DPRA Minta Pemerintah Aceh Harus Serius Benahi DTKS

Peristiwa.co, Banda Aceh - Pemerintah Aceh mulai melakukan sejumlah persiapan pembenahan guna melahirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkualitas. Belum lama ini Dinsos Aceh telah mengundang Kepala Dinas Sosial  Kabupaten/Kota  di seluruh Aceh, melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi antara kabupaten/kota di Aceh dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh. Rapat Koordinasi itu dihadiri langsung oleh Dr Yusrizal selaku kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah AKS, MS.i selaku sekretaris dinas serta didampingi oleh sejumlah pejabat eselon dilingkup Dinsos Aceh.

Sekretaris Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI mengatakan, pada prinsipnya DPR Aceh mendukung rencana pembenahan DTKS yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh, apalagi pembenahan DTKS ini akan berdampak baik dalam penyaluran manfaat kedepannya.

“Namun, saya perlu menegaskan bahwa, rencana penyempurnaan DTKS ini tidak hanya sebatas wacana, namun perlu orang-orang yang serius untuk bekerja. Penyempurnaan DTKS ini adalah pekerjaan berat,” ucap Iskandar.

Politisi Partai Aceh ini berharap kedepannya, tidak ada lagi masalah ditatanan penerima manfaat, sehingga setiap ada program dari pemerintah Aceh yang bersifat pemberdayaan ekonomi harus tepat sasaran.

“Begitu juga dengan sejumlah program pemerintah pusat yang digelontorkan untuk Aceh guna peningkatan taraf hidup masyarakat Aceh harus tepat sasaran dan tidak tebang pilih yang merujuk kepada DTKS,” sambungnya.

Kepada Dinas Sosial Aceh selaku leading sector, agra segera menyiapkan kebutuhan untuk pembenahan DTKS, sehingga tahun 2022 sudah tersedia data DTKS hasil penyempurnaan.
“terutama di Pedalaman Aceh, petugas pendataan DTKS harus mendatangi mereka, dengan harapan pemerintah benar-benar hadir ditengah masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat,” tutup Iskandar.

Komisi VI DPRA Gelar RDPU Raqan Baitul Mal

Peristiwa.co, Banda Aceh - KomisiI DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal di ruang Serba Guna DPRA, Rabu 22 September 2021.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. Irawan Abdullah,S.Ag dan dihadiri oleh Sekretaris Komisi, Hj. Asmidar dan Anggota Komisi yaitu H. Jauhari Amin, SH, MH, Dr. H. Amiruddin Idris, SE. M.Si, Anwar, S.PdI, TR. Keumangan, SH, MH, Hj. Nurlelawati, S.Ag, Ilham Akbar, ST, Teuku Irwan Djohan ST dan Tezar Azwar.

Adapun dari Baitul Mal Aceh dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Syariah BMA Prof. Al Yasa Abu Bakar, Ketua Badan BMA Prof. Nazaruddin A. Wahid MA, Anggota Badan BMA Mohammad Haikal, ST, M.I.F. P, Mukhlis Sya’ya, ST, Khairina ST dan Kepala Sekretariat BMA Rahmad Raden, S. Sos.

Ikut hadir pula Baitul Mal Kab/Kota, Kepala DSI dan instansi lainnya yang merupakan mitra dan bahagian proses pelaksanaan kegiatan Baitul Mal ini.

“Alhamdulillah hari ini Komisi VI DPRA telah menyelenggarakan RDPU Raqan Baitul Mal yang merupakan revisi dari Qanun No 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Harapannya setelah raqan ini disahkan menjadi qanun dapat segera dijalankan semua isinya, khususnya terhadap pembangunan rumah dhuafa yang menjadi item penting dalam revisi ini. Sehingga Baitul Mal dapat langsung menggunakan dana infak untuk pembangunan rumah dhuafa untuk masyarakat miskin yang ada di Aceh,” kata Tgk Irawan Abdullah.

Ia juga sangat berharap dengan RDPU ini lembaga Baitul Mal Aceh dapat bekerja lebih optimal dalam proses pengumpulan ZISWAF dan juga terhadap penyalurannya nanti, sebab sudah ada payung hukum yang kuat. Demikian juga terhadap item-item khusus pelaksanaan dana infak dapat dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemalaslahatan ummat yang diperlukan.

“Banyak masukan yang disampaikan oleh para peserta RDPU sehingga kita berharap sesudah RDPU ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran untuk penyempurnaan apa yang sudah di bahas oleh Komisi VI dari tahun 2020 yang lalu. Semoga ikhtiar kita ini dapat dimudahkan,” pungkas Tgk Irawan.

Musim Hujan Tiba, Anggota DPRA Desak Pemerintah Percepat Pembangunan Rumah Duafa

Peristiwa.co, Aceh Besar - Pemerintahceh di desak untuk mempercepat pengerjaan dan pembangunan sejumlah rumah duafa yang sedang dilaksanakan oleh dinas terkait. Saat ini musim penghujan pun sudah tiba dan dikhawatirkan akan menggangu proses pembangunannya. 

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRA, Tgk H Irawan Abdullah, SAg saat meninjau dan mengunjungi beberapa rumah duafa yang sedang di bangun, diantaranya di Gampong Meunasah Baro dan Gampong Bada di Kecamatan Ingin Jaya, Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri dan Gampong Bithak, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

Kunjungan tersebut dilakukan pada masa reses II anggota DPRA tahun 2021 berlangsung mulai 22-29 Agustus 2021 sebagaimana keputusan badan musyawarah.

“Iya, dalam masa reses tersebut kami mengujungi beberapa rumah yang sedang dibangun. Rumah-rumah tersebut merupakan usulan dari kami di tahun 2021 ini melalui Pemerintah Aceh yang berjumlah 17 unit, dalam kawasan Aceh Besar dan Banda Aceh,” kata Tgk Irawan, Selasa 31 Agustus 2021.

Anggota DPRA Fraksi PKS itu mengatakan kunjungan tersebut mendapatkan sambutan yang antusias dan apresisasi yang luar biasa dari masyarakat, khususnya dari keluarga yang mendapatkan rumah duafa tersebut.

“Di lapangan kami mendapati progres pembangunannya yang berbeda-beda. Ada yang hampir selesai, ada yang sedang pengerjaan atap dan juga lainnya. Kita berharap Pemerintah Aceh melalui dinas terkait dapat segera menyelesaikannya apalagi sekarang musim hujan pun telah tiba. Sehingga para penerima bantuan ini dapat segera menempatinya,” jelas Tgk Irawan.

Ketua Komisi VI DPRA itu menambahkan masyarakat penerima bantuan rumah duafa, sangat berterima kasih bahwa tahun ini dari Pemerintah Aceh melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan mendapatkan rumah yang sudah lama mareka nantikan.

Menurutnya hal tersebut juga untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga sebagian usulan yang diajukan oleh anggota-anggota dewan adalah untuk pembuatan rumah masyarakat.

“Dilapangan kita juga mendapati masih ada warga masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Seperti temuan di Gampong Krueng Lam Kareung, Aceh Besar. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan ditambah lagi Kepala Keluarganya yang sakit dan mempunyai anak-anak yang masih kecil. Kita berharap Pemerintah Aceh dapat segera mengerjakan pembangunan rumah tersebut,” kata Tgk Irawan.

Dalam reses II Tahun 2021 ini anggota DPRA Dapil Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang itu juga mengadakan berbagai kegiatan lainnya. Yaitu dialog dengan pengurus Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN) Aceh. Dalam pertemuan tersebut membicarakan penanganan narkoba bagi generasi muda di Aceh dan juga tersedianya panti rehab narkoba di Aceh, yang turut dihadiri M Nasir Djamil Anggota DPR-RI dan Darwati A Gani Anggota DPRA F-PNA yang juga merupakan Penasehat DPP IKAN Aceh.

Selain itu juga mengunjungi Gampong Inggreh di Gampong Miruek, Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yang pernah terbakar beberapa tahun yang lalu. Saat ini di tempat tersebut sedang dilakukan pelatihan Bahasa Inggris untuk sejumlah santri dari dayah-dayah di Aceh. Ia berharap para santri tersebut nantinya akan menjadi duta bahasa yang mampu untuk mengembangkan Bahasa Inggris di dayahnya masing-masing.


Baca Juga : DPRK Minta T2PSI Perkuat Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Ketua Komisi VI DPRA Ingatkan Pemerintah Aceh Agar Anak-anak Autis Berhak Mendapatkan Pendidikan yang Layak

Peristiwa.co, Banda Aceh - Pemerintah Aceh diminta untuk segera menfungsikan kembali Pusat Layanan Autis (PLA) Aceh yang beralamat di Jalan Malikul Saleh, Lamlagang, Banda Aceh. Sejak awal Ramadhan ini, pelayanan di PLA Aceh itu sudah di tutup dan tidak berfungsi lagi. Akibatnya anak-anak penderita autis tidak bisa ikut terapi lagi sebagaimana biasanya. 

Ketua Komisi VI DPRA, Tgk H Irawan Abdullah, SAg, Kamis 6 Mei 2021 mengatakan hal tersebut sudah pernah disampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRA berkaitan LHP BPK RI beberapa hari yang lalu.

“Akibat pelayanan di PLA Aceh itu sudah di tutup dan tidak berfungsi lagi, sebanyak 129 anak-anak penderita autis dari seluruh Aceh tidak bisa terapi lagi. Dan ini sangat kita sayangkan, padahal anak-anak penderita autis itu juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Tgk Irawan Abdullah.

Tgk Irawan Abdullah mengatakan pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, maka Pusat Layanan Autis (PLA) Aceh sudah terhenti.

Wakil Ketua F-PKS DPR Aceh menjelaskan gedung PLA Aceh itu dilaunching pada 6 Desember 2017 oleh Wakil Gubernur Aceh saat itu, Nova Iriansyah. Dimana gedung tersebut sudah di desain khusus untuk anak-anak penderita austis sehingga memudahkan mareka saat menjalani terapi. 

Dengan hadirnya pusat layanan ini, diharapkan penanganan anak-anak dengan autisme dapat dilakukan sejak dini, lebih intensif dan terfokus sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Sehingga saat dewasa nanti mereka dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik.

“Dari Informasi yang kami himpun, gedung PLA Aceh itu nantinya akan dialihfungsikan dan akan dijadikan sebagai kantor lain. Tentunya ini sangat menyalahi tujuan awal pendirian gedung PLA tersebut dan juga menzalimi anak-anak penderita autis,” kata Tgk Irawan Abdullah.

Anggota DPRA Dapil Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang itu menambahkan banyak orang tua yang anaknya terapi di PLA itu keberatan jika gedung layanan itu beralih fungsi dan dipindahkan ketempat yang jauh dari pusat kota sehingga menyulitkan orang tua.

“Masyarakat menginginkan agar gedung PLA Aceh tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap berada di tempat semula. Dari itu kami mintakan kepada Pemerintah Aceh untuk segera menfungsikan kembali layanan tersebut sehingga anak-anak penderita autis dapat kembali ikut terapi dan para guru pun dapat beraktifitas kembali sebagaimana biasanya,”pungkas Tgk Irawan Abdullah.

Sekda Hadiri Rapat Paripurna DPR Aceh Lantik Komisioner KPI Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2021 dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I tahun 2021 dan Penetapan Nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, di ruang rapat paripurna DPRA, Senin (8/2/2021).

Rapat Paripurna DPRA berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, setiap anggota DPRA dan awak media yang akan meliput ke ruang rapat diharuskan memakai masker dan akan diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan thermo gun. Selain itu, petugas juga menyediakan masker bagi peserta yang tidak mengenakan masker. Hand sanitizer juga disediakan di pintu masuk ruang rapat.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu DPRA melalui Komisi I telah selesai melakukan serangkaian tes penerimaan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh.

Seluruh anggota DPRA menyatakan setuju dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh Komisi I DPRA itu. Sesuai dengan mekanisme yang ada, sebanyak 7 orang komisioner KPI Aceh hasil seleksi DPRA ini akan diajukan kepada Gubernur Aceh untuk kemudian dilantik oleh Gubernur Aceh.

7 komisioner KPI Aceh merupakan hasil seleksi ketat dari 21 nama yang yang sebelumnya diseleksi oleh tim Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh Komisi I DPRA.

Berikut ini adalah 7 nama komisioner KPI Aceh yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan anggota KPI Aceh periode 2020-2023;
1. Putri Nofriza, S.Si, M.Si
2. Ahyar, ST
3. Dr. Teuku Zulkhairi, MA
4. Masriadi, S.Sos, M.Kom.I
5. Faisal Ilyas
6. Faisal, SE, M.SI, Ak.CA
7. Acik Nova
Selain 7 komisioner, DPRA juga mengumumkan 7 nama peserta tes yang dinyatakan lulus sebagai cadangan; yaitu;
1. Yuswardi Ali Suud
2. Iwan Bahagia, S.Pd
3. Ahmad Fauzan
4. Zainal Abidin S
5. Azhari, M.Ag
6. Marwidin Mustafa, S.Sos.I
7. Miza Irawan, S.Kom.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, didampingi oleh Wakil Ketua I Dalimi dan Wakil Ketua II Hendra Budian.

Selain Sekda Aceh, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh juga turut mengikuti rapat paripurna ini via video konference (vidcon) dari kantor masing-masing.

Back To Top