naiknya ekstem turunnya ekstem tadi ada saya lihat satu titik tadi," katanya. 

Menurut Plt Gubernur Aceh untuk memperbaiki itu  tidak perlu dengan program APBN- APBA atau APBK, karena juga bisa dilakukan dengan bantuan CSR, gotongroyong masyarakat bersama TNI dan Polri. 

"Itu dalam waktu dekat akan saya lakukan dengan kawan-kawan dan yang paling penting penduduk tambah betah tinggal di Sikundo," katanya. 

Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik antar pihak baik itu dari PT Mifa Bersaudara yang melalui CSRnya  sudah mau membantu pembuatan MCK untuk masyarakat Sikundo. 

"Begitu juga dengan PLN dan Dinas ESDM, sehingga masyarakat desa ini bisa merasakan listrik," kata Alhudri. 

Sementara itu Bupati Aceh Barat  Ramli mengucapkan terimakasih atas bantuan rumah KAT, listrik dan MCK oleh Pemerintah Aceh, PLN dan PT Mifa Bersaudara. 

"Semoga bantuan ini terus berlanjut, orang di sini tidak banyak namun bisa menggoyang nasional. Kami sangat berterimakasih dan berharap bantuan ini terus berlanjut,"katanya. 

Turut hadir dalam rombongan Kepala BPBA Teuku Ahmad Dadek, Kepala ESDM Mahdinur, Kepala Dinas Pangan Aceh Ilyas, Asisten II Sekda Aceh Taqwallah, Bupati Aceh Barat Darmili, para SKPK Aceh Barat, Danrem 012/Teuku Umar , Kapolres Aceh Barat, General Manager PT PLN Aceh Jefri Rosiadi, Wakil Ketua DPRA Dalimi, Kepala Kejari, Kepala MPU, Direktur Utama PT Mifa Bersaudara, DPRK Aceh Barat, Camat Pantee Ceureumen, Keuchik Desa Sikundo, dan masyarakat setempat. 

Kadinsos Aceh Tinjau Lokasi Pembangunan Rumah KAT di Sikundo

Meulaboh - Menjelang peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan 39 unit rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sikundo, Kecamatan Pantee Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Sosial Aceh (Kadinsos) Aceh Drs Alhudri MM bersama rombongan meninjau lokasi pembangunan, Minggu (14/7/2019). 

Alhudri dalam kunjungan tersebut mengatakan, pembangunan rumah KAT di Desa Sikundo bukan karena setelah viralnya jembatan tali beberapa waktu lalu, melainkan memang sudah diprogramkan jauh-jauh hari oleh Dinas Sosial Aceh melalui APBN Kementerian Sosial RI. 

Sebab, katanya, tidak ada  dalam sejarah pembangunan dapat dilakukan seketika  tanpa perencanaan yang harus dilakukan jauh-jauh hari,  bahkan pihaknya setahun sebelumnya sudah melakukan survey lokasi di Desa Sikundo untuk pembangunan rumah KAT. 

"Sebelum jembatan kabel itu viral, Dinas Sosial Aceh memang sudah memiliki program untuk pembangunan 39 unit rumah KAT di Sikundo," kata Alhudri. 

Alhudri menegaskan, Pemerintah Aceh tidak pernah tutup mata  dalam upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat, hanya saja pemerintah membutuhkan waktu untuk menyusun itu semua. 

"Ini merupakan salah satu program Pemerintah Aceh Hebat  dalam menjangkau pembangunan daerah tertinggal. Jika tahun ini di sini, tahun depan kita perhatikan di daerah lain lagi," katanya. 

Selain pembangunan rumah KAT, Desa Sikundo juga mendapat bantuan WC dari bantuan dana CSR PT Mifa Bersaudara melalui Forum CSR Kessos. Bersama pihak PT Mifa, Alhudri kepada Keuchik Sikundo, Juhari, mengatakan agar pembangunan WC tersebut diserahkan pada pihak desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes). 

"Tolong dibangun dengan benar, segala kendala silakan hubungi langsung bapak ini, " pesan Alhudri sambil menunjuk pihak Mifa. 

Seperti diketahui, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, besok, Rabu 15 Juli 2019 akan melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan rumah KAT Sikundo bersama dengan pembangunan MCK. Bersamaan dengan itu, Plt Gubernur Aceh juga melakukan penyalaan listrik bantuan PLN di desa tersebut. 

"Selama ini desa tersebut memang belum pernah ada listrik. Alhamdulillah bersamaan dengan pembangunan rumah KAT ini juga masuk listrik," pungkasnya.

Di Desa Sikundo rombongan Kepala Dinas Sosial Aceh juga bertemu dengan Kepala BPBA Teuku Ahmad Dadek, Kepala ESDM Mahdinur. 

Hadir dalam rombongan tersebut Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Sosial Fauzan Azima.[]

Senin, Pembangunan Rumah KAT di Sikundo Dimulai

Banda Aceh – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, dijadwalkan akan hadir melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan 39 unit rumah masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) di Desa Sikundo, Kecamatan Pantee Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat pada Senin 15 Juli 2019. Selain pembangunan rumah KAT, pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan penyalaan listrik dari PLN untuk Desa Sikundo.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM melalui Kasi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga Safwan S.Ag., M.Ag, Sabtu (13/7/2019).
“Pembanguna rumah KAT untuk warga Sikondo akan dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Plt Gubernur Aceh pada 15 Juli 2019 nanti, sekaligus akan dilakukan penyalaan lampu listrik dari PLN,” kata Safwan. Menurut Safwan, PLN merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan KAT di Sikundo, sebab masayarakat di sana memang udah sangat lama belum dialiri listrik.
Safwan menuturkan,  pembangunan rumah KAT di Sikundo merupakan program Dinas Sosial Aceh melalui anggaran APBN Kementrian Sosial RI Tahun 2019. Penanganan KAT ini harus dilakukan secara terpadu, oleh karena itu Dinas Sosial Aceh yang berperan sebagai pembuka jalan mengundang intansi-intansi lain yang terlibat langsung dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan baik intansi pemerintah terkait, BUMN dan swasta dengan CSRnya.
Sebab, katanya, setiap intansi itu punya kewajiban untuk melakukan pemberdayaan masayarakat di daerah tertinggal. Hari ini Sikundo adalah daerah yang terisolir, jauh dari akses pelayanan publik, baik itu kesehatan, pendidikan, transportasi, apalagi informasi-informasi yang menyangkut dengan teknologi itu belum mereka rasakan.
Karena dia berharap, pada pencanangan dan peletakan batu pertama ini, semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (KPA) yang ada di provinsi dan juga dunia usaha seperti PLN serta perusahaan-perusahaan swasta lainya juga ikut ambil bagian di dalam pemberdaan KAT ini.

“Harapan kita, dengan adanya kegiatan ini warga nasyarakat di sana, memiliki rumah layak huni, karena saat ini mereka tidak mempunyai rumah yang layak huni, kemudian mereka juga mendapatkan fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti jalan menuju ke Sikundo sehingga transportasi mereka saat keluar dari desa itu lebih begus,” katanya.
Kemudian juga, pelayanan kesehatan agar masyarakat di sana dapat berobat secara medis, minimal ada bidan desa yang mau ditempatkan di sana, selain itu  jangkauan pelayanan kesehatan untuk ke Puskesmas, dan jika perlu ada petugas kesehatan yang  setiap bulannya bisa turun ke sana untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat di sana.
Kemudian di sana mereka itu juga butuh air bersih, kita ingin ada SKPA terkait untuk pelayanan kesehatan mereka butuh air bersih begitupun sarana dan prasaran lingkungan. Sehingga mereka dapat merasakan seperti halnya yang dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah lain yang merasakan sentuhan-sntuhan dari pemerintah.
“Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah di sana bahwa kita pemerinntah tidak tutup mata. Setelah di Sikundo kita juga akan menjajaki daerah terpencil lainnya di Aceh, tujuannya sama agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah,” tutup Safwan.

Alam Peudeung Simbol Pemersatu Dimasa Kejayaan Aceh

Banda Aceh - Sebuah nadham Aceh yang hingga kini masih dinyanyikan masyarakat Aceh, untuk mengambarkan betapa sulitnya penjajah menduduki tanah rencong ini. Namun, awal dari kalimat dalam nadham tersebut adalah simbol pemersatu rakyat Aceh yaitu “alam peudeung” yang dimaknai sebagai Bendera Aceh. Sejauh pengetahuan saya, hampir seluruh kerajaan di Indonesia memiliki bandera kebesaran mereka.

"Di Aceh na alam peudeung, Cap sikureung bak jaroe raja, Phon di Aceh troh u Pahang, Tan soe teuntang Iskandar Muda, Bangsa Portugis angkatan meugah,
Laju geupinah di Aceh raya, U Melaka keudeh di piyoh, Keunan pih troh geupicrok teuma," ungkap Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Dr M Adli Abdullah kepada media ini, Kamis (11/07/2019).



Adli menjelaskan, tidak terkecuali bandera Kerajaan Mataram yang sampai hari ini masih dikibarkan di Yogyakarta dan sering dijadikan sebagai simbol kerajaan saat kirab para pembesar kerajaan tersebut. Perihal bandera dalam sejarah Nusantara memang tidak pernah dipermasalahkan, kecuali simbol-simbol tersebut berupaya menghalangi jatidiri bangsa Indonesia yaitu simbol komunis.


"Alasan utama saya menyampaikan nadham tersebut dengan tafsir mengenai bandera di Nusantara. Dalam dataran akademik, persoalan bendera Aceh bukanlah hal yang baru. Artikel singkat ini berupaya untuk menelaah lebih lanjut tentang bendera Aceh ini yang dalam sejarah lebih dikenal dengan “alam Aceh,”paparnya.



Adli juga menyebutkan, jika ada anggapan bahwa bendera bergaris merah, hitam dan putih dihiasi bulan bintang itu sebagai “Bendera GAM”. Ini anggapan keliru. GAM tidak punya bendera sendiri; yang digunakan GAM di masa konflik adalah bendera Aceh, yang telah wujud ratusan tahun.



Bendera itu hampir sama dengan bendera Turki. Dalam hal ini, salah satu kajian yang paling komprehensif adalah karya Anthony Reid (2005) mengenai pengaruh Turki Utsmani, termasuk penggunaan bandera mereka di bumi Serambi Mekkah. GAM lahir pada tanggal 4 Desember 1976, sedangkan sejarah penggunaan bandera tersebut telah dimulai ratusan tahun yang lalu. Dengan kata lain, bandera Aceh adalah warisan sejarah dan identitas wangsa Aceh, serta tidak ada kait mengait dengan GAM.



Marsden pernah mengatakan dalam “The History of Sumatra”, bahwa Aceh adalah satu satunya kerajaan Islam di Nusantara yang pernah meraih kemajuan politik dalam pandangan orang barat. Karena berbagai “transaksi yang ia lakukan telah menjadi pembahasan sejarah. Dengan kekuatan ini, Portugis tidak mampu menancapkan kaki di Aceh dan para sultannya menerima banyak tamu dari pengusasa Eropa” (Amirul Hadi: 2010). Caroline Finkel dalam bukunya “The Story of the Ottoman Empire 1300-1923” mengatakan, “Muslim sultanate of Aceh, when threatened by Portuguese expansionism, sought Ottoman assistance. The Ottoman troops were sent to aid the sultan against the Portuguese in 1537, 1547, 1566 Aceh formally requested the protection of the Ottomans. The Ottomans fleet set out from Suez to aid Aceh, and the Ottomans flag used by the sultanate of Aceh.” (Caroline Finkel: 2005). Inilah hubungan persaudaraan antara Turki dan Aceh yang sampai hari ini masih diinginkan berlanjut, khususnya dalam hubungan pendidikan dan kebudayaan.



Maka tidak heran, kata Adli, bendera resmi kerajaan Aceh adalah dasar merah dengan bulan bintang di tengah sebagai simbol Islam sama seperti Turki dan ini juga menunjukkan bahwa kerajaan Aceh berlandaskan Alquran dan Alhadist. Sedangkan pedang merupakan lambang kedaulatan Aceh dan juga menunjukkan sifat orang Aceh yang tegas dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Ada istilah di Aceh hudep saree matee shahid, salah narit peudeung peuteupat, salah seunambat teupeuroe dumna. Penambahan pedang ini sebagai sifat orang Aceh diletakkan di bawah bintang bulan. Jadi kesamaan bendera Turki dengan “alam peudeung” Aceh diakibatkan hubungan Aceh dan Turki begitu harmonis tempo dulu. Hasan Tiro, mengambil bendera ini sebagai bendera Aceh Merdeka dan menambahkan dua garis hitam di tepinya untuk melambangkan para syuhada. Para syuhada ini adalah yang korban dalam peperangan kemerdekaan Aceh melawan Belanda dan Jepang.


"Adapun mengenai penggunaan bandera Aceh, Ahtisari sendiri dalam buku “Ahtisari and Aceh” (Katri Merikallio: 2006) mengakui Aceh punya hak untuk menggunakan bendera simbol dan himne sendiri. Dan ini telah dituangkan dalam MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005," tambahnya.

Adli mengatakan, dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No 11 tahun 2006 mengenai bendera dinyatakan di dalam pasal 246; (1) Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. (3) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



"Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk kompromi antara pemerintah Indonesia dan GAM yang melihat pentingnya pengaturan simbol dan identitas baik bagi RI maupun bagi Aceh. Bendera Aceh akan menegaskan identitas kekhususan Aceh yang memang sepatutnya diarahkan menjadi gerakan nasionalisme kultural yang damai dan demokratis dalam rangka pencarian sebuah dukungan menjadi a nation without state. Dengan kibaran dua bendera di Aceh, diharapkan ke depan konflik bendera tidak akan muncul lagi di negeri yang pernah menjadi pengemban amanah daulah islamiayah di Asia tenggara ini bersama Turki Usmani di Eropa dan Asia Tengah, bani fathimiyah di Afrika Utara, Isfahan di Timur Tengah dan Moghul di Asia Selatan," cetusnya.


Menurut Adli, Pemerintah Aceh dan DPRA perlu segera mengeluarkan aturan tentang simbol dan bendera Aceh sekaligus tentang protokoler pengibarannya. Amanat MoU Helsinki dan pasal 246 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 tahun 2006. Hal ini akan memberi dua dampak terhadap hubungan Aceh dengan Indonesia. Pertama, Aceh menghormati simbol Indonesia di Aceh yang direpresentasikan oleh bendera merah putih dan hanya akan menggunakan bendera tersebut sesuai dengan ketentuan hukum RI yang mengaturnya. Kedua, Aceh memiliki kewenangan untuk mengibarkan bendera sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Aceh. Karena salah satu faktor yang mendasari konflik bendera ini adalah aspek hukum, otoritas, dan etika.


"Terakhir, saya mengajak agar semua elemen di Aceh bisa menghormati simbol-simbol ke-Aceh-an dan ke-Indonesia-an. Karena dengan saling menghormati, maka situasi damai bisa dipertahankan,"harapnya.



Penulis : M Adli Abdullah-Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh/Mantan Sekjen Panglima Laot Aceh/Lulusan Doktor USM Malaysia

Dinas Sosial Aceh Fasilitasi Pemulangan Jenazah Menantu Waled Marzuki

BANDA ACEH- Jenazah Tgk Abdi Mukassaf tiba di tanah kelahirannya di Gampong Blang, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Senin siang 8 Juli 2019.

Almarhum Tgk Abdi Mukassaf adalah menantu dari Waled Marzuki (Pimpinan Mudi Mekar Bekasi). Almarhum semasa hidup adalah pengasuh pada dayah Mudi Mekar yang berada di Jati Mekar, kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Jenazah almarhum tiba di Bandara SIM sekitar pukul 11.00 Wib setelah menempuh perjalan dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menggunakan Batik Air.

Setiba di Bandara SIM, Jenazah disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM yang diwakili oleh Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Rohaya Hanum, turut didampingi oleh istri almarhum dan juga keluarga lainnya.

Kemudian, jenazah langsung diberangkatkan menggunakan ambulance Dinas Sosial Aceh menuju Kabupaten Pidie, Meski sebelumnya direncanakan janazah Almarhum dipulangkan ke Bireuen, namun keluarga meminta dikebumikan di desa kelahiran almarhum.

Dari bandara, Jenazah langsung di antar menuju mesjid desa setempat untuk dishalatkan. Prosesi shalat jenazah, langsung dipimpin oleh Abu Ishak Lam Kawe yang tiba tidak lama saat jenazah tiba di desa tersebut.

Sebelumnya, saat proses serah terima jenazah kepada keluarga, Rohaya Hanum dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh selalu merespon setiap laporan masyarakat yang diterima, baik berkaitan dengan pemulangan jenazah maupun masalah sosial lainnya.

“Saya atas nama pribadi dan pemerintah Aceh dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial turut berduka cita atas meninggalnya salah satu putra terbaik Aceh, yang selema ini menjadi penerang bagi umat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Rohaya Hanum meminta maaf kepada keluarga almarhum, jika dalam pelayanan pemulangan jenazah ada hal yang kurang berkenaan dimata keluarga.

Selain mengurus semua kebutuhan biaya untuk pemulangan jenazah, Dinas Sosial Aceh juga menyerahkan sumbangan yang diterima langsung oleh ahli waris almarhum[]

F-PA : Seharusnya Rakyat Aceh Sudah Bisa Kibarkan Bendera Alam Peudeung, Jika DPRA Setuju

Banda Aceh - Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera Aceh hingga detik ini belum dapat direalisasikan oleh DPRA sendiri sebagai perwakilan rakyat Aceh di parlemen. Padahal jika DPRA menyetujui hari ini rakyat Aceh telah bisa mengibarkan bendera alam peudeung di bumi serambi Mekkah.

"Bendera alam peudeung yang merupakan simbol kejayaan kerajaan Aceh itu semestinya telah bisa dikibarkan oleh rakyat Aceh, hanya saja kita belum melihat keberanian dan itiqad baik DPRA untuk mewujudkannya," ungkap koordinator Front Peduli Aceh (FPA) Budiawan kepada media ini, Minggu (7/7/2019).

Menurut F-PA, masyarakat Aceh sejak lama berharap agar bendera alam peudeung dapat dikibarkan di Aceh sebagai bentuk realisasi dari butir-butir MoU Helsinki, namun apadaya rakyat hanya bisa menunggu i'tikad baik legislatif Aceh untuk menyambut keinginan rakyat tersebut.

"Kita sejak lama mendengar bahwa besar harapan Aceh akan mampu kembali menggapai kejayaan sebagaimana di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Namun, mirisnya para wakil rakyat kita belum bisa mewujudkan berkibarnya bendera alam peudeung yang merupakan simbol kejayaan Aceh dimasa lalu. Padahal, MoU Helsinki menjadi peluang sekaligus kekuatan bagi Aceh untuk dapat kembali mengibarkan alam peudeung di bumi Serambi Mekkah," jelasnya.

Budiawan  menambahkan, terhitung sejak 2013 sudah hampir 6 tahun pembahasan persoalan Qanun bendera tak kunjung usai, padahal MoU Helsinki sudah 14 tahun ditandatangani dan UUPA telah disahkan sejak 13 tahun lalu.

"Kita justeru melihat persoalan bendera ini seakan menjadi komoditas politik elit semata yang isunya didengungkan menjelang musim pesta demokrasi saja. Padahal jika para wakil rakyat Aceh serius, maka persoalan bendera ini telah tuntas, dan bendera alam peudeung yang menjadi kebanggaan rakyat itu telah berkibar," imbuhnya.

Pihaknya meyakini, selain sebagai simbol kejayaan bendera alam peudeng akan menjadi simbol perdamaian dan ketentraman. "Kita yakin pemerintah pusat tidak akan menolak bendera ini, karena sejak kerajaan Aceh Darussalam berjaya bendera ini telah berkibar sehingga butir-butir UUPA terkait bendera Aceh itu segera terealisasi dan tak terkesan sebatas buaian janji yang berujung kepada kejenuhan masyarakat,"sebutnya.

F-PA meminta agar DPRA dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mampu mewujudkan keinginan rakyat Aceh untuk mengibarkan bendera alam peudeung. "Kami yakin dan percaya, DPRA tidak akan menghambat berkibarnya simbol kejayaan Aceh yakni bendera alam peudeung, untuk kita harapkan hal itu dapat diakomodir didalam Qanun Aceh sebagai bentuk keseriusan para wakil rakyat dalam menjawab kerinduan rakyat Aceh," tandasnya.
Back To Top