BP-MIGAS Aceh: Pemerintah Harus Pikirkan Peluang Kerja Lain, Agar Warga tidak Mengebor Ilegal -->

Header Menu

BP-MIGAS Aceh: Pemerintah Harus Pikirkan Peluang Kerja Lain, Agar Warga tidak Mengebor Ilegal

Thursday, April 26, 2018

IDI - Komisi Pengawas BP-MIGAS Aceh, Syarifuddin, mengatakan pemerintah harus mencari solusi pekerjaan lain untuk masyarakat apabila aktivitas pengeboran ilegal ditutup.
“Persoalan ini menyangkut dengan kehidupan masyarakat banyak, jadi kita (pemerintah) juga harus pikirkan untuk mencari solusi pekerjaan lain bagi warga,” ungkap Syarifuddin, kepada Serambinews.com, Kamis (26/4/2018).
Syarifuddin mengatakan, pihaknya turun ke lokasi sumur minyak terbakar untuk melakukan investigasi terkait korban jiwa, dan jumlah rumah yang terbakar serta cara penanganan sesuai dengan perintah Gubernur Aceh.
Karena persoalan ini, sambung Syarifuddin, telah menimbulkan puluah korban jiwa dan luka bakar.
Jika dilihat dari wilayah kerja, kata Syarifuddin, kawasan Ranto Peureulak, Aceh Timur, merupakan wilayah kerja pertamina.
“Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini, inilah yang menjadi persoalan,” ungkap Syarifuddin.
Karena itu, sambung Syarifuddin, hasil investigasi pihaknya akan dilaporkan kepada Gubernur Aceh. selanjutnya, Gubernur akan menyurati PT Pertamina.
BP-MIGAS Aceh: Pemerintah Harus Pikirkan Peluang Kerja Lain, Agar Warga tidak Mengebor Ilegal
SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI
Tim teknis PT Pertamina saat hendak melakukan deteksi gas di kawasan sumur minyak yang terbakar di Dusun Bhakti, Gampong Pasir Putih, Kecamatan Tanto Peureulak, Aceh Timur, Kamis (26/4/2018). 
“Pemerintah perlu duduk bersama Pertamina untuk membahas format penanangan yang terbaik agar ke depan kejadian serupa tidak terulang kembali,” ungkap Syarifuddin.
Selain kejadian sumur minyak yang terbakar ini, jelas Syarifuddin, di daerah Ranto Peureulak, juga terdapat banyak warga yang melakukan pengeboran illegal lainnya.
“Karena itu perlu satu penanganan secara bersama dan terstruktur,” ungkapnya.
Penanganan pertama yang perlu dirumuskan, jelas Syarifuddin, yaitu terkait sumur minyak yang telah terbakar. Selain itu, penanganan sumur-sumur minyak illegal lainnya.
"BP Migas siap bantu membantu untuk menertibakn bagaimanapun caranya,” ungkap Syarifuddin.
Selain mencari solusi penanganan kasus sumur minyak terbakar ini, jelas Syarifuddin, pemerintah juga harus duduk bersama untuk mencari solusi pekerjaan lain bagi masyarakat.
“Karena persoalan ini menyangkut dengan kehidupan masyarakat banyak karena kita (pemerintah) juga harus memikirkan solusi pekerjaan lain bagi masyarakat,” ungkapnya.(serambinews)