Asisten II Sekda Aceh Ikuti Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun 2021

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, secara virtual mengikuti sosialisasi terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 903/145/SJ, Rabu (20/1/2021).

Surat Edaran tertanggal 12 Januari 2021 itu tentang percepatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan juga investasi di daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri tersebut turut diikuti oleh Sekda di seluruh Indonesia dan para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pertemuan secara daring itu, membahas terkait percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, guna kemudahan investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab, anggaran tersebut menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021.

Dalam pertemuan itu Ditjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto, menjelaskan, di tahun 2021 ini Kementerian Keuangan telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi dimaksud didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, dalam penggunaan APBD di tahun 2021, pemerintah pusat menginginkan pemerintah daerah melakukan percepatan atau akselerasi pelaksanaan APBD di awal tahun, sesuai dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama.
Antara lain, dalam hal penanganan kesehatan, pemerintah daerah harus fokus serta mendukung pelaksanaan vaksinasi covid 19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Pemerintah pusat juga menekankan dalam dalam penganggaran APBD, Pemda harus memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pengoptimalan strategi pencapaian target kinerja pada setiap perangkat daerah agar tepat sasaran, yang terurai pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien dengan mengedepankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Kemudian, mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni, mengatakan, akibat pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, berdampak besar pada sektor bukan hanya pada bidang ekonomi, namun pada seluruh aspek kehidupan.

Untuk mendongkrak perekonomian nasional yang terdampak akibat covid-19, Kemendagri melalui Ditjen Bangda menerbitkan PP 24/2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, dalam pasal 2 yang mana mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat atau investor sesuai kewenangan berupa dukungan kebijakan fiskal dan kemudahan berusaha.

Ia menyebutkan, kriteria masyarakat atau investor yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan tersebut di antaranya; para investor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto, Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur.

Ia melanjutkan, pemerintah daerah juga dapat memprioritaskan pemberian Insentif atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan usaha tertentu, seperti usaha mikro, kecil, atau koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, lokasi tertentu dan perizinan khusus, usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah, usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat dan usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal.

Gubernur Aceh Serahkan DIPA dan TKDD Rp.48,9 Triliun Kepada Bupati dan Wali Kota

Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.48,9 Triliun, Jumat 27/11. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp.14,46 triliun dan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Sebesar Rp.34,4 triliun.

Penyerahan DIPA dan TKDD itu diserahkan secara langsung kepada beberapa Satker Kementerian/Lembaga dan perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sisanya diserahkan secara daring yang diikuti oleh keseluruhan peserta secara online.

Nova berharap dengan telah dilakukannya penyerahan DIPA dan TKDD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal itu, seluruh satuan kerja dapat segera melakukan lelang terutama untuk belanja modal. Dengan itu seluruh kegiatan dapat segera dilakukan per awal tahun 2021.

“Ayo lakukan proses lelang sejak dokumen anggaran diterima agar pada awal Januari 2021 sudah dapat dilakukan penandatanganan kontrak dan pelaksanaan anggaran,” kata Nova.

Sesuai dengan instruksi presiden, kata Nova, semua pihak harus mengubah cara bergerak dan mindset, di mana pola-pola lama perlu ditinggalkan. Anggaran harus dilaksanakan secara efektif dan akuntabel agar proses pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Aceh dapat terwujud dengan cepat.

Dalam setiap program dan kegiatan yang bakal dilaksanakan, Nova meminta agar semaksimal mungkin memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Tujuannya agar perputaran uang dan roda perekonomian Aceh dapat lebih baik.

“Saya berharap agar alokasi anggaran yang jumlahnya cukup besar tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Nova Iriansyah.

Nova juga berpesan agar seluruh pihak terkait diharapkan untuk selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBK, APBA, APBN, hingga Dana Desa.

Dalam total anggaran DIPA tersebut, Nova menjelaskan bahwa Belanja Kementerian/Lembaga itu dilaksanakan oleh  778 Satuan Kerja. Rinciannya Alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp.6,95 triliun, Belanja Barang sebesar Rp.4,53 triliun, Belanja Modal sebesar Rp.2,94 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.37,2 miliar.

Alokasi pagu tersebut berasal dari sumber dana antara lain Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, Badan Layanan Umum (BLU), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta penerimaan lainnya.

“Sedangkan apabila dirinci berdasarkan kewenangan, maka alokasi anggaran untuk Kewenangan Kantor Pusat
(KP) sebesar Rp.2,94 triliun, Kantor Daerah Rp.11,1 triliun, Kewenangan Dekonsentrasi Rp.119,9 miliar dan Kewenangan Tugas Pembantuan Rp.241,6 miliar,” kata Nova.

Sementara itu, untuk Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.34,4 triliun, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp.612 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.14,5 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp.2,5 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.3,4 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 519 miliar, Dana Otsus Aceh sebesar Rp.7,8 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp. 4,9 triliun.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, menekankan agar DIPA dan TKDD yang telah diterima oleh Satker dan pemerintah daerah untuk dikelola dengan baik, efektif dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di Aceh.

“Laksanakan kebijakan anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan anggaran tahun 2021 semakin terarah dan berkualitas, perekonomian tumbuh positif dan dua sektor utama yaitu pendidikan dan kesehatan terjamin alokasinya,” kata Syafriadi.

Syafriadi juga menyebutkan secara total alokasi dana desa yang diberikan pemerintah kepada Aceh adalah Rp.4,98 triliun untuk 6.497 gampong. Anggaran itu, kata dia, harus dikelola dengan baik oleh seluruh aparatur gampong dengan menyusun perencanaan pembangunan secara cepat, tepat dan terarah.

“Dana desa ini tidak hanya diarahkan
untuk mengokohkan daya beli masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai, tapi juga untuk mendukung UKM dan sektor usaha pertanian serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital,” kata Syafriadi.

Gubernur Aceh Terima DIPA dan TKDD 2021 dari Presiden Secara Virtual

Banda Aceh— Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bersama Menteri dan Kepala Daerah seluruh Indonesia menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021.

DIPA dan TKDD yang diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Wapres RI Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani tersebut, diterima Gubernur Aceh secara virtual dari Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (25/11/2020).

Besaran APBN 2021 mencapai Rp 2.750 triliun ditetapkan untuk belanja negara. Dari angka tersebut, Rp 1.032 triliun dialokasikan kepada kementerian dan lembaga. Sementara Rp 795,5 triliun dialokasikan untuk TKDD.

Presiden Joko Widodo mengatakan, penggunaan APBN 2021 akan difokuskan pada empat hal. Pertama pada sektor kesehatan, utamanya untuk memperkuat upaya penanggulangan dampak Covid-19. Untuk itu, dana yang dialokasikan tersebut akan diperuntukkan untuk pengembangan sarana prasarana kesehatan, pengadaan vaksinasi, dan penelitian kesehatan.

“Yang kedua, APBN akan kita fokuskan untuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan kurang mampu,”ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya, kata Jokowi, fokus APBN 2021 akan dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi, terutama untuk membangkitkan kembali daya ekonomi UMKM dan dunia usaha. Terakhir, pemerintah akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan bidang lainnya guna membangun fondasi negara yang kuat.

“Di tahun 2021 kita masih menghadapi ketidak pastian. Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi,”kata Presiden.

Menurut Jokowi, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian negara di saat situasi lesu seperti saat ini. Untuk itu, ia meminta kementerian dan pemerintah daerah untuk segera membelanjakan APBN 2021 itu.

“Saya minta kepada kementerian dan pemda yang memiliki anggaran besar, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini, agar dapat menggerakkan ekonomi kuartal satu 2021,”ujar dia.

Begitupun dengan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Presiden meminta Kementerian terkait dan Pemda dapat segera menyalurkannya di awal Januari nanti.

“Kita harus bekerja lebih ekstra, karena dalam kondisi krisis semua harus lebih semangat dan bekerja lebih dari biasanya agar program stimulus ini memberi daya ungkit bagi pemulihan ekonomi,”kata Presiden.

Ikut hadir mendampingi Gubernur Aceh dalam vidcon itu, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, Kepala Bappeda Aceh, Helvizar Ibrahim, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Bustami Hamzah dan Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli. 


Pemerintah Aceh bersama DPRA Teken KUA-PPAS 2021

Banda Aceh – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menandatangani bersama dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2021. Dokumen yang nanti akan dibahas dalam paripurna RAPBA 2021 itu ditandatangani Jumat 20/11 pagi tadi.

Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas sejak 12 November lalu tersebut ditandatangan langsung Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin serta Wakil Ketua DPRA Safaruddin dan Hendra Budian.

Nova Iriansyah berterimakasih kepada semua pihak sehingga KUA-PPAS Tahun 2021 akhirnya bisa disepakati secara bersama. Ia menyebutkan berbagai dinamika seperti perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif yang terjadi selama ini telah menunjukkan bahwa proses demokrasi terjadi dengan baik di Aceh.

“Hari ini kita buktikan, sebelum waktunya berakhir kita sudah punya kata sepakat,” kata Nova.

Nova menyebutkan pihaknya akan meneliti terlebih dahulu semua program pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRA saat melakukan reses sebelum nantinya dimasukkan dalam RAPBA 2021.

Sebenarnya, kata Nova, bisa saja usulan tersebut dimasukkan pada hari ini. Namun dengan pertimbangan kehati-hatian, pihaknya melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan mengkaji lebih baik untuk menghindari segala kemungkinan adanya kesalahan.

“Karena secara teknis mungkin saja ada kesalahan, untuk itu kita tidak buru-buru untuk menyerahkan RAPBA,” kata Nova.

Sementara itu Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, berharap APBA 2021 bisa disahkan tepat waktu, efektif dan bermutu. Demikian juga program-program yang diusulkan adalah program berkelanjutan dan bisa menyentuh langsung dengan kebutuhan rakyat.

Senada dengan Dahlan, Anggota DPR Aceh Fuadri, juga berharap agar APBA 2021 bisa disahkan tepat waktu. “Mudah-mudahan rakyat Aceh dapat menikmati hasil kesepakatan yang disepakati hari ini dan nantinya APBA 2021 dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga manfaatnya dinikmati rakyat Aceh,” kata dia.

Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggung Jawaban APBA 2019 di Setujui DPRA

Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memutuskan menyetujui rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2019.

Persetujuan itu merupakan hasil dari rapat paripurna DPRA pada Selasa (10/11) dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang ada di DPRA terhadap rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2019.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin itu dihadiri langsung oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Sidang dimulai pukul 3 sore dan berakhir hingga azan magrib berkumandang.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRA kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir mereka. Kesempatan pertama diberikan kepada Partai Aceh lalu disusul Demokrat, Golkar dan seluruh fraksi lainnya yang ada di DPRA.

Dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi yang ada di DPRA menyatakan menerima rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 untuk ditetapkan menjadi qanun Aceh.

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka, selanjutnya Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mempersilakan Sekretaris DPRA Suhaimi untuk membacakan naskah keputusan DPRA tentang persetujuan DPRA terhadap rancangan qanun tersebut.

“Memutuskan menetapkan, kesatu, menyetujui rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2019 terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah diperiksa BPK RI perwakilan Aceh,” ujar Suhaimi membacakan keputusan tersebut.

Suhaimi juga membacakan, persetujuan rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 menjadi qanun Aceh akan dilakukan dalam rapat paripurna DPRA yang akan dijadwalkan kemudian setelah dilakukan penyesuaian dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Usai penyampaian keputusan tersebut, sidang paripurna kemudian dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan dokumen keputusan tersebut. Penandatanganan dilakukan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Wakil Ketua Dalimi, Wakil Ketua Hendra Budian, dan Wakil Ketua Safaruddin.

Sementara dari Pemerintah Aceh penandatangan dilakukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan didampingi Sekda Taqwallah. 

Back To Top