KBRI Wellington Terus Pantau WNI Akibat Gelombang Tsunami Akibat Letusan Gunung Berapi Bawah Laut Tonga

Peristiwa.co, Wellington – Gunung berapi bawah laut Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai (berjarak sekitar 65 km dari Ibu Kota Tonga, Nuku’alofa) meletus pada 15 Januari 2022 sore hari waktu setempat dan mengakibatkan gelombang tsunami serta lumpuhnya jalur komunikasi. Akibat letusan tersebut, Tonga diselimuti abu vulkanik dan menyebabkan kondisi gelap. Sebuah pulau bernama Atata Island di Tonga dilaporkan telah tenggelam.

Tonga Meteorological Services memberlakukan kondisi darurat bagi seluruh pulau di Tonga dan meminta masyarakat untuk evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Berita di Tonga hanya tersedia melalui komunikasi radio Tonga Meteorological Services, National Emergency Management Office (NEMO), dan His Majesty’s Armed Force (HMAF).

Hingga berita ini diturunkan, KBRI Wellington tidak memperoleh laporan adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban.

KBRI Wellington melalui Fungsi Protokol dan Konsuler terus memantau kondisi empat WNI yang berada di Tonga yang tidak dapat dihubungi karena putusnya kabel komunikasi bawah laut. Sebelumnya pada 15 Januari 2022 petang waktu setempat, WNI atas nama Thomas Egbert (contact person KBRI Wellington di Tonga) melaporkan terjadinya peningkatan permukaan air laut dan peringatan tsunami. KBRI terus mencoba menghubungi agensi kapal Ngatai Marine Entrepriss Ltd di Tonga yg memperkejakan tiga orang ABK WNI guna memastikan keselamatan mereka, namun belum dapat dihubungi.

Letusan juga dirasakan hingga Samoa dan Fiji. Berdasarkan informasi salah satu WNI di Samoa, kondisi masih terkendali dan hingga kemarin tidak ada peringatan tsunami namun Pemerintah setempat meminta masyarakat untuk waspada.

Sementara itu di Selandia Baru, otoritas nasional National Emergency Management Agency New Zealand mengeluarkan peringatan agar warga Selandia Baru menjauh dari tepi pantai hingga pukul 04.00 pagi hari Minggu untuk mengantisipasi efek dari letusan.

Melalui saluran pesan singkat, KBRI Wellington telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat Indonesia di Selandia Baru, Samoa, Tonga, Cook Islands dan Niue untuk tetap waspada dan memantau perkembangan bencana yang terjadi yang dikeluarkan otoritas keamanan dan kebencanaan setempat.

Bila terdapat anggota masyarakat memiliki informasi langsung mengenai keberadaan WNI di Tonga, kami mohon bantuannya untuk menghubungi HOTLINE KBRI Wellington pada nomor +6421713167. Informasi lain dapat pula disampaikan melalui email KBRI Wellington yaitu konsuler.wellington@kemlu.go.id

Tidak Mau Kalah, Indonesia Bangun Mercusuar di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Singapura

Tidak Mau Kalah, Indonesia Bangun Mercusuar di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Singapura


Peristiwa.co, Batam – Wakil Menteri Pertahanan M Herindra pada Kamis 13 Januari 2022, meninjau pembangunan mercusuar dengan struktur permanen dan helipad di Karang Singa di perairan utara Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Batam yang merupakan daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.

Pembangunan mercusuar dan helipad ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan akan dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan. Adanya mercusuar dengan struktur permanen ini adalah untuk menjadi titik penanda kedaulatan Indonesia.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia.

“Kita tidak ingin kejadian sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya dimenangkan Malaysia di Mahkamah Internasional pada 2002 terulang,” ujar Wamenhan Herindra.

Pulau Karang Singa terletak di Selat Malaka, salah satu yang jalur lalu lintas laut terpadat di dunia sehingga harus dijaga dan diberi tanda bahwa itu merupakan wilayah NKRI. Di perbatasan internasional ini, negara Singapura telah menguasai teritorial Batu Putih (Pedra Branca). Negara Malaysia sudah menguasai Karang Tengah (Middle Rock).

“Tak boleh ada lagi sejengkal tanah yang boleh diambil oleh negara lain, kita harus tunjukkan kedaulatan kita” ucap Wamenhan.

Adapun Mendagri Tito mengatakan poin penting pembangunan mercusuar ini adalah mengimbangi infrastruktur yang telah dibangun pemerintah Malaysia yang telah membangun struktur permanen dan helipad di wilayah Middle Rock.

Sedangkan di Pulau Karang Singa hanya ada pelampung yang ukurannya kecil.

“Poin pentingnya adalah jangan jomplang. Di Malaysia mereka sudah membangun struktur permanen, sementara wilayah kita itu hanya ada ‘buoy’ saja. Belum permanen,” kata dia.

Mensos Risma Pantau Langsung Pembagian Bantuan Untuk Korban Banjir Aceh Utara

Mensos Risma Pantau Langsung Pembagian Bantuan Untuk Korban Banjir Aceh Utara

Antisipasi Terjadi Bencana, Mensos Minta Aktivasi Lumbung Sosial

Peristiwa.co, Aceh Utara - Kunjungan kedua Menteri Sosial Tri Rismaharini di Provinsi Aceh  diawali dengan menyerahkan santunan bagi para ahli waris korban bencana banjir bandang.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Aceh menyatakan banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi dan tiga sungai meluap, yakni Sungai Krueng Peutoe, Krueng Keureuto dan Krueng Pirak, Jumat (30/12/2021) pukul 07.00 waktu setempat dengan tinggi 10- 60 cm yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 31.843 jiwa mengungsi. 

"Kami turut berduka cita dan semoga bantuan yang ini bisa bermanfaat," ujar Mensos saat menyerahkan santunan di rumah  Muhammadin Usman, ayah dari korban Teuku Andika (12)  warga Kec Matang Kuli, dan Muzakir ayah dari almarhumah Sabidah (50), warga Kecamatan Pirak Timu, Kab Aceh Utara, Selasa 11 Januari 2021.


Di lokasi tersebut diserahkan 2 santunan @ Rp 15 juta total Rp 30 juta dan penyerahannya disaksikan oleh Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib, Kadis Aceh Utara Fuad Mukhtar, Kapolres, dan Kejaksaan.


Untuk mengantisipasi terjadi bencana, Mensos menekankan agar mengaktivasi lumbung sosial sehingga ada kesiapan dari warga korban bencana.


"Di lumbung sosial itu berisi kebutuhan permakanan dan peralatan-peralatan yang sudah diusulkan berupa alat penjernih air yang bisa digunakan saat bencana," kata Mensos.


Dengan adanya lumbung sosial menjadikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (buffer stock) bisa lebih cepat karena lokasinya didekatkan kepada warga. 


"Untuk santunan bagi korban meninggal per orang Rp 15 juta itu standar di seluruh Indonesia dan itu sama. Bagi korban yang belum terima bantuan nanti kita scanning dengan pemda setempat," tandas Mensos.


Pada kesempatan itu, melakukan pengecekan bantuan Sosial (bansos) KKS yang masih belum salur di bank Syariah Indonesia (BSI) langsung ke kantor BSI Lhoksukon 3.


Selain itu, Mensos melanjutkan meninjau penyaluran KKS di Meunasah Bungong Kupula di Gampong Keude Kemuning, Kec Idi Tunong, Kab Aceh Timur dan meminta kepada perwakilan Himbara agar bansos bisa secara tunai.


"Mereka (penerima bansos) sudah pada sepuh ya, jadi tolong dipermudah dan saya minta bansos disalurkan secara tunai," tandas Mensos.


Salah seorang penerima bansos, A Wahab tak menyangka bisa menerima bantuan karena baru pertama dan sebelumnya belum pernah menerima bantuan apa pun.


"Terima kasih bantuan ini disampaikan kepada Ibu Mensos dan pemerintah, saya sudah lebih dari sebulan terakhir tidak bekerja dan tak berpenghasilan bagi keluarga," tutur A Wahab.

Pasukan Rusia dikerahkan untuk menumpas unjuk rasa anti-pemerintah di Kazakhstan, WNI diminta waspada

Pasukan Rusia dikerahkan untuk menumpas unjuk rasa anti-pemerintah di Kazakhstan, WNI diminta waspada


Peristiwa.co, Almaty - Pasukan Rusia tiba di Kazakhstan atas permintaan presiden otoriter negara itu, di tengah upaya menumpas aksi protes anti-pemerintah.

Suara tembakan senapan mesin bergema di kota terbesar Kazakhstan, Almaty, seiring korban jiwa terus bertambah.

Di alun-alun utama, gedung-gedung pemerintah terbakar dan pasukan keamanan menekan ratusan demonstran.

Presiden menyalahkan "teroris" yang dilatih oleh pihak asing, tanpa memberikan bukti.
Dalam sebuah pidato di saluran TV pemerintah pada hari Rabu (05/01), Presiden Kassym-Jomart Tokayev meminta bantuan kepada Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Rusia untuk memadamkan protes.

Blok tersebut mencakup Rusia, Kazakhstan dan negara-negara bekas Soviet yaitu Belarus, Tajikistan dan Armenia.

Pasukan yang dikirim ke Kazakhstan dilaporkan berjumlah sekitar 2.500 tentara. CSTO mengatakan tentara-tentara itu adalah pasukan penjaga perdamaian dan akan melindungi instalasi negara dan militer.

Mereka akan tinggal di negara itu selama beberapa hari atau minggu, lansir kantor berita Rusia RIA.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan sedang memantau dengan cermat pengerahan pasukan Rusia. "Amerika Serikat dan, terus terang, dunia akan mengawasi setiap pelanggaran hak asasi manusia," kata seorang juru bicara.

"Kami juga akan mengawasi tindakan apa pun yang mungkin menjadi dasar untuk penyitaan institusi-institusi Kazakh."

PBB, AS, Inggris, dan Prancis telah meminta semua pihak untuk menghentikan kekerasan.
Adapun Dubes RI di Kazakshtan, Fadjroel Rachman, telah menyampaikan agar para WNI di negara tersebut untuk selalu waspada, menjauhi kerumunan, dan tidak bepergian ke luar rumah kecuali untuk hak-hal penting.
"Ada 141 orang WNI di Kazakshtan," kata Fadjroel kepada BBC News Indonesia.

Sekitar 18 anggota pasukan keamanan tewas di Almaty, kata para pejabat, dan polisi mengatakan mereka telah membunuh puluhan orang yang disebut sebagai "perusuh" dalam semalam.

Saule, seorang pekerja konstruksi berusia 58 tahun yang ikut serta dalam aksi protes, berkata kepada kantor berita AFP bahwa dia melihat pasukan keamanan menembaki para demonstran.

"Kami melihat mereka tewas," katanya. "Sekitar 10 orang tewas dalam sekejap."
Kementerian Dalam negeri Kazakhstan mengatakan 2.298 pengunjuk rasa juga telah ditahan. Adapun kepolisian mengatakan puluhan orang tewas.

kazakshtan, tentara rusiaSUMBER GAMBAR,REUTERS

Keterangan gambar,
Tentara bersiaga di Almaty, Kazakhstan.
Kerusuhan dimulai pada hari Minggu ketika harga liquefied petroleum gas (LPG) - yang digunakan banyak orang di Kazakhstan untuk bahan bakar mobil mereka - naik dua kali lipat, membuat para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan.

Pemerintah mengatakan pada hari Kamis (06/01) bahwa batas harga bahan bakar akan dipulihkan selama enam bulan. Kebijakan serupa juga berlaku untuk bensin dan diesel. Tetapi pengumuman itu tidak mampu mengakhiri protes, yang telah diperluas untuk memasukkan keluhan politik lainnya.
Kazakhstan sering digambarkan sebagai otoriter, dan sebagian besar pemilihan dimenangkan oleh partai yang berkuasa dengan hampir 100% suara. Tidak ada oposisi politik yang efektif.

Bangunan terbakar dan antrean panjang

Alun-alun Almaty yang ramai telah berubah menjadi zona konflik, lengkap dengan bangunan dan kendaraan yang terbakar. Banyak orang takut pergi ke luar, terutama di malam hari karena bentrokan terus berlanjut. Suara tembakan dan ledakan mengingatkan orang-orang akan bahaya meninggalkan rumah mereka.

Kelompok sipil setempat memblokir pintu masuk ke desa mereka di dekat Almaty supaya tidak dijarah. Pos pemeriksaan dan penghalang darurat memblokir pintu masuk ke kota, sehingga orang menggunakan jalan-jalan sempit untuk masuk dan keluar dari Almaty.

Ada antrean panjang di pom bensin. Warga kesulitan membeli makanan karena pusat perbelanjaan, supermarket, kafe, dan restoran semuanya tutup; hanya toko-toko kecil yang masih buka. Internet masih diblokir, sehingga orang tidak dapat menarik uang, atau mengisi-bagi ponsel mereka.

Presentational grey lineKediaman presiden di Almaty dan kantor walikota dibakar pada hari Kamis. Militer sekarang sudah menguasai lagi bandara utama, yang sempat diambil alih oleh pengunjuk rasa.

Kementerian Kesehatan Kazakhstan mengatakan sekitar 1.000 orang terluka dalam kerusuhan itu.

Pertumpahan darah terjadi setelah Presiden Tokayev memecat seluruh kabinetnya pada hari Rabu (05/01) dalam usaha untuk mencegah demonstrasi. Dia juga memecat pendahulunya yang berkuasa, Nursultan Nazarbayev, yang memegang jabatan keamanan nasional sejak mengundurkan diri sebagai presiden.(sumber BBC)


Aceh Raih Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Peristiwa.co, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia dipenghujung tahun 2021 memberikan penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik bagi kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, Rabu 29 Desember 2021.

Kegiatan yang berlangsung secara terbatas di Jakarta itu juga disiarkan secara virtual untuk diikuti para peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia hanya 13 provinsi yang mendapat anugerah tersebut dan Aceh merupakan salah satu penerima anugerah itu.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya yang disiarkan secara virtual pada acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman atas penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) yang memberikan pelayanan publik terbaik.

Penghargaan itu dinilai diperlukan untuk melihat keberhasilan dan kekurangan dalam pengembangan pelayanan publik di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi hingga kabupaten kota.

Menurut presiden, penilaian itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melahirkan inovasi pelayanan publik. Mereka juga didesak untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadi lebih profesional.

Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga menyebutkan, sudah saatnya seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia.

“Pelayanan publik adalah bukti nyata kehadiran negara. Pelayanan publik harus semakin baik,” ujar Presiden.

Adapun 13 provinsi yang disebut berada di zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 yaitu Aceh, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Bengkulu, DI Yogyakarta Kalimantan Barat dan Riau.

Dari 13 provinsi itu, lima di antaranya berada di peringkat lima yakni Bangka Belitung, Bengkulu, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Riau.

Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan, perolehan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 telah menambah sederet prestasi Aceh tahun ini.

Sebelumnya, kata Iswanto, pada 7 Desember 2021 Pemerintah Aceh juga memperoleh Anugerah Meritokrasi 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Anugerah Meritokrasi 2021, kata Iswanto, merupakan kegiatan pemberian apresiasi kepada instansi pemerintah yang berhasil menerapkan sistem merit; yakni manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Hal ini juga terkait proses rekrutmen, promosi, penghargaan, dan hukuman yang adil, dan teratur berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan seleksi kompetitif.

“Alhamdulillah, kita bersyukur untuk setiap prestasi yang berhasil diraih bersama dalam memajukan Aceh,” ujar Iswanto di Banda Aceh.

Iswanto melanjutkan, sepekan sebelum penganugerahan Meritokrasi, pemerintah Aceh juga berhasil meraih juara umum dalam kompetisi Anugerah Pesona Indonesia (API) Tahun 2021.

“Dalam kompetisi itu Aceh berhasil meraih tujuh juara, dari 18 kategori yang dilombakan,” kata Iswanto.

Tujuh kategori yang berhasil dimenangkan, yaitu; Juara 1 untuk kategori Brand Pariwisata Terbaik yaitu Banda Aceh, Juara 1 Kategori Highland yaitu Sigantang Sira di Aceh Selatan, Juara 3 Minuman Tradisional yaitu Kupi Khop di Aceh Barat, dan Juara 3 Promosi Pariwisata Digital (instagram) Explore Gayo di Aceh Tengah. Selanjutnya adalah Juara 2 Promosi Eko Wisata Ujung Tamiang di Aceh Tamiang. Sementara itu, Juara 1 Festival Pariwisata yaitu Festival Pulau Banyak di Aceh Singkil dan Juara 1 Destinasi Kreatif berupa Anjungan Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan.

“Alhamdulillah, kita ketahui bersama bahwa itu hanya beberapa di antara banyak prestasi lainnya yang berhasil kita raih sepanjang kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah,” kata Iswanto.

Tiga Desa Wisata di Aceh Masuk 100 Besar Nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021

Back To Top