PPKM Aceh Kembali Diperpanjang Hingga 4 Oktober

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro level 4, level 3 dan level 2 di Aceh kembali diperpanjang. Perpanjangan PPKM ini dilakukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Instruksi Gubernur (Ingub) tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro level 4, level 3 dan level 2 dengan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat gampong untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Perpanjangan Ingub tersebut berlaku sejak 21 September 2021 sampai 4 Oktober 2021.

Ingub Nomor 20 INSTR Tahun 2021 itu dikeluarkan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, level 3 level 2 dan level 1 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kepala Biro Humas dan Protokol (Humpro) Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Rabu (22/09/2021) mengatakan, Ingub itu ditujukan kepada para Bupati dan Wali Kota serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Isi ingub tersebut yaitu memuat sejumlah ketentuan untuk diterapkan oleh para bupati dan walikota serta para pihak SKPA terkait. Pada poin ke satu Ingub itu, disebutkan agar Bupati/Wali Kota mengatur PPKM Mikro sampai dengan tingkat Gampong yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong.

Pertama adalah Zona Hijau dengan Kriteria tidak ada kasus Covid 19 di Gampong, maka skenario pengendalian dilakukan Surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Kemudian untuk Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan dua rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Untuk Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat tiga sampai dengan lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong dalam tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandi untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Sementara untuk Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Gampong.

Pada zona merah, pemerintah harus melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat dan menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Kemudian mengatur pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya di rumah ibadah. Selanjutnya adalah pelarangan kerumunan lebih dari sepuluh orang, membatasi keluar masuk wilayah Gampong paling lama hingga pukul 22.00 malam, dan meniadakan semua kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pelaksanaan PPKM Mikro berdasarkan Ingub tersebut dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dan Keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.

Iswanto melanjutkan, mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro adalah dengan membentuk Posko Tingkat Gampong, bagi gampong yang belum membentuk. Dan diharapkan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat gampong atau nama lain membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Sementara pelaksanaannya, khusus untuk Posko Tingkat Gampong dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Keuchik di gampong.

Satpol PP dan WH kabupaten/kota nantinya akan melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM Mikro di kabupaten/kota.

“Dari Ingub itu disebut bahwa bupati/wali kota akan memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan atau protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Iswanto.

Iswanto melanjutkan, para bupati dan wali kota akan memberikan laporan kepada Gubernur tentang Pemberlakuan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Tingkat Gampong untuk pengendalian penyebaran Covid 19, serta Pelaksanaan fungsi dari Posko Tingkat Gampong.

Selanjutnya adalah PPKM Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berlaku pada lingkungan kerja Instansi Pemerintah. Dalam ingub itu, kata Iswanto, disebutkan bahwa jika ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rumahnya terkonfirmasi positif Covid-19, ASN tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor.

Sementara jika ASN yang memiliki gejala ISPA, juga tidak diperbolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi mandiri.

ASN juga tidak diperbolehkan menerima kunjungan tamu pemerintah dari luar daerah Kabupaten/Kota atau daerah provinsi lain, kecuali mendesak dengan terlebih dahulu melaporkan ke Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Dalam Instruksi Gubernur juga disebut bahwa pelaksanaan rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari lintas Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/ Kota, untuk sementara waktu dilarang.

Pada lingkungan sekolah, proses pembelajaran diutamakan dengan sistem daring atau online. Apabila melaksanakan dengan sistem tatap muka/luring (offline), harus menerapkan sistem belajar dua shift sampai empat shift. Jika terdeteksi ada guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik terkonfirmasi positif covid-19, akan dilakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan belajar/ruang guru sekolah tersebut.

Selanjutnya, jika dalam keluarga guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik ada yang positif Covid 19, guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah. Bagi mereka yang memiliki gejala ISPA juga tidak diperbolehkan masuk sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri.

Ingub itu juga menyasar dayah. Di mana, kunjungan-kunjungan orang tua santri sementara dibatasi. Para pengajar atau guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala dan membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan Covid 19.

Pada bidang transportasi, haruslah melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di perbatasan provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten/ Kota, TNI, POLRI.

Khusus bagi tamu Pemerintah Aceh, POLDA dan KODAM IM yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) haruslah dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen, oleh masing-masing instansi.

“Khusus Transkutaradja, jam pengoperasian akan dimulai dari Pukul 06.30 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB. Kapasitas dari angkutan umum juga sementara akan dibatasi maksimal 50 persen,” ujarnya.

Selanjutnya juga diinstruksikan agar membatasi kapasitas jumlah penumpang paling banyak 50 persen pada operasional transportasi umum khususnya angkutan antarkota dalam Provinsi dengan berkoordinasi bersama Organda.

Sementara itu, pada Bidang Kesehatan, disebutkan bahwa vaksinasi akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat kelompok prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid 19. Kemudian memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatmen termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (kapasitas laboratorium, tempat tidur Rumah Sakit, ruang ICU, dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sementara pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan, diminta untuk memfasilitasi penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 yang lebih ketat di tempat usaha dan membatasi jam operasional untuk warung kopi/café, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya, khusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh melalui DPMG Kabupaten/Kota agar memfasilitasi seluruh Gampong agar menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di tingkat Desa.

DPMG Kabupaten Kota akan memfasilitasi pembentukan Posko PPKM Mikro di Gampong dan melalui DPMG Kabupaten Kota agar mengkoordinasikan Sekretariat Posko PPKM Mikro di kecamatan untuk melaporkan kegiatan PPKM Mikro secara berjenjang.

Sementara kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh agar membentuk Posko PPKM Mikro Pemerintah Aceh di BPBA dengan melibatkan SKPA terkait, TNI, POLRI, dan melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro seluruh Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan peran pengawasan.

Khusus kepada 8 Bupati

Khusus bagi delapan bupati yakni Bupati Aceh Selatan, Bupati Aceh Tenggara, Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Utara,
Bupati Aceh Singkil, Bupati Bireuen, Bupati Bener Meriah dan Bupati Pidie Jaya yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level
situasi pandemi berdasarkan asesmen, dengan kriteria level 2 berdasarkan Diktum Kesatu huruf a angka 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur sebagaimana Diktum Kedua, Diktum Kelima, Diktum Keenam, dan Diktum Kesebelas Instruksi Menteri Dalam
Negeri dimaksud dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.

Khusus kepada 5 Walikota

Khusus 5 Walikota, yakni Walikota Banda Aceh, Walikota Sabang, Walikota Langsa, Walikota Lhokseumawe dan Walikota
Subulussalam serta kepada 8 Bupati, yakni Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Besar, Bupati Simeulue,
Bupati Aceh Barat Daya, Bupati Gayo Lues, Bupati Aceh Jaya dan Bupati Nagan Raya, serta kepada, yang wilayahnya ditetapkan
sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen, dengan kriteria level 3 berdasarkan Diktum Kesatu huruf a angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur sebagaimana Diktum Keempat, Diktum Keenam dan Diktum Kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.

Khusus kepada 2 Bupati

Khusus kepada dua Bupati yakni Bupati Pidie dan Bupati Aceh Tamiang, yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dengan kriteria level 4 berdasarkan Diktum Kesatu huruf a angka 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur sebagaimana Diktum Ketiga, Diktum Kesebelas, Diktum Keduabelas dan Diktum Ketigabelas Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.

Sanksi Bagi Walikota, Bupati dan Warga yang Melanggar

Selanjutnya dalam Ingub itu juga disebutkan, bagi Bupati dan Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Iswanto juga melanjutkan, untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan Ingub ini juga akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha.

“Kemudian, setiap orang juga dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular sesuai sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Iswanto.

Kemudian, Ingub tersebut juga menjelaskan, kebijakan mengenai pemberlakuan PPKM Mikro yang tidak tercantum dalam Instruksi ini akan berpedoman kepada sejumlah peraturan.

Yaitu, Instruksi Menteri Dalam Nomor 44 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Selanjutnya adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Terakhir, Iswanto menjelaskan dengan mulai berlakunya Instruksi Gubernur ini, maka Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 7 September 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Gampong atau nama lain untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Aceh Peroleh Penghargaan BKN Award 2021

Peristiwa.co, Banda Aceh – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, memberikan penghargaan BKN Award 2021 kepada Pemerintah Aceh. Atas capaian itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah secara khusus menyampaikan apresiasi. “Alhamdulillah, selamat,” kata Nova seperti dikutip dari akun twitter pribadi miliknya, Sabtu 18 September 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Abdul Qahar, mengatakan Pemerintah Aceh mendapatkan Penghargaan BKN Award 2021 kategori pemerintah Provinsi tipe A. Aceh menjadi terbaik ke tiga se Indonesia.

“Penghargaan diberikan atas capaian Pemerintah Aceh yang dinilai memiliki pengelolaan kepegawaian terbaik, khususnya dalam pembinaan dan komitmen pembinaan, pengawasan sekaligus pengendalian pegawai,” kata Qahar. Ia menambahkan, penghargaan tersebut akan memacu pihaknya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para Aparatur Sipil Negara.

Ajang BKN Award sudah digulirkan sejak tahun 2015. BKN memonoritong Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai Instansi Pengelola Kepegawaian atas indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan ASN, pengangkatan ASN, pangkat, jabatan, pola karier, pengembangan karier ASN, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, dan fasilitasi, penghargaan, disiplin, cuti, kode etik, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, pensiun dan perlindungan.

Berdasarkan unsur penilaian Indeks NSPK Manajemen tersebut, BKN menetapkan 5 (lima) kategori penilaian BKN Award 2021, yakni, perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun (kategori I), implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT (kategori II), penilaian kompetensi (kategori III), Implementasi Penilaian kinerja (kategori IV), dan komitmen pengawasan dan pengendalian (kategori V).

Tujuan dari pemberian penghargaan itu adalah untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan delapan belas elemen penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN.

Untuk itu, BKN yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional akan memberikan apresiasi kepada instansi yang berhasil menjalankan masing-masing butir manajemen tersebut.

Pemenang BKN Award 2021 diumumkan dalam forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2021 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis 1 Juli 2021 lalu.

Adapun instansi pemenang BKN Award 2021 ditetapkan berdasarkan masing – masing kategori instansi, yakni instansi pusat melingkupi Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Instansi Daerah meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kota sebagai pelaksana manajemen ASN berdasarkan keunggulan di masing-masing kategori penilaian.

Gubernur Nova Laporkan ke Presiden Tentang Upaya Penanganan Covid-19 di Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh -Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memaparkan trend perkembangan dan upaya penanganan Pandemi Covid-19 di Aceh, Kamis 16 September 2021, dalam acara mendengarkan arahan Presiden Jokowi terkait penanganan Covid secara nasional. Gubernur Aceh Nova Iriansyah melaporkan perkembangan kasus dan upaya penanganan covid-19, yang telah dilakukan seluruh jajaran Pemerintah Aceh, sejenak sebelum mendengarkan arahan Presiden. “Perkembangan kasus Covid-19 di Aceh hingga tanggal 15 September kemarin, jumlah kasus terkonfirmasi positif sudah mencapai 36.320 kasus. Dari jumlah tersebut, 29.168 orang atau sebesar 80,3 persen telah sembuh, sedangkan 5.421 orang atau sebesar 14,9 persen masih dalam perawatan. Sementara sebanyak 1.731 orang atau 4,8 persen telah meninggal dunia,” lapor Gubernur Nova.

Pengarahan oleh Presiden itu diikuti Gubernur Aceh dan Forkopimda Aceh serta para Bupati/Wali Kota se-Aceh, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh. Kegiatan ini juga diikuti oleh para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Aceh dan Forkopimda Kabupaten/kota, secara virtual, di daerah masing-masing.

Nova menambahkan, jika melihat tren perkembangan kasus harian, maka terjadi penurunan akumulasi kasus. Sebagaimana diketahui, sebelumnya angka tertinggi kasus positif corona di Aceh pernah menyentuh di atas 400 kasus. Namun saat ini, menurun menjadi di bawah 150 kasus per hari.

Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, per tanggal 12 September 2021, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, yang berstatus Zona Merah hanya satu, yaitu Banda Aceh.

Sedangkan yang berstatus Zona Oranye sebanyak 17 kabupaten/kota yaitu Sabang, Lhokseumawe , Langsa , Subulussalam, Pidie, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Besar, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Singkil.

Dan, Zona Kuning menyebar pada sebanyak lima kabupaten/kota yaitu Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, dan Simeulue.
Sementara itu, terkait Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Rujukan Covid-19 Aceh, Gubernur Nova menjelaskan, saat ini tingkat hunian ranjang rumah sakit di Aceh, mencapai 42,6 persen untuk RICU dan 25,6 persen untuk ruang Isolasi atau Pinere.

Menyikapi fenomena tersebut, saat ini Pemerintah Aceh bersama berbagai pihak khususnya dari unsur Forkopimda, terus mengupayakan berbagai tindakan penanganan secara preventif, cepat dan efektif guna menekan penambahan kasus positif Covid-19 di Aceh.

Upaya pengendalian kasus itu diantaranya melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh, nomor 19/INSTR/2021 tentang pemberlakuan PPKM berbasis mikro level 4, 3 dan 2. Selain itu juga dengan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat gampong/desa, dimana setiap kab/kota dikelompokkan level pandeminya, agar dapat dilakukan tindakan penanganan yang cepat, tepat dan terukur dengan tetap memberi ruang pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Realisasi vaksinasi

Terkait realisasi vaksinasi Covid-19 Aceh, Gubernur menjelaskan, langkah penanganan Covid 19 yang sudah dan sedang dilakukan adalah pelaksanaan vaksinasi, dimana realisasi jumlah penduduk yang sudah divaksin tahap pertama sebanyak 848.076 orang, tahap kedua sebanyak 462.891 orang dan tahap ketiga, khusus bagi tenaga kesehatan (Nakes) sebanyak 13.062 orang. Masyarakat yang telah divaksin tersebut terdiri dari berbagai kelompok, antara lain nakes, ASN, Petugas Pelayanan Publik, Guru, dan masyarakat umum. “Dengan dukungan seluruh pihak, kami akan terus mengintensifkan pelaksanaan vaksinasi ini. Selain itu, dalam rangka mempercepat pelaksanaan vaksinasi, jumlah vaksinator akan ditambah dari 2.500 orang menjadi 5.000 orang dan setiap kabupaten/kota kami imbau untuk menyediakan tempat layanan khusus vaksin yang buka setiap hari,” kata Nova.

Sedangkan terkait penyaluran Dana Desa untuk penanganan covid-19, Gubernur menyampaikan, hingga saat ini realisasi pencairan Dana Desa sebesar 8 persen untuk penanganan Covid-19 di Aceh, nyatie menyentuh angka 100 persen. “Dapat kami laporkan, bahwa saat ini jumlah yang sudah disalurkan sebesar Rp. 390,38 miliar pada 6.359 gampong atau 97,88 persen. Sebanyak 18 Kabupaten/Kota seluruh desanya telah menyalurkan Dana Desa untuk penanganan Covid-19. Sedangkan 5 Kabupaten/Kota lainnya, desa yang menyalurkan dana untuk penanganan Covid-19 masih di bawah 100 persen,” kata Gubernur. “Selain itu, kita tentu tidak bisa melupakan dedikasi para tenaga kesehatan di garda terdepan dalam menghadapi Covid-19. Sejauh ini, dapat kami sampaikan bahwa insentif bagi nakes telah disalurkan di 22 kabupaten/kota, dengan tingkat realisasi yang bervariasi. Selanjutnya kita berharap kiranya seluruh kabupaten/kota dapat segera merealisasikan seluruh insentif ini agar penanganan Covid-19 ini tetap berjalan dengan baik dan maksimal,” sambung Nova.

Kepada Presiden, Gubernur juga mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan semangat dan moral masyarakat, Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemerintah Aceh rutin menggelar dzikir dan do’a bersama. “Setiap pagi kami rutin menggelar dzikir dan do’a secara virtual, yang diikuti sekitar 800 partisipan dari seluruh instansi pemerintah dan SMA/SMK serta bank dan BUMD milik Pemerintah Aceh yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota se-Aceh. Setiap partisipan zoom meeting terdiri dari 30 sampai dengan 50 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami juga rutin menyapa para pendidik dan aparatur, untuk memastikan sejauh mana penerapan protokol kesehatan dan penanganan covid-19 yang telah dilakukan, termasuk pelaksanaan vaksinasi,” ujar Gubernur melaporkan.

Sementara terkait percepatan vaksinasi anak usia sekolah, Nova menjelaskan, Pemerintah Aceh sudah berkoordinasi dengan Pemkab secara virtual atau zoom meeting. “Kemarin (Rabu, 15/9) kami baru saja melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Sekda Aceh secara virtual dengan Bupati dan Wali Kota se-Aceh, Jajaran TNI/Polri, seluruh SKPD Terkait, Para Camat, Kepala Puskesmas, serta para Kepala Sekolah dan Dewan Guru, guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia sekolah,” imbuh Gubernur di penghujung laporannya.

Satgas Covid-19 Aceh Terus Pacu Vaksinasi



Pemerintah Aceh Ucapkan Terimakasih Kepada Presiden Jokowi

Peristiwa.co, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Ucapan terima kasih itu disampaikan usai Presiden menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Regulasi ini merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan pesantren atau dayah yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Aceh.

“Pemerintah Aceh dan Gubernur Aceh bapak H. Nova Iriansyah, MT., mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi Presiden Jokowi atas kepeduliannya terhadap dunia Pesantren,” kata Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrol Fajri S.Ag MH, Rabu 15 September 2021 di kantornya.

Zahrol mengungkapkan, saat ini dunia pesantren memang sangat membutuhkan sokongan dan dukungan dari Pemerintah, karena ini menyangkut dengan pembangunan sarana dan prasarana pesantren. Kualitas pendidikan di Pesantren juga harus baik, karena di pesantren dididik generasi penerus bangsa yang berpegang teguh kepada kaedah agama. “Di pesantren tempatnya belajar agama yang menghasilkan generasi intelektual Islami,” ujar dia.

Mereka-mereka para santri, kata Zahrul, harus memiliki tempat menuntut ilmu yang nyaman, melalui Perpres ini, kita berharap pendidikan dayah ke depan semakin maju dan berkembang. Selain mengajarkan ilmu agama (kitab kuning) juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Zahrol mengungkapkan sudah banyak sumbangsih pemerintah terhadap para santri dan ulama, salah satunya adalah peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober setiap tahunnya, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan banyak lainnya. “Tentu ini sebuah penghormatan dari Pemerintah kepada santri dan ulama, sudah sepatutnya kita juga secara bersama-sama menyukseskan kepemimpinan nasional,” pinta mantan Kadisdik Dayah Kota Banda Aceh ini.

Gubernur Aceh Dukung Pengusaha Muda Tampil di Specialty Coffee Expo 2021 New Orleans

Pemerintah Aceh Segera Bahas Pergub LPJ APBA 2020 Bersama Kemendagri

Peristiwa.co, Banda Aceh – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebutkan, saat ini Pemerintah Aceh sedang menunggu penetapan jadwal pembahasan evaluasi Pergub Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Dalam Negeri RI. Ia mengatakan, pada Selasa 24 Agustus 2021 lalu, Pemerintah Aceh telah menyampaikan Pergub tersebut kepada Kemendagri sesuai amanat Undang-Undang.

Hal tersebut disampaikan Muhammad MTA, dalam keterangannya di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 26 Agustus 2021.
Pria yang akrab disapa MTA itu menjelaskan, untuk mempercepat pembahasan dan evaluasi Pergub LPJ APBA 2020 yang telah diajukan tersebut, Gubernur Aceh pada hari yang sama Selasa (24/8) menjumpai langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochammad Adrian N.

Usai pertemuan tersebut, kata MTA, Gubernur juga meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Azhari, untuk menindaklanjuti pembahasan percepatan Pergub LPJ APBA 2020 bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochammad Adrian dan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Mauritz Panjaitan. “Hasil pertemuan Gubernur dan tindaklanjut bersama pihak Kemendagri, maka disepakati pembahasan evaluasi Pergub LPJ APBA 2020 akan segera dilakukan. Pihak Pemerintah Aceh saat ini menunggu jadwal pembahasam yang akan ditetapkan Kemendagri,” kata MTA.

MTA mengatakan, pasca Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 tidak menemui kesepakatan secara penuh dari fraksi di DPR Aceh pada rapat paripurna Jumat lalu (20/8), maka secara regulasi pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Aceh wajib mengajukan LPJ APBA 2020 sebagai Pergub kepada Mendagri.

MTA menyebutkan, sejumlah regulasi yang mengamanatkan pelaksanaan Pergub tersebut adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemda Pasal 323 ayat 1 sampai 4. Kemudian PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 197 ayat 1 sampai 4. Selanjutnya, kata MTA, adalah Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. “Berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah Aceh wajib menyampaikan LPJ APBA 2020 dalam bentuk Pergub kepada Mendagri,” kata MTA. 


Baca Juga : Penyerapan APBA Tahun 2021 Berjalan Normal

Back To Top