Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPRA, Tgk Irawan Abdullah, S.Ag dan beberapa anggota lainnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPRA dengan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan tim MADA di Aula Komisi VI DPRA pada Rabu, 10 Februari 2021 yang lalu.
“Komisi VI DPRA menegaskan kepada tim MADA agar bekerja profesional dalam proses pengrekrutan tim asesor, diantaranya orang-orang yang dipilih mempunyai kapabilitas dan intergritas. Dari itu tim MADA bisa berpedoman kepada cara kerja BAN PT dalam proses penilaian universitas-universitas di Indonesia,” Kata Tgk Irawan Abdullah, Minggu (14/02/2021).
Anggota Fraksi PKS itu mengingatkan agar tim MADA dapat segera bekerja untuk pengrekrutan tim asesor dayah mengingat penganggaran untuk tahun 2022 terhadap dayah-dayah di Aceh sudah mulai diproses oleh tim TAPA. Dan hasil akreditasi itu akan menjadi variabel penilaian terhadap proses penganggaran sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial dalam perkembangan dan pembangunan dayah-dayah di Aceh. Yang jauh lebih penting janganlah dikarenakan akreditasi, menyebabkan terjadinya gesekan dalam proses pendidikan Dayah.
“Dari itu bekerjalah secara profesional dalam menilai dayah dengan memperhatikan dengan jeli sumber daya manusia dan kurikulum yang ada. Dan semoga kedepannya dayah di Aceh akan jauh lebih baik lagi sesuai dengan visi pemerintah supaya menjadi Aceh yang Hebat,” kata Tgk Irawan Abdullah.
Sementara itu anggota Komisi VI DPRA dari Fraksi Demokrat, Nurdiansyah Alasta juga meminta tim MADA agar segera mengatur petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dalam melakukan akreditasi dayah itu.