Gubernur Aceh Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bersama Sejumlah Menteri

Peristiwa.co, Banda Aceh– Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membahas sejumlah persoalan terkait percepatan pembangunan Aceh bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah Menteri terkait lainnya. Pembahasan tersebut digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh yang digelar secara daring, Selasa, 20 April 2020.

Rapat tersebut diikuti juga sejumlah menteri terkait, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Ikut juga dalam rapat seluruh bupati/wali kota se-Aceh dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh ( SKPA) terkait.

Baca Juga : Aceh Luncurkan Calendar of Event (CoE) 2021

Menko Marves Luhut memaparkan dalam rapat tersebut, ada enam rencana pengembangan pembangunan utama di Aceh yang perlu mendapat perhatian Kementerian terkait. Keenam rencana itu, adalah pengembangan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat, konektivitas transportasi laut, konektivitas transportasi udara, pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dan rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Kepulauan Banyak, Singkil.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam paparannya mengatakan, pihaknya akan mengembangkan sarana prasarana transportasi di sejumlah wilayah di Aceh, guna mendukung sentra industri dan ekonomi yang ada. Seperti di KEK Arun Lhokseumawe, untuk mendukung kawasan tersebut Kementerian Perhubungan akan memperpanjang landasan pacu Bandara Malikussaleh untuk memperkuat transportasi udara. Selain itu juga mengembangkan infrastruktur pelabuhan Krueng Geukuh untuk memperkuat konektivitas di laut.

Budi menilai, kemudahan sarana dan prasarana konektivitas sangat penting untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Aceh. Begitupun dengan KIA Ladong dan wilayah pariwisata di Singkil, pihaknya juga akan mengembangkan sarana infrastruktur pendukung konektivitas di dua kawasan tersebut, baik pelabuhan maupun bandara.
Sementara itu, Perwakilan Menteri PUPR, memaparkan, untuk mendukung sumber daya air, pihaknya menargetkan pada tahun 2022 nanti Bendungan Keuruto di Aceh Utara dan Bendungan Rukoh di Pidie akan segera diselesaikan. Begitupun dengan jaringan jalan di Aceh, pihaknya akan terus meningkatkan pembangunannya, salah satu fokus Kementerian PUPR adalah peningkatan pembangunan jalan lintas Geumpang- Pameue dan pembangunan jalan Jantho -Keumala.

Terkait pembangunan jalan Tol di Aceh, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan, proses pembebasan lahan ruas Medan – Langsa hampir selesai. Begitupun dengan ruas Banda Aceh- Sigli yang pembangunannya sedang dikerjakan, Menteri berharap Gubernur segera menuntaskan pembebasan lahan yang masih tersisa.

Sementara untuk ruas Langsa- Lhokseumawe- Sigli, Menteri meminta kepada Guebrnur untuk segera menetapkan lokasi pembangunan jalan tol di ruas tersebut. Sehingga proses pembangunan jalan tol di Aceh dapat segera dituntaskan.

Selain itu, Menko Marves beserta menteri terkait lainnya juga membahas dan memaparkan mengenai persoalan-persoalan lainnya seperti, pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan potensi pertanian, peningkatan infrastruktur dan pengembangan potensi yang ada di laut, dan pengembangan infrastruktur lainnya di kawasan industri.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapannya agar peningkatan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Singkil dapat terus dilakukan. Hal tersebut dianggap penting untuk mendukung suksesnya rencana investasi pariwisata UEA di daerah tersebut nantinya.

“Kemudian tadi tidak terdeteksi, kita juga perlu peningkatan pembangunan pelabuhan di Calang dan pelabuhan Kuala Bubon di Aceh Barat, berupa breakwater karena kondisi lautnya belum cukup aman,” kata Nova.

Nova mengatakan, peningkatan pembangunan dua pelabuhan tersebut sangat penting. Sebab kedua pelabuhan tersebut menjadi sarana masyarakat untuk menyeberang ke Kabupaten Simeulue.

Di sektor Industri, Nova melaporkan masih banyak perusahaan perkebunan yang sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah di Aceh, namun belum memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk ditanami dan mengembangkan perkebunannya. Pihaknya akan terus mendorong agar perusahaan yang telah memiliki HGU tersebut dapat segera memanfaatkan lahannya di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova berharap kepada Menteri yang hadir agar dapat terus membantu pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh, yang pada akhirnya dapat menunjang dan membantu aktivitas perekonomian masyarakat.

Bahas Percepatan Pembangunan Di Aceh, Ini Tanggapan Para Menteri


Sekda Aceh Buka Rakor dan Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Tindak Pidana Jasa Keuangan

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Satgas Waspada Investasi serta Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan di Anjong Mon Mata, Kamis, 8 April 2021.

Kegiatan itu digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, menyikapi maraknya investasi ilegal alias bodong di Indonesia, termasuk Aceh.
Taqwallah saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan keprihatinannya akan aktivitas investasi ilegal yang menyasar korban dari berbagai kelas dan kalangan.

“Praktik investasi bodong ini tidak bisa kita abaikan. Perlu upaya serius dari aparat terkait untuk mencegah berkembangnya praktik ilegal seperti ini. Jika tidak, maka dipastikan akan banyak masyarakat kita yang menjadi korban,” ungkap Sekda Taqwallah.

Taqwallah berharap, rakor sekaligus sosialisasi keberadaan satgas waspada investasi serta tindak pidana sektor jasa keuangan itu dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar lebih teliti mengenali investasi ilegal.

Sementara itu Kepala OJK Aceh, Yusri dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut menyebutkan, investasi ilegal selalu tumbuh dengan berbagai modus, lantaran masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli dan tidak berhati-hati. Selain itu masyarakat juga masih mudah tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan. Salah satu contoh, ungkap Yusri, adalah Yalsa Boutique. Sebuah investasi bodong di Aceh yang nilainya disebut mencapai Rp 164 miliar.

“Setelah kejadian seperti ini korbannya baru sadar dan tidak tau harus berbuat apa agar uang mereka bisa kembali,” ujar Yusri.

Rakor sekaligus sosialisasi keberadaan satgas waspada investasi serta tindak pidana sektor jasa keuangan itu turut menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Tongam L. Tobing, serta Penyidik Utama Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Suharyono.

Bantuan UMKM 2021 Dibuka Kembali , Berikut Syarat Dan Cara Pendaftarannya

Peristiwa.co, Banda Aceh — Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Aceh, Helvizar Ibrahim, mengabarkan, Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM sudah dibuka kembali pada tahun 2021 ini. Bantuan tersebut berjumlah sebesar Rp 1,2 juta per pelaku usaha mikro.

“Sehubungan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan dilaksanakan pendataan calon penerima BPUM Tahun anggaran 2021 oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,” kata Helvizar, di Banda Aceh, Selasa, (6/4/2021) .

Helvizar mengatakan, pendataan penerima bantuan BPUM tersebut dilakukan melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di masing-masing kabupaten/kota. Karena itu, ia meminta pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan diri pada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM kabupaten/kota masing-masing. “Adapun pendaftaran bantuan UMKM tersebut hanya bisa dilakukan secara luring alias offline di kantor dinas koperasi dan UKM masing-masing kabupaten/kota,” kata Helvizar.

Helvizar yang juga mantan ketua Bappeda Aceh itu menjelaskan,  penerima BPUM tersebut tidak dibolehkan sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Adapun syarat penerima adalah berwarga negara Indonesia, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, memiliki usaha mikro dibuktikan dengan surat calon penerima BPUM, dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, Pegawai BUMN dan Pegawai BUMD.

Selanjutnya, Helvizar menambahkan, calon penerima bantuan mendaftarkan diri  pada dinas koperasi dan UKM kabupaten/kota dengan melampirkan  dokumen sebagai berikut :

– Fotokopi KTP Elektronik
– Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
– Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU)  dari Keuchik.

Helvizar mengatakan, pelaku juga usaha harus mencantumkan nomor telepon seluler, apabila tidak memiliki, maka yang bersangkutan dapat mencantumkan nomor keluarga atau koordinator usaha yang dapat dihubungi langsung  melalui SMS atau pesan WhatsApp (WA).

“BPUM ini diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1,2 juta secara sekaligus kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu dan disalurkan langsung ke rekening penerima melalui Bank Penyalur atau PT. POS Indonesia serta tidak ada pemungutan biaya,” ujar Helvizar.

Helvizar mengatakan, pengusulan calon penerima BPUM Tahap 1 tahun 2021 dari Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota di Aceh paling lambat diterima pihaknya pada Jumat 26 April 2021. Usulan yang melewati tanggal tersebut akan diusul pada periode Mei 2021.

Jika ingin menanyakan perihal BPUK tersebut, maka masyarakat dapat mengaksesnya di Call Center BPUM 1500587 atau WhatsApp BPUM 0822 1012 5663

Lima Komponen Biaya Pusat Bisa Tekan Kemiskinan di Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Syafriadi, menyebutkan, ada lima komponen anggaran nasional di Aceh yang dapat didorong pihaknya untuk membantu mengurangi atau menekan problem kemiskinan di Aceh.

Menurut Syafriadi, ke lima sumber anggaran tersebut, yaitu, anggaran APBN yang ada di Kantor Kementerian dan Lembaga di Aceh yang berjumlah Rp 14,21 Triliun untuk tahun 2021. Kemudian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.

Sejauh ini menurut Syafriadi, anggaran tersebut belum berjalan secara optimal untuk menekan problem kemiskinan di Aceh. Karenanya, perlu kerja keras pemerintah daerah untuk mempercepat pencairannya, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan yang secara langsung akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Hal itu dikatakan Syafriadi, dalam rapat bersama antara Sekda Aceh dan Sekda Kabupaten/Kota di Aceh dengan sembilan Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh ( SKPA) terkait. Terkait strategi percepatan pengurangan kemiskinan kabupaten/kota se-Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (6/4/2021).

Rapat yang dipimpin Sekda Aceh, Taqwallah, itu merupakan tindak lanjut dari upaya pengentasan kemiskinan Aceh yang dibahas Pemerintah Aceh bersama sembilan kepala instansi vertikal di Aceh.

Kesembilan pimpinan instansi vertikal di Aceh itu, yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.

Pada bagian lain, Syafriadi menambahkan, Pemerintah Pusat juga mengucurkan anggaran pembiayaan ultra mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha yang ada di Aceh. Ia mengatakan, penyaluran KUR di Aceh pada tahun 2020 lalu baru mencapai Rp 2,77 triliun atau 1,43 persen dari total penyaluran Rp193, 27 triliun. “Perlu upaya dari Pemda untuk mendorong pelaku usaha di Aceh utamanya UMKM agar dapat memanfaatkan program pembiayaan ini,” kata Syafriadi.

Selanjutnya, dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat juga mengucurkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak Rp666,43 triliun. Syafriadi meminta agar Pemkab dan Pemkot di Aceh dapat mengoptimalkan keberadaan anggaran tersebut dengan cara menariknya ke Aceh sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat.

Ada sejumlah sektor yang disasar oleh program PEN tersebut, diantaranya adalah penguatan bidang kesehatan di masa pandemi, kemudian perlindungan sosial yang meliputi, dana bansos, sembako, dana PKH, kartu pra kerja dan BLT Dana Desa.

Kemudian, program PEN juga menyasar program padat karya untuk membuka lapangan kerja, dan penguatan pangan nasional. “Ini bisa kita akselerasi dan kita manfaatkan bila bapak ibu mempunyai komunikasi yang baik dengan kementerian lembaga,” kata Syafriadi.

Selain Sekda se-Aceh dan sembilan Kepala Instansi Vertikal, hadir juga dalam rapat tersebut sejumlah Kepala SKPA terkait, diantaranya, Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekda Aceh, Mawardi, Kepala Bappeda Aceh, T. Ahmad Dadek, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Helvizar Ibrahim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Azhari dan Kepala Dinas Sosial Aceh, Yusrizal.

Rapat tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker dan menjaga jarak.


Bantuan UMKM 2021 Dibuka Kembali , Berikut Syarat Dan Cara Pendaftarannya

Sri Mulyani Terbitkan Payung Hukum Untuk Sukseskan PSN

Sri Mulyani Terbitkan Payung Hukum Untuk Sukseskan PSN

Ini kenapa Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia

Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021. PMK ini merupakan pengganti PMK sebelumnya yakni PMK 60/PMK.08/2017. 

Sri Mulyani Mengatakan Penerbitan PMK ini bertujuan untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN. 

Selain itu, PMK ini berisi peraturan pelaksanaan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021) pada tanggal 2 Februari 2021, sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa perubahan pengaturan dalam PMK 30/PMK.08/2021 dibandingkan dengan PMK sebelumnya yaitu PMK Nomor 60/PMK.08/2017, antara lain, pertama adalah ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN. 

Keterlibatan BUPI sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan ditujukan agar proses dukungan Pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, serta adanya sinergi dengan kebijakan penjaminan untuk program-program infrastruktur lainnya. 

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan Badan Usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh Pemerintah.

Sementara itu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan mengenai pemberian jaminan pemerintah, dengan cara pertama, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri; kedua, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI; dan ketiga pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri. 

Dalam keterangan resminya senin 5 April 2021 Sri Mulyani mengatakan "Dalam pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan semenjak pemrosesan usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan".

Penerbitan PMK ini diharapkan akan dapat lebih mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN. Selain itu, penerbitan PMK ini diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi, atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

Baca Juga : Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Penguatan Peran Kebijakan Fiskal dan APBN

Back To Top