Pemerintah Aceh Teken Kontrak 157 Paket Proyek APBA 2022 Tahap ke-3 Senilai Rp 127,7 Miliar

Peristiwa.co, Banda Aceh - Pemerintah Aceh kembali menggelar penandatanganan kontrak bersama tahap ketiga untuk pelaksanaan 157 paket pekerjaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2022, dengan nilai Rp127,7 miliar. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 10 Mei 2022.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari 25 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), bersama dengan pihak rekanan terkait dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh dan para Kepala SKPA.

Sekda Aceh, Taqwallah menyampaikan terimakasih kepada semua pihak dari jajarannya yang terlibat sehingga penandatanganan kontrak tahap ketiga dapat dilakukan pada bulan Mei.

Ia mengatakan, setelah kontrak diteken maka pekerjaan pembangunan segera dimulai dan masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya.

“Tentu ini bukan kerja yang mudah, ini pekerjaan sulit,” kata Sekda.

Lebih lanjut, Sekda berharap kepada jajarannya di setiap SKPA untuk bekerja keras mempersiapkan penandatanganan kontrak proyek tahap selanjutnya yang akan dilakukan pada bulan Juni mendatang.

Taqwallah menilai penandatanganan kontrak kegiatan APBA pada tahun ini berlangsung lebih cepat. Ia berharap seluruh proyek pembangunan dapat selesai tepat waktu sehingga realisasi APBA tahun ini jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

“Bukan pekerjaan main-main yang kita lakukan hari ini, anggaran kegiatan dalam APBA langsung dirasakan masyarakat,” kata Taqwallah.

Taqwallah menyebutkan, ada ragam proyek yang baru diteken kontrak tersebut begitu bermanfaat untuk masyarakat. Seperti pengadaan alat bantu usaha, dan pembangunan infrastruktur fasilitas publik.

“Kepada rekanan kami titipkan pekerjaan ini untuk dikerjakan sebaik mungkin, ” ujar Taqwallah.

Sementara itu, Ketua Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, Teuku Ahmad Dadek mengatakan, Pemerintah Aceh telah melakukan penandatanganan kontrak 1.085 paket kegiatan dengan nilai Rp1,5 triliun pada tahap satu dan dua. Dengan dilakukannya teken kontrak tahap tiga sebanyak 157 paket, maka total paket kegiatan yang telah teken kontrak sepanjang tahun 2022 ini adalah 1.242 dengan nilai Rp1,63 triliun.

Pemerintah Aceh Tandatangani Kontrak Proyek APBA Senilai Rp.1 Triliun

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menandatangani kontrak bersama Proyek APBA senilai Rp 1 Triliun 8 miliar rupiah, dengan total 714 paket, di Anjong Mon Mata, Jumat, 11 Maret 2022. Penandatanganan kontrak tersebut disaksikan langsung oleh Sekda Aceh, dr. Taqwallah, M. Kes.

Ketua P2K APBA, T. Ahmad Dadek, dalam laporannya mengatakan, kontrak yang ditandatangani bersama tersebut terdiri dari E-katalog 470 pkt/Rp.558,5 M, Tender 244 paket/Rp 449,9 M. Semua paket strategis tersebut berada pada 35 SKPA Pemerintah Aceh.

Dadek menyebutkan, jika percepatan penandatanganan kontrak tahap pertama itu sesuai dengan arahan Gubernur, dan sudah dilakukan sejak pemenang tender diumumkan. “Penandatanganan kontrak tahap 2 nanti akan dilakukan 30 Maret,” kata Dadek.

Gubernur Nova Berharap Kelangkaan Migor Teratasi Sebelum Ramadhan

Sementara itu, Sekda Aceh, Taqwallah saat membacakan sambutan Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, mengatakan, penandatanganan bersama itu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk membangun sistem transparansi dan akuntabilitas publik dalam keseluruhan proses pembangunan di Aceh.

“Sehingga ikhtiar kita untuk mewujudkan pemerintahan yang kompeten dalam pelayanan dan bersih serta berwibawa dalam pemerintahan, good governance and clean government, dapat tercapai,” kata Sekda.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menetapkan Program Strategis dalam APBA 2022 yang ditetapkan dalam Qanun APBA pada tanggal 30 November 2021 yang lalu. Adapun paket-paket strategis yang telah diumumkan pada tanggal 7 Januari lalu, adalah sebanyak 1.689 paket, yang nilainya hampir mencapai Rp 2 triliun.

Per 63 hari sejak paket strategis tersebut diumumkan, penandatanganan tahap pertama pada hari ini dilakukan. Secara bertahap penandatanganan kontrak akan terus dilakukan dan ditargetkan tuntas pada akhir Maret 2022.

“Selamat kepada seluruh pihak terutama rekanan, atas terselenggaranya kontrak bersama ini. Saya tentu berharap, ke depan kualitas kegiatannya dapat memenuhi standar mutu dan administrasinya cukup waktu,” kata Sekda.

Taqwallah meminta agar para rekanan atau mitra kerja untuk mengupayakan menyelesaikan pekerjaan dengan penuh amanah dan jujur, yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam dalam keseluruhan proses pelaksanaan proyek pembangunan Aceh. “Jangan melakukan kebiasaan buruk, misainya dengan menarik uang muka lalu proyek dijual kepada orang lain.”

Sekda juga mengingatkan agar rekanan menjaga kualitas setiap pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan. Kepada jajaran SKPA dan BPBJ/Pokja, gubernur meminta agar meningkatkan dan mempertahankan stamina kerja, supaya seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa itu tuntas sesuai target, yakni pada akhir Maret 2022.

Kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, NGO, dan media massa agar mengawal dan melakukan pemantauan secara bersama-sama agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.

Gubernur Aceh Bahas Peluang Investasi dengan Perusahaan Minyak Uni Emirat Arab

Investasi Adalah Solusi Hadapi Berkurangnya Dana Otsus di Masa Depan

Peristiwa.co, Banda Aceh – Keberadaan gedung baru sebagai bagian dari fasilitas kerja yang mumpuni, diharapkan menjadi tonggak baru bagi dukungan terhadap kemajuan dunia investasi di Aceh.

Hal itu diungkapkan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat meresmikan gedung baru DPMPTSP Aceh, Senin 7 Maret 2022, di Lueng bata, Banda Aceh.

Peresmian gedung itu, kata Nova, juga bagian dari upaya branding untuk meyakinkan minat para investor.
Hal itu lantaran dunia investasi disebut sangat berkaitan dengan branding. Para penanam modal dikatakan akan selalu memperhatikan citra sebuah daerah, sebelum melakukan proses pengambilan keputusan berinvestasi.

“Hari ini kita menyaksikan salah satu upaya bersama kita untuk meningkatkan citra Aceh sebagai destinasi investasi unggulan. Yakni melalui pembangunan pusat layanan berusaha dan investasi yang representatif,” ujar Nova.

Realisasi Investasi Aceh Tahun 2021 Capai Rp. 10,89 Triliun

Nova menyebutkan, gedung kantor DPMPTSP Aceh yang diresmikan itu merupakan salah satu gedung perkantoran termegah di lingkungan Pemerintah Aceh.

Untuk itu, Nova berharap kemegahan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan transformasi digital dari proses bisnis pelayanan berusaha di kantor itu.

Nova mengaku optimis, kombinasi antara kemegahan infrastruktur kantor, proses bisnis yang sederhana, mudah dan cepat; serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi, akan menciptakan citra Aceh sebagai daerah dengan kemudahan berusaha terbaik.

“Ketiga hal tersebut di atas tentunya akan mendatangkan investasi yang menyejahterakan masyarakat. Lebih dari pada itu, memberikan layanan untuk kemudahan berusaha sudah seharusnya menjadi misi dari setiap civitas DPMPTSP Aceh. Apalagi Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar selalu memudahkan urusan publik dan melarang keras umatnya mempersulit urusan (layanan) bagi publik,” tandas Nova.

Nova juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian gedung itu. Pembangunan gedung tersebut lanjut Nova, merupakan kerja estafet dari beberapa generasi kepemimpinan di DPMTPSP Aceh, mulai dari pengadaan tanah hingga rampungnya pembangunan.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, investasi adalah hal komponen strategis dalam pembangunan Aceh sekarang dan masa mendatang.

Dengan keterbatasan fiskal yang akan dialami Pemerintah Aceh, akibat menurunnya pendapatan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), maka investasi menjadi tumpuan harapan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

“Menurunnya pendapatan yang bersumber dari dana otonomi khusus pada tahun 2023 menjadi 1 persen DAU Nasional, dan menjadi nihil pada tahun 2028, maka Investasi menjadi harapan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan,” ujar Nova saat meresmikan Gedung Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh di Lueng Bata, Banda Aceh, Senin, 7 Maret 2022.

Nova mengatakan, penanaman modal merupakan salah satu pembentuk ekonomi sebuah daerah.
Hal itu dikatakan dapat memberikan nilai tambah dan juga menyediakan kesempatan kerja, sehingga berujung pada peningkatan pendapatan, penurunan pengangguran dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Menurut Nova, semua itu dapat terjadi apabila kebijakan Pemerintah Aceh mempunyai arus utama ramah investasi.

“Bercermin dari hal tersebut, sejak awal Saya berkomitmen bahwa investasi merupakan salah satu legacy yang harus diciptakan. Dan alhamdulillah, perkembangan realisasi investasi di Aceh sejak tahun 2019 selalu membukukan angka yang lebih tinggi dari target yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022,” kata Nova.

Nova menguraikan, pada tahun 2019, realisasi investasi Aceh tercatat mencapai Rp. 5,8 Triliun, lebih tinggi dari target RPJMA pada tahun berkenaan yaitu Rp. 5,5 Triliun. Begitu juga dengan tahun 2020 dan 2021, realisasi investasi Aceh mencapai angka masing-masing Rp. 9,1 Triliun dan 10,89 Triliun, lebih tinggi dari target sebesar Rp. 6,05 Triliun dan Rp. 6,65 Triliun pada dua tahun tersebut.

“Saya berharap tren yang sangat positif ini memberi sinyal bahwa Aceh merupakan daerah yang layak bagi investasi dan menarik lebih banyak lagi investasi, investment be gets investment,” ujar Nova.

Gubernur Sampaikan Realisasi Investasi Aceh 2021 Capai Rp 10,8 Triliun, Jauh Lebihi Target

Gubernur Aceh Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 kepada BPK-RI

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh, di kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Senin 7 Maret 2022. Laporan tersebut diterima oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo.

Laporan keuangan yang diserahkan oleh figur nomor satu di Aceh itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang telah direview oleh Inspektorat Aceh.

Gubernur Nova dalam sambutannya mengatakan, laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi seputar pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). “Pada kesempatan ini, kami mengharapkan tim BPK-RI dapat melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tersebut secara independen, dengan prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanah rakyat Aceh,” ujar Gubernur Nova.

Gubernur Nova juga mengucapkan terima kasih kepada BPK- RI atas evaluasi yang diberikan dalam laporan tersebut. Ia menyebutkan, pihaknya mengharapkan masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan untuk kesempurnaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Ditambahkan, untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK-RI ini, dirinya berharap kepada seluruh Kepala SKPA agar memberikan perhatian yang maksimal, sehingga pemeriksaan tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Terkait laporan keuangan tersebut, Gubernur juga berterima kasih kepada seluruh Kepala SKPA selaku pengguna anggaran, sekaligus sebagai pelaksana program kegiatan pembangunan, yang selalu bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan stakeholders terkait dalam pembangunan dan penanganan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, kata Gubernur, pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini, yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan.

Sebagai catatan, sebelum pandemi covid-19 terjadi, Pemerintah Aceh telah enam kali berturut-turut berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2015 sampai 2020.

Prestasi itu kata Nova, menjadi pemicu semangat dalam menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2021, agar nantinya dapat mempertahankan kembali opini WTP dari BPK-RI.

Kepala BPK-RI Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo, mengatakan Penyerahan Laporan Keuangan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota merupakan sebuah kewajiban yang telah diatur batas waktunya yaitu paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Pemut berterimakasih atas kerja keras dan kerja cerdas Pemerintah Aceh dan jajarannya, sehingga dapat menyerahkan Laporan tersebut lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan. “Alhamdulillah lebih cepat dari batas waktu. Kami berkewajiban untuk memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan 2 bulan sejak penyerahan atau pada tanggal 6 Mei 2022 nanti,” kata Pemut. Ia berharap Pemerintah Ach bisa mempertahankan opini dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, Pemut berharap kerja sama aparatur pemerintahan agar bisa memberikan data dan informasi yang penting, untuk menggambarkan transaksi ekonomi yang nantinya tentu berpengaruh pada hasil pemeriksaan. “Kami berharap pemeriksaan ini dapat memberikan manfaat yang besar, serta mendorong peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan. Semoga saja hasilnya menjadi dorongan untuk memperbaiki laporan keuangan daerah,” kata Pemut.

DPRA Sahkan APBA 2022

Peristiwa.co, Banda Aceh — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2022. Pengesahan tersebut dilakukan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR Aceh yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA, Dalimi, di Gedung Utama DPRA, Selasa, 11 Januari 2022.

Wakil Ketua DPR Aceh, Dalimi menjelaskan, Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (TAPA) telah melakukan pembahasan bersama untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri tentang evaluasi rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2022 dan rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran APBA 2022.

“Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRA nomor 1/DPRA/2022 tentang penyempurnaan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5890 tahun 2021,” kata Dalimi.

Adapun komposisi APBA 2022 yang ditetapkan setelah disempurnakan berdasarkan evaluasi Kemendagri adalah sebagai berikut ; pertama, pendapatan Rp. 13.352.983.387.589, belanja Rp. 16.170.650.661.277, penerimaan Rp. 3.413.167.273.688, pengeluaran Rp. 595.500.000.000, dan pembiayaan netto Rp. 2.817.667.273.688.

Sementara itu, Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar, menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh anggota DPR Aceh, yang telah bersinergi dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022.

Jafar mengatakan, APBA 2022 merupakan APBA tahun terakhir periode kepemimpinan Pemerintah Aceh periode 2017-2022. Ia mengatakan, dalam kurun waktu tersebut sudah banyak program yang dikerjakan sesuai visi misi dalam RPJM Aceh.

Meskipun begitu, kata Jafar, dari sekian banyak program dan kegiatan yang sudah dikerjakan selama 4 tahun terakhir, masih terdapat salah satu program prioritas yang belum mencapai target sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Qanun RPJMA Tahun 2017-2022, yaitu pembangunan rumah dhuafa.

“Untuk mencapai target tersebut, maka pada tahun 2022 kami telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah dhuafa dengan target sebanyak 7.811 unit, ” ujar Jafar.

Jafar mengatakan, jumlah pembangunan rumah yang ditargetkan pada tahun ini merupakan target pembangunan rumah dhuafa tertinggi dari yang pernah dianggarkan pada setiap tahun APBA selama periode 2017-2022.

“Peningkatan target pembangunan Rumah Dhuafa yang signifikan ini menunjukkan komitmen pemerintah Aceh untuk mewujudkan salah satu program unggulan Aceh Hebat, yaitu Aceh Seuniya,” ujar Jafar.

Jafar berharap, APBA Tahun Anggaran 2022 itu dapat direalisasikan segera sejak awal tahun anggaran sehingga dapat menjadi stimulus fiskal yang dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Aceh, sesuai dengan visi dan misi Gubernur Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022 serta dalam upaya penanganan Covid-19.

Tahun 2023 Pegawai Kontrak Pada Pemerintah Aceh Tidak Ada Lagi

Back To Top