Bahas Percepatan Pembangunan Di Aceh, Ini Tanggapan Para Menteri

Peristiwa.co, Jakarta - Provinsi Aceh merupakan salah satu kota yang masuk dalam fokus percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dalam rapat yang diadakan pada Selasa (20-04-2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan yang didamping oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake menyampaikan tentang kesempatan Aceh untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), “Aceh memiliki potensi pengembangan EBT yang besar, yaitu mencapai 27,7 megawatt (MW)”.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menjelaskan secara lebih rinci tentang peluang pengoptimalan EBT di Aceh, yaitu sebesar 25,31 gigawatt (GW). Jumlah ini terdiri dari 1,2 GW energi panas bumi, 16,4 GW energi surya, 6,6 GW energi hidro, 0,89 GW energi angin, dan 0,22 GW bioenergi.

Baca juga : Gubernur Aceh Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bersama Sejumlah Menteri

Salah satu lokasi yang akan difokuskan untuk EBT adalah Kawasan Industri (KI) Ladong dengan lahan seluas 67 hektar yang 2.500 hektar diantaranya akan dikembangkan. Ditargetkan nantinya Aceh dapat menjadi kawasan percontohan green industrial park. Selain itu, KI Ladong akan mampu menjadi magnet penggerak perekonomian di wilayah Aceh.

Terkait hal tersebut, Menko Luhut berpesan, “Saran saya, koordinasikan dengan Menteri ESDM dengan Menteri Perindustrian untuk membuat Aceh Green Industrial Park supaya arah kita kesana, mengingat kita punya potensi EBT yang besar.

” Sepakat dengan Menko Luhut, Gubernur Aceh juga percaya bahwa pengembangan energi terbarukan di Aceh dapat menjadi primadona karena masyarakat dan industri sudah mulai berpindah dari energi fosil ke EBT.

“Sebagai pendukung KI Ladong, kami juga berencana untuk mengembangkan sektor transportasi, diantaranya untuk Bandara Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Malahayati,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain potensi EBT di Aceh, khususnya di KI Ladong, ada tiga hal lain yang dibahas dalam rapat ini. Pertama, progres pembangunan nasional di Provinsi Aceh, khususnya pembangunan yang masuk ke dalam Major Project dan Prioritas Nasional. Di Aceh, telah diupayakan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi. Untuk transportasi darat, tindakan yang dimaksud mencakup pembangunan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang seluruhnya memerlukan penanganan lebih lanjut. “Rute Langsa-Lhokseumawe-Sigli perlu menjadi perhatian,” ingat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di dalam rakor yang sama. Hal ini sesuai instruksi presiden yang menyatakan bahwa setidaknya satu jalur Trans Sumatera harus selesai pada kuartal pertama tahun 2024.

Telah dibangun pula enam dermaga penyeberangan, yakni Ulee Lheue, Balohan, Lamteng, Sinabang, Labuhan Haji, dan Singkil; juga sembilan pelabuhan laut, yaitu Sabang, Malahayati, Krueng Geukueh, Kuala Langsa, Calang, Meulaboh, Sinabang, Tapak Tuan, dan Singkil. Pesawat pun telah tersedia untuk rute penerbangan domestik maupun internasional.

Progres pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoukseumawe juga dikulik dalam rapat ini. Update kondisi usaha atau kegiatan ekonomi di lokasi KEK dan infrastruktur penunjang di sekitarnya seluas 2.622,48 hektar perlu menjadi perhatian. Kegiatan utama di lokasi ini, meliputi pembangunan dan pengelolaan kawasan, industri energi, industri petrokimia, industri pengolahan kelapa sawit, dan logistik yang akan melibatkan 40.000 orang pada tahun 2027. “Di dekat KEK Arun juga terdapat Bandara Malikul Saleh yang direncanakan untuk diperpanjang runway-nya,” tambah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Tidak lupa, rapat juga membahas tentang investasi di Kepulauan Banyak, Kabupaten Singkil. “Saya yakin ini dapat kasih kontribusi banyak bagi perekonomian Aceh,” sebut Menko Luhut. Nantinya, Uni Emirat Arab (UEA) akan menanamkan investasi senilai kurang lebih USD 500 juta. Untuk menunjang investasi tersebut, diperlukan pembangunan infrastruktur yang mumpuni, seperti pendirian Pelabuhan Singkil dan Bandara Syekh Hamzah Fansyuri.

Mengomentari hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan memastikan proyek besar di Kabupaten Singkil sebagai destinasi utama daerah pengembangan pariwisata baru di Indonesia ini dapat terealisasi. “Karena ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan,” sebutnya secara optimis.

Secara garis besar, Menteri Kelautan dan Perikanan pun mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, termasuk pembuatan tambak udang di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang yang ditargetkan rampung tahun 2021. Titik ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi dengan menghasilkan udang sebanyak 2 juta ton.

Selain sektor perikanan budidaya, produksi pertanian dan kehutanan di Aceh berdasarkan data lapangan usaha tahun 2020 pun mencapai 30,98 persen. “Hal ini mengindikasikan bahwa pertanian di Aceh juga berkontribusi bagi perekonomian nasional,” beber Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sebagai informasi, rapat juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Jenderal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta perwakilan kementerian/lembaga (K/L) terkait.


Pemerintah Aceh Bahas Kerja Sama Energi Dengan UEA

Peristiwa.co, Abu Dhabi - Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT., membicarakan peluang investasi di bidang energi terbarukan di Aceh dengan perwakilan Masdar, sebuah anak perusahaan Mubadala, Rabu (7/4/2021). Pertemuan yang juga diikuti delegasi Aceh itu digelar di Kantor Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC), Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Dalam pertemuan itu, Gubernur membicarakan kemungkinan investasi itu dengan Przemek Lupa dan Fatima AlMadhloum AlSuwaidi dari Masdar. Kepada mereka, Gubernur Nova menyampaikan, salah satu target pembangunan Aceh adalah meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi Aceh.

“Target ini sejalan dengan Program Unggulan Aceh Green dan Aceh Energi yang menjadikan energi terbarukan sebagai sasaran peningkatan dalam penyediaan energi di Aceh,” kata Nova.

Gubernur Aceh menawarkan peluang bagi Masdar untuk menggantikan pembangkit energi berbasis fosil/diesel dengan pembangkit energi terbarukan terutama di daerah kepulauan seperti Sabang, Simeulue, dan Pulau Banyak.

Masdar memiliki portofolio usaha di bidang energi berkelanjutan dan teknologi serta inovasi. Saat ini, perusahaan tersebut beroperasi di lebih 30 negara, melakukan investasi lebih US$ 19,9 miliar, dengan total energi yang dibangun sebesar 10,7 Gigawatt.

Di Indonesia, Masdar saat ini sedang bersiap membangun pembangkit listrik tenaga matahari di Waduk Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 145 MW.

Masdar merupakan, simbol dari kebijakan transisi ekonomi Uni Emirat Arab dari berbasis sumber daya alam minyak dan gas menjadi berbasis pengetahuan dan keberlanjutan.

Selain itu Gubernur Aceh juga melakukan pertemuan dengan Perwakilan Petro Gold Dubai terkait rencana investasi di hilirisasi kehutanan terutama komoditas kayu cendana.

Petro Gold merupakan perusahaan penyuplai minyak kayu cendana terkemuka di kawasan timur tengah.

Perwakilan Petro Gold LLC, Arkash Shetty dalam pertemuan di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, Selasa (6/4/2021), menyampaikan, perusahaannya telah menandatangani kesepakatan pembelian kayu cendana dengan salah satu kelompok tani hutan tahun 2020.

“Kami berkomitmen untuk membangun industry kayu cendana di Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, kami sudah mendirikan badan hukum Indonesia yang bernama PT Eby Essentials sebagai bukti keseriusan berinvestasi di Aceh, ” jelas Arkash.

Selain melakukan pembelian kayu cendana dari petani, PT Eby Essentials juga sedang mengajukan konsesi lahan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk penanaman kayu cendana.

Penanaman ini ditujukan untuk menjamin pasokan bahan baku untuk Industri yang akan dibangun di Kawasan Industri Aceh atau KIA Ladong.

Arkash menambahkan, bahwa penanaman kayu cendana oleh PT Eby Essentials akan melibatkan transfer pengetahuan tentang bagaimana melakukan budidaya kayu cendana secara lebih cepat panen dan juga berkelanjutan.

Kepala DPMPTSP, Marthunis menambahkan, Pemerintah Aceh menjamin bahwa proses perizinan investasi di Aceh mudah dan cepat.

“Untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur, dipastikan hanya membutuhkan waktu 10 hari kerja sejak perizinan diajukan dengan persyaratan yang lengkap,” kata Marthunis.

Hadir dalam degelasi itu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh, Marthunis, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian, Staf Khusus Gubernur Aceh, Iskandar dan Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid.

Sekda Aceh Buka Rakor dan Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Tindak Pidana Jasa Keuangan

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Satgas Waspada Investasi serta Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan di Anjong Mon Mata, Kamis, 8 April 2021.

Kegiatan itu digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, menyikapi maraknya investasi ilegal alias bodong di Indonesia, termasuk Aceh.
Taqwallah saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan keprihatinannya akan aktivitas investasi ilegal yang menyasar korban dari berbagai kelas dan kalangan.

“Praktik investasi bodong ini tidak bisa kita abaikan. Perlu upaya serius dari aparat terkait untuk mencegah berkembangnya praktik ilegal seperti ini. Jika tidak, maka dipastikan akan banyak masyarakat kita yang menjadi korban,” ungkap Sekda Taqwallah.

Taqwallah berharap, rakor sekaligus sosialisasi keberadaan satgas waspada investasi serta tindak pidana sektor jasa keuangan itu dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar lebih teliti mengenali investasi ilegal.

Sementara itu Kepala OJK Aceh, Yusri dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut menyebutkan, investasi ilegal selalu tumbuh dengan berbagai modus, lantaran masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli dan tidak berhati-hati. Selain itu masyarakat juga masih mudah tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan. Salah satu contoh, ungkap Yusri, adalah Yalsa Boutique. Sebuah investasi bodong di Aceh yang nilainya disebut mencapai Rp 164 miliar.

“Setelah kejadian seperti ini korbannya baru sadar dan tidak tau harus berbuat apa agar uang mereka bisa kembali,” ujar Yusri.

Rakor sekaligus sosialisasi keberadaan satgas waspada investasi serta tindak pidana sektor jasa keuangan itu turut menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Tongam L. Tobing, serta Penyidik Utama Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Suharyono.

Perkuat Kerja Sama, Delegasi Pemerintah Aceh Kunjungi Kawasan Wisata Milik Murban Energy

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sehari setelah melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Energi Uni Emirat Arab, Suhail Mohamed Al Mazrouei, rombongan delegasi Aceh melakukan kunjungan ke Pulau Zaya Nurai, salah satu kawasan wisata mewah milik Murban Energy di Abu Dhabi, Selasa, 6/4/2021.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk melihat langsung keberhasilan pihak Murban Energy. Perusahaan ini terbilang sukses dalam mengelola dan memasarkan sebuah pulau sebagai kawasan wisata marina berbasis vila yang berhasil mendatangkan wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara.

Pulau wisata Zaya Nurai berjarak sekitar 40 menit dari Abu Dhabi. Rombongan berangkat menggunakan kapal cepat. Letaknya persis di Teluk Arab dan merupakan kawasan wisata ekslusif yang menawarkan berbagai pelayanan kamar hotel berbintang.

Kamar-kamar hotel dengan segala fasilitas itu menghadap ke bibir pantai dengan nuansa tropical. Latar pemandangan alam laut dan penghijauan asri dengan lautan yang teduh dan hamparan pasir putih benar-benar membuat tempat kepariwisataan itu menawan.

Murban Energy dimiliki oleh pengusaha PEA, Mohamed Thani Al-Rumaithi yang juga merupakan Ketua KADIN Abu Dhabi. Perusahaan ini merencanakan untuk menanamkan modalnya pada pengembangan kawasan wisata mewah di Pulau Banyak Aceh Singkil. Besaran investasinya direncanakan mencapai 300-500 juta USD.

Murban juga berkomitmen lain membangun infrastruktur seperti airport, pelabuhan dan jalan, serta memberi manfaat sosial bagi masyarakat. Manfaat sosial bisa berupa bantuan pendidikan, pendanaan penanaman mangrove dan membantu nelayan serta membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Usai melihat langsung kawasan wisata mewah Murban Energy, Nova menyebutkan jika kelestarian alam Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya tidak kalah dibandingkan dengan Kawasan wisata Pulau Zaya Nurai.

“Apapun yang dimiliki oleh Pulau Zaya Nurai juga dimiliki oleh Pulau Banyak. Seperti pemandangan alam laut yang eksotis,hamparan pasir putih, lautannya yang teduh serta pepohonan yang hijau juga ada di Pulau Banyak,” kata Nova dalam keterangannya dari Abu Dhabi.

Bahkan, Aceh punya keistimewaan lain yaitu keramahan masyarakat dan kekayaan budaya yang tentu akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Nova yakin, melalui kerjasama investasi oleh Murban Energy, kawasan wisata Pulau Banyak akan berkembang pesat. “Semoga kerjasama ini akan segera terwujud dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh Singkil khususnya dan Aceh serta Indonesia pada umumnya.”

Dalam kunjungan ke Abu Dhabi, Gubernur Aceh didampingi langsung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian, Staf Khusus Gubernur Aceh, Iskandar, Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid dan Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mendorong percepatan rencana investasi Murban Energy di Aceh, pemerintah Aceh melalui KBRI telah mengundang Murban untuk berkunjung ke Aceh, bersamaan dengan penyelenggaraan kegiatan “Indonesia-Emirates Amazing Week (IEAW) 2021” yang dilangsungkan pada 1 – 7 Maret 2021.

Kunjungan Amine Abide ke Singkil pada tanggal 3 Maret 2021 itu merupakan kunjungan keduanya. Di Pulau Banyak Aceh Singkil, Amine meninjau langsung pulau-pulau yang dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan kawasan wisata mewah, antara lain Pulau Ujung Batu, Pulau Sikandang, Pulau Balong, Pulau Asok, Pulau Ragaraga, Pulau Orongan, Pulau Matahari, Pulau Tambarat dan Pulau Bangkaru.

Sebagai bentuk komitmennya, Murban Energy kemudian menandatangani kerja sama pengembangan pariwisata Pulau Banyak dengan Pemerintah Aceh pada saat pelaksanaan Business Forum Indonesia-Emirates Amazing Week (IEAW) 2021, pada Jumat, 5 Maret 2021. Penandatanganan itu disaksikan langsung Bupati Aceh Singkil dan Wakil Ketua DPRA.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Wujudkan Aceh Sebagai Destinasi Investasi

Peristiwa.co, Banda Aceh – Kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat merupakan faktor penting untuk mewujudkan Aceh sebagai destinasi investasi di wilayah Indo-Pacifik.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, mewakili Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat membuka secara resmi Investment Planning Forum 2021, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, di Aula Serbaguna Setda Aceh, Rabu (10/3/2021).

“Kita semua serta seluruh rakyat Aceh sangat berharap Aceh akan menjadi destinasi investasi utama di Kawasan Indo-Pasifik, karena hal ini akan berimbas pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan tetap berkomitmen demi mewujudkan cita-cita tersebut,” ujar Mawardi.

Sebagaimana diketahui, investasi merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh, karena investasi dapat menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas/jasa unggulan serta berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Berdasarkan keyakinan tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan realisasi investasi menjadi indikator kinerja daerah. Kinerja investasi Aceh selama dua tahun terakhir mengalami perbaikan yang signifikan.

“Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh pada tahun 2019 dan 2020 berhasil dilampaui. Pada tahun 2019 Aceh berhasil meraup investasi sebesar Rp. 5,8 triliun dan meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp. 9,1 triliun. Sektor yang menjadi kontributor utama dari peningkatan realisasi investasi dua tahun tersebut adalah kontruksi dan kelistrikan,” ungkap Mawardi.

Kedua sektor ini, sambung Mawardi, masih merupakan investasi yang digerakkan oleh pemerintah (Government-Led Investment), yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Karena itu, stok investasi perlu dicari lebih banyak lagi, terutama yang berbasis swasta sebagai antisipasi berakhirnya stok investasi dari proyek strategis nasional.

“Kita sangat berbesar hati bahwa baru-baru ini, Bapak Gubernur Aceh telah menandatangani letter of intent (LoI) dengan Calon Investor dari Uni Emirat Arab yang berminat untuk melakukan investasi di sektor pariwisata hingga angka triliunan rupiah di Pulau Banyak.
Oleh karena itu, dukungan semua pihak tentu sangat dibutuhkan agar minat investasi ini dapat segera terealisasi menjadi investasi yang sebenarnya, imbuh Mawardi.

Mawardi mengungkapkan, Aceh mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan lokasi. Terletak di jalur perdagangan dunia dan berada dalam kawasan strategis yang kerap menjadi sumber kontestasi dunia. Kawasan Indo-Pasifik, terutama Kawasan Lautan Hindia, telah menjadi pertarungan geopolitik, geostrategis dan geoekonomi kekuatan-kekuatan ekonomi di dunia.

Bahkan, Republik Rakyat Tiongkok telah mendeklarasikan “One Belt One Road (OBOR)” yang menjadikan Lautan Hindia sebagai tulang punggung rantai pasok ekonomi negara adidaya kedua di dunia. Amerika Serikat bersama sekutunya Australia, Jepang dan India, sering disebut “The Quad” juga memback-up kawasan ini sebagai kawasan Indo-Pasifik yang bebas, damai dan sejahtera.

Mawardi menambahkan, kontestasi hegemoni global ini tentu berimbas positif bagi negara atau daerah di kawasan Indo-Pacifik, karena akan menjadi rebutan bagi negara-negara tersebut untuk menempatkan jejaknya, termasuk jejak ekonomi atau investasi.

“Aceh sebagai wilayah yang terletak di jantung kawasan ini perlu memanfaatkan kondisi ini melalui penyediaan destinasi investasi yang berdaya saing. Namun harus dipahami, keunggulan komparatif lokasi tidaklah cukup. Aceh perlu mempunyai keunggulan kompetitif bagi investasi, terutama dalam hal easy of doing business atau kemudahan berusaha,” kata Mawardi berpesan.

Mawardi menyebutkan, tema mewujudkan Aceh sebagai Destinasi Investasi di Kawasan Indo pasifik merupakan hal yang relevan untuk dibahas pada kesempatan ini. Forum perencanaan investasi ini diharapkan akan menghasilkan rumusan intervensi Pemerintah baik Pusat, Aceh dan Kabupaten/Kota untuk penguatan daya saing investasi di Aceh, terutama untuk kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, serta biaya investasi yang efisien.

“Selain kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, serta biaya investasi yang efisien, hal lain yang penting bagi dunia investasi adalah stabilitas politik dan keamanan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh sangat mengharapkan dukungan dari mitra pemerintah baik legislatif serta aparat penegak hukum untuk dapat menjamin Aceh sebagai destinasi yang aman dan nyaman untuk berinvestasi,” pungkas Mawardi.

Sementara itu, Martunis selaku Plt Kepala DPMPTSP dalam laporannya menyatakan, kehadiran pemangku kebijakan lintas sektor dalam pertemuan ini menunjukkan bahwa investasi membutuhkan kerja bersama lintas instansi, karena investasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta intervensi dalam rangka mencapai target investasi di tahun 2022. Karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh telah mengamanatkan realisasi investasi Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp7,3 triliun. Untuk mencapai target tersebut tidak ada cara lain kecuali kolaborasi lintas sektor yang berpadu serasi dalam setiap kebijakan investasi,” ujar Martunis.

Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Moris Nuaimi, Direktur Perencanaan Infrastruktur, Deputi Perencanaan Penanaman Modal dari BKPM, serta Cut Mahmud Aziz akademisi dari Universitas Al-Muslim.

Back To Top