Peristiwa.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Moh Mahfud MD memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Mulyo Aji, M.A.
Mayjen TNI Mulyo Aji menggantikan Sesmenko Polhukam sebelumnya, Letjen TNI Tri Soewandono yang telah memasuki masa purna tugas. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Ruang Parikesit, Kantor Kemenko Polhukam, Rabu 12 Januari 2022.
Dalam keterangan tertulisnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan sejumlah hal penting yang akan dihadapi Sesmenko Polhukam, seperti keamanan dan pemilu yang akan datang, Mahfud MD juga mengingatkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukan RI di tahun 2022 ini. Antara lain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 11 kali berturut-turut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tantangan lainnya adalah dinamika situasi nasional khususnya dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, di mana Kemenko Polhukam menjadi koordinatornya.
“Tahun lalu, bangsa Indonesia telah berhasil menghadapi dan melalui segala ketidakpastian seperti pandemi, ancaman resesi, gangguan instabilitas kawasan dan lainnya yang justru semakin menguatkan bangsa kita. Selama tahun 2021, bersama seluruh elemen bangsa, kita telah berhasil menekan kenaikan penularan Covid-19. Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi mulai menunjukan hasil. Ekonomi kembali bergeliat. Target penerimaan negara dari pajak terjangkau,” kata Mahfud MD.
“Pemerintah juga berhasil menyelamatkan aset-aset negara, melalui Satgas BLBI dan upaya penanganan korupsi lainnya. Di bidang hukum, keamanan dan ketertiban, tahun 2021 jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” lanjut Menko Polhukam.
Namun, kata Mahfud MD, semua pencapaian itu memberikan tantangan baru untuk menjadikan tahun 2022 jauh lebih baik lagi. “Di bidang politik dan demokrasi, saya yakin di tahun ini kondisi politik tetap stabil, kondusif dan terkendali. Pemerintah juga akan terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, di mana pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut,” kata Menko Polhukam.
Isu-isu terkait Papua juga menjadi tantangan lain yang tengah dihadapi pemerintah. Pemerintah, kata Mahfud MD, tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan, untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
“Terkait isu-isu Papua, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan, sesuai amanat INPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Hal lain yang tengah fokus dipersiapkan dan menjadi ranah koordinasi Kemenko Polhukam RI adalah pelaksanaan pemilihan umum serentak.
“Agenda penting lainnya yang akan kita hadapi dan perlu mendapatkan perhatian adalah pesta Demokrasi. Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu (Pilpres dan Pileg) serentak pada tahun 2024. Sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 perlu dipersiapkan yang baik dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait,” kata Mahfud MD.
“Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan. Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam,” sebut Menko Polhukam.