ACEH Miliki Data Lengkap Terkait Sengketa 4 Pulau Dengan SUMUT

Peristiwa.co, Denpasar – Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa tugas Kemenko Polhukam yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi. Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi antara dua provinsi yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menjadi fokus utama karena terkait status kepemilikan empat pulau.

“Data ataupun dokumen serta nformasi-informasi yang disampaikan baik dari Provinsi Aceh maupun dari Provinsi Sumatera Utara, serta Tim Pembakuan Nama Rupa dari kementerian/lembaga terkait dijadikan dasar dan pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pusat Dalam menentukan status kepemilikan 4 pulau tersebut. saya ambil kesimpulan bahwa. Dalam rangka menjaga marwah Keputusan Menteri dalm Negeri nomor 050-145 Tahun 2022 maka saya menyimpulkan bahwa permasalhan ini menjadi permasalahan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk masuk provinsi mana dan tentunya melakukan pengkajian-pengkajian,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama dalam kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulang Mangkir Gadang/Mangkir Besar, Pulau Mangkir Ketek/Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang) di Perbatasan Kab. Aceh Singkil (Provinsi Aceh) Dengan Kab. Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara) di Bali, Kamis 21 Juli 2022.

Djaka mengusulkan agar tim yang dibentuk nantinya dapat menyelesaikan permasalahan ini secara bijak, dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang ada ataupun secara faktual di lapangan, sehingga bisa dijadikan suatu bahan untuk menghasilkan keputusan.

“Nantinya kesimpulan yang didapat dari pusat akan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kuat,” kaya Djaka.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Sugiarto mengatakan, untuk memperoleh kejelasan terhadap status wilayah administrasi 4 pulau tersebut, Kemendagri bersama Tim Pusat melakukan survei ke 4 pulau dengan melibatkan Pemerintah Aceh, Pemda Kab. Aceh Singkil, Pemda Provinsi Sumatera Utara, dan Pemda Kab. Tapanuli Tengah. Survei ini dilakukan untuk verifikasi faktual/validasi titik koordinat dan data okupasi. Selain itu, tim juga sudah melakukan rapat setelah survei ke 4 pulau tersebut.

“Kesimpulannya, Kemendagri melakukan penetapan definitif status 4 pulau tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,” kata Sugiarto.

Sementara itu, Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam, Syamsuddin menambahkan dalam beberapa hari ke depan Kementerian Dalam Negeri akan kembali mengundang pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “Dalam beberapa hari ke depan, semua yang hadir di sini akan kembali diundang oleh Kemendagri untuk memverifikasi. Kita sudah mendapat banyak masukan, sehingga nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam memutuskan semua persoalan ini,” katanya.

Sebagai informasi, Pulau Panjang memiliki luas kurang lebih 47,8 Ha dengan jarak 24 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah dan tidak berpenduduk. Sementara, Pulau Lipan memiliki luas kurang lebih 0,38 Ha dengan jarak 1,5 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah, berupa daratan pasir dan tidak berpenghuni.

Pulau Mangkir Ketek atau Mangkir Kecil memiliki luas 6,15 Ha dengan jarak 1,2 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah, tidak berpenduduk namun ditemukan tugu yang dibangun oleh Pemerintah Aceh. Sedangkan Pulau Mangkir Gadang/Besar memiliki luas kurang lebih 8,6 Ha dengan jarak 1,9 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah, tidak berpenduduk namun terdapat tugu batas yang dipasang oleh Pemprov Aceh.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir menjelaskan bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Ibrahim Hasan) dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Raja Inal Siregar) yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Rudini) pada tanggal 22 April 1992 telah menyepakati Peta Kesepakatan Batas antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, yaitu garis batasnya antara pesisir pantai Tapanuli Tengah dengan 4 pulau. “Dengan demikian 4 pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh,” tambah Syakir.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Sumatera Utara, Zubaidi, menyampaikan tetap mempedomani Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, menyampaikan bahwa Tim Pusat Bersama Tim Aceh dan Tim Sumut telah melaksanakan verifikasi factual di keempat pulau. Dalam verifikasi tersebut ditemukan beberapa objek seperti tugu-tugu yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta layanan publik seperti dermaga, rumah singgah dan mushalla bagi para nelayan dan kuburan aulia yang belum diketahui silsilahnya sampai saat ini.

“Kesimpulannya, Kemendagri melakukan penetapan definitif status 4 pulau tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,” ucap Sugiarto.

Ade Komaruddin dari BIG menyampaikan bahwa yang berwenang menetapkan status pulau adalah Mendagri dan terkait dengan Keputusan Kepala BIG nomor 51 Tahun 2021 bahwa 4 pulau tersebut masih dianggap sengketa sehingga pencantuman wilayah administrasi dicantumkan Indonesia bukan dari salah satu provinsi. Selanjutnya Kolonel Muddan dari Pushidrosal menyampaikan dasar penetapan 4 pulau tersebut milik Aceh sangat kuat apabila SKB tahun 1992 antara kedua Gubernur dan disaksikan oleh Mendagri, berdasarkan uji berkas itu benar.

Sementara menurut Direktur Pengukuran & Pemetaan Dasar Pertanahan Ruang, Ir.R. Agus Wahyudi Kushendratno, M.Eng.Sc, dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh sangat lengkap dilihat dari Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) harus menjadi pertimbangan bagi Tim Pusat, mengingat data-data tersebut tidak dimiliki oleh Tim Sumatera Utara.

Menurutnya Surat Kepala Inspeksi Agraria tentang kepemilikan pulau menjadi dokumen kunci dan harusnya dimiliki oleh Kemendagri saat ini. Terlebih Surat Keputusan Bersama Tahun 1992, kedua Gubernur telah menyepakati garis batas tersebut.

Verifikasi Faktual, Pemerintah Aceh Bersama Tim Kemendagri Kunjungi Pulau Sengketa di Singkil






Mengenal Sosok Pocut Meurah Intan


Blora – Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah MT menyampaikan usulan agar salah satu tokoh pejuang perempuan Aceh, Pocut Meurah Intan menjadi Pahlawan Nasional.

“Mudah-mudahan semangat kepahlawanan beliau dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia dan menggugah semangat kita semua dalam membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi, apalagi jika beliau dapat diusulkan menjadi Pahlawan Nasional,” kata Gubernur Aceh saat dijamu makan malam oleh Bupati Blora, H Arief Rohman, S.IP, MSi beserta Unsur Forkopimda Blora, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, di Blora, Jawa Tengah, 17 Maret 2022.

Pada kesempatan itu, Gubernur Nova juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jawa Tengah (Jateng) dan Kabupaten Blora, karena telah merawat dan menjaga makam Pocut Meurah Intan yang merupakan pahlawan perempuan dari Tanah Rencong itu.

“Dan Insyallah, tahun ini Pemerintah Aceh juga akan melakukan pemugaran terhadap makam Pocut Meurah Intan,” ujar Gubernur Nova.

“Insya Allah, besok sebelum menuju ke kampus Akamigas, kami akan terlebih dahulu berziarah untuk mengunjungi makam salah seorang pahlawan perempuan asal Aceh yaitu Pocut Meurah Intan atau dikenal juga dengan nama Pocut Meurah Biheu,” kata Nova.

Pocut Meurah Intan merupakan sosok pejuang Aceh, salah seorang srikandi yang namanya masih begitu hidup di dalam dada masyarakat Aceh hingga saat ini, karena berkat kegigihannya perjuangan beliau mengusir penjajah dari Bumi Nusantara ini.

Bersama suaminya, Tuanku Abdul Majid, Pocut Meurah Intan dikenal sebagai tokoh dari Kesultanan Aceh yang paling anti Belanda.

Menurut catatan sejarah, perjuangan Pocut Meurah terjadi di akhir abad 19 sampai awal abad 20. Pada 11 November 1902, beliau dikepung oleh serdadu khusus Belanda dari Korps Marchausse dan terdesak. Dengan dua tetakan luka di kepala, dua di bahu, sementara satu urat kening dan otot tumitnya putus, beliau terbaring di tanah penuh dengan darah dan lumpur.

Namun beliau tetap tidak menyerah dengan rencong yang masih tergenggam kuat di tangannya. Semangat pantang menyerahnya ini ternyata sangat dikagumi Belanda, bahkan beliau diberi gelar Heldhafting atau yang gagah berani.

Sehingga, berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda, pada 6 Mei 1905, beliau beserta putranya, Tuanku Budiman, dan seorang anggota keluarga kesultanan bernama Tuanku Ibrahim diasingkan ke Blora, Jawa Tengah. Di Blora pula, Pocut Meurah Intan berpulang ke rahmatullah pada 19 September 1937, dan dimakamkan di Desa Temurejo.

Pemerintah Aceh Segera Pugar Makam Pocut Meurah Intan di Blora

Pemerintah Aceh Segera Pugar Makam Pocut Meurah Intan di Blora


Peristiwa.co, Blora – Pemerintah Aceh merencanakan segera memugar Makam Pocut Meurah Intan, di Blora, Jawa Tengah. Hal itu dilakukan sebagai upaya merawat sejarah serta mengenang sikap heroik dan jiwa patriotik wanita Aceh itu.

“Pemugaran makam Pocut Meurah Intan dan keluarga besarnya itu, nanti akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapat Belanja Aceh (APBA). Saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Blora, melalui arahan Bupati Blora,” kata Gubernur Aceh saat berziarah ke Komplek Makam Pocut Meurah Intan, di Blora, Jawa Tengah, Kamis, 17 Maret 2022.

Nova menyebutkan, pentingnya melakukan pemugaran makam pahlawan perempuan asal Aceh ini, guna merawat sejarah.

“Makam ini juga akan kita viralkan (promosikan) sebagai destinasi wisata ziarah. Karena banyak masyarakat Aceh di Malaysia ingin berziarah ke makam Pocut Meurah Intan,” imbuh Nova.

Untuk itu, Nova mewakili masyarakat Aceh menitipkan makam ini kepada Pemerintah Kabupaten Blora serta masyarakat Aceh yang sudah menetap di sana. Ada sekitar 100 lebih mahasiswa Aceh yang menuntut ilmu di Politeknik Energi Mineral (PEM) Akamigas Cepu, ditambah masyarakat Aceh lainnya yang sudah tinggal di Blora.

Selain itu, kata Gubernur, Pemerintah Aceh juga akan mengusulkan Pocut Meurah Intan agar menjadi pahlawan nasional. Dan Pemerintah Kabupaten Blora juga sudah menyatakan dukungan atas usulan itu.

“Mudah-mudahan pada 10 November 2022 nanti, pak Presiden Jokowi dan timnya di Pemerintah Pusat bisa menyetujuinya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pemkab Blora yang sudah merawat makan Pocut Meurah Intan dengan menganggarkan APBD-nya,” ujar Nova.

Terakhir, Nova menitipkan sumbangan secara pribadi kepada penjaga makam Rp. 20 juta sebagai bentuk perhatian Gubernur Nova kepada jasa-jasa juru kunci makam Pocut Meurah Intan.

Sementara itu, Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., menyatakan bahwa saat ini juga sedang dilakukan penataan jalan masuk komplek makam dengan pemasangan paving block agar peziarah bisa lebih nyaman.

“Pemkab Blora juga siap bersinergi dengan Pemprov Aceh untuk menata kawasan Makam Pocut Meurah Intan. Terimakasih Pak Gubernur atas responnya, kita juga siap untuk ikut mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional. Meskipun perjuangannya dilakukan di Aceh, namun beliau selama pengasingannya di Blora hingga meninggal juga berperilaku baik kepada masyarakat. Kita siap untuk mewujudkan cita-cita bersama ini,” kata Bupati Arief.

Usai ziarah, Gubernur Nova dan Bupati Arief melanjutkan perjalanan ke PEM Akamigas Cepu untuk mengisi kuliah umum. Turut hadir dalam acara ziarah adalah Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati ST., MM., Dandim Kodim 0721/Blora Letkol Inf. Andy Soelistyo Kurniawan Putro, S.Sos., M.Tr (Han), Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinsos P3A, dan Forkompimcam Blora.

Sementara, hadir dari Pemerintah Aceh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal, dan Direktur PT Pembangunan Aceh (PEMA), Zubir Sahim. 

Mengenal Sosok Pocut Meurah Intan

DPRK Banda Aceh Minta Kemetrian PU Anggarkan Dana Untuk Pemugaran Situs Sejarah Gampong Pande dan Gampong Jawa

Peristiwa.co , Banda Aceh - Komisi 3 DPRK minta Kementrian PU Anggarkan anggaran untuk pemugaran situs sejarah di Gampong Pande dan Gampong Jawa. 

Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, ketika mengunjungi Kepala Balai Prasana Permukiman Wilayah Aceh M. Yoza Habibi di Lamsayeun, Jumat 23 April 2021

“Terlepas masih terdapat polemik dalam pelaksanaan pembangunan IPAL di Gampong Jawa, pemugaran dan pelestarian situs sejarah di kawasan tersebut harus terus diperjuangkan. Oleh sebab itu kami meminta kepada Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh agar dapat memplot anggaran untuk penyelematan dan pemugaran situs di Gampong Pande dan Gampong Jawa” 

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi Irwansyah, ST, serta Anggota Komisi Royes Ruslan SH, Ir. Bunyamin, Daniel Abdul Wahab serta Sabri Badruddin ST, Arief menyampaikan bahwa Komisi 3 seperti komitmen awal akan terus mendorong rencana pemugaran dan penyelamatan ratusan batu nisan, tidak hanya di sekitar lokasi pembangunan IPAL Gampong Jawa tapi juga di wilayah Gampong Pande secara keseluruhan. 

“Kami telah meminta Dinas PUPR Kota  untuk memulai rencana pugar atau MasterPlan, namun dengan keterbatasan APBK, kami mengharapkan kepada Kementerian PU agar dapat membantu penganggaran kegiatan ini sampai terlaksana” pinta Arief. 

Dalam proses nya penyiapan rencana induk ini harus merangkul semua elemen. 

“Tentu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan seperti FGD untuk menggali lebih banyak informasi tentang perencanaan pemugaran, mengundang semua pihak-pihak yang terlibat seperti Sejarawan, Budayawan, Tokoh masyarakat, ahli waris kerajaan, LSM, akademisi dan lain sebagainya. Dari sini dapat di kumpulkan informasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan. Ini harus segera dilakukan. Karena saya yakin dengan kesiapan dokumen akan mudah untuk melobi pusat dalam menurunkan anggaran pemugaran” 

Arief menyampaikan Komisi 3 sangat mendukung langkah-langkah penyelamatan situs. “Bahkan permohonan anggaran untuk pemugaran hari ini secara resmi sudah kita serahkan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh sebagai perwakilan Kementerian PU”

Saya optimis permohonan ini akan ditanggapi baik oleh Pemerintah Pusat, namun kami juga berharap agar Pemerintah Kota dapat segara mempersiapkan dokumen pendukung seperti pernyataan minat, DED bahkan Rencana Tata Ruang Bangunan Lingkungan” ujar Arief.

Disinggung mengenai IPAL Gampong Jawa, Arief menyampaikan bahwa komisi 3 sampai saat ini masih terbuka terhadap pandangan yang berbeda. 

“Sampai hari ini kita masi terus mendorong apabila terdapat penelitian yang berbeda dari yang di lakukan oleh Pemerintah mohon diberikan ke DPRK. Seperti yang saya sampaikan dalam beberapa diskusi, hari ini hasil penelitian mendukung untuk melanjutkan pelaksaan IPAL tersebut, namun apabila ada penelitian yang kredibel dengan rekomendasi berbeda yang menjadi dasar penolakan IPAL, tolong di berikan ke kita agar dapat di pelajari” ujar Arief.

Arief juga menyampaikan bahwa Ombudsman Wilayah Aceh telah melakukan hearing atau dengar pendapat terkait pelaksanaan kelanjutan pembangunan IPAL Gampong Jawa dengan mengundang seluruh pihak terkait. Hasil pertemuan itu menghasilkan rekomendasi untuk melakukan Heritage Impact Assisment di kawasan tersebut yang akan di prakarsai oleh Balai Cagar Budaya. 

“Mudah-mudahan assistment ini akan memperjelas bagaimana status situs  dan bagaimana kelayakan IPAL untuk dilanjutkan kembali” tutup Arief.

Gubernur Ajak Irwasum Polri dan Wali Kota Bogor Gowes ke Situs Tsunami

Peristiwa.co, Banda Aceh - Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengajak Komjen Pol Agung Budi Maryoto dan Wali Kota Bogor Bima Arya, napak tilas ke sejumlah situs tsunami yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Senin (29/3/2021) pagi.

Kedua tokoh ini berada di Kota Banda Aceh untuk menghadiri dua agenda berbeda. Irwasum Polri ke Aceh untuk menghadiri acara Focus Grup Discussion (FGD) Pencegahan Pungli pada Layanan Sekolah Tingkat SMA, SMK dan SLB, yang digelar oleh Dinas Pendidikan Aceh.

Sementara itu, Wali Kota Bogor datang ke Aceh untuk menghadiri acara Pra Kongres V Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), yang digelar oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Gubernur Aceh memanfaatkan kesempatan tersebut, untuk mempromosikan potensi wisata tsunami dan suasana kondusif Aceh saat ini kepada dua pejabat dimaksud. Ba’da Shubuh Gubernur mengajak kedua pejabat ini gowes.

Sejumlah situs tsunami pun disinggahi. Perjalanan dimulai dari Hotel Hermes. Selanjutnya, rombongan bertolak ke Museum Tsunami Aceh. Setelah beristirahat sesaat, Gubernur dan rombongan menuju ke situs tsunami PLTD Apung di Gampong Punge.

Selanjutnya, rombongan bergerak ke Pantai Ulee Lheue. Kemudian, perjalanan dilanjutkan ke Lhoknga, tepatnya di Tanjakan di sisi Taman Tepi laut Aceh Besar.

Setelah beristirahat sesaat dan mengabadikan beberapa momen, rombongan bergerak kembali ke Banda Aceh. Pagi ini, lebih 25 kilometer jarak tempuh dilalui oleh Gubernur dan rombongan.

Back To Top