Bahas Rekrutmen CPNS, Gubernur Terima Audiensi Kakanwil Kemenkumham Aceh


BANDA ACEH
–Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Aceh beserta jajarannya di Pendopo Gubernur, Senin, 9 Agustus 2021. 

Pertemuan itu membahas tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham RI Tahun 2021 yang penempatan kerjanya di Aceh.

“Saya berterimakasih dan mengapresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan jajarannya di Kanwil Kemenkumham Aceh atas pembukaan formasi CPNS untuk wilayah kerja Aceh. Semoga putra-putri kami bisa diterima dengan baik,” kata Gubernur Nova.

Menurut Nova, dengan jumlah pendaftar yang begitu banyak, maka pelaksanaan seleksi harus lah transparan dan akuntabel. Ia meminta tidak ada penyimpangan dalam proses perekrutan nanti.

“Ini menjadi harapan masyarakat. Kehadiran teknologi dengan melaksanakan seleksi berbasis komputer tentu saja bisa memenuhi asas transparansi, maka tidak ada alasan untuk tidak transparan,” ujar Nova.

Selain itu, kata Nova, pihak pelaksana seleksi CPNS Kemenkumham juga perlu melaksanakan pengawasan yang ketat. Sehingga para peserta tidak memiliki peluang untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan.

“Terimakasih dan mudah-mudahan Kemenkumham bisa mengantisipasi segala kemungkinan dengan teknologi yang ada dan tidak ada keluhan dari peserta,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Nova mengingatkan agar pelaksanaan seleksi nanti tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut penting agar wabah virus corona tidak melonjak di Aceh dan tidak membawa dampak buruk lainnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Aceh, Meurah Budiman, melaporkan, pihaknya membuka sebanyak 242 formasi penempatan kerja di wilayah Aceh. Sebanyak 238 diantaranya untuk satuan pengamanan tahanan dan 4 formasi lagi untuk analis imigrasi.

“Jumlah pendaftar untuk formasi di Aceh 25 ribu peserta, setelah tahap administrasi dan diverifikasi dokumen kini tinggal 17 ribu peserta. Mereka akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD),” kata Meurah

Meurah mengatakan, pelaksanaan SKD tersebut akan berlangsung dari tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021. Pihaknya memilih kampus Abulyatama sebagai lokasi tes. Peserta yang mengikuti tes akan digilir secara bertahap.

“Kami komit untuk melaksanakan tahapan seleksi ini secara transparan,” kata Meurah.


Jelang Hari Anak, LPKA Banda Aceh Raih Penghargaan Ramah Anak

Jelang Hari Anak, LPKA Banda Aceh Raih Penghargaan Ramah Anak

 2021 07 17 Siaran Pers 5Peristiwa.co, JakartaMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemenuhan hak anak-anak Indonesia merupakan tanggung jawab Negara, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Seturut dengan hal tersebut, Yasonna menginstruksikan jajarannya di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya para petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak dalam semua kegiatan pembinaan.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan dalam kegiatan Webinar Mendengar Suara Anak Didik LPKA Seluruh Indonesia Terkait Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan yang berlangsung secara virtual pada Sabtu (17/7/2021). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021.

"Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa, dan masih membutuhkan perlindungan," kata Yasonna.

"Anak yang karena sesuatu hal harus berhadapan dengan hukum dan menjalani masa pidana di LPKA tentu mendapatkan penanganan dan perlakuan yang berbeda. Perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sebagai upaya guna menyiapkan mereka untuk tetap dapat menjadi generasi yang mampu memanfaatkan kondisi apapun yang dialami sebagai sebuah pelajaran hidup yang amat berharga bagi kehidupannya," tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati secara virtual menyerahkan penghargaan kepada enam LPKA Ramah Anak. Keenam LPKA tersebut yaitu LPKA Kelas II Maros, LPKA Kelas II Banda Aceh, LPKA Kelas II Ternate, LPKA Kelas I Tangerang, dan LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Yasonna berharap kinerja baik LPKA peraih penghargaan tersebut juga diperlihatkan oleh seluruh jajarannya yang lain terkait pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

"Peran dan fungsi petugas LPKA dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pemasyarakatan dengan tetap mengedepankan upaya perlakukan yang ramah serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui perubahan sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini kita terus berharap agar dalam penerapannya, kepentingan dan perlindungan kepada anak-lah yang harus dikedepankan. Anak harus tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, identitas, dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan," ujar Yasonna.

"Kepada para petugas LPKA, saya minta agar betul-betul memberikan perhatian, pendidikan, dan pengayoman. Didik anak-anak ini, jadikan mereka menjadi orang-orang yang terampil. Beri kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk menggapai ilmu dan keterampilan agar mereka kelak dapat berguna bagi bangsa dan negara serta bagi keluarga," kata Menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Menkumham Ingatkan Imigrasi Ketatkan Protap Orang Masuk ke Indonesia

Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan jajarannya, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk memperketat prosedur pencegahan dan penanganan Covid-19 terkait perlintasan orang masuk ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberikan pengarahan dalam acara apel pegawai dan halal bihalal virtual bersama pegawai dan jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Senin 17 Mei 2021.

"Berkaca dari situasi global pandemi Covid-19 di mana banyak negara telah memasuki masa pandemi kedua dan ketiga serta banyaknya varian mutasi virus Covid-19. Contoh paling mutakhir di India yang sungguh mengerikan. Kita berharap ini tidak terjadi di Indonesia," ujar Yasonna.

"Harus menjadi perhatian bagi kita semua bahwa perang melawan Covid-19 belum selesai. Bagi jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang bekerja di perlintasan, baik darat, laut, maupun udara, harus lebih meningkatkan perlindungan diri dan pencegahan bagi WNI maupun WNA yang masuk," katanya.

Yasonna juga menyampaikan betapa peningkatan kasus di negara tetangga juga mesti menjadi perhatian khusus.

"Di Malaysia sekarang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Banyak mereka yang mulai berpikir untuk mengembalikan pekerja-pekerja migran asal Indonesia. Untuk itu teman-teman di perlintasan untuk memberikan perhatian," ujar lelaki yang sudah menjabat sebagai Menkumham sejak Oktober 2014 tersebut.

"Direktorat Jenderal Imigrasi harus memiliki prosedur tetap bekerjasama dengan satgas Covid di bandara, pelabuhan laut, dan semua pintu-pintu perlintasan. Kita jaga secara bersama-sama dengan mematuhi protokol Covid-19," katanya.

Menteri kelahiran 27 Mei 1953 ini tak lupa memberi perhatian khusus pada penanganan warga binaan pemasyarakatan di masa pandemi.

"Kondisi over crowded dan kunjungan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri harus menjadi perhatian kita bersama demi mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Ditjen Pemasyarakatan harus dapat meningkatkan pengawasan dan respons cepat jika terdapat kasus Covid-19," tuturnya.

Dalam sambutannya, Yasonna juga menyampaikan harapan agar tidak terjadi lonjakan Covid-19 di Indonesia akibat keramaian di sejumlah tempat wisata pada masa libur Lebaran.

"Untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 harus ada gotong royong dan kepedulian antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

"Beberapa waktu belakangan ini setelah Hari Raya masih banyak kita temukan keramaian-keramaian di tempat-tempat wisata. Kita harapkan dan doakan agar tidak terjadi lonjakan Covid-19 di Indonesia," ujar Yasonna.

Menkumham Tolak KLB Demokrat Deli Serdang

Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara resmi menyampaikan penolakan terhadap permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. Hal ini disampaikan Yasonna dalam konferensi pers virtual yang didampingi Menkopolhukam Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada tanggal 5 Maret 2021, ditolak," ujar Yasonna.

Yasonna menyebut keputusan penolakan karena pihak penyelenggara KLB Deli Serdang tidak juga melengkapi sejumlah dokumen fisik yang disyaratkan. Dokumen yang tidak dilengkapi itu di antaranya perwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

Sebagaimana disampaikan Yasonna, tata cara pemeriksaan dan verifikasi dilakukan dengan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal 16 Maret 2021 setelah menerima surat dari Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun tertanggal 15 Maret 2021 bernomor 1/DPP.PD-06/III/2021 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, 5 Maret 2021.

Dari pemeriksaan atau verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01-82 tanggal 19 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan pada KLB Deli Serdang untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret 2021 menyampaikan beberapa tambahan dokumen.

Pihak Kemenkumham telah memberi batas waktu yang cukup atau tujuh hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 24 Tahun 2017.

Adapun Yasonna menyebut pihaknya menggunakan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar dan disahkan di Kemenkumham pada tahun 2020 sebagai rujukan. Terkait hal itu, Yasonna mempersilakan pihak KLB Deli Serdang melakukan gugatan di pengadilan bila merasa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik.

"Ada argumen-argumen tentang Anggaran Dasar tersebut, yang disampaikan pihak KLB Deli Serdang. Kami tidak berwenang menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan," ucap Yasonna.

"Jika pihak KLB Deli Serdang merasa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, silakan digugat di pengadilan sesuai hukum yang berlaku," ucap Menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Di sisi lain, Yasonna juga menyesalkan tudingan sejumlah kalangan terkait campur tangan dan upaya pecah belah partai politik yang dilakukan Pemerintah.

"Sejak awal, Pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini," tuturnya.

"Kami menyesalkan pernyataan dari pihak-pihak yang menuding Pemerintah campur tangan dan memecah belah partai politik," kata Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Menkumham Dorong Perusahaan Hindari Pelanggaran HAM

Menkumham Dorong Perusahaan Hindari Pelanggaran HAM

2021 03 16 Siaran Pers 1

Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendorong perusahaan untuk menghindari pelanggaran HAM serta turut mengatasi dampak buruk pelanggaran tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberikan keynote speech pada implementasi bisnis dan HAM serta pengenalan aplikasi Prisma bagi kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia yang digelar secara virtual pada Selasa, 16 Maret 2021.

"Bisnis memiliki tanggung jawab yang unik dalam kaitannya dengan HAM. Tanggung jawab bisnis sangat berbeda dari yang melekat pada Negara. Bisnis diberikan tanggung jawab menghormati HAM yang pada dasarnya tidak melanggar hak-hak orang lain atau tidak membahayakan," ujar Yasonna.

"Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai bisnis dan HAM mengatakan bahwa menghormati HAM berarti bisnis harus menghindari pelanggaran terhadap HAM dan harus mengatasi dampak buruk HAM apabila terlibat dalam pelanggaran tersebut," kata Menteri berusia 68 tahun itu.

Yasonna menyebut kementerian yang dipimpinnya secara aktif mendorong perusahaan untuk memberi penghormatan terhadap HAM. Salah satunya lewat aplikasi berbasis website yang diberi nama PRISMA atau Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang telah diluncurkan secara resmi pada 23 Februari 2021 di Jakarta.

Sebanyak 100 perusahaan ditargetkan menjadi pengguna PRISMA pada 2021. Untuk itu, Yasonna mengingatkan setiap kantor wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia mengajak perusahaan yang terdaftar di daerah masing-masing menjadi pengguna aplikasi PRISMA.

"Sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham di daerah, setiap kanwil memiliki peranan penting dalam mendorong prinsip Bisnis dan HAM bagi perusahaan yang berbasis di daerah. Salah satunya dengan mengajak dan menghimbau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di daerah untuk menggunakan aplikasi PRISMA," ujar Yasonna.

"Kanwil Kemenkumham memiliki peran yang strategis dalam memajukan dan melaksanakan pengaplikasian PRISMA bagi pelaku bisnis, baik perusahaan berskala nasional sampai dengan UMKM. Kemenkumham menargetkan 100 perusahaan pengguna PRISMA di tahun 2021 ini. Karena itu, menjadi tugas kita bersama, termasuk Kanwil Kemenkumham untuk menyukseskan dan mencapai target ini, agar ada 100 perusahaan yang mengisi dan melakukan uji tuntas HAM melalui PRISMA," katanya.

Yasonna bahkan tidak menutup kemungkinan setiap perusahaan di Indonesia diwajibkan memakai PRISMA di masa mendatang. Hal ini disebutnya demi menjamin pelaku usaha melakukan pemenuhan HAM di lingkungannya.

"Penilaian PRISMA ini bukan bertujuan untuk naming and shaming (mempermalukan secara terbuka, red.) bagi perusahaan. Namun lebih daripada itu, penilaian ini bersifat untuk memberikan dorongan, koordinasi, dan konsultasi kepada perusahaan terkait bagaimana mereka seharusnya melakukan pemenuhan HAM di lingkungannya," ucap Yasonna.

"Tentunya ke depannya kita berharap semua perusahaan di Indonesia akan menerapkan pemenuhan HAM dengan baik. Di masa mendatang, tentunya penilaian ini akan terus dievaluasi, termasuk apakah nantinya memungkinkan jika PRISMA ini bersifat mandatory (wajib, red.) bagi perusahaan," kata Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Sebagaimana dijelaskan Yasonna, upaya PBB mengeksplorasi ide seperangkat prinsip-prinsip HAM yang diakui secara global untuk korporasi, khususnya korporasi transnasional, dimulai pada 2005 melalui pemberian mandat untuk Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang Masalah Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya. Pada 2008, Dewan HAM PBB dengan suara bulat menyambut kerangka kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan untuk Bisnis dan HAM.

Kerangka kerja tersebut dikonstruksikan melalui tiga prinsip dasar, yaitu kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, dan akses pemulihan pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Selanjutnya, pada 2011 PBB mengadopsi Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM sebagai kerangka kerja normatif untuk tata laku perilaku perusahaan.


Back To Top