Pemerintah Aceh Optimalkan Aset untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh komit untuk memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya secara optimal agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA). “Aset tersebut ditata secara strategis agar lebih produktif sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Aceh,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, saat menyampaikan jawaban atas tanggapan Badan Anggaran (Banggar) DPRA terhadap RAPBA 2022, dalam rapat paripurna di Gedung Serbaguna DPRA, Selasa, 30 November 2021.

Mendagri Tegur Pemerintah Daerah yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah

Sekda menjelaskan, adanya selisih antara realisasi Pendapatan Asli Aceh, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah tahun 2022 dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMA tahun 2022, disebabkan oleh kondisi perekonomian negeri yang tidak normal.

Taqwallah menjelaskan, asumsi pada saat penyusunan RPJMA Tahun 2017-2022 kondisi ekonomi saat itu berjalan secara normal. Tetapi pada awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, kondisi pertumbuhan ekonomi dunia, nasional maupun daerah mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi Covid-19. “Kondisi ini menyebabkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan dunia usaha ikut melemah, sehingga menurunnya tingkat pendapatan negara, daerah dan masyarakat. Hal ini berimplikasi menurunnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Aceh, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah sebagaimana target yang sudah direncanakan dalam RPJMA 2017-2022,” kata Taqwallah.

Taqwallah mengatakan, anggaran untuk Belanja Aceh tahun 2022 yang direncanakan sebesar Rp 16 triliun lebih, dialokasikan untuk membangun masyarakat berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif.

Rancangan APBA Tahun 2022 Sebesar Rp 14,3 Triliun

Sekda menyebutkan empat program prioritas Pemerintah Aceh, yaitu, menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.250.027.350.000, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas sebesar Rp5.866.293.225.386, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan sebesar Rp3.738.836.553.231, dan penguatan tata kelola pemerintah dan keistimewaan Aceh sebesar Rp1.237.961.290.610,. “Selanjutnya dalam rangka mengurangi Silpa, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban, melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan serta sistem evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah secara dini,” kata Taqwallah.

Pada bagian akhir sambutannya, Sekda Taqwallah mengatakan, berkaitan dengan beberapa catatan Banggar DPRA terhadap pelaksanaan program pembangunan Aceh, pihaknya sependapat dan akan menjadi perhatian untuk penuntasan capaian-capaian dalam RPJMA.

Pemerintah Aceh Fokuskan Dana Otsus untuk Tekan Kemiskinan Tahun 2022 dan 2023

Pemerintah Aceh Fokuskan Dana Otsus untuk Tekan Kemiskinan Tahun 2022 dan 2023

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh fokus menggunakan dana otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2022 dan 2023 alokasi anggaran transfer pusat tersebut akan ditingkatkan lagi untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Azhari, dalam rapat penyusunan rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahap III tahun 2021, yang digelar secara virtual, Jumat, 26 November 2021.

Mendagri Tegur Pemerintah Daerah yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah

Rapat tersebut diikuti juga oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota, dan Kepala Inspektorat kabupaten/kota.

Azhari menjelaskan, realisasi penggunaan dana otsus pada tahap satu dan dua tahun ini capaian tertinggi ada pada bidang kesehatan dan pendidikan. Ia mengatakan, dua sektor tersebut juga berkorelasi terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. 

“Untuk jangka panjang, penyusunan anggaran yang tengah kita lakukan untuk tahun 2023, kita sangat concern agar program yang menggunakan dana otsus, berorientasi untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Azhari.

Azhari berharap pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh dapat segera menyelesaikan laporan realisasi Dana Otsus tahap satu dan dua sebelum Desember mendatang. Sehingga saat dana otsus tahap tiga sudah ditransfer Pemerintah Pusat ke dalam kas daerah, pihaknya dapat segera mengalokasikannya kepada kabupaten/kota.

BPS : Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Bertambah

Sebelumnya, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Marisi Parulian menyampaikan, sebanyak 75 persen dari total dana Otsus 2021 telah dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Provinsi Aceh dalam tahap satu dan dua. Dengan rincian 4 triliun lebih untuk Pemerintah Aceh dan satu triliun lebih untuk pemerintah kabupaten/kota.

“Realisasi dana otsus tahap satu dan dua di Aceh sudah 3 triliun lebih atau 70,15 persen,” kata Marisi.

Marisi merinci realisasi anggaran tersebut, sebanyak satu triliun lebih pada bidang infrastruktur, 107 miliar lebih pada pengentasan kemiskinan, 946 miliar lebih pada bidang pendidikan, bidang sosial 140 miliar lebih , dan lebih satu triliun rupiah pada bidang kesehatan. “Penggunaan dana otsus tahap ketiga diharapkan bisa dihabiskan dalam sisa waktu satu bulan pada tahun ini,” kata dia.

Marisi berharap, alokasi dana Otsus Aceh dapat lebih dioptimalkan pada bidang pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya alokasi di bidang tersebut justru masih rendah dibanding bidang lain.

Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera

Mendagri Tegur Pemerintah Daerah yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah

Mendagri Tegur Pemerintah Daerah yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah

Peristiwa.co, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya masih terbilang rendah. Teguran itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, Senin 22 November 2021.

Dalam keterangan rilisnya Mendagri menjelaskan, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna. 

Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Alasannya, kata Mendagri, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

“Karena kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Mendagri dengan tegas mengingatkan, daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya. “Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” harapnya.

Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan telah melakukan evaluasi harian, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah. Disamping itu, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Bara, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan beberapa provinsi lainnya.

Disamping itu, terdapat pula kabupaten dengan realisasi belanja APBDnya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, Kupang. Sementara itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, diantaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya.

Realisasi APBD Aceh Terendah, Mendagri Apresiasi Pemda Yang Realisasinya Tinggi

Rancangan APBA Tahun 2022 Sebesar Rp 14,3 Triliun

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau RAPBA tahun 2022 sebesar Rp14.376.330.377.085. Struktur rancangan pendapatan belanja tersebut terdiri dari pendapatan asli Aceh (PAA), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, dalam sambutannya dalam persidangan DPR Aceh Tahun 2021 tentang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBA Tahun 2022, di Gedung Serbaguna DPRA, Senin, 22 November 2021, malam.

Sekda menjelaskan, penyusunan RAPBA Tahun anggaran 2022 yang menyangkut dengan anggaran penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dilakukan berdasarkan angka realisasi dan proyeksi sumber penerimaan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan.

“Sedangkan alokasi jenis penerimaan Pendapatan Transfer termasuk Dana Otonomi Khusus yang dianggarkan dalam RAPBA tahun Anggaran 2022, yang merupakan angka pagu yang telah disesuaikan dengan penetapan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah,” kata Taqwallah.

Lebih lanjut, Sekda Taqwallah merinci alokasi anggaran dalam RAPBA 2022 yang terdiri dari Pendapatan Asli Aceh ( PAA), yaitu sejumlah Rp2,5 triliun (Rp2.568.193.356.058). Kemudian dari pendapatan transfer, sebesar Rp11,7 triliun (Rp11.796.738.552.996,00). Dan dari lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah sebesar Rp 11, 3 miliyar (Rp11.398.468.031).

“Kebijakan belanja Aceh diarahkan pada
peningkatan kualitas belanja melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan
dan pengangguran serta stabilitas harga barang,” ujar Sekda.

Sekda menegaskan, alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan yang benar-benar
mendesak dan berdampak secara riil terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penanganan atau pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya.

“Kami mengajak saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati kembali semua program, kegiatan dan sub kegiatan dalam masa Sidang Paripurna ini, sehingga apa yang akan kita setujui bersama nantinya benar-benar bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Taqwallah.

Sekda Taqwallah mengharapkan, pembahasan RAPBA Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati.
Sehingga keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disetujui bersama dalam APBA Tahun Anggaran 2022 tersebut nantinya, dapat secepatnya dilaksanakan oleh SKPA.

Sementara itu, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengharapkan Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dapat segera membahas setiap isi dari Rancangan Qanun Aceh tentang APBA tahun 2022.

Dahlan juga mengharapkan, arah kebijakan belanja Aceh tahun 2022 dapat mendukung pengembangan pendidikan, pangan, infrastruktur, pariwisata, dan jaring pengaman sosial bagi UMKM di Aceh sebagaiman yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

“Kepada Pemerintah Aceh kita harapkan pada anggaran belanja tahun 2022 dapat difokuskan pada kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan,” ujar Dahlan.

Rapat persidangan DPR Aceh Tahun 2021 tentang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBA Tahun 2022 tersebut dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan DPR Aceh beserta anggotanya. Rapat tersebut juga diikuti oleh Asisten Sekda dan seluruh Kepala SKPA secara virtual.

Realisasi APBD Aceh Terendah, Mendagri Apresiasi Pemda Yang Realisasinya Tinggi


Realisasi APBD Aceh Terendah, Mendagri Apresiasi Pemda Yang Realisasinya Tinggi

Realisasi APBD Aceh Terendah, Mendagri Apresiasi Pemda Yang Realisasinya Tinggi

Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan capaian yang tinggi.

Tak hanya itu, Mendagri juga akan mengawal realisasi belanja APBD pada sisa waktu TA 2021.

Demikian disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, Senin 22 November 2021.

Beberapa provinsi yang dinilai persentase realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi itu di antaranya, Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Maluku Utara, dan beberapa provinsi lainnya.

“Di atas 80 persen itu Provinsi Sumbar, terima kasih banyak, pendapatannya 88,97 persen, mudah-mudahan nanti di akhir tahun bisa melebihi itu," kata Mendagri.

Kemudian kabupaten dengan persentasi realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Sintang, Gayo Lues, Bojonegoro, Bengkalis, Mimika, Kutai Timur, Kudus, Kotawaringin Barat, Purworejo, Gunung Mas.

“Kita melihat ada kabupaten yang pendapatannya bagus, seperti yang tergambar, Kabupaten Sintang itu 128,56 persen, ini juga kita lagi mencari tahu dari mana pendapatannya bisa melebihi 100 persen, ini luar biasa,” terangnya. 

Selanjutnya, kota dengan persentase realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Semarang, Magelang, Blitar, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Tomohon, Solok, Tarakan, Metro, Denpasar, dan beberapa kota lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Mendagri mengimbau daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat belanjanya.

“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” harapnya.

Sebagai informasi, beberapa provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Gorontalo, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi lainnya. 

Sedangkan untuk provinsi dengan realisasi belanja terendah, yaitu Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya.

Selanjutnya, untuk  kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Sukabumi, Lanny Jaya, Pati, Aceh Tengah, Pulau Morotai, Purworejo, Tojo Una-Una, Way Kanan, Alor, Grobogan, dan beberapa kabupaten lainnya.

Sedangkan untuk kabupaten dengan realisasi belanja terendah, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, dan beberapa kabupaten lainnya.

Selain itu untuk  kota dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Ternate, Sukabumi, Metro, Kotamobagu, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Bima, Tidore Kepulauan, Batam, Mataram, dan beberapa kota lainnya. Sedangkan untuk kota dengan realisasi belanja terendah, yakni Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, dan beberapa kota lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mewanti-wanti Pemda untuk mempercepat realisasi belanja APBD.

Pasalnya, belanja daerah akan mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga diharapkan juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. 

Selain itu, percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebesar 5 persen pada akhir 2021. Guna mencapai target itu, kata Mendagri, dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen, salah satunya pemerintah daerah seperti melalui realisasi belanja APBD. 
Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.

Bank Aceh Syariah Minta Penambahan Modal, DPRA : Tingkatkan Pelayanan dan Kinerjanya

Back To Top