Pemeriksaan Covid-19 di Aceh Gratis

Banda Aceh—Pemeriksaan _Coronavirus Disease 2019_ atau Covid-19 di Aceh gratis, baik  pemeriksaan dengan _Rapid Test_ maupun dengan sistem _Real Time Polymerase Chain Reaction_(RT-PCR). Pelayanan gratis ini diberikan kepada penduduk Aceh untuk kebutuhan medis, kebutuhan administratif, maupun pada skrining massal.  

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Saifulah Abdulgani, sesuai arahan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, MT, yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Aceh. 

“Bapak Plt Gubernur Aceh menegaskan, pemeriksaan rapid-test dan pemeriksaan RT-PCR untuk Covid-19 di RSUZA, gratis,” kata Juru Bicara yang akrab disapa SAG itu. 

Ia menjelaskan, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanief, selaku Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Aceh, sedang mempersiapkan mekanisme pendaftaran dan prosedur pemeriksaan virus corona secara gratis tersebut di Posko Covid-19 Bidang Kesehatan, atau di rumah sakit rujukan yang ditunjuk.

“Kami akan umumkan kepada masyarakat mekanisme pendaftaran dan prosedur pemeriksaannya.  Insya Allah, hari Selasa besok,” kata SAG. 

*Jumlah kasus*

Sementara itu, SAG menyampaikan kondisi terakhir percepatan penanganan Covid-19 oleh Gugus Tugas Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota per tanggal 30 Mei 2020, pukul 15.00 WIB. Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Aceh sebanyak 2.041 orang. Ada penambahan 8 orang dibandingkan data kumulatif kemarin.   

“Dari 2.041 ODP tersebut , sebanyak 53 orang masih dalam pantauan petugas kesehatan, 1.988 orang telah selesai menjalani proses pemantauan atau karantina mandiri,” kata SGA

Sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), lanjutnya, sebanyak 106 kasus dengan rincian, sebanyak 6 orang sedang dirawat, 99 orang telah sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. PDP meninggal di Aceh tercatat 1 kasus pada Maret 2020 lalu. 

Sedangkan jumlah orang yang Positif Covid-19 hingga saat ini sudah mencapai 20 orang. Rinciannya,  sebanyak 2 orang dalam perawatan di rumah sakit rujukan, 17 orang sudah sembuh, 1 orang meninggal dunia.  Pasien Covid-19 yang meninggal dunia itu, pada Maret 2020, jelasnya. 

“Jumlah penderita Covid-19 di Aceh memang tidak sebanyak daerah lain.  Tapi kita tetap harus waspada dan mencegah penularannya supaya tidak terjadi penambahan kasus baru,” tutup Jubir Covid SAG.

Termasuk Aceh, Sejumlah Daerah Masuk Zona Hijau

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Hal itu sebagaimana atas arahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gugus Tugas Doni Monardo pada tanggal 29 Mei 2020.

Pemerintah Pusat Minta Aceh Berbagi Cara Atasi Corona, Ini Caranya !

"Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten/kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5).
Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.
Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.
Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.
Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman COVID-19.
Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19.
Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.
“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.
Dalam proses tersebut, Ketua Gugus Tugas berharap agar para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur. Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.
Adapun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman COVID-19.
"Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung,” jelas Doni.
"Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.
Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.
“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni.

Pemerintah Aceh Perpanjang Kegiatan Belajar dari Rumah

Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang kegiatan belajar dari rumah. Sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020, tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kegiatan belajar dari rumah akan diperpanjang hingga 20 Juni mendatang.

Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh Zahrol Fajri menjelaskan, Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/2020 ini ditandatangani oleh Plt Gubernur Aceh, hari ini Sabtu (30/5/2020).

“Sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Aceh, pada tanggal 27 Maret lalu Pak Plt Gubernur telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2020. Salah satu poinnya adalah pelaksanaan belajar dari rumah hingga tanggal 30 Mei 2020. Instruksi nomor 08/2020 ini berisi perpanjangan kegiatan belajar dari rumah hingga 20 Juni,” ujar Zahrol.

Zahrol menambahkan, instruksi ini ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

“Ada 5 poin dalam Ingub 08/2020 ini, poin pertama menjelaskan perpanjangan belajar di rumah untuk semua Sekolah, Madrasah, Dayah Terpadu/Tahfidz, dan lembaga pendidikan lainnya seperti Taman Pendidikan Qur’an, Majelis Taklim, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Program Kesetaraan, Lembaga Kursus dan Pelatihan,” sambung Zahrol. 

Poin Kedua, sambung Zahrol, mengatur tentang mekanisme belajar dari rumah, baik secara daring/jarak jauh/online maupun  secara luring/manual/offline. Poin Ketiga menjelaskan tentang proses ujian, kenaikan kelas dan kelulusan siswa agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 

“Poin Keempat dan Kelima sangat tegas. Dilarang melakukan semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, seperti kegiatan perpisahan siswa di sekolah, Perlombaan-perlombaan, Peringatan Hari Besar Islam, MTQ/MQK, Zikir, Pengajian, Majelis Taklim dan lain-lain. Poin Kelima menegaskan agar semua pihak Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab,” kata Zahrol. 

Ini Harapan Pimpinan Dayah di Subulussalam saat Berjumpa Dyah

Subulussalam - Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Subulussalam, Teungku Qaharuddin meminta Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk mengajak seluruh ulama dayah dan santri se Aceh untuk melakukan doa bersama serentak di seluruh Aceh.

Hal itu diminta Qaharuddin saat bertemu dengan Dyah Erti Idawati, istri Plt Gubernur, dalam pertemuan dengan ulama dan pimpinan pesantren se Kota Subulussalam, di pendapa wali kota setempat, Jumat 29/05.

"Yang baru diinstruksikan melalui MPU kan melaksanakan qunut nazilah dalam setiap salat. Saran saya doa serentak itu perlu dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar kita. InsyaAllah doa ulama dan didampingi para santri yang notabene masih bersih akan diijabah Allah. Insya Allah," kata Qaharuddin yang juga anggota MPU Aceh utusan Kota Subulussalam tersebut.

Menjawab hal itu, Dyah Erti Idawati mengatakan dirinya akan menyampaikan hal tersebut kepada Plt gubernur. Ia kata Dyah, sangat mengharapkan bantuan para ulama dayah untuk memberikan maklumat pada masyarakat, khususnya agar mematuhi protokol kesehatan covid-19.

"Kerja sama perlu kita perkuat lagi. Dengan bantuan ulama, para ustadz dan tengku semua, masyarakat akan lebih tersentuh dan mereka insya Allah akan mendengar imbauan para ulama," kata Dyah.

"Saya mengajak ulama, tokoh pesantren untuk membantu pemerintah kota Subulussalam, syiarkan pencegahan dan aturan sehingga dipatuhi oleh masyarakat," kata Dyah lagi. 

Sementara itu, Ustadz Amrullah, Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Dayah (FKPD) Subulussalam, menyebutkan lamanya libur santri telah memberikan mudharat yang sangat besar bagi pimpinan dayah di Subulussalam. Pihaknya, kata Amrullah telah menerapkan pembelajaran online, namun keefektifannya hanya mencapai 50 persen. 

"Belum lagi dengan problem guru-guru yang berhenti mengajar. Harus diakui dayah-dayah sangat sulit membiayai intensif mereka," kata Amrullah.

Jelang aktif kembali kegiatan belajar-mengajar, Amrullah meminta dukungan Pemerintah Kota Subulussalam. Hal itu dikarenakan rata-rata guru berasal dari Sumatera Utara. "Jangan sampai mereka disuruh balik ketika tiba di perbatasan. Mohon solusinya pak wali kota."

Pihaknya, kata Amrullah, sepenuhnya setuju dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Mereka, kata Amrullah, sangat mengharapkan ada bantuan alat pengukur suhu dan drum air pencuci tangan yang bakal ditempatkan di gerbang pesantren.

Terkait tenaga pengajar untuk dayah yang mudik, Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang, menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim medis khususnya yang bertugas di perbatasan. Alfian Bintang mengatakan para pengajar ini akan dipandu untuk melakukan  karantina secara mandiri, tentu dengan pengawalan tim medis. 

Jika memungkinkan dan alat rapid test tersedia, seluruh tenaga pengajar tersebut akan diperiksa, sehingga kekhawatiran akan terjangkit covid-19 dapat dihindari. "Insya Allah ini jadi akan jadi PR kami," kata wali kota.

OTG Covid-19 Perlu Diwaspadai Tapi Tidak Dikucilkan

Banda Aceh – Di sekitar kita, selain terdapat Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan penderita Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam perawatan, juga Orang Tanpa Gejala (OTG). Semua memiliki potensi sebagai pembawa virus corona. Karena itu setiap OTG perlu diwaspadai tapi tidak dalam pengertian dikucilkan atau disikapi secara berlebihan.

Pemerintah Pusat Minta Aceh Berbagi Cara Atasi Corona, Ini Caranya !


Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani, di Posko Covid-19 Aceh, Jum’at (29/5/2020) sore. Ia mengatakan sudah ada dua kasus OTG di Aceh yang kemudian terbukti positif Covid-19. 

“OTG memiliki riwayat berada di daerah penularan dan kontak erat dengan penderita Covid-19, tapi tidak menunjukkan gejala Covid meski sudah terinfeksi dengan virus corona,” katanya. 

Karena itu, lanjut Jubir Pemerintah Aceh yang akrab disapa SAG itu mengimbau masyarakat untuk senantiasa waspada, menjaga jarak fisik, tidak berkumpul di tempat ramai, selalu mengenakan masker apabila berada di luar rumah, dan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir—selama 20 detik. 

Di Aceh sudah pernah ada dua kasus OTG yang kemudian terkonfirmasi Covid-19. Kasus pertama, remaja berinisial AR (13), asal Bener Meriah. Penderita Covid-19 dari klaster Temboro, Jawa Timur, itu tidak menunjukkan gejala infeksi virus corona yang serius hingga ia dinyatakan sembuh, usai dirawat di RSUD Manyang Kute, Kabupaten Bener Meriah, beberapa waktu yang lalu. 

Kasus kedua, ini terbaru, OTG yang terkonfirmasi positif Covid-19 berinisial Ik (38). Warga Kota Banda Aceh itu memiliki riwayat perjalanan ke daerah penularan lokal di Sumatera Utara, namun tidak menunjukkan gejala infeksi virus corona dan kondisinya sehat-sehat saja, kata SAG. 

SAG menjelaskan, Pria Ik diketahui positif Covid-19 secara kebetulan. Ik hendak melakukan perjalanan ke luar Aceh. Pada 27 Mei 2020 ia melakukan pemeriksaan PCR swab test secara mandiri untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Covid-19. Hasil analisa cairan tenggorokan dan hidungnya dengan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), di Balai Litbangkes Aceh, ternyata Ik konfirmasi positif Covid-19.

SAG meyakini virus corona yang menjangkiti tubuh Ik bukan hasil penularan lokal di Aceh. Sebab, Ik memiliki riwayat perjalanan ke wilayah zona merah penyebaran Covid-19 yaitu Sumatera Utara. Ik diketahui kembali ke Aceh pada tanggal 19 Mei 2020 atau dua hari sebelum “pintu” masuk Aceh di perbatasan Aceh-Sumut ditutup.

“Kini Ik menjalani perawatan di Ruang Isolasi Pinere RSUZA Banda Aceh, dan kita doakan ia segera sembuh dari Covid-19,” ujar SAG.

SAG menambahkan, serelah diketahui positif Covid-19, keluarga Ik dan orang yang pernah melakukan kontak secara langsung atau kontak erat dengannya akan diperiksa sesuai standar penanganan Civid-19. 

Hal tersebut akan dilakukan Tim Survaillans Epidemiologi Gugus Covid-19 Aceh, dan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 di kabupaten/kota. 

Akumulasi kasus

Selanjutnya Jubir Cavid-19 Aceh ini kembali memperbaharui data terkait Covid-19 di Bumi Serambi Mekah. Hingga hari ini, Jumat (29/05/2020/ jumlah ODP di Aceh sebanyak 2.033 bertambah 4 kasus jika dibandingkan kemarin (Kamis, 28/5) 46 di antaranya sedang menjalani isolasi mandiri atau dalam pengawasan petugas. Sedangkan 1.987 lainnya sudah selesai menjalani proses pemantauan.

Sementara itu, jumlah PDP sebanyak 103 bertambah 1 kasus jika dibandingkan dengan kemarin. 3 orang antaranya sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit rujukan Covid-19, sisanya sebanyak 99 orang sudah dinyatakan sembuh dan satu orang meninggal dunia pada Maret 2020 lalu.

Sedangkan pasien positif Covid-19. Hingga hari ini sebanyak 20 orang. 2 pasien masih menjalani perawatan medis, 17 telah dinyatakan sembuh dan 1 orang meninggal dunia pada Maret 2020 lalu. 

Kita tetap mengimbau masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Tidak panik tapi selalu waspada, katanya. 


"Kasus IK dan AR contoh saja. Orang yang secara fisik terlihat sehat, tapi dapat menularkan virus corona itu,” tutup SAG.

Pemerintah Pusat Minta Aceh Berbagi Cara Atasi Corona, Ini Caranya !

Banda Aceh - Pemerintah pusat mengapresiasi langkah-langkah penanganan virus korona atau Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Aceh sehingga penyebaran virus tersebut sejauh ini dinilai dapat ditekan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, Jumat (29/5), mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditunjuk pemerintah pusat, mengirim surat khusus kepada Pemerintah Aceh yang meminta Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, berbagi pengalaman penanganan COVID-19 di Aceh.

Aceh Dan Tujuh Wilayah Lainnya Tak Laporkan Penambahan Kasus Positif



Penjelasan Plt. Gubernur Aceh tentang pengalaman penanganan virus korona di Aceh kemudian disiarkan secara langsung di televisi seluruh Indonesia untuk bahan kajian provinsi lain. 

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengadakan konfrensi pers, untuk itu mereka meminta Bapak Plt. Gubernur Aceh menyampaikan topik "Praktik Baik Melandaikan Kurva: Pelajaran dari Aceh", dalam bentuk video yang ditayangankan melalui kanal televisi di seluruh Indonesia pada Jumat, 29 Mei 2020," ujar Iswanto. 

Permintaan tersebut disampaikan BNPB melalui suratnya bernomor Und.186/BNPB/DIl/PK.03.02/05/2020 yang dikirim 27 Mei 2020.

Iswanto menjelaskan bahwa Aceh sejauh ini memang menempati urutan pertama dengan angka positif korona terendah di Indonesia.

Hingga Jumat 29 Mei 2020, kata Iswanto, angka positif di provinsi paling barat Indonesia itu hanya 20 orang dengan rincian 17 orang sudah sembuh, 2 orang masih dirawat, dan 1 orang meninggal dunia.

Sementara itu, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam konferensi pers daring BNPB, Jumat (29/5), mengatakan kasus virus korona di Aceh landai salah satunya karena Aceh bergerak cepat menangani penyebaran wabah dengan terpadu.

Aceh juga lebih awal mempersiapkan fasilitas pendukung, pembukaan posko informasi, rumah sakit rujukan, hingga ruang isolasi sebelum ada indikasi positif di Aceh.

"Kami melakukan jam malam sebelum daerah lain wacana PSBB. Awalnya masyarakat Aceh kurang yakin Covid-19 di Aceh. Namun karena ada satu warga positif, masyarakat Aceh lebih antisipatif dan disiplin," ujar Nova. 

Nova juga menjelaskan, Aceh memiliki 13 rumah sakit rujukan, di mana salah satunya merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh yang memiliki 6 laboratorium, 12 ruang isolasi dan 24 kamar pasien untuk menangani kasus corona.

Untuk itu seluruh pihak di Aceh tidak boleh berpuas diri dan harus terus waspada serta selalu menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti yang selama ini dilakukan.

"Kita tidak boleh cepat berpuas diri dan harus
selalu waspada, karena potensi terjadinya outbreak masihada, dikarenakan pada Idul Fitri kemarin diperkirakan adamasyarakat dari Zona Merah yang masuk ke Aceh dan dibeberapa tempat tidak dilakukan social distancing dengan
ketat," kata Nova. 

Masyarakat juga diminta tetap menerapkan pola hidup bersih dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker dan menjaga jarak seperti yang selama ini dilakukan.

Aceh Dan Tujuh Wilayah Lainnya Tak Laporkan Penambahan Kasus Positif

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Jumat (29/5) ada sebanyak 678 orang sehingga totalnya menjadi 25.216. Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.492 setelah ada penambahan 252 orang dan kasus meninggal menjadi 1.520 dengan penambahan 24 orang.
"Konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang, sehingga totalnya 25.216," ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 300.545 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 53 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 173 lab. Secara keseluruhan, 205.165 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.216 positif (kulumatif) dan 179.949 negatif (kumulatif).
Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 49.212 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.499 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air.
Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.128 orang, Jawa Timur 4.414, Jawa Barat 2.211, Sulawesi Selatan 1.468, Jawa Tengah 1.350 dan wilayah lain sehingga totalnya 25.216
Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.739, Jawa Barat ada 592, Jawa Timur sebanyak 570, Sulawesi Selatan 532, Bali 320, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 6.492 orang.
Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.
Selain itu, Yuri juga menjelaskan ada beberapa wilayah yang tidak melaporkan penambahan kasus positif seperti, Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Kemudian ada juga provinsi yang hanya melaporkan adanya penambahan sebanyak satu hingga tiga, seperti Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bengkulu, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.
"Beberapa daerah ada juga penambahan kasus antara tiga sampai dengan satu penambahan kasus, Kepulauan Riau, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara," jelas Yuri.
Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 443 kasus, Banten 845 kasus, Bangka Belitung 42 kasus, Bengkulu 72 kasus, Yogyakarta 230 kasus.
Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 184 kasus, Kalimantan Timur 285 kasus, Kalimantan Tengah 367 kasus, Kalimantan Selatan 893 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.
Kemudian di Kepulauan Riau 178 kasus, Nusa Tenggara Barat 590 kasus, Sumatera Selatan 953 kasus, Sumatera Barat 541 kasus, Sulawesi Utara 306 kasus, Sumatera Utara 400 kasus, dan Sulawesi Tenggara 241 kasus.
Adapun di Sulawesi Tengah 126 kasus, Lampung 131 kasus, Riau 117 kasus, Maluku Utara 139 kasus, Maluku 215 kasus, Papua Barat 158 kasus, Papua 640 kasus, Sulawesi Barat 88 kasus, Nusa Tenggara Timur 90 kasus, Gorontalo 68 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.
Aceh Tambah Satu Positif Corona, Berikut Sebaran Data Nasional

Aceh Tambah Satu Positif Corona, Berikut Sebaran Data Nasional



JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Kamis (28/5) ada sebanyak 687 orang sehingga totalnya menjadi 24.538.
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan bahwa penambahan jumlah kasus positif tersebut yang paling banyak terdapat di Jawa Timur, kemudian Kalimantan Selatan, Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Cara Aceh Menangani Covid-19 Tuai Pujian Nasional

“Kenaikan ini kita dapatkan cukup banyak di Provinsi Jawa Timur ini ada 171 kasus, kemudian Kalimantan Selatan 116, di DKI Jakarta 105, Sulawesi Selatan 46, kemudian di Sumatera Utara 30 kasus,” kata Yuri dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (28/5).
Dalam hal ini, angka penambahan kasus di DKI Jakarta yang paling banyak adalah dari para Warga Negara Indonesia (WNI) repatriasi atau yang pulang dari luar negeri. Menurut Yuri, para WNI yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu telah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran.
"DKI Jakarta ini didominasi oleh saudara-saudara kita yang baru kembali, karena bekerja di luar negeri, dan kita harus melakukan skrining terhadap mereka, dan hari ini cukup banyak juga yang kita dapatkan. Seluruhnya kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet,” jelas Yuri.
Sementara itu, Yuri juga merincikan wilayah yang nihil penambahan kasus meliputi Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk wilayah yang ada satu penambahan kasus adalah Aceh, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Adanya kasus nihil tersebut sekaligus menjadi tantangan terbesar bagi masing-masing wilayah untuk mempertahankannya.
Selanjutnya, apabila melihat hitungan hari ke hari, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat penambahan cukup banyak kasus positif COVID, akan tetapi Yuri menyatakan bahwa Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak, meski telah mengalami penurunan hingga 28 orang jika dibanding data hari sebelumnya, Rabu (27/5).
"Kalau kemudian kita hitung dari hari ke hari, maka terlihat, bahwa memang hari ini penambahan yang cukup banyak itu adalah Kalimantan Selatan, karena kemarin 73, sekarang jadi 116. Sementara kalau kita lihat Jawa Timur, memang saat ini paling tinggi, tetapi sebenarnya hakekatnya, kemarin tuh 199, sekarang jadi 171, artinya ada penurunan dibanding dengan kemarin,” jelas Yuri.
Lebih lanjut, Yuri mengajak masyarakat agar memahami bahwa apa yang disimpulkan melalui data dari 34 Provinsi dan 412 Kabupaten/Kota tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial. Oleh sebab itu, Yuri juga mengimbau agar masyarakat dapat lebih berdisiplin kembali dan mematuhi anjuran pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 di Tanah Air.
“Inilah yang menjadi perhatian kita, bahwa masih ada beberapa daerah yang memang gambaran grafiknya sudah mulai menurun, ada yang melandai, tetapi ada beberapa yang naik. Kita memaklumi kondisi ini, karena memang dinamika sosial yang berada di provinsi satu dengan yang lain tidak sama,” jelas Yuri.
“Proses penularan masih terjadi. Artinya, kita memang harus betul-betul lebih berdisiplin kembali, untuk mematuhi seluruh anjuran pemerintah. Kita harus mulai mengaktifkan kembali cara-cara hidup dengan kenormalan yang baru,” pungkas Yuri.
Selain data penambahan kasus positif, Gugus Tugas juga merinckan data total pasien sembuh menjadi 6.240 setelah ada penambahan 183 orang dan kasus meninggal menjadi 1.496 dengan penambahan 23 orang.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 289.906 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 87 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 50 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 167 lab. Secara keseluruhan, 201.311 orang telah diperiksa dan hasilnya 24.538 positif dan 176.773 negatif.
Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 48.749 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.250 orang.

Komisi III Tinjau Sejumlah Infrastruktur Pasca LKPJ Wali Kota Banda Aceh

Banda Aceh - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh bersama mitra kerja komisi dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banda Aceh melakukan kunjungan kerja lapangan dalam rangka menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh tahun anggaran 2019, Kamis (28/05/2020).

Komisi II Dorong Dinas Koperasi dan UKM Maksimalkan Pembinaan untuk Pelaku UKM


Kunjungan kerja lapangan tersebut dilakukan ke beberapa prasarana dan sarana, khususnya infrastruktur yang ada di Kota Banda Aceh seperti jembatan di Jalan Sultan Iskandar Muda menuju arah Ulee Lheu dan di Jalan T Nyak Arief, tepatnya di depan kantor Gubernur Aceh.

Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, ST, M.App Mgt mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan bersama anggota komisinya, beberapa sarana infrastruktur tersebut memerlukan kelanjutan pelaksanaannya. Hal itu perlu dilakukan karena muncul ide-ide anggota komisi untuk melebarkan akses jalan dan jembatan terutama di Jalan Sultan Iskandar Muda yang menjadi perbatasan antara Gampong Punge dengan Gampong Blower. Jalan tersebut selain sebagai akses jalur keluar masuk juga sebagai akses salah satu upaya menghindari bencana.

"Alhamdulillah kami menemukan pelaksanaan kegiatannya sudah berjalan dengan baik, kalaupun belum sempurna nanti kita akan lihat kembali dalam fungsi pengawasan kita di DPRK pada pelaksanaan kegiatan 2020 akan berjalan dengan lancar dan baik," katanya.

Arief juga berharap, fasilitas-fasilitas yang bersentuhan dengan rakyat harus diutamakan pelaksanaannya. Seperti peninjauan ke lokasi-lokasi yang sudah dilakukan bersama mitra kerjanya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab mengatakan, Komisi III sepakat ingin melihat langsung secara nyata bersama mitra kerja terhadap pelaksanaan kegiatan mitra kerjanya yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Senada yang disampaikan oleh Ketua Komisi III, Daniel mengatakan ada beberapa objek infrastruktur vital yang sangat urgen dan sangat penting untuk dilakukan pelebaran terutama jembatan.

"Jembatan itu merupakan wajahnya Kota Banda Aceh, karena selain untuk berwisata maupun saat terjadi bencana dari arah pesisir maka arah evakuasi yang akan dituju ke wilayah perkotaan, maka akses yang dilalui adalah jembatan," kata Daniel yang berasal Dapil 5 Kecamatan Meuraxa-Kuta Raja.

Daniel melanjutkan, perlunya pelebaran jembatan di Jalan Iskandar Muda selain untuk penguraian aktivitas bencana juga untuk mengurangi kemacetan, begitu juga dengan jembatan-jembatan lain yang ada di Kecamatan Kuta Raja.

"Karena jembatan merupakan domainnya Dinas PUPR dan lalu lintas domainnya Dishub, maka kita minta juga kedua instansi terkait ikut turun untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus melakukan komunikasi yang baik untuk menuntaskan persoalan jembatan dan urusan kemacetan," katanya.

Kunjungan kerja lapangan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III, Ismawardi, Sekretaris Komisi III, Irwansyah ST, serta anggota Komisi III, Royes Ruslan SH, Sabri Badruddin ST, Daniel Abdul Wahab S.Pd, dan Ir Bunyamin. Sementara dari pihak dinas dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Jalaluddin, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Muzakkir Tulot, beserta jajarannya.

Komisi II Dorong Dinas Koperasi dan UKM Maksimalkan Pembinaan untuk Pelaku UKM

Ilustrasi
Banda Aceh - Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Ramza Harli SE mendorong Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh melakukan perubahan demi terwujudnya ekonomi warga Kota Banda Aceh yang lebih maju.

Hal tersebut disampaikan Ramza saat menggelar rapat menindaklanjuti LKPJ Wali Kota Banda Aceh tahun anggaran 2019 yang digelar di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (27/05/2020).

Ramza menjelaskan, perubahan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memastikan peningkatan tersebut benar-benar berjalan dengan tepat.

"Tujuannya agar ekonomi masyarakat kita meningkat dan bagi masyarakat kurang mampu yang mencari nafkah dari _home industry_, karena Kota Banda Aceh ini masyarakatnya lebih banyak bergerak di sektor usaha jasa dan perdagangan," katanya.

Menurut Ramza, saat ini Banda Aceh belum memiliki industri besar, untuk itu ia mendorong instansi tersebut agar lebih fokus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah serta melakukan pengawasan. Padahal, selama ini bantuan dalam bentuk barang, peralatan, dan modal usaha sudah disalurkan, akan tetapi dinilai masih kurang dalam hal pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku UKM.

"Masyarakat kebingungan dalam melakukan usahanya, terutama menyangkut modal, setelah dibantu alat, modal tidak ada, begitu juga dengan proses produksi yang masih terkendala," ujarnya.

Ramza melanjutkan, jika pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan, maka lambat laun perekonomian di Banda Aceh akan lebih maju ke depan.

Dalam rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I, Aiyub Bukhari S.Pd, Wakil Komisi II, Devi Yunita ST, anggota Komisi I, Aulia Afridzal SE M.Si. Sementara dari pihak Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dihadiri oleh Kepala Dinas Muhammad Nurdin S.sos dan jajarannya.

Pemerintah Aceh Siapkan Panduan New Normal

Banda Aceh - Pemerintah Aceh secepatnya akan menyusun panduan  memasuki fase new normal, khususnya di lingkungan perkantoran dan sentra ekonomi masyarakat. 

Dengan adanya panduan ini, beragam aktivitas masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal dengan pola prilaku baru yang bersandar pada penerapan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Cara Aceh Menangani Covid-19 Tuai Pujian Nasional


"Kita akan terapkan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan seperti pada staf di jajaran Pemerintah Aceh, setelah itu akan kita perluas,” kata Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, dalam rapat persiapan new normal, di ruang rapat Sekda Aceh, Rabu (27/5/2020).

Taqwallah mengingatkan, dalam menghadapi pandemi Covid-19, semua pihak diimbau tidak panik namun tetap waspada, tidak boleh menyepelekan virus ini. 

“Kita terus berupaya sampai Covid-19 dinyatakan berakhir sebagai pandemi global,” tegas Taqwallah. 

Taqwallah juga mengingatkan, jika pada waktunya Covid-19 dinyatakan berakhir sifat pandeminya, beberapa perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan penting dilanjutkan, termasuk perilaku memakai masker jika berada dilingkungan ramai. 

Meski Aceh masuk dalam katagori wilayah kuning tua dengan 19 kasus positif Covid-19, diharapkan semua pihak terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Hal tersebut dikarenakan tidak ada satu alasan penjamin yang membuat siapapun bisa terbebas dari terjangkiti Covid-19 jika penerapan protokol kesehatan diabaikan. 

“Sudah banyak contoh kasus yang mengabaikan akhirnya terjangkiti virus ini,” kata Sekda Aceh. 

Untuk itu, Pemerintah Aceh masih akan terus melakukan sosialiasi penerapan protokol kesehatan, sehingga makin banyak pihak yang bersedia menerapkan langkah-langkah melawan Covid-19, khususnya kepatuhan mereka yang ODP dan PDP serta yang positif terhadap protokol kesehatan sehingga tidak menjadi penular virus corona kepada yang lain khususnya di fasilitas umum. 

“Jadi, di new normal protokol kesehatan makin diperketat, sehingga yang sakit tidak masuk kerja, tidak hadir ke mesjid, tidak berbelanja ke pasar dan tidak berada di tempat keramaian,” tambah Sekda. 

Rapat ini juga dihadiri oleh Asisten II Sekda Aceh, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Satuan Pamong Paraja, Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Kepala Biro Istimewa dan Kesejahteraan Rakyat.

Terapkan 4 Sehat 5 Sempurna Kekinian Hadapi COVID-19

JAKARTA – Kita yang menginjak usia 40 tahunan tentu masih ingat dengan slogan 4 Sehat 5 Sempurna. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau GTPPC19 Doni Monardo mengadopsi slogan itu untuk menghadapi virus SARS-CoV-2 yang sedang melanda tanah air. 

Dulu, slogan 4 Sehat 5 Sempurna digunakan sebagai pengingat yang mudah untuk masyarakat. Masyarakat membutuhkan asupan nutrisi untuk membangun kualitas manusia Indonesia yang andal. Slogan yang diciptakan tahun 1950-an oleh Prof. Poorwo Soedarmo berisikan lima kelompok makanan, yakni makanan pokok, lauk-pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu.
Namun, slogan tersebut digunakan untuk menghadapi konteks saat ini, benteng terakhir menghalau virus Korona. Doni menggunakan slogan serupa untuk membangun manusia Indonesia dalam menghadapi serangan COVID-19.  
Ia mendefinisikan 4 Sehat 5 Sempurna sebagai upaya mencegah COVID-19. Empat sehat dari Doni yang juga Kepala BNPB ini, yaitu gunakan masker, jaga jarak, baik physical dan social distancing, rajin cuci tangan dengan sabun, dan olahraga, tidur teratur dan cukup serta tidak panik. Satu pesan yang membuat sempurna yaitu makanan yang bernutrisi.
“Kalau dulu, 4 Sehat 5 Sempurna, karbohidrat, daging, ikan, sayuran, buah-buahan dan susu. Nah ini semuanya masuk pada poin ke-5 (versi Doni),” ujar Doni saat bertemu Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UI Prof. Rini Sekarini di Graha BNPB, Jakarta, pada Rabu (27/5). 
Slogan 4 Sehat 5 Sempurna sangat dibutuhkan di era COVID-19. Doni menyampaikan kita tidak menang melawan COVID-19.
“Tidak ada manusia, negara yang bisa mengalahkan Covid, yang ada adalah beradaptasi,” ujarnya.
Di samping itu, Doni berharap slogan 4 Sehat 5 Sempurna dalam konteks menghadapi COVID-19 dapat mudah diingat oleh masyarakat.  
Sementara itu, Ketua Tim Pakar GTPPC19 Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan penting untuk mengenalkan suatu narasi, yaitu 4 Sehat 5 Sempurna, yang membantu setiap warga masyarakat untuk ‘berubah,’ khususnya dalam menghadapi COVID-19. 
Doni menambahkan bahwa slogan ‘4 Sehat’ yang mampu diimplementasikan oleh setiap individu ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas. 
“Baru kemudian didukung dengan gizi,” jelas Doni kepada Rini Sekarini yang juga Ketua IDAI DKI Jakarta. Prof. Rini merupakan cucu dari Prof. Poorwo Soedarmo, pencetus slogan 4 Sehat 5 Sempurna era dulu.
Prof. Rini juga mendukung slogan ini dapat menjadi upaya gerakan masyarakat untuk hidup perilaku adaptif secara preventif untuk menghadapi pandemi COVID-19.
 
Doni juga menambahkan bahwa Majelis Ulama Indonesia merespon slogan tersebut dan membahas lebih lanjut dan detail sehingga dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

Presiden Tinjau Kesiapan Menuju Tatanan Normal Baru di Bekasi

Jawa Barat - Presiden Joko Widodo kembali meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik pada Selasa, 26 Mei 2020. Jika tadi pagi Kepala Negara meninjau Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Bundaran HI, maka siang ini Presiden meninjau salah satu pusat niaga di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
"Pada siang hari ini saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru," kata Presiden dalam keterangan persnya usai peninjauan. 
Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tatanan baru tersebut, Presiden mengatakan, TNI dan Polri akan diterjunkan di setiap keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa tetap produktif sekaligus aman dari ancaman Covid-19. Presiden menyebut bahwa dalam menuju ke tatanan baru tersebut, pemerintah juga melihat angka-angka dan fakta-fakta di lapangan.
"Angka-angka bagaimana kurva R0 (R-naught)-nya, seperti di Bekasi ini sudah di bawah 1, sudah bagus. Kita harapkan, tadi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur, agar di Jawa Barat di Bekasi khususnya terus ditekan agar terus R0-nya bisa di bawah 1," jelasnya.
Kepala Negara menjelaskan bahwa dalam mengawasi pelaksanaan di lapangan dan memastikan agar protokol kesehatan dijalankan, TNI dan Polri akan mengingatkan hal-hal seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindarkan orang dari kerumunan atau saling berdesak-desakan. Mulai hari ini, TNI dan Polri telah menggelar pasukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
"Ini yang ingin kita pastikan sehingga pada hari ini telah dimulai TNI dan Polri menggelar pasukan dan aparatnya di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Di Sumatera Barat, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, dan di Gorontalo. Di kota-kota ada 25, di Surabaya, di Malang, dan lain-lainnya," imbuhnya.
Presiden pun berharap kesadaran dan kedisiplinan yang kuat di masyarakat akan muncul sehingga R0-nya bisa terus ditekan hingga di bawah angka 1. Penerapan prosedur standar tatanan baru sendiri akan dilihat dalam satu minggu ke depan untuk kemudian dievaluasi.
"Kita ingin, sekali lagi, bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru, dan kita ingin muncul sebuah kesadaran yang kuat, muncul sebuah kedisiplinan yang kuat sehingga R0-nya terus bisa kita tekan di bawah 1. Ini akan kita lihat dalam satu minggu ini dampaknya seperti apa kemudian akan kita lebarkan ke provinsi dan kabupaten/kota yang lainnya apabila memang itu dirasa terdapat perbaikan-perbaikan yang signifikan karena kita telah menurunkan TNI dan Polri di tempat-tempat keramaian di provinsi, kabupaten, maupun kota," tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Hari Kedua Lebaran, Pasien Sembuh Bertambah 240 Orang, Total Jadi 5.642

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan pasien sembuh COVID-19 per hari ini Senin (25/5) atau hari kedua Idul Fitri, ada sebanyak 240 orang sehingga totalnya menjadi 5.642. Sedangkan terkonfirmasi positif menjadi 22.750 setelah ada penambahan 479 orang dan kasus meninggal menjadi 1.391 dengan penambahan 19 orang.
"Kasus sembuh 240 orang, menjadi 5.642 orang," ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (25/5).
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 256.946 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 87 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 40 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 152 lab. Secara keseluruhan, 183.192 orang telah diperiksa dan hasilnya 22.750 positif dan 160.442 negatif.
Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 49.361 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.342 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 405 kabupaten/kota di Tanah Air.
Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.655, Jawa Timur sebanyak 489, kemudian Jawa Barat 479, Sulawesi Selatan 462, Bali 295, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 5.642 orang.
Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.
Kemudian, lima provinsi dengan angka kasus positif terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta dengan total kasus 6.709 disusul Jawa Timur sebanyak 3.886 Jawa Barat 2.113, Sulawesi Selatan 1.319, Jawa Tengah 1.311, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 22.750 orang.
Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 19 kasus, Bali 396 kasus, Banten 789 kasus, Bangka Belitung 39 kasus, Bengkulu 69 kasus, Yogyakarta 226 kasus.
Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 175 kasus, Kalimantan Timur 276 kasus, Kalimantan Tengah 310 kasus, Kalimantan Selatan 602 kasus, dan Kalimantan Utara 164 kasus.
Kemudian di Kepulauan Riau 154 kasus, Nusa Tenggara Barat 478 kasus, Sumatera Selatan 812 kasus, Sumatera Barat 478 kasus, Sulawesi Utara 239 kasus, Sumatera Utara 315 kasus, dan Sulawesi Tenggara 215 kasus.
Adapun di Sulawesi Tengah 121 kasus, Lampung 116 kasus, Riau 111 kasus, Maluku Utara 107 kasus, Maluku 160 kasus, Papua Barat 130 kasus, Papua 557 kasus, Sulawesi Barat 86 kasus, Nusa Tenggara Timur 82 kasus, Gorontalo 58 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

Video Bupati Pidie Pantau Malam Hari Raya

Pidie - Bupati pidie Roni ahmad bersama Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud sertaForkompimda Pidie, Ketua DPRK Pidie Mahfuz Ismail, Kapolres AKBP Zulhir Destrian bersama Wakapolres Kompol Iskandar, Dandim 0102/ Pidie Letkol Arm Wagino, SE, dan Kajari Efendi, SH MH. melakukan pengecekan serta pemantau pos pengamanan dan pelayanan ketupat rencong pada malam takbiran idul fitri 1441 H sabtu (23/5/2020).

Pengecekan malam takbiran itu di awali dengan apel gabungan di halaman mapolres pidie.


Turut hadir dalam rombongan Sekda Pidie, Para Asisten, Kepala SKPK serta para Kabag di Lingkungan Sekda Pidie.

Dalam reales yang diterima redaksi peristiwa Mulyadi Nurdin Lc, MH. Mengatakan " Turut pula hadir, Sekda Idami MSi, Asisten II Buchari AP, Kadishub Pidie, Jufrizal, Kepala BPPD Dewan Ansari, Kadinkes Efendi, dan para pejabat lainnya."

Adapun lokasi yang dikunjungi oleh orang nomor satu di kabupaten Pidie itu dengan ciri khas peci merahnya itu melakukan pemantauan terminal beureunuen, terminal terpadu kota sigli serta simpang 4 kocin sigli.

Cara Aceh Menangani Covid-19 Tuai Pujian Nasional

Jakarta - Pemerintah mengapresiasi masyarakat Aceh atas keberhasilan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Menurutnya kunci penyelesaian masalah COVID-19 di 'Bumi Serambi Mekah' itu adalah adanya masyarakat yang patuh dengan anjuran pemerintah dan melaksanakannya dengan baik.

“Kunci penyelesaian masalah (COVID-19) ini ada di masyarakat. Pemerintah hanya membuat pedoman, ketentuan, anjuran dan ini tidak akan ada hasilnya kalau masyarakat tidak patuh. Kalau masyarakatnya patuh pasti akan bagus. Aceh adalah salah satu provinsi yang luar biasa masyarakatnya patuh ,” kata Juru Bicara COVID-19 Achmad Yurianto di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (24/5/2020).

Selain itu, Yuri juga menyoroti peran serta tokoh masyarakat Aceh dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Menurutnya para tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dan tokoh yang lain menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga dapat menerapkan apa yang menjadi langkah upaya pencegahan penularan virus korona jenis baru itu.

“Pasti ini peran dari tokoh masyarakat, bukan hanya dari peran pemerintah. Tapi tokoh masyarakat memegang peran kunci. Karena saya paham betul masyarakat Aceh itu masyarakat yang masih sangat patuh kepada tokoh-tokoh masyarakat. 

Oleh sebab itu, Yuri sangat berterima kasih atas peran tokoh masyarakat Aceh karena telah berpengaruh terhadap upaya melandaikan kurva kasus COVID-19, yang telah dibuktikan melalui data landai.

Karena itu saya sangat berterima kasih kepada para tokoh masyarakat yang ada di sana, karena apa yang telah dilakukan buktinya ya ini, kasus terkendali, penambahan kasus dapat dikatakan tidak ada,” kata Yuri.

Kendati demikian, Yuri juga menuturkan bahwa tantangan terbesar yang harus dihadapi Aceh adalah bagaimana upaya mempertahankan keberhasilan dalam melandaikan kurva dan menaklukan COVID-19. Sebab hingga saat ini masih ada potensi keluar-masuknya warga, baik dari maupun menuju 'Bumi Rencong' itu.

“Yang menjadi tantangan adalah, bagaimana mempertahankannya. Karena pasti mobilitas orang itu tidak bisa di Aceh saja. Suatu saat pasti datang juga saudara lain dari luar Aceh.” jelas Yuri.


Oleh karena itu, Yuri mengimbau agar pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat dapat mengawasi bersama-sama adanya potensi penularan virus korona baru itu dari luar Aceh.

Selain itu, dia juga mengajak agar warga Aceh dapat mulai menerapkan New Normal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, tetap tinggal di rumah dan jaga jarak aman.

“Bukan kita tolak, tapi kita awasi bersama dan kita ingatkan secara bersama-sama. Bahwa kalau kemudian pola hidup (new normal)yang baru ini tidak diterapkan nanti bisa muncul kasus baru lagi,” kata Yuri.

Lebih lanjut, Yuri juga meminta agar daerah lain dapat meniru apa yang telah berhasil dibuktikan Aceh. Kendati setiap daerah tentunya memiliki dinamika yang berbeda, namun dia percaya bahwa peran serta tokoh masyarakat sebagai seseorang yang memiliki wibawa, dihormati dan membawa pengaruh di suatu wilayah dapat menjadi kunci keberhasilan.

“Yang sama adalah bagaimana peran tokoh masyarakat. Itu yang sama. Di mana-mana sama. Karena tokoh masayarakat ini memiliki wibawa sangat besar kepada masyarakat,” tutup Yuri.

Sebagai informasi, Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang tidak melaporkan adanya penambahan kasus COVID-19 sejak beberapa hari terakhir.

Adapun kasus COVID-19 di Aceh per hari ini Minggu (24/5) adalah 19 kasus, di mana 17 sudah dinyatakan sembuh, 1 orang masih dalam perawatan dan 1 orang meninggal dunia.

Sementara itu jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada sebanyak 2.013 orang, yang mana 58 masih proses pemantauan dan 1.955 sudah selesai. Kemudian Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dilaporkan ada sebanyak 101, dimana 100 orang sudah dipulangkan dalam keadaan sehat dan 1 meninggal dunia.

Data itu terhitung sejak laporan pertama kasus COVID-19 di Aceh pada Jumat (27/3) sebagai kasus ke-826 secara Nasional.
Bupati Bener Meriah Umumkan Pengunduran Diri di Depan Jemaah Salat Id

Bupati Bener Meriah Umumkan Pengunduran Diri di Depan Jemaah Salat Id

Bupati Bener Meriah Sarkawi


Foto: Bupati Bener Meriah Sarkawi (dok. istimewa)

Banda Aceh - Bupati Bener Meriah, Aceh, Sarkawi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya di depan jemaah salat Idul Fitri. Sarkawi mundur karena ingin fokus berobat.
"Kondisi kesehatan beliau semakin hari semakin memburuk, yaitu pada bagian tulang belakang," kata Kabag Humas Pemkab Bener Meriah Wahidi saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (24/5/2020).
Sarkawi mengumumkan pengunduran diri saat menyampaikan sambutan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri 1441 H. Salat digelar di Lapangan Masjid Agung Babussalam, Kabupaten Bener Meriah.
Menurut Wahidi, Bupati Sarkawi sudah berobat di dalam dan luar negeri untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Namun hingga kini belum menunjukkan perubahan signifikan.
"Maka pada saat ini beliau ingin fokus berobat sembari mengurus pesantren yang beliau miliki. Selain berobat, beliau juga telah melakukan doa khusus untuk kesehatan beliau yang dilaksanakan di Tanah Suci beberapa bulan yang lalu," jelas Wahidi.
Wahidi menjelaskan, rencana pengunduran diri tersebut sudah diutarakan Sarkawi melalui lisan kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Proses administrasi pengunduran diri bakal diproses setelah masuk kerja pasca Idul Fitri.
"Sampai surat keputusan pengunduran diri beliau resmi disetujui oleh pejabat yang berwenang, beliau masih akan menjalankan tugas dan kewajiban sepenuhnya sebagai bupati," jelas Wahidi.
Dia menambahkan, Sarkawi memohon doa untuk kesembuhannya serta meminta maaf kepada masyarakat Bener Meriah terkait kepemimpinannya. Sarkawi juga mengajak masyarakat berdoa bersama untuk kebaikan Bener Meriah.
"Beliau juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bener Meriah bila mungkin dalam kepemimpinannya sebagai wakil bupati dan sebagai bupati ada hal yang belum terpenuhi, ada hal yang menyinggung perasaan dan lain sebagainya," kata Wahidi.
Sarkawi menjabat sebagai Bupati Bener Meriah sejak Selasa (30/4). Dia naik tahta untuk menggantikan Ahmadi yang ditangkap KPK pada awal Juli 2018 lalu.(detik)
Back To Top