Ini Potensi Blok B yang Kini Resmi Dikelola Pema Global Energi 100 Persen

Peristiwa.co, Aceh Utara – Setelah selama 44 tahun sejak 1976, Aceh akhirnya memiliki wewenang untuk pengelolaan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara. 

Selama beberapa dekade terakhir, minyak dan gas bumi Blok B dikelola oleh Mobil Oil (belakangan menjadi ExxonMobil) sebelum kemudian pengelolaan dialihkan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Namun kini pemerintah pusat telah merestui bahwa minyak dan gas bumi di lokasi itu dikelola oleh PT. Pembangunan Aceh (PEMA) yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh. 

Hal itu berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, bertanggal 17 Juni 2020, yang dikirimkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). 

Dalam surat bernomor 187/13/MEM.M/2020 itu, PT PEMA diminta untuk mengajukan permohonan pengelolaan migas Blok B Aceh Utara kepada BPMA.

Dalam teknis pengelolaan, juga dibuka kemungkinan pengelolaan bersama dengan PT Pertamina Hulu Energi NSB (PHE).
Menyikapi surat tersebut, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas doa dan dukungan. Nova juga bersyukur, perjuangan keras yang diintensifkan selama dua tahun terakhir telah membuahkan hasil. 

“Alhamdulillah. Ini hasil perjuangan panjang sejak 1976,” kata Nova, Jumat 19 Juni 2020.

Nova berharap, hasil yang dicapai saat ini bisa menjadi berkah dan kebanggaan untuk masa depan rakyat Aceh yang lebih baik. 

Sementara itu, Ketua Tim Negosiasi Pengelolaan Minyak dan Gas Blok B yang juga Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), Mahdi Nur, menyebutkan diterbitkannya surat Menteri ESDM tersebut merupakan bentuk persetujuan pemerintah pusat bahwa Blok B sudah dapat dialih kelola kepada PT. PEMA pasca tanggal 17 November 2020.

Setelah melalui proses yang panjang untuk pengalihan wewenang pengelolaan  Blok B antara pemerintah aceh dan pusat Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra B-Block (PHE NSB), resmi menyerahkan pengelolaan 100% Wilayah Kerja (WK) B kepada PT Pema Global Energi (PGE) pada Senin 17 Mei 2021 di Point A Main Office di Desa Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Taufik Aditiyawarman, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, Direktur PGE Teuku Muda Ariaman, Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal, dan Kepala Dinas ESDM Aceh Mahdinur.

Direktur PGE Teuku Muda Ariaman menyambut gembira alih kelola ini. “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Menteri ESDM. PGE akan meneruskan pengelolaan WK B dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung pencapaian target produksi migas nasional,” ujarnya, yang disaksikan langsung oleh Kadis ESDM Aceh Mahdinur, mewakili pemerintah provinsi Aceh, dan Direktur Utama PT PEMA Zubir Sahim.

Sementara itu, Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal dalam sambutannya mengatakan pemerintah yakin bahwa pengelolaan WK B oleh PGE akan dapat berlangsung secara berkelanjutan. "Di samping itu, potensi pengembangan WK B cukup menjanjikan, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi industri, Pemerintah Daerah serta masyarakat sekitar," ujarnya.

Adapun potensi di WK B terdiri dari tiga lapangan gas di darat yang aktif berproduksi, yaitu lapangan Arun dengan 44 sumur aktif, Lapangan South Lhoksukon A dengan 2 sumur aktif, dan Lapangan South Lhoksukon D dengan 8 sumur aktif. Produksi gas diperkirakan mencapai 55 MMscfd dan kondensat 868 barel per hari. 

Dengan dikelola oleh PT PEMA diharapakan mampu meningkatkan pendapatan pemerintah aceh dari sektor minyak dan gas sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di aceh dan juga tidak adanya permainan mafia migas di aceh.

Pengelolaan potensi minyak dan gas bumi Blok B Aceh Utara kini telah sah dimandatkan kepada Pemerintah Aceh, dalam hal ini PT. Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai kontraktor definitif Blok B.

Hal itu sesuai keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang  persetujuan pengelolaan dan penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama pada wilayah Blok B.

Sesuai SK tersebut, Menteri ESDM memberikan persetujuan pengelolaan kontrak kerja sama wilayah blok B pasca 17 Mei 2021 kepada kontraktor sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri itu.

SK tersebut juga menyebutkan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama pada wilayah kerja Blok B. Ketentuan itu yakni kontrak bagi hasil cost recovery, dimana PT PEMA Global Energi sebagai kontraktor dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun.

Sementara Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui akun twitter resminya mengungkapkan kebahagiaan atas keberhasilan Pemerintah Aceh mengelola Blok B. Gubernur Nova menyebut hal tersebut sebagai ‘torehan sejarah penting’.

“Ada torehan sejarah penting hari ini, Kepmen ESDM sdh terbit dan Blok B (WK-B) sah menjadi milik Pem Aceh. Tksh atas do’a seluruh rakyat Aceh,” tulis Gubernur Nova di akun twitternya, Senin 26 April 2021.

Menteri Investasi Ke Aceh Bahas Investasi Blok B dan Murban Energy

Menteri Investasi Ke Aceh Bahas Investasi Blok B dan Murban Energy

Peristiwa.co, Banda Aceh -  Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, mengunjungi Aceh pada Minggu 16 Mei 2021 guna membahas sejumlah isu terkini terkait perkembangan investasi di Aceh.

Menteri Bahlil disambut oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta unsur Forkopimda di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar.

Pertemuan selanjutnya digelar di Pendopo Gubernur Aceh dengan diikuti Kajati Aceh, Asisten II Sekda Aceh, Anggota DPR Aceh, Irdam Iskandar Muda, Kabinda Aceh, Dansat Brimob Polda Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Kepala DPMPTSP, Dirut PT. Pema, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dan kepala Biro Umum Setda Aceh serta pihak Kadin Aceh.

Kepada Bahlil, Gubernur Nova melaporkan kondisi keamanan Aceh yang disebut telah cukup kondusif untuk menyukseskan berbagai peluang investasi.

Gubernur juga menyampaikan harapannya kepada Menteri Bahlil agar memperhatikan dan membantu Aceh dalam upaya peningkatan investasi di Bumi Serambi Mekah.

“Kita wellcome sekali dengan investasi. Aceh harus dibantu,” ujar Gubernur Nova.

Selain itu, Gubernur Nova juga menyampaikan sejumlah isu strategis investasi Aceh. Di antaranya terkait percepatan investasi Murban Energy Uni Emirate Arab di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.

Selanjutnya terkait PP. No. 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tidak menyebut Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang sebagai KPBPB yang dapat mengusulkan KEK.

Kemudian juga terkait penyertaan modal BUMN, PT. Perta Arun Gas dan PT. Pelindo I pada Konsorsium Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK Arun Lhokseumawe sesuai PP. No. 5/2017.

Terakhir, soal upaya mendorong keberlanjutan pembangunan Pabrik Semen Laweung di Kabupaten Pidie.

Sementara itu, Menteri Bahlil dalam penjelasannya menyebutkan pihaknya akan mengutamakan kesuksesan berbagai rencana investasi di Aceh.

Semua rencana investasi di Aceh yang berkaitan dengan Kementerian yang dipimpinnya, kata Bahlil akan diutamakan penyelesaiannya. Terutama terkait sejumlah isu strategis investasi di Aceh yang disampaikan Gubernur Nova.

Hal itu, kata Bahlil sesuai pesan Presiden Jokowi untuk mendorong sektor pertumbuhan ekonomi tidak hanya di pulau Jawa, namun harus merata di berbagai daerah.

Untuk itu, sebagai gerak cepat kata Bahlil pihaknya akan memfokuskan pada percepatan investasi terkait Murban Energy di Aceh Singkil dan Blok B Aceh Utara.

“Ada dua yang bisa segera kita eksekusi, Pak Gubernur. Yaitu Blok B dan Uni Emirate Arab,” ujar Bahlil.

Soal Investasi Bodong 212 Mart, Alumni 212: Gak Ada Kaitannya Sama Kami

Soal Investasi Bodong 212 Mart, Alumni 212: Gak Ada Kaitannya Sama Kami

212 Mart
Peristiw.co, Jakarta - Ketua Umum Presidium Alumni 212, Slamet Maarif membantah keterlibatan pihaknya dengan isu investasi bodong 212 Mart.
Sebagai informasi, 212 Mart dilaporkan oleh ratusan warga di Samarinda terkait investasi bodong. 212 Mart tersebut, kata Slamet, diatur dan dioperasikan oleh Koperasi Syariah 212.
Slamet mengatakan koperasi tersebut sudah berdiri jauh sebelum adanya PA 212. "212 Mart di bawah KS 212, tidak ada kaitan dengan PA 212," tegas Slamet, dikutip dari Suara, Rabu 5 Mei 2021.
Slamet bahkan mendukung penyelidikan terkait pelaku investasi bodong diusut oleh pihak berwajib. Di samping itu, Slamet juga mengaku bahwa dirinya tak mengenal secara personal orang-orang yang berada di Koperasi Syariah 212. Sebelumnya, isu investasi bodong 212 Mart beredar sejak Oktober 2020 lalu yang dimana berawal dari menunggaknya gaji karyawan.
Namun, setelah operasional 212 Mart ditutup, pihak 212 tak melakukan pengembalian investasi yang dibayarkan.
Bahkan, pengurus koperasi pun susah untuk dikontak oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan hal ini. Kini, warga yang merasa dirugikan tersebut berbondong-bondong melaporkan ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur.(terkini.id)

Gubernur Nova Terima Kunjungan Dubes Ceko di Pendopo Bahas Peluang Kerja Sama Dengan KADIN Aceh

Peristiwa.co, Banda aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis 29 April 2021.

Dubes Jaroslav datang bersama pejabat kedutaan Jakub Cerny dan Jana Horcickova. Selain itu juga ikut dalam rombongan itu Tomas Ouhel, seorang konservasionis dari Ceko.

Kunjungan Dubes Jaroslav ke Aceh dilakukan untuk membahas sejumlah peluang kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan negara Eropa tersebut.

Setidaknya ada lima peluang kerjasama yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu. Yaitu terkait bidang infrastruktur dan energi, pariwisata, agroindustri, pendidikan dan terkait Kawasan Ekonomi Khusus.

Gubernur Nova berharap Ceko dapat melakukan investasi di sektor-sektor tersebut. Sehingga kerjasama akan terbangun nantinya.

Selain itu Gubernur juga menawarkan kerjasama Sister Province yakni kerjasama antar pemerintah daerah di Ceko dengan Aceh.

Sementara terkait pendidikan, Gubernur menjelaskan, Aceh selama ini telah banyak membuat program pengiriman siswa training ke sejumlah negara luar. Kerja sama itu kata Gubernur hendaknya bisa juga dilakukan dengan Ceko sehingga Aceh dapat mengirim putra-putri terbaiknya untuk menyerap pengetahuan dari Ceko.

Sementara itu, Jaroslav dalam pertemuan itu juga menyampaikan bahwa mereka akan menyelenggarakan bisnis forum pada Juni mendatang dengan dihadiri salah satu Menteri dari Negara tersebut. Kedatangan menteri itu juga disebut akan membawa serta sejumlah Ceko pengusaha untuk juga menawarkan kerjasama dengan Kadin Aceh.

Bahas Percepatan Pembangunan Di Aceh, Ini Tanggapan Para Menteri

Peristiwa.co, Jakarta - Provinsi Aceh merupakan salah satu kota yang masuk dalam fokus percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dalam rapat yang diadakan pada Selasa (20-04-2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan yang didamping oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake menyampaikan tentang kesempatan Aceh untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), “Aceh memiliki potensi pengembangan EBT yang besar, yaitu mencapai 27,7 megawatt (MW)”.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menjelaskan secara lebih rinci tentang peluang pengoptimalan EBT di Aceh, yaitu sebesar 25,31 gigawatt (GW). Jumlah ini terdiri dari 1,2 GW energi panas bumi, 16,4 GW energi surya, 6,6 GW energi hidro, 0,89 GW energi angin, dan 0,22 GW bioenergi.

Baca juga : Gubernur Aceh Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bersama Sejumlah Menteri

Salah satu lokasi yang akan difokuskan untuk EBT adalah Kawasan Industri (KI) Ladong dengan lahan seluas 67 hektar yang 2.500 hektar diantaranya akan dikembangkan. Ditargetkan nantinya Aceh dapat menjadi kawasan percontohan green industrial park. Selain itu, KI Ladong akan mampu menjadi magnet penggerak perekonomian di wilayah Aceh.

Terkait hal tersebut, Menko Luhut berpesan, “Saran saya, koordinasikan dengan Menteri ESDM dengan Menteri Perindustrian untuk membuat Aceh Green Industrial Park supaya arah kita kesana, mengingat kita punya potensi EBT yang besar.

” Sepakat dengan Menko Luhut, Gubernur Aceh juga percaya bahwa pengembangan energi terbarukan di Aceh dapat menjadi primadona karena masyarakat dan industri sudah mulai berpindah dari energi fosil ke EBT.

“Sebagai pendukung KI Ladong, kami juga berencana untuk mengembangkan sektor transportasi, diantaranya untuk Bandara Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Malahayati,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain potensi EBT di Aceh, khususnya di KI Ladong, ada tiga hal lain yang dibahas dalam rapat ini. Pertama, progres pembangunan nasional di Provinsi Aceh, khususnya pembangunan yang masuk ke dalam Major Project dan Prioritas Nasional. Di Aceh, telah diupayakan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi. Untuk transportasi darat, tindakan yang dimaksud mencakup pembangunan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang seluruhnya memerlukan penanganan lebih lanjut. “Rute Langsa-Lhokseumawe-Sigli perlu menjadi perhatian,” ingat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di dalam rakor yang sama. Hal ini sesuai instruksi presiden yang menyatakan bahwa setidaknya satu jalur Trans Sumatera harus selesai pada kuartal pertama tahun 2024.

Telah dibangun pula enam dermaga penyeberangan, yakni Ulee Lheue, Balohan, Lamteng, Sinabang, Labuhan Haji, dan Singkil; juga sembilan pelabuhan laut, yaitu Sabang, Malahayati, Krueng Geukueh, Kuala Langsa, Calang, Meulaboh, Sinabang, Tapak Tuan, dan Singkil. Pesawat pun telah tersedia untuk rute penerbangan domestik maupun internasional.

Progres pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoukseumawe juga dikulik dalam rapat ini. Update kondisi usaha atau kegiatan ekonomi di lokasi KEK dan infrastruktur penunjang di sekitarnya seluas 2.622,48 hektar perlu menjadi perhatian. Kegiatan utama di lokasi ini, meliputi pembangunan dan pengelolaan kawasan, industri energi, industri petrokimia, industri pengolahan kelapa sawit, dan logistik yang akan melibatkan 40.000 orang pada tahun 2027. “Di dekat KEK Arun juga terdapat Bandara Malikul Saleh yang direncanakan untuk diperpanjang runway-nya,” tambah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Tidak lupa, rapat juga membahas tentang investasi di Kepulauan Banyak, Kabupaten Singkil. “Saya yakin ini dapat kasih kontribusi banyak bagi perekonomian Aceh,” sebut Menko Luhut. Nantinya, Uni Emirat Arab (UEA) akan menanamkan investasi senilai kurang lebih USD 500 juta. Untuk menunjang investasi tersebut, diperlukan pembangunan infrastruktur yang mumpuni, seperti pendirian Pelabuhan Singkil dan Bandara Syekh Hamzah Fansyuri.

Mengomentari hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan memastikan proyek besar di Kabupaten Singkil sebagai destinasi utama daerah pengembangan pariwisata baru di Indonesia ini dapat terealisasi. “Karena ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan,” sebutnya secara optimis.

Secara garis besar, Menteri Kelautan dan Perikanan pun mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, termasuk pembuatan tambak udang di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang yang ditargetkan rampung tahun 2021. Titik ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi dengan menghasilkan udang sebanyak 2 juta ton.

Selain sektor perikanan budidaya, produksi pertanian dan kehutanan di Aceh berdasarkan data lapangan usaha tahun 2020 pun mencapai 30,98 persen. “Hal ini mengindikasikan bahwa pertanian di Aceh juga berkontribusi bagi perekonomian nasional,” beber Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sebagai informasi, rapat juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Jenderal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta perwakilan kementerian/lembaga (K/L) terkait.


Back To Top