Pemkab Aceh Timur Serahkan Aset Pemekaran kepada Pemko Langsa

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Kota Langsa menandatangani perjanjian peralihan barang milik Daerah Kabupaten Aceh Timur kepada Kota Langsa di Pendopo Gubernur Aceh, Senin 4 Juli 2022.

Perjanjian peralihan aset berupa tanah dan bangunan itu masing-masing ditandatangani Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib dan Walikota Langsa Usman Abdullah. Prosesi penandatanganan disaksikan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M. Jafar, Ketua DPRK Aceh Timur serta para Sekda kedua wilayah tersebut. Selain itu sejumlah kepala SKPA dan Biro terkait di Lingkungan Setda Aceh juga turut hadir.

Dengan berlakunya perjanjian peralihan itu maka nota kesepahaman yang sebelumnya telah ada antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Pemerintah Kota Langsa tentang tanah dan bangunan/gedung milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang akan dikompensasikan oleh Pemerintah Kota Langsa Nomor: 030/2312/2016 dan nomor: 030/915/2016 tanggal 4 April 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Gubernur Nova usai prosesi penandatanganan menyebutkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, dimana di dalam Pasal 14 disebutkan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa, Menteri/Kepala Pemerintah Non Departemen yang terkait, Gubernur Daerah Istimewa Aceh, dan Bupati Aceh Timur sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Langsa hal-hal yang meliputi antara lain, barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Kabupaten Aceh Timur yang berada di Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nova menyebut, pencapaian bersama Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Kota Langsa dalam menuntaskan persoalan ini patut diapresiasi lantaran persoalan itu telah berlarut-larut sejak tahun 2021.

“Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat, kolaborasi dan komunikasi yang baik oleh semua pihak. Oleh sebab itu, pada hari yang bersejarah ini kita melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Peralihan dan BAST Pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Kota Langsa,” sebut Nova.

Semangat dan kerja luar biasa yang ditunjukkan dalam penyelesaian aset pemekaran itu diharapkan menjadi inspirasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya di Pemerintah Kota Langsa dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Cuaca Ekstrem, Ketua DPRK Banda Aceh Minta Dinas Terkait Siaga Penuh

Peristiwa.co, Banda Aceh - Angin kencang disertai hujan lebat melanda kota Banda Aceh dan sekitarnya sejak Sabtu 28 Mei 2022 hingga Minggu 29 Mei 2022, mengakibatkan banyak pohon tumbang serta atap rumah warga terbang dibawa angin.

Sejumlah pohon tumbang di jalan-jalan seputaran kota Banda Aceh menyebabkan terganggunya aktifitas masyarakat pengguna jalan.

Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar meminta instansi terkait untuk bersiaga penuh menghadapi cuaca ekstrem seperti ini. Dinas-dinas terkait seperti  BPPD, DLHK3, DPKP (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan), Dinas PUPR, Dinas Sosial, bahkan PLN diharapkan untuk memberikan respon cepat terhadap warga ataupun fasilitas yang terdampak.

"Kepada BPBD dan DLHK3 khususnya kita harapkan agar segera membersihkan pepohonan yang tumbang di beberapa ruas jalan sehingga tidak menggangu aktifitas masyarakat pengguna jalan, begitu juga dengan rumah warga yang ditimpa pohon maupun atapnya yang terbang mohon dipercepat penanganannya," ujar Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh.

Selanjutnya kepada Dinas Sosial diminta agar segera menyalurkan bantuan masa panik kepada masyarakat yang terdampak. Khusus kepada pihak PLN, ketua DPRK berharap agar memantau kemungkinan kabel -kabel yang putus ditimpa pohon, dan melakukan pemadaman sementara jika dianggap membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kita dapat laporan dari masyarakat bahwa ada kabel PLN tegangan tinggi di Jalan T.Laksamana Gampong Mulia berapi karena gesekan dengan dahan pohon kelapa karena hujan, ini mohon segera ditindaklanjuti, begitu juga ada laporan masyarakat di Lampoh Daya ada ledakan dan listrik mati, perlu dicek mungkin ada gardu yang meledak," tambahnya.

Dinas terkait lainnya seperti Diskominfotik agar menjalankan sistem informasi dan komunikasi yang aktif, sehingga warga mendapat informasi yang update, benar dan terpercaya guna menghindari kepanikan maupun berita hoax yang cendrung muncul di tengah situasi seperti ini.

Selanjutnya Farid juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting dan mendesak. Jikapun harus keluar rumah diharapkan supaya berhati-hati. Selanjutnya juga mengindari berteduh di bawah pohon atau bangunan yang mudah roboh.

"Kepada masyarakat kami mengimbau agar tetap waspada, menghindari tempat tempat yang berbahaya dan rentan berdampak bencana. Selanjutnya mari kita berdoa semoga tidak terjadi bencana dan kerusakan di Banda Aceh. Semoga angin kencang dan hujan lebat ini cepat berlalu," pungkas Farid.


Respons Keluhan Warga, DPRK Panggil Dinas Pemadam Kebakaran Kota

Ini Penjelasan Mendagri Tentang 4 Pulau di Aceh Diklaim Milik SUMUT

Ini Penjelasan Mendagri Tentang 4 Pulau di Aceh Diklaim Milik SUMUT

Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Kepmen tersebut menetapkan status wilayah administrasi Pulau Mangkir Ketek/Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Gadang/Mangkir Besar, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Penetapan status wilayah administrasi 4 pulau tersebut telah melalui berbagai proses, mulai dari langkah verifikasi hingga konfirmasi kepada pemerintah setempat.

Pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2008 di Medan, misalnya, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang terdiri dari Kemendagri, KKP, Dishidros TNI AL, Bakosurtanal (sekarang Badan Informasi Geospasial), Pakar Toponimi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumut melakukan verifikasi    dan membakukan sebanyak 213 pulau di daerah tersebut.

Jumlah itu termasuk mencakup 4 pulau, yakni terdiri dari Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Hasil verifikasi ini, kemudian mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumut melalui surat Nomor 125/8199 yang ditandatangani pada 23 Oktober 2009. Surat itu menyampaikan bahwa Provinsi Sumut terdiri dari 213 pulau, termasuk Pulau Mangkir Ketek/Mangkir Kecil, Pulau  Mangkir Gadang/Mangkir Besar, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Selanjutnya, pada 20 hingga 22 November 2008 di Banda Aceh, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi serta Pemprov Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh telah memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di daerah tersebut. Dalam jumlah itu tidak memuat Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Hasil verifikasi ini, kemudian mendapat konfirmasi dari Gubernur Aceh melalui surat Nomor 125/63033 pada 4 November 2009, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri dari 260 Pulau.

Kemudian, pada 2012 dan Agustus 2017, pemerintah Indonesia melaporkan pulau bernama ke PBB termasuk Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumut. Namun, pada 15 November 2017, Gubernur Aceh menyampaikan surat No. 136/40430 perihal Penegasan 4 Pulau di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

Intinya, Gubernur Aceh menyampaikan bahwa berdasarkan peta topografi TNI AD 1978, keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh. Gubernur meminta agar Mendagri menegaskan kepada Gubernur Sumut bahwa keempat pulau tersebut merupakan wilayah Aceh, sehingga perlu dikeluarkan dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumut. Pada surat tersebut, Pemprov Aceh menyertakan surat Nomor 125/63033 tertanggal 4 November 2009 yang memuat koordinat atas 4 pulau dimaksud.

Lalu kemudian pada 30 November 2017 dilakukan analisa spasial dengan menggunakan ArcGIS versi 10 terhadap koordinat 4 pulau tersebut.

Lalu kemudian pada 30 November 2017 dilakukan analisa spasial dengan menggunakan ArcGIS versi 10 terhadap koordinat 4 pulau tersebut.

Analisis dilakukan dengan menggunakan data pulau hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2008, hasil konfirmasi  Gubernur Aceh (Surat Nomor 125/63033 tanggal 4 November 2009) dan konfirmasi Gubernur Sumut (Surat Nomor 125/576 Tanggal 27 Januari 2010). Hasil konfirmasi itu menyatakan, keempat pulau itu sebagai cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumut.

Rapat tersebut menyepakati beberapa hal. Pertama, menetapkan status Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumut. Kedua, peta topografi tahun 1978 dan peta RBI bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi nasional maupun internasional. Ketiga, RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi, serta bukan merupakan pedoman penetapan wilayah administrasi pulau.

Berita acara hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui surat Nomor 125/8177/BAK pada 8 Desember 2017, perihal tanggapan atas surat Gubernur Aceh. Selain itu, hasil rapat juga disampaikan kepada Gubernur Sumut melalui surat Nomor 136/046/BAK tertanggal 4 Januari 2018.

Namun, Pemprov Aceh masih mengklaim kepemilikan atas keempat pulau tersebut, dan memohon adanya revisi koordinat atas pulau yang dimaksud. Permohonan itu dilayangkan melalui sejumlah surat.

Menanggapi itu, Ditjen Bina Adwil Kemendagri menggelar sejumlah rapat pembahasan terkait permasalahan status wilayah keempat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut. Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kemenkomarves, KKP, Pushidrosal, BIG, LAPAN, Direktorat Topografi TNI AD, dan Ditjen Bina Bangda. Pada kesempatan lain, rapat melibatkan KKP, Pushidrosal, BIG, ORPA- BRIN, dan Biro Hukum Kemendagri. Dari sejumlah rapat tersebut menghasilkan kesepakatan, yang tetap menetapkan keempat pulau itu berada di wilayah administrasi Provinsi Sumut.

Terakhir, Kemendagri juga menggelar rapat yang melibatkan Pemprov Aceh, Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Biro Hukum Setjen Kemendagri, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN BRIN, serta Direktorat Pendayagunaan PPKT dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, rapat juga melibatkan Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi BIG, serta Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG. Adapun rapat ini hanya berisi penyampaian pandangan dari Pemprov Aceh dan Sumut, serta kementerian/lembaga terkait wilayah administrasi 4 pulau tersebut.

Sementara itu, untuk menjawab beberapa aspirasi, Ditjen Bina Adwil telah meminta kepada Pemda Aceh dan Sumut serta Tim Rupabumi yang terdiri dari BIG, KKP, Dishidros TNI AL, dan pihak terkait lainnya untuk melihat kondisi lapangan pulau-pulau yang dimaksud. Langkah ini dilakukan agar mendapat keterangan lebih jelas untuk dipaparkan lebih lanjut. Adapun Tim tersebut diminta berangkat melakukan peninjauan pada minggu ini.

Pelaku Illegal Fishing Asal India Meninggal Karena Sakit di Aceh

Pelaku Illegal Fishing Asal India Meninggal Karena Sakit di Aceh

Peristiwa.co, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan langkah-langkah penanganan terbaik kepada Maria Jesin Dhas Yashudasan, Nakhoda KM. Blessing yang meninggal dunia pada Jumat 20 Mei 2022.

KKP menyebut bahwa penanganan intensif telah diberikan sejak yang bersangkutan sakit termasuk langkah sigap dan koordinatif dalam pengurusan pemulangan jenazah ke India.

“Yang bersangkutan mengalami sakit sejak tanggal 10 Mei 2022, dan PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo bergerak cepat dengan membawa yang bersangkutan ke RSUD. Zainoel Abidin untuk memperoleh penanganan medis,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Adin pun menjelaskan bahwa berdasarkan hasil diagnosa yang telah dilakukan oleh Tim Dokter, Nakhoda KM. Blessing tersebut mengalami gangguan hati dan ginjal yang diduga karena infeksi. Pada tanggal 14 Mei 2022, Jesin Dhas kemudian dipindahkan ke ruang ICU karena kondisinya semakin memburuk dan harus dilakukan hemodialisa (cuci darah).

“Informasi yang kami terima dari pihak Rumah Sakit, sampai dengan hari Jumat, telah dilakukan hemodialisa sebanyak 6 kali, ini menunjukkan bahwa penanganan dilaksanakan dengan sangat serius sesuai dengan standar medis,” terang Adin.

Lebih lanjut, Adin menyampaikan bahwa penanganan lanjutan terhadap jenazah Nakhoda KM. Blessing tersebut juga terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Ditjen PSDKP KKP, perwakilan Kementerian Luar Negeri dan pihak Konsulat Jenderal (Konjen) India di Medan berkoordinasi untuk penanganan jenazah lebih lanjut terkait dengan permintaan keluarga melalui Konjen India, jenazah akan dipulangkan ke Tamil Nadhu India melalui Medan.

Kami terus koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memenuhi permintaan keluarga yang ingin agar jenazah dimakamkan di India,” ujar Adin.

Adin menegaskan bahwa seluruh langkah-langkah penanganan yang dilakukan aparat Indonesia tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang memberikan atensi besar terkait permasalahan ini dan meminta jajaran di lapangan untuk membantu proses penanganan WNA India yang meninggal dunia tersebut.

“Bapak Menteri telah memberikan arahan agar kami melakukan upaya maksimal dalam penanganannya,” pungkas Adin. 

Untuk diketahui, KM. Blessing yang merupakan kapal ikan berbendera India dengan ABK seluruhnya WN India ini ditangkap oleh Polairud Polda Aceh pada tanggal 7 Maret 2022 karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Dalam perkembangannya kasus ini ditangani oleh PPNS Perikanan pada Pangkalan PSDKP Lampulo, dan saat ini kasus ini telah dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Upaya penanganan illegal fishing yang mengacu pada hukum nasional dan internasional selalu menjadi concern KKP. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan agar sikap tegas terhadap pelaku illegal fishing tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional dan memberikan perlakuan secara layak sesuai dengan hak asasi manusia.




6 Fakta Pengiriman 2.050 Kantong Darah PMI Banda Aceh ke Tangerang


Peristiwa.co, Banda Aceh - PMI Banda Aceh mengirimkan sebanyak 2.050 kantong darah ke Tangerang, Banten. Pengiriman itu dilakukan secara bertahap mulai Januari 2022 lalu. Pengiriman ribuan kantong darah ini kemudian dipermasalahkan oleh Sekretaris PMI Banda Aceh Syukran Aldiansyah.

Simak enam fakta yang dirangkum detikSumut perihal pengiriman kantong darah ke Tangerang.

1. Dilakukan Secara Diam-diam

Adanya pengiriman 2.050 kantong darah ini pertama kali ditemukan Sekretaris PMI Banda Aceh Syukran Aldiansyah saat melakukan sidak ke Unit Donor Darah (UDD).

"Ini dasarnya dari kecurigaan kami di pengurus karena ada beredar isu ada pengiriman darah diam-diam ke Tangerang, kami tidak tahu itu. Kita lakukan sidak di PMI dengan pengurus-pengurus ternyata benar ada pengiriman darah ke Tangerang," kata Sekretaris PMI Banda Aceh Syukran Aldiansyah kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).

2. Biaya Pengganti di Bawah Harga Permenkes

PMI Banda Aceh diperbolehkan mengirim kantong darah ke daerah lain. Namun, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi seperti persetujuan pengurus yang diambil melalui rapat pleno, biaya pengganti dan ketersediaan memadai.

Sekretaris PMI Banda Aceh
Syukran Aldiansyah saat sidak ke ke Unit Donor Darah (UDD) diketahui biaya pengganti per kantong hanya Rp 300 ribu padahal sesuai aturan biaya pengganti Rp 360 ribu per kantong.

"Pertama ketersediaan stok darah di Aceh terpenuhi. (Pengiriman) harus berdasarkan Pergub dan Permenkes dengan biaya pengganti pengelolaan darah per kantong Rp 360 ribu," jelasnya.

Permasalahan ini, kata dia, sudah disampaikan ke pengurus PMI Aceh. "Kami dari pengurus sudah sampaikan hal ini ke PMI provinsi untuk menindaklanjuti terkait hal itu," ujar Syukran.

3. Pemerintah Aceh Larang ASN donor darah ke PMI

Pemprov Aceh bereaksi mendengar kabar 2.050 kantong darah PMI Banda Aceh dikirim diam-diam ke Tangerang Banten.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah bahkan melarang ASN untuk donor ke PMI Banda Aceh. Selanjutnya ASN diarahkan mendonorkan darah ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA).

"Atas arahan pak gubernur melalui Sekda, ASN Pemerintah Aceh dipersilakan untuk langsung mendonorkan darah ke Instalasi Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin," kata Staf Ahli Gubernur, Iskandar Syukri.

Iskandar mengatakan, ASN diarahkan mendonorkan darah di rumah sakit mulai Kamis (12/5) kemarin. Setiap ASN mendonorkan darah sesuai jadwal yang telah diatur berdasarkan instansi.

"Meski pelaksanaan di tempat yang baru, tapi tetap tak menurunkan minat ASN untuk mendonorkan darah. Kemarin ada 34 kantong darah dikumpulkan dari ASN Sekretariat Daerah Aceh," ujar Iskandar.


4. Polisi Diminta Selidiki Pengiriman 2.050 Kantong Darah Diselidiki

Pemerintah Aceh meminta agar pihak kepolisian turun tangan menindaklanjuti adanya temuan pengiriman 2.050 kantong darah secara diam-diam oleh PMI Banda Aceh ke Tangerang Banten.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, Pemerintah Aceh selama ini mempunyai program donor darah rutin yang diikuti seluruh ASN serta masyarakat umum. Selama program itu berjalan, kebutuhan darah di Tanah Rencong selalu terpenuhi bahkan surplus.

"Jika kemudian surplus darah ini dipergunakan secara tidak benar maka kita harapkan kepada pihak aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait ini," kata Muhammad kepada detikSumut, Kamis (12/5/2022).

Menurut Muhammad, saling tuding antar pengurus PMI memperlihatkan ada yang tidak beres dalam pengelolaan darah terutama hasil donor yang dilakukan ASN. Pemerintah Aceh meminta polisi melakukan pengusutan.

"Untuk menghindari polemik dan fitnah, penting dilakukan pengusutan oleh pihak APH demi terpenuhi keadilan bagi kemanusiaan yang sedang dijalankan oleh PMI," katanya..

5. Gubernur Aceh minta PMI Banda Aceh diaudit

Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta temuan adanya pengiriman 2.050 kantong darah oleh PMI Banda Aceh ke Tangerang, Provinsi Banten diaudit. Permintaan Nova itu disampaikan melalui surat resmi kepada PMI Pusat.

Staf Ahli Gubernur Aceh Iskandar Syukri mengatakan audit dilakukan untuk menghindari munculnya ketidakpercayaan masyarakat serta pendonor aktif terhadap PMI.

"Sembari menunggu hasil audit dari PMI Pusat. Pemerintah Aceh sementara waktu menunda kegiatan donor darah pada PMI Kota Banda Aceh," terang Iskandar, Jumat (13/5/2022).

6. PMI Banda Aceh Kirim Darah ke Tangerang Karena Stok Berlebih

PMI Banda Aceh buka suara setelah merebak isu pengiriman 2.050 kantong darah secara diam-diam ke Tangerang, Banten. Pengiriman ribuan kantong darah itu dilakukan untuk menghindari kedaluwarsa.

"Khusus di Desember 2021, kita terima lonjakan donasi darah dari pegawai kontrak di Pemerintah Aceh yang membuat stok darah di kita berlebih. Kita sudah menanyakan ke rumah sakit di wilayah kerja kita dan juga UDD PMI Pidie, Aceh Utara, dan Langsa, apakah kebutuhan darah mereka terpenuhi atau tidak, dan mereka jawab untuk saat itu mereka punya stok yang stabil," kata Kepala UDD PMI Kota Banda Aceh dr Ratna Sari Dewi dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).

Ratna mengatakan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan PMI Medan sebelum dilakukan distribusi darah ke Tangerang. Saat itu, darah di PMI Medan disebut masih banyak persediaannya.

Selain itu, alasan dikirim ke Tangerang karena daerah tersebut ada penerbangan langsung dari Banda Aceh. Sementara ke provinsi lain di Sumatera disebut tidak ada penerbangan langsung.(detik)


Back To Top