KKP Periksa 2 Kapal Ilegal Fishing Malaysia

KKP Periksa 2 Kapal Ilegal Fishing Malaysia

Peristiwa.co, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima limpahan kasus penyidikan dua kapal ikan asing berbendera Malaysia yang ditangkap oleh Direktorat Polisi Perairan Mabes Polri. Kasus pencurian ikan tersebut selanjutnya akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Stasiun PSDKP Belawan, 12 Mei 2021.
 
“Ini menunjukkan bahwa sinergi pemberantasan illegal fishing berjalan sangat baik antar aparat kita di lapangan,” terang Antam Novambar, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 
Antam menuturkan bahwa dengan pelimpahan kasus tersebut maka PPNS Perikanan akan secara penuh menangani kasus tersebut. Sebagaimana diketahui dua kapal berbendera Malaysia yaitu KHF 1937 dan SLFA 3082 ditangkap oleh Direktorat Polair pada tanggal 8 dan 9 Mei 2021 saat melakukan kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka.
 
“Kapal beserta 8 awak berkewarganegaraan Myanmar dan Thailand juga sudah diserahkan kepada kami untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” imbuh Antam.
 
Dihubungi secara terpisah, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kepolisian RI yang terus mendukung upaya KKP dalam melakukan pemberantasan illegal fishing di WPPNRI. Nugroho memastikan PPNS Perikanan akan melaksanakan penyidikan secara profesional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama penanganan proses hukum tersebut.
 “Segera akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nugroho.
 
Terkait pengenaan pasal terhadap kedua kapal ikan berbendera Malaysia tersebut, Nugroho menjelaskan bahwa keduanya diduga melakukan tindak pidana perikanan di WPPNRI dengan menggunakan alat penangkapan ikan trawl, dan melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja -  Sektor Kelautan dan Perikanan, dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan langkah tegas terhadap para pelaku tindak pidana perikanan di laut Indonesia. Sepanjang tahun  2021, KKP telah menangani 95 kasus tindak pidana perikanan dengan rincian, 31 kasus dalam tahap penyidikan, 18 kasus dalam tahap P-21, 10 kasus dalam Tahap II, 9 kasus dalam proses persidangan dan 27 kasus telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Malaysia Bebaskan 5 Nelayan Indoneaia

Malaysia Bebaskan 5 Nelayan Indoneaia

Peristiwa.co, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Trenggono terus menunjukkan kinerja positif dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dan nelayan Indonesia.Yang terbaru, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP berhasil membebaskan lima orang nelayan asal Sumatera Utara yang ditangkap aparat Malaysia.
 
Pembebasan ini menjadi bukti nyata kehadiran KKP di era kepemimpinan Menteri Trenggono untuk melindungi nelayan Indonesia. Kelima nelayan tersebut diserahterimakan dari kapal aparat Malaysia, Kapal Maritim Rawa, kepada Kapal Pengawas Perikanan KKP Hiu 03 di wilayah perairan barat daya Pulau Jarak pada Sabtu malam 8 Mei 2021.
 
“Lima orang nelayan asal Sumatera Utara sudah diserahkan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Awak Kapal Pengawas KKP,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang juga Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar.
 
Antam menuturkan bahwa kelima nelayan asal Deli Serdang tersebut, yaitu Dedy, Heri Fadli, Usman, Muhammad Taufik, dan Faisal, ditangkap oleh APMM pada 24 April 2021 yang lalu. Kelimanya sudah sempat menjalani proses penahanan di Malaysia sebelum akhirnya dibebaskan.
 
Lebih lanjut, Antam menjelaskan bahwa tim Ditjen PSDKP KKP yang dipimpin oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, setelah menerima laporan penangkapan dari APMM, segera berkoordinasi dengan Atase Perhubungan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk melakukan langkah-langkah pembebasan nelayan tersebut.
 
“Terima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri, termasuk dari Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur,” jelas Antam.
 
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa pembebasan ini juga tidak lepas dari hubungan baik yang terjalin antara Ditjen PSDKP KKP dengan pihak APMM. Ipunk mengatakan bahwa komunikasi terus dilakukan dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan semangat untuk bekerja sama dalam menjaga perbatasan kedua negara.
 
“Indonesia dan Malaysia memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dan Common Best Practices (CBP) terkait dengan penegakan hukum di perbatasan maritim, jadi ketika terjadi permasalahan seperti ini, yang dikedepankan adalah koordinasi, kerja sama dan saling menghormati,” ungkap Ipunk.
 
Ipunk menyampaikan bahwa kelima nelayan tersebut telah berada di Stasiun PSDKP Belawan, dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dia juga mengingatkan agar nelayan Indonesia mematuhi ketentuan agar tidak ditangkap oleh aparat negara lain.
 
Sementara itu, perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Zulfahri Siagian yang mewakili kelima nelayan tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembebasan yang sudah dilakukan tersebut. Mereka mengapresiasi kepedulian Pemerintah terhadap nelayan yang ditangkap tersebut.
 
“Terima kasih kepada perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dan Ditjen PSDKP KKP yang telah membantu pemulangan dari Malaysia ke Indonesia,” ujar Zulfahri.
 
Untuk diketahui, selama tahun 2021, KKP telah membebaskan 4 kapal ikan Indonesia dengan jumlah nelayan Indonesia sebanyak 18 orang yang ditangkap oleh APMM. Semua proses pembebasan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antar kedua lembaga.
Terjadi Aksi Kejar Kejaran Dua Kapal Ikan Asing Yang Berusaha Kabur di Laut Natuna Utara

Terjadi Aksi Kejar Kejaran Dua Kapal Ikan Asing Yang Berusaha Kabur di Laut Natuna Utara

Peristiwa.co, Jakarta - Aksi kejar kejaran kapal Di tengah di tengah laut bak film laga terpaksa dilakoni oleh para penjaga kedaulatan laut natuna utara dari aksi pencurian ikan oleh kapal nelayan asing diwilayah laut Indonesia.


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibawah kepemimpinan Menteri Trenggono kembali menunjukkan ketegasannya terhadap para pelaku pencurian ikan di laut Indonesia. Diwarnai kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi, aparat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP melumpuhkan 2 kapal berbendera Vietnam yang berburu teripang di Laut Natuna Utara.


“Kami mengonfirmasi penangkapan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP terhadap 2 kapal ikan asing ilegal asal Vietnam di Laut Natuna Utara pada Kamis 6 Mei 2021, ” terang Antam Novambar, Sekretaris Jenderal KKP yang juga merangkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.


Antam menjelaskan bahwa gelar operasi yang dilakukan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada menggunakan Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dengan Nakhoda Samson mendeteksi keberadaan 2 kapal ikan asing ilegal yaitu TG 92536 TS dan TV 93020 TS. kedua kapal tersebut lantas memacu kecepatan tinggi namun berhasil dilumpuhkan oleh awak kapal pengawas KKP.

“Sempat adu kecepatan terjadi, namun berhasil dilumpuhkan,” ujar Antam.


Antam memastikan bahwa kedua kapal ikan asing ilegal tersebut akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya juga kembali menegaskan tidak akan berkompromi terhadap para pencuri ikan dan perusak sumber daya kelautan dan perikanan.


“Kedua kapal beserta 10 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam di ad hoc ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut,” tegas Antam.


Dikonfirmasi secara terpisah, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa kedua kapal tersebut menggunakan alat penangkapan ikan trawl yang spesifik mengincar spesies teripang atau mentimun laut. Ini tergolong modus operandi baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kapal ikan asing ilegal di Laut Natuna Utara benar-benar mengincar semua sumber daya perikanan Indonesia.


“Kemarin mengincar cumi dan sekarang yang diincar teripang, dan alat digunakan adalah trawl,” ungkap Ipunk.

Ipunk juga menginstruksikan jajarannya di lapangan untuk tidak kendor menghadapi berbagai modus operandi baru maupun perlawanan dari para pencuri ikan. Dia juga memastikan bahwa Kapal Pengawas Perikanan KKP akan tetap hadir untuk menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan di WPPNRI.


“Saat bulan Ramadhan pun, Kapal Pengawas Perikanan KKP tetap berpatroli seperti biasa dan mengamankan setiap jengkal sumber daya perikanan kita,” tegas Ipunk.


Penangkapan dua kapal berbendera Vietnam ini menambah panjang daftar kapal ikan yang ditangkap oleh Ditjen PSDKP KKP. 


Sebanyak 84 kapal telah ditindak selama tahun 2021, yang terdiri dari 68 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 16 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia dan 10 kapal berbendera Vietnam).


KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing).

KKP Fokus Pembangunan Shrimp Estate dan Pelabuhan Perikanan di Aceh

Peristiwa.co, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh. Dalam hal ini, dukungan KKP fokus pada 2 hal yakni pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur, dan melakukan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan.
 
"Terdapat 2 hal penting yang merupakan kontribusi dari KKP terhadap pengembangan Provinsi Aceh, yaitu Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur dan Perbaikan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa 20 April 2021.

Baca Juga : Indonesia Pastikan 28,1 Juta Hektar Kawasan Konservasi Terwujud

Sebelumnya, Menteri Trenggono telah menyampaikan rencana pembangunan shrimp estate di Aceh Timur. Hal itu mendukung langkah KKP yang menjadikan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor. Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur ini direncanakan akan dibangun di lahan seluas 5.000 sampai 10.000 hektare (Ha).
 
Shrimp estate nantinya akan mengintegrasikan kegiatan budidaya udang dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, kegiatan pembenihan, sampai pengolahan. Menteri Trenggono menegaskan shrimp estate yang dibangun akan menerapkan prinsip inklusif, terpadu, dan ramah lingkungan.
 
"Mudah-mudahan shrimp estate segera selesai di 2021 dan dapat menunjang program target 2 juta ton produksi udang nasional sampai tahun 2024," ucap Menteri Trenggono.
Selain produktivitas udang, dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono menerangkan bahwa pelabuhan perikanan di Aceh memiliki potensi yang besar dan memiliki produktivitas yang tinggi setiap tahunnya. Pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Pelabuhan Perikanan (PP) Ujung Serangga, dan PP Labuhan Haji.
 
"Total produksi pelabuhan mencapai 34 ribu ton per tahun, maka dari itu perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," jelas Menteri Trenggono.
 
Ia berharap berbagai rencana yang telah dibuat akan membantu sektor perekonomian dan dapat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Aceh.
 
Terkait dengan rencana yang disampaikan Menteri Trenggono, Menko Luhut mendukung rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan wilayah dan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan Provinsi Aceh.
 
Selain Menteri Kelautan dan Perikanan, rapat koordinasi lintas sektor ini juga dihadiri oleh 
Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Gubernur Aceh dan beberapa Pimpinan Daerah Provinsi Aceh.


Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Sergap Indonesia di Selat Malaka



Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Sergap Indonesia di Selat Malaka

Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Malaysia di Sergap Indonesia di Selat Malaka

Peristiwa.co, Belawan – Di tengah kekhidmatan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap siaga menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kesiapsiagaan tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP dalam meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia di WPPNRI 571 Selat Malaka pada Sabtu 17 April 2021.

 

Penangkapan kapal ikan asing ilegal ini seakan menjadi penegasan bahwa di bawah Menteri Trenggono, KKP menyatakan perang terhadap aksi pencurian ikan di laut Indonesia.

 

“Kami mengonfirmasi penangkapan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia yaitu PKFA 8487 di perairan Selat Malaka. Penangkapan ini dilakukan oleh KP. Hiu 08” terang Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar yang juga Plt. Direktur Jenderal PSDKP.

 

Antam menuturkan bahwa kapal ikan asing tersebut terlihat tidak menduga kehadiran aparat Indonesia dan mencoba kabur, namun berhasil dihentikan pada posisi koordinat 04° 09,056' LU - 099° 31,431' BT. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kapal tersebut mengoperasikan alat tangkap trawl dan diawaki oleh 5 awak kapal yang terdiri dari 2 warga negara Malaysia dan 3 warga negara Indonesia. Untuk proses hukum lebih lanjut, kapal beserta seluruh awak di ad hoc ke Stasiun PSDKP Belawan.“Tidak ada kompromi apalagi alat tangkap yang digunakan sangat merusak sumber daya perikanan, kami akan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Antam.

 

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa dia telah menginstruksikan jajarannya di lapangan untuk tetap waspada terhadap praktik pencurian ikan khususnya selama bulan puasa ini. Ipunk meyakini bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, pada periode bulan puasa sering kali dimanfaatkan oleh para pencuri ikan di laut Indonesia.

 

“Ini merupakan salah satu modus operandi pencurian ikan, kami sudah instruksikan jajaran agar tidak lengah,” tegas Ipunk.

 

Penangkapan kapal ikan asing ini semakin menambah panjang daftar kapal ikan yang ditangkap KKP selama tahun 2021. Sampai dengan saat ini, KKP telah menangkap 73 kapal ikan yang terdiri dari 13 kapal ikan asing dan 60 kapal ikan berbendera Indonesia. Adapun kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 6 kapal ikan berbendera Malaysia dan 7 kapal ikan berbendera Vietnam. KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 55 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing).



Menteri Trenggono Tangkap 67 Kapal dan Tenggelamkan 26 Kapal Illegal Fishing dalam 100 Hari Masa Kerjanya


Back To Top