Pon Yahya Dilantik Jadi Ketua DPRA, Gubernur Nova Ucapkan Selamat

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengucapkan selamat kepada Saiful Yahya (Pon Yahya) atas pelantikannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sisa masa jabatan 2019 – 2024.

Ucapan selamat itu disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah yang hadir mewakili Gubernur pada prosesi pelantikan Ketua DPRA, Jumat 13 Mei 2022.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Aceh menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Saiful Yahya atas pelantikan dan pengambilan sumpah janji sebagai Ketua DPR Aceh sisa masa jabatan tahun 2019-2024,” ujar Taqwallah membacakan sambutan Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan harapannya agar pihak eksekutif dan legislatif dapat bekerjasama serta membangun komunikasi yang efektif dan efisien dengan seluruh pemangku kepentingan baik di Aceh maupun dengan Pemerintah Pusat dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut, dalam sambutan itu juga disebutkan, ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi atas pengabdian Dahlan Jamaluddin sebagai Ketua DPR Aceh yang digantikan. Selain itu ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Safaruddin yang telah menjadi Plt. Ketua DPRA dalam masa transisi.

“Oleh karena itu, saya juga berharap agar saudara dapat bekerjasama, saling mengisi dan membangun komunikasi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat Aceh sesuai amanah MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” kata Taqwallah.

Prosesi pelantikan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 Dalam Rangka Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Ketua DPR Aceh Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, di Gedung Utama DPRA.

Hadir dalam pelantikan itu Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, unsur Forkopimda Aceh, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyah dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Rektor USK dan UIN ar-Raniry, Para Kakanwil, Para Staf Ahli Gubernur Aceh dan Para Kepala SKPA serta Kepala Biro Sekretariat Daerah Aceh.

Rapat paripurna itu dipimpin Plt. Ketua DPRA Safaruddin serta diikuti para wakil ketua dan anggota dewan lainnya. Turut juga hadir Anggota DPR RI dari Aceh T.A. Khalid.

Sementara itu, Ketua DPRA Saiful Bahri dalam sambutannya usai dilantik menyampaikan harapan sekaligus doanya agar mampu menjalankan amanah sebagai Ketua DPRA. Demikian juga dia berharap dukungan seluruh anggota DPRA lainnya untuk dapat sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan itu Saiful juga mengatakan akan fokus memperjuangkan butir-butir MoU Helsinki untuk benar-benar diimplementasikan dalam tatakelola pemerintahan Aceh.

Pemerintah Aceh – DPRA Sepakat JKA Dilanjutkan

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan komitmen bersama untuk tetap mempertahankan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kesepakatan itu memungkasi polemik yang muncul seakan menyebutkan JKA yang berlangsung sejak lebih dari satu dekade terakhir itu dihentikan.

Kesepakatan itu sesuai hasil rapat yang digelar DPRA bersama Pemerintah Aceh di Ruang Serbaguna DPRA, Rabu malam 23 Maret 2022. Rapat membahas nasib JKA yang seharusnya akan berakhir per 1 April mendatang.

Dari pihak DPRA, pertemuan itu dipimpin Plt. Ketua DPRA Safaruddin serta dihadiri seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi DPRA. Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Selain itu juga hadir para anggota Tim TAPA, para Asisten Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Direktur RSUDZA serta kepala Biro Hukum dan kepala Biro Organ Setda Aceh. “Kami informasikan bahwa Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat untuk tetap mempertahankan pembayaran premi, kemarin yang kita tunda, hasil kesepahaman APBA 2022,” ujar Safaruddin dalam konferensi pers bersama Taqwallah usai berlangsungnya rapat.

Kedua pihak juga sepakat membentuk tim yang akan bertugas mengkaji besaran biaya yang akan ditanggung.
Selanjutnya pihak Pemerintah Aceh dan DPRA juga akan segera melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan guna membahas lebih lanjut dan memastikan bahwa per 1 April ini pasien tetap akan dilayani seperti biasa tanpa ada perubahan apapun. Pertemuan direncanakan akan berlangsung Jumat 25 Maret 2022.

Kedua belah pihak juga setuju untuk memikirkan bersama terkait sumber dana yang akan digunakan; yang diharapkan akan terjawab melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) nantinya.

Pemerintah Aceh Bangun 7811 Unit Rumah Duafa 2022

Ketua DPRA Ingatkan DPR RI Tentang Kekhususan Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh - Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini merupakan lex spesialis derogate lex generalis dari peraturan perudang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Pada acara kunjungan kerja Menteri Pemuda dan Olahraga RI dan Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI, dalam rangka reses masa persidangan III tahun sidang 2021-2022, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu 23 Februari 2022.

Senada dengan Gubernur, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, mengingatkan anggota DPR RI untuk memperhatikan kekhususan Aceh dalam setiap menyusun Undang-Undang karena Aceh memiliki UU khusus, yaitu UU nomor 44 tahun 1999 dan UU nomor 11 tahun 2006, agar tidak terjadi konflik regulasi.

“Kami berharap teman-teman di DPR RI setiap menyusun UU agar memperhatikan kekhususan Aceh, agar saat implementasi tidak terjadi ambiguitas. Karena konstitusi dasar kita tepatnya pada pasal 18b mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus. Aceh, dalam hal ini memiliki 2 dasar, yaitu UU nomor 44 tahun 1999 dan UU nomor 11 tahun 2006,” ujar Dahlan.

Dahlan menjelaskan, selama ini ketika proses legislasi yang dilakukan oleh DPRA bersama Pemerintah Aceh, pada proses fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri, banyak terjadi dinamika, yang berujung pada tidak selesainya pembahasan.

“Pada pasal 7 UUPA, jelas disebutkan bahwa rencana pembentukan UU RI harus dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh. Dan, ada Perpres juga yang mengatur bahwa rencana pembentukan UU RI yang menyangkut dengan Aceh harus dengan pertimbangan dan konsultasi dengan DPR Aceh,” imbuh Dahlan.

Selanjutnya, mekanisme dan tata cara konsultasi serta pertimbangan DPR Aceh diatur dalam tata tertib DPR RI. “Untuk itu, kamu mengharapkan dukungan teman-teman yang ada di Komisi X, terutama yang ada di Banleg DPR RI dan juga teman-teman lintas fraksi agar hal ini juga dimasukkan ke dalam tata tertib DPR RI.”

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Reses DPR RI yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Fakih, berjanji akan segera menindaklanjuti hal tersebut, sebagai bentuk penghormatan atas perintah Undang-undang dan bentuk pengimplementasian kekhususan Aceh.

Sementara itu, terkait pelaksanaan PON XXI yang sudah semakin dekat, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, berpesan agar Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumut serta pihak terkait lainnya demi suksesnya even olahraga yang baru pertama kali digelar di dua daerah berbeda.

“Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pelaksanaan PON pertama di dua daerah. Perkuat koordinasi lintas sektor agar even ini berlangsung sukses. Maksimalkan fasilitas yang ada. Banyak talenta asal Aceh yang muncul bahkan dari luar Aceh. Potensi ini tentu harus dimaksimalkan agar membawa harum nama Aceh di masa mendatang,” ujar Menpora.

Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi X DPR RI, Ketua Harian KONI Aceh, perwakilan Forkopimda Aceh serta sejumlah Kepala SKPA terkait lainnya.

Gubernur Aceh: UUPA adalah Lex Spesialis dari Perundangan lain di Indonesia

Gubernur dan Ketua DPR Aceh Ikuti Rakernas Bersama Mendagri

Peristiwa.co, Banda Aceh — Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin mengikuti secara virtual Rapat Kerja Nasional Pencegahan Korupsi bersama Mendagri dan Ketua KPK RI, dari Meuligoe Gubernur Aceh, Senin, 24 Januari 2021.

Rapat tersebut juga diikuti oleh seluruh Gubernur, Ketua DPRD, Bupati/Walikota dan Ketua DPRK dari seluruh daerah di tanah air.

Dalam kesempatan itu ikut hadir mendampingi Gubernur, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar, Asisten Administrasi Umum, Iskandar, dan sejumlah Kepala SKPA terkait.

Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya meminta semua kepala daerah menjalankan sistem pemerintahan sebaik mungkin dan menjauhi tindakan korupsi. Ia begitu prihatin dalam kurun beberapa pekan di bulan pertama tahun 2022 sudah tiga kepala daerah yang ditangkap tangan oleh KPK RI.

“Dalam catatan kami, mencegah tindakan korupsi begitu penting untuk mengubah bangsa kita. Kalau pemerintahan bersih tentu saja pendapatan daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat tumbuh, ” kata Tito.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pihaknya, kata Tito, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Pertama karena sistem pemerintahan yang belum berjalan dengan baik. Dimana proses menjadi kepala daerah yang memakan biaya politik begitu tinggi. Begitupun dengan proses rekrutmen ASN, juga acap kali diiringi dengan imbalan.

Tito mengatakan, dua faktor lainnya yang menyebabkan tindakan korupsi adalah persoalan integritas dan budaya.

“Praktek menyimpang dan tindakan korupsi seolah sudah menjadi tradisi, ” ujar Tito.

Tito berharap, penangkapan tiga kepala daerah di awal tahun 2022 ini harus menjadi momentum perbaikan dan pembelajaran bagi seluruh kepala daerah lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Sementara itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, kepala daerah perlu melakukan perubahan sistem pemerintahan agar potensi terjadinya tindakan korupsi dapat ditekan sekecil kecilnya. Menurutnya, integritas menjadi hal penting yang perlu dimiliki setiap pimpinan agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Firli menyebutkan, sejumlah daerah rawa terjadinya korupsi di pemerintah daerah, diantaranya adalah pada promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, refocusing dana Covid-19, dan pengesahan APBD.

Firli mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. Ia mengatakan, tujuan negara akan terwujud bila roda pemerintahan bebas dari korupsi.

Prevalensi Stunting di Aceh Turun Sebanyak 4,7 Persen

DPRA Harap Sosok Pj Gubernur yang Paham Kondisi Aceh dan Mau Bersinergi

Peristiwa.co, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk sosok Pj Gubernur Aceh yang paham kondisi kekinian Aceh.

Harapan itu disampaikan mengingat Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan berakhir 5 Juli 2022.

Selanjutnya, kepemimpinan Aceh dilanjutkan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh hingga terpilihnya gubernur definitif hasil Pilkada 2024.

"Soal penetapan Pj Gubernur itu ranahnya Mendagri. Kita berharap sosok yang paham tentang Aceh," kata Wakil Ketua DPRA, Safaruddin SSos MSP, Selasa 18 Januari 2022.

Safaruddin mengungkapkan bahwa kondisi Aceh saat ini tidak sedang baik-baik saja. Berbagai persoalan masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

Di antaranya pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Ditambah lagi pandemi Covid-19 belum usai.

Pria yang saat ini menjabat Sekretaris Partai Gerindra Aceh juga berharap Pj Gubernur ke depan sosok yang bisa bersinergi dengan DPRA dalam menyelesaikan berbagai persoalan Aceh.

Yang lebih penting lagi, kata Safaruddin, Pj Gubernur adalah orang mendapat mandat khusus dari Presiden untuk menyelesaikan berbagai masalah di Aceh, termasuk soal kekhususan.

"Ini penting bagi Aceh. Kita berharap Pj Gubernur adalah sosok yang bisa membangun Aceh dan bisa bergandengan tangan dengan DPRA," ungkap Safaruddin.

Sebab membangun Aceh, sambung Safaruddin, tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Pemerintah Aceh, tapi harus bersama-sama dengan DPRA.

"Dimasa transisi nanti kita tidak ingin terjadi konflik kepentingan antara DPRA dan Pemerintah Aceh, seperti selama ini. Aceh hanya butuh perubahan dan kesejahteraan," demikian Safaruddin.

Ini Provinsi Berpenduduk Miskin Terbanyak di RI, Aceh No 1 di Sumatera

Back To Top