Dewan Kota Minta Insentif Tenaga Kesehatan Segera Dituntaskan

Peristiwa.co, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendorong pemerintah kota agar segera mempercepat realisasi insentif tenaga kesehatan khususnya dalam penanganan covid-19 di Kota Banda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRK, Tati Meutia Asmara saat menggelar rapat bersama antara Pimpinan dan Anggota DPRK dengan Dinas Kesehatan kota Banda Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa, Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) serta puskesmas se Banda Aceh, Jumat 2 Juli 2021 di gedung DPRK Banda Aceh.

Selain itu, Tati juga meminta proses pencairan dana insentif bagi tenaga kesehatan agar dapat direalisasikan sebelum pertengahan Juli 2021. Dengan mempercepat dan mempermudah segala proses administrasi dalam pengusulan pencairannya.


Baca Juga : Mendagri Minta Pemerintah Daerah Percepat Realisasi Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Daerah, Banda Aceh 10 Besar Terendah


"Kita berharap RSU Meuraxa dan dinas terkait dapat melakukan percepatan realisasi insentif bagi tenaga kesehatan dengan beradaptasi pada ketentuan baru," katanya.

Tati menambahkan, dinkes sebagai leading sektor dan puskesmas yang menjadi pengusul dalam pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) sekaligus menjadi bagian verifikasi dari daerah, tetap mengedepankan standar kinerja dari nakes itu sendiri dalam proses pencairan insentif tersebut.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengatakan, Pemko Banda Aceh perlu memberikan proteksi yang optimal bagi para tenaga kesehatan dengan tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) yang maksimal dalam bertugas di RSU Meuraxa dan 11 puskesmas se Kota Banda Aceh, dan mensupport kebutuhan supplemen serta mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan.

"Para tenaga kesehatan menjalankan tugas mulia dengan menangani pasien Covid-19 di Banda Aceh, bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keselamatan harus maksimal, dan jerih payah berupa insentif segera ditunaikan sebelum lebaran," ujar Farid.

Farid juga mengapresiasi hadirnya rumah isolasi mandiri yang diresmikan oleh Wali Kota Banda Aceh di kawasan Lamlagang pada hari Rabu, 30/06/21. Ia berharap, dinas kesehatan kota dapat memperjelas SOP penanganan pasien, termasuk bagi warga kota yang terkonfirmasi positif covid yang ingin melakukan perawatan di rumah isolasi tersebut. Farid meminta puskesmas selalu memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota.

"Kita minta dinkes kota memperjelas jalur informasi dan alur pelayanan bagi masyarakat yang ingin menjalani isolasi di tempat tersebut. Begitu juga layanan di puskesmas harus yang terbaik. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam penanganan pasien Covid-19," kata Farid.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Iqbal Rokan menyampaikan, dana insentif bagi tenaga kesehatan yang sudah direalisasikan sebanyak Rp 2,5 miliar dari Rp. 3,2 miliar yang baru dialokasikan yang sumber dananya berasal dari pengalihan 8% Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.07/2021. Ia berharap agar dinas terkait untuk segera melengkapi berkas yang diperlukan dan diajukan kepada pihaknya supaya dapat diproses.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan kota Banda Aceh, Lukman, SKM, M.Kes mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi ditingkat kota dengan menilai semua kewajaran, perhitungan sesuai dengan rumus dan ketentuan untuk proses pencairannya.

"Kita harap sebelum tanggal 20 Juli proses pengusulan pencairan sudah dapat direalisasikan," tuturnya.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil ketua II, Isnaini Husda, Wakil komisi IV, Tgk Januar, Sekretaris komisi IV, Sofyan Helmi dan Anggota komisi IV, Kasumi Sulaiman. Sementara dari pemko hadir, Kadinkes Kota Banda Aceh, Lukman, SKM, M.Kes beserta jajarannya, Direktur RSUD Meuraxa, dr. Fuziati, Sp. Rad serta para kepala Puskesmas dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Iqbal Rokan.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo yang menerima informasi masih adanya tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, baik yang penuh, sebagian ataupun seluruhnya.

“Arahan dari Bapak Presiden dalam ratas (rapat terbatas) kemarin, untuk segera merealisasikan insentif bagi tenaga kesehatan,” kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Covid-19 dan Percepatan Realisasi Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah, Selasa 29 Juni 2021 melalui video conference, yang juga diikuti bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Arahan ini juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/4239 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme dan besaran pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Adapun insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan terdiri atas Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat, Swasta, TNI, Polri dan Rumah Sakit Umum BUMN. Sedangkan Tenaga Kesehatan yang bertugas di RSUD Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Labkesmas dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui alokasi 8% dari DAU dan DBH di masing-masing daerah.

“Dari hasil monitoring dan juga informasi, ada beberapa daerah yang belum menganggarkan 8% ini untuk (penanganan) Covid-19, kemudian ada yang sudah menganggarkan tapi belanjanya belum maksimal, ada juga yang sudah mengalokasikan dari 8% itu tapi belum mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, ada yang sudah mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan tapi belum direalisasikan atau baru sebagian direalisasikan,” beber Mendagri.

Adapun 10 provinsi dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sementara 10 provinsi dengan realisasi terendah adalah Provinsi Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Banten. 

Adapun 10 Daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kabupaten Bantul, Parigi Moutong, Cianjur, Bogor, Seruyan, Lombok Tengah, Tuban, Kep. Meranti , Karawang dan Kotawaringin Barat, serta 10 Daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kabupaten Sukabumi, Banjarnegara, Banyumas, Kendal, Klaten, Jember, Lumajang, Maluku Tengah, Dogiyai dan Serang. 

Sedangkan 10 daerah Kota dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Bekasi, Mataram, Tangerang Selatan, Tomohon, Tegal, Bitung dan Bengkulu, serta 10 Daerah Kota dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kota Banda Aceh, Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Dumai, Pekanbaru, Cirebon, Magelang, Pekalongan dan Surakarta.

Mendagri menegaskan, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Tanggung jawab risiko yang diemban sangatlah besar, untuk itu pemerintah daerah perlu segera melakukan pencarian insentif bagi tenaga kesehatan. Simplifikasi prosedur pencairan juga harus dilakukan dengan tidak mengurangi aspek akuntabilitasnya.

“Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring, analisis dan evaluasi secara berkala (mingguan) untuk memantau perkembangan realisasi insentif bagi tenaga kesehatan di daerah,” pungkas Mendagri Tito.


Farid Nyak Umar Minta Pemko Percepat Realiasasi Dana Penanganan Covid-19 di kota Banda Aceh

DPRD Medan Sambangi DPRK Banda Aceh Konsultasikan Seputar Peraturan Daerah


Peristiwa.co, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD kota Medan, Kamis  1 Juli 2021. Pertemuan berlangsung di lantai 3 gedung DPRK Banda Aceh dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kedatangan BAPEMPERDA DPRD kota Medan dan jajarannya disambut langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Usman, anggota DPRK Banda Aceh Fraksi PAN, Ismawardi, Sekretaris Dewan, Tharmizi, Kabag Umum dan Keuangan, Muslim, Kabag Hukum, Humas dan Persidangan , Yusnardi dan Kabag Penganggaran dan Pengawasan, Maulidar.

Wakil ketua I DPRK Banda Aceh, Usman mengatakan pihaknya menyambut baik kedatangan para legislator kota Medan itu. Apalagi tujuan kunjungan untuk memperdalam sekaligus saling berbagi informasi dan pengalaman  terkait mekanisme penyusunan peraturan daerah.

"Alhamdulillah kita menyambut kedatangan teman-teman dari DPRD kota Medan. Dalam pertemuan ini kita saling bertukar informasi dan pendapat seputar pembentukan regulasi di kota masing-masing," katanya.

Politisi PAN ini mengatakan, kedatangan para anggota dewan dari daerah lain ke DPRK Banda Aceh merupakan kesempatan yang baik, dimana pihaknya bisa bertukar pikiran, sekaligus mencari solusi-solusi seputar pembentukan qanun atau peraturan di daerah masing-masing.

"Kita harap ini menjadi momen yang penting bagi kita semua, sebab dengan adanya dialog seperti ini, kita bisa menemukan solusi-solusi, ide-ide baru untuk melahirkan regulasi yang dibutuhkan masyarakat di daerah kita," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BAPEMPERDA DPRD kota Medan, Edwin Sugesti Nasution menyampaikan terimakasih atas sambutan kedatangan beserta jajarannya ke DPRK Banda Aceh. 

Dalam pertemuan tersebut, beberapa sharing dan diskusi yang dilakukan terkait program legislasi daerah (Prolegda) dan lainnya bisa menjadi masukan dan referensi bagi pihaknya untuk penyusunan peraturan daerah di kota Medan.

"Insya Allah kawan-kawan diharapkan menyerap apa yang sudah disampaikan dalam diskusi kita untuk menjadi catatan sekaligus referensi dalam penyusunan peraturan daerah," katanya pria yang juga penikmat Mie Razali itu.

Edwin menambahkan, Banda Aceh memiliki kuliner yang sangat nikmat dan wisata yang sangat banyak. Terutama kopi dan kuliner seperti Mie Aceh.  Oleh sebab itu, ia juga mengajak rombongannya untuk bisa menikmati Mie Aceh yakni Mie Razali di kawasan Peunayong.

Dewan Usulkan Qanun Tentang Narkoba di Kota Banda Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengusulkan Qanun Tentang Narkoba. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kota Banda Aceh.

Selain itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar juga meminta kepada Pemerintah Banda Aceh untuk memastikan jajaran aparatur di Pemko Banda Aceh agar bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut disampaikan Farid saat menggelar rapat paripurna penyampaian raqan usulan Wali kota dan Inisiatif Dewan tahun 2021 yang dihadiri Forkopimda kota Banda Aceh, pada Senin 28 Juni 2021.

Farid mengatakan, saat ini penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba merupakan masalah yang sangat serius dan mengancam eksistensi generasi bangsa Indonesia. 

"Atas dasar tersebut, menjadi hal yang urgent bagi segala pihak melahirkan langkah-langkah yang strategis dan sistematis untuk mencegah peredaran narkoba di kota Banda Aceh," katanya.

Farid menjelaskan, data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan pusat penelitian kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPPI pada tahun 2020 menyebutkan, ada 10 Provinsi di Indonesia tertinggi terhadap penggunaan narkoba berdasarkan survey prevalensi penyalahgunaan narkoba. Dari 10 Provinsi tersebut, Aceh menempati posisi ke-6 dengan jumlah pemakai dalam satu tahun terakhir mencapai 56,192 atau 1,90 % dari penduduk Aceh. 

"Yang mengkhawatirkan lagi, usia pengguna narkoba pertama kali yaitu usia 17-19 tahun, dan usia produktif pemakai narkoba berkisar 35-44 tahun. Sementara jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah ganja 65%, sabu 38% dan ekstasi 18%.," jelas Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.

Politisi PKS ini melanjutkan, pada tahun 2020 dari 651 penghuni lapas di kota Banda Aceh sebanyak 509 orang atau 81,5 %  mereka terpidana kasus narkoba. Sementara data dari pengadilan negeri Banda Aceh pada tahun 2019 menyebutkan sebanyak 269 kasus merupakan narkoba dan tahun 2020 sebanyak 330 kasus juga terkait dengan narkoba.

Oleh karena itu mengingat tingginya angka penyalahgunaan narkoba kata Farid, DPRK memandang perlu adanya regulasi khusus di kota Banda Aceh untuk memastikan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba agar dapat dilakukan sistematis di Kota Banda Aceh.

"Perlu ada sebuah qanun yang dapat diusulkan oleh Pemko Banda Aceh ataupun usulan inisiatif dari DPRK Banda Aceh terkait upaya kita mengantisipasi penyalahgunaan narkoba," kata Politisi PKS itu.

Farid Nyak Umar Minta Pemko Percepat Realiasasi Dana Penanganan Covid-19 di kota Banda Aceh


Farid Nyak Umar Minta Pemko Percepat Realiasasi Dana Penanganan Covid-19 di Kota Banda Aceh


Peristiwa.co, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Pemko agar segera merealiasasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Banda Aceh sebagaimana disampaikan saat memimpin Rapat Paripurna DPRK terkait Penyerahan Raqan Usulan Walikota dan Usulan Inisiatif DPRK pada hari Senin 28 Juni 2021.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar mengingat data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan RI pada 20 Juni 2021, Banda Aceh termasuk 9 daerah zona merah yang masih 0% dalam merealisasikan belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Sebagaimana diketahui, sejak 26 Mei 2021, Banda Aceh kembali masuk zona merah covid-19, hingga pada tanggal 24 Juni dinyatakan kembali pada zona orange. Data covid-19 per 28 Juni kasus terkonfimasi positif sebanyak 4.172 orang sembuh sebanyak 3.799 orang dan meninggal sebanyak 150 orang. Selain itu hampir semua sektor terdampak akibat pandemi ini, terutama sektor ekonomi.

"Kami meminta Pemko mempercepat realisasi anggaran penanganan Covid-19 seperti untuk kegiatan bantuan sosial dan dukungan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, insentif untuk tenaga kesehatan, serta dukungan untuk tim covid-19 gampong," kata Farid.

Farid mengungkapkan, Pemko Banda Aceh telah mengalokasikan dana untuk program pemulihan ekonomi  daerah dengan anggaran sebesar Rp 9,123 miliar yang terdiri dari program perlindungan sosial sebesar Rp 3,389 miliar dan program dukungan ekonomi sebesar Rp 5,738 miliar.

Sedangkan untuk program dukungan sektor kesehatan yang anggarannya bersumber dari pengalihan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar 8 % sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021, anggarannya mencapai Rp 43,373 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 33,912 miliar, kemudian untuk kegiatan vaksinasi mencapai Rp 6,180 miliar yang terdiri dari operasional dan pendistribusian vaksin serta insentif tenaga medis dalam pelaksanaan vaksin, kemudian untuk insentif untuk tenaga kesehatan dalam penanganan covid sebesar Rp 3,250 miliar. 

Namun untuk anggaran dukungan sektor kesehatan, realisasinya per tanggal 28 Juni 2021 baru mencapai  Rp 3,4 miliar atau sebesar 8% yang digunakan untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, serta pengadaan bahan habis pakai lainnya yang merupakan kebutuhan peralatan dan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Meuraksa.

"Oleh karenanya kita meminta kepada Pemko agar dana yang telah dianggarkan tersebut segera direalisasikan, karena sangat dibutuhkan dalam penanganan covid.  Apalagi kita sudah pernah masuk dalam daftar Kemenkeu sebagai daerah dengan realisasi anggaran nihil," tutur Farid Nyak Umar yang juga Ketua PKS Banda Aceh.

Dewan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raqan Usulan dan Inisiatif 2021

Dewan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raqan Usulan dan Inisiatif 2021

Peristiwa.co, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan dan penyerahan tiga Rancangan Qanun Usulan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2021 dan lima Rancangan Qanun Inisiatif DPRK Tahun 2021, Senin 28 Juni2021.

Rapat yang berlangsung di lantai empat gedung DPRK Banda Aceh tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, dihadiri Wakil Ketua I, Usman, dan Wakil Ketua II, Isnaini Husda,  serta segenap anggota DPRK. Sementara dari eksekutif hadir Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, dan unsur Forkopimda Kota Banda Aceh.

Adapun tiga Rancangan Qanun Usulan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2021, yaitu Rancangan Qanun tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rancangan aqanun tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sedangkan Rancangan Qanun Inisiatif DPRK Banda Aceh Tahun 2021, yaitu Rancangan Qanun tentang Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda, Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Rancangan Qanun tentang Pemetaan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Reklame dan Rancangan Qanun tentang Wisata Halal Kota Banda Aceh.

Penyampaian dan penjelasan tiga Rancangan Qanun Usulan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2021 disampaikan oleh Wakil Wali kota Banda Aceh, Zainal Arifin. Sementara lima Rancangan Qanun Inisiatif DPRK disampaikan oleh Ketua Banleg DPRK, Heri Julius.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengatakan, salah satu proses yang harus mendapat perhatian khusus dalam penyusunan qanun adalah proses perencanaan, karena proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam terhadap pemecahan permasalahan di wilayah Kota Banda Aceh, yang harus diatur dengan qanun atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya.

Farid menlanjutkan, dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui landasan keberlakuan suatu qanun, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

"Kita juga harus pahami bahwa rancangan-rancangan qanun yang diusulkan mempunyai dampak luas yang terkait langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, tentunya perlu ditelisik dan dikaji dengan teliti agar qanun tersebut dapat disetujui dan disahkan kemudian diimplementasikan ke tengah-tengah masyarakat dengan efektif dan aplikatif," katanya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan proses pembahasan rancangan qanun tersebut dapat berjalan lancar, sehingga pembahasanya dapat diselesaikan secara baik dan tepat waktu.

Sementara itu, Ketua Banleg DPRK Banda Aceh, Heri Julius menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras komisi-komisi DPRK, Banleg DPRK, tenaga ahli, dan tim pembahasan rancanqan qanun Pemerintah Kota Banda Aceh serta semua pihak yang berkontribusi aktif dalam proses penyusunan raqan tersebut.

"Terima kasih atas kerja sama, partisipasi dan keikhlasan semua pihak, kami ucapkan terima kasih," katanya.

PKS Silaturrahmi ke KIP Banda Aceh




Back To Top