Pulihkan Ekonomi Bali, WNA 19 Negara Ini di Izinkan Masuk Indonesia

Peristiwa.co, Jakarta, Guna memulihkan ekonomi di Bali akibat pandemi Covid-19, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa Bali siap membuka perjalanan internasional bagi 19 negara. Hal tersebut dijelaskan oleh Menko Luhut dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta pada hari Rabu 13 Oktober 2021.

“Sesuai arahan Presiden RI, kami memberikan izin kepada 19 negara untuk bisa melakukan perjalanan menuju Bali dan Kepulauan Riau,” ujar Menko Luhut.

Daftar 19 negara yang diizinkan tersebut ialah Saudi Arabia, United Arab Emirates, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.

Pemberian izin kepada 19 negara itu bukan tanpa alasan. Negera-negara tersebut dipilih sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) karena angka kasus terkonfirmasi Covid-19nya berada pada level 1 dan 2, dengan angka positivity rate yg rendah.

“Daftar 19 negara yang masuk ke Indonesia ini hanya berlaku khusus untuk penerbangan langsung ke Bali dan Kepulauan Riau (Kepri),” lanjut Menko Luhut. Dia berharap pelaksanaan di Bali bagus dan pemerintah akan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu.

Ia kemudian menambahkan bahwa semua jenis pelaku perjalanan dari 19 negara tersebut dapat masuk ke Bali dan Kepri selama mengikuti persyaratan sebelum dan saat kedatangan, seperti melampirkan bukti  sudah melakukan vaksinasi 2 kali dengan waktu minimal 14 hari sebelum keberangkatan yang dibuat dalam Bahasa Inggris serta memiliki hasil RT-PCR negatif dalam kurun waktu 3×24 jam.

Sementara itu, semua negara lainnya (termasuk yang di luar daftar 19 negara di atas) tetap dapat masuk ke Indonesia, bila melalui pintu masuk perjalanan internasional Jakarta atau Manado, dengan catatan mengikuti ketentuan karantina dan testing yang sudah ditetapkan.

“Lama karantina ini selama 5 hari dan itu tidak hanya berlaku di Bali atau Kepri, tetapi juga di pintu masuk lainnya, baik udara, darat, maupun laut, dan berlaku bagi semua jenis pelaku perjalanan, seperti PMI, TKA, ASN, WNI/WNA umum,” terang Menko Luhut.

Selama proses karantina berlangsung di Bali dan Kepri, WNA/WNI yang masuk Indonesia tidak diperbolehkan keluar dari kamar/private villa/kapal (live on board) sampai masa karantina berakhir dan akan dilakukan pemeriksaan PCR lagi pada hari ke-4 karantina. Selain itu, Menko Luhut juga menerangkan bahwa pembiayaan karantina akan dilakukan secara mandiri bagi seluruh penumpang penerbangan internasional yang masuk dan tidak ada yang dibiayai oleh Pemerintah.

“Oleh karena itu, sebelum boarding menuju Bali/Kepri, mereka harus menunjukkan bukti booking hotel/villa/kapal,” tuturnya.

Sebelum kedatangan, pelaku perjalanan internasional ke Bali dan Kepri harus memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal setara 1 miliar rupiah dan mencakup pembiayaan penanganan COVID-19.

Terakhir, Menko Luhut kemudian berpesan pada Kemenkes, Kemlu, Kemenhub, Kemanparekraf, BPNB, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Bali  untuk berkoordinasi dan menyelesaikan segara persiapan teknis kedatangan perjalanan internasional ke Bali.

Selanjutnya, akan segera diterbitkan pula Surat Edaran (SE) oleh BNPB yang mengatur lebih detil tentang regulasi perjalanan internasional tersebut.



Pemerintah Aceh Bahas Peluang Kerjasama dengan SCOPI-ITFC Terkait Kopi Arabika Gayo

Peristiwa.co, Takengon – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi mewakili Gubernur Aceh Nova melakukan pertemuan dengan pihak International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) dan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) di Takengon, Rabu 13 Oktober 2021. 

Pertemuan itu digelar untuk membahas peluang kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan SCOPI – ITFC terkait ekspor kopi arabika Gayo.

Pertemuan itu dihadiri Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, Senior Associate, Regional Coordinator Trade and Bussines Development ITFC, Fathur Hidayat, Direktur Eksekutif SCOPI, Paramitha Mentari Kesuma, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Mohammad Tanwier, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Marthunis, serta sejumlah peserta lainnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi saat membacakan sambutan Gubernur menyebutkan, Kopi Arabika Gayo adalah salah satu kopi terbaik di dunia yang berasal dari Dataran Tinggi Gayo. Hingga saat ini total produksi kopi Arabika Gayo disebut mencapai 40 persen dari total seluruh produksi kopi dalam negeri. “Umumnya budidaya kopi Arabika Gayo dilakukan oleh masyarakat petani kopi, sehingga keberhasilan Aceh mengembangkan kopi Arabika identik dengan keberhasilan rakyat dalam mengoptimalkan sumber daya alam di daerahnya,” kata Mawardi.

Mawardi menjelaskan, Pemerintah Aceh selama ini terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas Kopi Arabika Gayo melalui berbagai program seperti pelatihan bagi petani kopi, rehabilitasi, pengembangan dan peremajaan kopi Arabika Gayo serta bantuan alat pasca panen menunjang produksi kopi. “Dan kita juga berharap pemerintah pusat, kalangan pengusaha dan para pihak terkait ikut mendukung petani kopi agar produktivitas kopi Arabika Gayo terus mengalami peningkatan,” sambung Mawardi.

Lebih lanjut, Kopi Arabika Gayo disebut dikembangkan pada 3 kabupaten yaitu di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Luas areal kopi Arabika Gayo saat ini mencapai 103.495 Ha dengan total produksi 66.548 ton, melibatkan petani sejumlah 80.003 KK.

Mawardi juga mengatakan, untuk peningkatan produksi dan produktivitas dalam kegiatan budidaya Kopi perlu penerapan GAP (Good Agriculture Practice). Tujuan dari GAP, kata Mawardi, di samping untuk peningkatan produksi dan produktivitas, juga untuk peningkatan mutu termasuk keamanan konsumsi, meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam serta mempertahankan kesuburan lahan dan kelestarian lingkungan.

“Oleh karenanya, perlu disosialisasikan cara budidaya kopi yang baik (Good Agriculture Practice) untuk meningkatkan produktivitas petani yang berkelanjutan.”

Selanjutnya, Mawardi juga menyampaikan bahwa keberlanjutan sistem produksi kopi meliputi 4 dimensi. Pertama, dimensi lingkungan fisik yaitu prinsip keberlanjutan lingkungan meliputi tanah, air dan sumber daya genetik flora & fauna dengan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Kedua, dimensi ekonomi yaitu petani sebagai salah satu pelaku utama dapat memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya, pedagang memperoleh keuntungan yang layak untuk hidup sehari-hari, dan eksportir mendapatkan keuntungan yang memadai untuk menjalankan bisnisnya.

Ketiga, dimensi sosial yaitu keberlanjutan usaha produksi kopi sangat ditentukan oleh faktor sosial antara lain tingkat penerimaan para pelaku aktivitas produksi kopi terhadap suatu masukan ataupun teknologi tertentu.

Keempat, dimensi kesehatan yaitu saat ini kesadaran terhadap kesehatan terus meningkat diantaranya berupa peningkatan kebutuhan bahan pangan dan bahan penyegar yang aman dari logam berat, residu pestisida maupun jamur dan toksin.

Pemerintah Aceh disebut mendukung rencana pembangunan pelabuhan darat (Dry Port) yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Kementerian Perhubungan. Tujuan dibangunnya dry port ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menjaga keaslian dan kualitas kopi gayo yang akan diekspor.

Lebih lanjut, sesuai data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh menyebutkan, setiap tahunnya Tanah Gayo mampu mengekspor biji kopi ke 18 Negara, antara lain, Korea, China, Jepang, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Australia, dengan nilai ekspor mencapai 52 juta US Dollar.

Beberapa negara penghasil kopi seperti Brazil, Jamaika, Chili, Afrika dan negara lainnya, juga terus menjadi pesaing kopi Arabika. “Maka perlu diambil langkah inovasi melalui sistem pertanian untuk bersaing sehingga produk kopi Gayo lebih menarik dan unggul di pasar internasional,” katanya.

Sementara itu, Kopi Arabika Gayo juga disebut adalah salah satu kopi di Indonesia yang telah memiliki hak atas Indikasi Geogfrafis (IG). Manfaat dari hak atas IG adalah untuk melindungi yang berhak melakukan perdagangan dengan merek Gayo hanyalah pemilik.

Pada pasar global saat ini peran perlindungan Indikasi Geografis (IG) dirasa begitu penting, dimana masyarakat/petani membutuhkan perlindungan hukum terhadap nama asal produk agar tidak digunakan oleh pihak lain untuk melakukan persaingan curang, maka peran Indikasi Geografis dapat melindungi ciri khas suatu produk khususnya Kopi Arabika Gayo (IG Kopi Arabika Gayo).

Di samping Indikasi Geografis, kehalalan suatu produk juga merupakan hal yang sangat penting. Kehalalan Kopi diawali dengan proses pemanenan, penjemuran menggunakan lantai jemur agar tidak terkontaminasi dengan kotoran hewan/najis. “Selanjutnya pada proses sangrai. Jika proses sangrai tidak menggunakan bahan apapun, maka biji kopi dipastikan halal, namun jika proses sangrai dicampur bahan lain, maka harus dipastikan kehalalan bahan tambahannya contohnya lemak mentega,” kata dia.

Kemudian dipastikan juga penggunaan fasilitas pada semua proses hingga menjadi minuman kopi disajikan di atas meja harus terbebas dari kontaminasi bahan tidak halal dan najis.

Di Indonesia, sertifikat halal diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Ada hal penting lainnya pada komoditi kopi yang perlu diperhatikan, yaitu Sistem Resi Gudang (SRG) yang merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditi yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan adanya jaminan lainnya.

Untuk kabupaten Aceh Tengah saat ini disebut memiliki 5 gudang untuk SRG, satu milik pemerintah dan empat lagi milik pihak swasta. Keberadaan SRG di masa pandemi ini dan disaat harga kopi jatuh minimal menjadi solusi untuk tetap menjaga kualitas kopi.

Sinabang Export Perdana Gurita ke Jepang

Kadis ESDM: Perlu Dukungan Masyarakat untuk Pengelolaan Migas di Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, Sabtu 2 Oktober 2021 mengatakan, dalam mengembangkan potensi migas yang dimiliki Aceh, selain dibutuhkan pengelolaan secara optimal oleh pemerintah, dukungan dari seluruh kalangan terhadap pengelolaan migas juga sangat dibutuhkan. Sehingga peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat semakin dirasakan dan dapat berjalan lancar.

Hal itu ia sampaikan, dalam web seminar yang mengusung tema “Apa Manfaat BPMA Untuk Masyarakat Aceh” yang digelar oleh Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Sabtu hari ini. “Saya rasa tanpa dukungan dari masyarakat akan sulit kita jalankan. Pengelolaan migas harus bisa memberikan manfaat bagi negara, daerah serta akan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahdinur.

KKP Panggil Pertamina Bahas Penanganan Tumpahan Minyak di Aceh

Ia menuturkan, pengelolaan potensi migas adalah hasil perdamaian Aceh yang melahirkan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dimana dalam pasal 160 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mengelola bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi, yang berada di darat dan laut pada wilayah kewenangan Aceh dengan membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.

Menindak lanjuti hal itu, Gubernur Aceh mengeluarkan SK No. 542/323/2013, sehingga melahirnya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Pendirian BPMA ini dibutuhkan guna mendorong keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan migas supaya memberikan manfaat yang lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. “Tugas BPMA sendiri telah dicantumkan dalam UU nomor 11 tahun 2006 dan PP nomor 23 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa, tugas utama BPMA adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu, agar dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk kemakmuran rakyat,” jelas Mahdi.

Di kesempatan itu, ia menyebutkan, BPMA sebagai badan yang berkontribusi dalam pengelolaan migas dan peningkatan pendapatan Aceh mempunyai peranan penting, mulai dari mendukung dan meningkatkan pembinaan terhadap alih kelola Blok B yang sudah diperoleh, dan melakukan pengawasan yang ketat untuk peningkatan produksi dan pembukaan lapangan baru.

Kemudian, BPMA juga menjadi fasilitator dan pendukung Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk memperoleh Partisipasi Interes (PI) yang maksimal, serta mendukung rencana BUMA untuk memperluas usahanya pada sektor Migas seperti pembangunan tangki kondensat pada KEK Arun.

Hal itu, kata Mahdi, sejalan dengan langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan pendapatan Aceh yaitu, mengambil alih pengelolaan potensi minyak dan gas bumi Blok B, meningkatkan produksi dan pembukaan lapangan baru, Partisipasi Interes pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Produksi, dan meningkatkan peran BUMA dalam rangka meningkatkan kontribusi pendapatan Aceh.

Mahdi menyebutkan, saat ini terdapat 12 wilayah kerja migas aktif yang ada di Aceh, dimana 9 wilayah diantaranya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh melalui BPMA berupa area yang berada di daratan dan di bawah 12 mil laut, sedangkan 3 wilayah lainnya menjadi kewenangan SKK Migas berupa area yang berada di atas 12 mil laut.

Dari 9 wilayah yang menjadi kewenangan BPMA, kata Mahdi, masih ada 1 wilayah yang sedang dalam proses alih kewenangan dari SKK Migas ke BPMA yaitu WK Pertamina Aset 1 (PT. Pertamina EP Rantau).

Mahdi mengungkapkan, terkait pendapatan pengelolaan migas Aceh sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 masih sangat fluktuatif. Di tahun 2017, total Dana Bagi Hasil (DBH) dan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) migas Aceh masih rendah yaitu sebesar 213 miliar per tahun. Rendahnya pendapatan DBH dan TDBH dikarenakan terjadinya penurunan produksi atau lifting secara alamiah karena produksi migas masih diharapkan pada lapangan-lapangan dan sumur-sumur lama yang ada di Aceh.

Kemudian, pada tahun 2018, terjadi peningkatan pendapatan DBH dan TDBH Aceh menjadi Rp 353 miliar per tahun. Hal ini dikarenakan kurang pembayaran di tahun-tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2018 dan juga disebabkan PT. Pertamina Hulu Energi NSB berada pada masa akhir kontrak, sehingga mereka meningkatkan produksi secara maksimal pada Blok B.

Seterusnya di tahun 2019, pendapatan Aceh masih tinggi yaitu sebesar 333 miliar per tahun, dikarenakan pada tahun itu PT. Medco E&P Malaka sudah mulai berproduksi sehingga menambah produksi dan pendapatan migas Aceh, dan pada tahun 2020 yang lalu terjadi penurunan secara alamiah menjadi 194 miliar per tahun.

Mahdi berharap, agar ada kesamaan persepsi serta kolaborasi dari semua kalangan, agar saling memahami peran dan tugas masing-masing sehingga, tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.”Kalau belum 1 persepsi maka akan sulit kita jalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal BPMA, Adi Yusfan, juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat mendukung pemerintah Aceh, agar dapat memberikan yang terbaik dalam pengelolaan migas di Aceh l. “Ayo sama-sama kita bangkitkan Aceh, dengan mengatasi tantangan yang ada sehingga industri migas di Aceh kembali berjaya seperti masa Arun dahulu,” ujarnya

Ini Potensi Blok B yang Kini Resmi Dikelola Pema Global Energi 100 Persen



Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota Serah Terima Alih Kelola Aset Perikanan

Peristiwa.co, Banda Aceh — Pemerintah Aceh melakukan penandatanganan serah terima alih kelola aset kelautan dan perikanan dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Aceh.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, dan sejumlah Sekda Kabupaten/Kota terkait, di Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 1 Oktober 2021.

Sejumlah kabupaten/kota yang melakukan penandatanganan alih kelola aset kelautan dan perikanan dengan Pemerintah Aceh, adalah, Aceh Besar, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Selatan, Bireuen dan Bener Meriah.

Penandatanganan tersebut ikut disaksikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Azhari, Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, menyebutkan, berdasarkan sejumlah regulasi, seluruh aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota harus dialih kelola kepada Pemerintah Provinsi.

Aset yang meliputi tanah, peralatan, mesin, bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta personil Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pendanaan dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh.

Aliman menyebutkan, sejumlah kabupaten kota yang menyerahkan aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) kepada Pemerintah Aceh adalah Aceh Besar, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Nagan Raya, dan Aceh Selatan. “Begitupun sebaliknya, aset balai benih ikan yang dikelola pemerintah provinsi, berdasarkan regulasi harus dialih kelola kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujar Aliman.

Adapun kabupaten yang menerima alih kelola aset balai benih ikan dari Pemerintah Aceh adalah Kabupaten Bireuen dan Bener Meriah.

KKP Panggil Pertamina Bahas Penanganan Tumpahan Minyak di Aceh

Sinabang Export Perdana Gurita ke Jepang

Sinabang Export Perdana Gurita ke Jepang


Peristiwa.co, Sinabang - Sebanyak 10.260 kg gurita beku asal Pulau Simeuleu, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh menembus pasar Jepang. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengungkapkan ekspor komoditas ini merupakan yang pertama dari Simeuleu.
 
"Hari ini kami laporkan bahwa kita akan melepas ekspor pertama kali dalam sejarah BKIPM Aceh yaitu ekspor produk perikanan gurita beku," kata Rina saat pelepasan ekspor di Bumi Serambi Mekkah, Jumat  24 September 2021.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Wujudkan Aceh Sebagai Destinasi Investasi

Rina menambahkan, keberhasilan ekspor senilai Rp885.903.920 ini berkat sinergitas para pemangku kepentingan mulai dari BKIPM, Pemda Simeuleu, Perum Perindo, serta Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP). Dimulai dari Perum Perindo yang bertindak sebagai Unit Pengolah Ikan (UPI) yang menggunakan internal cold storage (ICS) yang dibangun KKP melalui Ditjen PDSPKP.
 
Selanjutnya, terdapat penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) oleh Ditjen PDSPKP dan penerbitan hazard analysis critical control point (HACCP) oleh BKIPM.
 
"Kami di ujung (proses) dapat memoles lebih indah dengan sertifikat HACCP sehingga produk perikanan Simeulue dapat diterima pasar Jepang," terangnya.
 
Sementara Bupati Simeulue, Erly Hasyim berharap ekspor perdana dari Simeulue ke Negeri Sakura ini bisa menjadi momentum kebangkitan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya. Dia menegaskan jajarannya berkomitmen menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ekonomi andalan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Adanya hibah dari KKP berupa 1 unit ICS tahun 2017 juga dianggap telah memberikan dampak ekonomi pada sektor hilir bagi pelaku usaha perikanan dan Pemda Simeulue yang salah satunya berdampak terhadap peningkatan ekspor komoditas hasil perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
"Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan Simeulue terus digenjot melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan sehingga komoditas unggulan perikanan Simeulue mampu memenuhi pasar lokal dan dapat bersaing dan diterima di pasar internasional," terang Erly.
Dalam kesempatan tersebut, Erly juga mengapresiasi ekspor perdana produk kelautan dan perikanan Simeulue yang telah membuat catatan sejarah. Selama ini, belum pernah dilakukan ekspor langsung dari Simeulue menuju negara tujuan.
 
"Kita ketahui bahwa selama ini hasil perikanan Simeulue yang terus dijual ke Medan dan yang melakukan ekspor adalah pelaku usaha Medan," ujarnya.
 
Senada, anggota Komisi IV DPR, TA Chalid menyebut ekspor perdana ini sebagai bentuk nyata sinergitas di lapangan. Terlebih ICS yang dipakai adalah bantuan dari KKP dan menunjukkan dana pusat yang disalurkan ke Aceh khususnya Simeulue menjadi berkah bagi masyarakat setempat.
 
"Dananya tidak mubazir dan tentunya hal ini akan menjadi perhatian dari kami sehingga kami dari DPR RI bisa mendorong untuk lebih mengoptimalkan anggaran di KKP agar bisa memberikan lebih banyak lagi anggaran Ke Aceh, khususnya Simeulue," kata legislator Dapil Aceh ini.
 
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan agar dapat eksis di pasar dunia. Fasilitas tersebut bisa ditunjukkan dari sisi pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.
 
Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga mengajak pelaku usaha untuk menerapkan prinsip sanitasi dan higiene yang baik dalam proses produksi serta memastikan bahan baku perikanan yang dipakai bukan hasil kegiatan illegal fishing maupun destructive fishing.
 
"Dengan demikian produk yang dihasilkan memiliki jaminan mutu sehingga mampu bersaing di pasar global," ujar Menteri Trenggono.

Back To Top