Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Aceh Terus Diperkuat

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pengawasan terhadap penggunaan dana desa di Aceh terus diperkuat agar tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran pembangunan bagi masyarakat desa.

Menyikapi itu Inspektorat Aceh menggelar workshop Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) bagi Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Aceh. Kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam pengawasan keuangan desa, Rabu 13 Oktober 2021.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber kunci dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Elfin Elyas, dan Direktur Pengawasan Kelola Keuangan Desa, Wasis Prabowo.

Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan, dana desa yang digelontorkan langsung secara massif ke rekening desa memiliki risiko penyalahgunaan dalam pengelolaannya. Pengawasan perlu diperketat agar anggaran untuk membangun desa tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Risiko penyalahgunaan dana desa yang melekat di pemerintah desa yang mungkin terjadi antar lain perencanaan penggunaan dana desa tidak sesuai kebutuhan, praktik nepotisme, penganggaran tidak transparan, mark up pengadaan barang jasa desa, dan rekayasa pelaporan penggunaan dana desa,” sebut Iskandar.

Iskandar mengatakan, Inspektorat daerah berperan penting dalam mengawasi setiap rupiah anggaran desa. Namun begitu, ia juga menyadari beberapa kendala yang masih dialami Inspektorat, seperti terbatasnya SDM Inspektorat, rentang kendali yang terlalu luas untuk mengawasi penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa untuk 23 Kabupaten/ Kota di Aceh, serta Inspektorat Daerah belum bisa mengidentifikasi risiko penatausahaan, pertanggungjawaban di seluruh desa.

“Kita bersyukur bahwa kendala ini dapat ditangani dengan penggunaan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes),” ujar Iskandar.

Iskandar menjelaskan, Aplikasi Siswaskeudes digunakan untuk membantu Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Pengawasan menggunakan Siswaskeudes menjadi lebih terarah, karena dalam melakukan pemilihan sampel, Inspektorat kabupaten/kota telah dipandu dengan fasilitas desk review terhadap faktor-faktor risiko dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan data dari aplikasi Siskeudes Online.

“Di sinilah letak penting dan strategisnya kegiatan workshop Siswaskeudes pada hari ini. Dengan memahami manfaat Siswaskeudes ini, akan memberikan nilai tambah added value dan outcome yang signifikan,” ujar Iskandar.

Iskandar mengharapkan seluruh Auditor Inspektorat kabupaten/kota dapat menjadi mahir, tepat dan cepat dalam melakukan pengawasan dana desa, serta mendorong pengawasan dana desa yang efektif dan efisien.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, mengatakan, pada tahun 2021 saja, total Rp 6,2 triliun anggaran dikucurkan Pemerintah Pusat untuk 6.492 desa di Aceh. Ia mengatakan, anggaran sebanyak itu berpotensi disalahgunakan jika tidak ada pengelolaan yang baik.

“Hal yang paling tidak kita harapkan adalah terjeratnya aparatur desa dalam tindak pidana korupsi,” kata Indra.

Indra mengatakan, selama melakukan audit investigasi dana desa di Aceh sampai Oktober ini, setidaknya ada lima kasus yang mereka tangani. Artinya, lemahnya pengelolaan dana desa masih terjadi.

Menurut Indra, terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan belum terlalu optimal. Kurangnya jumlah aparat pengawas juga masih jadi kendala.

Oleh sebab itu, pendekatan pengawasan dalam penggunaan dana desa perlu dilakukan dengan cara yang baru. Salah satunya dengan mengimplementasikan penggunaan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Ia berharap, auditor Inspektorat kabupaten/kota dapat memanfaatkan teknologi tersebut agar pengawasan penggunaan dana desa lebih optimal.

Menteri Desa Apresiasi Aceh Tercepat Cairkan Dana Desa 2021

Sekda Kabupaten/Kota Paparkan Capaian Realisasi Dana Otsus dan Dana Desa

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Aceh memaparkan capaian realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Dana Desa tahun 2021 di hadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, di Kantor Gubernur Aceh, Jum’at, 1 Oktober 2021).

Dalam kesempatan itu, Sekda Aceh dan Sekda kabupaten/kota membahas berbagai upaya dan strategi untuk mempercepat realisasi penggunaan Dana Otsus dan Dana Desa. Tujuannya agar pembangunan yang dilakukan melalui kedua jenis anggaran tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kami akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian realisasi dana otsus dengan menggelar rapat koordinasi dan melakukan monitoring,” ujar Sekda Kabupaten Bireuen, Ibrahim, dalam kesempatan pemaparannya.

Terkait realisasi dana desa, Ibrahim berjanji akan melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap desa yang masih rendah realisasi pencairan dana desanya. Pihaknya juga akan melakukan pendampingan desa guna mempercepat pencairan. “Di tingkat kecamatan dan kabupaten, proses administrasinya akan dipercepat,” ujar Ibrahim.

Selain Sekda Kabupaten Bireuen, 22 Sekda kabupaten/kota lainnya juga memaparkan secara bergilir sejumlah komponen yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI, Brigjen Didik Agung Widjanarko, melalui layar virtual, mengapresiasi rapat koordinasi Sekda se-Aceh dalam rangka membahas upaya percepatan MCP, dana otsus, dana desa dan pelaksanaan vaksinasi. Menurutnya hal tersebut dapat menjadi pionir di Indonesia. “Rakor yang digelar oleh teman-teman di Aceh ini akan saya sampaikan kepada tim di KPK, agar dapat diimplementasikan di provinsi lainnya,” ujar Didik.

Didik mengatakan, capaian realisasi Dana Otsus tiap kabupaten/kota di Aceh bervariasi. Ia meminta mereka untuk mempercepat penggunaannya. Ia mengatakan, selain mempercepat, penggunaan Dana Otsus juga harus dipastikan memberi kualitas yang baik terhadap pembangunan di Aceh.

Selain itu, Didik juga memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Aceh, atas capaian angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Aceh hingga awal semester IV tahun 2021 ini yang berada di atas rata-rata nasional.

Capaian rata-rata MCP Provinsi Aceh hingga awal Semester IV tahun 2022, berada di angka 41,31 persen. Sementara capaian rata-rata nasional adalah 32 persen. Dari semua kabupaten/kota, tercatat ada 6 kabupaten yang telah berada di angka 75 persen, 17 kabupaten di atas 25-50 persen dan 1 kabupaten yaitu Subulussalam yang berada di angka di bawah 25 persen.

Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota Serah Terima Alih Kelola Aset Perikanan

Menteri Desa PDTT Bahas KLBI BUM DESA Dengan BPS

Peristiwa.co, 
Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyambangi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (31/3/2021).
Turut hadir bersama Menteri Desa PDTT, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Staf Khusus Nasrun Annahar dan Kepala Pusdatin Ivanovich Agusta.
Menteri Abdul Halim yang hadir mengenakan batik hijau bercorak itu disambut oleh Kepala BPS Suhariyanto bersama jajaran Petinggi BPS.
Kedatangan Menteri Desa PDTT untuk membahas soal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan BPS.
KBLI adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan yang disusun BPS dengan merujuk pada International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS).
Menteri Abdul Halim memaparkan, pasca ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 membuta BUM Desa itu resmi berbadan hukum untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
"BUM Desa ini didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa yang berfungsi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan jenis usaha lain," kata Gus Menteri.
Menteri yang sering di sapa gus Menteri mengatakan, meski seluruh proses pendaftaran berada di Kemendes PDTT tapi kaitan badan hukum maka proses register tetap berada di Kementerian Hukum dan HAM.
Gus Menteri memaparkan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 soal penguatan BUM Desa yaitu sebagai Badan Hukum, BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company).
Dalam PP disebutkan, satu desa hanya bisa punya satu BUM Desa jadi jumlahnya maksimal setara dengan jumlah desa sebanyak 74.961 desa.
Tapi untuk BUM Desa Bersama (BUMDesma) itu tidak dibatasi jumlah, letak dan geografis wilayah. Yang penting ada kesamaan visi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri atas:
(1) Musyawarah Desa/MAD; (2) Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan (4) Pengawas.
'Kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUM Desa," kata Gus Menteri.
Dengan ditetapkannya BUM Desa sebagai badan hukum, kata Gus Menteri, maka muncul kebutuhan untuk miliki KBLI tersendiri.
Kegunaannya, KBLI BUM Desa dibutuhkan untuk pendaftaran legalitas berusaha di OSS BKPM, termasuk akses perbankan.
Penetapan bidang usaha sejak penyusunan Perdes Pendirian & Anggaran Dasar BUM Desa.
"Mengelompokkan aktivitas/kegiatan usaha BUM Desa ke dalam klasifikasi tertentu sesuai standar yang berlaku dan melihat kontribusi BUM Desa pada pembangunan perekonomian nasional dan regional," kata Gus Menteri.
Selanjutnya, Menteri Desa PDTT berharap hal- hal yang menjari keberhasilan desa juga bisa terbaca oleh BPS. Pasalnya, Kemendes telah temukan penentu arah kebijakan pembangunan desa yang lebih operasional dan efek tegas dari program yang dijalankan Kemendes PDTT.
Arah itu disebut SDGs Desa yang merujuk pada Perpres Nomor 59 tahun 2017. Diksi yang digunakan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Pendidikan Berkualitas, Desa Sehat Sejahtera hingga poin ke 18 Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Adaptif.
"Poin ke-18 dimaksudkan agar pembangunan di desa senantiasa bertumpu pada akar budaya," kata Gus Menteri.
Dengan ini, maka perencanaan pembangunan di desa berbasis pada permasalahan dan data yang termasuk dalam Sistem Informasi Desa (SID) hingga arah penggunaan Dana Desa Rp72 Triliun bakal lebih tepat sasaran dan beri dampak signifikan ke warga desa.
"Misalnya terkait dengan kemiskinan yang ditargetkan turun dalam dua tahun dan penurunan angka stunting kemudian peningkatan kualitas pendidikan," kata Gus Menteri.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, KBLI disusun dalam lima digit dimulai Kategori, Golongan hingga sub golongan yang sangat detail untuk deskripsikan kegiatan.
"Kalau kita pilah, seluruh kegiatan BUM Desa sudah ada kodenya sendiri di KBLI," kata Kepala BPS Suhariyanto.

Menteri Desa Apresiasi Aceh Tercepat Cairkan Dana Desa 2021

Banda Aceh – Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi pencairan Dana Desa 2021 yang yang dilakukan Aceh. Apresiasi disampaikan lantaran Aceh merupakan provinsi dengan pencairan Dana Desa 2021 tercepat di Indonesia.

Keberhasilan itu diraih oleh Kabupaten Aceh Selatan yang berhasil mencairkan Dana Desa pada Rabu (13/1/2021).

“Bahkan tahun 2021 ini penyaluran dana desa lebih cepat lagi. Hari ini tanggal 15 Januari 2021 dana desa sebesar Rp 3,8 miliar telah tersalurkan ke rekening kas desa di Aceh Selatan,” ujar Abdul Halim, Jumat (15/1/2021).

Menteri mengatakan, semakin cepat dana desa tersalur, akan semakin cepat bisa digunakan dan semakin cepat warga merasakan manfaatnya.

Menteri melanjutkan, sejauh ini UU Desa terbukti telah berhasil membantu bangkitkan ekonomi desa. Sepanjang 2015-2020 UU Desa telah mampu menggeliatkan APBDes, ekonomi desa, serta meratakan pembangunan desa.

Keberhasilan Aceh menjadi provinsi tercepat mencairkan Dana Desa 2021 sekaligus mengulang kesuksesan serupa yang berhasil diraih Aceh pada tahun sebelumnya.

Pada 2020 lalu Aceh bahkan mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Aceh atas keberhasilan pencairan Dana Desa tercepat.

Sementara itu Gubernur Nova Iriansyah dalam pernyataannya pada Jumat (15/1/2021) mengucapkan selamat dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan atas keberhasilan pencairan Dana Desa 2021.

“Selamat untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Selamat untuk kita semua atas keberhasilan pencairan Dana Desa 2021,” ujar Gubernur Nova.

Gubernur Nova juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta para pihak yang terlibat dalam menyukseskan pencairan Dana Desa hingga ke pelosok gampong di Aceh.

Gubernur menyebutkan, pihaknya menargetkan seluruh kabupaten/kota di Aceh telah menuntaskan pencairan Dana Desa tahap I tahun 2021 dalam bulan Januari ini.

Untuk diketahui, besaran alokasi Dana Desa Tahun 2021 untuk Aceh adalah Rp 14,9 triliun. Angka ini merupakan terbesar keenam secara nasional. Dana tersebut disebar ke 23 Kabupaten dan Kota di seluruh Aceh.

Sekda Aceh Dorong Keuchik Percepat Pengesahan APBG 2021

Banda Aceh – Para kepala desa atau Keuchik di seluruh Aceh diminta segera menyelesaikan penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2021 agar dana desa bisa segera dicairkan dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah saat memimpin rapat virtual Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2020 dan Percepatan APBG Tahun 2021, di Ruang Rapat Sekda, Kamis (17/12).

Rapat tersebut diikuti secara daring oleh seluruh Camat, Keuchik, Pendamping Desa serta Pendamping Lokal Desa se-Aceh. Pada kesempatan itu Sekda Aceh juga didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Azhari, serta Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh Syafriadi.

Sekda mengatakan, dana desa sangat berkontribusi dalam kesuksesan pemberdayaan dan pembangunan Gampong. Karena itu Sekda meminta dana tersebut dipergunakan sebaik-baiknya dengan menyasar masyarakat miskin dan pengangguran.

“Saya harap APBDes atau APBG semua akan mencapai 100 persen dalam minggu ini agar dana desa bisa segera dicairkan,” ujar Sekda yang mengaku optimis bahwa seluruh desa di Aceh akan mempu mencairkan dana tersebut.

Sekda pada kesempatan itu juga mengucapkan selamat kepada para Keuchik yang telah berhasil menyelesaikan penyusunan APBDes sehingga dana desa bisa cair lebih awal.

Selain itu, Sekda juga mengapresiasi desa-desa yang mampu membangun dan sukses mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Sekda berharap kesuksesan BUMG harus terus dipertahankan demi kemajuan perekonomian masyarakat gampong.

Terakhir, Sekda juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Camat dan Keuchik yang telah membantu menyukseskan sejumlah program pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19.

Di antaranya Gerakan Masker Aceh (GEMA), Gerakan Tenaga Kesehatan Cegah Covid (GENCAR), dan yang baru saja berlangsung pada 2 Desember kemarin adalah Gerakan Masker Sekolah (GEMAS). 

Back To Top