Pemerintah Aceh Terima LHP dari BPK, Ini Rekomendasinya

Peristiwa.co, Banda Aceh – Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M Jafar, mewakili Gubernur Aceh menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, di Aula BPK, Selasa 11 Januari 2022.

LHP Kinerja tersebut terdiri atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I 2021 dan LHP kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Aceh dan instansi terkait lainnya.

Penyerahan LHP ini dilakukan Kepala BPK Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak., CSFA, kepada Ketua DPRA yang diwakili Wakil Ketua I DPRA, Dalimi, dan kepada Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten I Pemerintah Aceh, M. Jafar.

Pemut Aryo dalam penjelasannya menyebutkan, pemeriksaan kinerja terkait penyelenggaraan pendidikan vokasi dilatarbelakangi oleh belum terjadinya link and match antara pendidikan vokasi dan pasar kerja, yang ditandai masih tingginya tingkat pengangguran saat ini yang didominasi oleh lulusan pendidikan menengah baik SMA maupun SMK.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat terkait peningkatan program vokasi tersebut.

“Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan tematik BPK yang dilakukan secara serentak pada 40 entitas yang terdiri atas 6 kementerian dan 34 Provinsi,” ujar Pemut.

Ia menyebutkan, BPK mencatat upaya dan capaian signifikan dari Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja, diantaranya telah disusunnya draft Peta Jalan Pengembangan SMK Aceh mewujudkan Centre of Excellence 2019-2022.

Draft peta jalan itu disebut dibutuhkan sebagai panduan dalam menentukan strategi-strategi yang tepat agar cita-cita SMK sebagai pusat keunggulan segera terwujud.

Kemudian juga telah disusunnya Pedoman Pembukaan dan Penutupan Kompetensi Keahlian Bidang SMK. Pedoman tersebut berfungsi untuk memberikan panduan dalam pembukaan dan penutupan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan pemakai lulusan.

Selanjutnya juga telah dibentuk Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus (FK BKK) dan melalukan sosialisasi terkait pemantauan lulusan (tracer study).

Namun begitu, disamping sejumlah keberhasilan tersebut, BPK juga mencatat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Di antaranya, perlunya peningkatan fasilitasi SMK untuk memperoleh kerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja antara lain pelibatan dinas teknis lainnya baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, pengesahan draft peta jalan pengembangan SMK, dan kebijakan revitalisasi SMK serta pemberian kemudahan bagi SMK dalam membentuk kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja.

Kemudian juga dinilai perlunya penyelarasan penjaminan mutu pendidikan vokasi dengan kebutuhan Industri dan Dunia Kerja antara lain melalui pemetaan kebutuhan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri/sektor unggulan dan penyempurnaan akreditasi.

Selain itu, perlunya sistem informasi pasar kerja dan pemantauan lulusan (tracer study) yang terintegrasi.
Hal itu lantaran sistem informasi pasar kerja merupakan sumber informasi penting terkait bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Adapun tracer study disebut bertujuan untuk mengetahui penilaian diri lulusan atas penguasaan/perolehan kompetensi selama di SMK, masa tunggu kerja, proses pencarian kerja pertama, situasi kerja terakhir.

Sementara itu, pihak BPK juga menyebutkan, pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan vaksinasi Covif-19 pada Tahun 2021 merupakan pemeriksaan tematik BPK yang dilakukan secara serentak pada 84 entitas yang terdiri atas 52 Kab/Kota dan 32 Provinsi.

BPK menyebutkan, Pemerintah Aceh melalui Dinkes Aceh telah berupaya melakukan distribusi vaksin dan logistik kepada 23 Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Namun begitu, berdasar hasil pemeriksaan juga disebut terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan.

Di antaranya, perlunya perbaikan dalam mekanisme penyusunan alokasi vaksin dan logistik melalui penyusunan pedoman kerja yang memuat mekanisme alokasi dan logistik vaksinasi Covid-19 yang didukung kertas kerja perhitungan sebagai dasar pengalokasian.

Selanjutnya, perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam menata usahakan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 secara tertib dan real time dalam Aplikasi SMILE dan catatan manual instalasi farmasi.

Selain itu, untuk mendukung keberhasilan percepatan vaksinasi Covid-19, diperlukan dukungan pemerintah kabupaten/kota, antara lain melalui percepatan pendataan sasaran secara bottom-up untuk mendapatkan data sasaran riil yang ada di wilayah kab/kota secara lengkap by name by address dengan melibatkan Satker terkait.

BPK dalam kegiatan penyerahan LHP tersebut juga menyebutkan, manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif.

Dengan diserahkannya LHP tersebut, BPK berharap Pemerintah Aceh dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Tahun 2023 Pegawai Kontrak  Pada Pemerintah Aceh Tidak Ada Lagi

Ratusan Tenaga Kontrak Setda Aceh Ikrarkan Sumpah dan Teken Pakta Integritas Terakhir Tahun 2022

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sebanyak 493 orang tenaga kontrak yang dinyatakan layak untuk melanjutkan bekerja di lingkungan Pemerintah Aceh di tahun 2022, mengikrarkan sumpah serta menandatangani atau meneken pakta integritas, pada Senin 3 Januari 2022.

Sumpah dan penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, diucapkan sesaat sebelum mereka menerima Surat Keputusan (SK) kerja dari pimpinan biro masing-masing yang disaksikan langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. Iskandar AP. S.Sos, M.Si.

Dalam sambutannya Gubernur Aceh yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. Iskandar AP. S.Sos, M.Si, menyampaikan tahun 2022 menjadi tahun terakhir bagi seluruh tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh untuk berkarier.
Hal itu didasarkan pada pasal 99 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Mengacu pada kebijakan tersebut, maka pada tahun 2023 mendatang seluruh tenaga kerja non PNS tidak lagi bisa bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Aceh sebagai tenaga kontrak.

Meski demikian, Iskandar meyakini, dengan kekuatan dan semangat yang dimiliki para pegawai tenaga kontrak bisa lebih menggali potensi diri, dengan memanfaatkan waktu tersisa untuk terus menambah ilmu dan pengalaman, sehingga menjadi bekal setelah nanti tidak lagi bekerja sebagai tenaga kontrak pada Pemerintah Aceh.

“Saya percaya dengan kekuatan dan semangat yang saudara miliki. Untuk itu, jangan larut dalam kekecewaan, jangan tenggelam dalam kegalauan. Justru, manfaatkan sisa waktu yang ada dengan menampilkan kinerja terbaik. Tahun 2022 menjadi awal yang baik dalam memulai kerja dengan semangat dan optimisme baru, demi meraih capaian yang lebih baik lagi di masa mendatang,” kata Iskandar.

Namun demikian, meskipun di tahun 2022 ini menjadi tahun terakhir bekerja, bukan berarti kinerja lantas menurun. Sebab, di tahun ini, kinerja tekon akan terus dievaluasi setiap 3 bulan.

Oleh sebab itu, para pegawai non PNS ini harus memiliki sikap positif dan tekun, karena sikap itu akan membawa pada kesuksesan. “Orang yang tidak memiliki sikap ini, cenderung tidak pernah sukses dalam segala bidang yang digelutinya,” sebut Iskandar.

Ia mengingatkan, para tekon agar senantiasa bekerja dengan baik, karena segala bentuk pekerjaan selama itu halal dan diniatkan sebagai ibadah, maka akan membawa berkah dalam kehidupan. “Jika tidak diniatkan baik pada tahun ini dan seterusnya, maka sungguh akan merugi dan hilang keberkahan dalam hidup. Inilah yang saya maksud sebagai ‘salah besar,’ yang harus dihindari,” terangnya.

Untuk itu, Iskandar mengimbau seluruh tenaga kontrak yang sudah menerima SK untuk segera memulai kerja dengan
sungguh-sungguh, tingkatkan loyalitas kinerja kepada pimpinan. Karena loyalitas merupakan hal penting, tanpa itu maka roda organisasi tidak akan berputar dan tujuan organisasi tidak akan tercapai.

“Pastikan keberadaan Saudara membawa manfaat yang besar bagi organisasi, dengan memberikan kinerja yang terbaik. Ukirlah prestasi dan terus bangun semangat dan sikap positif dalam bekerja dan menjalani hidup,” ujarnya.

Kemudian, Iskandar menambahkan, yang tidak kalah pentingnya, untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program BEREH (Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau) di tempat kerja masing-masing. Demikian pula halnya dengan kegiatan donor darah dan zikir pagi. Apa yang sudah berjalan selama ini, agar bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Turut menyaksikan proses pengikraran sumpah serta penandatanganan pakta integritas tenaga kontrak tersebut, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kesejahteraan dan Keistimewaan Aceh, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Administrasi Pemerintah, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, dan Kepala Biro Umum.

Anggota DPRA Irawan Abdullah Minta Penyaluran Zakat dan Infak Sektor Produktif Ditingkatkan

Gubernur Aceh Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Enam Raqan Aceh Prolega Prioritas Tahun 2021

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyampaikan pendapat akhirnya terhadap enam Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2021. Rabu 29 Desember 2021 di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Dalam Masa Sidang DPR Aceh Tahun 2021, Gubernur Nova menyampaikan, enam Rancangan Qanun (Raqan) Aceh usulan untuk masuk dalam program legislasi prioritas di tahun 2021 untuk kemudian menjadi qanun Aceh.

Dari enam rancangan qanun tersebut, 4 diantaranya telah selesai dibahas, dan disahkan menjadi qanun atau peraturan daerah. Sementara dua rancangan qanun prioritas 2021 lainnya masih memerlukan pembahasan lanjutan di tahun depan.

Nova mengatakan, dua rancangan qanun prioritas 2021 yang masih memerlukan pembahasan lanjutan di tahun depan, yakni, raqan tentang pertanahan, dan raqan tentang hak sipil dan politik rakyat Aceh.

Sementara sisanya qanun Aceh yang telah disahkan bersama tersebut antara lain 2 qanun prakarsa Pemerintah Aceh, yaitu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Aceh 2022-2037, dan qanun Aceh tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kemudian 2 qanun inisiatif DPR Aceh, meliputi; qanun Aceh tentang perubahan atas qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal dan terakhir qanun Aceh tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Rakyat Aceh.

“Kami sepakat Rancangan Qanun ini (Pertanahan) tidak lagi dilakukan pembahasan dari awal, akan tetapi hanya pembahasan akhir dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat dikeluarkannya hasil fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Nova.

Kemudian, Rancangan Qanun Aceh tentang Hak Sipil dan Politik Rakyat Aceh, yang disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, juga tidak dilanjutkan pada tahapan persetujuan bersama antara DPR Aceh dan Gubernur Aceh dalam Masa Sidang tersebut. Lantaran masih terdapat beberapa substansi rancangan qanun Aceh yang masih perlu dikoordinasikan dan dibahas kembali antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait, dengan Pemerintahan Aceh.

Karena itu, terhadap rancangan Qanun Aceh tersebut, Nova mengaku sependapat dengan Badan Legislasi DPR Aceh untuk dimasukkan kembali ke dalam usulan Prolega Prioritas di tahun 2022 mendatang. 

Dua Rancangan Qanun Disetujui menjadi Qanun Oleh DPRA, Satu Ditunda

3 Kabupaten Serahkan Pelabuhan Pada Pemerintah Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, menandatangani berita acara serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) atau pengalihan kewenangan dan aset Pelabuhan Penyeberangan dari Pemerintah Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, dan Aceh Besar kepada Pemerintah Aceh. Senin 27 Desember 2021.

Penandatanganan yang berlangsung di ruang Rapat Sekda Aceh, Kantor Gubernur, dilakukan oleh Sekda Aceh Taqwallah, bersama Bupati Simeulue H. Erli Hasyim, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, dan Sekda Kabupaten Aceh Besar Sulaimi. Turut menyaksikan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh Syakir.

Turut hadir dalam acara tersebut Inspektur Aceh Besar, dan Inspektur Simeulue, Kepala Dinas Perhubungan Simeulue, Kepala Dinas Perhubungan Singkil, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Besar.

Penandatanganan BAST P3D atas hibah pelabuhan penyeberangan dari pemerintah Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh besar dan Kabupaten Aceh singkil kepada Pemerintah Aceh merupakan tindak lanjut dari peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekda Aceh pada pertemuan tersebut menyampaikan, dalam proses penyelesaian peralihan kewenangan dan aset tersebut tidak mudah, membutuhkan tenaga dan jangka waktu yang panjang.
Semua dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Sudah 5 tahun kita melakukan proses peralihan kewenangan aset ini sejak 2016 silam, dan hari ini baru selesai, tentunya dengan melalui berbagai dinamika,” kata Sekda.

Sekda menyampaikan, meskipun aset dan kewenangan tersebut sudah di tangan Pemerintah Aceh, namun Pemerintah Kabupaten dan Kota juga harus ikut serta mendukung dengan turut menjaga dan tidak abai terhadap perkembangan aset yang berada di kawasannya. Dengan begitu pelayanan terbaik bagi masyarakat dapat berjalan maksimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, menyampaikan seluruh pelabuhan penyeberangan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk dilaksanakan P3D sudah selesai dilaksanakan. Dengan demikian proses peralihan pelabuhan di Aceh sudah selesai dilaksanakan. Satu pelabuhan yang berada di Aceh Singkil juga sudah diserah alihkan ke Kementerian Perhubungan RI.

“Pelabuhan Singkil juga sudah selesai prosesinya alihkan ke Kementerian Perhubungan, berarti sisanya tinggal pelabuhan Sabang yang masih dalam proses menunggu penyerahan dari BPKS terutama menyangkut aset. Pelaksanaan P3D ini juga dilaporkan kembali ke BPK-RI, dengan demikian progres kita sudah selesai,” kata Junaidi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar tentang Operasional Kapal KM WILLEM TOREN 1875 sebagai transportasi ambulans laut di Kecamatan Pulo Aceh.

“Kapal KM WILLEM TOREN 1875 sudah direnovasi untuk dimanfaatkan. Pemanfaatannya sebagai transportasi ambulans laut di Kecamatan Pulo Aceh,” pungkasnya. 

Nova Sampaikan Dinamika Sosial Politik dan Keamanan Aceh Kepada Stafsus Presiden

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima audiensi Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI, Ayu Kartika Dewi di Meuligoe Gubernur, Jumat, 17 Desember 2021.

Dalam kesempatan itu, keduanya membahas ragam isu terkait dinamika sosial, politik dan keamanan Aceh.

Staf Khusus Presiden RI, Ayu Kartika Dewi, mengatakan kedatangan pihaknya ke Aceh untuk menampung ragam aspirasi, yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden, untuk dapat ditindaklanjuti.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menjelaskan, Aceh merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Salah satu kekhususan daerah yang dipimpinnya itu adalah memiliki regulasi penerapan syariat Islam.

Selain itu, Gubernur juga menyebutkan sejumlah lembaga khusus yang ada dalam Pemerintahan Aceh dan tidak ada di provinsi lainnya. Diantaranya adalah Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Pendidikan Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Badan Reintegrasi Aceh.

Lebih lanjut, Nova menekankan, kondisi sosial politik dan keamanan Aceh begitu kondusif. Aceh benar-benar damai. Segala aktivitas sosial dan ekonomi juga berjalan lancar di Aceh.

“Menurut anggapan saya sebagai gubernur, Aceh sejauh ini baik-baik saja,” kata Nova.

Meskipun demikian, Nova menyayangkan masih banyak sikap keliru sebagian orang di luar yang mempersepsikan Aceh sebagai daerah yang menakutkan.
Menurutnya, persepsi sebagian orang tersebut terlalu berlebihan.

Ia mengatakan, pada kenyataannya masyarakat Aceh secara umum tidak merasa bertentangan dan terganggu dengan penerapan syariat Islam. Selain itu, kondisi di Aceh pun begitu aman, terbukti dari angka kriminalitas yang begitu rendah dibanding beberapa daerah lain di Indonesia.

Oleh sebab itu, Nova meminta kepada Staf Khusus Presiden dan rombongan agar membantu pihaknya dalam memperbaiki persepsi publik di luar Aceh. Sebab Aceh merupakan tempat yang aman dan damai.

Sekda Aceh Sambut Kedatangan Sekjen ESDM RI

Back To Top