2 Wilayah Kerja Migas di Aceh Dilelang Pemerintah

2 Wilayah Kerja Migas di Aceh Dilelang Pemerintah

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerintah secara resmi telah melelang 6 wilayah kerja (WK) migas pada penawaran tahap I tahun 2022. WK yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung (joint study) dan lelang reguler tersebut juga menarik minat perusahaan multinasional.

"Lelang yang direct offer/joint study itu ada perusahaan multinasional (sebagai peserta). Nanti kita umumkan sekitar bulan September," ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di Kementerian ESDM, Rabu 20 Juli 2022 yang lalu.

Pada penawaran WK migas tahap I ini, Pemerintah melelang 3 WK melalui penawaran langsung yaitu WK Bawean (WK eksploitasi) dan dua WK eksplorasi yaitu WK Offshore North West Aceh (Meulaboh), serta WK Offshore South West Aceh (Singkil). Akses bid document WK Bawean mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022 dan batas waktu pemasukan dokumen partisipasi tanggal 23 Agustus 2022. Sedangkan untuk WK Offshore North West Aceh (Meulaboh) dan serta WK Offshore South West Aceh (Singkil), akses bid document mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 2 September 2022. sedangkan batas waktu pemasukan dokumen partisipasi tanggal 6 September 2022.

Tutuka berharap lelang WK migas ini diminati banyak investor, baik dalam maupun luar negeri. Agar lebih menarik investor, Pemerintah juga telah mengubah term and condition meliputi perbaikan profit split Kontraktor dengan mempertimbangkan faktor risiko WK, Signature Bonus terbuka untuk ditawar, FTP menjadi 10% shareable, penerapan harga DMO 100% selama Kontrak, memberikan fleksibilitas bentuk kontrak (PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split).

Selain itu, ketentuan baru relinquishment (tidak ada pengembalian sebagian area di tahun ke-3 kontrak), kemudahan akses Data melalui mekanisme membership Migas Data Repository (MDR) serta pemberian insentif dan fasilitas perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. "Kita ubah (term and condition) supaya lebih menarik. Kalau pajak-pajak, nanti kita buka diskusi," imbuhnya.

Terhadap perubahan-perubahan tersebut, lanjut Dirjen Migas, sudah ada sinyal-sinyal positif. Meski demikian, Pemerintah tetap terbuka untuk berdiskusi agar semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia.


Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera

Ilustrasi/ist
Peristiwa.co, Banda Aceh
 - 

Penduduk miskin di Aceh meningkat 19 ribu orang pada September 2020. Secara persentase, angka kemiskinan di Serambi Mekah sebesar 15,43% atau tertinggi di Sumatera.

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Ihsanurrijal dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2/2021).

Ihsanurrijal menjelaskan jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020 sebanyak 833,91 ribu orang. Jumlah itu bertambah 19 ribu orang dibandingkan Maret 2020 yakni 814,91 ribu orang.

Dalam enam bulan tersebut, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,47 poin atau dari 9,84 persen menjadi 10,31 persen. Sedangkan di daerah pedesaan angkanya naik 0,50 poin atau dari 17,46 persen menjadi 17,96
persen.

"Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, di antaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang," jelas Ihsanurrijal.

"Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik," sambungnya.

Ihsanurrijal menduga ada beberapa faktor penyebab jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah. Di antaranya ekonomi Aceh pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10 persen dibanding triwulan III-2019 (y-on-y).

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 (6,59 persen) lebih tinggi dibanding Februari 2020 (5,42 persen). Ihsanurrijal menyebutkan, sebanyak 388 ribu penduduk usia kerja (10,01 persen) terdampak COVID-19 pada
Agustus 2020.

"Bantuan sosial pusat dan daerah relatif berjalan dengan baik, sehingga kemiskinan tidak semakin parah," ujarnya.

Bila dilihat persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera, Aceh menduduki peringkat nomor satu. Kemiskinan Aceh 15,43% lalu diikuti Bengkulu 15,30% dan Sumatera Selatan 12,98%.

Untuk diketahui, jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2020 sebesar 14,99% atau nomor dua di Sumatera. Provinsi dengan penduduk miskin tertinggi saat itu adalah Bengkulu yaitu 15,03%.(Detik)

Bahas Kuota Haji, Plt Gubernur Aceh Temui Dubes Arab Saudi

Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menemui Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Esam Abid Althagafi, guna membahas penambahan kuota untuk calon jama’ah haji asal Aceh. Selain memiliki hubungan historis, panjangnya daftar tunggu calon jama’ah haji asal Aceh menjadi alasan mendasar bagi Aceh untuk mendapatkan penambahan kuota haji.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh usai bertemu dengan Dubes Arab Saudi Esam Abid Althagafi, di Kedutaan Besar Arab Saudi, di Jakarta, Kamis (16/7/020).

BPS : Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Bertambah


“Dalam pertemuan tadi, kita membahas tentang penambahan kuota haji untuk jama’ah calon haji asal Aceh. Daftar tunggu kita mencapai 30 tahun, jadi kuotanya harus lebih besar karena persentase calon jama’ah haji kita lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi lain. Apalagi, Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan ibadah haji sendiri dalam bingkai NKRI. Hal ini sesuai UUPA 11 tahun 2006 dan UU44 tahun 1999. Nantinya, kita akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama RI," kata Nova.

Sebagaimana diketahui, sambung Nova,  kekhususan tentang penyelenggaraan ibadah haji Aceh tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

“Dalam pertemuan tadi, kondisi ini sudah kita sampaikan. Kita tentu berharap agar Dubes Arab Saudi segera menyampaikan kondisi calon jama’ah haji asal Aceh ini kepada pemerintah Arab Saudi dan Raja Salman, juga pihak terkait, sehingga pihak Arab Saudi menambahkan kuota haji bagi masyarakat Aceh.

Dubes Arab Saudi sangat menyambut baik harapan yang disampaikan Plt Gubernur Aceh terkait penambahan kuota haji untuk Aceh.

"Aceh tidak asing bagi kami. Di masa lampau, jamaah calon haji nusantara berangkat haji melalui Aceh. Kami sangat mendukung upaya yang dilakukan Plt Gubernur Aceh ini. Apalagi, Aceh menjalankan Syariat Islam dan  mempunyai otonomi khusus. Hal ini tentu akan kami sampaikan kepada pihak terkait di Arab Saudi,  diantaranya Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Esam Abid Althagafi.
MUI Sesalkan Larangan Pengajian Selain Mazhab Syafi'i di Aceh

MUI Sesalkan Larangan Pengajian Selain Mazhab Syafi'i di Aceh



MUI Sesalkan Larangan Pengajian Selain Mazhab Syafi'i di Aceh
Sekjen MUI Anwar Abbas. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia
 -- Sekjen MUI Anwar Abbas menyesalkan surat edaran yang dikeluarkan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Surat edaran tersebut berisi larangan pengajian dan kajian di Aceh selain yang bermazhab Ahlussunnah wal jama'ah dan mazhab Syafi'i.

Pengajian Selain Itiqat Mazhab Syafiiah Dilarang Di Tempat Umum Di Aceh



Menurut Abbas, surat edaran tersebut tak mencerminkan kearifan dan toleransi yang menjadi ciri khas umat Islam di Indonesia, termasuk Aceh.

"Semestinya pemerintah daerah istimewa Aceh menghargai perbedaan pendapat yang merupakan sikap dan pandangan dari Imam Syafi'i itu sendiri," jelas Abbas lewat pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (30/12).

Lebih lanjut Abbas menjelaskan, surat edaran itu juga tak sesuai ajaran Imam Syafi'i yang justru menghargai perbedaan pendapat dalam agama. Apalagi, katanya, perbedaan tersebut bersifat furu'iyah (cabang) dalam ajaran agama, atau bukan persoalan akidah.

"Apalagi perbedaan tersebut dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah (cabang) atau dalam masalah-masalah yang memang berpotensi dan memungkinkan bagi  terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat (majalul ikhtilaf)," jelasnya.

Abbas mengatakan mestinya pemerintah daerah Aceh bisa menghargai perbedaan pendapat yang menjadi prinsip pandangan dari ajaran Imam Syafi'i. Dalam masalah perbedaan pendapat, lanjut Abbas, mestinya umat muslim bisa mengedepankan toleransi dan saling menghargai.

"Kecuali kalau masalah-masalah yang kita hadapi itu bersifat ushuliyah (pokok) tentu saja kita  dituntut untuk bersikap tegas karena kalau tidak, maka tentu  eksistensi dari agama islam itu sendiri akan terancam dan bermasalah," ujar Abbas.

Oleh karenanya, MUI mengimbau agar pemerintah Aceh mencabut surat edaran tersebut. Abbas juga meminta agar Pemprov Aceh lebih mengutamakan kebersamaan dalam hidup beragama.

"Karena di antara kita sebagai sesama muslim ada rasa toleransi dan saling pengertian yang tinggi," tutup Abbas.


Sebelumnya, Nova Iriansyah mengeluarkan surat edaran bernomor 450/21770, pada Jumat (13/12) lalu  berisi larangan pengajian atau kajian selain i'tiqad Ahlusunah Waljamaah yang bersumber dari hukum Mazhab Syafi'iyah.

Surat tersebut ditujukan ke para bupati/wali kota di Aceh para kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA), kepala kantor wilayah (Kakanwil) Kementerian/non kementerian di Aceh.

Larangan pengajian itu tertuang dalam poin keempat yang berbunyi:

"Kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari I'tiqad Ahlusunah Waljamaah dan selain dari Mazhab Syafi'iyah dan kepada penyelenggara untuk berkonsultasi dengan MPU Aceh serta kepada para Kepala SKPA dan para Bupati/Walikota untuk selalu mengawasi,mengevaluasi dan mendata kembali nama-nama penceramah/pengisi pengajian/kajian di instansi masing-masing".(cnn indonesia)
Indonesia ajak India percepat implementasi AOIP

Indonesia ajak India percepat implementasi AOIP


Indonesia ajak India percepat implementasi AOIP
Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajak India untuk mempercepat implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT ke-16 ASEAN-India yang berlangsung di Impact Exhibition and Convention Center, Minggu.

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini, dalam rilisnya, mengungkapkan bahwa ASEAN dan India memiliki kesamaan pandangan dan aset yang dapat digunakan untuk saling mendukung kerja sama di kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan India sebagai salah satu negara pertama yang menyambut baik AOIP yang disahkan ASEAN pada bulan Juni 2019 dan menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan kerja sama Indo-Pasifik.

"India adalah negara mitra penting bagi Indonesia dan bagi ASEAN. India merupakan salah satu negara pertama yang menyambut baik ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang telah diadopsi oleh para Pemimpin ASEAN bulan Juni lalu," ujarnya.

Presiden melanjutkan bahwa India dan negara-negara ASEAN disebut memiliki aset yang dapat membantu kedua pihak dalam upaya penguatan kerja sama di kawasan dalam kerangka Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik.

Aset yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi India yang tumbuh 7 persen dan dapat disandingkan dengan pertumbuhan rata-rata negara-negara ASEAN sebesar 5,1 persen.

"Aset kedua adalah jumlah penduduk yang besar, sekitar dua miliar populasi India-ASEAN, yang lengkap dengan pemikiran dan ide-ide kreatif," kata Presiden.

Selain itu, ASEAN dan India juga berada pada kawasan geografis yang sama, yakni berada di sekitar perairan Samudra Hindia yang memungkinkan ASEAN dan India untuk saling terhubung sekaligus memungkinkan India terhubungkan dengan kawasan Samudra Pasifik.

"Tidak heran jika India merupakan negara pertama yang telah bekerja sama mengimplementasikan kerja sama Indo-Pasifik," ucapnya.

Bagi Indonesia sendiri, India merupakan mitra penting di mana baru-baru ini menyepakati kerja sama konektivitas yang saling menghubungkan wilayah terdekatnya, yakni Aceh dan Andaman-Nicobar.

Kerja sama konektivitas tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk peningkatan hubungan dagang melalui pelayaran ekspedisi pionir kapal dagang dari Banda Aceh ke Port Blair dan investasi di bidang infrastruktur yang mendukung konektivitas.

Oleh karenanya, dalam Forum Infrastruktur dan Konektivitas Indo-Pasifik yang akan diselenggarakan Indonesia pada tahun 2020 mendatang.

Indonesia mengharapkan kehadiran dan peran serta India sebagai perwujudan dukungan bagi penguatan kerja sama Indo-Pasifik.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo di antaranya Menko Polhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(antara)

Back To Top