Ketua Komisi VI DPR Aceh Serap Aspirasi dari Kepala Sekolah

Ketua Komisi VI DPR Aceh Serap Aspirasi dari Kepala Sekolah

Peristiwa.co, Banda Aceh - Anggota DPR Aceh Irawan Abdullah melakukan silaturahmi bersama kepala SMA/SMK se Aceh Besar dan Banda Aceh di Aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh untuk Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Kegiatan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi masa reses  pertama tahun 2021 DPR Aceh.

“Pada saat terakhir reses tersebut, saya berkesempatan bertatap muka langsung dengan para kepala SMA/SMK se Banda Aceh dan Aceh Besar. Banyak masukan yang saya peroleh dengan “komplektisitas” persoalan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita semua.  Apalagi saya diamanahkan sebagai Ketua Komisi VI DPR Aceh yang salah satunya membidangi pendidikan,” Kata Tgk H Irawan, Jumat (09/04/2021).

Anggota DPRA Dapil Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang itu menambahkan dalam pertemuan itu ia mencatat banyak hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah Aceh (eksekutif dan legislatif) supaya slogan Aceh Carong bukan hanya menjadi narasi saja.

Diantaranya adalah profesionalisme pengelolaan pendidikan, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Selain itu juga adanya dukungan anggaran dan infra struktur yang memadai serta didukung peningkatan mutu pendidik.

“Itu semua menjadi hal paling utama untuk menjadi perhatian bersama. Kita harus optimis memajukan pendidikan karena pendidikan adalah modal utama pembangunan bangsa, agama dan negara,”kata Irawan.

Wakil Ketua F-PKS DPR Aceh itu menambahkan masa reses  pertama tahun 2021 DPR Aceh itu berlangsung dari tanggal 1-9 April 2021. Dalam masa reses tersebut  bersama pengurus DPP Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN) Aceh juga melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya pada kalangan pemuda dapat dilakukan dengan membiasakan diri dalam kebaikan dan menciptakan berbagai bentuk kreatifitas yang memiliki manfaat.

Irawan Abdullah menambahkan adanya perbaikan proses pendidikan dan mencegah penyalahgunaan narkoba adalah bahagian dari upaya pemerintah mewujud generasi terbaik untuk masa depan, karena generasi muda adalah harapan bangsa, negara dan utama.

“Kami sangat mengapresiasi atas upaya yang dilakukan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Harapannya agar permasalahan narkoba yang Aceh berada dalam kondisi “darurat narkoba” dapat diminimalkan di daerah kita ini,” pungkas Tgk Irawan.

Ketua Komisi I Sosialisasikan Qanun Pendidikan Diniyah

Peristiwa.co, Banda Aceh – Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, menyosialiasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Diniyah kepada perwakilan guru SMP se-Banda Aceh yang mengasuh mata pelajaran Diniyah.

Sosialisasi tersebut berlangsung di SMPN 13 Banda Aceh di Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, dan dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, Sabtu (3/4/2021).

Narasumber yang dihadirkan antara lain, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Evi Susanti.

Musriadi mengatakan, Qanun Pendidikan Diniyah lahir berdasarkan landasan yuridis yakni Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Akidah dan Akhlak yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan hal lain menyangkut tentang Qanun Diniyah tersebut.

Selain itu, pendidikan diniyah ini juga memiliki nilai strategis sehingga dianggap penting karena sudah memiliki dasar hukum yang lebih kuat yakni Qanun Kota Banda Aceh.

Politisi PAN ini menambahkan, sebagai suatu kebijakan daerah yang strategis, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh perlu bersinergi dengan instansi terkait lainnya, baik dalama jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Aceh maupun instansi vertikal.

Ia juga mengatakan, ada beberapa goal akhir yang diharapkan dari Qanun Pendidikan Diniyah, di antaranya siswa atau peserta didik mampu membaca dan menghafal Al-Qur’an.

"Dengan adanya regulasi ini tentunya ada sebuah kekuatan hukum terhadap pelaksanaan pendidikan diniyah di sekolah dasar dan menengah di Kota Banda Aceh, dan kita berharap ini harus menjadi sebuah role model bagi kabupaten lain sehingga Qanun Pendidikan Diniyah ini menjadi sebuah indikator dan tujuan pendidikan yang memiliki nilai local wisdom," kata lulusan Doktor Manajemen Pendidikan itu.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan, salah satu keberhasilan pendidikan dalam tahun ini yakni adanya Qanun Pendidikan Diniyah di Kota Banda Aceh yang sebelumnya masih dalam bentuk perwal.

"Hari ini kita sudah mendapatkan Qanun Pendidikan Diniyah yang merupakan sebuah kebanggaan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh karena dengan adanya qanun ini akan lebih maksimal lagi pelaksanaan diniyah dan tahfiz Quran di sekolah," kata Sulaiman, yang didampingi Kepala SMPN 13 Kota Banda Aceh, Darwis.

Sementara itu, Kepala SMPN 13 Kota Banda Aceh, Darwis, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada DPRK Banda Aceh yang sudah mengadakan acara tersebut di sekolahnya.

Momen tersebut menurutnya sangat tepat karena para peserta yang dihadirkan merupakan seluruh guru diniyah yang mengajar di seluruh sekolah di Kota Banda Aceh khususnya SMP.

"Kita sudah serahkan undangan dan alhamdulillah semua hadir," ujarnya.

Darwis berharap qanun tersebut dapat memperkuat Perwal Nomor 3 Tahun 2012 yang berkekuatan hukum terhadap guru-guru diniyah dalam menyampaikan pelajarannya untuk mendidik generasi Kota Banda Aceh sesuai harapan Wali Kota dalam melahirkan generasi yang berakhlakul karimah, cerdas, dan mampu membaca Al-Qur’an.

"Tentunya harapan ini tidak terlepas sesuai visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh dalam melahirkan generasi yang gemilang dalam bingkai syariah. Kami senang dan menyambut baik qanun ini apalagi dalam sosialisi banyak respons dari peserta untuk menanyakan kelanjutan dan teknis pelaksanaannya baik kurikulum dan lain sebagainya," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Dewan DPRK Banda Aceh, Tharmizi, dan Kabag Umum dan Keuangan, Muslim.

Ketua DPRK Farid Nyak Umar Besuk Bocah Penderita Kelainan Tulang di Gampong Peuniti

Peristiwa.co, Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengunjungi bocah yang mengalami kelainan pada tulang punggungnya, Muhammad Zikra (11), di kediamannya di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (31/3/2021).

Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman, Kepala Puskesmas Baiturrahman, Kepala SD Negeri 3 Banda Aceh, serta beberapa tenaga kesehatan puskesmas, dan Keuchik Gampong Peuniti, Kamaruddin Latief.

Farid mengatakan, dirinya mengetahui kondisi Zikra dari salah seorang guru SDN 3 Banda Aceh, Musriadi tempat siswa tersebut bersekolah. Namun, sudah beberapa waktu murid kelas lima itu tidak bersekolah karena kondisinya yang memprihatinkan. Usai mendengar kabar itu, Farid langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melihat kondisinya secara langsung.

"Setelah saya menghubungi Kadis Kesehatan, alhamdulillah Pak Kadis merespons dengan baik dan terjun langsung untuk melihat kondisi Zikra," katanya.

Setelah bertemu dengan orang tua Zikra, Farid mendapatkan penjelasan mengenai kondisi tulang punggung bocah itu. Sekitar setahun lalu, Zikra terjatuh dan mengakibatkan tangannya cidera. Selain itu, pertumbuhan fisiknya pun melambat usai musibah itu.

Lalu sekitar Desember 2020, Zikra kembali terjatuh di rumahnya dan menyebabkan tulang punggungnya bergeser sehingga terlihat menonjol. Kondisi ini semakin memperparah pertumbuhannya secara fisik. Ia terlihat seperti anak yang kekurangan asupan gizi.

Menurut orang tua Zikra, selama ini dirinya tidak memberikan informasi kepada tetangga dan aparatur gampong tentang kondisi anaknya. Tapi hanya melakukan pengobatan alternatif, tanpa pengobatan medis baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Dengan kehadiran pihak dinas dan puskesmas, atas nama pimpinan DPRK Banda Aceh Farid berharap, Zikra bisa segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh ahli.

"Kita harap ananda Zikra bisa mendapatkan penanganan terbaik, saya minta Pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan untuk mengawal pengobatan Zikra," katanya.

Politisi PKS ini menegaskan, Zikra harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah agar bisa kembali bersekolah dan mengukir prestasi demi mencapai cita-citanya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada aparatur gampong, keuchik, kadus dan puskesmas, dinas dan kepala sekolah beserta guru yang sudah ikut membantu dan memperhatikan kondisi Zikra," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman SKM Mkes, mengatakan, pihaknya sudah mengarahkan untuk prosedur penanganan perawatan dan pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit tipe C yakni RS Pertamedika. Jika ada penanganan lebih lanjut akan terus didampingi oleh pihak puskesmas untuk kelancaran pelayanan kesehatan bagi Zikra.

"Kita berupaya agar Zikra bisa kembali bersekolah, tapi semua itu akan kita kembalikan ke dokter ahli untuk menentukan, karena di situ ada dua kemungkinan persoalan, pertama fraktur (patah) pada tangannya ketika jatuh setahun yang lalu atau ada penumbuhan sel yang tidak wajar di sekitar tulang belakang," katanya.

Sementara itu, Keuchik Peuniti, Kamaruddin Latief, mengatakan, pihaknya merasa prihatin dan baru mengetahui kondisi Zikra kemarin setelah mendapat informasi dari Kepala SDN 3 Banda Aceh. Setelah itu, ia bersama aparatur desa merespons cepat dengan membesuk Zikra di rumahnya.

"Mudah-mudahan Muhammad Zikra segera pulih seperti sedia kala dan dapat bersekolah kembali. Terima kasih kepada Ketua DPRK dan Pemko Banda Aceh atas perhatian dan bantuan yang bapak-bapak berikan,” katanya.

Baca Juga : Korban Kebakaran Tangki Pertamina Dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pusat

Nova Tegaskan Pengelolaan Pendidikan di Aceh Terbebas dari Pungli

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengelola pendidikan secara baik dan terbebas dari pungutan liar atau pungli.

Dengan demikian diharapkan Aceh akan mampu melahirkan generasi muda yang cakap, religius, kreatif, inovatif, pekerja keras, berdaya saing tinggi serta memiliki karakter keacehan yang kental.

“Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai kemandirian, kedaulatan dan martabat, sesuai tujuan negara. Karenanya, pemerintah selalu memberi perhatian besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan,” kata Nova Iriansyah dalam Focus Group Discussion Pencegahan Pungli Pada Layanan Pendidikan Sekolah Tingkat SMA, SMK dan PKLK, di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Senin, 29/03/2021. Kegiatan itu dibuka oleh Ketua Satgas Saber Pungli, Komjen Agung Budi Maryoto yang juga Irwasum Polri.

Nova mengatakan, pemerintah mewajibkan pengalokasian dana bagi sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN serta dari APBD sebagaimana diamanahkan pada Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menjalankan amanah tersebut, Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan tidak kurang dari 20 persen dari APBA. Dana itu diperuntukkan bagi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan dialokasikan dalam bentuk beasiswa dan dana transfer melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Komitmen memajukan pendidikan tersebut diwujudkan melalui program unggulan “Aceh Carong”. Program itu bertujuan menjadikan anak-anak Aceh mampu bersaing dan siap menghadapi dunia kerja serta mampu mengukir prestasi di tingkat nasional, regional dan global, melalui pendidikan yang berkualitas.

“Upaya merealisasikan visi, misi dan tujuan dimaksud harus didukung dengan pengelolaan layanan pendidikan yang transparan, kompeten, kredibel, taat hukum dan bebas pungli,” kata Nova.

Saat ini, pandemi covid–19 telah mengubah berbagai kebiasaan masyarakat, dan turut mempengaruhi aspek pendidikan. Karena itu, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi.

Selain itu dunia kerja abad 21 menuntut penyesuaian pengelolaan sekolah secara global yang tentu saja membutuhkan sistem tata kelola sekolah yang efisien dan efektif, di antaranya adalah pengelolaan keuangan sekolah.

Terkait Pungli, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

“Dalam realisasi lapangan, tentu hal-hal detil menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah sehingga pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Nova.

Nova mengajak semua pihak memanfaatkan momentum FGD Saber Pungli ini secara maksimal untuk pengelolaan pendidikan yang lebih baik.

Sementara itu Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Polri yang juga Ketua Satgas Saber Pungli Pusat, Komjen Agung Budi Maryoto, mengatakan pendidikan adalah aset utama bangsa Indonesia. Ia sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah Aceh yang memberikan perhatian besar bagi pengembangan pendidikan di Aceh.

“Memang tidak terasa sekarang, tapi efeknya ke depan. Karena itu pembangunan bangsa ini juga harus kita dorong dari sisi pendidikan,” kata Agung Budi Maryoto.

Pemerintah kata Agung terus memberikan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan menyamakan persepsi dalam pemberantasan pungutan liar. Dengan demikian, dunia pendidikan bisa bebas dari pungli dan tercipta sebuah sistem pendidikan dan pemerintahan yang akuntabel di masyarakat.

“Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menguatkan kualitas manusia yang berlangsung seumur hidup sehingga harus dijaga dan tidak terkontaminasi dari perilaku pungli,” kata Komjen Agung.

Karena itu, jenderal bintang tiga polisi itu menekankan perlunya dilaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan itu Staf Ahli Menko Polhukam yang juga Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Agung Makbul, Kapolda Aceh, Kabinda Aceh, Kepala BNN, Danpomdam Iskandar Muda serta Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

Kemendikbud : Perihal Surat Pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 Adalah Hoaks

Peristiwa.co, Jakarta – Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Hendarman, menegaskan bahwa beredarnya surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 360/EI/KP/II/2019, perihal Pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, adalah hoaks. Hal tersebut diutarakannya di kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin 22 Maret 2021.

Dalam keterangan persnya Hendarman Mengatakan perihal surat 
Pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, adalah hoaks. 

“Informasi dalam surat tersebut kami pastikan tidak benar. Mohon masyarakat yang menerima surat tersebut dapat diabaikan saja,” tekan Hendarman.  

Hendarman mengatakan akan menindaklanjuti pihak yang telah menyebarkan berita atau surat hoaks tersebut. Ia kembali mengimbau agar masyarakat mengabaikan surat yang beredar. “Bapak dan Ibu yang telah menerima surat tersebut, agar diabaikan saja,” pesannya.
Back To Top