Peresmian BLE merupakan wujud kolaborasi dan sinergi antara Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah dan private sektor dalam membangun suatu ekosistem logistik yang lebih baik.
Sebagai upaya perbaikan, penyederhanaan proses bisnis, penataan infrastruktur logistik, dan harmonisasi kebijakan fasilitasi dalam suatu ekosistem logistik BLE, dibutuhkan kolaborasi baik antar Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah manapun dunia bisnis. "Kolaborasi antara Kementerian Lembaga serta dunia bisnis menjadi sangat penting, dan ini perlu kita rintis. Sistem yang sedang dibangun ini adalah platform untuk kolaborasi”, Jelas Menkeu dalam sambutannya.
BLE sendiri merupakan bagian dari NLE (National Logistics Ecosystem). BLE yang berusaha menghubungkan sektor supplydan demand merupakan salah satu perwujudan upaya peningkatan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang tidak hanya berfokus pada kolaborasi sistem antar pemerintahan (B2G2G), tetapi juga antar pemerintahan dan bisnis, serta antar bisnis (G2B2B). Beberapa layanan yang sudah dapat dimanfaatkan di dalam BLE saat ini adalah layanan pemesanan kapal, layanan pemesanan trucking sampai dengan proses pembayarannya. Pelayanan ini tentu akan tumbuh dan berkembang kedepanya dengan menambah layanan-layanan baru seperti warehouse, depo, dan lainnya.
Pengimplementasian BLE akan menciptakan efisiensi, transparansi dan peningkatan kualitas layanan melalui kompetisi yang sehat, menggiring behavior customer proses bisnis logistik untuk masuk ke era digital serta mempercepat proses logistik di Batam sehingga akan mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dalam layanan Ship to Ship/Floating Storage Unit. “Presiden selalu menekankan kepada kita semua, Negara sekarang bukan yang kuat yang akan memenangkan persaingan, bukan yang besar yang memenangkan persaingan, tetapi yang cepat yang memenangkan persaingan. This is what the speed all about. Kecepatan menjadi sangat penting”, ujar Menkeu.
Tidak berhenti di penataan logistik, kolaborasi juga dilakukan dalam upaya untuk menertibkan penyelundupan di Selat Malaka, Pesisir Timur, dan Batam. Penertiban ini sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta seluruh Aparat Penegak Hukum terkait di wilayah yang rawan penyelundupan karena berdekatan dengan negara tetangga. “Saya tentu berharap bahwa seluruh aparat penegak hukum, KPK dan di bawah seluruh kewenangan atau koordinasi Pak Mahfud untuk bisa ikut bersama-sama memahami keseluruhan ekosistem sehingga kita tidak merancukan antara yang legal dan ilegal yang kemudian menyebabkan yang legal jadi tidak mudah sementara yang ilegal malah tidak bisa kita tangani”, terang Menkeu.
Sebagai penutup, Menkeu mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal implementasi dari program-program ini agar berjalan dengan baik sehingga dapat menyediakan iklim usaha yang lebih baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.