Mendagri Minta Pemerintah Daerah Percepat Realisasi Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Daerah, Banda Aceh 10 Besar Terendah

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Percepat Realisasi Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Daerah, Banda Aceh 10 Besar Terendah

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo yang menerima informasi masih adanya tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, baik yang penuh, sebagian ataupun seluruhnya.

“Arahan dari Bapak Presiden dalam ratas (rapat terbatas) kemarin, untuk segera merealisasikan insentif bagi tenaga kesehatan,” kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Covid-19 dan Percepatan Realisasi Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah, Selasa 29 Juni 2021 melalui video conference, yang juga diikuti bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Arahan ini juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/4239 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme dan besaran pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Adapun insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan terdiri atas Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat, Swasta, TNI, Polri dan Rumah Sakit Umum BUMN. Sedangkan Tenaga Kesehatan yang bertugas di RSUD Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Labkesmas dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui alokasi 8% dari DAU dan DBH di masing-masing daerah.

Selain itu, arahan tersebut juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Tak hanya itu, hal ini juga direspons dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi, yang ditetapkan 28 Juni 2021. Di dalamnya diamanatkan agar daerah menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%. 

“Dari hasil monitoring dan juga informasi, ada beberapa daerah yang belum menganggarkan 8% ini untuk (penanganan) Covid-19, kemudian ada yang sudah menganggarkan tapi belanjanya belum maksimal, ada juga yang sudah mengalokasikan dari 8% itu tapi belum mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, ada yang sudah mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan tapi belum direalisasikan atau baru sebagian direalisasikan,” beber Mendagri.

Diketahui, dari data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 27 Juni 2021, dari 523 daerah yang telah menyampaikan Laporan Refocussing 8% DBH/DAU Tahun Anggaran 2021, sebanyak 455 daerah mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, sementara 68 daerah lainnya tidak mengalakosikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan. Sementara itu, dari 455 daerah yang mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, 144 daerah telah melakukan realisasi, sementara 311 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

Sementara itu, data yang sama juga memperlihatkan Anggaran dan Realisasi Refocussing 8% DBH/DAU Dalam APBD Tahun anggaran 2021 yang masih jauh dari harapan. Berdasarkan Data Kementerian Keuangan, per tanggal 28 Juni 2021, agregat realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 masih berada pada angka 7,81% atau dari total anggaran Rp. 8.058.,44 Triliun baru teralisasi Rp. 629, 51 Milyar. Angka itu didapat dari rincian sebagai berikut:

Pertama, di tingkat provinsi tercatat pengalokasian anggaran bagi Inakesda sebesar Rp. 1.436.639.333.586, namun baru teralisasi Rp. 117.820.155.925 atau hanya 8,2%. Adapun 10 provinsi dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sementara 10 provinsi dengan realisasi terendah adalah Provinsi Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Banten. 

Kedua, anggaran bagi Inakesda di Kabupaten/Kota sebesar Rp.  6.596.716.906.47, dan baru terealisasi 7,6% atau Rp.  504.395.277.658. Adapun 10 Daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kabupaten Bantul, Parigi Moutong, Cianjur, Bogor, Seruyan, Lombok Tengah, Tuban, Kep. Meranti , Karawang dan Kotawaringin Barat, serta 10 Daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kabupaten Sukabumi, Banjarnegara, Banyumas, Kendal, Klaten, Jember, Lumajang, Maluku Tengah, Dogiyai dan Serang. 

Sedangkan 10 daerah Kota dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Bekasi, Mataram, Tangerang Selatan, Tomohon, Tegal, Bitung dan Bengkulu, serta 10 Daerah Kota dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kota Banda Aceh, Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Dumai, Pekanbaru, Cirebon, Magelang, Pekalongan dan Surakarta.

Mendagri menegaskan, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Tanggung jawab risiko yang diemban sangatlah besar, untuk itu pemerintah daerah perlu segera melakukan pencarian insentif bagi tenaga kesehatan. Simplifikasi prosedur pencairan juga harus dilakukan dengan tidak mengurangi aspek akuntabilitasnya.

“Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring, analisis dan evaluasi secara berkala (mingguan) untuk memantau perkembangan realisasi insentif bagi tenaga kesehatan di daerah,” pungkas Mendagri Tito.


Farid Nyak Umar Minta Pemko Percepat Realiasasi Dana Penanganan Covid-19 di kota Banda Aceh


Eks Direktur RSUDZA Aceh Diperiksa KPK soal Proyek Gedung Onkologi

Eks Direktur RSUDZA Aceh Diperiksa KPK soal Proyek Gedung Onkologi

Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) Ilustrasi KPK (Foto: Ari Saputra-detikcom)

Peristiwa.co, Banda Aceh - Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Aceh, Azharuddin, dimintai keterangan oleh KPK. Azharuddin mengatakan dirinya dimintai keterangan soal proyek multiyears, termasuk gedung onkologi.

"Iya (gedung onkologi). Semua di Aceh yang punya multiyears ditanyakan," kata Azharuddin kepada wartawan, Jumat 25 Juni 2021.

Azharuddin dimintai keterangan di gedung BPKP Perwakilan Aceh di Banda Aceh. Dia tak menjelaskan detail apa saja materi yang ditanyakan tim KPK kepada dirinya.

"Nggak ada ditanya apa-apa, santai-santai saja. Nanti kalau perlu akan dipanggil kembali katanya, akan dikabari," jelasnya.

Sebagai informasi, pembangunan gedung Oncology Center itu menggunakan anggaran dengan skema tahun jamak atau multiyears. Anggaran proyek itu berjumlah Rp 237 miliar pada APBA tahun 2019-2021.

Sebelumnya, KPK mengaku tengah menyelidiki sejumlah kasus di Aceh. Penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat dan pihak swasta untuk dimintai klarifikasi dan keterangan.

"Karena saat ini masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai materi kegiatan dimaksud," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (21/6).

Selain soal proyek gedung, KPK juga sedang menyelidiki proyek Kapal Aceh Hebat. Ada sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Aceh yang telah dimintai keterangan.

Meski demikian, KPK belum mengungkap detail dugaan korupsi yang sedang diselidiki di Aceh tersebut. KPK mengatakan penjelasan lengkap akan disampaikan setelah penyidikan dimulai.(detik)


Proyek MYC Berpotensi Rugikan Keuangan Negara, KPK Harus Usut Tuntas, Jangan Sampai Masyarakat Kecewa

Ketua PKK Aceh : Makan Ikan Dapat Mencegah Stunting

Peristiwa.co, Banda Aceh – Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati, mengajak seluruh masyarakat Aceh agar dapat membudayakan gemar mengkonsumsi ikan. Karena ikan merupakan sumber protein hewani yang bagus untuk mendukung perbaikan gizi dalam penanganan stunting bagi anak di Aceh.

Hal itu disampaikan Dyah saat meninjau pasar Rumah Ikan Higienis yang merupakan pusat display produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh yang berlokasi di Lamdingin, Banda Aceh, Rabu 23 Juni 2021.

Turut mendampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Aliman, Ketua Dharma Wanita Persatuan DKP Aceh Cut Badria Laili, Pembina Mutu Hasil Pengolahan Perikanan Cut Sri Haswirna dan seluruh jajaran Pokja PAUD dan PKK Aceh. “Dalam upaya mencegah stunting, masyarakat harus merubah pola konsumsi mereka, yaitu dengan membudayakan gemar makan ikan, bukan hanya sekedar kenyang tapi perhatikan gizi dan proteinnya,” kata Dyah.

Karenanya, kata Dyah, untuk mewujudkan semua itu, dibutuhkan kerjasama lintas sektor serta seluruh pihak untuk menangani kasus stunting di Aceh. Yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan bagi pertumbuhan anak. “Tentunya ini melibatkan instansi pemerintahan baik DKP, Dinas Sosial dan bahkan pihak sekolah pun harus ikut giat mengedukasi gemar makan ikan ini, mulai dari PAUD, TK, dan terpenting adalah SMA,” katanya.

Wanita yang juga Ketua Dekranasda Aceh itu menambahkan, program makan ikan tersebut harus diedukasi sedari dini mungkin pada anak-anak usia pelajar, selain mencerdaskan, tapi juga menjadi bekal bagi mereka sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dengan begitu, gemar makan ikan ini akan semakin membudaya dan menjadi gaya hidup masyarakat.

Dyah berharap, melalui program gemar makan ikan, masyarakat khususnya orang tua dan anak-anak di Aceh semakin mengerti akan pentingnya mengkonsumsi ikan, sebab ikan kaya akan protein yang sangat baik dan dibutuhkan untuk perkembangan otak anak. “Dengan makan ikan anak menjadi pintar. Melalui merekalah nantinya yang akan mengubah nasib keluarga dan bahkan bangsa melalui intelegensi yang mereka miliki,” pungkas Dyah.

Sementara itu, Pembina Mutu Hasil Pengolahan Perikanan Cut Sri Haswirna mengaku sebagai upaya peningkatan konsumsi ikan, di tahun 2021 DKP Aceh memiliki program Safari Gemarikan Aceh.

Yang bertujuan untuk percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi masyarakat khususnya gemar makan ikan. Kemudian program itu juga akan mempromosikan produk perikanan lokal kepada masyarakat luas dalam rangka mengenalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan lokal. “Seperti hari ini kita buka pasar produk olahan ikan binaan DKP Aceh di gedung UPTD Pasar Kawasan Konservasi Perairan Daerah, setiap hari kita buka dan khusus hari Rabu kita selalu sediakan ikan segar di sini,” ujarnya.

Ia melanjutkan, program Safari Gemarikan Aceh itu juga turut mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui penyerapan ikan dan produk olahan dari UMKM yang kemudian dipasarkan di Rumah Ikan Higienis. Tentunya program itu mampu meningkatkan peran masyarakat dalam rangka peningkatan konsumsi ikan.

Usai mengunjungi pasar Rumah Ikan Higienis, Dyah beserta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Aliman, Ketua DWP DKP Aceh Cut Badria Laili, dan Pembina Mutu Hasil Pengolahan Perikanan Cut Sri Haswirna, mengunjungi Gudang Beku Terintegrasi atau “cold storage” yang berada di Kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo.

Dyah beserta rombongan menyaksikan proses awal hingga akhir pembekuan ikan sebelum akhirnya di pasarkan dan di ekspor ke luar negeri. Kunjungan itu menerapkan protokol kesehatan ketat yaitu memakai masker dan menjaga jarak.

Wakapolda Aceh Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Massal Covid-19

Peristiwa.co, Banda Aceh – Wakapolda Aceh, Brigjen Pol. Drs. Raden Purwadi, SH, memantau jalannya vaksinasi massal Covid-19, di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Selasa 22 Juni 2021.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan, dalam kunjungan itu Wakapolda didampingi Asisten III Sekda Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Direktur RSUDZA dan sejumlah kepala SKPA lainnya.

“Pak Wakapolda datang untuk meninjau sekaligus menyemangati vaksinator yang hari ini bertugas,” kata Iswanto dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (22/06/2021).

Sebelumnya dilaporkan bahwa Pemerintah Aceh terus menggenjot vaksinasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah pelaksanaan vaksinasi massal ASN pada tanggal 3 hingga 15 Juni lalu, kini vaksinasi massal tahap 2 akan digelar lagi mulai tanggal 22 Juni 2021.

Vaksinasi massal tahap dua itu dibagi dua bagian. Bagian pertama akan dimulai pada tanggal 22 hingga 25 Juni 2021. Tahap tersebut dikhususkan untuk ASN yang belum sama sekali menerima suntikan vaksin.

Sementara bagian kedua dimulai pada tanggal 1 hingga 9 Juli 2021. Pada tahap ini akan diberikan suntikan dosis kedua bagi ASN yang telah menerima suntikan dosis pertama pada vaksinasi massal sebelumnya.

Iswanto yang juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Aceh itu mengatakan, sebanyak 14.870 vial atau 148.700 dosis untuk seluruh Aceh telah tiba pada 20 Juni hari Minggu kemarin. Dari stok tersebut, kebutuhan vaksin Satgas Covid Aceh sebanyak 10.000 dosis, di mana 2.299 dosis di antaranya adalah untuk penyuntikan pertama dan sisanya adalah untuk dosis suntikan ke dua atau lanjutan bagi mereka yang telah disuntik vaksin dosis pertama.

Lebih lanjut, Iswanto mengatakan bahwa, secara akumulatif, dari total 18.574 ASN Pemerintah Aceh, sebanyak 61 persen atau 11.295 diantaranya sudah divaksin. Sementara 7.279 diantaranya belum menerima vaksin sama sekali.

Pada Selasa hari ini, selain vaksinasi massal di gedung Banda Aceh Convention Hall, vaksinasi juga dilakukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) / Disabilitas Mental di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Vaksinasi akan dilakukan hingga semua pasien yang memenuhi syarat mendapatkan vaksin.

“Program ini menyasar para pasien yang dirawat inap dan rawat jalan di RSJ Aceh yang layak divaksin dan mendapat izin dari keluarga,” ujar Iswanto seperti keterangan yang disampaikan Direktur RSJ Aceh, Makhrozal.

Iswanto juga menjelaskan, upaya memaksimalkan capaian vaksinasi Covid-19 di Aceh terus dilakukan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Bahkan, di tingkat provinsi Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Senin 7 Juni 2021 telah mengeluarkan instruksi yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kontrak serta tenaga kerja outsourcing (TKO) yang bekerja pada instansi Pemerintah Aceh, untuk mengikuti vaksinasi covid-19.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi seluruh PNS, Tenaga Kontrak dan Outsourcing, yang diteken Gubernur Aceh pada Senin 7 Juni 2021.

Sementara itu, Koordinator vaksinasi massal Pemerintah Aceh yang juga Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iman Murahman, mengatakan, sebanyak 159 orang divaksin pada Selasa hari ini. Mereka sebagian besarnya adalah petugas pelayanan publik, lansia maupun pra lansia yang belum sempat mengikuti vaksinasi massal tahap pertama.

“Ada 40 orang yang melakukan vaksinasi dosis kedua, 25 orang merupakan yang ditunda pada penyuntikan tahap pertama minggu lalu dan 119 orang adalah mereka yang disuntik vaksin dosis pertama,” kata Iman merinci.

Dengan bertambahnya 159 orang yang divaksin pada vaksinasi tahap kedua ini, sampai hari ini tercatat sebanyak 7.860 orang yang telah divaksin.

“Alhamdulillah semangat para petugas publik untuk ikut vaksinasi sangat tinggi. Ini menjadi ikhtiar kita agar covid bisa hilang,” kata dr. Iman. 

Pemerintah Vaksinasi Covid-19 Pada Pasien di RSJ Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh melakukan Pencanangan Pelaksanaan Vaksinasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) / Disabilitas Mental di Rumah Sakit Jiwa Aceh, Selasa 22 Juni 2021.

Vaksinasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa dilakukan berdasarkan SE Menkes No HK.02.01/MENKES/598/2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas serta Pendidik Pendidikan.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, dr. Makhrozal, menerangkan, vaksinasi di RS Jiwa dimulai hari ini dan akan terus berlangsung hingga semua pasien yang memenuhi syarat mendapatkan vaksin.

“Program ini menyasar para pasien yang dirawat inap dan rawat jalan di RSJ Aceh yang layak divaksin dan mendapat izin dari keluarga,” ujar Makhrozal.

Pada hari pertama vaksinasi, kata Makhrozal, sebanyak 20 pasien berhasil divaksin. Mereka dinyatakan memenuhi persyaratan, baik dari segi medis maupun terkait izin keluarga. Sementara itu, vaksinasi ini melibatkan tim vaksinator dari RS Jiwa yang berjumlah 10 orang. Selain menyasar pasien RSJ, tim ini juga akan melakukan vaksinasi ke Panti Lansia.

“Selain itu, tim vaksinator juga menerima layanan vaksinasi untuk penyandang disabilitas lainnya,” ujar Makhrozal.

Lebih lanjut, Makhrozal menjelaskan, saat ini terdapat 331 pasien yang sedang menjalani rawat inap di RSJ Aceh. Makhrozal juga menerangkan, program vaksinasi Covid-19 di lingkungan RS Jiwa dilakukan sebagai ikhtiar bersama untuk pencegahan penularan covid bagi kelompok masyarakat, “khusus seperti para Penyandang Disabilitas khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa”.

Pembukaan kegiatan Pencanangan Vaksinasi Covid-19 pada orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Residen Rumoh Harapan di RSJ Aceh ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar. Kehadiran Iskandar turut didampingi Direktur RSJ Aceh, Direktur RSUDZA, Kadinkes Aceh, Kabid Dokkes Polda Aceh dan SKPA terkait lainnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto juga menyampaikan, program vaksinasi Covid-19 di Aceh telah berlangsung sejak 15 Februari 2021. Saat itu Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin. Program vaksinasi kemudian terus bergulir dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Untuk memaksimalkan program tersebut, Pemerintah Aceh juga bekerjasama dengan jajaran Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh dengan meluncurkan vaksinasi masal untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh pada 3 Juni 2021.

“Tahap pertama program tersebut telah berakhir 15 Juni dan saat ini mulai memasuki tahap kedua yang dimulai tanggal 22 Juni 2021,” ujar Iswanto.

Vaksinasi massal tahap dua ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan dimulai pada tanggal 22 hingga 25 Juni 2021. Tahap tersebut dikhususkan untuk ASN yang belum sama sekali menerima suntikan vaksin.

Sementara bagian kedua dimulai pada tanggal 1 hingga 9 Juli 2021. Pada tahap ini akan diberikan suntikan dosis kedua bagi ASN yang telah menerima suntikan dosis pertama pada vaksinasi massal sebelumnya.

Iswanto juga menjelaskan, upaya memaksimalkan capaian vaksinasi Covid-19 di Aceh terus dilakukan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Bahkan, di tingkat provinsi Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Senin 7 Juni 2021 telah mengeluarkan instruksi yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kontrak serta tenaga kerja outsourcing (TKO) yang bekerja pada instansi Pemerintah Aceh, untuk mengikuti vaksinasi covid-19.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi seluruh PNS, Tenaga Kontrak dan Outsourcing, yang diteken Gubernur Aceh pada Senin 7 Juni 2021.

Back To Top