Pemerintah Aceh Respon Cepat Kebocoran Gas di Aceh Timur, Masyarakat Sudah Dievakuasi


Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh merespon cepat kejadian kebocoran gas PT Medco pada Minggu 27 Juni 2021 yang berimbas kepada warga di wilayah Gampong Panton Rayeuk, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan sejumlah perangkat kerja Pemkab Aceh Timur langsung melakukan upaya evakuasi warga setempat pada malam kejadian.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, usai menerima laporan di lapangan dari Kepala BPBA, di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 28 Juni 2021. 

“Sejak semalam atas arahan dan perintah Gubernur Aceh Ir.H Nova Iriansyah, MT, pak Sekda Aceh langsung menggelar rapat bersama sejumlah Kepala SKPA terkait untuk menindaklanjuti dan menangani kejadian ini,” kata Iswanto.

Iswanto menyebutkan, saat ini Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Timur sudah mendirikan posko di halaman Kantor Camat Banda Alam, untuk mengkoordinir penanganan musibah yang terjadi. Di posko tersebut pemerintah menyediakan tenda pengungsian, dapur umum, dan bantuan kesehatan yang ditangani langsung oleh dokter.

“Saat ini Kepala BPBA bersama tim sudah berada di lokasi kejadian langsung untuk memantau kondisi warga. Keadaan di lapangan berdasarkan laporan sudah aman dan terkendali. Tim kesehatan terus siaga,” kata Iswanto.

Iswanto menjelaskan, kejadian kebocoran itu terjadi saat adanya kegiatan pencucian sumur gas untuk meningkatkan produksi. Titik lokasi kegiatan tersebut berjarak lebih kurang 12 kilometer dari perkampungan warga.

“Kebutuhan makan dan minum pengungsi telah disiapkan Dinas Sosial Aceh Timur dengan mengadakan dapur umum. Seluruh bahan pangan untuk makan dan minum itu dibantu sepenuhnya oleh PT. Medco,” kata Iswanto.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) , Ilyas, dari lokasi kejadian melaporkan, saat ini ada sekitar 150 warga yang mengungsi di posko yang didirikan BPBA dan BPBD Aceh Timur di halaman Kantor Camat Banda Alam. Mereka yang dominan mengungsi adalah kaum hawa dan anak-anak.

Ilyas menjelaskan, sebanyak dua orang yang terdampak akibat kejadian tersebut masih dalam penanganan di RSUD Zubir Mahmud. Jamilah, salah satu warga yang dirawat itu kondisinya sudah membaik dan dibolehkan pulang pada sore ini.

“Sementara yang satunya lagi atas nama Della Puspita masih memerlukan penanganan lebih lanjut dan diperkirakan selesai perawatan besok (29/6),” kata Ilyas.

Ilyas mengatakan, sejumlah masyarakat lainnya yang datang ke puskesmas Keude Geureubak untuk diobservasi kini seluruhnya sudah kembali ke lokasi pengungsian tanpa adanya gangguan kesehatan.

Ilyas menyebutkan, pihaknya siap menyediakan kebutuhan para pengungsi selama masa evakuasi berlangsung. Baik tempat penginapan, penanganan kesehatan, maupun kebutuhan makanan harian.

“Kebutuhan makan dan minum pengungsi telah kami siapkan bersama Dinas Sosial Aceh Timur dengan mengadakan dapur umum. Seluruh bahan pangan untuk makan dan minum itu dibantu sepenuhnya oleh PT. Medco,” kata Iswanto.

Dalam kesempatan itu, Ilyas menyampaikan, untuk mencegah terjadinya kebocoran yang berulang, tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh akan mengecek langsung kondisi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan.

Dorong Pengembangan Proyek IDD, Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Hulu Migas

Dorong Pengembangan Proyek IDD, Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Hulu Migas

Peristiwa.co, Jakarta - Proyek pengembangan minyak dan gas bumi (migas) laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) tetap menjadi proritas nasional dalam menjaga produksi gas di Indonesia. Pemerintah pun menyiapkan paket stimulus atau insentif demi mempercepat penyelesaian proyek tersebut.

"Pemerintah mendukung pengembangan lapangan (migas laut dalam) baru untuk bisa ekploitasi sumber gas yang ada. Kita melakukan evaluasi terpusat untuk bisa memberikan dukungan insentif yang diperlukan. Ini masih proses yang dilaksankan bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas," Menteri ESDM Arifin Tasrif saat meresmikan proyek pengembangan Merakes di di Floating Processing Unit (FPU) Jangkrik, Kalimantan Timur, Selasa (8/6).

Merespon hal tersebut, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengemukakan, pihaknya telah mengajukan sembilan stimulus kepada pemerintah untuk mendongkrak investasi di sektor hulu migas, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. "Sekitar enam (stimulus) sudah mendapatkan persetujuan (pemerintah)," jelas Dwi.

Salah satu kelonggaran investasi di hulu migas, sambung Dwi, adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola oleh mereka. "Jadi, ini akan diteruskan ke pembicaraan dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan," ungkapnya.

Sebelumnya, SKK Migas telah mengajukan sembilan stimulus kepada pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas. Adapun stimulus tersebut berupa penundaan pencandangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair (LNG) Badak, penundaan atau penghapusan PPN LNG, penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas.

Selain itu ada, penundaan atau pengurangan hingga 100% pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas Take or Pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas fiskal term, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas. "Saat ini juga sudah di bangun one door service policy. Jadi, sekarang begitu banyak aspek diusahakan agar investasi bisa berjalan dengan baik," kata Dwi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, gas bumi ditargetkan akan memberi kontribusi sebesar 22% pada bauran energi nasional di tahun 2025. Saat ini, realisasi gas nasional pada tahun 2020 mencapai 19,36%.

"Pemerintah terus mendorong usaha peningkatan cadangan, produksi migas dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, yang saat ini tercatat sebesar 63,9%," pungkas Arifin.

Selaraskan Kebutuhan Energi

Kementerian ESDM sendiri akan tetap menjaga keseimbangan kebutuhan energi fosil di tengah tantangan perubahan iklim. Pasalnya, pemerintah memasang target produksi migas sebesar 1 juta barel per hari (bopd) di tahun 2030 dengan tetap meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Arifin menilai kebutuhan energi fosil di dalam negeri masih tergolong tinggi, yakni di atas satu juta bopd dan diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. "Produksi minyak kita sekitar 700 bopd, kecenderungannya kalau kita tidak melakukan apa-apa akan turun terus dan ini akan mengakibatkan impor (migas)," tambahnya.

Untuk itu, sambung Arifin, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya demi menekan impor migas, diantaranya menggalakkan eksplorasi dan mengoptimalkan EBT. "Selain meminimalkan impor minyak, kita juga ke depannya merespon energi bersih terbarukan dalam energi bauran nasional," ungkapnya.

Secara rinci, Dwi memproyeksikan permintaan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri lebih 1,8 juta bopd di tahun 2030. Sementara, kebutuhan hari ini sekitar 1,4 juta bopd dengan kapasitas kilang sekitar 800 ribu bopd. "Jadi kalau kilang Balikpapan selesai akan menambah kapasitas kilang menjadi 1 - 1,2 juta bopd. Jadi memang target produksi 1 juta bopd ini memang dibutuhkan buat negara kita," jelasnya.

Ini Potensi Blok B yang Kini Resmi Dikelola Pema Global Energi 100 Persen

Peristiwa.co, Aceh Utara – Setelah selama 44 tahun sejak 1976, Aceh akhirnya memiliki wewenang untuk pengelolaan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara. 

Selama beberapa dekade terakhir, minyak dan gas bumi Blok B dikelola oleh Mobil Oil (belakangan menjadi ExxonMobil) sebelum kemudian pengelolaan dialihkan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Namun kini pemerintah pusat telah merestui bahwa minyak dan gas bumi di lokasi itu dikelola oleh PT. Pembangunan Aceh (PEMA) yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh. 

Hal itu berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, bertanggal 17 Juni 2020, yang dikirimkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). 

Dalam surat bernomor 187/13/MEM.M/2020 itu, PT PEMA diminta untuk mengajukan permohonan pengelolaan migas Blok B Aceh Utara kepada BPMA.

Dalam teknis pengelolaan, juga dibuka kemungkinan pengelolaan bersama dengan PT Pertamina Hulu Energi NSB (PHE).
Menyikapi surat tersebut, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas doa dan dukungan. Nova juga bersyukur, perjuangan keras yang diintensifkan selama dua tahun terakhir telah membuahkan hasil. 

“Alhamdulillah. Ini hasil perjuangan panjang sejak 1976,” kata Nova, Jumat 19 Juni 2020.

Nova berharap, hasil yang dicapai saat ini bisa menjadi berkah dan kebanggaan untuk masa depan rakyat Aceh yang lebih baik. 

Sementara itu, Ketua Tim Negosiasi Pengelolaan Minyak dan Gas Blok B yang juga Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), Mahdi Nur, menyebutkan diterbitkannya surat Menteri ESDM tersebut merupakan bentuk persetujuan pemerintah pusat bahwa Blok B sudah dapat dialih kelola kepada PT. PEMA pasca tanggal 17 November 2020.

Setelah melalui proses yang panjang untuk pengalihan wewenang pengelolaan  Blok B antara pemerintah aceh dan pusat Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra B-Block (PHE NSB), resmi menyerahkan pengelolaan 100% Wilayah Kerja (WK) B kepada PT Pema Global Energi (PGE) pada Senin 17 Mei 2021 di Point A Main Office di Desa Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Taufik Aditiyawarman, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, Direktur PGE Teuku Muda Ariaman, Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal, dan Kepala Dinas ESDM Aceh Mahdinur.

Direktur PGE Teuku Muda Ariaman menyambut gembira alih kelola ini. “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Menteri ESDM. PGE akan meneruskan pengelolaan WK B dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung pencapaian target produksi migas nasional,” ujarnya, yang disaksikan langsung oleh Kadis ESDM Aceh Mahdinur, mewakili pemerintah provinsi Aceh, dan Direktur Utama PT PEMA Zubir Sahim.

Sementara itu, Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal dalam sambutannya mengatakan pemerintah yakin bahwa pengelolaan WK B oleh PGE akan dapat berlangsung secara berkelanjutan. "Di samping itu, potensi pengembangan WK B cukup menjanjikan, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi industri, Pemerintah Daerah serta masyarakat sekitar," ujarnya.

Adapun potensi di WK B terdiri dari tiga lapangan gas di darat yang aktif berproduksi, yaitu lapangan Arun dengan 44 sumur aktif, Lapangan South Lhoksukon A dengan 2 sumur aktif, dan Lapangan South Lhoksukon D dengan 8 sumur aktif. Produksi gas diperkirakan mencapai 55 MMscfd dan kondensat 868 barel per hari. 

Dengan dikelola oleh PT PEMA diharapakan mampu meningkatkan pendapatan pemerintah aceh dari sektor minyak dan gas sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di aceh dan juga tidak adanya permainan mafia migas di aceh.

Pengelolaan potensi minyak dan gas bumi Blok B Aceh Utara kini telah sah dimandatkan kepada Pemerintah Aceh, dalam hal ini PT. Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai kontraktor definitif Blok B.

Hal itu sesuai keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang  persetujuan pengelolaan dan penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama pada wilayah Blok B.

Sesuai SK tersebut, Menteri ESDM memberikan persetujuan pengelolaan kontrak kerja sama wilayah blok B pasca 17 Mei 2021 kepada kontraktor sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri itu.

SK tersebut juga menyebutkan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama pada wilayah kerja Blok B. Ketentuan itu yakni kontrak bagi hasil cost recovery, dimana PT PEMA Global Energi sebagai kontraktor dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun.

Sementara Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui akun twitter resminya mengungkapkan kebahagiaan atas keberhasilan Pemerintah Aceh mengelola Blok B. Gubernur Nova menyebut hal tersebut sebagai ‘torehan sejarah penting’.

“Ada torehan sejarah penting hari ini, Kepmen ESDM sdh terbit dan Blok B (WK-B) sah menjadi milik Pem Aceh. Tksh atas do’a seluruh rakyat Aceh,” tulis Gubernur Nova di akun twitternya, Senin 26 April 2021.

Menteri Investasi Ke Aceh Bahas Investasi Blok B dan Murban Energy

Pasokan BBM dan LPG Periode Libur Lebaran Dipastikan Aman

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerintah memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji saat melakukan kunjungan ke Command Center Pertamina, fasilitas pemantauan operasi Hulu dan Hilir Migas secara real time , Selasa (11/5) petang. Kunjungan ini untuk mengecek stok BBM dan LPG selama masa libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H. 

"Dari data real time yang ditunjukkan, pasokan BBM dan LPG aman," ujar Tutuka. 

Ketahanan stok nasional untuk Premium mencapai 27,9 hari, Pertamax 24,7 hari dan Solar 21,3 hari. Sedangkan Pertalite adalah merupakan pencampuran antara Pertamax dan Premium. Ketahanan LPG mencapai 15 hari dan minyak tanah atau kerosene 80,6 hari. Sedangkan stok Avtur cukup untuk 76,3 hari. 

Secara umum, kondisi stok dan penyaluran BBM selama ramadhan dan libur lebaran naik 9,2 hari dari rata-rata normal. Penyaluran LPG naik 2,5 hari dari kondisi normal dan penyaluran Avtur naik 1,4 hari dari rata-rata stok normal. 

Untuk menjamin kecukupan energi bagi masyarakat, Pemerintah melalui PT Pertamina melakukan upaya-upaya, antara lain meningkatkan stok dan volume penyaluran BBM dan LPG sebagai antisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat di mana gasoline naik 8%, diesel naik 2%, LPG naik 5,4% dan avtur turun 3,8% dibanding rerata normal.

Upaya lainnya adalah memastikan produk BBM dan LPG dalam kondisi aman baik di Terminal BBM maupun Terminal LPG, serta di SPBU dan SPBBE. Total SPBU yang disiagakan berjumlah 7.469 terdiri dari 3.608 unit di Pulau Jawa dan 3.861 di luar Jawa. Sedangkan jumlah SPBBE yang disiagakan sebanyak 667, di mana agen PSO mencapai 4.152 dan non PSO 820. Untuk layanan avtur, tersedia 68 DPPU.

Pertamina juga menjaga ketersediaan pelumas di SPBI dan sarfas distribusi seperti 114 TBBM dan 23 TLPG. 

Dalam melayani kebutuhan masyarakat, Pertamina menyediakan layanan tambahan BBM dan LPG seperti 148 unit mobil tangki stand by, 23 unit pertashop 193 motorist, 2 titik mobile dispenser, dqn 48.207 titik agen LPG dan outlet LPG siaga. Juga, cashless payment di semua titik layanan SPBU.

Kilang Minyak Balongan Kembali Beroperasi Pasca Ledakan

Kilang Minyak Balongan Kembali Beroperasi Pasca Ledakan

Peristiwa.co, Indramayu - Pasca insiden di area Tangki T-301 Kilang Balongan, selain memberi perhatian penuh pada upaya penanganan dampak di masyarakat, Pertamina juga fokus pada pemulihan operasi kilang setelah sebelumnya sempat dilakukan normal shut down pada saat terjadinya insiden untuk meminimalisir dampak.

Tahapan start up sudah dimulai sejak 31 Maret 2021 dengan menjalankan kembali primary processing CDU (Crude Destilation Unit). Berikutnya dilakukan start up secondary processing unit secara bertahap, mulai dari unit RCC (Residual Catalytic Cracker) yang mengolah residu menjadi produk bernilai tinggi dan tanggal 7 April sudah beroperasi normal, serta unit KLBB (Kilang Langit Biru Balongan) yang menghasilkan produk BBM telah beroperasi normal.

Untuk alih supply saat ini mulai disesuaikan secara bertahap, seiring dengan mulai beroperasinya kilang Pertamina Balongan. Sebelumnya, selama Kilang Pertamina Balongan belum beroperasi normal, pasokan BBM untuk Jakarta dipenuhi dari kilang Pertamina lainnya seperti Kilang Dumai, Cilacap, Balikpapan, dan Kilang TPPI Tuban dengan cara memaksimalkan kapasitas produksi. Pertamina menjamin pasokan BBM tetap aman tanpa perlu melakukan impor tambahan.

"Dengan start up ini, Kilang Balongan akan memulai operasionalnya dan kembali memproduksi produk-produk kilang, diawali dengan produksi BBM," jelas Corporate Secretary Subholding Refining & Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Ifki Sukarya.

Ifki menambahkan, Kilang Pertamina Balongan merupakan kilang dengan kapasitas pengolahan sebesar 125 ribu barel per hari atau setara dengan 12% dari total kapasitas produksi nasional. Kilang ini memasok kebutuhan BBM untuk DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. 

Kilang Pertamina Balongan memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM, terutama Premium, Pertamax, dan LPG yang disalurkan ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sekitarnya yang merupakan sentra bisnis dan pemerintahan Indonesia.

"Produk utama Kilang Pertamina Balongan seperti Premium, Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Avtur, LPG, dan Propylene, yang semuanya memiliki kontribusi yang besar dalam menghasilkan pendapatan baik bagi PT Pertamina (Persero) maupun bagi negara," tutup Ifki.


Warga Terdampak Kebakaran Kilang Balongan Sudah di Izin Kembali Kerumah

Back To Top