Ketua Komisi VI DPRA Ingatkan Pemerintah Aceh Agar Anak-anak Autis Berhak Mendapatkan Pendidikan yang Layak

Peristiwa.co, Banda Aceh - Pemerintah Aceh diminta untuk segera menfungsikan kembali Pusat Layanan Autis (PLA) Aceh yang beralamat di Jalan Malikul Saleh, Lamlagang, Banda Aceh. Sejak awal Ramadhan ini, pelayanan di PLA Aceh itu sudah di tutup dan tidak berfungsi lagi. Akibatnya anak-anak penderita autis tidak bisa ikut terapi lagi sebagaimana biasanya. 

Ketua Komisi VI DPRA, Tgk H Irawan Abdullah, SAg, Kamis 6 Mei 2021 mengatakan hal tersebut sudah pernah disampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRA berkaitan LHP BPK RI beberapa hari yang lalu.

“Akibat pelayanan di PLA Aceh itu sudah di tutup dan tidak berfungsi lagi, sebanyak 129 anak-anak penderita autis dari seluruh Aceh tidak bisa terapi lagi. Dan ini sangat kita sayangkan, padahal anak-anak penderita autis itu juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Tgk Irawan Abdullah.

Tgk Irawan Abdullah mengatakan pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, maka Pusat Layanan Autis (PLA) Aceh sudah terhenti.

Wakil Ketua F-PKS DPR Aceh menjelaskan gedung PLA Aceh itu dilaunching pada 6 Desember 2017 oleh Wakil Gubernur Aceh saat itu, Nova Iriansyah. Dimana gedung tersebut sudah di desain khusus untuk anak-anak penderita austis sehingga memudahkan mareka saat menjalani terapi. 

Dengan hadirnya pusat layanan ini, diharapkan penanganan anak-anak dengan autisme dapat dilakukan sejak dini, lebih intensif dan terfokus sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Sehingga saat dewasa nanti mereka dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik.

“Dari Informasi yang kami himpun, gedung PLA Aceh itu nantinya akan dialihfungsikan dan akan dijadikan sebagai kantor lain. Tentunya ini sangat menyalahi tujuan awal pendirian gedung PLA tersebut dan juga menzalimi anak-anak penderita autis,” kata Tgk Irawan Abdullah.

Anggota DPRA Dapil Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang itu menambahkan banyak orang tua yang anaknya terapi di PLA itu keberatan jika gedung layanan itu beralih fungsi dan dipindahkan ketempat yang jauh dari pusat kota sehingga menyulitkan orang tua.

“Masyarakat menginginkan agar gedung PLA Aceh tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap berada di tempat semula. Dari itu kami mintakan kepada Pemerintah Aceh untuk segera menfungsikan kembali layanan tersebut sehingga anak-anak penderita autis dapat kembali ikut terapi dan para guru pun dapat beraktifitas kembali sebagaimana biasanya,”pungkas Tgk Irawan Abdullah.

Sekda Hadiri Rapat Paripurna DPR Aceh Lantik Komisioner KPI Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2021 dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I tahun 2021 dan Penetapan Nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, di ruang rapat paripurna DPRA, Senin (8/2/2021).

Rapat Paripurna DPRA berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, setiap anggota DPRA dan awak media yang akan meliput ke ruang rapat diharuskan memakai masker dan akan diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan thermo gun. Selain itu, petugas juga menyediakan masker bagi peserta yang tidak mengenakan masker. Hand sanitizer juga disediakan di pintu masuk ruang rapat.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu DPRA melalui Komisi I telah selesai melakukan serangkaian tes penerimaan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh.

Seluruh anggota DPRA menyatakan setuju dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh Komisi I DPRA itu. Sesuai dengan mekanisme yang ada, sebanyak 7 orang komisioner KPI Aceh hasil seleksi DPRA ini akan diajukan kepada Gubernur Aceh untuk kemudian dilantik oleh Gubernur Aceh.

7 komisioner KPI Aceh merupakan hasil seleksi ketat dari 21 nama yang yang sebelumnya diseleksi oleh tim Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh Komisi I DPRA.

Berikut ini adalah 7 nama komisioner KPI Aceh yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan anggota KPI Aceh periode 2020-2023;
1. Putri Nofriza, S.Si, M.Si
2. Ahyar, ST
3. Dr. Teuku Zulkhairi, MA
4. Masriadi, S.Sos, M.Kom.I
5. Faisal Ilyas
6. Faisal, SE, M.SI, Ak.CA
7. Acik Nova
Selain 7 komisioner, DPRA juga mengumumkan 7 nama peserta tes yang dinyatakan lulus sebagai cadangan; yaitu;
1. Yuswardi Ali Suud
2. Iwan Bahagia, S.Pd
3. Ahmad Fauzan
4. Zainal Abidin S
5. Azhari, M.Ag
6. Marwidin Mustafa, S.Sos.I
7. Miza Irawan, S.Kom.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, didampingi oleh Wakil Ketua I Dalimi dan Wakil Ketua II Hendra Budian.

Selain Sekda Aceh, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh juga turut mengikuti rapat paripurna ini via video konference (vidcon) dari kantor masing-masing.

Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggung Jawaban APBA 2019 di Setujui DPRA

Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memutuskan menyetujui rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2019.

Persetujuan itu merupakan hasil dari rapat paripurna DPRA pada Selasa (10/11) dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang ada di DPRA terhadap rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2019.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin itu dihadiri langsung oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Sidang dimulai pukul 3 sore dan berakhir hingga azan magrib berkumandang.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRA kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir mereka. Kesempatan pertama diberikan kepada Partai Aceh lalu disusul Demokrat, Golkar dan seluruh fraksi lainnya yang ada di DPRA.

Dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi yang ada di DPRA menyatakan menerima rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 untuk ditetapkan menjadi qanun Aceh.

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka, selanjutnya Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mempersilakan Sekretaris DPRA Suhaimi untuk membacakan naskah keputusan DPRA tentang persetujuan DPRA terhadap rancangan qanun tersebut.

“Memutuskan menetapkan, kesatu, menyetujui rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2019 terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah diperiksa BPK RI perwakilan Aceh,” ujar Suhaimi membacakan keputusan tersebut.

Suhaimi juga membacakan, persetujuan rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 menjadi qanun Aceh akan dilakukan dalam rapat paripurna DPRA yang akan dijadwalkan kemudian setelah dilakukan penyesuaian dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Usai penyampaian keputusan tersebut, sidang paripurna kemudian dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan dokumen keputusan tersebut. Penandatanganan dilakukan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Wakil Ketua Dalimi, Wakil Ketua Hendra Budian, dan Wakil Ketua Safaruddin.

Sementara dari Pemerintah Aceh penandatangan dilakukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan didampingi Sekda Taqwallah. 

Sekda Hadiri Paripurna Penetapan Anggota Komisi Informasi Aceh dan Badan Baitul Mal

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, menghadiri rapat paripurna DPRA dalam rangka penetapan 5 anggota Komisi Informasi Aceh (KIA) dan 5 Anggota Badan Baitul Mal Aceh, Selasa 27/10. Rapat tersebut juga diikuti seluruh pimpinan SKPA yang mengikutinya secara daring.


Sekda berharap para anggota KIA terpilih bisa membawa keterbukaan informasi publik di Aceh. Sementara bagi anggota Badan Baitul Mal diharapkan bekerja maksimal khususnya dalam pengelolaan zakat.

Adapun kelima anggota KIA yang ditetapkan adalah Arman Fauzi, Hj Nurlaily Idrus, Muslim Khadri, Andi Rahmadsyah, dan Muhammad Hamzah.

Juru Bicara Komisi I DPRA, Bardan Sahidi kemudian menyerahkan dokumen penetapan itu kepada Sekda Aceh. "Selanjutnya akan ditetapkan menjadi Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2020-2024 dapat segera di usulkan kepada Plt. Gubernur Aceh untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh yang selanjutnya segera dilakukan pelantikan," kata dia.

Sedangkan anggota Badan Baitul Mal Aceh yang ditetapkan oleh pimpinan dewan adalah Nazaruddin A Wahid, Abdul Rani, Khairina, Mukhlis Sya’ya dan Mohammad Haikal.

Terkait Dana Refocusing APBA Untuk Penanganan Covid, Ini Penjelasan Plt Gubernur

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan terkait pernyataan anggota DPRA soal penggunaan dana refocusing yang disebutkan menyalahi aturan tidaklah benar. Semua tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan dan landasan hukum yang berlaku.


"Terkait refocusing APBA 2020 yang kita lakukan sesuai dengan  Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020 lalu," kata Nova dalam paripurna di DPR Aceh, Jumat 25/09.

Nova menambahkan, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19). Perpu itu diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 2 April 2020. Selain itu, juga telah ada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020.

"Landasan hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2020," kata Nova.

Atas berbagai aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah Aceh melalui tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan SKPA telah melakukan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau yang tidak prioritas untuk ditunda pelaksanaannya. 

Dari identifikasi berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas, pelatihan, kegiatan yang belum lengkap dokumen, dan lain-lain, sehingga terkumpullah hasil rasionalisasi sebesar Rp1,7 Triliun. Anggaran itu diperuntukan untuk penanganan Covid-19 pada tiga kegiatan utama yaitu penanganan kesehatan sebesar 7.490.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dampak ekonomi sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas milyar rupiah). 

Anggaran terbesar adalah untuk social safety net yaitu Rp.1.375.979.866.946,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Plt gubernur mengatakan, hasil rasionalisasi dan penggunaan tersebut telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Aceh Nomor 440/5902 tanggal 8 April 2020 Perihal Laporan Penggunaan APBA 2020 untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah akan diberi sanksi apabila tidak melapor paling lambat pada tanggal 8 April 2020 dan akan dirasionalisasi dana transfer ke daerah.  

Pada 9 April 2020, berdasarkan perintah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 dilakukan penyesuaian antara lain pendapatan Aceh dari Rp15,457.220.461.974,00 (lima belas triliun empat ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp13.975.814.534.224,00 (tiga belas triliun sembilan ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah). 

Sementara belanja Rp17.279.528.340.753,00 (tujuh belas triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi Rp. 15.798.122.413.003,00 (lima belas triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu tiga rupiah). Untuk pembiayaan sebesar Rp1.822.307.878.779,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2020, DPRA mengundang TAPA dengan agenda rapat koordinasi antara Badan Anggaran DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait realokasi dan refocusing APBA 2020, yang dilaksanakan Pada tanggal 6 Mei 2020. Pada rapat tersebut Sekda Aceh dan TAPA hadir memaparkan realokasi dan refocusing APBA 2020 di hadapan Banggar DPRA yang dilanjutkan dengan konferensi pers.

Pada rapat koordinasi tersebut TAPA menjelaskan bahwa hasil refocusing telah sesuai dengan Instruksi Mendagri terkait penggunaan dana penanganan Covid-19 senilai Rp1,7 Triliun yang dilakukan melalui rasionalisasi program dan kegiatan SKPA. Meski demikian Angka Rp1,7 Triliun tersebut juga masih belum final dan masih terus berproses. 

Di samping itu, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020, terjadi penyesuaian pendapatan dan rasionalisasi belanja sehingga terjadi pengurangan pagu dalam APBA dari Rp17.279.528.340.753,00 (tujuh belas triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi Rp.15.798.122.413.003,00 (lima belas triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu tiga rupiah).

Lantas, jumlah dana Refocusing yang semula sebesar Rp1,7 Triliun berubah menjadi 2,3 Triliun, hal ini dikarenakan jumlah pendapatan transfer pemerintah Aceh pada awalnya belum ada kepastian, sehingga jumlah Refocusing anggaran yang semula direncanakan Rp1,7 Triliun masih belum final dan dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan prioritas.

"Pemerintah Aceh kemudian melakukan rasionalisasi kembali pagu dari SKPA-SKPA terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya diperkirakan dapat dilaksanakan, hasil rasionalisasi tersebut menjadi Rp2,3 Triliun," kata Nova.

Dari Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan tersebut, pemerintah Aceh kemudian menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, tanggal 15 Juni 2020, dengan pagu sebesar Rp15.798.122.413.003,00 (lima belas triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu tiga rupiah), termasuk di dalamnya untuk penanganan Covid-19, yang ditempatkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) dengan rincian sebagai berikut.

Untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 di daerah, pemerintah Aceh juga telah memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh. Anggaran itu sebesar Rp300 miliar. 

Selanjutnya adalah belanja hibah kepada Pemerintah sebesar Rp80 miliar dan hibah kepada 150 OKP dan Ormas senilai Rp15 miliar. Kepada PMI Kota Banda Aceh juga diberikan hibah senilai Rp6,5 miliar.

Bansos dampak ekonomi dan social safety net Rp.1,5 triliun, bidang ekonomi Rp200 miliar dan social safety net Rp1,3 triliun. Untuk bantuan sosial tidak terencana, dilakukan penambahan sebesar Rp7,4 miliar tujuh koma empat milyar rupiah), sehingga menjadi Rp20 miliar dari Rp12,5 miliar. Sementara untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), dilakukan penambahan sebesar Rp326,7 miliar dari Rp118,8 miliar sehingga menjadi Rp445 miliar. Pencairan BTT telah dilakukan dari tahap 1 sampai dengan tahap 6.

Buku A B C D terkait Pergub Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, juga telah diberikan kepada seluruh anggota dewan yang saat itu diterima oleh Kasubbag Fasilitasi Pengawasan Sekretariat Dewan DPRA.

Anggaran itu penggunaanya sebagiannya telah terealisasi. Misal bantuan khusus penanganan Covid-19 untuk 23 kabupaten/kota yang telah terealisasi sebesar 66 persen untuk 16 kabupaten/kota. Sementara beberapa lain seperti hibah kepada OKP, Hibah kepada PMI Banda Aceh,  dan bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial safety net realisasinya masih 0 persen.

"Bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial safety net akan digunakan jika terjadi PSBB di Aceh dan itupun apabila dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Aceh, alasan selanjutnya program social safety net merupakan kebijakan nasional sehingga kita sangat hati-hati untuk merealisasikan dana dimaksud untuk menghindari tumpang tindih," kata Nova.

Nova menegaskan setiap pencairan/penggunaan Dana BTT selalu didampingi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu BPKP dan Inspektorat. Sementara untuk pengawasan dana Covid-19 pemerintah juga telah membuat kesepakatan dengan BPKP, dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

"Untuk kebutuhan penanganan, pencegahan dan dampak Covid-19 di Aceh juga diawasi dengan sangat ketat, dalam hal ini kami sangat berhati-hati dikarenakan Pemerintah Pusat melalui kementerian juga memiliki program-program bantuan penanganan Covid-19 untuk daerah-daerah termasuk Aceh," kata Nova.

Di antara bantuan pemerintah pusat adalah bantuan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bantuan juga diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Back To Top