Menko Luhut Bertemu Menteri Perdagangan Jepang Koichi, Diskusikan Potensi Kerja Sama Energi Hijau dan Industri Hulu Mineral

Menko Luhut Bertemu Menteri Perdagangan Jepang Koichi, Diskusikan Potensi Kerja Sama Energi Hijau dan Industri Hulu Mineral

Peristiwa.co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut B. Pandjaitan bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Hagiuda Kochi di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, pada Hari Selasa 11 Januari 2022.
 Pertemuan  pejabat kedua negara sahabat itu membahas tentang potensi kerja sama di bidang green energy, perikanan, lingkungan dan industri petrokimia.
“Indonesia dalam tujuh tahun ini banyak yang berubah, pembangunan hampir merata di Indonesia bagian barat dan timur,”ujar Menko Luhut pada awal paparannya.
Selain itu,  Menko Luhut juga menjelaskan tentang  pembangunan industri hilir sebagai arah investasi di Indonesia saat ini. “Saat ini industri hilir untuk nikel lebih berfokus untuk pengembangan strainless steel yang merupakan komponen pembuatan baterai Lithium,”katanya. Mengenai hal ini, Menko Luhut meyakinkan bahwa Indonesia memiliki stok bijih nikel yang sangat besar dengan total kapasitas produksi hulu hingga 12 juta ton/tahun. “Industri hilir telah mengubah struktur ekonomi Indonesia sehingga mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah,”imbuh Menko Luhut.
Selain menggenjot investasi, dia juga menjelaskan tentang perkembangan kondisi terkini dalam penanganan Pandemi Covid-19. “Kasus aktif kami telah menurun hingga 99,2 persen dari puncaknya tanggal 15 Juli tahun lalu. Tapi kami sekarang super hati-hati dengan Omicron,” tutur Menko Luhut lalu menyebutkan bahwa 96 persen varian Covid-19 terbaru itu masuk ke Indonesia dari para Pelaku Perjalanan Luar Neger (PPLN).
Lebih lanjut, Menko Luhut juga menawarkan investasi  pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan yang hingga kini mampu menghasilkan listrik sebanyak 11 ribu megawatt. “Desember tahun lalu, Presiden Jokowi telah meresmikan ground breaking green industrial park seluas 30 hektar,”bebernya. Terakhir, Menko Luhut mengusulkan agar kedua negara membuat skema diskusi teknis yang bertemu secara regular agar dapat membahas secara intensif mengenai poin-poin kerja sama kedua negara.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri  Koichi mengawali sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang membuat keputusan soal kapal pengangkut batubara telah diumumkan kemarin (10-1-2022). “Saya berterima kasih sudah dijelaskan secara detil tentang rencana pemerintah Indonesia soal  release batubara,”katanya.
Usai menyampaikan apresiasinya, Menteri Koichi menyambut baik usulan Menko Luhut agar ada dialog yang bersifat regular bagi kedua negara.  “Ada beberapa skema diskusi antara pemerintah dan swasta. Nanti kami juga akan diskusikan lebih lanjut lagi. Apapun (skemanya) kami terbuka,”tukasnya.
Kemudian, menteri perdagangan Jepang itu menjelaskan mengenai perkembangan investasi perusahaan Jepang untuk industri amonia di Teluk Bintuni, Papua Barat. “Saat ini proyek tersebut sudah sampai pada tahap FS (Studi Kelayakan),”urainya.  Selain soal industri Amonia, Menteri Koichi juga sempat mengungkapkan keinginan negaranya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan baterai untuk pembangkit tenaga surya. Dan, terakhir, dia berharap kedua negara dapat bekerja sama lebih erat pada masa mendatang.
Hadir mendampingi dalam pertemuan itu, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi, Dirjen METI Jepang Matsuo Takehiko, dan Dubes Jepang Kanasugi Kenji.
2.078 Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Seluruh Indonesia di Cabut

2.078 Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Seluruh Indonesia di Cabut

Peristiwa.co, Jakarta - Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam guna mewujudkan pemerataan, transparansi dan keadilan. Izin-izin pertambangan dievaluasi secara menyeluruh. Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, dicabut.

Wilayah izin pertambangan tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik perusahaan pertambangan mineral maupun perusahaan pertambangan batubara dicabut.

"Sebanyak 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dengan luas wilayah 2.236.259 Hektar kita cabut," ujar Ridwan, di jakarta, Kamis 6 Januari 2022.

Wilayah IUP pertambangan mineral tersebut tersebar, antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

"Sementara itu, sebanyak 302 perusahaan pertambangan batubara, dengan luas wilayah 964.787 Hektar juga dicabut. Tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara," tandas Ridwan.

Selanjutnya, "Pemerintah akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan batubara sehingga dapat berdayaguna serta mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat," tutup Ridwan.

Sebagaimana diketahui bersama, sebelumnya, dalam konferensi pers Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batubara dicabut, karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan namun tidak dikerjakan, menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PLN Amankan Pasokan Batu Bara

PEMERINTAH ACEH GUGAT IZIN PT. EMM Ke MA

Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, pada Kamis, 26 September 2019 melakukan gugatanJudicial Review, ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan BidangPertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen ESDM). Gugatan Judicial Reviewtersebut diterima oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, Ria Susilawesti, SH., MH.

Menurut Kepala Biro Hukum, Amrizal J. Prang, didampingi Karo Humpro, Iswanto, yang menjadi objek gugatan adalah Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Permen ESDM, berkaitan pendelegasian oleh Menteri ESDMkepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terhadappenerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara, yang keberlakuannya selain secara nasional juga termasuk untuk wilayah Aceh. Di mana oleh BKPM pada 19 Desember 2017, telah menerbitkan SuratKeputusan No.66/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Emas kepada PT. Emas Mineral Murni.

Oleh karenanya, Amrizal menambahkan, secara Materiil, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Permen ESDMtersebut kontradiksi dengan: 1) Pasal 7Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang mengatur kewenangan-kewenangan Pemerintahan Aceh; 2) Pasal 156 UUPA, yang berisi: Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam di darat maupun laut wilayah Aceh, antara lain: eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi dan dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, Badan Usaha swasta lokal, nasional, maupun asing; dan 3) Pasal 165 berbunyi: Pemerintah Aceh memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, yang berhak memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum.Bahkan, Permen ESDM tersebut kontradiksi dengan Pasal 18B Ayat (1)UUD RI 1945, yang mengakui adanya daerah khusus dan istimewa, seperti Aceh dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945, terhadap kepastian hukumkeberlakuan UUPA dan peraturan khusus lainnya.

Sementara secara formil, proses penetapan Permen ESDM juga kontradiksi dengan: 1)  Pasal 8 Ayat (3) UUPA; 2) Pasal 9 huruf b dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh; dan, 3) Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Konsultasi Dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh, yang substansi berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, maka proses penetapannya niscaya melalui konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh. Realitasnya, Menteri ESDM tidak melakukan konsultasi dan pertimbangan dengan Gubernur Aceh.

Berdasarkan landasan formil dan materiil diatas, Karo Hukum menambahkan, bahwa Plt. Gubernur Aceh beralasan dan memiliki landasan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan Judicial Review terhadap Permen ESDM tersebut. Seharusnya, agar adanya kepastian hukum dan menghormati kewenangan khusus yang secara atributif diperintah oleh UUPA dan peraturan khusus lainnya, keniscayaan diiplementasikan dan dipatuhi oleh Menteri ESDM, untuk dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan Gubernur Aceh, sehingga tidak diberlakukan atau dikecualikan terhadap Aceh.

Oleh karena itu, menurut Karo Hukum, Pemerintah Aceh berharap Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Judicil Review Permen ESDM tersebut. Sehingga, untuk penerbitan IUP Mineral dan Batubara oleh BKPM bagi wilayah teritorial Aceh dibatalkan atau dikecualikan terhadap keberlakuan Permen ESDM tersebut.  

Dirjen Minerba Hentikan Kegiatan PT. LMR Aceh Tengah

BANDA ACEH – Direktur Jenderal Mineral dan Batu-Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Linge Mineral Resources (LMR), sejak 25 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor 705/30.07/DJB/2019, tanggal 12 Maret 2019.  Hal ini dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/9). 

Namun demikian, kata Iswanto melanjutkan, pihaknya menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa dan akan menyampaikannya kepada Bapak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Selain akan dilaporkan kepala Plt Gubernur Aceh, kata Iswanto, aspirasi para pengunjuk rasa juga akan diteruskan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, dan Bupati Aceh Tengah.

“Aspirasi masyarakat harus sampai kepada BKPM dan Bupati Aceh Tengah sebagai pihak yang terkait dengan perizinan dan lokasi IUP PT. LMR,” kata Iswanto.

Menurut Iswanto, IUP PT. LMR dikeluarkan oleh BKPM atas Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah. Pemerintah Aceh sejauh ini belum mengeluarkan izin apa pun untuk PT. LMR. Karena itu, aspirasi mahasiswa perlu disampaikan kepada pejabat yang terkait langsung dengan proses IUP tersebut, katanya.

Unjuk rasa yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh tersebut digelar oleh mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Bela Linge (Gerbil). Mereka menuntut Pemerintah Aceh untuk tidak memberikan rekomendasi dan izin kepada PT. LRM.

Pemerintah Aceh diminta tidak mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan, izin lingkungan, serta medesak pemerintah Aceh untuk mengambil sikap tegas menolak kehadiran PT. LMR di Aceh Tengah. Menurut para pengunjuk rasa itu kehadiran perusahaan tambang akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup di Aceh Tengah.

“Tambang akan membuat pasokan air kami berkurang, tambang hanya menguntungkan kaum kapitalis saja, masyarakat hanya mendapatkan imbasnya saja,” kata salah satu pengunjuk rasa tersebut.

Para pengunjuk rasa diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M. Jafar, Kepala Biro Humas dan Protokol Muhammad Iswanto, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aulia Sofyan, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, dan unsur SKPA terkait, antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Said Faisal.

Para pengunjuk rasa menolak berbicara dengan pejabat Pemerintah Aceh tersebut. Mereka meminta untuk bertemu langsung dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.  Meski sempat diwarnai aksi dorong mendorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian dan personil Satpol PP—mereka ingin masuk Gedung Setda Aceh—namun akhirnya mereka membubarkan diri sekira pukul 15.00 wib []

Back To Top