2 Wilayah Kerja Migas di Aceh Dilelang Pemerintah

2 Wilayah Kerja Migas di Aceh Dilelang Pemerintah

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerintah secara resmi telah melelang 6 wilayah kerja (WK) migas pada penawaran tahap I tahun 2022. WK yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung (joint study) dan lelang reguler tersebut juga menarik minat perusahaan multinasional.

"Lelang yang direct offer/joint study itu ada perusahaan multinasional (sebagai peserta). Nanti kita umumkan sekitar bulan September," ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di Kementerian ESDM, Rabu 20 Juli 2022 yang lalu.

Pada penawaran WK migas tahap I ini, Pemerintah melelang 3 WK melalui penawaran langsung yaitu WK Bawean (WK eksploitasi) dan dua WK eksplorasi yaitu WK Offshore North West Aceh (Meulaboh), serta WK Offshore South West Aceh (Singkil). Akses bid document WK Bawean mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022 dan batas waktu pemasukan dokumen partisipasi tanggal 23 Agustus 2022. Sedangkan untuk WK Offshore North West Aceh (Meulaboh) dan serta WK Offshore South West Aceh (Singkil), akses bid document mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 2 September 2022. sedangkan batas waktu pemasukan dokumen partisipasi tanggal 6 September 2022.

Tutuka berharap lelang WK migas ini diminati banyak investor, baik dalam maupun luar negeri. Agar lebih menarik investor, Pemerintah juga telah mengubah term and condition meliputi perbaikan profit split Kontraktor dengan mempertimbangkan faktor risiko WK, Signature Bonus terbuka untuk ditawar, FTP menjadi 10% shareable, penerapan harga DMO 100% selama Kontrak, memberikan fleksibilitas bentuk kontrak (PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split).

Selain itu, ketentuan baru relinquishment (tidak ada pengembalian sebagian area di tahun ke-3 kontrak), kemudahan akses Data melalui mekanisme membership Migas Data Repository (MDR) serta pemberian insentif dan fasilitas perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. "Kita ubah (term and condition) supaya lebih menarik. Kalau pajak-pajak, nanti kita buka diskusi," imbuhnya.

Terhadap perubahan-perubahan tersebut, lanjut Dirjen Migas, sudah ada sinyal-sinyal positif. Meski demikian, Pemerintah tetap terbuka untuk berdiskusi agar semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia.


Awasi Penyaluran BBM Subsidi, BPH Migas Gandeng Kemendagri Perkuat Peran Pemda

Peristiwa.co, Jakarta - Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"BPH Migas tengah memperkuat pengawasan pendistribusian solar subsidi dan Pertalite agar tepat sasaran di daerah. Saat ini BPH Migas sedang melakukan revisi Perpres 191/2014 yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan dan kerja sama Kemendagri sebagai Pembina pemerintah daerah," ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati saat diterima oleh Wakil Menteri Kemendagri, John Wempi Wetimpo di Jakarta 5 Juli 2022.

Lebih lanjut Erika menjelaskan kedepannya diharapkan dukungan Kemendagri untuk dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah terkait verifikasi konsumen pengguna dalam sistem IT Badan Usaha Penugasan. Juga bantuan untuk melaksanakan pengawasan pendistribusian JBT dan JBKP oleh Pemerintah Daerah, sosialisasi bersama kepada konsumen pengguna, dan harmonisasi data kependudukan yang bisa terintegrasi dengan sistem IT Badan Usaha Penugasan sehingga jumlah kendaraan yang mengkonsumsi JBT dan JBKP dapat dikendalikan.

Menyambut hal tersebut, Kemendagri menilai perlunya kolaborasi agar BBM subsidi tepat sasaran dimana Perpres 191 tahun 2014 itu sendiri juga telah mengamanatkan bahwa dalam melakukan pengawasan JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

"Kemendagri menyambut baik audiensi ini serta mendukung permohonan dukungan BPH Migas, salah satu usul kami adalah untuk verifikasi pendaftaran konsumen pengguna dalam sistem IT Badan Usaha Penugasan dapat dimulai dari beberapa provinsi," ungkap John Wempi Wetimpo.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut akan dilakukan perjanjian kerjasama (PKS) antara BPH Migas dan Kemendagri yang mendukung implementasi revisi Perpres 191/2014.

Gubernur Aceh Lantik Direktur PT PEMA dan Kepala BPKS yang Baru

Kementerian ESDM-Kejagung RI Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Kementerian ESDM-Kejagung RI Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi


Peristiwa.co, Jakarta - Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) akan memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPH Migas dalam melakukan pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran.

"Kunjungan ini dilakukan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak Kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi," ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati (4/7) memimpin lawatan ke Kejagung yang diterima langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadli Zumhana.

Ke depan, lanjut Erika, diusulkan beberapa kerja sama dengan pihak Kejaksaan antara lain peningkatan kapasitas dan kapabiitas PPNS BPH Migas dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar serta melakukan pendampingan dalam asistensi perkara dan serta memperkuat koordinasi lapangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum.

Fadli menyambut baik hal ini sebagai langkah kolaborasi kedua instusi untuk mengawasi penyaluran distribusi BBM subsidi tepat sasaran ke depan. "Kami siap bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan upaya penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi baik yang sifatnya preventif maupun represif, diantaranya melalui upaya peningkatan kompetensi PPNS Migas, pendampingan hukum, rapat-rapat koordinasi, kegiatan bersama di lapangan dan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat di berbagai daerah," ungkapnya.

Pihak Kejaksaan Agung juga mengusulkan dalam rangka pengawasan BBM subsidi perlu untuk segera dibentuk Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai unsur aparat penegak hukum baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, TNI serta Lintas Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, BPH Migas dan Kejaksaan Agung segera melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk melakukan evaluasi dan pembahasan teknis terkait upaya penegakan hukum pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Gubernur Aceh Lantik Direktur PT PEMA dan Kepala BPKS yang Baru

Gubernur Aceh Lantik Direktur PT PEMA dan Kepala BPKS yang Baru

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengambil sumpah dan melantik Direktur PT Pembangunan Aceh (Pema) Periode 2022-2027 dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang baru, di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin, 4 Juli 2022.

Kedua pimpinan lembaga tersebut adalah Ali Mulyagusdin sebagai Direktur PT PEMA dan Junaidi, ST, MT sebagai Kepala BPKS.

Selain melantik kedua pimpinan lembaga tersebut, Nova juga menyerahkan SK Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh kepada Ir. Mawardi yang mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Junaidi.

Dalam kesempatan tersebut Nova berpesan kepada pimpinan di kedua lembaga strategis tersebut agar bekerja keras untuk pembangunan Aceh sesuai dengan perannya masing-masing.

Nova mengatakan, selama tiga tahun berdiri PT Pema telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, meskipun dengan dukungan anggaran yang terbatas. PT Pema menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan berdirinya beberapa anak perusahaan dan pada tahun 2021 lalu mampu menyumbangkan laba sebesat Rp21,6 miliar untuk Pemerintah Aceh. “Banyak bisnis yang cukup strategis dilakukan oleh perusahaan ini di Aceh, diantaranya adalah pengelolaan kawasan Migas Wilayah Kerja B melalui anak perusahaannya, PT. Pema Global Energi,” kata Nova.

Lebih lanjut, PT Pema juga menjadi pihak penanggung jawab pengelolaan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, terlibat dalam Trading Sulfur di kawasan produksi Migas Wilayah Kerja A Medco dan Wilayah Kerja NSO. Kemudian berperan dalam Joint Venture pengelolaan Migas Wilayah kerja Pase, serta memiliki saham 10 persen di kawasan Migas wilayah kerja A, wilayah kerja NSO, dan wilayah kerja Lhokseumawe.

Nova mengatakan, pelantikan Direktur Utama PT. PEMA yang baru sudah melalui mekanisme yang benar. Hal itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk terus mengupayakan perbaikan struktur dan kinerja PT. PEMA agar terus memberikan kontribusi yang maksimal untuk daerah. “Selaku pemegang saham, saya berharap, Direktur Utama yang baru beserta jajarannya dapat terus menjalankan kegiatan sesuai dengan business plan yang sudah ditetapkan,” kata Nova.

Sementara itu, terkait pelantikan Kepala BPKS Sabang, Nova mengatakan, keberadaan lembaga tersebut sangat penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan Kawasan Sabang dan Pulo Aceh. BPKS mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang, yang meliputi Pulau Weh, Pulo Nasi dan Pulo Breuh.

“Hal yang perlu dikembangkan oleh Kepala BPKS yang baru beserta jajarannya ke depan adalah, pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang yang lebih baik, mengikuti tren kemajuan zaman, termasuk mengembangkan sektor pariwisata di kawasan Sabang dengan memanfaatkan potensi keberadaan pelabuhan bebas,” kata Nova.

Gubernur Nova juga meminta BPKS mampu membangun koordinasi yang baik dengan berbagai stakeholder terkait, khususnya dengan Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar selaku anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS).

“Kita tentunya berharap semua fasilitas yang sudah dibangun BPKS dapat bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat, serta sertifikasi dari aset-aset tersebut agar segera diselesaikan,” ujar Gubernur.

Hadir pada acara pelantikan tersebut, Sekda Aceh Taqwallah, Asisten Administrasi Umum Iskandar, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Mahdi Nur, Kepala Dinas PMPTSP, Marthunis, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, T. Aznal Zahri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Muhammad Iswanto, Direktur PT PEMA lama, Zubir Sahim, jajaran PT PEMA, Dewan Pengawas BPKS dan sejumlah Kepala SKPA lainnya.

Gubernur Nova Lantik 3 Kepala SKPA

Indonesia-Denmark Akan Perkuat Kerja Sama Bilateral Bidang Energi


Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bertemu dengan Minister of Energy, Climate, and Utilities Denmark, Dan Jorgensen, di sela-sela the 7th Annual Global Conference on Energy Efficiency di Sonderberg, Denmark, Kamis 9 Juni 2022 waktu setempat. Pada kesempatan tersebut, kedua Menteri berkomitmen untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara.

Lebih lanjut Arifin mengapresiasi inisiatif Pemerintah Denmark bersama International Energy Agency (IEA) dalam penyelenggaraan konferensi energi efisiensi global. "The 7th Annual Global Conference on Energy Efficiency ini adalah sarana untuk memperkuat komitmen bersama antar negara dalam implementasi efisiensi energi secara global," ujar Arifin.

Selain menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendukung energi efisiensi, Arifin juga menyampaikan pengalaman mengenai pengembangan EBT di Indonesia, diantaranya B30 dan bioavtur. Inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi inovasi yang dibutuhkan sektor transportasi masa depan.

Sementara itu, Jorgensen mengapresiasi kerja sama bilateral yang sudah terjalin dengan sangat baik antara Indonesia-Denmark selama ini. Jorgensen juga menekankan dengan kapasitas yg dimiliki Indonesia, maka implementasi kerja sama efisiensi energi yg dilakukan Indonesia dan Denmark memberikan dampak positif yang sangat besar.

Lebih lanjut ia memandang Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, sehingga ke depannya Indonesia dapat memanfaatkan potensi tersebut sebagai key driver dalam pengembangan pasar energi baru terbarukan.

"Denmark memiliki sumber energi bayu yang cukup besar dan mengolahnya menjadi sumber energi untuk mendukung sektor transportasi dan maritim," ungkap Jorgensen.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM menyebutkan bahwa Indonesia juga memiliki sumber energi angin dan air yang cukup besar, terutama di wilayah Papua dan sangat potensial untuk dikembangkan ke depan. 
Back To Top