Kantor Berita Peristiwa

Berita Peristiwa Terbaru Indonesia

redaksiperistiwa@gmail.com . Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Pemerintah Gelar Rapat Penetapan Hutan Adat Aceh

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi penetapan hutan adat Aceh, di Pendapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat 19/01/2018. Rapat tersebut dilaksanakan jelang rapat koordinasi tingkat nasional di Jakarta, 23-24 Januari pekan depan.

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan persoalan hutan adat penting untuk dibahas secara bersama. Pasalnya dengan adanya pengakuan atas hutan adat, bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi fungsi hutan demi kepentingan rakyat.
Selama ini, ujar Nova, banyak kasus yang menimpa rakyat yang mengelola hutan yang seharusnya berada dalam kawasan hutan adat. Namun demikian, Wagub menginggatkan, keberadaan hutan adat untuk tidak direkayasa demi kepentingan bisnis.

“Hak rakyat harus menjadi milik rakyat. Jangan diplot sebagai cagar sehingga masyarakat dianggap melanggar hukum ketika mengelola kawasan hutan adat,” ujar Nova.

Dalam rapat yang diikuti juga oleh pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bupati Pidie, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, serta para aktivis  dan para akademisi itu, dibentuk tim inti yang bertugas merumuskan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan dan kriteria hutan adat di Aceh. 

Tim tersebut merumuskan kriteria khusus yang harus dilakukan untuk mendalami potensi hutan adat. Tim ini pula yang nantinya akan mempersiapkan dan mengisi formulir  keberadaan hutan adat di Aceh, untuk nantinya akan dibawa dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, 23 Januari nanti.

Aceh sendiri sejauh ini telah mendaftarkan 11 lokasi usulan hutan adat seluas 95 ribu hektar lebih ke Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruhnya berada di empat kabupaten: Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat. Sementara secara keseluruhan ada hampir 200 ribu hektar wilayah hutan adat yang telah tercatat. Sebagiannya masuk dalam kawasan hutan lindung.

Hutan-hutan ini nantinya adakan diadvokasi sehingga secara resmi bisa tercatatat sebagai hutan adat dan tidak memunculkan sengketa di kemudian hari. Sementara hutan lainnya yang memang diperkirakan berfungsi sebagai hutan adat, untuk bisa dicatat dalam formulir yang disediakan untuk didaftarkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.

Kepala Biro Humas dan Jubir Pemerintah Aceh Ngopi Bareng Masyarakat

Banda Aceh - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin ngopi bareng Juru Bicara Pemerintah Aceh yang baru ditunjuk, Wiratmadinata dan Saifullah Abdul Gani, serta sejumlah wartawan dan masyarakat di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Jumat 19 Januari 2018 pagi.

Ngopi bareng yang juga dihadiri penasehat Gubernur Aceh bidang Politik dan Keamanan, Muhammad MTA tersebut dilakukan demi terjaganya hubungan baik dengan semua kalangan masyarakat yang telah terjalin selama ini.

"Silaturahmi selalu menjadi hal utama dan penting dalam menjaga hubungan," ujar Wiratmadinata.

Tidak ada topik khusus yang dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut.


Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan, penunjukan Juru Bicara Pemerintah Aceh akan mempermudah kerja Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan demi mewujudkan Aceh Hebat.
Legislator DPRA Ajak Warga Boikot Bus "Maut" Sempati Star

Legislator DPRA Ajak Warga Boikot Bus "Maut" Sempati Star

BANDA ACEH - Anggota DPRA tampaknya benar-benar prihatin dengan terjadinya kecelakaan yang lagi-lagi melibatkan bus Sempati Star, Kamis (18/1/2018).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua kecelakaan sekaligus terjadi pagi ini di dua kabupaten/kota di Aceh.
Pertama di awasan Keude Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara sekira pukul 05.30 WIB, kedua di jurang Kedabuhen, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.
Atas kejadian itu, anggota DPRA, Asrizal Asnawi meminta Kadishub Aceh untuk mencabut sementara izin operasional bus mewah tersebut.
Bus Sempati Star jatuh ke jurang Kedabuhen di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Kamis (18/1/2018) pagi tadi.
Bus Sempati Star jatuh ke jurang Kedabuhen di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Kamis (18/1/2018) pagi tadi. (SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN)
Jika Kadishub Aceh tidak juga mengeluarkan rekomendasi pembekua atau pemberhentian sementara izin oprasional Sempati Star, Wakil Ketua Komisi IV DPRA meminta warga untuk tidak menumpangi Sempati Star untuk sementara waktu
" Saya cuma berharap l, agar para penumpang di manapun Anda berada, untuk sementara jangan menumpangi bus Sempati Star ini, demi keselamatan anda dan keselamatan pengguna jalan lainnya," ujar Asrizal.
"Sekali lagi saya berharap masyarakat mempertimbangkan kembali untuk naik dan menjadi penumpang bus maut ini," pungkas Politisi PAN ini. (Serambinews)

Kepala Biro Humas Aceh Apresiasi KWPSI

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH,  menyampaikan apresiasi kepada Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) yang dinilai telah berperan aktif dalam penegakan syariat Islam di Aceh.

Hal itu disampaikan Mulyadi Nurdin disela-sela menghadiri pengajian rutin KWPSI, di Rumoh Aceh Kupi Luwak,  Lingke, Banda Aceh, Rabu malam (17/01/2018).

Mulyadi Nurdin mengakui KWPSI memiliki peran penting dalam memperkuat visi misi dan program pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan syariat Islam kepada masyarakat, baik itu melalui pengajian rutin, seminar, pelatihan-pelatihan maupun melalui tulisan-tulisan di media.  

“Kehadiran KWPSI ini sangat efektif untuk memperkuat syariat Islam di Aceh, khususnya melalui tulisan-tulisan mereka di media, karena umumnya yang bergabung di KWPSI merupakan wartawan aktif,” ujar Mulyadi Nurdin yang juga sering dipercayakan untuk menjadi pemateri pada pengajian rutin KWPSI.

Apalagi kata Mulyadi, KWPSI yang telah berusia lima tahun pada Desember 2017 lalu, juga selalu hadir untuk melakukan pembelaan jika ada isu-isu miring dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

“Salah satu peran KWPSI terlihat dalam rangka konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh syariah melalui kajian tulisannya, ” tambahnya.

Selain itu kata Mulyadi Nurdin, KWPSI selama ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti santunan anak yatim pada hari-hari besar seperti Memperingati Maulid, Buka puasa bersama, meugang, bulan ramadhan dan qurban.

Anggota DPRA Minta Izin Operasional Sempati Star Dibekukan.

Anggota DPRA Minta Izin Operasional Sempati Star Dibekukan.

BANDA ACEH - Masyarakat Aceh, Kamis (18/1/2018) pagi ini kembali dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang lagi-lagi melibatkan bus mewah Sempati Star.
Tragisnya, hari ini, terjadi dua kecelakaan sekaligus di dua kabupaten/kota di Aceh. Pertama di kawasan Keude Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara sekira pukul 05.30 WIB.
Dalam kecelakaan itu, bus Sempati Star menabrak seorang nenek yang sedang melintas. Korban tabrakan tersebut dikabarkan meninggal dunia.
Kecelakaan kedua terjadi di jalan nasional tepatnya di jurang Kedabuhen, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.

Asrizal H Asnawi
Asrizal H Asnawi (ist)

Bus yang melaju dari arah Medan, Sumatera Utara menuju Aceh itu terguling di kawasan jembatan jurang Kedabuhen.
Kecelakaan itu juga menyebabkan korban meninggal dunia, seorang penumpang dikabarkan meninggal dunia karena terjepit di dalam bus.
Belasan lainnya juga mengalami luka-luka.
Atas kembali terjadinya kecelakaan dan kali ini beruntun di dua kabupaten, anggota DPRA yang juga Wakil Ketua Komisi IV, Asrizal Asnawi pagi tadi langsung menelepon Zulkarnaen, Kadishub Aceh.
"Saya telah menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Aceh Pak Zul, untuk mengeluarkan surat pemberhentian sementara izin oprasional bus-bus Sempati Star tersebut," kata Asrizal kepada Serambinews.com.
Ia mengatakan, Kadishub menjawab akan mencari solusi, karena baru saja mereka membahas dengan tim KNKT pusat tentang hal ini. Dan berjanji akan membawa kasus perusahaan ini ke dalam rapat yang lebih teknis.

Jasad nenek korban kecelakaan yang melibatkan bus Sempati Star tergeletak di pinggir jalan Keude Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Kamis (18/1/2017) subuh.
Jasad nenek korban kecelakaan yang melibatkan bus Sempati Star tergeletak di pinggir jalan Keude Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Kamis (18/1/2017) subuh. (IST)

"Saya jawab, kelalaian pihak bus yang menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa ini bukan perkara rapat atau tidak rapatnya kita, ini nyawa orang yang melayang yang tidak mungkin bisa kita hidupkan lagi dengan hasil rapat kita," pungkas Asrizal. (Serambinews)

Darwati Ketua Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Aceh

Banda Aceh - Darwati Abdul Gani dikukuhkan menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Aceh Periode 2018-2023. Istri gubernur Aceh itu dikukuhkan langsung oleh Wakil Ketua YKI Pusat, Sri Murniati Widodo.

Dalam pengukuhan yang berlangsung Selasa 16/01/2018, di Aula Dinas Kesehatan Aceh itu, YKI Pusat juga mengangkat dr. Feriani Sp.M dan dr. Abdul Fatah MPPM., sebagai Sekretaris serta dr. Nurul Machillah sebagai bendahara YKI Aceh.

Darwati mengatakan jika selama ini ia bersama para aktivis dan organisasi perempuan telah aktif mensosialisasikan dan ikut mendampingi para penderita kanker. Namun demikian, kata Darwati, penyakit berbahaya ini kelihatan agak susah dicegah. Faktornya adalah gaya hidup masyarakat yang tidak sehat. 

Persiapan itu menjadikan penderita kanker yang terus bertambah pada setiap tahunnya. Data tahun 2014 lalu, per harinya ada sekitar 40 penderita kanker yang berobat ke Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh. Artinya ada 1000 lebih penderita kanker yang berobat setiap tahunnya di rumah sakit terbesar di Aceh itu. 

"Harus diakui bahwa pencegahan selama ini belum maksimal," kata Darwati. Salah satu cara mengurangi angka penderita, ujarnya, adalah dengan mengkampanyekan pola hidup sehat. "Butuh upaya komprehensif kita bersama untuk terus memberikan penyadaran pada masyarakat."

Darwati menyebutkan, masyarakat harus meluangkan waktu untuk olahraga serta mengkonsumsi sayuran dengan mengurangi konsumsi makanan berlemak.

Di Aceh sendiri, banyak para penderita kanker yang terlambat terdeteksi. Akibatnya, saat dideteksi penyakit mereka sudah masuk kategori stadium lanjut. "Menjadi tanggung jawab kita untuk membantu," kata Darwati. 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporannya menyebutkan bahwa kanker menjadi salah satu penyakit penyebab utama kematian utama di dunia setelah penyakit jantung dan infeksi. Penyakit kanker diklaim telah menyebabkan 12,6 persen kematian di dunia. Hal tersebut terjadi karena tepatnya pendeteksian atas penderita.

Sebanyak 50 hingga 70 persen penderita kanker diderita oleh masayarakat dari negera berkembang. Resiko tersebut terjadi akibat perilaku hidup dan perubahan lingkungan. WHO menyarankan prosesi pencegahan dengan tidak merokok dan mengkonsumsi makanan sehat. Selain itu juga dengan berolahraga rutin serta tidak mengkonsumsi alkohol.

Wakil Ketua Yayasan Kanker Indonesia Sri Murniati Widodo, menyebutkan bukan semata persoalan individu. Para penderita, ujar Sri, butuh dukungan dan perlindungan masyarakat. "Ayomi mereka sehingga muncul semangat dalam proses pengobatan," kata Sri Murniati. 

Kanker sebagai penyakit tidak menular, ujar Sri Murniati harus dicegah sejak dini. Karena jika sudah masuk dalam kategori stadium berat, penyakit ini akan sulit diobati. "Kita perlu menggalang potensi yang ada," katanya. "Kami yakin, YKI Aceh punya potensi itu."

Dengan pendeteksian dini dan menggalakkan pola hidup sehat, masyarakat akan terhindar dari penyakit kanker.

Pemerintah Aceh Pantau Koperasi Pertanian Tambak di Aceh Timur

Pemerintah Aceh Pantau Koperasi Pertanian Tambak di Aceh Timur

Aceh Timur - Asisten II Pemerintah Aceh, dr. Taqwallah meninjau Koperasi Pertanian Tambak Sari di Gampong Matang Guru Kecamatan Madat, Aceh Timur, Senin 15 Januari 2018.

Peninjauan ini merupakan rangkaian kerja yang dilakukan Taqwallah ke sejumlah tempat di wilayah pesisir Aceh guna mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi koperasi di daerah.

Koperasi yang bergerak di bidang penyediaan benih/saprodi untuk pertanian dan tambak udang serta bandeng ini dibentuk pada tahun 1999 dan pernah mendapat penghargaan sebagai koperasi terbaik tingkat nasional di bidang saprodi tahun 2009 oleh Kementerian Koperasi.

Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 71 orang dengan aset Rp. 300 juta.

Dari kunjungan ini diketahui bahwa koperasi ini memproduksi benih padi varietas unggulan sebanyak 260 ton per musim tanam. Di sini juga disediakan saprodi (sarana produksi padi) untuk tanaman padi dan tambak udang dan ikan bandeng.

Sejauh ini koperasi ini juga telah bekerjasama dengan PT. Pertani dan telah memiliki gudang penyimpanan benih seluas 8 x 12 meter. Selain itu juga terdapat mesin  pengemasan benih dan sebanyak dua lantai jemur ukuran 20 x 20 meter.

Namun, berdasarkan hasil kunjungan ini juga diketahui sejumlah permasalahan yang dihadapi koperasi ini. Di antaranya, lantai jemur yang ada saat ini dinilai kecil sehingga hanya mampu menampung 5 ton muatan.

Selain itu, koperasi juga kekurangan gudang penyimpanan dan masih menggunakan mesin tradisional sehingga berpengaruh pada hasil yang diperoleh.

Selama ini koperasi juga butuh dana talangan untuk pembelian benih dari petani.

Menindaklanjuti hal tersebut, Taqwallah meminta agar Dinas Koperasi memfasilitasi upaya penguatan modal untuk kelompok tani tersebut.

Kunjungan ini juga didampingi unsur Diskop UKM Aceh, Unsur Biro Ekonomi, Kadis Dagkop Atim, Camat Madat, Pengurus dan Anggota Kop. Tambak Sari, Unsur Polsek Kec.Madat dan Masyarakat Gp. Matang Guru.

Program CSR Bank Indonesia Tepat Guna

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., memuji berbagai program CSR Bank Indonesia yang dinilai tepat guna. Bank Indonesia, kata Wagub Nova, juga telah menunjukkan perhatian ekonomi berbasis muatan lokal kepada masyarakat Aceh.

"Apa yang telah diberikan selama ini merupakan kontribusi penting BI di Aceh," ujar Nova dalam seremoni serahterima jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Senin 15/01 2018.

BI Provinsi Aceh kini dipimpin oleh Zainal Arifin Lubis, mantan Kepala Divisi Departemen Statistik BI. Ia menggantikan Ahmad Farid yang telah menjabat sejak akhir Oktober 2015 lalu. Farid kini menduduki jabatan sebagai sebagai Kepala Divisi Depertemen Regional 3 BI. Hadir dalam serahterima jabatan tersebut Gubernur Bank Indonesia, Sugeng.

Bank Indonesia, kata Nova, sangat aktif membangun kordinasi dengam Pemeritah Aceh khususnya dalam memantau kondisi perekonomian.

Namun demikian, Wagub meminta agar harmonisasi terus terus ditingkatkan termasuk dengan semua elemen yang ada di Aceh. BI diminta untuk munjukkan peran perbankan sebagai pusat data dan informasi ekonomi melalui kajian dan survei yang dilakukannya di lapangan. 

"Perkuat juga koordinasinya dengan Otoritas Jasa Keuangan Aceh dalam
rangka mendukung semangat kehati-hatian dan efektivitas ekonomi yang berlangsung di daerah ini," kata Nova.

Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, mengatakan rotasi kepemimpinan di tubuh perbankan penting untuk mengasah kepemimpinan. Sugeng menargetkan Bank Indonesia bisa menjadi bank kredibel dan terbaik di regional Asia.
Pospera Abdya Minta Izin Operasi Sempati Star Dievaluasi, Ini Alasannya

Pospera Abdya Minta Izin Operasi Sempati Star Dievaluasi, Ini Alasannya


BLANGPIDIE - DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meminta pemerintah mengevaluasi kembali izin operasi Bus Sempati Star di Aceh.
Pasalnya, kecelakaan lalulintas di depan SMA 4 Abdya, Desa Alue Pade, Kecamatan Kuala Batee, telah memperpanjang daftar kecelakaan yang dilakukan oleh mobil dibawah naungan sepakat group tersebut.

"Hampir tiap bulan kita lihat di media bahwa selalu Bus Sempati Star ini yang kecelakaan, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi kita masyarakat Aceh, kok bisa," ujar ketua DPC Pospera Abdya, Harmasyah SH kepada Serambinews.com.
Dengan fakta itu, Harmansyah berharap ada tindakan tegas dari pihak terkait, sehingga tidak ada lagi nyawa yang melayang akibat kecelakaan mobil tersebut.
Menurutnya, kecelakaan itu bisa saja disebabkan adanya kelalaian manusia.
"Kita minta pihak terkait, agar seluruh sopir bus harus dites kesehatan baik menyangkut tes urine maupun tes psikologi. Ini adalah upaya pencegahan. Sehingga tingkat kecelakaan dapat menurun," sebutnya.
Selain itu, Harman juga meminta pihak managemen Sempati Star harus memperhatikan kesiapan sopir. Mengingat kecelakaan yang terjadi oleh bus itu, sudah puluhan kali, bahkan enam hari yang lalu juga terjadi di Kabupaten Bireuen.
"Intinya, sebagai masyarakat kita berharap ada perbaikan dalam upaya pencegahan, sehingga tingkat kecelakaan yang melibatkan bus ini dapat menurun," harapnya. 

Sekda: Konsultasi Publik RZWP3K untuk Keberlanjutan Pesisir Aceh

Banda Aceh - Aceh merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya berada di pesisir. Oleh karena itu, Daerah berjuluk Bumi Serambi Mekah ini menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang harus memberikan perhatian besar pada keberlanjutan ruang pesisir dan laut.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, Drh Irwandi Yusuf M Sc, pada acara Konsultasi Publik Dokumen Antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh, di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Kamis 11/1/2018).

“Pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan upaya mewujudkan harmonisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut, yang harus terus kita dukung dan tingkatkan bersama. Untuk itu, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi sangat penting dan strategis untuk dimiliki oleh Aceh,” ujar Sekda.

Untuk diketaui bersama, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Juncto (Jo) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan adanya dokumen RZWP3K ini, Sekda berharap seluruh kegiatan yang menggunakan ruang pesisir di wilayah kewenangan Aceh dapat terintegrasi dengan baik dan mampu memberikan hasil yang lebih optimal, dimana memuat berbagai hal spesifik terkait penggunaan ruang pesisir.

Forum konsultasi publik ini, kata Dermawan, dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi terhadap semua informasi terkait perencanaan ruang pesisir. “Maka dari itu, disinilah kita duduk bersama, memberikan data bersama, mengerjakan bersama terhadap hal-hal substansi untuk RZWP3K, karena nantinya arahan zonasi ini akan kita gunakan bersama pula.”

Sekda juga mengingatkan, bahwa para peserta kegiatan ini merupakan narasumber. “Dokumen RZWP3K bukan hanya milik Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, DKP juga bukan milik Bappeda, dan Sekretariat Daerah, atau Dinas Instansi tertentu, namun milik Pemerintah Aceh yang menaungi seluruh wilayah kewenangannya.”

“Ini merupakan bagian dari proses-proses untuk kemudian menjadi Qanun Aceh. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi satu kesatuan, untuk nantinya kita serahkan dan bahas bersama di legislatif. Kami minta tim juga dapat merumuskan seluruh input yang didapat dalam pertemuan hari ini,” pesan Sekda.

Untuk itu, Sekda mengingatkan semua peserta agar mengikuti forum ini dengan antusias, aktif, dan bersemangat, sehingga dapat menghasilkan dokumen tata ruang kelautan Aceh yang sebaik-baiknya.
“Hal ini penting, demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Aceh yang lebih bermartabat, serta mewujudkan Aceh sebagai poros maritim di wilayah barat Indonesia,” pungkas Sekretaris Daerah Aceh.

Kegiatan ini diikuti oleh 112 peserta yang terdiri atas Kepala Dinas Kelautan Kabupaten/Kota, akademisi, unsur Panglima Laot dan organisasi massa.

Prof Mahfud MD: Bahaya Ilmuan Tukang

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof Mahfud MD, dalam tausyiah singkatnya berpesan agar para cendikian dan pemikir Indonesia untuk mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Adnan Ganto.

“Pak Adnan adalah contoh cendikiawan yang mendarma-baktikan diri dan ilmunya untuk bangsa dan negara. Hal ini harus ditiru oleh banyak pihak karena saat ini di Indonesia banyak sekali bermunculan ilmuan tukang yang bekerja berdasarkan pesanan,” ungkap Mahfud MD.

Cendikiawan dan Ilmuan pesanan yang dimaksudkan oleh mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid itu, adalah ilmuan yang memberikan dan mengeluarkan pendapat sesuai pesanan. Padahal, dalam konsep Islam ulama itu harus mampu mengkombinasikan fikir dan Zikir.

“Padahal sejatinya Ilmuan itu tidak semata mengandalkan kemampuan berfikirnya tetapi juga menghadirkan zikir di hatinya. Hal inilah yang akan mampu menjadikan seorang sebagai ilmuan yang ulil albab, yaitu ilmuan yang tidak semata berfikir tetapi juga berzikir atau mengingat Allah,” imbuh Prof Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud MD berpesan tentang pentingnya menghadirkan zikir sembari menghasilkan buah fikir, karena hal tersebut akan menjaga ilmuan dan para intelektual dari buah fikir yang menyimpang.

“Nah Pak Adnan telah melakukan itu, memberikan pendapat secara objektif, tidak memuji tapi tidak pula menjatuhkan. Beliau memetakan dan mempelajari masalah secara objektif untuk kemudian memberikan solusi. Hal inilah yang menyebabkan posisi beliau tidak tergantikan meski rezim terus berganti,” sambung Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Mahfud mengungkapkan bahwa Ilmuan yang disebut Ulul Albab itu mendasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sekurang-kurangnya 3 pilar.

Ketiga pilar tersebut adalah Iptek dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dikotomis. Dalam Islam, ilmu adalah bagian dari agama. Selanjutnya, Islam dan pengembangan Iptek menerima sepenuhnya rasionalitas tapi menolak rasionalisme.

“Ini yang berbahaya, bagaimana dunia barat mengarahkan ilmu pengetahuan menjadi rasionalisme. Seakan-akan sesuatu yang tidak masuk akal itu tidak ilmiah. Ingat, Islam menerima seluruh kebenaran, bahkan kemajuan dunia Islam itu karena Iptek dihormati, namun paham barat perlahan menggeser itu, ini yang berbahaya,” pesan Mahfud.

Pilar ketika, Iptek harus memihak kepada kemaslahatan umat. Meski metodologinya benar, Iptek tidak boleh dikembangkan jika belum ada jaminan bahwa hal yang dikembangkan itu aman bagi masyarakat.

“Jika tidak berpihak kepada masyarakat, maka Iptek dan perkembangannya yang terlalu sekuler akan menyebabkan kerusakan. Aliran positifisme yang mengatakan bahwa Iptek itu netral, hal inilah yang menjadi penyebab pecahnya perang dunia pertama dan kedua. Oleh karena itu, Iptek harus dikembangkan lebih manusia, makanya kini muncul ilmu-ilmu humaniora.”

“Adnan Ganto telah membuktikan, ilmunya itu diabdikan untuk kebaikan, bukan ilmu yang bisa dibeli berdasarkan pesanan. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang ulil albab, yang selalu berzikir dan berfikir. Nah tugas kita adalah bagaimana membangun Ulil Albab dalam diri kita,” pungkas Prof Mahfud MD.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat nasional  terlihat menghadiri Silaturrahmi dan Syukuran Penganugerahan Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa (DR, HC) kepada Adnan Ganto, di antaranya Widodo AS, Pagdam Iskandar Muda, Sekda Aceh, Rektor Unsyiah UIN Ar-Raniry, Unimal dan UTU serta sejumlah pejabat lainnya.


Gubernur: Aceh harus Bangga Memiliki Adnan Ganto

Banda Aceh – Adnan Ganto adalah seorang tokoh yang harus ditiru oleh generasi muda Aceh saat ini. Keuletan dan keseriusannya telah mengantarkannya sebagai salah seorang yang diperhitungkan dan puluhan tahun malang melintang menjadi bankir di bank-bank berkelas dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bang Wandi itu, dalam sambutannya pada acara Silaturrahmi dan Syukuran Penganugerahan Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa (DR, HC) kepada Adnan Ganto, di Ballroom Hermes Palace Hotel, Selasa (9/1/2017) malam.

"Aceh harus Bangga memiliki Bang Adnan Ganto. Tidak ada orang Indonesia apalagi Aceh yang menjadi direksi Bank Asing Kecuali Bang Adnan. Pada masa itu, saat anak-anak Aceh seusianya belum bisa berbahasa Indonesia, Adnan Ganto Muda, yang berasal dari sebuah Gampong terpencil di Aceh Utara sudah mahir berbahasa Inggris dan bekerja pada Bank Asing,” ujar Irwandi.

Sebagaimana diketahui, selain kesuksesannya yang mengkilap sebagai bankir di sejumlah bank internasional seperti Pierson Bank NV Amsterdam, Amro Bank dan Morgan Bank, Adnan Ganto juga dipercaya menjadi penasehat Menteri Pertahanan, penasehat Kepala Badan Intelijen Negara, penasehat Menteri Pertambangan dan Energi dan Penasehat Panglima TNI.

Bahkan hingga saat ini, jebolan Magister Harvard Busines School USA ini, masih dipercaya sebagai penasehat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Untuk jabatan yang satu ini, bahkan sudah digeluti oleh Adnan Ganto sejak tahun 1990.

Oleh karena itu, Bang Wandi berharap, posisi seorang Adnan Ganto yang tak tergantikan meski rezim di Indonesia berganti harus menjadi inspirasi dan ditiru oleh generasi muda Aceh saat ini.

“Kampus-kampus yang ada di Aceh harus mampu membina dan menghasilkan Generasi muda yang mampu meniru berbagai hal yang telah kesuksesan beliau. Kesempatan saat ini ada pada Adnan Ganto-Adnan Ganto muda, mampukah menyamai seperti Adnan Ganto Tua? Inilah tugas para rektor di universitas masing-masing untuk memunculkan Adnan Ganto Muda,” kata Gubernur.

Irwandi Setuju Pelaku Pembunuhan Di Vonis Mati

Banda Aceh – “Sebelum bersihkan yang lain, bersih saya!” itulah sepenggal permintaan Gubernur Aceh di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Chaerul Amir dan seluruh Korps Adhyaksa,  pada Rapat Kerja Daerah dan Penyampaian Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017, di Hotel Grand Aceh Syari’ah, Selasa (9/1/2018).

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin, serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Aceh dan sejumlah pejabat kejaksaan lainnya. 


Menurut Irwandi, lemahnya penegakan hukum bukan hanya berimplikasi pada sistem pemerintahan dan pelayanan publik, tapi juga berdampak terhadap semua sektor. Oleh karena itu, Pilot Eagle One, Hanakaru Hokagata itu bertamsil, bahwa dirinya membutuhkan pejabat yang mampu menjadi seperti pencuci botol. 


“Untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih tidak cukup membersihkan dari luar, oleh karena itu, saya butuh pejabat seperti pencuci botol, sehingga pemerintahan ini benar-benar pemerintahan yang bersih di dalam dan tampak pula bersih di luar,” imbuh Irwandi.


Gubernur Apresiasi Tuntutan dan Vonis Mati Pelaku Pembunuhan Berencana


Dalam kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Kejari Aceh Barat Daya yang telah melakukan penuntutan maksimal yaitu hukuman mati kepada pelaku pembunuhan berencana.


“Terima kasih kepada pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Aceh Barat Daya yang telah menuntut dan memvonis mati pelaku pembunuhan berencana. Untuk memberikan efek jera, saya berharap kejaksaan selalu melakukan penuntutan maksimal yaitu hukuman mati, bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana.” jelas Irwandi. 


Menurut Irwandi, selama ini masih ada celah dari para pelaku hukuman mati untuk mendapatkan tuntutan hukum yang meringankan, padahal pembunuhan adalah tindakan yang sangat melanggar Hak Asasi dasar seorang manusia, yaitu hak untuk hidup.


“Jika hukum positif nasional tidak mampu menerapkan dan menghadirkan efek jera, maka Aceh akan menerapkan Qanun Qishas. Dalam hukum Islam, membunuh dengan sengaja walaupun yang dibunuh bukan orang Islam, maka pelakunya diganjar dengan hukuman mati.” Tambahnya. 


Meski demikian, sambung Irrwandi, dalam Hukum Qishas juga ada pemaafan. Jika keluarga memaafkan, maka pelaku akan bebas meski harus membayar diyat. 

“Saya berharap, dengan hukuman maksimal, akan menjadi pembelajaran, jangan sedikit-sedikit bunuh. Hanya karena masalah sepele bunuh orang,” Tambahnya. 


Reformasi Birokrasi Program Prioritas 2017-2022

Untuk diketahui bersama, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022, Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan masih menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Aceh dalam lima tahun ke depan.


“Agar program ini dapat berjalan dengan baik, kami sangat membutuhkan supervisi, pengawasan dan penindakan hukum dari lembaga terkait. Oleh karena itu saya berharap kita dapat bergerak bersama-sama untuk memperkuat Pemerintah Aceh demi tercapainya tujuan reformasi birokrasi. Agar tidak terjadi penyimpangan, saya harap Kejaksaan dapat memantau kinerja saya dan memantau dirinya sendiri,” kata Irwandi.


Gubernur juga mendorong kinerja Kejaksaan di Aceh sebagai lembaga penegak hukum bisa lebih ditingkatkan, dalam memperkuat terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih di Aceh. pria yang akrab disapa Bang Wandi itu juga menyambut baik semangat pembenahan yang telah diperlihatkan korps Adhyaksa dengan melakukan reformasi di seluruh jajaran kejaksaan.


Irwandi meyakini, jika semangat pembenahan ini bisa terus dipertahankan, maka kewibawaan hukum akan semakin kokoh. Kewibawaan hukum diyakini akan mendorong lahirnya pemerintahan yang bersih, kualitas layanan publik yang prima, serta aparatur negara yang profesional.


“Saat ini, ekspektasi masyarakat Aceh akan lahirnya pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang berkualitas, sangatlah tinggi. Harapan itu tentunya harus sejalan dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Oleh karena itu, merupakan tugas dan tanggungjawab kita untuk menghadirkan penegakan hukum yang baik, sehingga masyarakat yakin bahwa tidak ada sikap inkonsistensi dalam penegakan hukum di tingkat masyarakat,” pungkas Irwandi.

Unsyiah Anugerahi Doktor Kehormatan ke Adnan Ganto

Banda Aceh - Universitas Syiah Kuala menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa, kepada Adnan Ganto, dalam sidang terbuka di AAC Dayan Dawood, Selasa 09/01/2018. Putra Buloh Blang Ara itu, dinilai layak karena kontribusinya yang maksimal bagi pembangunan perekonomian di Indonesia dan Aceh.

Adnan Ganto juga sangat berperan menumbuhkembangkan kemapanan sistim ekonomi dan perbankan di Aceh. Salah satunya adalah proses transformasi Bank Pembangunan Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. 

Putra Aceh Utara ini juga ikut merintis perdamaian Aceh mulai tahun 2002. Ia adalah anggota delegasi Indonesia di perjanjian di Jenewa. 

"Kunci lancarnya perundingan adalah Adnan ganto. Beliau adalah jembatan antara elit Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat," ujar Nasir Azis, Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah.

Rektor Unsyiah, Samsul Rizal, mengatakan, Adnan yang juga penasihat gubernur bidang ekonomi dan perbankan ini, merupakan sosok langka. Ia mampu menduduki posisi direktur dan komisaris Morgan Bank, salah satu bank terkemuka di Amerika Serikat. 

"Pengalamannya di dunia perbankan baik di Indonesia, Asia Pasifik, Eropa dan Amerika sangat mempengaruhi peran beliau dalam menangani secara efesien paket finansial dan prosedur anggaran pemerintah," kata Samsul Rizal.

Sementara Adnan Ganto dalam orasi ilmiahnya, menyebutkan ada tiga tantangan perekonomian yang akan dihadapi Indonesia di tahun ini, yaitu perlambatan konsumsi masyarakat, pelemahan harga komunitas dunia dan gejolak pasar keuangan global.

Adnan yang berpengalaman menjadi bankir selama 37 tahun, mengatakan krisis ekonomi global di tahun 2008 lebih parah dari krisis keuangan tahun 1928. Efeknya adalah terjadinya krisis global karena membengkaknya utang pemerintahan amerika yang mencapai 18,9 triliun $ atau sekitar 260 triliun rupiah. 

Namun demikian, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian Indonesia, dibanding dengan negara lain di Eropa. Penurunan pertumbuhan ekonomi, kata Adnan Ganto, tidak mencapai angka negatif. 

"Saya tidak hanya melakukan observasi tapi menyaksikan dari dekat atas perbagai kejadian yang berpengaruh pada perekonomian dunia," ujar Adnan Ganto.

Di tahun 2030 nanti, Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi salah satu negara G7 atau the group seven. G7 adalah negara besar dengan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Para pemimpin dari negara G7 ini akan berunding menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional. 

Negara anggota G7 ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Kanada dan Italia. Sementara di tahun 2030, Italia, Perancis, Jerman dan Kanada diprediksi akan keluar dari anggota G7, dan posisinya diganti oleh Cina, India, Indonesia dan Rusia. 

Dalam penganugerahan tersebut hadir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan wakilnya Nova Iriansyah. Hadir juga mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Malik Mahmud, Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD, pimpinan DPRA dan anggota DPR RI l, Wakapolda Aceh serta Pangdam Iskandar Muda.

Pengusaha Arab Jejaki Peluang Investasi di Aceh

Banda Aceh - Pengusaha Arab Saudi, Syaikh Saleh Abdullah Al Rajhi, menjajaki peluang investasi di bidang kesehatan di Aceh. 

Keinginannya adalah membuka rumah sakit khusus mata untuk mengobati masyarakat Aceh yang menderita katarak dan penyakit mata lainnya sehingga bisa kembali membaca Alquran.

Pengusaha Arab tersebut juga melihat berbagai peluang investasi lainnya seperti jalan Tol, geothermal dan lain sebagainya.

"Saya siap berinvestasi di Aceh, ini adalah pertemuan awal, kita akan bahas kembali apa saja yang perlu dipersiapkan agar kerjasama ini bisa berjalan sukses," ujar Syaikh Saleh dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, di kediamannya Senin 08/01/2018.

Kepada Syeikh Salah, Wagub Nova menyebutkan kan bahwa Pemerintah Aceh membuka peluang yang besar kepada para investor untuk berinvestasi di Aceh termasuk dalam bidang kesehatan.

Pembangunan Kesehatan kata Nova merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Aceh. Karenanya ia sangat mendukung keinginan Syekh Salah.

“Saat ini ada lima Rumah Sakit Regional yang akan kita bangun di Aceh, mungkin salah satunya bisa kita jadikan sebagai Rumah Sakit Khusus Mata dengan Investasi dari pihak luar,” ujar Nova.

Selain di bidang kesehatan, Nova juga sangat mendukung investasi pembangunan jalan tol, Proyek Goethermal Seulawah dan Regasifikasi Arun Lhokseumawe.

“Kita perlu melihat skemanya bagaimana agar nantinya di setujui oleh Pemerintah Pusat dan investasinya bisa berjalan,” kata Nova.

Pada kesempatan tersebut, Nova juga menawarkan investasi di bidang Pariwisata, khususnya untuk wisata keagamaan.

Pertemuan turut dihadiri sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Ir Akmal Husein, Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Nurdin, SH, M. Hum dan sejumlah pejabat lainnya.

Dokumen KUA PPAS dan RAPBA 2018 sudah Diserahkan ke DPRA

Banda Aceh – Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah diserahkan oleh Pemerintah Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), selain itu Pemrintah Aceh juga telah enyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr Taqwallah M Kes, kepada belasan demonstran dari Koalisi Pemuda Mahasiswa Aceh (KMPA), di halaman depan Kantor gubernur Aceh, Senin (8/1/2018).

“Dua dokumen pokok untuk pembahasan anggaran sudah diserahkan Pemerintah Aceh kepada DPRA. Di akhir Juli 2017 sudah kita serahkan dokumen KUA PPAS dan di awal Desember 2017 juga sudah kita serahkan RAPBA 2018,” ujar Taqwallah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala P2K APBA itu juga menjelaskan, pihak eksekutif dan legislatif juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka percepatan pembahasan RAPBA 2018.

Oleh karena itu, Taqwallah berharap, dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar RAPBA 2018 segera disahkan. “Insya Allah, dengan niat baik pihak eksekutif dan legislatif serta dukungan dari seluruh masyarakat RAPBA 2018 dapat segera dibahas dan disahkan secepatnya,” kata Taqwallah.

Sebelumnya, dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para demonstran meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera membahas dan mengesahkan RAPBA 2018. Setidaknya ada lima tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo, di antaranya meminta Pemerintah Aceh agar serius terhadap permasalahan keterlambatan APBA 2018.

Para pendemo juga mendesak agar dalam pembahasan RAPBA 2018, eksekutif dan legislatif mendahulukan kepentingan rakyat dan meninggalkan sikap yang mendahulukan kepentingan sektoral.

Para pendemo juga meminta kepada Pemerintahan Irwandi-Nova, agar APBA 2018 lebiih menitik beratkan kepada program pengembangan Sumber Daya Manusia ketimbang proyek fisik.

Menanggapi hal tersebut, Taqwallah menjelaskan, bahwa Pemerintahan Irwandi-Nova telah menyusun 15 program unggulan menuju Aceh Hebat. Dan salah satunya adalah program Aceh carong. 

Menurut Taqwallah, program ini membuktikan bahwa Pemerintahan Aceh 2017-2022 tidak hanya mengejar proyek fisik tetapi juga pengembangan SDM masyarakat Aceh secara keseuruhan.
BREAKING NEWS –Sempati Star Kontra Avanza di Bireuen, Seorang Meninggal Dunia

BREAKING NEWS –Sempati Star Kontra Avanza di Bireuen, Seorang Meninggal Dunia

BREAKING NEWS –Sempati Star Kontra Avanza di Bireuen, Seorang Meninggal Dunia
BIREUEN – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus berbadan besar kembali terjadi di lintas Banda Aceh – Medan.
Pada Senin (8/1/2018) pagi, bus Sempati Star BL 7705 AA bertabrakan dengan Avanza BM 1794 MI, di kawasan Desa  Ule Ceu Paloh Silimeng atau kawasan Teupok, Jeumpa Bireuen.
Insiden ini menimbulkan tiga korban dari pihak Avanza. Seorang meninggal dunia, seorang luka bera, dan satu luka ringan
Data dihimpun Serambinews.com di lokasi, korban meninggal dunia adalah sopir Avanza bernama Anwar Lubis  (27) beralamat Percut Medan.
Ia meninggal dunia dalam penanganan di IGD RSUD Bireuen.
Sementara penumpang Avanza yang mengalami luka berat adalah Untung Pemalo (27) warga Pematang Siantar Medan.
Seorang lainnya yang juga penumpang Avanza yaitu Buha Munte (34) warga Desa Matih Dua, Dolog Selatan Kabupaten Humbalang Hisudan Sumut mengalami luka ringan.
Kasus ini sudah ditangani pihak Polre Bireuen.(serambi)
Terungkap, Tahanan TPPU Narkoba Kelas Kakap Ini Tidak Berada di Penjara Saat Rusuh

Terungkap, Tahanan TPPU Narkoba Kelas Kakap Ini Tidak Berada di Penjara Saat Rusuh

Satu per satu kebobrokan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Banda Aceh terungkap ke publik setelah terjadi kerusuhan, Kamis 4 Januari 2017 lalu.
Setelah sebelumnya pihak kepolisian menemukan narkoba jenis ganja dan sabu di ruang tahanan, publik kembali dikejutkan dengan temuan sel mewah yang belakangan diketahui dihuni terpidana narkoba atas nama Gunawawan bersama terpidana TPPU Narkoba atas nama Faisal.
Tidak hanya sampai disitu, kali kabar miring lainnya kembali terungkap. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh ternyata juga tidak menemukan napi atas nama Faisal bin Sulaiman saat kerusuhan di LP Banda Aceh itu.
Faisal merupakan seorang narapidana tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba.
Kabar itu diungkapkan Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Faisal Abdul Naser, di kantor BNN setempat, Sabtu (06/01/2018).
Faisal Abdul Naser mengungkapkan, Faisal Bin Sulaiman merupakan tahanan titipan dari Jakarta  yang dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Banda Aceh sejak 2014. Namun saat terjadinya kerusuhan di LP Banda Aceh yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Namun setelah dilakukan pencarian akhirnya Faisal ditemukan di dalam LP, dan lolos dari pantau petugas BNN.
“Kami tidak tau yang bersangkutan masuknya kembali ke LP melalui mana, lolos dari pantauan petugas BNN, padahal anggota saya 1 x 24 jam disana, tapi yang bersangkutan tidak masuk melalui pintu yang kami jaga, tapi tiba-tiba sudah ada di dalam, dan kita baw ke BNN kita lakukan pemeriksaan,”ujarnya.
Sementara terkait dengan adanya kabar bahwa Faisal sedang menjalani proses asimilasi, pihak BNN akan memastikan kebenarannya.
Pihaknya juga akan memastikan bagaimana prosesnya sehingga Faisal bisa memperoleh hak asimilasi tersebut.
“Benar nggak dia didampingi saat proses asimilasi, dimana tempat asimilasinya, karena kebohongan itu akan ketemu, ini kan kita mengungkap kebohongan, karena didalam itu sudah kita lihat sendiri, pohon ganja pun ada didalam itu, jadi jangan kita tutupi, jadi jangan macam-macam,”lanjutnya.(antero)

Teknik Tanam Sayur Modern Harus Digalakkan ke Gampong-gampong

Banda Aceh - Asisten II Setda Aceh Taqwallah berharap teknik penanaman pangan organik modern dapat dikembangkan di Gampong-gampong  dalam upaya mencapai kedaulatan pangan Aceh.

Hal itu dikatakan Taqwallah saat melakukan panen perdana sayur organik di Komplek Pekarangan Edukasi Pangan pada Dinas Pangan Aceh, Jumat 5 Januari 2018.

Di area seluas kira-kira setengah lapangan volly itu ditanami beberapa jenis sayur, sekaligus menjadi lokasi pemeliharaan ikan lele. Beberapa jenis sayur yang ditanam di sana seperti kangkung, sawi, cabai, dan beberapa jenis lainnya.

"Yang paling penting masyarakat mau mencontoh," ujar Taqwallah.

Taqwallah menjelaskan, hanya dengan teknik tanam sederhana ini dapat menghasilkan sayuran segar yang bernilai ekonomis dan bernilai gizi tinggi.

Ia mengatakan, teknik ini cukup penting untuk digalakkan ke Gampong-gampong di Aceh mengingat selama ini masyarakat Aceh masih tergolong minim dalam mengkonsumsi sayuran.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin yang mendampingi Taqwallah mengatakan ini merupakan bagian dari Program Unggulan Pemerintah Aceh.

"Dalam program unggulan Pemerintah Aceh ada yang namanya program Aceh Meugoe, Aceh Meulaot, Aceh Troe; ini juga terkait dengan pangan," katanya.

Hal ini juga dikatakan menjadi alternatif penguatan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di tingkat Gampong. 
"Pola pengembangannya bisa dengan swadaya masyarakat, atau badan usaha milik gampong, dengan pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Aceh," jelas Mulyadi Nurdin.

Wagub: Pembangunan Kolaboratif tekan Angka Kemiskinan Aceh

Jumlah penduduk miskin di Aceh berkurang 43 ribu orang pada awal Bulan Januari 2018.

Menurut data BPS Aceh, tingkat kemiskinan di Aceh pada Maret 2017 mencapai 16,89 persen (872 ribu orang), turun menjadi 15,92 persen (829 ribu orang) pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan Aceh hingga 0,97 persen ini merupakan terbesar dalam tiga tahun terakhir.

Wagub juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemangku kebijakan dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah bekerja bersama Pemerintah Aceh, sehingga mampu menekan angka kemiskinan Aceh.

“Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Angka kemiskinan Aceh turun hampir 1 persen. Terima kasih kepada Bupati dan Wali Kota serta seluruh jajaran di bawahnya yang telah bekerja sama, sehingga kita mampu mengintervensi angka kemiskinan. Dalam waktu 6 bulan ini, kita telah berhasil menekan angka kemiskinan Aceh hampir 1 persen. Ini adalah hasil kerja yang harus terus kita pertahankan dan tingkatkan,” kata Wagub.
Nova meyakini, dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang kolaboratif Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota didukung oleh pemangku kebijakan lainnya akan mampu menekan angka kemiskinan Aceh.

Oleh karena itu, Wagub berpesan kepada kepada jajaran PLN dan PJB, agar dalam pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, dapat memperhatikan kearifan lokal, sehingga akan tercipta kolaborasi dan sinergi yang baik. Wagub juga mengapresiasi kebijakan PT PLN yang telah merekrut tenaga lokal Aceh.

“Terima kasih karena telah memanfaatkan potensi lokal untuk proyek ketenagalistrikan di Aceh. Selain itu, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), kiranya pihak PLN dan PJB dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja lokal sehingga nantinya mereka bisa bekerja di sektor ketenagalistrikan,” imbuh Wagub.

Menanggapi pernyataan Wagub, Kepala Divisi Operasional PT PLN Regional Sumatera, Supriyadi mengungkapkan, bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk memberdayaakan tenaga kerja lokal. Bahkan, beberapa putra daerah Aceh sudah ada yang duduk di level manajerial.

“Untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Arun Lhokseumawe, dari total 104 pegawai, 85 pekerja diantaranya adalah putra asli Aceh. selain itu, tenaga pendukung lainnya juga merupakan warga lokal,” ujar Supriyadi.
Sementara itu, Direktur Utama PT PBJ, Iwan Agung Firstantara menjelaskan, bahwa meski proyek MPP PLTG Ladong ditargetkan selesai tahun 2019, namun pihaknya berkomitmen untuk melakukan akselerasi, sehingga proyek ini dapat selesai dalam tahun 2018 ini.

Pembangunan tahap awal ini berkapasitas 50 Megawatt, di lahan seluas 4,7 hektar. Selanjutnya, masih di lokasi ini juga akan akan dibangun proyek PLTG dengan kapasitas 100MW. Jadi total akan ada 150 Megawatt, dengannilai investasi mencapai Rp1,6 triliun.

Proyek ini merupakan bagian dari program kelistrikan 35.000 Megawatt yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK, dalam rangka mewujudkan Indonesia Terang 2019. Dalam kesempatan tersebut, Wagub didampingi Kepala Divisi Operasional PT PLN Regional Sumatera dan Direktur Utama PT PBJ juga menyerahkan santunan kepada 40 orang anak yatim. 

Wagub: Ketersediaan Listrik Dorong Pembangunan Ekonomi Aceh

Aceh Besar- Ketersediaan energi listrik akan menjadi pendorong perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Ladong, diharapkan dapat selesai tepat waktu, handal dalam menghasilkan energi listrik.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, kepada awak media, usai melakukan peletakan batu pertama, tanda dimulainya pembangunan MPP PLTG, fase I berkapasitas 50 Megawatt, di Gampong Ladong, Kamis (4/1/2018).

“Meski bukan faktor utama, namun ketersediaan listrik menjadi pertanyaan pertama yang dilontarkan calon investor. Jika suplai listrik di Aceh mencukupi, kami yakin banyak investor masuk ke Aceh. Hal ini tentu sejalan dengan program Pemerintah Aceh untuk mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan.

Untuk itu, Gubernur berharap agar PT PLN dan PT Pembangkitan Jawa-Bali secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Wagub meyakini, dengan koordinasi yang baik, permasalahan yang timbul dapat segera diselesaikan.

“Kami selalu membuka pintu bagi PT PLN dan PT PBJ, sebagai wujud komitmen kami mendukung pembangunan sektor ketenagalistrikan di Aceh. Jangan berkecil hati jika ada yang marah-marah dengan PLN, karena itu artinya masyarakat merindukan ketersediaan listrik yang memadai,” canda Wagub.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengingatkan, bahwa perjuangan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Aceh Energi dengan menghadirkan suplai energi, harus bersamaan dengan visi “Aceh Green’ yaitu dengan menyediakan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Saat ini, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rasio elektrifikasi yang dimiliki Aceh mencapai 96,69 persen lebih tinggi daripada rata-rata rasio elektrifikasi nasional yang saat ini sekitar 92 persen.

Untuk diketahui bersama, di awal pemerintahannya, pasangan Irwandi-Nova terus menjaring investor, terutama bidang energi. Sejumlah investor dari Turki, Hogkong dan sejumlah negara lainnya telah berkomitmen untuk berinvestasi di proyek panas bumi Seulawah, Jaboi dan Burni Telong, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Peusangan.

Penduduk Miskin Aceh Berkurang 43 Ribu Orang

Penduduk Miskin Aceh Berkurang 43 Ribu Orang

Jumlah penduduk miskin di Aceh berkurang 43 ribu orang pada awal Bulan Januari 2018.

Menurut data BPS Aceh, tingkat kemiskinan di Aceh pada Maret 2017 mencapai 16,89 persen (872 ribu orang), turun menjadi 15,92 persen (829 ribu orang) pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan Aceh hingga 0,97 persen ini merupakan terbesar dalam tiga tahun terakhir.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH menyebutkan, sesuai dengan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2017-2022, Pemerintahan Irwandi-Nova mempunyai target untuk menurunkan angka kemiskinan 1 persen pertahun.

“Tentunya target ini akan didukung dengan program-program yang menyentuh langsung kepada pemenuhan kesejahteraan rakyat, seperti Aceh Seujahtra (JKA Plus), Aceh Kaya, Aceh Troe, Aceh Seuninya, dan lain-lain,” ujar Mulyadi Nurdin.

Selanjutnya kata Mulyadi, pemerintah Aceh juga akan memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di Aceh seperti kebutuhan terhadap rumah, pendidikan dan kesehatan.

“Pemerintah Aceh juga punya target membangun rumah sehat sederhana atau rumah layak huni sebanyak 6 ribu unit pada tahun 2018, karena rumah juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur angka kemiskinan,” lanjutnya lagi.

Sementara itu Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan, menyebutkan, pada pertengahan Agustus 2017 Wakil Gubernur Aceh selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Aceh telah mengundang seluruh Bupati/Walikota untuk membahas percepatan pendistribusian beras sejahtera.

“Kami yakin salah satu hasil dari koordinasi pendistribusian beras tersebut mempunyai dampak pada penurunan angka kemiskinan pada periode September 2017”, sambung Kepala Bappeda Aceh.

Selain itu menurutnya, bedasarkan hasil kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan bahwa jika penyaluran beras sejahtera dilakukan tepat sasaran dan tepat jumlah, maka akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh hingga 2,46 persen dari angka baseline.

“Dalam jangka pendek, prioritas penanggulangan kemiskinan di Aceh adalah menjamin penyaluran beras sejahtera sesuai dengan peraturan,” tegas Azhari yang juga menjabat Sekretaris TKP2K Aceh.

Pemerintah Aceh Akan Perkuat Fungsi Laboratorium


 Banda Aceh - Dalam rangka memperkuat fungsi Laboratorium, Pemerintah Aceh melakukan peninjauan ke sejumlah laboratorium pada beberapa SKPA di lingkup Pemerintah Aceh. Kegiatan ini dipimpin Asisten II Setda Aceh, Taqwallah didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin, Rabu 3 Januari 2018.


Peninjauan ini dilakukan untuk memantau perkembangan, kemajuan serta kendala yang dihadapi masing-masing laboratorium di Aceh. Hasil peninjauan ini nantinya akan dilaporkan kepada Gubernur Aceh.

Kegiatan ini juga bertujuan memastikan semua laboratorium di Aceh berfungsi dengan baik sehingga dapat membantu memajukan Aceh dan pada akhirnya juga menambah PAD bagi Aceh.

Di setiap lokasi yang dikunjungi, Taqwallah melakukan dialog langsung dengan Kepala Dinas atau Kepala UPTD terkait.

Lokasi pertama yang dikunjungi yaitu UPTB Laboratorium Keamanan Pangan - Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh.

Di sana terdapat sejumlah ruang uji sample yang selama ini dipergunakan untuk menguji berbagai kepentingan berkaitan dengan pangan. Laboratorium ini diakui cukup aktif selama ini.

Selanjutnya kunjungan dilakukan ke  laboratorium pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Di laboratorium tersebut selama ini dilakukan berbagai pengujian terkait komposisi kimia batuan, mineral logam dan non logam. Selain itu juga untuk mengetahui sifat fisika batuan, mineral logam dan non logam, termasuk Uji Kualitas Air dan Mineral.

Kendala yang ditemukan di sini yaitu tidak adanya alokasi anggaran khusus sehingga fungsi lab tidak bisa dimaksimalkan. Mengetahui hal itu, Taqwallah berjanji akan segera membantu mencarikan solusi agar fungsi lab tersebut dapat sesuai harapan.

Selanjutnya kunjungan dilanjutkan ke Laboratorium UPTB Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan DLHK Aceh. Ini merupakan laboratorium lingkungan yang menguji parameter kualitas lingkungan meliputi kualitas air, udara, dan tanah.

Dalam kunjungan itu, Taqwallah mempertanyakan pengelolaan laboratorium dan meminta fungsi laboratorium benar-benar dimaksimalkan. Taqwallah juga memeriksa jumlah staf, keadaan gedung hingga fasilitas penunjang lainnya.

Kunjungan juga dilakukan ke UPTD Balai Pengujian dan Serifikasi Mutu (BPSMB) Disperindag Aceh.

Laboratorium tersebut selama ini diakui kurang berfungsi sehingga ke depan diminta untuk benar-benar difungsikan. Taqwallah juga meminta pihak UPTD tersebut menggelar rapat untuk memetakan permasalahan yang selama ini menjadi kendala untuk segera dicarikan solusi.

Di laboratorium ini terdapat sejumlah ruang khusus, seperti lab kimia, lab perikanan dan kelautan, lab hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta lab minyak atsiri.

Selanjutnya peninjauan dilakukan ke UPTD Laboratorium Veteriner Dinas Peternakan Aceh. Di sana Taqwallah meninjau sejumlah ruang yang digunakan sebagai lokasi pengujian sample.

Taqwallah juga memeriksa gedung lab yang kondisinya terlihat sudah tua dengan sejumlah plafon yang mulai lapuk. Taqwallah berharap tahun ini gedung tersebut mendapat dana rehab sehingga berbagai kekurangan dapat disempurnakan.

Sementara di Dinas Bina Marga Aceh Taqwallah meninjau Lab Pengujian dan Peralatan. Di sini selama ini dilakukan pengujian sample tanah dan bahan konstruksi. 

Kunjungan diteruskan ke UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Kemudian dilanjutkan ke UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Di sana Taqwallah meninjau proses inkubasi tanaman pisang.

Lokasi terakhir yang ditinjau adalah Laboratorium Benih pada Dinas Perkebunan. 

Taqwallah berharap, ke depan kinerja laboratorium-laboratorium di Aceh semakin baik. Hal ini sesuai dengan misi Gubernur Irwandi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Selama ini teman-teman lab adalah pahlawan kita. Mereka adalah pahlawan dalam peningkatan PAD," ujar Taqwallah.

Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan, laboratorium memiliki tiga fungsi sekaligus.

"Di samping pelayanan masyarakat, juga sebagai quality control seluruh program unggulan Pemerintah Aceh, termasuk fungsi ekonomi sebagai penambah PAD," ujarnya.

Wagub Resmikan Pembangunan Masjid Lamteh

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, meresmikan pembangunan perluasan Masjid Baitul Mukminin Gampong Lamteh Ulee Kareng, Banda Aceh, Rabu 03/01/2017. Peresmian itu ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama.

Dalam sambutannya, Nova menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat Lamteh karena telah mengagas dan mencanangkan pembangunan perluasan Masjid Baitul Mukminin. 

“Saya sangat menghargai cita-cita dan kemauan yang begitu optimis dari masyarakat Lamteh, karena Masjid ini adalah kebutuhan dan sarana umat Islam untuk beribadah,” ujar Nova. Ia berharap pembangunan masjid itu bisa selesai dalam tempo dua tahun pengerjaan.

Nova optimis jika target pembangunan itu bisa tercapai. Apalagi diketahui bahwa di seluruh Aceh, masyarakatlah yang menjadi tulang punggung pembangunan masjid. Dari data statistik, 85 persen pendanaan pembiayaan masjid bersumber dari masyarakat.

Meskipun demikian lanjut Nova, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga tidak boleh lepas tangan terhadap kewajiban membantu pembangunan Masjid di seluruh Aceh.

Apalagi, lanjut Nova, masjid bukan semata tempat ibadah, namun juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam  serta sebagai sarana untuk pembinaan umat, pelurusan hal-hal yang keliru, dan sebagai tempat untuk membina soliditas persatuan dan kesatuan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Lamteh, Ilyas Nyak Tui menyampaikan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid tersebut mencapai 10,5 milyar.

Masjid Baitul Mukminin kata Ilyas akan dibangun dua lantai dengan luas sebesar 1450 meter bujur sangkar dan akan mampu menampung jamaah sebanyak 1200 orang dari sebelumnya yang hanya mampu menampung sekitar 700 orang.

“Masih banyak dana yang dibutuhkan, ,karena itu kami berharap bantuan baik itu dari Pemerintah dan juga masyarakat agar pembagunan Masjid ini bisa cepat selesai,” ujar Ilyas.

Asisten I Pimpin Upacara Hari Amal Bakti Kemenag

Banda Aceh – Asisten I Setda Aceh, Iskandar A. Gani, memimpin Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-72, di Auditorium Ali Hasjmy UIN Ar-Raniry, Rabu 3 Januari 2018.

Iskandar dalam amanat menteri agama yang ia bacakan, mengharapkan seluruh Aparatur Sipil Agama di lingkup Kementerian Agama bisa secara bersama menjadi duta penyebar kedamaian.

“Kita buktikan bahwa agama membawa kesejukan dan ketenteraman. Pesan kedamaian ini harus diagungkan ke seluruh daerah di Indonesia,” ujar Iskandar A. Gani. Hari Amal Bakti Kemenag ke 72, sendiri mengambil tema tebarkan kedamaian.

Iskandar mengatakan, pengabdian seluruh pegawai di Kementerian Agama adalah untuk memberikan pelayanan bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Tugas dan fungsi mereka, ujar Iskandar, adalah sebagai pengawal dasar negara yang selaras dengan Pancasila yang mencerminkan nilai kebangsaan.

Selain itu, kata Iskandar, apartur Kementerian Agama melekat beberapa misi. Di antaranya adalah mengayomi pemeluk agama dan menjaga kerukunan hidup antaraumat beragama.

Dewasa ini, lanjut Iskandar, tuntutan publik atas instansi pemerintah khususnya Kementerian Agama semakin tinggi. Untuk itu, ia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara untuk terus melatih kepekaan agar lebih memahami persoalan riil yang dialami oleh masyarakat.

“Selalu dahulukan yang terpenting daripada yang penting,” ujar Iskandar.
Di ulang tahun ke 72, Kementerian Agama Indonesia mendapat banyak prestasi. Salah satunya adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal itu manandakan kemenag telah mampu mentransfomasikan semua sistim dengan baik.

Iskandar berharap, di tahun ini, semua Kanwil Kemenag di seluruh Aceh bisa menerapkan layanan segara digital, terintegrasi dalam memberikan layanan satu pintu.

Realisasi APBA 2017 Lebihi Target

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2017 melebihi dari  target yang telah ditetapkan pemerintah Aceh.

Bedasarkan data pada layar monitor Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA Setda Aceh, serapan keuangan hingga 31 Desember 2017 mencapai  93,1 persen, sedangkan fisik berada di angka 99,5 persen.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH menyebutkan, pemerintah Aceh sebelumnya memasang target realisasi keuangan sebesar 93 persen dan fisik 100 persen, dan hingga 31 Desember 2017 target untuk keuangan tercapai 93,1 persen dan 99,5 persen untuk fisik.

“Artinya untuk realisasi keuangan telah melebihi dari target semula yaitu 93 persen, sementara realisasinya 93,1 persen”ujar Mulyadi Nurdin, Selasa (02/01/2018).

Mulyadi menambahkan untuk realisasi keuangan APBA 2017 per SKPA, terdapat 15 SKPA yang realisasi anggaran diatas 93 persen yaitu Dinas Pangan, Dinkes, Disnak, Biro Humas, Dpmp, Ukm, Arpus, Ppka, Pengairan, RSUDZA, Dishub, Medan, Satpol, Pora dan Hukum.

Selanjutnya terdapat 23 SKPA yang realisasi antara 85-93 persen dan 21 SKPA yang realisasi dibawah 85 persen.
Tingkat Kemiskinan Di Aceh Menurun

Tingkat Kemiskinan Di Aceh Menurun

Angka kemiskinan di provinsi Aceh pada bulan September tahun 2017 sebesar 15,92 persen atau menurun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Maret 2017 yang mencapai 16,89 persen.
Hal demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Wahyudin pada konferensi pers, Selasa (02/12/2017).
Wahyudin menyebutkan jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2017 mencapai 872 ribu orang, turun menjadi 829 ribu orang pada September 2017.
Penurunan angka kemiskinan itu menurutnya tidak terlepas dari mulai berjalannya program-program pemerintah seperti pembagian Beras sejahtera (Rastra), perumahan, pembagian modal kerja, realisasi dana desa, serta terealisasinya APBA dan APBK di seluruh Aceh.
“Program yang dijalankan pemerintah sudah jalan, karena kemarin itu salah satu penyebabnya adalah belum jalannya rastra dan APBA belum jalan sehingga kemiskinan meningkat. Atas dasar itu Program-program yang menjurus kepada kesejahtraan masyarakat harus segera dilaksanakan, dan itu cukup gencar dilakukan,”lanjutnya.
Wahyudin menambahkan, jika pemerintah Aceh ingin menurunkan angka kemiskinan di tahun-tahun mendatang maka pemerintah harus mempercepat pengesahan anggaran, baik itu APBA dan APBK.
Selain itu menurutnya, program-program yang menjurus kepada masyarakat banyak harus mendapatkan prioritas, seperti sektor pertanian dan perikanan dan program penunjang seperti biaya pendidikan dan kesehatan.
“Sehingga biaya pendidikan tadi bisa digunakan untuk yang lain. Kemudian kesehatan, masyarakat miskin kalau sudah sakit tidak ada untuk kebutuhan lain, tapi di Aceh semua ditanggung, beda dengan daerah lain, mereka tidak semua,”ujarnya.
Wahyudin menambahkan komoditi yang memberikan sumbangan besar terhadap garis kemiskinan di Aceh masing-masing, makanan sebesar 72,48 persen di perkotaan dan 78,14 persen di pedesaan. Sementara untuk yang bukan makanan 27,52 persen di perkotaan dan 21,86 persen di pedesaan.
Ia merincikan untuk komoditi makanan, kemiskinan di perkotaan disebabkan oleh beras sebesar 16, 84 persen, disusul daging sapi sebesar 10,71 persen.  Sementara di pedesaan disumbangkan oleh beras sebesar 24,03 persen dan rokok kretek filter sebesar 10,08 persen.
Sementara itu untuk kabupaten dan kota se Aceh, Kabupaten Aceh Singkil masih menempati sebagi daerah termiskin di Aceh, dengan angka kemiskinan mencapai 22,11 persen, disusul Gayo Lues 21,97 persen, Pidie Jaya 21,82 persen, Pidie 21,43 persen dan Bener Meriah 21,14 persen.(sumber)
Back To Top