Gubernur Aceh Dukung Pelaksanaan Studi CCS di PT Arun Lhokseumawe

Peristiwa.co, Banda Aceh — Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung pelaksanaan studi carbon capture and storage (CCS) di lokasi PT Arun Lhokseumawe yang akan dilakukan oleh ODIN Reservoir Consultant – Australia di bawah investor Carbon Aceh dan PT PEMA. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan untuk menjadikan PT Arun sebagai gudang penyimpanan gas di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan gubernur dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Andang Bachtiar, di Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 5 Desember 2022.

Nova mengatakan, segala tahapan dalam mempersiapkan kegiatan investasi tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Sebab kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang baru di Aceh.

Dalam kesempatan itu, Nova menekankan kepada Sekjen Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, sebagai pihak yang mengurus rencana studi dan investasi kegiatan tersebut di Kementerian ESDM, agar memperhatikan keistimewaan yang dimiliki Aceh.

Ia mengatakan, Aceh merupakan provinsi yang memiliki kewenangan khusus, termasuk dalam pengelolaan minyak dan gas.

Oleh sebab itulah, Gubernur meminta agar regulasi yang tengah disusun di Kementerian ESDM terkait pelaksanaan carbon capture and storage (CCS) di lokasi PT Arun Lhokseumawe dapat mengakomodir keistimewaan yang dimiliki Aceh.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Andang Bachtiar, mengatakan, kedatangan pihaknya adalah untuk melaporkan perkembangan persiapan studi carbon capture and storage (CCS) di lokasi PT Arun Lhokseumawe yang akan dilaksanakan oleh ODIN Reservoir Consultant, yang berada di bawah investor Carbon Aceh dan PT PEMA.

“MoU antara PT PEMA dengan Carbon Aceh sedang dipersiapkan, InsyaAllah paling lambat awal Februari sudah jadi. Nantinya MoU tersebut akan menjadi payung regulasi perusahaan investor yang melakukan studi, ” ujar Andang.

Andang mengatakan, pelaksanaan studi tersebut nantinya akan melibatkan tenaga ahli dari Indonesia, termasuk dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas Malikussaleh.

Andang mengatakan, PT Arun Lhokseumawe merupakan satu-satunya perusahaan produksi migas yang telah kosong di Indonesia. Bila rencana investasi tersebut berjalan lancar, maka PT Arun akan menjadi gudang penyimpanan gas pertama di Indonesia.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, Direktur PT PEMA, Zubir Sahim, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdi Nur dan Staf Khusus Gubernur Aceh, Wiradmadinata.

Aceh Siap Berkontribusi Untuk Target 1 Juta Barel/hari Produksi Migas Nasional

Aceh Siap Berkontribusi Untuk Target 1 Juta Barel/hari Produksi Migas Nasional

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT menyatakan Aceh siap untuk berkontribusi bagi target 1 juta barel per hari produksi Migas Nasional pada tahun 2030.

Namun Nova mengingatkan, kontribusi itu tidak akan terlaksana, tanpa kerjasama yang baik dari para pemangku kebijakan Migas nasional dan seluruh jaringan mitra kerja Migas Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya saat membuka secara resmi acara Vendor Day yang digagas oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas Aceh, di Ballroom Hermes Palace Hotel, Jum’at 17 Desember 2021.

Baca Juga : Ini Potensi Blok B yang Kini Resmi Dikelola Pema Global Energi 100 Persen

“Dukungan Pemerintah Pusat, SKK Migas dan pemangku kepentingan lainnya sangat besar dalam mengoptimalkan potensi Migas Aceh. Oleh karena itu, kerja sama antar pihak harus kita tingkatkan, agar Aceh dapat berkontribusi terhadap target pemerintah memproduksi 1 juta barel migas per hari di tahun 2030,” ujar Nova.

Untuk diketahui bersama, saat ini terdapat 12 Wilayah Kerja Migas Aktif yang ada Aceh, dimana 3 Wilayah Kerja berada di bawah pengendalian SKK Migas, yaitu WK Andaman I yang dikelola Mubadala Petroleum, WK Andaman II yang dikelola oleh Konsorsium Premier Oil Andaman Limited, serta WK North Sumatera Offshore (NSO) yang dikelola PT. Pertamina Hulu Energi Rokan.

Selain itu, ada pula satu WK lainnya, yakni PT. Pertamina Asset Rantau Field yang saat ini sedang dalam proses pengalihan dari SKK Migas ke BPMA.

“Dari semua WK itu, Produksi Migas lepas pantai di wilayah Laut Andaman Selat Malaka adalah yang terbesar. Kalau saja semua WK itu sudah pada tahap produksi, Insya Allah Aceh akan mampu berkontribusi bagi pencapaian produksi Migas Nasional yang menargetkan Produksi tahun 2030 sebesar 1 Juta Barel per hari, untuk minyak bumi dan 12 miliar standart cubic feet per hari untuk gas,” kata Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dalam pengelolaan dan penentuan sistem bagi hasil Migas yang ada di wilayah Aceh.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas Aceh mengamanatkan dibentuknya BPMA yang bertugas sebagai lembaga pengendalian dan pengawasan Kontrak Kerja Sama Migas di Aceh.

Dalam aktivitasnya, sebagai sebuah badan pemerintah, BPMA bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Gubernur menambahkan, dalam menjalankan aktivitasnya Kontraktor KKS membutuhkan banyak elemen atau material. Guna memenuhi kebutuhan itu, Gubernur mengimbau agar KKKS melibatkan perusahaan lokal untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, agar keberadaan perusahaan Migas di Aceh dapat menggerakkan ekonomi lokal.

Nova menjelaskan, setiap perusahaan yang masuk dalam daftar K3S merupakan perusahaan besar yang telah malang melintang dalam bisnis pertambangan migas dunia, dengan sistem kerja yang sangat profesional. Oleh karena itu, sistem pengadaan barang dan jasa yang berjalan di perusahaan-perusahaan ini juga membutuhkan pelayanan yang profesional.

“Setiap komponen barang/jasa yang dibutuhkan perusahaan pastilah harus memiliki standar di atas rata-rata. Hal ini dikarenakan kerja di bidang Migas bersifat jangka panjang serta membutuhkan ketelitian dan kedisiplinan yang tinggi. Jika sistem pengadaan barang dan jasa tidak berjalan dengan baik, sudah tentu kegiatan operasi hulu yang dijalankan akan terganggu,” kata Nova.

Itu sebabnya, sambung Gubernur, pihak KKKS sangat selektif dalam memilih perusahaan supplier sebagai mitra kerja mereka. Oleh karena itu, jika ingin menjadi bagian dari mitra kerja KKKS, maka perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh, harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem kerja tersebut.

“Prinsip-prinsip mendasar dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tentu haruslah efisien, efektif, jujur, terbuka dan bersaing, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif, harus benar-benar dapat dijalankan dengan baik. Semua transaksi harus transparan dan kompetitif. Dengan prinsip ini, kerjasama yang dibangun tentu akan lebih baik dan harmonis,” imbuh Gubernur.

Gubernur meyakini, para narasumber yang akan menjadi pembicara pada kegiatan ini akan menjelaskan secara detail mengenai prinsip pengadaan barang dan jasa untuk Kontraktor KKS Migas ini.

“Sebagai pihak yang mendorong untuk pemanfaatan vendor lokal, saya berharap, perusahaan penyedia barang dan jasa di Aceh dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kadin sebagai wadah berhimpun pengusaha dapat menjadi fasilitator dan mediator agar keterlibatan pengusaha lokal akan lebih maksimal, agar tujuan membangun kolaborasi yang strategis dalam meningkatkan produksi hulu Migas Aceh dan penguatan kapasitas Nasional dapat terwujud,” ujar Nova.

“Terimakasih kepada BPMA, pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan Vendor Day ini. Semoga kerjasama ini dapat pula mendorong bangkitnya gairah ekonomi di daerah kita. Semoga juga perjuangan kita mengoptimalkan sumber daya alam Aceh bagi kesejahteraan rakyat Aceh, mendapat ridha dari Allah,” pungkas Gubernur Aceh.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pema Global Energi T Muda Ariaman, dalam sambutannya menjelaskan, Vendor Day merupakan ajang tahunan K3S wilayah Aceh, tahun ini penyelenggaraan kegiatan ini dipercayakan kepada PT Pema Global Energi sebagai penyelenggara.

Muda Ariaman menjelaskan, sebesar 70 persen pendanaan produksi migas digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Jika tidak dikelola secara profesional dan baik, maka proses pengadaan justru akan berimbas buruk bagi kegiatan-kegiatan tersebut.

“Oleh karena itu, sangat perlu disusun pedoman terkait pengadaan barang dan jasa. Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini, kita mampu membentuk mitra yang baik untuk meningkatkan produksi migas yang baik di Aceh.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh T Muhammad Faisal, dalam sambutannya menjelaskan BPMA bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan kontraktor kerjasama migas di Aceh. Dan, Vendor Day adalah salah satu upaya dari sosialisasi terkait pengendalian dan pengawasan serta penguatan kapasitas K3S.

Dalam sambutannya, Faisal menjelaskan, capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri per November 2021 sebesar 72,18 persen. Hal ini jauh melampaui target yang hanya sebesar 57 persen.

“BPMA akan terus mendorong TKDN agar terciptanya efek berganda, yaitu investasi, pemanfaatan produk lokal dan pendapatan daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk penguatan dan mendorong partisipasi penyedia barang dan jasa untuk kegiatan hulu migas,” ujar Faisal.

Kegiatan hari ini juga dirangkai dengan Penyerahan Momento BPMA kepada PT Pema Global Energi, PT Medco E&P Malaka, PT Triangle Pase Inc, Zaratex dan Repsol Andaman BV. Penyerahan Momento juga diberikan kepada PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. 

Baca Juga : Ini Potensi Blok B yang Kini Resmi Dikelola Pema Global Energi 100 Persen

PT Arun Direncanakan Jadi Tempat Penyimpanan Gas Terbesar di Indonesia

Peristiwa.co, Jakarta — Lokasi PT Arun Gas di Kota Lhokseumawe direncanakan akan dikembangkan menjadi tempat penyimpanan gas terbesar di Indonesia. Sumur gas yang sudah tak produktif dan segala perangkat teknologi produksi di lokasi perusahaan tersebut, akan dikembangkan kembali agar bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan gas CO2 dengan jumlah besar.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan lanjutan rencana studi carbon capture utilization and storage (CCUS) di Lapangan Arun antara Pemerintah Aceh, PT PEMA dan pihak perusahaan ODIN Reservoir Consultant – Australia, di Jakarta, Selasa 9 November 2021.

Hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdi Nur, Direktur PT PEMA, Zubir Sahim dan pihak konsultan perusahaan ODIN Reservoir Consultant – Australia.

Konsultan perusahaan ODIN Reservoir Consultant – Australia, Andang Bachtiar, mengatakan, gas di lapangan PT Arun yang kini telah kosong dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai tempat penyimpanan gas dari berbagai tempat produksi gas yang masih aktif baik di Aceh maupun tempat lainnya di Indonesia.

Andang menyebutkan, sejumlah tempat yang bakal berpotensi memproduksi gas di wilayah Aceh, diantaranya ada di Kuala Langsa dan Laut Andaman. Produksi gas dari wilayah tersebut nantinya dapat disimpan di PT Arun. Selain itu, produksi gas di Laut Natuna juga bisa disimpan di PT Arun.

“Potensi kapasitas penyimpanan di Arun juga dapat dipasarkan secara internasional untuk menghasilkan pendapatan signifikan bagi Aceh dan Indonesia,” kata Andang.

Andang mengatakan, penyimpanan CO2 di PT Arun dapat menjadi peluang komersial yang sangat besar untuk mengembangkan pasokan gas yang tinggi di Aceh dan sekitarnya.

Andang berharap kepada PT Pema selaku perusahaan pengelola PT Arun dapat mendukung dan bekerjasama dengan baik dalam mengembangkan proyek tersebut.

Andang mengatakan, pihaknya kini tengah mengawal pembentukan draft Peraturan Menteri ESDM terkait pengembangan tempat penyimpanan gas di lapangan Arun. Setelah Permen terbentuk dan kerja sama dengan PT PEMA telah disepakati, maka diperkirakan pada bulan Juli 2022 proyek pengembangan tersebut sudah dapat dimulai.

Setidaknya butuh waktu selama enam tahun untuk melakukan studi dan pengembangan sumur gas serta segala perangkat teknologi di PT Arun.
Setelah tahapan tersebut selesai, baru pada tahun 2028 dapat dimulainya pemasokan penyimpanan gas ke PT Arun.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyambut baik dan mendukung rencana pengembangan lokasi PT Arun menjadi tempat penyimpanan gas. Ia mengatakan, pengembangan tersebut merupakan proyek yang sangat inovatif, karena menjadikan PT Arun tetap berfungsi dan beroperasi secara berkelanjutan.

Gubernur berharap seluruh tahapan dalam proyek tersebut dapat dikerjakan secepat mungkin. Sehingga dapat memberikan dampak perekonomian yang baik bagi masyarakat Aceh.

Ini Usulan Besaran Subsidi Solar dan Listrik dalam RAPBN 2022


Kadis ESDM: Perlu Dukungan Masyarakat untuk Pengelolaan Migas di Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, Sabtu 2 Oktober 2021 mengatakan, dalam mengembangkan potensi migas yang dimiliki Aceh, selain dibutuhkan pengelolaan secara optimal oleh pemerintah, dukungan dari seluruh kalangan terhadap pengelolaan migas juga sangat dibutuhkan. Sehingga peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat semakin dirasakan dan dapat berjalan lancar.

Hal itu ia sampaikan, dalam web seminar yang mengusung tema “Apa Manfaat BPMA Untuk Masyarakat Aceh” yang digelar oleh Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Sabtu hari ini. “Saya rasa tanpa dukungan dari masyarakat akan sulit kita jalankan. Pengelolaan migas harus bisa memberikan manfaat bagi negara, daerah serta akan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahdinur.

KKP Panggil Pertamina Bahas Penanganan Tumpahan Minyak di Aceh

Ia menuturkan, pengelolaan potensi migas adalah hasil perdamaian Aceh yang melahirkan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dimana dalam pasal 160 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mengelola bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi, yang berada di darat dan laut pada wilayah kewenangan Aceh dengan membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.

Menindak lanjuti hal itu, Gubernur Aceh mengeluarkan SK No. 542/323/2013, sehingga melahirnya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Pendirian BPMA ini dibutuhkan guna mendorong keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan migas supaya memberikan manfaat yang lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. “Tugas BPMA sendiri telah dicantumkan dalam UU nomor 11 tahun 2006 dan PP nomor 23 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa, tugas utama BPMA adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu, agar dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk kemakmuran rakyat,” jelas Mahdi.

Di kesempatan itu, ia menyebutkan, BPMA sebagai badan yang berkontribusi dalam pengelolaan migas dan peningkatan pendapatan Aceh mempunyai peranan penting, mulai dari mendukung dan meningkatkan pembinaan terhadap alih kelola Blok B yang sudah diperoleh, dan melakukan pengawasan yang ketat untuk peningkatan produksi dan pembukaan lapangan baru.

Kemudian, BPMA juga menjadi fasilitator dan pendukung Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk memperoleh Partisipasi Interes (PI) yang maksimal, serta mendukung rencana BUMA untuk memperluas usahanya pada sektor Migas seperti pembangunan tangki kondensat pada KEK Arun.

Hal itu, kata Mahdi, sejalan dengan langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan pendapatan Aceh yaitu, mengambil alih pengelolaan potensi minyak dan gas bumi Blok B, meningkatkan produksi dan pembukaan lapangan baru, Partisipasi Interes pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Produksi, dan meningkatkan peran BUMA dalam rangka meningkatkan kontribusi pendapatan Aceh.

Mahdi menyebutkan, saat ini terdapat 12 wilayah kerja migas aktif yang ada di Aceh, dimana 9 wilayah diantaranya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh melalui BPMA berupa area yang berada di daratan dan di bawah 12 mil laut, sedangkan 3 wilayah lainnya menjadi kewenangan SKK Migas berupa area yang berada di atas 12 mil laut.

Dari 9 wilayah yang menjadi kewenangan BPMA, kata Mahdi, masih ada 1 wilayah yang sedang dalam proses alih kewenangan dari SKK Migas ke BPMA yaitu WK Pertamina Aset 1 (PT. Pertamina EP Rantau).

Mahdi mengungkapkan, terkait pendapatan pengelolaan migas Aceh sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 masih sangat fluktuatif. Di tahun 2017, total Dana Bagi Hasil (DBH) dan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) migas Aceh masih rendah yaitu sebesar 213 miliar per tahun. Rendahnya pendapatan DBH dan TDBH dikarenakan terjadinya penurunan produksi atau lifting secara alamiah karena produksi migas masih diharapkan pada lapangan-lapangan dan sumur-sumur lama yang ada di Aceh.

Kemudian, pada tahun 2018, terjadi peningkatan pendapatan DBH dan TDBH Aceh menjadi Rp 353 miliar per tahun. Hal ini dikarenakan kurang pembayaran di tahun-tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2018 dan juga disebabkan PT. Pertamina Hulu Energi NSB berada pada masa akhir kontrak, sehingga mereka meningkatkan produksi secara maksimal pada Blok B.

Seterusnya di tahun 2019, pendapatan Aceh masih tinggi yaitu sebesar 333 miliar per tahun, dikarenakan pada tahun itu PT. Medco E&P Malaka sudah mulai berproduksi sehingga menambah produksi dan pendapatan migas Aceh, dan pada tahun 2020 yang lalu terjadi penurunan secara alamiah menjadi 194 miliar per tahun.

Mahdi berharap, agar ada kesamaan persepsi serta kolaborasi dari semua kalangan, agar saling memahami peran dan tugas masing-masing sehingga, tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.”Kalau belum 1 persepsi maka akan sulit kita jalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal BPMA, Adi Yusfan, juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat mendukung pemerintah Aceh, agar dapat memberikan yang terbaik dalam pengelolaan migas di Aceh l. “Ayo sama-sama kita bangkitkan Aceh, dengan mengatasi tantangan yang ada sehingga industri migas di Aceh kembali berjaya seperti masa Arun dahulu,” ujarnya

Ini Potensi Blok B yang Kini Resmi Dikelola Pema Global Energi 100 Persen



Pemerintah Indonesia Serahkan Kontrak Kerjasama Blok B Pada Gubernur Aceh

Peristiwa.co, Jakarta – Masih dalam suasana memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76, hari ini menjadi momen spesial bagi Pemerintah dan Pemerintah Aceh dengan diserahkannya Naskah Asli Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja (WK) "B".

Mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menyampaikan selamat kepada Pemerintah Aceh atas penyerahan Naskah Asli Kontrak Kerja Sama WK "B" ini.

"Atas nama Pemerintah, kami juga mengucapkan selamat kepada PT Pema Global Energi, semoga apa yang diharapkan oleh banyak pihak bisa memberikan dampak ekonomi ataupun yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh, yaitu betul betul bisa mendorong pertumbuhan industri di Aceh untuk merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe Aceh," ucap Ego, Rabu 25 Agustus 2021.

Untuk itu, Ego berharap agar komitmen kerja pasti yang sudah dituangkan dalam kontrak kerja sama untuk periode tiga tahun pertama dapat direalisasikan dengan baik. Disamping itu, produksi minyak yang saat ini sekitar 878 barrel oil per day (BOPD) dapat ditingkatkan menjadi dua kali lebih besar.

"Blok B ini produksi minyaknya sekitar 800 BOPD, untuk gas cukup bagus, sekitar 44 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), jadi kalau saya lihat dengan komitmen kerjanya dan apa yang sudah direncanakan PT Pema dibawah arahan BPMA, tahun depan diharapkan bisa mencapai produksi dua kali lipat, bisa 2.000 BOPD dan gasnya bisa terus dipertahankan. Kalau itu betul-betul bisa dilaksanakan, harapan Pak Gubernur, Blok B ini dapat terus berkontribusi untuk KEK Lhokseumawe," tambah Ego.

Kontraktor Kerja Sama yang baru juga diharapkan dapat memperhatikan dengan baik faktor keamanan dalam bekerja memgingat ini adalah sumur yang memiliki resiko tinggi.

"Kalau bisa zero tolerance, karena ini kita bicara masalah produksi gas yang sudah tua, jadi dalam pengelolaannya selain harus lebih efisien, berusaha meningkatkan cadangan produksi, kita juga mengharapkan unsur keamanannya harus betul betul diperhatikan," lanjut Ego.

Hal yang sama dinyatakan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Menurutnya, keberadaan naskah kontrak kerja sama adalah dokumen resmi negara sebagai landasan hukum penyerahan pengelolaan migas blok B yang terletak di Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Aceh melalui badan usaha setempat yaitu PT Pema Global Energi.

"Tentu ini sebuah sejarah baru bagi Aceh, bahkan bagi bangsa ini dan untuk itu atas nama Pemerintah Aceh dan seluruh segenap rakyat Aceh kami menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih yang setinggi- tingginya kepada Pemerintah melalui Kementerian ESDM, melalui Menteri ESDM Bapak Arifin Tasrif beserta seluruh jajarannya yang telah mengamanahkan pengelolaan WK migas Blok B kepada Pemerintah Aceh," ujar Nova.

"Kepercayaan ini tidak akan kami sia-siakan, pengelolaan oleh perusahaan daerah ini akan menjadi milestone bagi Aceh dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Aceh dan untuk mengelola sumber daya alam lokal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," lanjutnya.

Nova juga berharap produksi gas dari WK Blok "B" dapat menjadi pendorong tumbuhnya industri baru berbasis gas di Aceh khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe.

Sementara itu, Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal mengungkapkan bahwa untuk menjaga kesinambungan produksi, penerimaan negara serta penerimaan Aceh, khususnya dari Wilayah Kerja "B", perlu memastikan strategi investasi hulu migas serta berbagai insentif yang dapat diberikan agar investasi hulu migas menjadi lebih menarik.

Sebagai implementasi dari pengelolaan bersama sumber daya alam migas di Aceh, Pemerintah dan Pemerintah Aceh senantiasa bersinergi untuk menciptakan iklim investasi di Aceh menjadi lebih menarik. Untuk itu, PT Pema Global Energi selalu menjaga nama baik Pemerintah maupun Pemerintah Aceh.

Gubernur Aceh Ir. H. Nova. Iriansyah MT., menerima Naskah Asli Kontrak Kerjasama Blok “B” di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 25 Agustus 2021.

Nova mengatakan, dirinya sangat optimis proses transformasi sistem pengelolaan itu akan lancar.

“Apalagi PT. Pertamina Hulu Energi NSB/NSO, selaku pengelola Blok Migas Wilayah Kerja “B” sebelumnya sangat mendukung proses transisi ini dengan menyiapkan Tim Pendamping, guna memastikan kelancaran operasional dan produksi,” kata Nova melalui siaran pers yang disampaikan Biro Humas dan Protokol Setda Aceh.

Dukungan ini tentunya sangat penting guna memastikan nantinya penyaluran gas kepada konsumen berjalan lancar.

Gubernur Aceh menyampaikan harapan besarnya agar produksi Migas Wilayah Kerja Blok B, dapat menjadi pemantik bagi bangkitnya industri berbasis gas yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun – Lhokseumawe dan wilayah Aceh lainnya.

Selanjutnya kata Nova, semua sistem kontrak kerja sama ini nantinya dipantau dan diawasi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015.

Dengan demikian, pelaksanaan kontrak kerja sama ini akan terukur, transparan dan akuntabel, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan dapat di manfaatkan sebagai penggerak pembangunan nasional berkelanjutan.

Gubernur Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri dan segenap jajaran Kementerian ESDM yang telah mendukung proses pengalihan sistem pengelolaan Migas Blok B ini.

Nova juga mengucapkan terimakasih atas dukungan PT. Pertamina Hulu Energi NSB/NSO yang tetap aktif memberi pendampingan kepada PT. Pema Global Energy selama proses transisi berjalan.

“Semoga dengan tampilnya PT. Pema Global Energy dalam industri Migas nasional, mampu memperkuat kontribusi Aceh dalam mencapai Program Target Migas Nasional tahun 2030,” lanjut Nova.

“Selanjutnya kami mengucapkan Selamat menjalankan amanah kepada PT. Pema Global Energy dan Badan Pengelola Migas Aceh. Semoga ridha Allah senantiasa menyertai semua usaha yang kita jalankan. Aamiin Ya Rabbal’alamin,” kata Nova.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jendral Kementerian ESDM, Dr Ir Ego Syahrial, M. Sc, Dirjen Migas Kementerian ESDM beserta para pimpinan di Lingkungan Kementerian ESDM, Kepala Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Aceh, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Pimpinan PT. Pertamina Hulu Energi, Pimpinan PT. Pema Global Energi.

Back To Top