Wapres Tinjau Vaksinasi dan Serahkan Program KJK di Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah

Peristiwa.co, Aceh Besar – Setelah memimpin Rapat Terbatas dengan jajaran Forkopimda Aceh dan para Bupati/Walikota se-Aceh, sejenak tiba dalam kunjungan kerja sehari di Aceh, Selasa 16 November 2021,  Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, bersama Istri Hj Wury Ma’ruf Amin, didampingi Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah serta rombongan, menuju Pondok Pesantren Mahyal Ulum Al Aziziyah, di Sibreh, Aceh Besar, untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi pada Pondok Pesantren yang dipimpin oleh Tgk Faisal Ali atau yang akrab disapa Lem Faisal.

Di lokasi vaksinasi, Wapres didampingi Sekda Aceh mendapatkan penjelasan singkat dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif, terkait upaya vaksinasi bagi warga dayah di seluruh Aceh.

Sebagaimana diketahui, warga dayah menjadi salah satu fokus vaksinasi yang direncanakan Pemerintah Aceh. Bahkan, beberapa waktu lalu Gubernur Aceh Nova Iriansyah menginstruksikan Sekda Aceh untuk mensosialisasikan dan mengawal pelaksanaan vaksinasi kepada warga dayah pada 23 kabupaten/kota di Aceh. “Seperti biasa Pak Wapres, sebelum divaksin maka para santri akan discreening. Nah, yang di sana adalah adik-adik kita yang sudah divaksin Pak,” ujar Hanif pada Wapres, seraya menunjukkan kelompok santri yang sudah menjalani vaksinasi.

“Ini semua sudah divaksin? Tidak sakit kan divaksin?” tanya Wapres kepada para santri di area tunggu pascavaksinasi sebelum meninggalkan area vaksinasi.

Usai berdialog singkat dengan santri dan vaksinator, Wapres bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A Halim Iskandar, Sekda Aceh Taqwallah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki dan Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar menggelar pertemuan dengan para Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Selain itu, sejumlah ulama kharismatik Aceh turut hadir pada pertemuan di Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah, di antaranya Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga, Tgk H Nuruzzahri atau yang akrab disapa Waled Nu, yang juga merupakan Pimpinan Dayah Ma’hadal Ulum Diniyyah Islamiyyah Masjid Raya (MUDI Mesra) Tgk H Hasanoel Bashry atau yang akrab disapa Abu MUDI.

Selanjutnya, Wapres menyaksikan penyerahan Bantuan Program Kita Jaga Kyai (KJK) dan menyerahkan Bantuan Ekonomi Pesantren dari Program Satgasnas Covid-19 Baznas kepada 3 perwakilan Dayah di Aceh. Sejenak setelah menuntaskan kunker di Dayah Lem Faisal, rombongan Wapres RI bertolak meninggalkan Aceh untuk melakukan Kunker ke Sumatera Utara.

Wapres Tegaskan Keseriusan Pemerintah Percepat Vaksinasi

Peristiwa.co, Aceh Besar – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin secara khusus menegaskan keseriusan Pemerintah Pusat yang ingin mempercepat capaian vaksinasi di daerah yang vaksinasinya masih rendah, termasuk Aceh salah satunya. “Salah satu strategi yang kita tempuh untuk capaian vaksinasi nasional itu adalah dengan percepatan-percepatan di daerah termasuk Aceh. Selain itu kita juga mendorong agar sosialisasi semakin digencarkan di tengah masyarakat, dengan melibatkan semua pihak, termasuk ulama dan warga dayah. Dan, tentu saja dengan terus menjaga kecukupan stok vaksin,” ujar Wapres kepada awak media, di sela-sela kunjungan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Al Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar yang dipimpin oleh Tgk Faisal Ali atau yang akrab disapa Lem Faisal.

Wapres juga mengungkapkan, selama ini komitmen para ulama untuk menyukseskan vaksinasi sudah sangat baik. “Tapi kita tentu ingin capaian vaksinasi lebih tinggi lagi. Apalagi di beberapa negara telah terjadi gelombang ketiga dan ditemukan varian-varian baru. Kita ingin mengingatkan masyarakat bahwa vaksinasi adalah ikhtiar bersama dalam menghadapi pandemi ini,” kata Wapres.

Sementara itu, untuk mencegah varian baru, Pemerintah akan memperketat pintu masuk ke RI, baik darat, laut dan udara. “Sebagai sumber devisa, kita tentu memerlukan kunjungan wisatawan, namun menyelamatkan warga bangsa tentu jauh lebih penting. Oleh karena itu, selain memperketat pintu masuk, percepatan vaksinasi juga terus kita lakukan,” imbuh Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menegaskan dukungannya terhadap penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. “Terkait LKS, itu akan 100 persen dilakukan pada tahun 2022. Ini tentu perlu percepatan dan sosialisasi agar masyarakat siap. Meski ada sebagian masyarakat yang menginginkan lain, namun hal ini telah menjadi kebijakan Pemerintah Aceh. Oleh karena itu sosialisasi harus terus dilakukan kepada masyarakat,” pungkas Wapres.

Sementara itu, Lem Faisal selaku Pimpinan Pondok Pesantren Mahyal Ulum Al Aziziyah, mengaku siap membantu Pemerintah dalam mengejar capaian vaksinasi, agar kekebalan kelompok atau herd immunity segera terbentuk. “Dalam rangka membantu tujuan mulia Pemerintah, kita tentu siap menyukseskan gerakan vaksinasi ini. Untuk Dayah, saat ini MUDI Mesra yang sudah sangat baik capaiannya. Dari total 7000 lebih santri di sana, sebanyak lebih dari 4 ribu santrinya telah divaksin,” ujar Lem Faisal.

Lem Faisal mengungkapkan, saat pertemuan terbatas dengan para pimpinan MPU Aceh di Aula Dayah, MPU juga meminta dukungan Wapres bagi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh Berkomitmen Lahirkan Qanun tentang Narkotika

Peristiwa.co, Bandung Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad, menyatakan dukungan penuh terhadap DPRK dan Pemko Banda Aceh untuk melahirkan qanun terkait narkoba pada awal tahun depan. Hal ini disampaikan Musriadi saat pertemuan koordinasi dengan DPRD Kota Bandung di Bandung, Selasa 9 November 2021.

“Insya Allah kita akan begerak cepat agar Kota Banda Aceh segera memiliki qanun narkotika,” kata Musriadi.

RAPBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 Mulai Dibahas

Lebih lanjut Musriadi menambahkan, dalam Pasal 4 (a) Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 mengamanatkan gubernur, bupati, dan wali kota melaksanakan tugas fasilitasi dengan menyusun peraturan daerah (perda) mengenai narkotika. Perda tersebut memuat sekurang-kurangnya hal-hal yang berkaitan dengan antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, Bachtiar, mengatakan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen melaksanakan amanah Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN dan Permendagri terkait hal tersebut.

“Insya Allah ini akan jadi hal penting, Banda Aceh sebagai ibu kota akan memiliki qanun narkotika, dan dalam setiap kesempatan Bapak Wali Kota Banda Aceh berkomitmen menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Bersinar atau bersih narkoba,” kata Bachtiar.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Banda Aceh, Hasnanda Putra, menyampaikan apresiasi atas tekad Pemko dan DPRK Banda Aceh untuk melahirkan qanun yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

“Dengan adanya qanun nantinya akan memperkuat deklarasi Gampong Bersinar dan kita sangat apresiasi dan mendukung penuh,” kata Hasnanda.

Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota Komisi I lainnya, yakni Irwansyah A.Md dan M Arifin. Hadir juga Kepala Badan Kesbangpol Banda Aceh Bachtiar, S.Sos, Kepala BNN Kota Banda Aceh Hasnanda Putra ST MM MT, Kepala BNNK Pidie Jaya Fakhrurrozi SH, Kepala BNNK Bireuen Trisna Sapari Yandi SE, dan Kepala BNNK Langsa Basri SH MH.

Ketua DPRK Paparkan Capaian Vaksinasi Kota Banda Aceh Saat Reses

Gubernur Aceh Hadiri Indonesia Sharia Economic Festival

Peristiwa.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menghadiri secara daring via konferensi video, kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, Rabu 27 Oktober 2021.

Acara yang bertajuk ‘Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Markets for Economic Recovery’ ini, dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, di Istana Wapres Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Wapres menjelaskan, bahwa pada tataran global, ekonomi dan keuangan Syariah, khususnya sektor keuangan syariah, telah mengalami pertumbuhan lebih cepat dan melampaui keuangan konvensional dan diproyeksikan akan terus meningkat. “State of Global Islamic Economy Report Standard menyebutkan, bahwa pada tahun 2019 jumlah masyarakat muslim dunia mencapai sekitar 1,9 miliar orang, dengan total spending untuk produk halal mencapai 2,02 triliun dollar AS. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat muslim dunia, dan diperkirakan mencapai 2,4 triliun dollar AS pada tahun 2024,” tutur Wapres.

Wapres menilai potensi itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia dengan mengambil peran sebagai produsen produk halal dunia. Salah satu cara konkret untuk memanfaatkan potensi ini adalah melalui peningkatan ekspor produk halal, guna memenuhi permintaan dari pasar global. “Posisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tataran global saat ini, cukup menggembirakan dan mendapatkan apresiasi dunia,” imbuh Wapres.

Untuk diketahui bersama, berdasarkan data dari State Gobal Islamic Economy Report 2020/2021 menyebutkan, bahwa indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik. Di tahun 2020, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Wapres lebih jauh menguraikan, indikator yang menjadi penilaian State Gobal Islamic Economy Report di antaranya keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, industri fesyen muslim, obat-obatan halal, kosmetik halal, dan produk makanan halal. “Dari indikator tersebut, sambung Wapres, posisi ekonomi dan syariah Indonesia rata-rata masuk dalam peringkat 10 besar. Bahkan, dua di antaranya berhasil masuk dalam peringkat 5 besar dunia, yaitu sektor makanan dan minuman halal serta sektor fesyen khususnya pakaian muslim,” kata Wapres.

Wapres menilai, dengan capaian ini, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, dan menjadi pemimpin pada sektor industri halal, di masa yang akan datang.

Kunjungi Dayah Perbatasan Aceh Singkil, Azhari : Kembalikan Kejayaan Syeikh Abdurrauf

Peristiwa.co, Singkil – Sebanyak 10 tenaga kontrak/non PNS tambahan sebagai tenaga administrasi, tenaga teknis dan penunjang Dayah Perbatasan Safinatussalamah Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Minggu 24 Oktober 2021. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Zahrol Fajri, S.Ag, MH melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Azhari, S.Ag, M.Si dalam arahannya menyampaikan, sumpah komitmen untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sumpah ini sebagai bentuk komitmen tenaga kontrak untuk menjalankan kewajiban bekerja dengan tekun, jujur dan bertanggungjawab,” kata Azhari, S.Ag, M.Si yang didampingi Plh Kepala UPTD Pengelolaan Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air, Drs. Muhammad Nas, MA.

Pengambilan sumpah/janji serta penyerahan SK tenaga kontrak turut disaksikan Rais ‘Am Dayah Perbatasan Safinatussalamah, Dr. Abi Hasan, S.Sos.i, MA dan sejumlah dewan guru. Kegiatan penyerahan SK tersebut berlangsung dengan cara penerapan protokol kesehatan ketat.

Azhari dalam sambutannya menyampaikan, misi lain pembangunan pesantren terpadu di wilayah perbatasan Aceh dan Sumut adalah memberikan manfaat bagi masyarakat di perbatasan khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya. Menurutnya, kehadiran dayah perbatasan harus mampu mencetak generasi penerus Islam yang tangguh dan siap pakai untuk diterjunkan ke masyarakat.

“Aceh Singkil terkenal sebagai lokomotif peradaban Islam. Tak hanya di Aceh, tapi juga seluruh nusantara. Ini tidak lepas dari kontribusi Allahyarham Syeikh Abdurrauf As Singkili. Bahkan namanya disematkan pada Universitas Jantoeng Hatee Rakyat Aceh, USK. Oleh karena itu, marwah Aceh yang kenal Syariat Islam itu tercermin pada masyarakat Aceh Singkil sendiri,” kata Azhari, S.Ag, M.Si.

Dalam sambutannya, Azhari juga turut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya guru dan da’i perbatasan untuk mengembalikan kejayaan Syeikh Abdurrauf As Singkili. Menurutnya, lulusan dayah perbatasan harus mampu menjadi imam dan khatib yang bisa memberikan pencerahan dan penerangan hati bagi seluruh ummat. Dalam menyampaikan syiar Islam, lulusan dayah perbatasan harus bisa memberikan kesejukan, kedamaian, dan ketenteraman hati nurani masyarakat.

Azhari menambahkan, Pemerintah Aceh siap memperjuangkan agar dayah perbatasan menjadi benteng bagi umat Islam agar tak terjerumus dalam pendangkalan akidah. Ia juga berharap guru di dayah perbatasan harus solid dan kompak, satu sama lain. Jika muncul perbedaan, jangan diperbesar, tapi dicarikan jalan keluar yang terbaik agar tak dituding pihak luar, sesama ummat Islam tidak akur. Artinya, guru harus menjadi contoh teladan yang baik bagi santri dan masyarakat.

“Alumni dayah perbatasan juga diharapkan bisa menyadarkan orang yang telah terjerumus dalam penyakit sosial,” tegas Ketua KONIRI Aceh tersebut. 


Back To Top