Sri Mulyani Heran Semua Daerah 'Dibagi Duit', Kok Masih Ada yang Tertinggal -->

Header Menu

Sri Mulyani Heran Semua Daerah 'Dibagi Duit', Kok Masih Ada yang Tertinggal

Monday, September 13, 2021


Ini kenapa Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia

Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah daerah (Pemda) belum optimal mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pembangunan di daerah masing-masing. Padahal Rp 795 triliun dari total belanja negara Rp 2.705 triliun sudah diberikan dalam bentuk Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD).

Aceh Masih Miskin Karena Dana Desa Tidak Tepat Sasaran

"Seharusnya kita semuanya melakukan evaluasi, karena semua daerah mendapatkan treatment TKDD. Bahkan beberapa daerah diberikan tambahan otonomi khusus tambahan anggaran untuk infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin 13September 2021.

Sri Mulyani mengungkap sebagian besar dari TKDD dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) justru habis untuk belanja pegawai. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nominalnya lebih kecil jutsru digunakan untuk belanja modal.

"Ini berarti terjadi apa yang disebut crowding out, di mana pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja produktif. Padahal esensi DAK sebetulnya sebagai pelengkap, penunjang, dari yang disebut dana keseluruhan TKDD maupun APBD daerah tersebut," ungkap Sri Mulyani.

Pemanfaatan belanja daerah yang belum optimal itu menyebabkan ketimpangan yang cukup tinggi terhadap capaian kesejahteraan masyarakat antar daerah. Ada beberapa daerah sudah berkinerja baik, namun banyak juga daerah yang masih tertinggal.

Sebut saja terkait capaian akses air minum layak, Sri Mulyani menyebut ada beberapa daerah yang sudah mencapai 100% seperti Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kabupaten Klaten. Tetapi beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06%, Kabupaten Mamasa 22,91%, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat 27,4% dari rata-rata nasional 89,27%.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut ketimpangan terjadi pada angka partisipasi sekolah menengah pertama dan atas. Ada daerah yang hanya mencatatkan capaian 13,34% yakni Kabupaten Intan Jaya, Papua. Padahal angka capaian nasional mencapai 70,68%.

Ketimpangan juga terjadi pada indikator imunisasi lengkap dengan capaian terendah di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara masing-masing 5,22% dan 5,4%. Adapun capaian tertinggi berada Kabupaten Madiun dan Kabupaten Gianyar mencapai masing-masing 82,95% dan 79,58%. Sementara angka nasional mencapai 50,34%.

Pada indikator indeks pembangunan manusia, menurut Sri Mulyani, capaian terendah berada di Kabupaten Nduga, Papua yang hanya mencapai 31,55%. Sedangkan capaian tertinggi dicatatkan Kota Yogyakarta mencapai 86,61%.

Sementara pada indikator penduduk miskin, menurut Sri Mulyani, Kota Tangerang Selatan mencatatkan capaian tertinggi yakni hanya memiliki 1,68% penduduk miskin. Disusul Kabupaten Badung, Bali yang hanya memiliki 1,78% penduduk miskin dan Depok 2,07% penduduk miskin. Sementara Kabupaten Deiyai, Papua yang memiliki çapaian terendah memiliki 41,76% penduduk miskin.(detik)