Sekda Aceh Terima Kunjungan Komisi IX DPR RI

Peristiwa.co, Banda Aceh - Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, menerima kunjungan kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka reses masa persidangan III tahun 2020-2021. Acara itu berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Senin (15/2/2021).

Kedatangan para anggota DPR RI dari berbagai fraksi tersebut, bertujuan untuk monitoring pelaksanaan program-program pada Instansi/Badan mitra kerja di daerah khususnya terkait dengan penanganan pandemi covid-19, pelaksanaan vaksinasi covid 19 dan pemulihan ekonomi khususnya di Aceh.

Taqwallah, dalam sambutanya menyatakan, untuk memutus rantai penularan corona virus disease 2019 (covid-19) di Aceh, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Bahkan sebelum virus itu menulari Tanah Serambi Mekah ini, Pemerintah Aceh sudah terlebih dahulu bergerak untuk menghalau virus yang berasal dari Negeri Tiongkok tersebut. “Kami sudah cegah, duluan dengan memberlakukan 1 minggu jam malam, walaupun ada beberapa penolakan dari masyarakat,” kata Taqwa.

Padahal, kebijakan itu diberlakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah pada malam hari, sehingga penyebaran covid-19 dapat diputus.

Bukan hanya itu, dalam rangka mengendalikan penularan covid-19, Taqwa menyebutkan, Pemerintah Aceh bersama Satgas Covid-19 yang didukung kabupaten/kota, dan berbagai pihak itu juga terus melakukan berbagai gerakan pencegahan, sehingga Aceh tidak sampai mengalami keadaan yang parah sebagaimana kini banyak dialami oleh provinsi lain di Indonesia.

Mulai dari GEMA (Gebrak Masker Aceh) yang dilaksanakan pada September 2020 itu melibatkan Camat di seluruh Aceh dan ASN Eselon III, gerakan itu bertujuan untuk mengedukasi tentang penerapan protokol kesehatan (Prokes) melalui kegiatan sosial masyarakat.

“Program Ini juga kita realisasikan melalui kerja sama dengan semua pihak, termasuk mensosialisasikan ke setiap masjid, melalui khutbah-khutbah dengan menyisipkan peringatan soal Prokes,” ujar Sekda.

Kemudian, dilanjutkan dengan Gerakan Nakes Cegah COVID-19 atau Gencar pada Oktober 2020. Gerakan ini melibatkan setidaknya 38.984 orang tenaga kesehatan (Nakes) yang tersebar di seluruh Aceh. Gerakan ini dibentuk untuk mengawal dan memantau warga yang melakukan isolasi, kemudian melacak dan menemukan warga yang bergejala dan kontak erat, lalu para tenaga kesehatan tersebut akan memberikan konsultasi mengenai covid-19.

Selanjutnya, Gerakan Aceh Aman Pangan (Gampang). Gerakan ini adalah langkah sosialisasi untuk siaga terhadap ancaman krisis pangan yang disebabkan pandemi covid-19 dengan cara memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Gampong (APBK/APBG) untuk kepentingan ketahanan pangan.

Gerakan Masker Sekolah atau Gemas jilid 1 pada akhir November 2020 yang kini lanjutkan pula dengan Gemas kedua dilingkungan SD dan Min pada 20 Januari lalu.

Seiring dengan seluruh gerakan itu, Pemerintah Aceh juga menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota supaya memfungsikan 10 persen dari kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah setempat menjadi ruang ruang rawat pinere serta mengoperasikan ruang isolasi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) pasien terinfeksi virus covid-19.

“Jadi terbukti, pada September lalu puncak lonjakan kasus di Aceh terjadi, dan Alhamdulillah kita bisa menghadapinya, karena setiap daerah sudah memiliki ruang khusus isolasi dan pinere,” pungkas Sekda.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja atau gerakan pencegah covid-19 yang dilakukan Pemerintah Aceh yang di anggap efektif dalam menekan lonjakan kasus covid-19.

Namun demikian, ia masih menyayangkan dalam kunjungannya hari ini, ia masih melihat masyarakat Aceh khususnya di Banda Aceh masih tidak menggunakan masker.

Maka itu, melalui kunjungannya tersebut, diharapkan Pemerintah Aceh dapat memberikan masukan serta mendiskusikan segala kendala dalam pelaksanaan pencegahan covid-19.

Pertemuan tersebut menerapkan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta membatasi tamu undangan.

Turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan keistimewaan Aceh M Jafar, Asisten Administrasi Umum Iskandar AP, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk Aceh, Kepala BKKBN Perwakilan Aceh dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Aceh.

DPR Asal Aceh Minta Tunda Beli Pesawat


Jakarta - Anggota DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil mengharapkan agar program pembangunan di Aceh harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan mendapat persetujuan dari lembaga legislatif setempat.

Hal itu disampaikannya menyusul pro dan kontra  pembelian empat unit pesawat oleh Pemerintah Aceh. Jika pembelian pesawat itu masih menuai polemik dan dikuatirkan berpotensi memunculkan potensi korupsi, politisi asal PKS itu meminta agar rencana pembelian pesawat ditunda.

Penundaan itu dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk menjelaskan skema pemanfaatan dan dampaknya terhadap pariwisata dan  pertumbuhan ekonomi Aceh.

"Jika tidak ada  skema ekonomi yang detail, sulit diyakini bahwa kehadiran pesawat itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dunia pariwisata Aceh.

Karena itu Nasir Djamil meminta agar rencana pembelian pesawat ditunda dan dijadwal ulang pengadaannya.

Agar lebih dipercaya, saya menyarankan kepada Plt Gubernur Aceh untuk mengundang semua pemangku kepentingan yang terkait sektor ekonomi dan pariwisata.

"Dalam pertemuan itu kita minta Pak Nova sampaikan secara trasnparan hitung-hitungan yang menguntungkan Aceh secara  ekonomis dan menunjang wisata kita jika pesawat itu kita miliki. Jangan sampai pembelian pesawat itu lebih didominasi  karena ada pemburu rente yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompoknya", ujar Nasir Djamil.
Forbes Sukacita Sambut Lolosnya Persiraja ke Liga I

Forbes Sukacita Sambut Lolosnya Persiraja ke Liga I

Foto: -

Jakarta - Lolosnya Tim sepakbola Persiraja Banda Aceh ke liga I Tahun 2020 setelah mengkandaskan perlawanan Sriwijaya FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin sore kemarin, disambut gegap gempita oleh segenap lapisan masyarakat Aceh.

Pasalnya lolosnya tim dengan julukan laskar rencong itu sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat pecinta sepakbola di Banda Aceh dan Aceh pada umumnya.

Ketua Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh M. Nasir Djamil ikut menyampaikan rasa haru dan gembira atas kembalinya bonden Aceh Persiraja ke kasta tertinggi liga indonesia itu.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyebutkan, pencapaian Persiraja merupakan bentuk komitmen dan kerja keras pengurus serta pemain Persiraja selama ini.

“Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan seluruh lapisan masyarakat Aceh yang sangat mengharapkan Persiraja bisa tampil di Liga I Musim depan,” ujar Nasir.

Selain itu kata Nasir, dalam pandangan Forbes, kembalinya Persiraja ke kasta tertinggi liga Indonesia ini juga tidak lepas dari kepedulian dan tanggugjawab Presiden Persiraja saat ini  Nazaruddin Dek Gam yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya .

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Dek Gam yang telah membuktikan bahwa dirinya dan pengurus Persiraja mampu membanggakan rakyat Aceh,” tambah Nasir.

Politisi PKS itu mengakui bahwasanya mengurus tim sepak bola bukanlah perkerjaan yang mudah. Selain harus mengeluarkan dana yang besar, juga penting menjaga pemain dan pelatih agar bisa nyaman dan kompak, sehingga butuh kesebaran tingkat tinggi.

“Karenaya Forbes menilai Dek Gam layak mendapat predikat Pahlawan Sepak Bola Aceh. –Bahkan Forbes mengusulkan kepada Pemerintah Aceh agar Nazaruddin Dek Gam yang juga bendahara Forbes dinugerahkan Pahlawan Sepak Bola Aceh Tahun 2019,” tutup Nasir.

Tolak LGBT sebagai CPNS, Legislator PKS Dukung Jaksa Agung

Anggota Komisi Hukum DPR RI M Nasir Djamil mendukung kebijakan dan langkah Kejaksaan Agung yang tidak menerima mereka yang memiliki penyimpangan orientasi seksual, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam penerimana Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS).

Keputusan tersebut kata Nasir, menjadi cerminan bahwa Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Pernyataan itu disampaikan Nasir menanggapi pro dan kontra masuknya kaum LGBT untuk menjadi abdi negara di lingkungan pemerintah.

"Kejaksaan Agung itu adalah institusi penegak hukum, bukan industri hiburan. Sangat masuk akal jika Korps Adhiyaksa imembutuhkan aparat jaksa yang tidak punya masalah bawaan," ujar Nasir .

Anggota Komisi III DPR ini juga mengingatkan, jangan karena alasan nondiskriminasi dan hak asasi manusia, lalu salah menilai siapa yang layak dan patut untuk menjadi jaksa.

 "Kita harus menyadari bahwa institusi jaksa itu membutuhkan laki-laki dan perempuan yang tulen guna mengemban tugas negara di bidang penuntutan. Kita hidup di alam Indonesia, bukan di dunia barat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai Ketuhanan", kata Nasir

Politisi PKS itu mencontohkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat merekrut anak-anak muda milineal yang berprestasi menjadi staf khususnya. Dari pemberitaan yang tersiar, tidak ada diantara mereka yang berkategori LGBT.

"Presiden Jokowi telah memberi contoh kepada kita semua. Karena itu mari kita dukung langkah Kejaksaan Agung yang menolak LGBT dalam penerimaan CPNS dan jaksa," pungkas Politisi asal Aceh itu.

Pemerintahan Aceh dan Forbes DPR/DPD RI Sepakat Perjuangkan Perpanjangan Dana Otonomi Khusus

JAKARTA - Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), bersama anggota DPR/DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forbes Aceh sepakat mengawal dan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Penguatan otonomi Khusus, Keistimewaan dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditantangani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin siang, 11 November 2019. 

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, Almuniza Kamal, mengatakan kesepakatan itu bertujuan untuk memastikan implementasi seluruh isi MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta aturan turunannya berjalan sebagaimana mestinya. “Nantinya akan dibentuk Sekretariat Bersama di Banda Aceh dan Jakarta,” kata Almuniza dalam keterangan tertulis. 

Dalam pertemuan itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah mengatakan salah satu yang akan diperjuangkan adalah perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh secara permanen. 

“Dana Otonomi Khusus terbukti telah menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Jika dilihat dari masa konflik hingga sekarang, penurunannya mencapai 20 persen. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan dana otonomi khusus Aceh hanya dinikmati oleh para elite,” kata Nova Iriansyah. 

Menurut Nova, pihaknya telah mendapat sinyal positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perpanjangan dana otonomi khusus itu. Namun, menurut Nova, karena menyangkut peraturan perundang-undangan, Presiden Jokowi mengatakan untuk itu perlu dikomunikasikan dengan DPR RI. 

“Kita berharap otonomi khusus ini jadi permanen. Pembicaraan permulaan sudah dilakukan dengan Presiden Jokowi. Namun karena ini undang-undang kita juga harus bicara dengan DPR. Secara prosedur, itu harus masuk Prolegnas dulu pada 2020. Insyallaah paling telat 2021. Sehingga pada 2022, angka 2 persen dari Dana Alokasi Umum bisa dipertahankan permanen,” ujar Nova. 

“Karena itu, pertemuan hari ini intinya menyelaraskan kerja pemerintahan daerah dengan apa yang menjadi kewenangan anggota DPR dan DPD RI,” sambung Nova Iriansyah. 

Nova mengatakan, pergantian aparatur negara di tingkat Pusat terkadang membuat filosofi kekhususan Aceh tidak dipahami secara utuh. 

“Itu sebabnya, selain menjalankan tupoksi yang normal anggota DPR RI, mereka juga kami minta tolong untuk menjelaskan secara utuh bahwa Aceh itu punya kekhususan, supaya ke depan tidak ada gerakan-gerakan yang yang menafikan kekhususan Aceh. Aceh itu bisa maju dan kemajuan Aceh itu membawa kemajuan bagi negara Indonesia sekaligus,” kata Nova Iriansyah. 

Menurut Nova, selain soal perpanjangan dana otonomi khusus, yang paling penting sekarang adalah mengambil alih pengelolaan Blok B, ladang minyak dan gas bumi di Aceh Utara yang sebelumnya dikelola Exxon Mobil dan saat ini dikelola oleh BUMN Pertamina Hulu Energi. 

“Kontraknya sebenarnya sudah habis sejak 18 Oktober 2018. Nah, setahun itu kita bernegosiasi tapi Pertamina Hulu Energi bertahan dengan skema Gros Split,” kata Nova. 

Padahal, kata Nova, berdasarkan peraturan perundang-undangan Aceh diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai kekhususan Aceh. 

“Kita mintanya cost recovery. Sudah setahun berunding tidak ketemu. Maka pada 3 Oktober 2019 setelah berkonsultasi dengan DPRA, Pemerintah Aceh memutuskan mengambil alih. Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja karena aturannya sudah mendukung, tapi harus ada proses untuk itu dan mungkin harus ada keihklasan Pemerintah Pusat. Kalau mampu tidak mampu, kami nanti tentu berpartner dengan pihak ketiga yang mampu mengelola itu,” tambah Nova. 

“Saya pikir Blok B salah satu alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh,” sambung Nova. 

Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh M. Nasir Djamil menyambut baik rencana itu. Menurut Nasir Djamil, pertemuan bersama dengan Pemerintahan Aceh menjadi momen bersejarah. 

“Harapannya dengan adanya sinergi dan kolabirasi seperti ini dapat menjadi energi dalam membangun Aceh lebih hebat lagi,” kata Nasir. 

Selain Nasir Djamil, turut hadir sejumlah anggota DPR dan DPD RI lainnya. Dari Aceh, turut hadir Ketua DPR Aceh dan sejumlah Wakil Ketua. Hadir juga Sekda Aceh dan sejumlah Kepala SKPA. Kepala Bappeda Aceh Ir Helvizar Ibrahim memandu jalannya diskusi. 

Ketua Sementara DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengatakan pertemuan tesebut sebagai bagian dari upaya sinergisasi untuk saling menggandeng tangan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. 

“Jadi tidak ada alasan bagi Aceh untuk tidak maju dan kembali ke kejayaannya. kita punya semua potensi yang diperlukan. dan juga secara regulasi kita memiliki otonomi yang asimetris. kita punya undang-undang keistimewaan dan undang-undang kekhususan Aceh. Jadi Aceh daerah yang istimewa dan khusus,” kata Dahlan. 

Dahlan juga berharap di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Aceh mendapat agenda pembangunan prioritas yang maksimal. 

“Kita tahu bersama, Aceh punya riwayat konflik yang panjang sejak di awal-awal kemerdekaan. Jadi harus ada pendekatan yang holistik dan perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus. Kita dari DPR Aceh, Pemerintah Aceh dan juga bersama Forbes Aceh akan bergandeng tangan bersama-sama meyakinkan Pemerintah Pusat untuk mempermanenkan dana otsus Aceh,” tambah Dahlan.
Back To Top