ACEH Miliki Data Lengkap Terkait Sengketa 4 Pulau Dengan SUMUT

Peristiwa.co, Denpasar – Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa tugas Kemenko Polhukam yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi. Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi antara dua provinsi yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menjadi fokus utama karena terkait status kepemilikan empat pulau.

“Data ataupun dokumen serta nformasi-informasi yang disampaikan baik dari Provinsi Aceh maupun dari Provinsi Sumatera Utara, serta Tim Pembakuan Nama Rupa dari kementerian/lembaga terkait dijadikan dasar dan pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pusat Dalam menentukan status kepemilikan 4 pulau tersebut. saya ambil kesimpulan bahwa. Dalam rangka menjaga marwah Keputusan Menteri dalm Negeri nomor 050-145 Tahun 2022 maka saya menyimpulkan bahwa permasalhan ini menjadi permasalahan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk masuk provinsi mana dan tentunya melakukan pengkajian-pengkajian,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama dalam kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulang Mangkir Gadang/Mangkir Besar, Pulau Mangkir Ketek/Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang) di Perbatasan Kab. Aceh Singkil (Provinsi Aceh) Dengan Kab. Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara) di Bali, Kamis 21 Juli 2022.

Djaka mengusulkan agar tim yang dibentuk nantinya dapat menyelesaikan permasalahan ini secara bijak, dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang ada ataupun secara faktual di lapangan, sehingga bisa dijadikan suatu bahan untuk menghasilkan keputusan.

“Nantinya kesimpulan yang didapat dari pusat akan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kuat,” kaya Djaka.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Sugiarto mengatakan, untuk memperoleh kejelasan terhadap status wilayah administrasi 4 pulau tersebut, Kemendagri bersama Tim Pusat melakukan survei ke 4 pulau dengan melibatkan Pemerintah Aceh, Pemda Kab. Aceh Singkil, Pemda Provinsi Sumatera Utara, dan Pemda Kab. Tapanuli Tengah. Survei ini dilakukan untuk verifikasi faktual/validasi titik koordinat dan data okupasi. Selain itu, tim juga sudah melakukan rapat setelah survei ke 4 pulau tersebut.

“Kesimpulannya, Kemendagri melakukan penetapan definitif status 4 pulau tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,” kata Sugiarto.

Sementara itu, Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam, Syamsuddin menambahkan dalam beberapa hari ke depan Kementerian Dalam Negeri akan kembali mengundang pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “Dalam beberapa hari ke depan, semua yang hadir di sini akan kembali diundang oleh Kemendagri untuk memverifikasi. Kita sudah mendapat banyak masukan, sehingga nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam memutuskan semua persoalan ini,” katanya.

Sebagai informasi, Pulau Panjang memiliki luas kurang lebih 47,8 Ha dengan jarak 24 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah dan tidak berpenduduk. Sementara, Pulau Lipan memiliki luas kurang lebih 0,38 Ha dengan jarak 1,5 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah, berupa daratan pasir dan tidak berpenghuni.

Pulau Mangkir Ketek atau Mangkir Kecil memiliki luas 6,15 Ha dengan jarak 1,2 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah, tidak berpenduduk namun ditemukan tugu yang dibangun oleh Pemerintah Aceh. Sedangkan Pulau Mangkir Gadang/Besar memiliki luas kurang lebih 8,6 Ha dengan jarak 1,9 km dari daratan utama Kab. Tapanuli Tengah, tidak berpenduduk namun terdapat tugu batas yang dipasang oleh Pemprov Aceh.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir menjelaskan bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Ibrahim Hasan) dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Raja Inal Siregar) yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Rudini) pada tanggal 22 April 1992 telah menyepakati Peta Kesepakatan Batas antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, yaitu garis batasnya antara pesisir pantai Tapanuli Tengah dengan 4 pulau. “Dengan demikian 4 pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh,” tambah Syakir.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Sumatera Utara, Zubaidi, menyampaikan tetap mempedomani Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, menyampaikan bahwa Tim Pusat Bersama Tim Aceh dan Tim Sumut telah melaksanakan verifikasi factual di keempat pulau. Dalam verifikasi tersebut ditemukan beberapa objek seperti tugu-tugu yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta layanan publik seperti dermaga, rumah singgah dan mushalla bagi para nelayan dan kuburan aulia yang belum diketahui silsilahnya sampai saat ini.

“Kesimpulannya, Kemendagri melakukan penetapan definitif status 4 pulau tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,” ucap Sugiarto.

Ade Komaruddin dari BIG menyampaikan bahwa yang berwenang menetapkan status pulau adalah Mendagri dan terkait dengan Keputusan Kepala BIG nomor 51 Tahun 2021 bahwa 4 pulau tersebut masih dianggap sengketa sehingga pencantuman wilayah administrasi dicantumkan Indonesia bukan dari salah satu provinsi. Selanjutnya Kolonel Muddan dari Pushidrosal menyampaikan dasar penetapan 4 pulau tersebut milik Aceh sangat kuat apabila SKB tahun 1992 antara kedua Gubernur dan disaksikan oleh Mendagri, berdasarkan uji berkas itu benar.

Sementara menurut Direktur Pengukuran & Pemetaan Dasar Pertanahan Ruang, Ir.R. Agus Wahyudi Kushendratno, M.Eng.Sc, dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh sangat lengkap dilihat dari Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) harus menjadi pertimbangan bagi Tim Pusat, mengingat data-data tersebut tidak dimiliki oleh Tim Sumatera Utara.

Menurutnya Surat Kepala Inspeksi Agraria tentang kepemilikan pulau menjadi dokumen kunci dan harusnya dimiliki oleh Kemendagri saat ini. Terlebih Surat Keputusan Bersama Tahun 1992, kedua Gubernur telah menyepakati garis batas tersebut.

Verifikasi Faktual, Pemerintah Aceh Bersama Tim Kemendagri Kunjungi Pulau Sengketa di Singkil






Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau



Peristiwa.co, Denpasar – Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara).

Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri Karo Pemotda, unsur DKP Sumut, dan Pj Bupati Tapteng beserta jajarannya.

Dalam Forum tersebut, Asisten I Sekda Aceh Dr. M. Jafar, SH, M.Hum menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat karena telah memfasilitasi kegiatan itu dan mengharapkan penyelesaian permasalahan ini dapat diselesaikan sebijak mungkin, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Aceh telah menyurati Kemendagri terkait empat pulau. Pada tahun 2017 Gubernur Aceh meminta untuk keempat pulau tersebut agar dimasukkan dalam wilayah Aceh, kemudian pada tahun 2018 Gubernur Aceh kembali meminta kepada Mendagri untuk merevisi koordinat keempat pulau karena ada kekeliruan konfirmasi pada tahun 2009. Hal yang sama terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2022 ditetapkannya Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022.

Pasca penetapan Kepmendagri tersebut, Pemerintah Aceh Singkil menyampaikan somasi kepada Menteri Dalam Negeri, karena penetapan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Disamping itu, Pemerintah Aceh menyampaikan keberatan terhadap Kepmendagri tersebut.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir menjelaskan bahwa pembahasan pembakuan nama-nama pulau pada tahun 2008 dibuat secara terpisah. Pada Mei 2008 yang dilaksanakan di Medan, hanya melibatkan Pemerintah Sumut, tanpa di undang Pemerintah Aceh. Sehingga tim Sumut memasukkan duluan 4 pulau termasuk dalam daftar konfirmasi pulau-pulau dalam wilayah Sumut.

Sedangkan, rapat di Banda Aceh dilaksanakan pada bulan November 2008, berdasarkan informasi Tim Aceh pada waktu itu yang ingin memasukkan 4 pulau tersebut dalam wilayah Aceh, namun tidak diizinkan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2008, karena sudah terlebih dahulu dimasukkan oleh Sumut. Sebagai solusi saat itu dimasukkan dalam redaksional berita acara rapat tahun 2008, yang menyepakati keempat pulau tersebut disengketakan kepemilikannya oleh Pemprov Sumut, dan Pemerintah Pusat agar segera memfasilitasi penyelesaiannya. Namun setelah pertemuan itu belum pernah difasilitasi, dan baru setelah keluar Kepmendagri tahun 2022 dilaksanakan fasilitasi yang menghadirkan kedua provinsi dan kabupaten.

Pemerintah Aceh juga menanggapi terhadap kekeliruan dalam konfirmasi nama-nama pulau tahun 2009 melalui Surat Gubernur Aceh nomor 136/30705 tanggal 21 Desember 2018, sehingga Berita Acara Rapat tanggal 30 November 2017 tidak relevan lagi dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa 4 pulau, apalagi rapat tersebut tidak melibatkan Pemerintah Aceh.

Selanjutnya Syakir menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut disampaikan secara lengkap kronologis dan langkah-langkah yg telah ditempuh, termasuk memaparkan beberapa kesepakatan kedua daerah yg pernah dibuat serta hasil survey. Kesimpulan dari paparan Tim Aceh, menurut Syakir, menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen dan hasil survey bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar/Gadang, Pulau Mangkir Kecil/Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang adalah bagian cakupan wilayah Aceh. Ini dapat dibuktikan dari aspek hukum, aspek administrasi, aspek pemetaan, aspek pengelolaan pulau dan layanan publik yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Ibrahim Hasan) dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Raja Inal Siregar) yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Rudini) pada tanggal 22 April 1992 telah menyepakati Peta Kesepakatan Batas antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, yaitu garis batasnya antara pesisir pantai Tapanuli Tengah dengan 4 pulau. “Dengan demikian 4 pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh,” tambah Syakir.

Selanjutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Sumatera Utara, Zubaidi, menyampaikan tetap mempedomani Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, menyampaikan bahwa Tim Pusat Bersama Tim Aceh dan Tim Sumut telah melaksanakan verifikasi factual di keempat pulau. Dalam verifikasi tersebut ditemukan beberapa objek seperti tugu-tugu yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta layanan publik seperti dermaga, rumah singgah dan mushalla bagi para nelayan dan kuburan aulia yang belum diketahui silsilahnya sampai saat ini.

“Kesimpulannya, Kemendagri melakukan penetapan definitif status 4 pulau tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,” ucap Sugiarto.

Ade Komaruddin dari BIG menyampaikan bahwa yang berwenang menetapkan status pulau adalah Mendagri dan terkait dengan Keputusan Kepala BIG nomor 51 Tahun 2021 bahwa 4 pulau tersebut masih dianggap sengketa sehingga pencantuman wilayah administrasi dicantumkan Indonesia bukan dari salah satu provinsi. Selanjutnya Kolonel Muddan dari Pushidrosal menyampaikan dasar penetapan 4 pulau tersebut milik Aceh sangat kuat apabila SKB tahun 1992 antara kedua Gubernur dan disaksikan oleh Mendagri, berdasarkan uji berkas itu benar.

Sementara menurut Direktur Pengukuran & Pemetaan Dasar Pertanahan Ruang, Ir.R. Agus Wahyudi Kushendratno, M.Eng.Sc, dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh sangat lengkap dilihat dari Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) harus menjadi pertimbangan bagi Tim Pusat, mengingat data-data tersebut tidak dimiliki oleh Tim Sumatera Utara.

Menurutnya Surat Kepala Inspeksi Agraria tentang kepemilikan pulau menjadi dokumen kunci dan harusnya dimiliki oleh Kemendagri saat ini. Terlebih Surat Keputusan Bersama Tahun 1992, kedua Gubernur telah menyepakati garis batas tersebut.

Selanjutnya, Sekretaris Deputi pada Kemenko Marves menyampaikan bahwa kedekatan 4 pulau tersebut dengan suatu wilayah tidak bisa menjadi faktor penentu pulau itu masuk dalam wilayah tersebut, seperti Christmas Island yang berdekatan dengan Jawa Barat (Indonesia) namun masuk dalam wilayah Australia.

Dalam penutupan forum tersebut, Deputi I KemenkoPolhukam, Djaka Budhi Utama, meminta kepada Kemendagri agar menyelesaikan sengketa 4 pulau tersebut secara bijak berdasarkan dokumen dan kondisi lapangan.

Verifikasi Faktual, Pemerintah Aceh Bersama Tim Kemendagri Kunjungi Pulau Sengketa di Singkil


Perkokoh Sinergi Ulama dan Umara, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki: Aceh Besar dan Bermartabat Karena Dukungan Ulama

Peristiwa.co, Banda Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengharapkan doa dan  saran para alim ulama untuk dirinya, selama mengemban amanah memimpin Aceh, serta mampu menghadirkan pembangunan Aceh seutuhnya.

Menurutnya, Aceh dari dulu bisa besar dan bermartabat berkat adanya dukungan para alim ulama.

"Bagi saya menjabat Gubernur Aceh merupakan amanah yang berat. Hanya pertolongan Allah SWT yang bisa membantu dan doa ulama yang bisa meringankan," kata Achmad Marzuki pada acara peusijuek dan silaturahmi bersama para Ulama Aceh, di Aula Asrama Haji Aceh, Rabu, 20 Juli 2022 malam.

Pj Gubernur juga menyampaikan terimakasih untuk rekomendasi dan pokok pikiran para ulama Aceh yang diberikan kepadanya, sebagai salah satu landasan pembangunan.

Ia mengatakan akan berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam membangun daerah dengan mempedomani rekomendasi ulama.

Sementara itu, Ketua Himpunan Ulama Dayah (HUDA) Aceh, Teungku Muhammad Yusuf A Wahab, mengharapkan Pj Gubernur Achmad Marzuki dapat memimpin Aceh dengan adil.

Dia mengatakan, menjadi gubernur adalah sebuah keberuntungan, karena dapat beramal banyak dan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya akan diganjar  Allah SWT, bila dirinya tidak berlaku adil.

"Kami berharap pertemuan ini menjadi awal yang berlanjut dalam mencari solusi terhadap masalah ummat," kata ulama yang akrab disapa Tu Sop itu.

Lebih lanjut, Tu Sop mengatakan, Qanun Syariat Islam merupakan keberuntungan yang dimiliki Aceh. Ia berharap syariat Islam tidak hanya berada pada tataran pelaksanaan ibadah saja. Lebih dari itu, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah juga harus berlandaskan syariat.

Tu Sop yakin, jika Syariat Islam difungsikan dalam setiap aspek kebijakan maka Aceh akan menjadi daerah yang maju. "Kami berharap ini menjadi awal dari sebuah pertemuan, kami tidak berharap apa-apa kecuali bisa bersama di surga," kata Tu Sop.

"Mari kita utamakan syariat dalam semua kebijakan dan jadikan syariat sebagai solusi bukan beban dan kendala."

Acara silaturahmi tersebut diawali dengan prosesi peusijuek  empat ulama kharismatik Aceh kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, didampinggi Tim Kerja Bidang Media dan Komunikasi, Muhammad Saleh.

Diawali Abu Mudi Samalanga, kemudian dilanjutkan Abi Daud Hasbi, Abu Tanjong Bungong, Abuya Mawardi Wali dan diakhiri oleh Abu Lamkawe.

Selain peusijuek, para ulama juga menyerahkan rekomendasi dan pokok pikiran ulama Aceh untuk Pj Gubernur Aceh dalam merumuskan kebijakan yang berlandaskan syariat Islam.

Acara ditutup dengan penyampaian tausiah dan pembacaan doa oleh Waled Nuruzzahri atau akrab disapa Waled Nu.
Selain para ulama, acara tersebut juga dihadiri Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, Ketua MPU Aceh, Kakanwil Kemenag Aceh, dan  Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh serta juga hadir Wakil Ketua MPU Aceh dan Kadis Syariat Islam Aceh.

Kepala Perwakilan BPKP Aceh Dikukuhkan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki

Peristiwa.co, Banda Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengukuhkan Supriyadi SE. MM., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis 21 Juli 2022. Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRA Saiful Bahri, perwakilan Forkopimda, para Bupati dan Wali Kota serta Kepala SKPA.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BPKP Aceh, Supriyadi adalah Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur.

Achmad Marzuki mengatakan, dirinya percaya Supriyadi akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya selama memimpin BPKP Aceh sesuai dengan tugas yang diberikan.

“Selamat dan semoga saudara siap melaksanakan amanah ini dengan baik,” kata Pj Gubernur.

Achmad Marzuki meminta agar Supriyadi mengkoordinasikan pengawasan BPKP Aceh atas program-program strategis pembangunan daerah. Upaya tersebut diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan program strategis yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menyejahterakan rakyat Aceh.

Marzuki mengatakan, BPKP harus membangun sinergi kolaboratif dan komunikasi positif dengan pemangku kepentingan di 24 kabupaten/kota di Aceh, guna memastikan program pembangunan prioritas daerah berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan efisien.

“Dukung kami dalam upaya percepatan penggunaan produk dalam negeri di Aceh,” kata Marzuki.

Selain itu, Marzuki meminta agar BPKP Aceh mendampingi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP). Ia yakin dengan pendampingan BPKP, seluruh daerah di Aceh dapat optimal dalam mewujudkan MCP.



Mendagri Resmi Lantik Achmad Marzuki Sebagai Pj Gubernur Aceh

Peristiwa.co, Banda Aceh — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, resmi melantik Achmad Marzuki sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Gedung Utama DPRA, Rabu, 6 Juli 2022,

Sidang Paripurna dengan agenda pelantikan Pj Gubernur Aceh itu dipimpin oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, shalawat, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Aceh.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Selanjutnya Mendagri Tito Karnavian mengambil sumpah dan melantik Acmad Marzuki dengan kedudukan sebagai Pj Gubernur Aceh.

Prosesi pelantikan juga dirangkai dengan prosesi adat Peusijuek yang dilakukan oleh Plt Ketua Majelis Adat Aceh terhadap Pj Gubernur.

Acara tersebut juga diikuti oleh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT, Pangdam Iskandar Muda Mohammad Hasan, Kapolda Aceh Ahmad Haydar, Anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, para pimpinan partai politik nasional dan lokal, Rektor USK, Rektor UIN Ar Raniry dan para Kepala SKPA.

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya meminta Pj Gubernur untuk mampu mengkoordinasikan program pembangunan yang sejalan antara provinsi dengan nasional dan juga kabupaten/kota.
Hal tersebut penting sebagai upaya mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Aceh.

“Sesegera mungkin bangun hubungan komunikasi yang positif dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, termasuk dengan Paduka yang Mulia Wali Nanggroe, DPRA, Forkopimda, tokoh adat dan ulama,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito meminta agar program penanggulangan Covid-19 dapat dilanjutkan Pj Gubernur. Kemudian pemulihan ekonomi dan mempercepat realisasi belanja daerah yang efektif, efisien, tepat sasaran bermanfaat bagi masyarakat.
“Menghidupkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Aceh dan mengurangi kemiskinan,” kata Tito.

Mendagri menambahkan, Aceh merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar. Namun hal tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kualitas SDM yang unggul, kreatif dan inovatif.

” Untuk itu saya minta fokus betul terhadap program pendidikan dan kesehatan, agar rakyat Aceh menjadi sumber daya manusia yang terdidik, terlatih dan sehat,” kata Tito.

Tito mengatakan, status Achmad Marzuki sebagai birokrat dapat berada di posisi yang netral. Sehingga dapat membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan untuk pembangunan Aceh.

“Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada saudara Nova Iriansyah yang telah melaksanakan tugas sebagai Gubernur Aceh dengan baik. Insya Allah husnul khatimah, semoga pengabdian menjadi amal ibadah yang melimpah,” kata Tito

Sementara itu, Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, dalam sambutannya saat membuka Sidang Paripurna menyampaikan harapannya kepada Pj Gubernur Aceh. Ia berharap Pj Gubernur Aceh dapat membangun komunikasi yang baik dengan DPRA untuk bermusyawarah membangun Bumi Serambi Mekkah.

Dalam kesempatan itu, Saiful juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang dinilainya belum terimplementasi secara maksimal. Banyak hal yang menyebabkannya, seperti tumpang tindihnya regulasi nasional. Ia meminta semua pihak untuk mengawal supaya Undang-Undang kekhususan Aceh itu berjalan maksimal.

Saiful mengharapkan, Pj Gubernur Aceh dapat bersinergi dengan DPRA untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.

“Dana tersebut sangat dibutuhkan oleh Aceh untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan dan kesehatan,” ujar Saiful.

Kemendagri Tegaskan Pj Gubernur Aceh Bukan Perwira TNI Aktif

Back To Top