Pekan Depan, KPK Periksa 3 Pimpinan DPRA soal Pengadaan Kapal Aceh Hebat

Peristiwa.co Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal meminta keterangan kepada tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait pengadaan tiga Kapal Aceh Hebat. Pemeriksaan dijadwalkan digelar pekan depan.
Ketiga pimpinan DPR Aceh yang diperiksa merupakan wakil ketua, yaitu Hendra Budian, Dalimi, dan Safaruddin. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

KPK Periksa Sejumlah Pejabat Terkait Pengadaan Kapal Aceh Hebat


"Informasi yang kami terima, terkait permintaan keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan oleh KPK," kata Ali saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat 22 Oktober 2021.

Ali belum membeberkan ketiganya dimintai keterangan terkait kasus apa. Dia mengaku perkembangan seluruh kegiatan KPK akan disampaikan lebih lanjut.

"Karena masih tahap proses penyelidikan, saat ini kami belum bisa sampaikan lebih jauh mengenai detail materinya," jelas Ali.

Informasi diperoleh detikcom, ketiga pimpinan DPR Aceh itu bakal dimintai keterangan di gedung BPKP Provinsi Aceh di Banda Aceh pada Selasa dan Rabu (26-27/10). Mereka disebut dimintai keterangan seputar pengadaan Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3.

Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan penyelidikan kasus di wilayah Aceh. Penyelidikan itu diketahui terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan soal adanya penyelidikan kasus tersebut. Ali mengatakan pihaknya masih meminta keterangan dan klarifikasi dari pihak terkait.

"Benar, ada kegiatan penyelidikan oleh KPK di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait," kata Ali kepada wartawan, Kamis (3/6).

"Karena saat ini masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai materi kegiatan dimaksud," tambah Ali.

Sejumlah pejabat di Aceh yang telah dimintai keterangan, yakni Sekda Aceh Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, mantan Kepala Bappeda Aceh Azhari, dan eks Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami.(detik)


Walkot Syahrial Terima Saran dari Lili Pintauli soal Pengacara Arief Aceh

Peristiwa.co, Jakarta - Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial mengakui tentang komunikasinya dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Salah satu obrolan dengan Lili itu disebut Syahrial berkaitan dengan perkara di KPK yang menjeratnya.

Hal itu diceritakan Syahrial sewaktu menjadi saksi dalam persidangan perkara suap yang menjerat mantan Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Seperti diketahui AKP Robin merupakan penyidik dari Polri yang diperbantukan ke KPK dan kemudian kedapatan menerima suap. AKP Robin didakwa bersama-sama seorang pengacara bernama Maskur Husain menerima suap dari sejumlah pihak termasuk Syahrial dan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Dalam sidang itu Syahrial ditanya jaksa KPK mengenai komunikasinya dengan Lili Pintauli Siregar yang tak lain adalah Wakil Ketua KPK. Begini kesaksian Syahrial soal Lili:

"Apa pernah minta tolong Lili terkait perkara saudara?" tanya jaksa KPK Lie Putra pada Syahrial dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).

Syahrial mengaku pernah berkomunikasi dengan Lili pada Juli 2020. Kala itu Lili disebut Syahrial memberitahunya tentang perkara yang menjeratnya di KPK.

"Minta tolong saat itu saya belum pernah bicara, tapi beliau menyampaikan ada masalah di KPK, terus saya bilang itu kasus lama bu 2019, (Lili bilang) 'Banyak-banyak berdoalah'," jawab Syahrial.

Untuk memperjelas komunikasi itu,jaksa pun membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Syahrial. Begini isinya:

BAP 41: Setelah itu saya tidak komunikasi lagi dengan Bu Lili, baru komunikasi Juli 2020 saat saya sedang keluar 3 hari untuk jemaah tabligh saya sedang cuti Pilkada. Bu Lili menyampaikan ada nama saya di berkas di mejanya, saya sampaikan 'itu perkara lama dari 2019', Bu Lili sampaikan agar saya banyak-banyak berdoa dan memohon petunjuk. Kemudian saya sampaikan mohon dibantu, Bu Lili bilang tidak bisa dibantu sudah keputusan pimpinan lalu saya mengiyakan

Syahrial mengamini isi dari BAP yang dibacakan jaksa itu. Selain itu ternyata Lili disebut pernah pula menyarankan ke Syahrial soal kuasa hukum.

"Ada Lili kasih saran terkait masalah hukum saudara?" tanya jaksa KPK.

Syahrial mengaku sebenarnya menerima 2 saran yaitu dari AKP Robin dan Lili. Namun pada akhirnya Syahrial mengikuti saran dari AKP Robin.

"Malam hari saya putuskan antara Pak Robin atau Bu Lili, saya mohon petunjuk kepada Bu Lili akhirnya dikasih nama Arief Aceh, pengacara," kata Syahrial.

"Saya hubungi, sudah masuk akhirnya saya sampaikan ke Pak Robin, 'Siapa Bang Arief Aceh?', kata Bang Robin 'Itu pemain, terserah apa mau milih saya atau Arif Aceh'. Akhirnya saya putuskan ke Pak Robin," imbuh Syahrial.

"Di BAP 37, Arief pengacara yang pemain di KPK, lalu saya disuruh milih apakah Robin atau Arief Aceh lalu saya pilih Arief Aceh," ucap jaksa yang kemudian diamini Syahrial.

Dalam perkara ini yang duduk sebagai terdakwa adalah AKP Robin dan Maskur Husain. Robin didakwa bersama Maskur Husain menerima suap yang totalnya Rp 11 miliar dan USD 36 ribu atau setara Rp 11,538 miliar berkaitan dengan penanganan perkara di KPK. Mantan penyidik KPK itu menerima suap dari sejumlah nama, termasuk dari mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Syahrial merupakan terpidana di kasus suap AKP Robin. Syahrial juga merupakan tersangka dalam kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

Vonis Etik Lili

Berkaitan dengan hal itu Lili Pintauli sudah diadili secara etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dewas menilai Lili melakukan kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.

"Mengadili satu menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a, Petaturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers, Senin (30/8/2021).

Tumpak menerangkan Lili juga disanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," ungkapnya.(detik)




Artikel ini bersumber dari detiknews dengan judul "Walkot Syahrial Akui Kontak Pimpinan KPK Lili: Diberi Saran Soal Pengacara" 

Capaian MCP Aceh di Atas Rata-Rata Nasional, KPK Berikan Apresiasi

Peristiwa.co, Banda Aceh – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Aceh, atas capaian angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Aceh hingga awal semester IV tahun 2021 ini yang berada di atas rata-rata nasional. “Jaga dan pertahankan (angka MCP), sehingga saat kenaikan nasional naik, MCP kita juga naik,” kata Korsub Wilayah I Kasatgas II KPK RI, Agus Priyanto, saat memberikan arahan kepada Sekda Provinsi dan seluruh Sekda Kabupaten/Kota se Aceh, dalam Rapim Sekda, di Banda Aceh, Jumat 1 Oktober 2021.

Capaian rata-rata MCP Provinsi Aceh hingga awal Semester IV tahun 2022, berada di angka 41,31 persen. Sementara capaian rata-rata nasional adalah 32 persen. Dari semua kabupaten/kota, tercatat ada 6 kabupaten yang telah berada di angka 75 persen, 17 kabupaten di atas 25-50 persen dan 1 kabupaten yaitu Subulussalam yang berada di angka di bawah 25 persen.

Atas capaian itu, Agus menyampaikan terima kasih kepada Sekda dan jajaran. “Sinergi bersama itu perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga capaian MCP Aceh semakin baik di masa mendatang,” ujar Agus Priyanto.

Ditambahkan, komitmen Kepala daerah adalah hal yang paling penting dalam hal meningkatkan MCP. Tanpa komitmen kepala daerah, hal tersebut sangat sulit terwujud. Selain itu juga dibutuhkan langkah monitoring dari Sekda dan eksekusi secara kolaboratif.

Agus memberikan tips implementasi yang bisa diterapkan. Pertama dan menjadi yang paling penting adalah memahami pedoman MCP. Dalam dokumen yang diberikan KPK tersebut telah dijelaskan apa-apa yang diperlukan untuk melengkapi indikator tertentu. Selanjutnya adalah menyusun rencana aksi. KPK memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Aceh, di mana semua rencana aksi yang dilakukan sudah dikirimkan kepada pihaknya. “Ketiga adalah monitoring dari pelaksanaan rencana aksi ini. Terakhir adalah Komunikasi antara admin MCP dan Person in Charge (PIC) OPD dengan KPK,” kata Agus.

Selain itu, yang lebih penting lagi, kata Agus, harapan KPK adalah capaian MCP tinggi dan tidak terjadi korupsi. “Lebih baik rendah daripada ada korupsi. Karena itu integritas memegang peranan penting dalam menjalankan tugas,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi I KPK, Didik Agung Widjanarko, mengatakan apa yang dilakukan Sekda Aceh, dr. Taqwallah M.Kes., bisa menjadi model bagi provinsi lain khususnya di wilayah Supervisi I. Di mana, Taqwallah, melaksanakan kegiatan dalam beberapa rangkaian secara matang. Mulai dari penyerahan aset, pra rapat koordinasi (rakor) dan rakor nantinya. “Tentu apa yang dilakukan pak Taqwallah ini, sudah disiapkan secara matang. Terimakasih buat sekda Aceh dan Sekda Kabupaten Kota,” kata dia.

Didik mengatakan hari ini, capaian MCP Aceh pada hari pertama semester IV tahun 2021, cukup baik. Dia berharap di atas semester IV nantinya, MCP Aceh bisa berada di atas 75 persen. “Semoga semua daerah yang berada di Korsup 1 bisa meniru apa yang dilakukan oleh provinsi Aceh,” kata Didik.

MCP merupakan salah satu program KPK dalam pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan tata kelola 8 bidang/area yang terangkum dalam MCP, meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu pintu, Kapabilitas APIP.

Selanjutnya, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa (untuk Kabupaten/Kota).

Sekda Aceh, dr. Taqwallah, mengatakan capaian rata-rata MCP Provinsi Aceh hingga awal Semester IV tahun 2022, berada di angka 41,31 persen. Angka itu merupakan akumulasi dari 6 kabupaten yang telah berada di angka 75 persen, 17 kabupaten di atas 25-50 persen dan 1 kabupaten yang berada di angka di bawah 25 persen.

Hingga tanggal 30 September kemarin, MCP Pemerintah Aceh berada di angka 52,80 dari target capaian 80,15 persen. Di atas provinsi Aceh, ada Pemerintah Kota Banda Aceh yang capaian MCP 55,94 persen dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang MCP mencapai 55,39 persen.

Peningkatan tertinggi MCP Provinsi Aceh ada di bidang/area Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana sampai 30 September kemarin sudah berada di angka 67,24 persen. Untuk manajemen ASN, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada semester II lalu, bidang/area ini masih di angka 4 persen. Namun tutup semester 3, angka 44,96 persen berhasil diraih. “Bidang PBJ (pengadaan barang dan jasa) angkanya 70,6 persen,” kata Taqwallah. Angka itu menjadi yang tertinggi dari kabupaten/kota lain di Aceh.

Meski beberapa kabupaten capaian MCP masih rendah, namun mereka yakin target yang telah disusun bisa dicapai. Subulussalam misalnya, kabupaten dengan capaian MCP paling rendah atau masih berstatus merah, yakin pihaknya masih bisa mengejar target pada semester IV ini. “Kami Berkeyakinan target ini bisa kami capai,” kata Sekda Subulussalam. Dalam dua pekan ini, hampir setiap harinya mereka menggelar rapat terkait MCP. Ia berharap monitoring di kawasan tersebut bisa ditingkatkan. “Kami akan bicarakan komitmen Kepala daerah, supaya MCP ini bisa tercapai sesuai target yang kita harapkan.”

Sekda Kabupaten/Kota Paparkan Capaian Realisasi Dana Otsus dan Dana Desa


Gubernur Dukung KPK Wujudkan Pemilihan Berintegritas di Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh–Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bebas politik uang (money politic) di Aceh.

Oleh sebab itu, upaya membentuk penyelenggara dan pemilih yang berintegritas perlu terus diperkuat.

“Komitmen para penyelenggara untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi harus semakin kokoh, dan daya kritis masyarakat harus semakin meningkat,” ujar Nova saat memberikan sambutan pada acara pembukaan bimbingan teknis program anti korupsi bagi penyelenggara dan pemilih Pemilu berintegritas yang digelar KPK RI di Hermes Hotel Banda Aceh, Rabu, 22 September 2021.

Menurut Nova, penyelenggara Pemilu dan Pilkada harus memahami realita kasus politik uang yang terjadi agar langkah antisipasi dan pemantauan terhadap praktik politik uang dapat ditingkatkan sejak dini.

The Latin American Public Opinion Project, kata Nova, menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga sebagai negara dengan kasus politik uang tertinggi di dunia, di mana satu di antara tiga pemilih diduga terpapar jual beli suara.

” Kami berharap narasumber utama dari KPK akan memaparkan pandangannya mengenai titik-titik rawan korupsi pada Pemiliu dan Pilkada. Sebagai pihak yang memahami dinamika politik lokal, tentu saja para komisiner KIP, komisioner Panwaslih dan tokoh masyarakat Aceh lebih paham sisi lain dari potensi korupsi yang ada di daerah kita,” kata Nova.

Gubernur Aceh itu menambahkan,, Penyelenggara Pemilu adalah salah satu pihak yang rentan terhadap terjadinya politik uang. Oleh sebab itu, melalui bimtek yang digelar KPK tersebut ia berharap tanggungjawab penyelenggara Pemilu bukan hanya sebatas menjalankan tahapan dengan baik. Namun tidak kalah pentingnya adalah, penyelenggara Pemilu harus bisa mengantisipasi berbagai potensi penyelewengan yang terjadi.

Direktur Bidang Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, mengatakan, tujuan pihaknya menggelar kegiatan bimbingan tersebut adalah untuk mengingatkan penyelenggara dan pemilih Pemilu serta Pilkada di Aceh tentang bahayanya politik uang. Ia mengatakan, pemimpin dan pemerintahan yang baik dapat diraih bila penyelenggara dan pemilih memiliki integritas saat mengikuti pemilu maupun pilkada.

“Kita menyadari KPK tak mungkin memberantas korupsi sendiri, karena itu kita menggandeng seluruh komponen bersama untuj mencegahnya. Perlu kita tanamkan integritas dalam diri sendiri agar tak melakukan korupsi,” kata Kusdwidjanto.

Kusdwidjanto menyebutkan, integritas lahir dari iman yang kuat, memiliki komitmen, konsisten tahan godaan dan rela berkorban. Selain itu, integritas juga perlu dukungan orang lain. “Karena itu kami hadir untuk mengingatkan pentingnya integritas untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.”

Dalam menyikapi maraknya praktik korupsi di berbagai bidang di negeri ini, KPK menggencarkan tiga aspek penanganan. Ketiga aspek tersebut adalah pendidikan korupsi dalam rangka membentuk pemahaman masyarakat terkait bahayanya praktik korupsi. Berikutnya adalah upaya pencegahan dengan menerapkan sistem pemerintahan yang transparan agar mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Terakhir yaitu penegakan hukum bagi mereka yang korupsi.

“Ketiga ini tak dapat sukses bila masyarakat tak terlibat aktif memberantas korupsi. Informasi dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum ini sehingga penyelenggaraan pemilu berjalan baik tanpa ada penyimpangan,” ujar Kusdwidjanto.

Bimbingan teknis yang digelar KPK RI itu diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari unsur Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, dan unsur organisasi masyarakat. Bimbingan berlangsung selama dua hari dari 22 sampai 23 September 2021.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, Ketua Panwaslih Aceh dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto. 

Dewan Pengawas KPK Menjatuhkan Sanksi Untuk Wakil Ketua KPK

Peristiwa.co, Jakarta – Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, karena melakukan perbuatan yang termasuk pelanggaran berat, 30 Agustus 2021.

Dewan Pengawas memutuskan Lili Pintauli Siregar terbukti secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Sidang Etik diketuai oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dengan dua anggota Majelis Etik Albertina Ho dan Harjono yang dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Dalam persidangan tersebut telah didengar keterangan dari 11 (sebelas) orang saksi yang terdiri dari 7 saksi internal KPK dan 4 saksi eksternal. Selain itu, juga didengarkan kesaksian dari dua orang saksi meringankan (ad charge) baik dari internal KPK maupun dari eksternal.

Majelis Sidang Etik menekankan bahwa perbuatan berhubungan dengan seseorang yang perkaranya sedang diperiksa oleh KPK adalah nilai-nilai integritas yang sangat esensial bagi KPK sejak KPK berdiri. Oleh karena itu, harus tetap dipertahankan demi menjaga muruah KPK yang selama ini dikenal mempunyai integritas yang tinggi. Dewas berharap, setelah ada putusan ini maka seluruh insan KPK, baik Pimpinan, Dewas dan insan KPK lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama.


Klarifikasi Wakil Ketua KPK Terkait Komunikasi Dengan Tersangka

Back To Top