KKP Genjot Produktivitas Pembudidaya Udang Vaname Di Aceh

KKP Genjot Produktivitas Pembudidaya Udang Vaname Di Aceh

Peristiwa.co, Lhokseumawe - Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan produktivitas pembudidaya udang vaname di Lhokseumawe Aceh. Salah satu upayanya melalui pelatihan teknik budidaya udang mulai dari penyiapan benih sampai dengan identifikasi hama dan penyakit. 

Produksi udang sendiri ditargetkan mencapai 2 juta ton pada tahun 2024, meningkat sebesar 226% dari produksi tahun 2020 sebesar 881.599 ton. Upaya tersebut merupakan dukungan bagi akselerasi program prioritas KKP, terutama pada program pengembangan perikanan budidaya berbasis komoditas ekspor. 

Untuk itu, KKP melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menggelar Pelatihan Budidaya Udang Vaname Bagi Pembudidaya di Kota Lhokseumawe, Aceh, 27-28 Juni 2022, secara luring. BRSDM berperan pada peningkatan kompetensi SDM dalam mendukung terwujudnya program prioritas KKP.

Pelatihan diberikan oleh para instruktur dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPP) Medan, di bawah supervisi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) BRSDM. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan masyarakat pembudidaya udang vaname dari Lhokseumawe.

"Sebagaimana yang kita ketahui, udang vaname mampu berkontribusi terhadap kegiatan ekspor. Hal tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas KKP. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga optimis bahwa Aceh dapat menjadi daerah penghasil udang terbesar di Indonesia dan mencapai target nasional," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.

"Pelatihan ini untuk meningkatkan produksi tambak tradisional yang selama ini hanya menghasilkan panen sebesar 0,6 ton per hektare per siklus. Harapannya, dengan penyiapan SDM ini, produktivitas dapat meningkat sampai 2 ton per hektare per siklus," tambahnya.

Sependapat dengan Nyoman, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Muslim juga menaruh harapan pada Provinsi Aceh untuk memberikan kontribusi terhadap produksi udang. Ia juga berharap kegiatan budidaya udang vaname dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan adanya pelatihan ini, produksi vaname dari Lhokseumawe diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk memenuhi target udang nasional. Pemilihan udang vaname diharapkan dapat menjadi terobosan untuk pemulihan ekonomi masyarakat dalam hal ketahanan pangan," tuturnya.

Tak hanya berhenti di pelatihan, Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati menekankan pihaknya akan terus mendampingi masyarakat dengan kegiatan diseminasi pelatihan serta penyuluhan untuk mentransfer ilmu. Hal ini dilakukannya di berbagai daerah, termasuk Lhokseumawe, mengingat besarnya potensi di daerah tersebut.

"Pelaku budidaya perikanan darat di Kota Lhokseumawe mencapai 854 rumah tangga dengan luas 1.783 hektare yang tersebar di empat kecamatan. Potensi perikanan darat di Kota Lhokseumawe cukup menjanjikan, tapi membutuhkan SDM yang andal untuk memanfaatkannya secara optimal," ungkapnya.

Besarnya potensi tersebut juga disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lhokseumawe Cut Elya Safitri. Ia mengapresiasi kegiatan pelatihan dan turut memberikan semangat kepada para peserta untuk mendalaminya. 

"Bahwasanya udang vaname memiliki peminat yang banyak dan pasar yang menjanjikan, maka hari ini adalah kesempatan Bapak-Bapak untuk mengembangkan potensi lahan lebih besar lagi. Manfaatkan baik-baik pelatihan ini," tegasnya.

KADIN adalah Mitra Strategis Pemerintah Mendorong Pergerakan Dunia Usaha Indonesia

Peristiwa.co, Banda Aceh – KADIN merupakan organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia, sekaligus mitra strategis Pemerintah dalam mendorong pergerakan dunia usaha di Indonesia.

Dengan peran tersebut, KADIN memiliki tanggung jawab untuk mendorong perbaikan iklim investasi di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M Jafar, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, pada Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh yang ke-7 Tahun 2022, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Senin 27 Juni 2022 malam.

“KADIN merupakan mitra strategis Pemerintah dalam mendorong pergerakan dunia usaha di Indonesia. Oleh karena itu, KADIN dituntut untuk dapat responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, agar setiap gerak pembangunan dapat kita optimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar M Jafar.

M Jafar menambahkan, untuk memperkuat peran ini, para pengusaha nasional sangat dianjurkan bergabung dalam keanggotaan KADIN, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2010 tentang AD/ART KADIN. Dengan bergabung di dalam wadah ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat tentu dapat lebih ditingkatkan, sehingga dunia usaha nasional memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Salah satu isu penting perlu mendapat perhatian KADIN adalah penguatan usaha lokal, khususnya sektor UKM dan UMKM. Sektor ini wajib kita perkuat bersama, sebab UKM dan UMKM sangat berperan mendukung pergerakan ekonomi daerah,” kata M Jafar.

M Jafar menegaskan, dengan berlakunya sistem perdagangan bebas dewasa ini, dunia usaha lokal dihadapkan dengan persaingan yang kian ketat. Kondisi ini diperparah lagi dengan ancaman wabah Covid-19 yang sempat membuat ekonomi global porak-poranda. Tidak sedikit pegiat UKM dan UMKM yang gulung tikar. Begitu juga dengan kondisi Aceh.

“Belajar dari pengalaman ini, jelas sekali bahwa penguatan terhadap pengusaha lokal harus kita tingkatkan. KADIN sebagai pengayom para pengusaha dituntut dapat menjalankan perannya dalam rangka mendukung pengusaha lokal untuk mampu bersaing di tingkat global. Dengan demikian pelaku usaha di daerah tetap bisa bertahan meski krisis ekonomi terus menekan dari segala arah,” kata M Jafar

M Jafar mengungkapkan, dalam beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Aceh terus mendorong berkembangnya investasi di Bumi Serambi Mekah, terutama seiring dengan hadirnya kawasan ekonomi khusus, serta bangkitnya berbagai sektor usaha lain di berbagai daerah.

“Dalam hal ini, Peran KADIN Aceh sangat strategis sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam merangkul lebih banyak kalangan pengusaha untuk mau menanamkan modalnya di Aceh. Guna menjalankan misi itu, tentunya posisi KADIN harus lebih diperkuat. Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperkuat di tubuh organisasi Kadin Aceh ini, yakni Penguatan Internal, penguatan Eksternal dan penguatan Profesional,” lanjut M Jafar.

Untuk penguatan internal, sambung M Jafar, KADIN Aceh perlu terus melakukan pembinaan terhadap anggotanya agar memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar yang telah ditentukan. Dengan begitu, KADIN mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dengan mengedepankan kepentingan daerah.

Sedangkan untuk penguatan eksternal, KADIN Aceh harus aktif melakukan pembinaan terhadap pengusaha lokal dalam hal soft-skill dan kemampuan memperluas pasar. Perhatian bagi pengusaha pemula harus diprioritaskan guna mendorong lahirnya lebih banyak para saudagar muda di Aceh. Dengan demikian peran swasta dalam gerak pembangunan di Aceh akan lebih meningkat.

“Ke depan kita berharap, denyut ekonomi Aceh dapat lebih banyak dikendalikan sektor swasta, sehingga ketergantungan terhadap APBA/APBK dapat dikurangi,” imbuh M Jafar.

Terkait Penguatan profesional, Pemerintah Aceh optimis, KADIN Aceh mampu menjalin kemitraan dengan berbagai penggerak ekonomi lainnya. Termasuk kemitraan dengan Perbankan, Pemerintah Kab/kota dan juga lembaga investasi internasional. Dalam penyusunan program, KADIN Aceh diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan program pembangunan daerah, sehingga keduanya bisa saling bersinergi guna memberi daya ungkit yang lebih ampuh bagi ekonomi masyarakat.

“Untuk dapat menjalankan program organisasi yang efektif, pengurus KADIN Aceh mutlak harus kompak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak keluarga besar KADIN Aceh agar dapat menjadikan musyawarah ini sebagai momen untuk memperkuat soliditas organisasi. Melalui forum ini pula, kita bulatkan tekad untuk melihat ke depan agar pengembangan dunia usaha di Aceh berjalan semakin baik,” ujar M Jafar.

“Selamat melaksanakan musyawarah. Semoga perjuangan kita meningkatkan gairah dunia usaha di Aceh mendapat ridha dari Allah. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Provinsi ke-7 Kadin Aceh tahun 2022 dengan ini resmi saya nyatakan dibuka,” pungkas M Jafar.

  • Ketua KADIN Indonesia Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, dalam sambutannya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang meningkat cukup baik di tahun 2021, bahkan menjadi yang tertinggi di Sumatera.

“Pertumbuhan ekonomi Aceh di tahun 2021 mencapai 7 persen lebih. Ini merupakan yang tertinggi di Sumatera. Investasi yang masuk ke Aceh di tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai 200 persen. Ini hebat, namun jangan cepat berpuas diri, harus terus ditingkatkan,” kata Arsjad.

Arsjad juga mengajak kalangan dunia usaha untuk benar-benar bersiap menghadapi era digital, dengan selalu meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri dalam menghadapi era ini.

Dalam sambutannya, Arsjad Rasjid juga mengajak seluruh saudagar Aceh untuk bergabung dalam organisasi ini, karena KADIN adalah rumah bagi saudagar Aceh.

“KADIN adalah rumah bagi saudagar Aceh, baik yang besar maupun yang kecil, semua mari berhimpun di KADIN. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Forkopimda Aceh atas dukungannya terhadap Muprov VII KADIN Aceh,” ujar Arsjad Rasjid.

“Saya berharap ke depan KADIN Aceh lebih tangguh. Kontestasi ini anggap saja sebagai sebuah prosesi memilih ketua kelas, karena yang terpenting adalah apa program yang akan kita rumuskan dan jalankan. Ingat, bertanding untuk bersanding. Kita harus bersatu karena ujung dari kontestasi ini adalah demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Arsjad berpesan.

PT PEMA Serahkan Deviden Rp 21,6 Miliar Kepada Pemerintah Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Luar biasa! PT Pembangunan Aceh (Pema) langsung memutus mitos negatif perusahaan daerah—selain sektor perbankan—yang selama ini diklaim sebagai penguras dana daerah. PT Pema yang baru berdiri selama tiga tahun, berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp52,065 miliar dan memperoleh laba bersih sebesar Rp43,133 miliar, di tahun 2021. Data ini secara langsung menunjukkan trend positif perkembangan PT Pembangunan Aceh yang sangat signifikan, di usianya yang baru menginjak 3 tahun.

Setelah disisihkan keuntungan untuk pengembangan modal selanjutnya secara proporsional dan terukur, akhirnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan manajemen PT Pema menyerahkan deviden keuntungan kepada Pemerintah Aceh selaku owner plus pemegang saham pengendali (PSP) sebesar Rp 21,6 miliar. Satu hal yang selama ini sulit direalisasikan.

Meski demikian, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengingatkan seluruh jajaran PT PEMA untuk tidak cepat berpuas diri, dan tetap fokus untuk terus meningkatkan kinerja manajemen.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, dalam sambutannya pada acara Penyerahan Deviden PT Pembangunan Aceh tahun buku 2021 kepada Pemerintah Aceh, di Restauran Meuligoe Gubernur Aceh, Senin 13 Juni 2022. “Penyerahan deviden sebesar Rp21 miliar lebih ini, menunjukkan progres yang signifikan. Meski demikian, jajaran direksi jangan cepat berpuas diri, sebab masih banyak tugas berat yang menanti di depan. Oleh karena itu, jajaran direksi harus lebih profesional dalam bekerja, sehingga kekhususan Aceh dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dapat kita manfaatkan untuk peningkatan ekonomi daerah,” ujar Gubernur Nova berpesan.

Penyerahan deviden senilai Rp 21, 659 miliar itu dilakukan langsung oleh Direktur PT Pembangunan Aceh Zubir Sahim, kepada Pemerintah Aceh, dalam ini Gubernur Nova Iriansyah. “Selamat kepada PT. Pembangunan Aceh yang tahun ini genap memasuki usia tiga tahun. Pada tahun ketiga ini PT. PEMA dapat menyetorkan Dividen periode tahun 2021 sebesar 21.659 Miliar. Mudah-mudahan semangat bekerja jajaran direksi PT. PEMA terus meningkat, sehingga misi menjadikan PT. PEMA sebagai perusahaan yang semakin profesional dan menjadi andalan pemasok pendapatan daerah dapat terwujud secara maksimal,” kata Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur juga mengingatkan bahwa usia 3 tahun merupakan usia yang relatif sangat muda, bagi sebuah perusahaan daerah. Untuk itu, Gubernur mengingatkan seluruh pemangku kebijakan untuk menjaga perusahaan daerah ini, agar bisa terus berkembang dan maju untuk menjadikan Aceh menjadi lebih baik, lebih hebat dengan sumbangsih yang lebih konkret bagi Aceh.

“Oleh Karena itu, jajaran direksi PT PEMA dituntut untuk bisa terus meningkatkan pengelolaan perusahaan ini dengan sebaik-baiknya. Manajemen yang baik, mutlak dibutuhkan perusahaan mengingat tanggung jawab yang dijalankannya sangat besar,” imbuh Nova.

Kehadiran PT. PEMA, sambung Gubernur, merupakan amanat Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2017, perusahaan ini diharapkan bisa meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Aceh, mengembangkan perekonomian Aceh, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja di Bumi Serambi Mekah. “Meski usia perusahaan ini masih relatif muda, namun kita optimis Direksi PT. Pembangunan Aceh mampu bekerja lebih baik lagi guna menyiapkan langkah dan strategi yang tepat untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut,” kata Gubernur.

Gubernur mengungkapkan, sejak awal terbentuknya, PT. PEMA sebagai perubahan dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) yang ditandatangani pada 5 April 2019, dirinya sangat optimis perusahaan ini dapat menunjukkan peran strategis dalam pembangunan di Bumi Serambi Mekah.

“Terbukti setelah tiga tahun berlalu, kinerja PT. PEMA sangat memuaskan. Perusahaan ini mampu menjalankan kegiatan bisnis yang strategis di Aceh, antara lain, terlibat dalam Pengelolaan Kawasan Migas Wilayah Kerja B melalui anak perusahaannya, yakni PT. Pema Global Energi. Hal ini tidak terlepas dengan peran dan kerja sama dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai regulator migas di wilayah Aceh,” kata gubernur.

PT. Pembangunan Aceh juga menjadi pengelola Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong; Terlibat dalam Trading Sulfur di kawasan produksi Migas Wilayah Kerja A dan Wilayah Kerja NSO; perusahaan ini juga berperan dalam Joint Venture pengelolaan Migas Wilayah Kerja Pase.

Saat ini, PT PEMA juga sedang dalam proses mendapatkan participating interest 10 persen untuk kawasan Migas Wilayah Kerja A, Wilayah Kerja NSO, dan Wilayah Kerja Lhokseumawe. Bahkan PT. Pembangunan Aceh juga tampil sebagai pemain penting dalam pengelolaan Geothermal Energi Seulawah serta pemanfaatan sejumlah asset idle Pemerintah Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur juga berpesan agar PT. PEMA segera merealisasikan penyetoran 30 persen saham yang tertunda kepada Perta Arun Gas. “Terimakasih atas kerjasama yang kita jalin selama ini. Mari terus kita kuatkan kerjasama dan kolaborasi di semua lini, agar Aceh semakin maju dan berkembang di masa mendatang. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada PT. PEMA yang telah mampu melakukan penyetoran dividen kepada Pemerintah Aceh,” pungkas Gubernur.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRA Saiful Bahri, Rektor Unsyiah Prof Marwan, Wakil Kepala BPMA Muhammad Najib, Ketua Kadin Aceh Muhammad Mada, Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral Aceh Mahdinur, Kepala Biro Umum Adi Dharma serta sejumlah Kepala SKPA terkait lainnya. 

KPPU: Tiket Pesawat Aceh-Medan Dijual Mahal Ketika Tak Ada Saingan

Peristiwa.co, Banda Aceh - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I mengendus praktek penjualan tiket pesawat dengan harga tidak kompetitif rute Aceh-Sumatera Utara (Sumut). Tiket dijual murah ketika ada beberapa pesawat melayani rute yang sama.

Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan harga tiket yang dijual secara daring untuk sejumlah rute. KPPU kemudian melakukan perbandingan rute tersebut berdasarkan maskapai dan waktu penerbangan.

"Dari hasil perbandingan, kita mencatat tingginya harga tiket pada rute-rute yang tidak banyak dilayani oleh maskapai penerbangan," kata Ridho dalam keterangan kepada wartawan, Minggu 11 Juni 2022.

Ridho mencontohkan, untuk rute penerbangan dari Medan ke Banda Aceh pada Senin (13/6), pesawat Wings Air menjual tiket di harga terendah yaitu Rp 1.262.6000 perpenumpang dan Citilink Rp 1.334.638.

Sehari berselang, harga tiket dijual lebih murah karena AirAsia juga melayani rute yang sama. Dia menyebut, harga tiket pada Selasa (14/6) yakni Wings air ditawarkan Rp 646.400, Citilink di harga Rp 1.011.128 dan Airasia menjual di harga Rp 755.500.

"Hal tersebut terjadi dengan pola berulang, ketika AirAsia melayani, harga menjadi kompetitif, jika tidak (ada AirAsia) harga menjadi mahal," jelas Ridho.

Ridho menjelaskan, dalam konsep persiapan disebutkan pelaku usaha dilarang memanfaatkan posisi monopolinya untuk mengeksploitasi harga yang harus dibayar konsumen. Dari pantauan tersebut, jelasnya, KPPU mengendus adanya perilaku pelaku usaha yang menjual tiket di atas harga kompetitifnya.

"Harga yang relatif tinggi juga terdapat pada rute Medan-Padang. Di tanggal 13 Juni, untuk penerbangan direct, Wings Air menjual di harga Rp.1.864.700, sementara Lion Air dengan 1 kali transit menjual di harga Rp.1.332.700. Bisa jadi mahalnya harga Wings Air karena konsumen juga tidak memiliki pilihan lain untuk penerbangan langsung," jelasnya.

"Berbeda dengan Medan ke Jakarta yang relatif lebih bervariatif pilihannya, pada tanggal yang sama, Lion Air menjual di harga Rp 1.031.400, Citilink di harga Rp 1.555.628 dan AirAsia menjual di harga Rp 1.102.000," lanjutnya.

Menurut Ridho, meski harga yang diterapkan maskapai masih dalam rentan yang ditentukan pemerintah, namun masih belum mencerminkan harga yang kompetitif. KPPU bakal segera memanggil pihak maskapai terkait hal tersebut.

"Untuk mendalami hal tersebut, KPPU Kanwil I akan segera memanggil pihak maskapai untuk menjelaskan semakin mahalnya harga tiket pesawat dan bagaimana pola penentuan tarifnya," ujar Ridho.(detik)

Kontrak Bersama APBA 2022 Tahap IV Diteken, Total Kini Mendekati Rp 2 Triliun

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali menandatangani kontrak bersama pelaksanaan 198 paket pekerjaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2022 tahap ke IV, dengan total nilai Rp 263,47 miliar, Jumat 10 Juni 2022.

Sekda Aceh, dr. Taqwallah M.Kes, mengatakan, dengan selesainya penandatanganan kontrak tahap IV tersebut, maka sampai hari ini secara keseluruhan paket yang telah ditandatangani mencapai lebih dari 1. 400 paket dengan nilai mendekati Rp 2 triliun.

“Selamat kepada seluruh pihak, terutama rekanan yang terpilih sebagai bagian dari pelaksana pembangunan di Pemerintah Aceh,” kata Sekda. “Saya sampaikan terimakasih untuk pihak rekanan tahap I sampai dengan Ill yang sudah tepat waktu melakukan “taktuk’ (istilah untuk yang telah melakukan realisasi proyek di lapangan)".

Sekda menyebutkan, penandatanganan bersama kontrak tahap ke empat, adalah ikhtiar Pemerintah Aceh dalam mewujudkan akselerasi pelaksanaan APBA secara terpadu dan tepat waktu. Dimulai dari penetapan APBA sampai menghadirkan pelaksana kegiatan APBA di tengah-tengah masyarakat sebelum berakhirnya Triwulan Kedua Tahun 2022.

Baca Juga : Menag Sampaikan Undangan Presiden Jokowi Untuk Berkunjung ke Indonesia

Sekda menyebutkan, ada ragam proyek yang baru diteken kontrak tersebut begitu bermanfaat untuk masyarakat. Seperti pengadaan alat bantu usaha, dan pembangunan infrastruktur fasilitas publik.

“Kepada rekanan kami titipkan pekerjaan ini untuk dikerjakan sebaik mungkin, ” ujar Taqwallah.

Sekda juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dari jajarannya yang terlibat sehingga penandatanganan kontrak tahap ke empat dapat dilakukan sesuai dengan target.
Ia mengatakan, setelah kontrak diteken maka pekerjaan pembangunan segera dimulai dan masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya.

Taqwallah menyebutkan, penandatanganan kontrak kegiatan APBA pada tahun ini berlangsung lebih cepat. Ia berharap seluruh proyek pembangunan dapat selesai tepat waktu sehingga realisasi APBA tahun ini jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Ketua Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, Teuku Ahmad Dadek mengatakan, sepanjang 2022, pemerintah Aceh sudah tiga kali prosesi penandatanganan kontrak bersama dilakukan. Kontrak tahap pertama diteken pada 11 Maret lalu, saat itu sebanyak 714 paket senilai Rp 1,008 triliun. Kemudian kontrak tahap Il dilakukan pada 31 Maret, di mana sebanyak 371 paket dengan nilai setengah triliun rupiah. Selanjutnya dilaksanakan kontrak bersama tahap lIl dilakukan pada 10 Mei, di mana sebanyak 157 paket dengan nilai 127,69 miliar rupiah.

“Hari ini penandatanganan kontrak tahap empat dari yang telah ditetapkan pemenang sebanyak 198 paket senilai 263,47 Miliar di 21 SKPA. Secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 1.400 paket dengan nilai mendekati 2 triliun rupiah, sehingga hampir menuntaskan semua paket,” kata Dadek.

Hadir dalam kegiatan itu para perwakilan Forkopimda Aceh, kepala SKPA, KPA, dan para rekanan yang akan mengerjakan proyek APBA 2022 tersebut.

Gubernur Dukung PT Waskita Karya Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Air di Aceh

Back To Top