Penerapan Qanun LKS Untuk Pembangunan Ekonomi Aceh

Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan struktural perekonomian secara umum, dimana dimensi perubahan mencakup seluruh sektor kehidupan baik yang berpengaruh terhadap faktor-faktor ekonomi maupun yang non-ekonomi. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa atau daerah.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun secara pembangunan, provinsi ini masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, provinsi Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam di Indonesia. Padahal jika kita melihat dari sisi APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Aceh termasuk provinsi yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena adanya dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Minyak dan Gas Bumi (Migas). Namun kenyataan menunjukkan hal yang sangat menyedihkan, dimana Aceh masih miskin dan tertinggal.

Hal ini menyebabkan saya sebagai warga Aceh sangat sedih dan prihatin. Coba kita bayangkan bersama bahwa dengan sedemikian banyaknya APBA yang jumlahnya puluhan trilyun setiap tahunnya sejak adanya Otsus Migas, tapi kenyataan yang kita lihat bersama bahwa masih belum sesuai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan ekonomi dengan realisasi secara riil di lapangan. Walaupun memang secara pembangunan fisik provinsi ini secara umum termasuk provinsi yang mengalami percepatan pembangunan yang sangat baik dalam bidang fasilitas publik seperti jalan, jembatan, gedung dan fasilitas publik lainnya serta sarana dan prasarana pemerintahan dan masyarakat. Namun dari sisi pembangunan secara ekonomi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, memang ada peningkatan yang kita lihat dari beberapa sisi, namun secara umum masih banyak hal yang harus dibenahi agar bisa tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelemahan yang mendasar secara perekonomian yang masih mencolok dapat kita lihat dari ketergantungan Aceh terhadap provinsi Sumatera Utara dari sisi distribusi arus barang dan jasa. Produksi yang terbatas ditambah lagi dengan sedikitnya industri yang berkembang di Aceh membuat pertumbuhan ekonomi sedikit terhambat dan stagnan. Apalagi di lapangan kita lihat bahwa ketergantungan ekonomi dengan proyek-proyek pemerintah masih tinggi di Aceh, sehingga ada pameo yang menyebutkan bahwa jika APBA tidak disahkan oleh DPRA, maka ekonomi Aceh juga ikut terkena imbasnya. Kelemahan lainnya kita lihat dari masih kurangnya kran investasi walaupun sudah mulai digenjot dalam beberapa tahun terakhir, namun banyak investor terutama investor asing masih enggan menanamkan modalnya di Aceh karena faktor keamanan dan iklim investasi yang mereka rasa masih kurang kondusif. Ditambah lagi masih adanya praktek korupsi dan terjadinya kebocoran keuangan yang berdampak pada kualitas proyek yang tidak baik sehingga adanya pemborosan dan inefisiensi keuangan daerah.

Dari sisi positifnya, kita melihat sudah ada perkembangan yang lumayan bagus di sektor perbankan dimana dengan disahkannya Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) memberikan secercah harapan bagi masyarakat agar bisa bertransaksi secara syari’ah dan terhindar dari riba. Qanun ini walaupun masih perlu upaya sosialisasi yang intensif ke masyarakat, dan masih ada juga nada-nada sumbang dari sebagian kelompok kecil masyarakat di Aceh, namun bisa menjadi tonggak sejarah bagi Aceh untuk membuktikan kepada publik bahwa ekonomi Aceh bisa bangkit dengan menerapkan syari’ah secara kaffah. Namun hal ini masih butuh perjuangan dan kerja keras dalam implementasinya ke depan.

Salah satu indikator provinsi Aceh masih belum menunjukkan perkembangan positif dari pembangunan secara ekonomi adalah tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan yang diatas rata- rata nasional menjadi bola salju yang jika dibiarkan secara jangka panjang akan membahayakan kondisi ekonomi dan politik Aceh ke depan dan hal ini harus dicari solusi yang konkrit dan konstruktif. Saran saya dalam perspektif perekonomian, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menjadikan Aceh ini sebagai salah satu provinsi terkaya di Sumatera bahkan di nusantara. Pertama, komitmen pimpinan daerah beserta perangkatnya dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan syari’at Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan terutama dalam hal ekonomi dengan cara menghindari dan menghapus praktek riba dalam seluruh lini kehidupan tanpa pandang bulu karena jelas secara syari’ah riba itu diharamkan.

Kedua, Aceh sangat cocok dikembangkan investasi dan wisata halal, dimana kedua item ini bisa berjalan beriringan karena cocok dengan falsafah orang Aceh yang dari dulu kental dengan praktek syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, sumber daya alam Aceh yang banyak sudah semestinya dikelola oleh pemerintah Aceh secara khusus, agar bisa menghasilkan PAD yang besar untuk Aceh. Ini harus diperjuangkan oleh pejabat Aceh ke pusat agar bisa mensejahterakan masyarakat.

Keempat, sektor industri terutama agroindustry dan pabrik pengolahan bahan baku harus diperbanyak di Aceh untuk menghidupkan UMKM dan home industry karena produk pertanian di Aceh sangat bagus untuk dikembangkan karena memiliki kualitas ekspor sehingga ketergantungan kita dengan Medan bisa dikurangi bahkan dihilangkan.

Kelima, pemerintah Aceh wajib menghidupkan pelabuhan di Aceh agar bisa bersaing dengan Belawan di Sumatera Utara, makanya industri di Aceh harus diperbanyak terus agar menghasilkan produk yang bisa diekspor langsung ke luar negeri.

Terakhir, yang keenam adalah sektor perbankan syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah lainnya harus terus dibenahi secara paripurna agar menghasilkan produk-produk perbankan yang berkualitas dan diminati oleh masyarakat Aceh, sehingga bisa meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk bisa bertransaksi di sektor tersebut. Kemudahan pembiayaan dan prinsip bagi hasil yang proporsional bisa menjadi alternatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh secara umum.

Jadi, kesimpulannya jika keenam solusi tersebut minimal bisa diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat Aceh, Insya Allah pembangunan ekonomi di Aceh dapat direalisasikan dengan cepat, sehingga peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran merupakan keniscayaan yang harus ada pada setiap insan Aceh. Wallahu’alam bishshawab.


Oleh : A. Rahmat Adi / Dosen FEBI UIN Ar-Raniry 🙏


Mengejawantahkan Spirit Ekonomi Syariah di Aceh

Fenomena sosial kultur yang mengemuka sepanjang lebih tiga dekade, kemudian mendapat penguatan baru dimana telah terbuka lebih luas pintu masuk bagi umat Islam untuk mengejawantahkan diri kembali lewat perjuangan politik, betapa prinsip-prinsip demokrasi telah memberi jalan bagi tuntutan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Adalah Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terlahir dari perjuangan politik tersebut telah mengamanahkan pelaksanaan Syariat Islam Kaffah di Aceh. Dalam konteks penerapan Syariat Islam Aceh kaffah, Salah satu aspek terpenting yang di atur dalam UUPA adalah berhubungan dengan ekonomi. Tidak kurang dari 19 pasal dalam UUPA (pasal 154-173) mengatur tentang perekonomian.

Berdasarkan UUPA bahwa perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. Secara tersirat dan tersurat amanah UUPA ini seakan memberikan petunjuk bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh mesti berdasarkan nilai-nilai Islam.

Spirit UUPA ini kemudian secara teknis Pemerintah Aceh menetapkan beberapa Qanun, antaranya; Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Dalam pasal 21 Qanun tersebut menyebutkan bahwa: lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip Syariah; lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah.

Selanjutnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah diundangkan pada 1 Januari 2019. Qanun terakhir ini mulai berlaku paling lama 3 tahun sejak Qanun ini diundangkan”. Artinya selambat-lambatnya Januari 2022 seluruh Lembaga Keuangan di Aceh harus berprinsip Syariah.

Hakikatnya, penetapan Qanun-qanun dimaksud dalam rangka mewujudkan ekonomi Aceh bersyariah sebagaimana tertuang dalam UUPA, sehingga Aceh dalam derap pembangunannya harus dapat membangkitkan aktifitas ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip Islam. Karena sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah harus di maknai dengan implementasi ajaran Islam dalam semua dimensi aktifitas masyarakat termasuk dalam praktek ekonomi dan bisnis.

Spirit inilah yang harus terus ditanamkan dalam jiwa masyarakat Aceh, agar masyarakat Aceh mendapatkan keberkahan hidup. Dalam Islam salah satu indikator kebahagiaan bukan dilihat dari sisi banyak harta atau penghasilan melainkan dari keberkahan harta atau penghasilan itu. Wujud dari keberkahan itu meskipun jumlahnya relatif sedikit namum harta atau penghasilan itu didapati dari sumber dan jalan serta proses yang halal, artinya harta atau penghasilan yang diperoleh tidak melalui cara-cara yang zhalim termasuk dengan cara memakan riba.

Sepintas penulis melihat spirit ini terus menggelinding seiring semakin banyak masyarakat Aceh meminta kepada Pemerintah agar Syariat Islam di laksanakan secara kaffah termasuk penguatan terhadap implementasi Qanun LKS. Spirit implementasi Syariat nampak juga semakin kuat dimana Lembaga-lembaga Keuangan di Aceh telah bersiap untuk penerapan Qanun LKS yaitu melakukan konversi dari konvensional menjadi syariah.

Menurut catatan tim evaluasi Pemerintah Aceh, jumlah Lembaga Keuangan yang belum memproses usulan konversi lembaganya ke sistem Syariah; 4 Bank Umum, 4 BPR, 25 Asuransi, 18 Perusahaan Pembiayaan dan 3.382 Koperasi simpan pinjam di seluruh Aceh Tercatat pula Lembaga Keuangan yang sudah melakukan konversi, untuk Koperasi 155 unit, Asuransi 3 unit, Bank Umum 2 unit, Perusahaan Pembiayaan 2 unit. Sementara yang sedang berproses, Bank Umum 7 unit, BPR 1 unit, Asuransi 4 unit, Perusahaan Pembiayaan 6 unit, Perusahaan Penjaminan 1 unit, BPJS 2 unit, Dana Pensiun 1 unit dan Ventura 1 unit.Tim Pemerintah Aceh akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi agar Lembaga Keuangan di Aceh dapat segera menyesuaikan sistemnya berdasarkan Qanun LKS (Serambi Indonesia, 7 Januari 2021).

Spirit ini harus terus didorong agar pembangunan ekonomi Aceh benar-benar jelas arah dan tujuannya. Meskipun terkadang semangat itu sedikit mengendur lantaran perbedaan pemikiran dikalangan umat Islam Aceh sendiri. Hakikatnya dari awal pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berlaku memang tidak pernah sepi dari perbedaan pemikiran. Dalam menyikapi perbedaan ini diperlukan banyak usaha untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait Syariat Islam.

Salah satu sisi yang menariknya adalah bahwa perbedaan itu lebih banyak terjadi di kalangan umat Islam sendiri, walaupun beberapa aspek penerapan Syariat Islam juga menjadi sorotan pihak-pihak lain di luar Islam. Perbedaan semacam itu, tentulah harus disikapi dengan arif dan bijaksana, objektif dan proporsional, dengan berbasis pada etika ilmiah dan politik yang kuat. Kontroversi semacam itu haruslah dipandang sebagai sebuah kewajaran, dan kewajaran semacam ini harus dipertahankan dengan semangat keterbukaan dan rasionalitas yang tinggi.

Sebut saja misalnya perbedaan terkait pelaksanaan Qanun LKS. Perbedaan ini sempat menguras energy pemikiran para pakar ekonomi. Namun terlepas dari semua itu yang terpenting saat ini adalah Pemerintah Aceh bersama mitra-mitra yang ada harus berupaya mencari mekanisme terkait implementasi Qanun LKS di Aceh disamping harus lebih proaktif membantu Bank Syariah di Aceh untuk melakukan berbagai pendekatan baik politik maupun persuasif dengan Lembaga-lembaga Negara, Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan besar di tingkat Pusat. Pendekatan ini memungkinkan lembaga-lembaga tersebut dapat membuka diri termasuk ruang kerja sama sehingga kemudian seluruh transaksi mereka di Aceh tetap berjalan dengan baik dengan sistem Syariah. Apalagi secara nasional pada 1 Februari 2021 PT Bank Syariah Indonesia (BSI) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo artinya semua pihak mesti berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Syariah yang dapat mensejahterakan rakyat

Karenanya mengejawantahkan spirit Syariat di Aceh mesti diwujudkan dalam bentuk political will Pemerintah secara jujur dan kuat, selain pada usaha-usaha yang sistematis dan berkesinambungan untuk merealisasikan tuntutan rakyat Aceh melalui berbagai proses sosial politik yang ada. Malah penulis yakin saat ini Pemerintah Aceh memiliki siprit dan semangat kuat untuk mensuskeskan program ekonomi Syariah, hal ini terlihat di baliho Pemerintah Aceh yang tersebar di ruas jalan terutama di sekitar Banda Aceh dan Aceh besar yaitu ajakan Gubernur Aceh untuk mengkonversikan lembaga keuangan ke sistem syariah.

Disamping itu, spirit Syariat harus dibangun dengan memenangkan wacana publik yaitu mengkomunikasikan Islam kepada masyarakat secara lebih baik melalui tarbiyah (pendidikan), menjelaskan Islam apa adanya sebagaimana yang diturunkan Allah SWT bahwa Islam adalah sebuah agama dengan kerangka sistemnya yang lengkap, komprehensif, moderat, penuh keseimbangan dan rahmat bagi sekalian alam. Allahu Alam

 

Penulis : Dr. Munawar A. Djalil, MA

Pegiat Dakwah dan PNS Pemerintah Aceh, Tinggal di Jalan Turi Utama Blang Beringin, Cot Masjid, Banda Aceh

Alam Peudeung Simbol Pemersatu Dimasa Kejayaan Aceh

Banda Aceh - Sebuah nadham Aceh yang hingga kini masih dinyanyikan masyarakat Aceh, untuk mengambarkan betapa sulitnya penjajah menduduki tanah rencong ini. Namun, awal dari kalimat dalam nadham tersebut adalah simbol pemersatu rakyat Aceh yaitu “alam peudeung” yang dimaknai sebagai Bendera Aceh. Sejauh pengetahuan saya, hampir seluruh kerajaan di Indonesia memiliki bandera kebesaran mereka.

"Di Aceh na alam peudeung, Cap sikureung bak jaroe raja, Phon di Aceh troh u Pahang, Tan soe teuntang Iskandar Muda, Bangsa Portugis angkatan meugah,
Laju geupinah di Aceh raya, U Melaka keudeh di piyoh, Keunan pih troh geupicrok teuma," ungkap Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Dr M Adli Abdullah kepada media ini, Kamis (11/07/2019).



Adli menjelaskan, tidak terkecuali bandera Kerajaan Mataram yang sampai hari ini masih dikibarkan di Yogyakarta dan sering dijadikan sebagai simbol kerajaan saat kirab para pembesar kerajaan tersebut. Perihal bandera dalam sejarah Nusantara memang tidak pernah dipermasalahkan, kecuali simbol-simbol tersebut berupaya menghalangi jatidiri bangsa Indonesia yaitu simbol komunis.


"Alasan utama saya menyampaikan nadham tersebut dengan tafsir mengenai bandera di Nusantara. Dalam dataran akademik, persoalan bendera Aceh bukanlah hal yang baru. Artikel singkat ini berupaya untuk menelaah lebih lanjut tentang bendera Aceh ini yang dalam sejarah lebih dikenal dengan “alam Aceh,”paparnya.



Adli juga menyebutkan, jika ada anggapan bahwa bendera bergaris merah, hitam dan putih dihiasi bulan bintang itu sebagai “Bendera GAM”. Ini anggapan keliru. GAM tidak punya bendera sendiri; yang digunakan GAM di masa konflik adalah bendera Aceh, yang telah wujud ratusan tahun.



Bendera itu hampir sama dengan bendera Turki. Dalam hal ini, salah satu kajian yang paling komprehensif adalah karya Anthony Reid (2005) mengenai pengaruh Turki Utsmani, termasuk penggunaan bandera mereka di bumi Serambi Mekkah. GAM lahir pada tanggal 4 Desember 1976, sedangkan sejarah penggunaan bandera tersebut telah dimulai ratusan tahun yang lalu. Dengan kata lain, bandera Aceh adalah warisan sejarah dan identitas wangsa Aceh, serta tidak ada kait mengait dengan GAM.



Marsden pernah mengatakan dalam “The History of Sumatra”, bahwa Aceh adalah satu satunya kerajaan Islam di Nusantara yang pernah meraih kemajuan politik dalam pandangan orang barat. Karena berbagai “transaksi yang ia lakukan telah menjadi pembahasan sejarah. Dengan kekuatan ini, Portugis tidak mampu menancapkan kaki di Aceh dan para sultannya menerima banyak tamu dari pengusasa Eropa” (Amirul Hadi: 2010). Caroline Finkel dalam bukunya “The Story of the Ottoman Empire 1300-1923” mengatakan, “Muslim sultanate of Aceh, when threatened by Portuguese expansionism, sought Ottoman assistance. The Ottoman troops were sent to aid the sultan against the Portuguese in 1537, 1547, 1566 Aceh formally requested the protection of the Ottomans. The Ottomans fleet set out from Suez to aid Aceh, and the Ottomans flag used by the sultanate of Aceh.” (Caroline Finkel: 2005). Inilah hubungan persaudaraan antara Turki dan Aceh yang sampai hari ini masih diinginkan berlanjut, khususnya dalam hubungan pendidikan dan kebudayaan.



Maka tidak heran, kata Adli, bendera resmi kerajaan Aceh adalah dasar merah dengan bulan bintang di tengah sebagai simbol Islam sama seperti Turki dan ini juga menunjukkan bahwa kerajaan Aceh berlandaskan Alquran dan Alhadist. Sedangkan pedang merupakan lambang kedaulatan Aceh dan juga menunjukkan sifat orang Aceh yang tegas dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Ada istilah di Aceh hudep saree matee shahid, salah narit peudeung peuteupat, salah seunambat teupeuroe dumna. Penambahan pedang ini sebagai sifat orang Aceh diletakkan di bawah bintang bulan. Jadi kesamaan bendera Turki dengan “alam peudeung” Aceh diakibatkan hubungan Aceh dan Turki begitu harmonis tempo dulu. Hasan Tiro, mengambil bendera ini sebagai bendera Aceh Merdeka dan menambahkan dua garis hitam di tepinya untuk melambangkan para syuhada. Para syuhada ini adalah yang korban dalam peperangan kemerdekaan Aceh melawan Belanda dan Jepang.


"Adapun mengenai penggunaan bandera Aceh, Ahtisari sendiri dalam buku “Ahtisari and Aceh” (Katri Merikallio: 2006) mengakui Aceh punya hak untuk menggunakan bendera simbol dan himne sendiri. Dan ini telah dituangkan dalam MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005," tambahnya.

Adli mengatakan, dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No 11 tahun 2006 mengenai bendera dinyatakan di dalam pasal 246; (1) Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. (3) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



"Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk kompromi antara pemerintah Indonesia dan GAM yang melihat pentingnya pengaturan simbol dan identitas baik bagi RI maupun bagi Aceh. Bendera Aceh akan menegaskan identitas kekhususan Aceh yang memang sepatutnya diarahkan menjadi gerakan nasionalisme kultural yang damai dan demokratis dalam rangka pencarian sebuah dukungan menjadi a nation without state. Dengan kibaran dua bendera di Aceh, diharapkan ke depan konflik bendera tidak akan muncul lagi di negeri yang pernah menjadi pengemban amanah daulah islamiayah di Asia tenggara ini bersama Turki Usmani di Eropa dan Asia Tengah, bani fathimiyah di Afrika Utara, Isfahan di Timur Tengah dan Moghul di Asia Selatan," cetusnya.


Menurut Adli, Pemerintah Aceh dan DPRA perlu segera mengeluarkan aturan tentang simbol dan bendera Aceh sekaligus tentang protokoler pengibarannya. Amanat MoU Helsinki dan pasal 246 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 tahun 2006. Hal ini akan memberi dua dampak terhadap hubungan Aceh dengan Indonesia. Pertama, Aceh menghormati simbol Indonesia di Aceh yang direpresentasikan oleh bendera merah putih dan hanya akan menggunakan bendera tersebut sesuai dengan ketentuan hukum RI yang mengaturnya. Kedua, Aceh memiliki kewenangan untuk mengibarkan bendera sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Aceh. Karena salah satu faktor yang mendasari konflik bendera ini adalah aspek hukum, otoritas, dan etika.


"Terakhir, saya mengajak agar semua elemen di Aceh bisa menghormati simbol-simbol ke-Aceh-an dan ke-Indonesia-an. Karena dengan saling menghormati, maka situasi damai bisa dipertahankan,"harapnya.



Penulis : M Adli Abdullah-Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh/Mantan Sekjen Panglima Laot Aceh/Lulusan Doktor USM Malaysia
Back To Top