Menteri Desa PDTT Bahas KLBI BUM DESA Dengan BPS

Peristiwa.co, 
Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyambangi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (31/3/2021).
Turut hadir bersama Menteri Desa PDTT, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Staf Khusus Nasrun Annahar dan Kepala Pusdatin Ivanovich Agusta.
Menteri Abdul Halim yang hadir mengenakan batik hijau bercorak itu disambut oleh Kepala BPS Suhariyanto bersama jajaran Petinggi BPS.
Kedatangan Menteri Desa PDTT untuk membahas soal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan BPS.
KBLI adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan yang disusun BPS dengan merujuk pada International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS).
Menteri Abdul Halim memaparkan, pasca ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 membuta BUM Desa itu resmi berbadan hukum untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
"BUM Desa ini didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa yang berfungsi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan jenis usaha lain," kata Gus Menteri.
Menteri yang sering di sapa gus Menteri mengatakan, meski seluruh proses pendaftaran berada di Kemendes PDTT tapi kaitan badan hukum maka proses register tetap berada di Kementerian Hukum dan HAM.
Gus Menteri memaparkan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 soal penguatan BUM Desa yaitu sebagai Badan Hukum, BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company).
Dalam PP disebutkan, satu desa hanya bisa punya satu BUM Desa jadi jumlahnya maksimal setara dengan jumlah desa sebanyak 74.961 desa.
Tapi untuk BUM Desa Bersama (BUMDesma) itu tidak dibatasi jumlah, letak dan geografis wilayah. Yang penting ada kesamaan visi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri atas:
(1) Musyawarah Desa/MAD; (2) Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan (4) Pengawas.
'Kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUM Desa," kata Gus Menteri.
Dengan ditetapkannya BUM Desa sebagai badan hukum, kata Gus Menteri, maka muncul kebutuhan untuk miliki KBLI tersendiri.
Kegunaannya, KBLI BUM Desa dibutuhkan untuk pendaftaran legalitas berusaha di OSS BKPM, termasuk akses perbankan.
Penetapan bidang usaha sejak penyusunan Perdes Pendirian & Anggaran Dasar BUM Desa.
"Mengelompokkan aktivitas/kegiatan usaha BUM Desa ke dalam klasifikasi tertentu sesuai standar yang berlaku dan melihat kontribusi BUM Desa pada pembangunan perekonomian nasional dan regional," kata Gus Menteri.
Selanjutnya, Menteri Desa PDTT berharap hal- hal yang menjari keberhasilan desa juga bisa terbaca oleh BPS. Pasalnya, Kemendes telah temukan penentu arah kebijakan pembangunan desa yang lebih operasional dan efek tegas dari program yang dijalankan Kemendes PDTT.
Arah itu disebut SDGs Desa yang merujuk pada Perpres Nomor 59 tahun 2017. Diksi yang digunakan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Pendidikan Berkualitas, Desa Sehat Sejahtera hingga poin ke 18 Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Adaptif.
"Poin ke-18 dimaksudkan agar pembangunan di desa senantiasa bertumpu pada akar budaya," kata Gus Menteri.
Dengan ini, maka perencanaan pembangunan di desa berbasis pada permasalahan dan data yang termasuk dalam Sistem Informasi Desa (SID) hingga arah penggunaan Dana Desa Rp72 Triliun bakal lebih tepat sasaran dan beri dampak signifikan ke warga desa.
"Misalnya terkait dengan kemiskinan yang ditargetkan turun dalam dua tahun dan penurunan angka stunting kemudian peningkatan kualitas pendidikan," kata Gus Menteri.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, KBLI disusun dalam lima digit dimulai Kategori, Golongan hingga sub golongan yang sangat detail untuk deskripsikan kegiatan.
"Kalau kita pilah, seluruh kegiatan BUM Desa sudah ada kodenya sendiri di KBLI," kata Kepala BPS Suhariyanto.

Menteri Desa Apresiasi Aceh Tercepat Cairkan Dana Desa 2021

Banda Aceh – Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi pencairan Dana Desa 2021 yang yang dilakukan Aceh. Apresiasi disampaikan lantaran Aceh merupakan provinsi dengan pencairan Dana Desa 2021 tercepat di Indonesia.

Keberhasilan itu diraih oleh Kabupaten Aceh Selatan yang berhasil mencairkan Dana Desa pada Rabu (13/1/2021).

“Bahkan tahun 2021 ini penyaluran dana desa lebih cepat lagi. Hari ini tanggal 15 Januari 2021 dana desa sebesar Rp 3,8 miliar telah tersalurkan ke rekening kas desa di Aceh Selatan,” ujar Abdul Halim, Jumat (15/1/2021).

Menteri mengatakan, semakin cepat dana desa tersalur, akan semakin cepat bisa digunakan dan semakin cepat warga merasakan manfaatnya.

Menteri melanjutkan, sejauh ini UU Desa terbukti telah berhasil membantu bangkitkan ekonomi desa. Sepanjang 2015-2020 UU Desa telah mampu menggeliatkan APBDes, ekonomi desa, serta meratakan pembangunan desa.

Keberhasilan Aceh menjadi provinsi tercepat mencairkan Dana Desa 2021 sekaligus mengulang kesuksesan serupa yang berhasil diraih Aceh pada tahun sebelumnya.

Pada 2020 lalu Aceh bahkan mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Aceh atas keberhasilan pencairan Dana Desa tercepat.

Sementara itu Gubernur Nova Iriansyah dalam pernyataannya pada Jumat (15/1/2021) mengucapkan selamat dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan atas keberhasilan pencairan Dana Desa 2021.

“Selamat untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Selamat untuk kita semua atas keberhasilan pencairan Dana Desa 2021,” ujar Gubernur Nova.

Gubernur Nova juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta para pihak yang terlibat dalam menyukseskan pencairan Dana Desa hingga ke pelosok gampong di Aceh.

Gubernur menyebutkan, pihaknya menargetkan seluruh kabupaten/kota di Aceh telah menuntaskan pencairan Dana Desa tahap I tahun 2021 dalam bulan Januari ini.

Untuk diketahui, besaran alokasi Dana Desa Tahun 2021 untuk Aceh adalah Rp 14,9 triliun. Angka ini merupakan terbesar keenam secara nasional. Dana tersebut disebar ke 23 Kabupaten dan Kota di seluruh Aceh.

Sekda Aceh Dorong Keuchik Percepat Pengesahan APBG 2021

Banda Aceh – Para kepala desa atau Keuchik di seluruh Aceh diminta segera menyelesaikan penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2021 agar dana desa bisa segera dicairkan dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah saat memimpin rapat virtual Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2020 dan Percepatan APBG Tahun 2021, di Ruang Rapat Sekda, Kamis (17/12).

Rapat tersebut diikuti secara daring oleh seluruh Camat, Keuchik, Pendamping Desa serta Pendamping Lokal Desa se-Aceh. Pada kesempatan itu Sekda Aceh juga didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Azhari, serta Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh Syafriadi.

Sekda mengatakan, dana desa sangat berkontribusi dalam kesuksesan pemberdayaan dan pembangunan Gampong. Karena itu Sekda meminta dana tersebut dipergunakan sebaik-baiknya dengan menyasar masyarakat miskin dan pengangguran.

“Saya harap APBDes atau APBG semua akan mencapai 100 persen dalam minggu ini agar dana desa bisa segera dicairkan,” ujar Sekda yang mengaku optimis bahwa seluruh desa di Aceh akan mempu mencairkan dana tersebut.

Sekda pada kesempatan itu juga mengucapkan selamat kepada para Keuchik yang telah berhasil menyelesaikan penyusunan APBDes sehingga dana desa bisa cair lebih awal.

Selain itu, Sekda juga mengapresiasi desa-desa yang mampu membangun dan sukses mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Sekda berharap kesuksesan BUMG harus terus dipertahankan demi kemajuan perekonomian masyarakat gampong.

Terakhir, Sekda juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Camat dan Keuchik yang telah membantu menyukseskan sejumlah program pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19.

Di antaranya Gerakan Masker Aceh (GEMA), Gerakan Tenaga Kesehatan Cegah Covid (GENCAR), dan yang baru saja berlangsung pada 2 Desember kemarin adalah Gerakan Masker Sekolah (GEMAS). 

Penyaluran BLT Dana Desa Aceh Mendapat Apresiasi Kementerian Desa

Banda Aceh - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap I di Aceh mendapat apresiasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 

"Apresiasi diberikan kepada Pemerintah Daerah di Aceh serta seluruh pihak yang turut membantu proses percepatan penyaluran BLT DD ini sehingga penyalurannya menjadi cepat," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Azhari, di Banda Aceh, Kamis (11/6/2020).

Azhari menjelaskan, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa tersebut merupakan program Pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi virus corona (covid-19).

Di Aceh, BLT DD disalurkan untuk 23 kabupaten/kota di mana penyalurannya sesuai PMK No. 50 tahun 2020 selama 6 bulan dimulai dari bulan April.

Untuk 3 bulan pertama (April, Mei dan Juni) sebesar Rp 600 ribu perbulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selanjutnya untuk 3 bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September sebesar Rp 300 ribu per bulan per KPM. 

"Ditargetkan penyaluran tiga bulan pertama bisa tuntas pada akhir bulan Juni atau paling lambat awal Juli 2020. Sedangkan sisa 3 bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September) mudah-mudahan bisa berjalan sebagimana mestinya," kata Azhari. 

Azhari melanjutkan, hingga Kamis (11/6) pukul 15.00 Wib. BLT DD bulan pertama (April) sudah disalurkan kepada 341.743 Kepala Keluarga di 5.501 Gampong, bulan kedua (amei) sudah salur kepada 84.979 Kepala Keluarga di 1.424 gampong dan bulan ketiga (Juni) sudah disalurkan kepada 2.815 Kepala Keluarga di 53 Gampong di seluruh Aceh.

Azhari merinci, secara keseluruhan penyaluran BLT DD tahap bulan pertama sudah mendekati 90 persen. Bahkan terdapat beberapa kabupaten/kota yang angka penyalurannya sudah mencapai 100 persen. 

"Ada empat kabupaten/kota yang penyalurannya sudah mencapai 100 persen, yaitu Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Banda Aceh dan Langsa," kata Azhari. 

Azhari menyebutkan, berdasarkan data yang masuk hingga Kamis (11/6) pukul 15.00 WIB, menunjukkan persentase penyaluran BLT DD di sebagian besar kabupaten/kota di Aceh terus mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

Aceh Tenggara 100 %, Pidie Jaya 100 %, Banda Aceh 100 %, Langsa 100 %.

Aceh Besar 99,7 %, Abdya 99,3 %, Gayo Lues 99,3 %, Nagan Raya 99,5 %, Bireuen 98,4 %, Aceh Jaya 95,3 %, Subulussalam 92,7 %, Aceh Selatan 90,8 %, Aceh Tengah 90,5 %, Aceh Utara 90,0 %, Aceh Singkil 87,9 %, Aceh Timur 72,9 %, Bener Meriah 72,8 %, Simeulue 71,7 %, Sabang 61,1 %, Aceh Barat 56,8 %, Lhokseumawe 45,6 %, Pidie 41,2 %, Aceh Tamiang 40,8 %.

Azhari menekankan keberhasilan Aceh dalam menyalurkan BLT DD adalah hasil kerja keras semua pihak mulai dari provinsi, kab/kota hingga gampong-gampong. 

"Kita bersyukur dan sangat berterimakasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam membantu penyaluran bantuan ini," ujar Azhari. []

Sekda Aceh: Dana Desa Mendorong Pembangunan Di Aceh

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah membuka Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Amel Convention Hall, Jumat 29/11. Dalam arahannya sekda berpesan agar segala informasi terkait kebijakan desa harus dibuka kepada publik, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaannya, sehingga masyarakat tahu semua hal.

"Dengan semangat transparansi ini, niscaya kepercayaan publik kian meningkat, dan kinerja pemerintahan gampong juga semakin baik," kata Taqwallah.

Taqwallah mengatakan, perhatian pemerintah bagi pembangunan gampong-gampong di Aceh cukup besar. Hal itu dapat dilihat dari besarnya anggaran dana desa yang diberikan untuk Aceh selama lima tahun terakhir, yakni mencapai Rp. 19,84 triliun. Tahun depan, dana itu akan lebih besar lagi, berkisar Rp. 5,05 triliun, meningkat Rp. 94,4 miliar dari tahun 2019.

"Tentu kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Gampong-gampong di Aceh harus terus memacu dirinya dengan program-program berkualitas, sehingga dana desa itu benar-benar mampu mengoptimalkan semua potensi yang ada di tingkat gampong," kata Taqwallah.

Taqwallah mengaku, selama lima tahun program Dana Desa hadir di Aceh, daya dorongnya untuk pembangunan Aceh begitu kuat. Program pembangunan dan pemberdayaan desa yang telah kita jalankan di semua gampong dengan melibatkan seluruh pelaku program, termasuk 2.845 orang pendamping desa. Menurunnya angka kemiskinan di Aceh, juga tidak lepas dari dukungan dana desa ini.

Meski demikian, data Indeks Desa Pembangunan (IDP) tahun 2019 menyebutkan, dari 6.479 gampong yang ada di Aceh, baru 18 gampong yang mendapat predikat sebagai gampong mandiri, sebanyak 336 gampong masuk kategori gampong maju, dan 2.959 gampong berkategori berkembang. Selebihnya, sebanyak 2.856 gampong masih berkategori tertinggal dan 328 gampong berkategori sangat tertinggal.

Data ini menjadi bukti bahwa kinerja pengelolaan dana desa di Aceh masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek penyaluran, pengelolaan, dan pemanfaatan. Aspek pembinaan dan pengawasan juga tidak boleh kita abaikan sehingga jangan sampai ada desa yang aparaturnya harus berhadapan dengan masalah hukum.

Karena itu, lewat Rakor tersebut, Sekda meminta agar langkah-langkah optimalisasi dana desa di Aceh haruslah dibahas. Beberapa pon yang perlu dibicarakan antara lain adalah dorongan percepatan penyaluran dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas Pemerintah Kab/Kota. Selanjutnya dari rekening Kab/Kota agar cepat diturunkan ke rekening kas gampong.

Data per tanggal 20 November 2019 menunjukkan kalau serapan anggaran ke gampong baru mencapai 67,05 persen dari 83,97 persen anggaran yang sudah diterima Pemerintah kab/kota. "Serapan yang minim ini tentunya perlu menjadi perhatian kita agar segera diselesaikan. Saya harap kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," kata Taqwallah

Selain itu Taqwallah meminta agar kinerja tenaga pendamping desa untuk terus ditingkatkan. Pendamping desa  diminta untuk terus bersinergi dengan Dinas PMG dan Pemerintah Kab/kota setempat dalam menjalankan tugas-tugas pendampingan sehingga Saudara bisa memastikan kalau
pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan.

"Kita juga perlu memastikan bahwa perencanaan gampong, khususnya dalam penyusunan rencana kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) dan APBG tahun 2020
agar tepat waktu," kata Taqwallah.
Back To Top