Komisi I DPRK Banda Aceh akan Dampingi Satpol PP-WH Usul PPPK ke Menpan RB

Peristiwa.co, Banda Aceh - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh akan mendampingi Satpol PP-WH  Banda Aceh untuk mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) 

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, saat melakukan kunjungan ke Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Selasa 10 Mei 2022.

Pada kesempatan itu Musriadi menyampaikan pihaknya akan memperjuangkan hal itu, meskipun jika dilihat dari Undang-Undang ASN jelas bahwa di tahun 2023 tidak ada lagi tenaga kontrak, tapi hingga saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh belum memiliki format yang menjadi rujukan mengenai hal ini. 

"Tetapi kami telah menerima surat dari Satpol PP dan WH bahwa mereka meminta kami untuk mendampingi Satpol PP dan WH dalam pengusulan berkas PPPK ke Menpan RB," kata Musriadi. 

Menurut Musriadi permintaan itu harus direspons dengan baik, karena ada rekan-rekan di Satpol PP dan WH yang sudah bekerja hampir 20 tahun dan mereka menaruh harapan besar pada status PPPK.

"Karena itu kami akan mendampingi mereka dengan harapan Kemenpan RB membuka kembali formasi bagi Satpol PP dan WH nantinya," tuturnya.

Gubernur Nova Perjuangkan Keberlanjutan Tenaga Kontrak di Aceh

Komisi I DPRK Banda Aceh Sidak ke Sejumlah OPD

Peristiwa.co, Banda Aceh - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Banda Aceh, Selasa 10 Mei 2022.

Sidak ini untuk melihat langsung bagaimana aktivitas perkantoran terutama berkaitan dengan palayanan publik pascalibur Idulfitri 1443 H. Sidak ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, turut didampingi anggota Komisi Tuanku Muhammad, Iskandar Mahmud, dan Syarifah Munirah. 

Musriadi menyampaikan kegiatan Komisi I DPRK Banda Aceh hari ini melakukan silaturahmi dengan OPD mitra kerja di bawah Komisi I dan melakukan inpeksi mendadak. Dalam agenda ini ada tiga OPD yang dikunjungi, yaitu Satpol dan WH, BKSDM, dan Disdukcapil Kota Banda Aceh. 

Menurut Musriadi, berdasarkan hasil komunikasi dengan kepala OPD, di hari pertama kerja pascalibur kehadiran PNS hampir mencapai seratur persen. Terlebih pada Disdukcapil yang sudah membuka pelayanan kepada masyarakat lebih awal.

"Ini patut diapresiasi sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses pelayanan yang diberikan pemerintah," kata Musriadi. 

Kemudian pihaknya juga melakukan kunjungan ke kantor Satpol PP dan WH. Pada kesempatan itu Musriadi juga menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi instansi yang telah menjalankan tugas utama dalam melakukan penertiban di tempat umum. 

"Kami berharap ini terus ditingkatkan, yang terpenting pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas, memberikan bukti bahwa pemerintah telah melakukan yang terbaik bagi warganya," ujar politisi PAN itu.

Syukuri Raihan WTP ke-14, Ketua DPRK Minta Pemko Banda Aceh Tindaklanjuti LHP BPK RI

Peristiwa.co, Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyampaikan rasa syukur atas raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Aceh. Dan Farid meminta kepada pemko untuk dapat menindaklanjuti berbagai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021. 

Hal tersebut disampaikan Farid Nyak Umar saat memberikan sambutannya mewakili  para ketua DPRK se-Aceh di hadapan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, para bupati/wali kota dan para ketua DPRK dari 12 kabupaten/kota se Aceh  pada acara penyerahan LKPD Pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah daerah lainnya di Kantor BPK-RI, Lampineung, Kota Banda Aceh, Rabu 27 April 2022.

"Tentu kita bersyukur atas raihan Opini WTP yang ke-14 kali berturut-turut. Semoga ini bisa memotivasi jajaran Pemko Banda Aceh untuk terus bekerja memperbaiki tata kelola keuangan daerah, sehingga kualitas kinerja semakin efektif dan efisien" ujar Farid. 

Pada kesempatan itu Farid juga menyampaikan bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Pemko Banda Aceh. 

Maka kata dia, atas laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut, pihaknya selaku DPRK meminta pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Banda Aceh dan jajarannya untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK berupa jawaban, atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dokumen pendukung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Hal ini mengacu kepada Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan dituangkan dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). 

"Kita berharap agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Aceh segera ditindaklanjuti. Insya Allah setelah Hari Raya Idul Fitri, DPRK akan mengagendakan jadwal pembahasan Laporan Keuangan Pemko Banda Aceh Tahun 2021," ungkap Farid. 

Farid mengatakan, tindak lanjut atas LHP BPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 165 dan Pasal 166 Peraturan DPRK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh. 

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah kata Farid, sangat ditentukan oleh efektifitas dan efisiensi  pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari capaian besaran realisasi anggaran, akan tetapi yang lebih utama lagi, perlu dilihat apakah anggaran digunakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah. 

"Yang terpenting bagaimana agar realisasi anggaran oleh setiap OPD di jajaran Pemko Banda Aceh dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan warga kota," tegas Farid. 

Farid menambahkan, selama 14 kali berturut-turut sejak tahun 2008 hingga 2021, LKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mendapatkan Opini WTP yang menunjukkan pondasi tata keuangan daerah di Pemko Banda Aceh telah memenuhi standar yang ditetapkan BPK. 

Capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut menurutnya tidak terlepas dari dukungan dan supervisi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Aceh. 

"Kami dari DPRK Banda Aceh sangat mengapresiasi peran dan fungsi BPK Perwakilan Aceh dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah di Banda Aceh. Dukungan dan kontribusi BPK tidak hanya dalam penataan keuangan lingkup pemerintah daerah,  akan tetapi juga terhadap optimalisasi fungsi pengawasan yang dilakukan DPRK Banda Aceh," ucap Farid. 

Dengan status opini WTP yang diberikan ini kata Farid, agar disikapi secara bijak dan semakin memacu kinerja aparatur pemerintah kota, sehingga kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan terus dapat dipertahankan. 

Yang perlu dipahami bersama katanya, bahwa opini WTP bukan berarti tidak ada kelemahan dalam pengelolaan daerah, tetapi WTP pada prinsipnya merupakan batasan minim yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam penataan keuangan daerah. 

Secara konkret dapat dilihat bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan realisasi anggaran, akan tetapi permasalahan tersebut masih dalam batas toleransi yang diberikan. 

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada semua bahwa capaian opini WTP dalam beberapa tahun terakhir jangan sampai membuat kita tidak fokus dan mengabaikan perbaikan secara terus menerus. Terlebih tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi pemerintah kota karena belum tercapainya target pendapatan daerah yang berdampak signifikan terhadap realisasi belanja yang telah direncanakan" pungkas  Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.

DPRK Soroti LKPJ Wali Kota Banda Aceh Tahun 2021

Peristiwa.co, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh Tahun 2021 terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.

Dalam laporan Rekomendasi DPRK terhadap LKPJ Wali Kota Banda Aceh yang dibacakan oleh anggota DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira, disebutkan bahwa selama tahun 2021, target pendapatan daerah tidak tercapai. Realisasi pendapatan daerah mencapai 91 % atau sebesar Rp.1.209.702.073.685 dari target sebesar Rp. 1.324.514.182.725.

Sementara PAD hanya terealisasi sebesar 66,61 % atau sebesar Rp.222.286.302.902, dari target Rp.327.189.757.553. Artinya PAD sebesar Rp. 109.248.660.047 atau sebesar 33,39% tidak terealisasi. Selanjutnya realisasi pendapatan transfer mencapai 97,59 % atau sebesar Rp.950.603.596.783 dari target Rp.974.058.625.172. 

Dalam Laporan tersebut DPRK juga mempertanyakan mengapa pendapatan daerah tidak tercapai, terutama PAD dan pendapatan transfer. Padahal sudah dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan selama tahun 2021 saat Perubahan APBK 2021, dimana target PAD meningkat dari Rp. 326.994.747.464 menjadi Rp.327.189.757.553 dan target pendapatan transfer meningkat dari Rp.969.250.938.882 menjadi Rp.974.058.625.172.

Ironisnya lagi DPRK menilai, realisasi PAD dan pendapatan transfer justru tidak mencapai target awal. Padahal pemko  sudah memperhitungkan bahwa target PAD 2021 akan sulit dicapai karena pandemi Covid-19, sehingga beberapa sektor yang menjadi sumber pemasukan utama PAD akan mengalami penurunan. Tapi pada APBK Perubahan Banda Aceh Tahun 2021, target PAD tersebut justru dinaikkan.

Akibat dari target yang tidak tercapai, maka terjadi perubahan pada target pendapatan secara total dari Rp.1.319.511.486.346 menjadi Rp.1.324.514.182.725. sementara yang terealisasi hanya Rp.1.209.702.073.685.

"Ketika pendapatan tidak mencapai target, maka akan ada belanja yang tidak terealisasi yang mengakibatkan tidak terealisasi PAD dan pendapatan transfer daerah, apalagi perubahan APBK 2021 ditetapkan melalui peraturan Wali kota bukan melalui qanun," kata Syarifah dalam laporan yang disampaikan pada paripurna penyampaian rekomendasi DPRK Banda Aceh terhadap LKPJ Wali kota Banda Aceh tahun 2021, Sabtu 23 April 2022, di gedung utama paripurna DPRK.

"Ketika penerimaan daerah sangat terbatas dan diterima tidak secara sekaligus, maka proses realisasi belanja tidak secara sekaligus, maka proses realisasi belanja juga mengikuti. Artinya tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan bersamaan yang berakibat pada timbulnya tunggakan pembayaran tahun 2021," pungkas Syarifah Munira dihadapan wali kota dan para peserta sidang paripurna DPRK Banda Aceh.

Dalam kesempatan itu, DPRK juga menyampaikan beberapa rekomendasi oleh komisi-komisi DPRK hasil pembahasan dengan mitra kerja terhadap LKPJ Wali Kota Banda Aceh Tahun 2021, seperti Komisi I meminta Pemko Banda Aceh agar segera menuntaskan pembayaran honorarium aparatur gampong tahun 2022 karena mereka adalah ujung tombak pelayanan dalam pelaksanaan tugas di gampong. Kemudian penambahan personil dan armada, serta peningkatan kapasitas untuk Satpol PP dan WH.

Selanjutnya Komisi II mendukung peningkatan realisasi anggaran di BPKK pada tahun 2022 terutama pada pajak restoran, hotel dan pajak hiburan yang dinilai sudah stabil pada tahun 2021. Komisi III meminta Pemko melalui Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan dengan kondisi potensi parkir, serta mempercepat digitalisasi pelayanan perparkiran terlebih sudah ada regulasi (qanun) terkait retribusi parkir non tunai.

"Komisi III yakin PAD sektor parkir dapat menyumbang PAD sebesar 7,5 miliar pada tahun 2022 jika retribusi parkir non tunai segera diterapkan dengan digitalisasi," kata perempuan dari PPP tersebut.

Kemudian, Komisi IV juga meminta Pemko agar segera membayarkan insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Meuraxa yang belum dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 8,2 miliar. Terutama insentif nakes Covid-19 dan tim pelaksana vaksinasi di dinas kesehatan yang terhutang pada tahun 2021 sebelum berakhirya masa tugas Aminullah-Zainal.

Ketua DPRK Minta Pemko Segera Tuntaskan Pembayaran Insentif Pegawai dan Honor Aparatur Gampong

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pada momentum memperingati Hari Jadi Kota Banda Aceh yang ke 817, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar kembali mengingatkan Pemko agar segera menyelesaikan dan menunaikan jerih payah pegawai, tenaga kesehatan (Nakes), tenaga kontrak dan aparatur gampong di lingkup Pemko Banda Aceh. 

Hal tersebut disampaikan Farid Nyak Umar dalam Rapat Paripurna Istimewa memperingati HUT ke-817 Kota Banda Aceh, yang berlangsung di Lantai IV Ruang Utama DPRK Pada Jumat siang 22 April 2022.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin sampaikan kepada Pemko Banda Aceh agar segera menyelesaikan dan menunaikan jerih payah atau hak-hak pegawai, tunjangan prestasi kerja (TPK) bulan November dan Desember tahun 2021 bagi ASN, termasuk insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun 2021, begitu juga pada tahun 2022 ini untuk honor tenaga kontrak, dan honor aparatur gampong. Termasuk menuntaskan pembayaran proyek-proyek pemko yang sudah dilaksanakan pada 2021,” kata Farid di hadapan Wali Kota Banda Aceh dan para tamu undangan.  

Farid menjelaskan, hak-hak mereka harus diselesaikan secepat mungkin, apalagi sudah menjelang hari raya idul fitri. Dan pihaknya yakin dengan kondisi saat ini mereka juga sangat membutuhkannya. Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh. 

"Hal tersebut seyogyanya juga dapat segera ditunaikan agar dapat menjadi kado terindah menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi masyarakat kota Banda Aceh," ujarnya.

Kemudian, Ketua DPRK juga berharap Pemerintah peduli dan solutif terhadap berbagai persoalan salah satunya masalah kenaikan harga sembako menjelang hari raya nanti.

“Dalam sidang paripurna ini, kami juga meminta pemerintah hadir menangani persoalan harga sembako yang terus naik, karena ini menyangkut menyangkut dengan kebutuhan dasar warga,” tutur Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh. 

Dalam kondisi seperti itu juga lanjut Farid, pemerintah dan instansi terkait harus hadir untuk melakukan pengawasan hingga penertiban. Pemerintah harus memastikan stok sembako tersedia dengan cukup serta harganya stabil. Sebab masyarakatlah yang paling dirugikan, dan merasakan dampaknya. 

Dalam kesempatan itu, terkait pelaksanakan syariat islam, Farid  meminta kepada Pemko banda aceh, instansi terkait atau Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam (T2PSI) yang telah dibentuk agar terus memantau dan mengawasi pelaksanaan penegakan syariat islam.

"Jangan sampai kejadian pelanggaran syariat islam pada bulan ramadhan tahun lalu terjadi lagi pada tahun ini. Karena itu, kami mengajak kita semua mengantisipasi dan mendeteksinya jika ada potensi pelanggaran syariat islam terjadi di kota tercinta kita ini," katanya. 

Oleh karena itu  DPRK juga meminta kepada instansi terkait agar melakukan pemantauan atau pengawasan secara intensif di beberapa tempat kerumunan masyarakat kota banda aceh pada malam hari, seperti kawasan Blang Padang yang sudah mulai ramai dari mulai magrib hingga selesai pelaksanaan shalat tarawih.

Begitu juga dengan pelayanan publik, DPRK meminta agar Pemko Banda Aceh memberikan pelayanan terbaik kepada warga kota, seperti distribusi air bersih secara merata kepada warga kota serta perbaikan infrastruktur publik lainnya.

"Mari sama-sama kita menjaga kota kita yang tercinta ini di usianya 817 agar menjadi kota yang lebih baik dan dicintai oleh masyarakatnya, sebagaimana cita-cita yang kita dambakan," tutup Farid Nyak Umar.

Back To Top