Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada awak media usai bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Peringatan Hari Santri ke-5 Tahun 2019, di Lapangan Blang Padang, Kamis (24/10/2019).
“Sesuai Ikrar Santri yang dibacakan tadi, kita tentu mengakui bahwa Santri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan-gerakan kebangsaan. Santri terlibat aktif dalam memperjuangkan berdirinya republik ini. Banyak santri pejuang kita yang gugur sebagai syuhada. Oleh karenanya mari kita apresiasi dan syukuri UU Pesantren dan penetapan Hari Santri ini,” ujar Nova.
Menurut Nova disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menjustifikasikan eksistensi dayah/pesantren sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dalam konteks Aceh, Nova juga mengingatkan peran penting para ulama Dayah dalam pembahasan-pembahasan perdamaian Aceh.
“Para Abu dan Tengku Dayah sangat aktif terlibat dalam upaya perdamaian Aceh. Alhamdulillah, berkat keterlibatan para ulama Dayah, akhirnya perdamaian pun tercipta di Aceh dan kini kita dapat hidup dengan aman dan damai.”
Nova menambahkan, saat ini dayah dan para santri menjadi bagian penting dari pembangunan Aceh. Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang melaksanakan Syari’at Islam, santri dan dayah menjadi lokomotif bagi pembangunan di segala bidang di Bumi Serambi Mekah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, terutama untuk membangun pendidikan yang Islami berbasis dayah, saat ini Pemeritah Aceh sedang mengkaji untuk menjadikan Pendidikan Dayah sebagai intisari pendidikan di Aceh, yaitu dengan melebur Dinas Pendidikan Dayah Aceh dengan Dinas Pendidikan Aceh.
“Saat ini Pemerintah Aceh sedang mengkaji untuk menerapkan intisari pendidikan Dayah sebagai basis penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Pendidikan Dayah yang selama ini berada di bawah Dinas Pendidikan Dayah Aceh secara kelembagaan akan disatukan dengan Dinas Pendidikan Aceh. Nantinya, kedua Dinas ini akan menjadikan pendidikan dayah sebagai inti atau dasar bagi penyelenggaraan pendidikan di Aceh,” ujar Plt Gubernur.