Mulai Besok Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, Pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp14.000,00 per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.

“Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar 7,6 triliun rupiah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin Rapat Komite Pengarah BPDPKS, Selasa 18 Januari 2022.

Minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal 1 bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

"Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp14.000,00 per liter akan di mulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Direktur Utama BPDPKS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Menteri Pertanian diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan, Menteri Keuangan diwakili Direktur Jederal Perbendaharaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Narasumber Utama Komite Pengarah, dan Tim Asistensi Menko Perekonomian.

Ini Provinsi Berpenduduk Miskin Terbanyak di RI, Aceh No 1 di Sumatera

Ini Provinsi Berpenduduk Miskin Terbanyak di RI, Aceh No 1 di Sumatera

Peristiwa co, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta per September 2021, turun 1,04 juta orang dibandingkan periode Maret 2021. Persentase angka kemiskinan mencapai 9,71%.
"Secara persentase penduduk miskin Indonesia per September 2021 ini 9,71%, mengalami penurunan 0,43% poin dibanding Maret 2021 dan turun 0,48% poin dibanding September 2020," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (17/1/2022).

Margo menjelaskan jika dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, yaitu 2019 maka angka 9,71% ini masih lebih tinggi. Namun angkanya membaik dibandingkan periode 2020.

"Kalau dilihat trennya semakin menurun, maka ini makin bagus. Mulai terasa upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini," jelas dia.

detikcom merangkum provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yang persentasenya di atas rata-rata nasional, yakni sebagai berikut:

1. Papua 27,38%
2. Papua Barat 21,82%
3. Nusa Tenggara Timur 20,44%
4. Maluku 16,30%
5. Aceh 15,53%
6. Gorontalo 15,41%
7. Bengkulu 14,43%
8. Nusa Tenggara Barat 13,83%
9. Sumatera Selatan 12,79%
10. Sulawesi Tengah 12,18%
11. DI Yogyakarta 11,91%
12. Sulawesi Barat 11,85%
13. Sulawesi Tenggara 11,74%
14. Lampung 11,67%
15. Jawa Tengah 11,25%
16. Jawa Timur 10,59%

Baca artikel  aslinya di detikfinance, "Papua hingga Jatim, Ini Provinsi Berpenduduk Miskin Terbanyak di RI"


Belajar Dari Aceh, Gubernur Riau Akan Mensyariahkan Bank Riau Serta Kelola Migas Sendiri

Peristiwa.co, Pekanbaru — Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar, mengapresiasi koleganya Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, atas keberhasilan menerapkan bank milik daerah menjadi perbankan syariah. Oleh sebab itu, ia mengaku ingin belajar banyak kepada Gubernur Nova terkait pelaksanaan perbankan syariah di Aceh. Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang memperjuangkan Bank Riau Kepri agar bertransformasi menjadi Bank Syariah.

“Mohon doa semuanya semoga OJK dapat segera menyetujui Bank Riau Kepri menjadi syariah, ” kata Syamsuar pada momentum peringatan maulid nabi Muhammad SAW dan peresmian gedung serba guna yang digelar oleh Persatuan Masyarakat Aceh (PERMASA) Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru, Minggu, 16 Januari 2022.

Syamsuar mengatakan, segala tahapan dan persyaratan untuk migrasi ke syariah telah dipenuhi pihaknya. Ia pun saat ini masih mengikuti proses pengujian dari OJK sebagai pemegang saham bank daerah terbesar.

“Karena itulah kami harapkan masukan pak gubernur Aceh agar segala kendala dapat teratasi, ” kata Syamsuar.

Selain itu, kata Syamsuar, dirinya bersama Gubernur Aceh juga memiliki kesamaan. Keduanya memiliki kesamaan memperjuangkan blok Migas di daerahnya masing-masing agar dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah.

“Belum ada di daerah lain yang blok migasnya dikelola BUMD, kami sama pak gubernur sama cara berjuangnya,” kata Syamsuar.

Syamsuar mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya merupakan usaha untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Ustad Dr. H. Zulhendri Rais, Lc, MA, dalam ceramah maulidnya pada acara tersebut. Ia mengatakan, pihaknya direkomendasikan oleh OJK agar belajar kepada Bank Aceh Syariah terkait proses transformasi Bank Riau Kepri menjadi syariah. Saat ini proses untuk menjadi syariah masih terus dilakukan pihaknya.

“Bukan hanya Islam saja datang dari Aceh, namun bank syariah pun juga dari Aceh, ” ujar Ustad Zulhendri.

Dalam kesempatan itu, Ustad Zulhendri meminta masyarakat Riau asal Aceh untuk mendukung program gubernur Riau dalam mentransformasikan perbankan daerah menjadi syariah.

Ustad Zulhendri mengatakan, sejak dulu masyarakat dan ulama Riau banyak mempelajari keilmuan agama Islam kepada ulama dan cendikiawan di Aceh.

Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah merasa yakin, jika masyarakat Aceh yang menetap di Riau dapat hidup berdampingan dengan masyarakat asli. Masyarakat Aceh juga dapat mendukung pembangunan melalui berbagai sektor, dan utamanya adalah menyiarkan syiar Islam.

Terkait peringatan Maulid Nabi, Nova menjelaskan agenda tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh dalam memuliakan hari kelahiran nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, peringatan tersebut bahkan diperingati sampai tiga bulan oleh masyarakat Aceh.

“Insya Allah even maulid nabi menjadi media silaturrahmi. Kami berharap Gubernur Riau dapat berhadir jika ada undangan dari masyarakat Aceh, ” ujar Nova.

9 Kiai di Kukuhkan Sebagai Majelis Masyayikh, Ada Ulama Aceh

Pemerintah Bentuk Bentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah

 

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah yang diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat atas koperasi bermasalah. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya saat acara Pembekalan atas terbentuknya Tim Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah secara daring, Selasa 11 Januari 2022, mengatakan Tim SATGAS dibentuk juga untuk mengawal secara utuh koperasi yang saat ini sedang mengikuti homologasi/perjanjian yang telah ditetapkan PKPU. 

”Dengan begitu dapat menumbuhkan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat atau anggota yang tergabung dalam koperasi,” kata Teten.

Menteri Teten mengatakan saat ini ada 8 (delapan) koperasi bermasalah yang sedang dalam proses pelaksanaan homologasi/perjanjian perdamaian (pasca PKPU) yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia.

Menurut dia, proses homologasi dirasakan belum memenuhi harapan anggota koperasi. Selama ini, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada koperasi secara internal untuk menjalankan pelaksanaan perjanjian perdamaian, namun masih ada koperasi bermasalah belum memenuhi harapan anggota koperasi, belum ada kejelasan mengenai hak-hak anggota oleh pengurus koperasi.

“Untuk itu kami membentuk satuan tugas penanganan koperasi bermasalah yang melibatkan lintas Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah pada lintas kementerian/lembaga terkait,” katanya.

Ia menambahkan, dari koperasi-koperasi yang bermasalah tersebut, ditemukan permasalahan yakni beberapa koperasi kurang kooperatif dalam melaporkan perkembangan proses pelaksanaan homologasi kepada anggotanya dan ketidaksesuaian pembayaran dalam hal ketepatan waktu dan nominal pembayaran kepada anggota koperasi sesuai dengan skema perjanjian perdamaian.

Selain itu ketidaksepakatan beberapa anggota yang tidak menyetujui perdamaian, namun tetap terikat dengan perjanjian perdamaian; adanya pemanggilan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap anggota dan pengurus yang menghambat proses perdamaian; dan

terhambatnya proses likuidasi aset untuk keperluan pembayaran kewajiban koperasi kepada anggota yang dikarenakan kondisi ekonomi akibat pandemi.

Berdasarkan permasalahan tersebut kata dia, dibutuhkan koordinasi dan sinergi sebagai upaya penanganan koperasi bermasalah yang dilakukan bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait, yaitu dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, PPATK, dan perwakilan dari masyarakat.

Teten mengatakan, cakupan tugas dari Satgas secara umum adalah melakukan inventarisasi dan penilaian aset oleh appraisal independent (tanah, bangunan dan lainnya seperti piutang); melakukan analisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah, termasuk aspek hukum; dan mengecek lokasi dan pemeriksaan koperasi bermasalah.

Kemudian juga untuk menyusun rekomendasi penanganan koperasi bermasalah; melakukan pengawasan proses tahapan pembayaran; serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Ruang lingkup penugasan antara lain bahwa Satgas merupakan Tim Ad Hoc antar K/L terkait utk mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan Koperasi bermasalah dgn tujuan mengutamakan pembayaran simpanan kecil para anggota koperasi. Anggota Satgas melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga terkait dan Satgas berupaya untuk mengawal putusan homologasi (pasca PKPU).

“Di sisi lain Satgas mendorong anggota koperasi yang tidak setuju terhadap perdamaian untuk tetap mengikuti proses homologasi dan memprioritaskan pembayaran kepada anggota koperasi dengan simpanan kecil,” katanya.

Dalam perkembangannya, Satgas juga akan memprioritaskan pembayaran berdasarkan asset based resolution dan mendorong Aparat Penegak Hukum untuk mendahulukan proses homologasi (perdata) dan menunda proses pidana (ultimum remedium).

PLN Amankan Pasokan Batu Bara

PLN Amankan Pasokan Batu Bara

Peristiwa.co, Jakarta - PT PLN (Persero) memastikan tidak ada pemadaman listrik akibat kritis pasokan energi primer. PLN terus berupaya menjaga stabilitas pasokan energi primer khususnya batu bara agar dapat memenuhi standar minimal 20 HOP (hari operasi) untuk seluruh pembangkit PLN maupun IPP usai terbitnya kebijakan strategis Pemerintah yang mengutamakan pemenuhan pasokan energi primer untuk kebutuhan nasional.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, langkah cepat dan tegas pemerintah sangat membantu PLN dalam memastikan ketersediaan energi primer.

“PLN merasakan kebanggaan luar biasa bahwa dalam menghadapi krisis energi ini kami tidak dalam kesendirian. Seluruh kekuatan bangsa ini bergabung bahu membahu menunjukkan semangat juang dan kekompakan untuk mengatasi permasalahan ini secara permanen,” tutur Darmawan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang dioperasionalisasikan oleh Menteri ESDM dan juga Menteri BUMN, bahkan bersama kementerian lain yang terkait, Pemeritah telah mengambil langkah-langkah secara cepat yang sangat decisive. Atas kebijakan Pemerintah dan dukungan nyata dari para mitra kerja, pasokan batu bara mulai mengalir deras.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Presiden. Beliau turun langsung memberikan arahan yang jelas, berbasis pada filosofi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucapnya.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas, bahwa tidak akan ada pemadaman dalam skala apapun. Maka untuk jangka pendek strategi PLN adalah upaya menghindari pemadaman. PLN harus memastikan 20 juta MT batu bara untuk membuat ketersediaan batu bara di pembangkit listrik dalam kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi di bulan Januari 2022. Jumlah itu terdiri dari, 10,7 juta MT dari kontrak eksisting dan 9,3 juta MT tambahan untuk meningkatkan ketersediaan batu bara ke level aman,” ungkap Darmawan.

Hingga hari ini, PLN sudah mendapatkan total kontrak 13,9 juta MT batu bara. Jumlah tersebut terdiri dari 10,7 juta MT kontrak eksisting PLN dan IPP, dan 3,2 juta MT kontrak tambahan. Tambahan pasokan ini akan masuk ke pembangkit PLN secara bertahap. Perseroan pun terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara.

“Upaya kami salah satunya adalah memaksimalkan batu bara yang awalnya akan diekspor bisa dikirim ke pembangkit PLN,” ungkap dia.

Darmawan mengungkapkan, solusi permanen dan jangka panjang terkait pasokan energi primer PLN sangat dibutuhkan demi keandalan pasokan listrik ke masyarakat dan ketahanan energi nasional. PLN akan bekerja keras, efektif dan efisien dalam menjaga pasokan energi primer pembangkit.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, PLN akan melakukan kontrak jangka panjang dan perikatan volume dengan swing 20 persen. Sementara harga batu bara tetap akan mengacu pada regulasi pemerintah dengan skema kirim Cost, Insurance and Freight (CIF/beli batu bara dengan harga sampai di tempat) atau skema Free on Board (FOB/beli batu bara di lokasi tambang).

Di tengah pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, pasokan listrik yang andal sangat dibutuhkan. Untuk itu, PLN akan memastikan bahwa listrik tidak padam. PLN terus berupaya dalam menjaga keandalan pasokan listrik yang berkualitas, mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para mitra pemasok batu bara yang telah membantu PLN mengamankan energi primer untuk pembangkit demi menghindari pemadaman listrik ke masyarakat,” pungkas Darmawan.


Indonesia Gunakan Bioavtur Pada Pesawat CN235-200 FTB Berhasil Uji Terbang

Back To Top