Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Berita, Hukum, Bisnis, Keuangan, Otomotif, Fashion, Kecantikan

Kantor Berita Peristiwa

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah M.Kes., menyebutkan hingga Senin (17/02) kemarin, 42 gampong di Aceh telah menerima transfer dana desa ke Rekening Kas Desa (RKD). Total dana yang telah ditransfer mencapai Rp.13 miliar lebih. Secara rinci, desa yang telah menerima transfer dana berasal dari kabupaten Aceh Besar (15), Aceh Tamiang (9), Bener Meriah (9), Langsa (4), Lhokseumawe (3), Sabang (1), Sabang (1). 

Selain itu, lanjut Taqwallah, sekitar 1.549 desa/gampong di Aceh telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Angka tersebut diyakini akan terus meningkat. Hal itu patut diapresiasi. Bahkan sampai kemarin, telah ada 559 yang telah memposting APBDes-nya di aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

"Sebanyak 557 qanun APBG hasil Siskeudes yang telah diterima DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong) Kabupaten dan Kota. Ini rekor baru bagi kita di Aceh," kata Taqwallah saat membuka Rapat Kerja Percepatan Pembangunan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020, di AAC Dayan Dawood, Selasa 18/02. 

Taqwallah mengajak semua pihak untuk merumuskan langkah terbaik dalam rangka mendorong percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Aceh. Hal itu disampaikan Taqwallah saat membuka Rapat Kerja Percepatan Pembangunan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020, di AAC Dayan Dawood, Selasa 18/02. 

"Dengan demikian dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat, sehingga pembangunan desa bergerak lebih cepat dan mampu berkontribusi bagi peningkatan ekonomi di desa," kata Taqwallah.

Pesan tersebut disampaikan sekda di depan 1.445 keuchik, 289 camat, 23 Kepala DPMG kabupaten/kota se Aceh. Tahun 2020 ini, dana desa yang dikucurkan untuk Aceh mencapai Rp.5 triliun lebih. Jika dibagi rata makan pernah desa akan menerima sana sebesar Rp.769,5 juta. Dana yang sedemikian besar itu diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat desa.

"Jika dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, tentu akan menurunkan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Aceh," kata Taqwallah.

Sementara itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, Suhadjar Diantoro, dalam sambutan Menteri Dalam Negeri, mengatakan pemanfaatan dana desa tahun 2020 harus lebih fokus pada sektor produktif dan padat karya tunai. Artinya dana desa harus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa 

"Tujuannya supaya uang berputar di desa. Dana desa ini harus menggerakkan sektor produktif di desa, dan kegiatannya harus mampu menjadi pengungkit ekonomi di desa," kata Suhadjar. 

Selain itu, atas arahan presiden, kata Suhadjar, dana desa tahun 2020 juga harus dimanfaatkan untuk penanganan stunting.

Suhadjar menyebutkan, pemanfaatan dana desa harus dilakukan dengan manajemen yang baik sehingga tata kelola dana desa semakin transparan. "Tak ada yang boleh ditutup-tutupi."

Suhadjar memaparkan, dalam kurun 2015-2019 pemerintah telah mengucurkan dana Rp.257,65 triliun untuk disalurkan ke seluruh Indonesia. Hal itu kata dia sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan di segala bidang.

Ia meminta pemerintah provinsi untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten untuk aktif membina pejabat pemerintahan gampong dalam hal pengelolaan dana desa. Dengan demikian seluruh desa di Aceh bisa melakukan pencairan dana desa tahap pertama pada bulan Februari hingga Maret tahun ini. Pemerintah kabupaten dan kota, diminta untuk membuat program peningkatan kapasitas pemerintahan desa. 

"Berikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pejabat desa, sehingga program yang dihasilkan bisa efektif dan efesien," kata Suhadjar. []
Kronologi Kecelakaan Mobil yang Ditumpangi Wakil Bupati Aceh Tamiang, 3 Penumpang Selamat

Kronologi Kecelakaan Mobil yang Ditumpangi Wakil Bupati Aceh Tamiang, 3 Penumpang Selamat

Aceh Timur - Selasa (18/2/2020) dini hari, Wakil Bupati Aceh Tamiang Insyafuddin mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Ia berencana mengikuti rapat koordinasi percepatan pentaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di kampus tersebut dengan menumpang mobil Pajero Sport.

Nahas, saat melintas di jalan nasioanl tepatnya di Desa Keude Lhok Nibing, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, mobil yang dikendarai Wakil Bupati Aceh Tamiang kecelakaan.

Sopir gagal menguasai kendaraan saat melewati tikungan tajam. Mobil yang berisi 3 orang tersebut menabrak pembatas jalan.
Selain Wakil Bupati Aceh Tamiang, di dalam mobil tersebut ada ajudan dan sopir.

“Ketiganya sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun tidak mengalami luka parah. Sopir hanya lecet. Setelah mendapat penanganan medis, ketiganya kembali ke Aceh Tamiang. Tidak melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh,” jelas Kasat Lantas Polres Aceh Timur, AKP Aditya Kusuma, lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia menyebutkan, mobil Pajero Sport itu mengalami rusak pada bagian depan dan kerugian diperkirakan Rp 20 juta.

"Kami menduga sopir mengantuk, sehingga kecelakaan terjadi. Saat ini, kasusnya kita tangani di Satuan Kecelakaan Lalu Lintas,” pungkasnya.

Semantara itu, Bupati Aceh Tamiang Mursil menyampaikan wakil bupati dalam kondisi selamat.

“Keadaannya baik-baik saja,” kata Mursil dilansir dari Serabinews.com.

Ia mengatakan Wakli Bupati Aceh Tamiang mewakili dirinya untuk menghadiri acara di Banda Aceh.

“Saya berhalangan hadir karena ada kegiatan di Jakarta. Sebagai penggantinya, pak wakil bupati yang berangkat,” kata Mursil. (kompas.com)
Pemain Persiraja Tagih Bonus yang Dijanjikan

Pemain Persiraja Tagih Bonus yang Dijanjikan

Kelolosan Persiraja Banda Aceh ke Liga 1 2020 turut memunculkan janji bonus ke pemain. Tapi ada sejumlah di antaranya yang belum kunjung mendapatkannya.
Hal itu dikatakan oleh pemain Persiraja Tri Rahmad Priadi, yang mewakili kekecewaan sejumlah rekannya. Menurutnya, bonus itu dijanjikan oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan besaran Rp 5 juta per pemain.
“Sampai sekarang kita yang anak luar Banda Aceh belum dapat satupun,” kata Tri Rahmad Priadi yang didampingi sejumlah pemain.
Menurut Tri, para pemain Persiraja yang berasal dari luar Aceh masih menantikan realisasi bonus itu, sejak dijanjikan dalam jamuan makan malam di bulan Desember 2019.
“Tapi sampai sekarang nggak ada diproses. Ini kan nggak fair. Kita berjuang sama-sama, (tapi) kita belum dapat sampai sekarang. Pemain lokal (dari Aceh) sudah dapat, kita yang belum,” sebut pemain Persiraja yang berposisi bek ini.
Tri menyebut, ada sekitar 15 pemain yang belum menerima bonus termasuk pelatih kepala. Padahal bonus itu dijanjikan ke pemain, pelatih, dan pengurus Laskar Rencong.
“Dibilang sama orang Dispora yang ngurus bonus kita, lagi diproses katanya. Sampai sekarang janjinya diproses, tapi sampai sekarang nggak ada juga,” beber Tri. detik
Sekda dan Forkopimda Aceh Sambut Kapolda di Bandara SIM

Sekda dan Forkopimda Aceh Sambut Kapolda di Bandara SIM

Banda Aceh- Sekretaris Daerah, dr. Taqwallah, M.Kes, dan istri beserta seluruh Forkopimda Aceh  menyambut kedatangan Kapolda Aceh yang baru, Irjen Pol Wahyu Widada dan istri, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda,  Senin, (17/2/2020).

Kapolda tiba di Bumi Serambi Mekkah pada pukul 14.30 wib. Kedatangannya beserta istri disambut dengan tarian ranup lampuan oleh putri-putri sanggar Aceh. 

Setelah itu, Kapolda beserta Sekda Aceh menuju ruang VVIP Bandara untuk mengikuti prosesi peusijuek, yang dilakukan oleh Plt Ketua Majelis Adat Aceh, Prof Farid Wajdi Ibrahim.

Untuk diketahui, Irjen Pol Wahyu Widada dilantik sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Rio S Djambak, oleh Kapolri Idham Azis pada Selasa (11/2) di Mabes Polri. Irjen Pol Rio dimutasi pada jabatan lainnya di Mabes Polri, yakni sebagai Kepala Sekolah Pimpinan (Kasespim) Lemdiklat Polri.

Sejumlah stakeholder lain yang ikut menyambut, antara lain, Kasdam Iskandar Muda Daniel Chardin, Wakapolda Aceh Supriyanto Tarah, Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Samsul Rizal, Wakil Ketua MPU Aceh, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan Rektor UIN Ar Raniry Prof Warul Walidin.

Dari jajaran Pemerintah Aceh, tampak sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) ikut hadir. Di antaranya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Humas dan Protokol Muhammad Iswanto, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, dan Kepala Sekretariat MPU Aceh.

Provinsi Aceh Awali Raker Dana Desa 2020

Banda Aceh - Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi dari 11 provinsi yang akan mengawali Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa 2020. Raker tersebut direncanakan digelar di AAC Dayan Dawood, Selasa 18/02.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Azhari, mengatakan Aceh bersama sepuluh provinsi lain bakal menggelar Raker tahap pertama. "Sementara 22 provinsi lain bakal menggelar raker pada 20 dan 25 Februari 2020," kata Azhari. 

Azhari mengatakan sekitar 2000 peserta akan ikut dalam raker yang dimulai sejak pukul 08.00 pagi itu. 

Sementara itu, Kepala Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP. MM., mengatakan Raker Dana Desa 2020 akan dihadiri unsur provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong. 

Mereka yang akan mengisi materi raker itu, kata Iswanto adalah pihak dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Dirjen Bina Pemdes, Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan,  Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan BPKP.

Akses Informasi Aceh di Aplikasi HABA

Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh, meluncurkan aplikasi Halaman Berita Aceh (HABA). Aplikasi yang sudah bisa diunduh para pengguna telepon genggam android di Google PlayStore itu akan mempermudah masyarakat untuk mengakses segala informasi tentang Aceh.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan aplikasi HABA adalah pusat data yang menampilkan informasi tentang layanan publik di Aceh. "Baik dalam rangka menyampaikan hal-hal positif atau pun meminimalisir informasi negatif," kata Nova. Ia berharap aplikasi HABA bisa bermanfaat bagi masyarakat. 

Nova menyebutkan, era keterbukaan informasi merupakan hal yang tak bisa dibendung. Semua informasi yang ada di lembaga dan institusi pemegang kebijakan, sepanjang tidak masuk dalam informasi rahasia, haruslah disampaikan kepada masyarakat luas. 

Pemerintah Aceh termasuk salah satu daerah yang sangat taat dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. "Kita selalu mendapatkan penghargaan nasional selama 5 tahun terakhir dan kita termasuk yang punya posisi baik dalam pengembangan keterbukaan informasi publik di Aceh," kata Nova.

Aplikasi HABA kata Nova, adalah sebuah inovasi dan terobosan yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi di tengah kemajuan teknologi informasi yang telah membuat dunia sedemikian kecil. Untuk itu ia berharap HABA bisa mempermudah siapapun untuk mendapatkan informasi di Aceh.

Selainnya, kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Aceh, Nova berharap agar menyediakan informasi secepat mungkin sehingga pembaruan informasi di aplikasi HABA dapat diperbaharui di setiap kesempatannya.

"Harapan saya HABA ini bisa menjadi jembatan informasi yang tangguh dalam mewujudkan Aceh Hebat," kata Nova.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf, mengatakan aplikasi HABA adalah sebuah wadah yang dikembangkan secara terintegrasi untuk mempermudah masyarakat luas dalam memperoleh informasi.

Pihaknya, kata Marwan, bekerjasama lintas SKPA untuk mengumpulkan informasi secara terintegrasi. Info seperti data pemadam kebakaran, data fasilitas kesehatan, informasi harga pangan hingga informasi terkait indeks pencemaran udara terangkum dalam aplikasi HABA. Ada juga informasi tentang jadwal waktu perkiraan tibanya bus Transkoetaradja dan jadwal pesawat, data wisata, data SPBU, serta data informasi masjid se Aceh. 

Selain itu, pengguna aplikasi ini juga bisa membuat laporan langsung pengaduan kepada pemerintah Aceh, memilih nomer telpon darurat dan mengikuti survei yang dilakukan oleh pemerintah Aceh.

"Kita mencoba mengintegrasikan layanan informasi yang selama ini disediakan oleh masing-masing SKPA lewat satu aplikasi yaitu HABA," kata Marwan Nusuf.

Aplikasi HABA dirancang oleh tim pengembangan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT). Aplikasi ini telah dikembangkan dalam dua versi mobile yaitu untuk pengguna android dan IOS. Bagi pengguna android aplikasi HABA sudah tersedia di PlayStore. Sementara bagi pengguna IOS, Marwan meminta bersabar. Saat ini pihak Apple Store tengah memvalidasi aplikasi HABA.

"Bagi masyarakat umum juga bisa mengaksesnya di website haba.acehprov.go.id," kata Marwan.

Plt Gubernur Aceh Lantik Kepala BPKP Perwakilan Aceh

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, melantik dan mengambil sumpah Indra Khaira Jaya sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Acara yang juga dirangkai dengan Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) itu, di pusatkan di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Jum’at (14/2/2020).

Plt Gubernur meyakini, Kepala BPKP Aceh yang baru dapat mendukung terwujudnya visi Pemerintah Aceh, yaitu Pemerintahan yang adil, bersih dan melayani itu. Oleh karena itu, Nova mengimbau agar kerjasama BPKP dengan seluruh Pemerintahan di Aceh terus ditingkatkan.

“Atas nama seluruh jajaran Pemerintahan di Aceh, saya mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Indra Khaira Jaya selaku Kepala BPKP Aceh yang baru. Dan, kepada  Bapak Ikhwan Mulyawan selaku Kepala BPKP Aceh periode sebelumnya, kami ucapkan Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya yang telah diberikan selama ini,” lanjut Nova.

Untuk diketahui bersama, sebelum dilantik sebagai Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, menjabat sebagai Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Nova meyakini, sebagai putra asli Aceh, kehadiran Indra Khaira Jaya sebagai Kepala BPKP Aceh akan membuat kinerja BPKP Aceh lebih baik lagi.

Sementara itu, terkait pergantian pimpinan di tubuh BPKP, Nova menyatakan, bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah sebagai bagian dari tour of duty, penyegaran, regenerasi, sebagai bentuk peningkatan pengalaman.

“Apapun latar belakang pergantian ini, tujuan utamanya pastilah untuk mendorong agar terciptanya suasana yang kondusif sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan lebih meningkat. Pergantian tentu harus diwarnai pula dengan peningkatan kinerja, terutama di lingkup BPKP, sebagai lembaga negara yang berperan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dalam setiap gerak pembangunan,” imbuh Nova.

Berkaitan dengan kinerja, Plt Gubernur mengaku bangga, karena BPKP perwakilan Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ada beberapa parameter yang menjadi ukuran kinerja tersebut, yaitu pembinaan yang dilakukan BPKP Aceh telah menghasilkan sejumlah prestasi membanggakan. antara lain, banyaknya Pemda yang mendapat predikat WTP. Bahkan untuk Pemerintah Aceh, predikat itu telah diraih empat tahun berturut-turut.

Selain itu, BPKP sukses mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah di daerah ini. Penggunaan aplikasi SIMDA ini juga telah terkoneksi dengan Core Banking System PT. Bank Aceh Syariah. Dengan demikian sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin transparan, akuntabel dan auditable.

Selanjutnya, terjalinnya kesepakatan antara para kepala daerah di Aceh dengan KPK untuk penerapan e-planning. Dalam hal ini, BPKP sangat berperan memberikan bimbingan teknis dan menginisiasi penerapan e-planning dengan menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan.

Terakhir, BPKP juga berperan mengawal akuntabilitas pembangunan desa dengan melakukan bimbingan teknis untuk penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0. Saat ini,  sebesar 99,40 persen atau sebanyak 6.461 desa atau gampong di Aceh sudah menerapkan aplikasi Siskeudes.

“Alhamdulillah, lebih dari 99 persen desa di Aceh telah menggunakan aplikasi ini dalam penyusunan Anggaran Gampong. Di samping gebrakan yang saya sebutkan tadi,  tentu masih ada program yang telah dijalankan BPKP di Aceh,” sambung Nova.

Meski demikian, Nova mengingatkan kepada seluruh aparatur agar terus meningkatkan etos kerja karena  Pekerjaan Rumah masih cukup banyak, antara lain, perlunya meningkatkan kapasitas APIP guna mencegah terjadinya praktik KKN, serta perlunya meningkatan maturitas SPIP.

“Terkait dengan keberadaan APIP di Aceh, kita juga pantas bersyukur, sebab kinerja BPKP Aceh belakangan ini telah berhasil mewujudkan 7 Pemerintah Daerah mencapai level 3 maturitas SPIP, serta 5 aparat pengawasan yang berhasil mencapai level 3 Kapabilitas APIP. Tentu ini sebuah prestasi membanggakan, sebab untuk mencapai level itu, prosesnya tidak mudah. Bahkan di tingkat pusat, masih sedikit Kementerian/Lembaga yang mencapai level 3 maturitas,” ungkap Nova.

Menurut Plt Gubernur, pencapaian ini menunjukkan bahwa  Pemda telah menjalankan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. “Untuk itu, saya selaku pimpinan Pemerintah Aceh mengucapkan Terimakasih kepada BPKP Aceh atas dukungan yang diberikan. Dan kepada Pemda yang berhasil meraih level 3 maturitas SPIP, saya ucapkan selamat. Pencapaian ini diharapkan mendorong Pemda lainnya untuk dapat melakukan pengendalian intern yang lebih ketat dan sistematis.”

Meski demikian, Nova mengingatkan semua pihak untuk semakin giat bekerja karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan, di antaranya meningkatkan kapasitas APIP level 3 kapabilitas yang mampu memberikan penjaminan memadai terhadap pencegahan dan penindakan tindak KKN, dan mendukung terwujudnya desa mandiri yang mampu mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong agar berkontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, BPKP juga menyerahkan Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Ada tiga Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan Level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIB, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Barat.

Selain itu, Kabupaten Aceh Besar, Simeulue, Aceh Tengah dan Gayo Lues mendapatkan Penghargaan Level 3 Maturitas SPIP. Sementara itu, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih Penghargaan Kapabilitas APIP. 

Plt Gubernur Sebut Aceh Layak Jadi Tuan Rumah Rakernas IDI 2020

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menilai, Aceh dapat menjadi daerah yang layak untuk menyelenggarakan  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tahun 2020. Karena itu, ia mendukung dan menyambut baik jika Aceh bisa menjadi tuan rumah kegiatan nasional tersebut.

"Saya mendukung pelaksanaan acara-acara nasional di Aceh. Di sini sangat aman, tidak ada begal dan kriminalitas hampir tidak ada," kata Plt Gubernur saat menerima audiensi tim IDI Aceh dan tim penilaian calon tuan rumah Rakernas IDI 2020 dari pusat, di Ruang VVIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kamis (13/2).

Plt Gubernur mengatakan, Aceh merupakan tempat yang layak untuk menggelar kegiatan nasional itu. Ia mengatakan, selain karena daerah yang aman, daerah di ujung Sumatera ini juga memiliki sejumlah destinasi wisata dan kuliner yang menarik untuk dikunjungi anggota IDI nasional nantinya.

Namun demikian, kata Nova Iriansyah, ia sangat menyayangkan masih banyak masyarakat di luar Aceh yang mempersepsikan Aceh sebagai daerah yang tidak aman. Menurutnya, banyak masyarakat di luar Aceh yang salah menerima informasi tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

"Sehingga banyak orang di luar mengira bahwa pelaksanaan syariat Islam menjadikan Aceh mengerikan, padahal tidak demikian. Masyarakat di Aceh bahkan sangat senang dengan hukum Islam, mulai dari anak muda sampai non muslim sekali pun," ujar Nova.

Oleh karena itu, Nova meminta tim penilai dari IDI pusat itu untuk melihat dan menikmati sendiri secara langsung kondisi di Aceh. Ia juga meminta agar mereka menangkal isu-isu negatif yang selama ini salah dipersepsikan terhadap Aceh.

Secara khusus, Plt Gubernur berharap agar kegiatan IDI dapat dilaksanakan di Aceh. Ia mengatakan, sangat mendukung segala aktivitas kesehatan yang digelar di daerah nya.

"Segala aktivitas kesehatan harus didukung, tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan apapun," kata Plt Gubernur.

Sebelumnya, Ketua IDI Aceh, dr. Safrizal Rahman, menyampaikan, bahwa pihaknya mengusulkan Aceh sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakernas IDI Tahun 2020. Selain Aceh, kata dia, Sulawesi Tenggara juga ikut mengusulkan agar menjadi tuan rumah.

"Jadi nanti tim kredensial calon tuan rumah Rakernas IDI 2020 ini akan menilai daerah mana yang layak untuk menjadi tuan rumah," kata Safrizal.
Back To Top