Pemerintah Aceh Bahas Peluang Kerjasama dengan SCOPI-ITFC Terkait Kopi Arabika Gayo

Peristiwa.co, Takengon – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi mewakili Gubernur Aceh Nova melakukan pertemuan dengan pihak International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) dan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) di Takengon, Rabu 13 Oktober 2021. 

Pertemuan itu digelar untuk membahas peluang kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan SCOPI – ITFC terkait ekspor kopi arabika Gayo.

Pertemuan itu dihadiri Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, Senior Associate, Regional Coordinator Trade and Bussines Development ITFC, Fathur Hidayat, Direktur Eksekutif SCOPI, Paramitha Mentari Kesuma, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Mohammad Tanwier, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Marthunis, serta sejumlah peserta lainnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi saat membacakan sambutan Gubernur menyebutkan, Kopi Arabika Gayo adalah salah satu kopi terbaik di dunia yang berasal dari Dataran Tinggi Gayo. Hingga saat ini total produksi kopi Arabika Gayo disebut mencapai 40 persen dari total seluruh produksi kopi dalam negeri. “Umumnya budidaya kopi Arabika Gayo dilakukan oleh masyarakat petani kopi, sehingga keberhasilan Aceh mengembangkan kopi Arabika identik dengan keberhasilan rakyat dalam mengoptimalkan sumber daya alam di daerahnya,” kata Mawardi.

Mawardi menjelaskan, Pemerintah Aceh selama ini terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas Kopi Arabika Gayo melalui berbagai program seperti pelatihan bagi petani kopi, rehabilitasi, pengembangan dan peremajaan kopi Arabika Gayo serta bantuan alat pasca panen menunjang produksi kopi. “Dan kita juga berharap pemerintah pusat, kalangan pengusaha dan para pihak terkait ikut mendukung petani kopi agar produktivitas kopi Arabika Gayo terus mengalami peningkatan,” sambung Mawardi.

Lebih lanjut, Kopi Arabika Gayo disebut dikembangkan pada 3 kabupaten yaitu di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Luas areal kopi Arabika Gayo saat ini mencapai 103.495 Ha dengan total produksi 66.548 ton, melibatkan petani sejumlah 80.003 KK.

Mawardi juga mengatakan, untuk peningkatan produksi dan produktivitas dalam kegiatan budidaya Kopi perlu penerapan GAP (Good Agriculture Practice). Tujuan dari GAP, kata Mawardi, di samping untuk peningkatan produksi dan produktivitas, juga untuk peningkatan mutu termasuk keamanan konsumsi, meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam serta mempertahankan kesuburan lahan dan kelestarian lingkungan.

“Oleh karenanya, perlu disosialisasikan cara budidaya kopi yang baik (Good Agriculture Practice) untuk meningkatkan produktivitas petani yang berkelanjutan.”

Selanjutnya, Mawardi juga menyampaikan bahwa keberlanjutan sistem produksi kopi meliputi 4 dimensi. Pertama, dimensi lingkungan fisik yaitu prinsip keberlanjutan lingkungan meliputi tanah, air dan sumber daya genetik flora & fauna dengan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Kedua, dimensi ekonomi yaitu petani sebagai salah satu pelaku utama dapat memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya, pedagang memperoleh keuntungan yang layak untuk hidup sehari-hari, dan eksportir mendapatkan keuntungan yang memadai untuk menjalankan bisnisnya.

Ketiga, dimensi sosial yaitu keberlanjutan usaha produksi kopi sangat ditentukan oleh faktor sosial antara lain tingkat penerimaan para pelaku aktivitas produksi kopi terhadap suatu masukan ataupun teknologi tertentu.

Keempat, dimensi kesehatan yaitu saat ini kesadaran terhadap kesehatan terus meningkat diantaranya berupa peningkatan kebutuhan bahan pangan dan bahan penyegar yang aman dari logam berat, residu pestisida maupun jamur dan toksin.

Pemerintah Aceh disebut mendukung rencana pembangunan pelabuhan darat (Dry Port) yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Kementerian Perhubungan. Tujuan dibangunnya dry port ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menjaga keaslian dan kualitas kopi gayo yang akan diekspor.

Lebih lanjut, sesuai data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh menyebutkan, setiap tahunnya Tanah Gayo mampu mengekspor biji kopi ke 18 Negara, antara lain, Korea, China, Jepang, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Australia, dengan nilai ekspor mencapai 52 juta US Dollar.

Beberapa negara penghasil kopi seperti Brazil, Jamaika, Chili, Afrika dan negara lainnya, juga terus menjadi pesaing kopi Arabika. “Maka perlu diambil langkah inovasi melalui sistem pertanian untuk bersaing sehingga produk kopi Gayo lebih menarik dan unggul di pasar internasional,” katanya.

Sementara itu, Kopi Arabika Gayo juga disebut adalah salah satu kopi di Indonesia yang telah memiliki hak atas Indikasi Geogfrafis (IG). Manfaat dari hak atas IG adalah untuk melindungi yang berhak melakukan perdagangan dengan merek Gayo hanyalah pemilik.

Pada pasar global saat ini peran perlindungan Indikasi Geografis (IG) dirasa begitu penting, dimana masyarakat/petani membutuhkan perlindungan hukum terhadap nama asal produk agar tidak digunakan oleh pihak lain untuk melakukan persaingan curang, maka peran Indikasi Geografis dapat melindungi ciri khas suatu produk khususnya Kopi Arabika Gayo (IG Kopi Arabika Gayo).

Di samping Indikasi Geografis, kehalalan suatu produk juga merupakan hal yang sangat penting. Kehalalan Kopi diawali dengan proses pemanenan, penjemuran menggunakan lantai jemur agar tidak terkontaminasi dengan kotoran hewan/najis. “Selanjutnya pada proses sangrai. Jika proses sangrai tidak menggunakan bahan apapun, maka biji kopi dipastikan halal, namun jika proses sangrai dicampur bahan lain, maka harus dipastikan kehalalan bahan tambahannya contohnya lemak mentega,” kata dia.

Kemudian dipastikan juga penggunaan fasilitas pada semua proses hingga menjadi minuman kopi disajikan di atas meja harus terbebas dari kontaminasi bahan tidak halal dan najis.

Di Indonesia, sertifikat halal diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Ada hal penting lainnya pada komoditi kopi yang perlu diperhatikan, yaitu Sistem Resi Gudang (SRG) yang merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditi yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan adanya jaminan lainnya.

Untuk kabupaten Aceh Tengah saat ini disebut memiliki 5 gudang untuk SRG, satu milik pemerintah dan empat lagi milik pihak swasta. Keberadaan SRG di masa pandemi ini dan disaat harga kopi jatuh minimal menjadi solusi untuk tetap menjaga kualitas kopi.

Sinabang Export Perdana Gurita ke Jepang

Gubernur Nova Bahas Kelanjutan Investasi UAE di Aceh Dengan Menteri Investasi

Peristiwa.co, Jakarta – Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan pertemuan dengan menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, di gedung Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Jakarta selatan, Kamis, 26 Agustus 2021.

Pertemuan itu dilakukan Gubernur Nova guna berkonsultasi dengan menteri Bahlil mengenai kelanjutan kerjasama investasi oleh Uni Emirat Arab (UAE) di Aceh.

Selain itu juga untuk menanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Investasi untuk Pemerintah Aceh terkait investasi Uni Emirat Arab di Pulau Banyak, Aceh Singkil.

Pertemuan Gubernur Nova dengan Menteri Bahlil itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto dalam keterangan yang dirilis Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Kamis 26 Agustus 2021.

Dalam penjelasan itu disebutkan, Menteri Bahlil menjelaskan kepada Gubernur Nova bahwa kawasan Pulau Banyak, Aceh Singkil akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang akan memudahkan para Investor secara legalitas dan mempermudah melakukan Investasi disana dengan adanya tax holiday.

“Di kesempatan yang sama, saya juga membahas perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, dan mengajak Menteri Investasi Bahlil untuk berkunjung ke Aceh dalam waktu dekat,” ujar Iswanto mengutip pernyataan Gubernur Nova.

Kunjungan itu dinilai penting guna melihat langsung kondisi yang ada di KEK Arun, karena selama ini banyak permasalahan yang mungkin dapat dipecahkan oleh Menteri Investasi.

“Kemudian terkait Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, kita juga mengajak Menteri Investasi Bahlil untuk melakukan kunjungan langsung untuk melihat langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk mendatangkan Investor ke KIA Ladong, Aceh Besar.”

Dalam pertemuan ini, lanjut Iswanto, Gubernur Aceh banyak membahas tentang Investasi kepada Menteri Investasi dengan harapan masuknya Investor ke Aceh.

Namun fokus utama pertemuan kali ini adalah terkait kelanjutan investasi oleh Uni Emirat Arab (UAE) di Aceh yang ditaksir mencapai 10 Triliun Rupiah.

Selain itu, sebagai bentuk keseriusan dalam hal Investasi, Pemerintah Aceh juga disebut merencanakan untuk berkunjung langsung ke UAE bersama dengan Menteri Investasi dan Presiden RI guna menyelesaikan agenda Investasi ini.

Gubernur Nova pada kesempatan itu juga menyampaikan tentang solusi legalitas yang bisa diberikan terhadap tambang emas illegal yang ada di Aceh, dimana gubernur berharap untuk dapat dilegalkan.

“Kita harapkan agar bisa dicarikan formula nya oleh BKPM agar bisa meng-akomodir tambang-tambang illegal menjadi legal di Aceh,” katanya.

Pada pertemuan itu, Gubernur Aceh didampingi oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, dan ketua HIPMI Aceh Rizky Syahputra.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyatakan keinginannya kepada Menteri Bahlil akan agar di Aceh Besar terdapat resmilling demi perkembangan industri Agrobisnis di Aceh.

“Karena selama ini Aceh Besar surplus dalam hal produksi gabah, dan selama ini masih mengandalkan resmilling yang ada di Medan, harapannya kita bisa bangun resmilling di Aceh dan dapat dicarikan investor yang cocok untuk dibangun salah satunya di Aceh Besar,” ujar Mawardi Ali.

Sedangkan Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, menyampaikan harapannya bahwa KEK Arun yang selama ini di bawah PEMA agar juga dapat melakukan hilirisasi agar hasilnya tidak hanya ekspor, tapi juga dapat oleh menjadi gas methanol.

Yang terakhir, ketua HIPMI Aceh Rizky Syahputra dalam kesempatan itu berharap segala bentuk Investasi di Aceh dapat segera terealisasikan, karena itu dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di Aceh, serta pengusaha-pengusaha muda yang ada di Aceh dapat dilibatkan dalam pembangunan dari investasi itu.

“Kami dari HIPMI Aceh berharap agar anak-anak muda Aceh memiliki jiwa Entrepreneurship sebagai dampak positif dari masuknya investasi ini,” ujar Rizky.


Baca Juga : Pemerintah Indonesia Serahkan Kontrak Kerjasama Blok B Pada Gubernur Aceh

Pemerintah Indonesia Serahkan Kontrak Kerjasama Blok B Pada Gubernur Aceh

Peristiwa.co, Jakarta – Masih dalam suasana memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76, hari ini menjadi momen spesial bagi Pemerintah dan Pemerintah Aceh dengan diserahkannya Naskah Asli Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja (WK) "B".

Mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menyampaikan selamat kepada Pemerintah Aceh atas penyerahan Naskah Asli Kontrak Kerja Sama WK "B" ini.

"Atas nama Pemerintah, kami juga mengucapkan selamat kepada PT Pema Global Energi, semoga apa yang diharapkan oleh banyak pihak bisa memberikan dampak ekonomi ataupun yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh, yaitu betul betul bisa mendorong pertumbuhan industri di Aceh untuk merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe Aceh," ucap Ego, Rabu 25 Agustus 2021.

Untuk itu, Ego berharap agar komitmen kerja pasti yang sudah dituangkan dalam kontrak kerja sama untuk periode tiga tahun pertama dapat direalisasikan dengan baik. Disamping itu, produksi minyak yang saat ini sekitar 878 barrel oil per day (BOPD) dapat ditingkatkan menjadi dua kali lebih besar.

"Blok B ini produksi minyaknya sekitar 800 BOPD, untuk gas cukup bagus, sekitar 44 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), jadi kalau saya lihat dengan komitmen kerjanya dan apa yang sudah direncanakan PT Pema dibawah arahan BPMA, tahun depan diharapkan bisa mencapai produksi dua kali lipat, bisa 2.000 BOPD dan gasnya bisa terus dipertahankan. Kalau itu betul-betul bisa dilaksanakan, harapan Pak Gubernur, Blok B ini dapat terus berkontribusi untuk KEK Lhokseumawe," tambah Ego.

Kontraktor Kerja Sama yang baru juga diharapkan dapat memperhatikan dengan baik faktor keamanan dalam bekerja memgingat ini adalah sumur yang memiliki resiko tinggi.

"Kalau bisa zero tolerance, karena ini kita bicara masalah produksi gas yang sudah tua, jadi dalam pengelolaannya selain harus lebih efisien, berusaha meningkatkan cadangan produksi, kita juga mengharapkan unsur keamanannya harus betul betul diperhatikan," lanjut Ego.

Hal yang sama dinyatakan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Menurutnya, keberadaan naskah kontrak kerja sama adalah dokumen resmi negara sebagai landasan hukum penyerahan pengelolaan migas blok B yang terletak di Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Aceh melalui badan usaha setempat yaitu PT Pema Global Energi.

"Tentu ini sebuah sejarah baru bagi Aceh, bahkan bagi bangsa ini dan untuk itu atas nama Pemerintah Aceh dan seluruh segenap rakyat Aceh kami menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih yang setinggi- tingginya kepada Pemerintah melalui Kementerian ESDM, melalui Menteri ESDM Bapak Arifin Tasrif beserta seluruh jajarannya yang telah mengamanahkan pengelolaan WK migas Blok B kepada Pemerintah Aceh," ujar Nova.

"Kepercayaan ini tidak akan kami sia-siakan, pengelolaan oleh perusahaan daerah ini akan menjadi milestone bagi Aceh dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Aceh dan untuk mengelola sumber daya alam lokal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," lanjutnya.

Nova juga berharap produksi gas dari WK Blok "B" dapat menjadi pendorong tumbuhnya industri baru berbasis gas di Aceh khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe.

Sementara itu, Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal mengungkapkan bahwa untuk menjaga kesinambungan produksi, penerimaan negara serta penerimaan Aceh, khususnya dari Wilayah Kerja "B", perlu memastikan strategi investasi hulu migas serta berbagai insentif yang dapat diberikan agar investasi hulu migas menjadi lebih menarik.

Sebagai implementasi dari pengelolaan bersama sumber daya alam migas di Aceh, Pemerintah dan Pemerintah Aceh senantiasa bersinergi untuk menciptakan iklim investasi di Aceh menjadi lebih menarik. Untuk itu, PT Pema Global Energi selalu menjaga nama baik Pemerintah maupun Pemerintah Aceh.

Gubernur Aceh Ir. H. Nova. Iriansyah MT., menerima Naskah Asli Kontrak Kerjasama Blok “B” di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 25 Agustus 2021.

Nova mengatakan, dirinya sangat optimis proses transformasi sistem pengelolaan itu akan lancar.

“Apalagi PT. Pertamina Hulu Energi NSB/NSO, selaku pengelola Blok Migas Wilayah Kerja “B” sebelumnya sangat mendukung proses transisi ini dengan menyiapkan Tim Pendamping, guna memastikan kelancaran operasional dan produksi,” kata Nova melalui siaran pers yang disampaikan Biro Humas dan Protokol Setda Aceh.

Dukungan ini tentunya sangat penting guna memastikan nantinya penyaluran gas kepada konsumen berjalan lancar.

Gubernur Aceh menyampaikan harapan besarnya agar produksi Migas Wilayah Kerja Blok B, dapat menjadi pemantik bagi bangkitnya industri berbasis gas yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun – Lhokseumawe dan wilayah Aceh lainnya.

Selanjutnya kata Nova, semua sistem kontrak kerja sama ini nantinya dipantau dan diawasi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015.

Dengan demikian, pelaksanaan kontrak kerja sama ini akan terukur, transparan dan akuntabel, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan dapat di manfaatkan sebagai penggerak pembangunan nasional berkelanjutan.

Gubernur Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri dan segenap jajaran Kementerian ESDM yang telah mendukung proses pengalihan sistem pengelolaan Migas Blok B ini.

Nova juga mengucapkan terimakasih atas dukungan PT. Pertamina Hulu Energi NSB/NSO yang tetap aktif memberi pendampingan kepada PT. Pema Global Energy selama proses transisi berjalan.

“Semoga dengan tampilnya PT. Pema Global Energy dalam industri Migas nasional, mampu memperkuat kontribusi Aceh dalam mencapai Program Target Migas Nasional tahun 2030,” lanjut Nova.

“Selanjutnya kami mengucapkan Selamat menjalankan amanah kepada PT. Pema Global Energy dan Badan Pengelola Migas Aceh. Semoga ridha Allah senantiasa menyertai semua usaha yang kita jalankan. Aamiin Ya Rabbal’alamin,” kata Nova.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jendral Kementerian ESDM, Dr Ir Ego Syahrial, M. Sc, Dirjen Migas Kementerian ESDM beserta para pimpinan di Lingkungan Kementerian ESDM, Kepala Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Aceh, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Pimpinan PT. Pertamina Hulu Energi, Pimpinan PT. Pema Global Energi.

Ditengah Pandemi Covid-19 Gubernur Nova Bahas Peluang Kerja Sama Dengan Garuda dan Citilink

Peristiwa.co, Banda aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan audiensi jajaran petinggi Maskapai Garuda Indonesia dan Citilink di kediaman dinas gubernur di Banda Aceh, Rabu 18 Agustus 2021.

Mereka yang datang adalah CEO Regional Sumatera Ngakan Septigraha, Manager Stasion Banda Aceh Rizky Arief Kautsar, Manager Sales Banda Aceh, Widya Kurniawan Putra, GM. PT. Gapura Angkasa Supernady Sutomo, dan Manager Station Citilink Muhammad Fajar.

Pertemuan itu membahas peluang kerjasama yang bisa dilakukan antara maskapai itu dengan Pemerintah Aceh.
Kepada Gubernur, CEO Regional Sumatera Ngakan Septigraha mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan dan kontribusi maksimal kepada Pemerintah Aceh di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Kalau ada program-program pemerintah yang bisa kami support akan kami lakukan,” ujar Septigraha.

Septigraha juga menjelaskan, selama pandemi COVID-19 penggunaan jasa pengiriman kargo Garuda Indonesia di Aceh cukup meningkat.
Hal itu tak lepas dari kontribusi para pelaku usaha maupun konsumen yang selama ini memanfaatkan jasa Garuda untuk pengiriman barang ke dan dari Aceh.

Sementara dari Aceh penggunaan jasa kargo lebih cenderung dimanfaatkan oleh pelaku ekspor yang mengirimkan barang mereka ke luar negeri, seperti pelaku ekspor ikan tuna.

Sementara itu Gubernur Nova menyambut baik maksud kedatangan petinggi maskapai tersebut dengan mengatakan ‘sinergi dengan Garuda adalah sebuah keharusan’. Gubernur mendukung peluang kerjasama dengan maskapai itu demi kemudahan transportasi di Aceh.

“Kami mendukung peluang-peluang kerjasama yang bisa dilakukan,” ujar Gubernur yang dalam pertemuan itu didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Amirullah.

Gubernur pada kesempatan itu juga menyinggung berhentinya operasional Garuda Indonesia ke Sabang yang telah berlangsung beberapa tahun lalu. Bagaimanapun, hal itu kata Gubernur berdampak terhadap geliat pariwisata Pulau Weh, Sabang.

Menyikapi hal itu, pihak Garuda Indonesia mengatakan akan mencarikan solusi agar transportasi udara ke pulau itu bisa dilakukan. 

Kabupaten/Kota di Aceh Berstatus Zona Merah dan Oranye

Gubernur Aceh Ajak Pengusaha Australia Berinvestasi di Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak pengusaha bidang pariwisata dan industri pertanian di Australia untuk berinvestasi di Aceh.

Ia mengatakan, Aceh memiliki potensi yang begitu besar di kedua bidang tersebut.

Hal itu disampaikan Gubernur Aceh dalam webinar yang digelar lembaga Pusat Promosi Indonesia di Sidney pada Kamis, 12 Agustus 2021.

Webinar bertema “Merebut Peluang Di Bagian Barat Indonesia : Pameran Proyek Investasi Aceh” itu diikuti oleh sejumlah pengusaha Australia di bidang pariwisata dan industri pertanian.

Webinar tersebut digelar dalam rangka mempromosikan potensi Aceh di Australia, hingga bisa mendatangkan investor. Selain gubernur, acara virtual itu juga diisi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Kristiarto Legowo, Direktur Pusat Promosi Indonesia di Sidney, Henry Rombe, dan Ketua Dewan Bisnis Australia – Indonesia (AIBC) Australia Barat, Jennifer Mathews.

“Aceh dikaruniai sumber daya alam, pemandangan indah serta budaya yang ramah. Kakao, perikanan dan minyak atsiri adalah beberapa komoditas terbaik yang diproduksi di provinsi ini. Selain itu, pariwisata dapat dimanfaatkan guna ekonomi berkelanjutan dengan bentang alam dan kekayaan budaya Aceh,” ujar Nova.

Nova mengatakan, kerja sama ekonomi berkelanjutan antara Aceh dan Australia perlu segera dilakukan, terutama kerja sama di sektor-sektor potensial seperti agroindustri dan pariwisata. Pihaknya ingin mengejar perkembangan ekonomi melalui investasi, baik asing maupun domestik.

Menurut gubernur, dengan status otonomi khusus Aceh kegiatan bisnis dan perdagangan akan begitu ramah. Pihaknya selama ini terus fokus pada pembangunan melalui kerjasama dengan pihak swasta. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, bandara, pelabuhan laut dan pasokan listrik,” kata Nova.

Untuk mempermudah prosedur penanaman modal, ujar Nova, reformasi struktural terutama di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu juga telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada seluruh investor.

“Saya ingin mendorong para peserta yang terhormat dalam webinar ini untuk meningkatkan kehadiran Australia-Indonesia dengan berinvestasi di Aceh,” kata Nova.

Back To Top