Ini Usulan Besaran Subsidi Solar dan Listrik dalam RAPBN 2022


Peristiwa.co, Jakarta - Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan usulan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022, diantaranya subsidi minyak solar dan subsidi listrik.

Arifin mengatakan, untuk subsidi minyak solar dalam RAPBN 2022 diusulkan Rp500 perliter. Angka tersebut sama dengan besaran subsidi tahun anggaran 2021. 

"Dalam rangka efisiensi dan agar subsidi minyak solar tepat sasaran, diperlukan dukungan peningkatan peran dari pihak-pihak yang terkait langsung maupun Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM yang bersubsidi melalui program digitalisasi dan/atau pengawasan di lapangan," tandas Arifin di Gedung DPR, Rabu 2 Juni 2021.

Untuk subsidi listrik, usulan subsidi listrik sebesar Rp61,83 triliun dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp14.450/USD, ICP USD60 perbarel, serta inflasi 3 persen. Namun, mengacu rekomendasi KPK dan BPKP, apabila dilakukan evaluasi dengan memisahkan pelanggan 450 VA yang tidak termasuk dalam DTKS, maka total subsidi listrik 2022 dapat diturunkan menjadi Rp39,50 triliun.

Arifin memaparkan, alokasi subsidi listrik dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp59,26 triliun. Realisasi subsidi listrik, yang terdiri dari subsidi murni dan diskon tarif listrik, hingga April 2021 sebesar Rp22,10 triliun. Sementara outlook di tahun 2021 sebesar Rp59,26 triliun, dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp14.600/USD, ICP sebesar 45 USD/barel, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik sebesar 1.334,44/kWh, dan penjualan listrik mencapai 266,47 TWh (subsidi dan nonsubsidi). 

"Outlook tersebut termasuk Rp5,57 triliun diskon rumah tangga yang diberikan untuk pelanggan 450 VA, dan 900 VA yang tidak mampu untuk periode Januari-Juni 2021, serta 101,79 miliar rupiah untuk diskon golongan bisnis dan industri 450 VA periode Januari-Juni 2021," tambah Arifin. 

Pada kesempatan tersebut, Arifin juga menyebutkan usulan kebijakan listrik untuk tahun 2022, antara lain memberikan subsidi hanya untuk golongan yang berhak. Subsidi diberikan bagi pelanggan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 450 VA, dan daya 900 VA dengan mengacu pada DTKS serta mendukung pelaksanaan subsidi listrik untuk rumah tangga melalui mekanisme subsidi langsung.

"Lalu meningkatkan pelayanan tenaga listrik, meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik melalui penurunan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit listrk, dan mendorong pengembangan EBT yang lebih efisien," tandasnya.

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Aceh Meningkat 844 Miliar

Banda Aceh - Total belanja negara berupa Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Provinsi Aceh mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.844 miliar. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan kenaikan itu merupakan bentuk apresiasi pusat atas raihan WTP selama 2 tahun berturut-turut kepada seluruh jajaran pemerintahan di Aceh.

"Penetapan APBA sebelum akhir tahun juga menjadi indikator kinerja yang menjadi alasan bertambahnya alokasi DID Kabupaten dan Kota se Aceh," kata Zaid Burhan saat penyerahan DIPA, Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis 21/11.

Zaid Burhan mengatakan, dengan semakin meningkatnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Aceh di tahun 2020, agar digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Aceh.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan peningkatan Dana Transfer dan Dana Desa tersebut dapat menjadi indikator kinerja pemerintahan di Aceh  yang semakin baik. Hal ini dikarenakan alokasi DID adalah wujud penghargaan pemerintah pusat kepada Kabupaten dan Kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Artinya, pemerintah pusat telah menganggap pelayanan dasar publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Aceh kian membaik.

"Alokasi anggaran yang jumlahnya sangat besar tersebut, harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat," kata Nova.

Para Pengelola Anggaran, ujar Nova haruslah memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Selain itu, seluruh pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBK, APBA, APBN, hingga Dana Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2020, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp.51,9 triliun APBN untuk Provinsi Aceh. Anggaran itu terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp.14,76 triliun dan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.37,17 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga itu dilaksanakan oleh 785 Satker dengan rincian alokasi sebesar Rp.14,2 triliun dilaksanakan oleh Satker dengan kewenangan Kantor Pusat dan Daerah, dan sebesar Rp.532 miliar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melalui kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sementara alokasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020 di Aceh adalah sebesar Rp.37,17 triliun. Dengan rincian, Transfer ke Daerah sebesar Rp.32,1 triliun dan Dana Desa sebesar Rp.5 triliun. Khusus untuk Dana Insentif Daerah, pada Tahun Anggaran 2020, sejumlah 21 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID dengan total sebesar Rp.514,9 miliar. Meningkat jauh dari Tahun Anggaran 2019, dimana hanya 10 kabupaten/kota yang menerima DID sebesar Rp.131 miliar.

Plt Gubernur Nova Iriansyah, kemudian menyerahkan langsung Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa ke Aceh kepada kepada Instansi vertikal dan pemerintah Kabupaten dan Kota se Aceh. Nova berpesan, penggunaan anggaran tersebut haruslah dilaksanakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Aceh.

Pelaksanaan penyerahan DIPA dan TKDD yang lebih cepat daripada tahun sebelumnya haruslah dimanfaatkan Satuan Kerja untuk segera melakukan lelang terutama untuk belanja modal. “Jangan sampai keunggulan waktu yang kita miliki sekarang tidak dimanfaatkan dengan baik,” kata Nova.

Selain menyerahkan langsung DIPA, Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Zaid Burhan juga menyerahkan Piagam Penghargaan Menteri Keuangan atas Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Aceh kepada Pelaksana Tugas Gubernur Aceh. Piagam kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian diserahkan langsung oleh Nova Iriansyah.

Nova menyampaikan terima kasih atas penghargaan Menteri Keuangan itu. Secara khusus ia memberikan apresiasi seluruh Bupati dan Wali Kota di Aceh atas raihan WTP 100% selama 2 tahun berturut-turut. Beberapa Kabupaten/Kota bahkan mendapatkan WTP hingga 5 kali dan Kota Banda Aceh mendapatkan hingga 11 kali.

“Prestasi ini patut kita banggakan bersama, karena hanya beberapa Pemerintah Daerah yang sanggup mencapainya,” kata Nova.

Ia menyebutkan, ketika laporan keuangan berkualitas baik, artinya realisasi dana APBN, APBA, dan APBK haruslah menghasilkan output yang maksimal kepada masyarakat.

Back To Top