Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Blog Ini

Cak Imin Klaim Hanya Dia yang Sudah Deklarasi Jadi Cawapres

Cak Imin Klaim Hanya Dia yang Sudah Deklarasi Jadi Cawapres

Cak Imin Klaim Hanya Dia yang Sudah Deklarasi Jadi Cawapres
Foto : Ist

Bandung - Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengklaim baru dirinya saja yang berani mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden di 2019. Dia juga menyebut jika baru Joko Widodo saja yang sudah serius mendeklarasikan diri sebagai capres.

"Kalau mau jujur capres yang sudah declare Pak Jokowi, cawapres yang declare saya. Ya, tinggal dua ini saja," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Aquila, Kota Bandung, Kamis (19/4/2018).

Cak Imin sapaan karibnya, mengajak seluruh kader PKB untuk terus bergerak menyosialisasikan dirinya sebagai sosok cawapres pendamping Jokowi. Dia menginstruksikan jargon Jokowi-Cak Imin (JOIN) terus digemakan. 

"JOIN (Jokowi-Cak Imin) harus disosialisasikan di masyarakat. JOIN harus jadi simbol. Gerak PKB di bawah membantu JOIN agar bisa diterima masyarakat," ucap Cak Imin. 


Cak Imin pun optimistis bakal dipilih jadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. 

"Masyarakat antusias, PKB, NU, pesantren, Ansor bergerak. Sebagai orang beragama harus optimis," ujarnya. 


Seperti diketahui, Cak Imin sudah mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Dia pun membangun posko 'Join', Jokowi-Cak Imin, di berbagai daerah.

Cak Imin pun pernah satu pesawat dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Dia pun memamerkan foto bareng Jokowi di akun media sosialnya. Diajaknya Cak Imin oleh Jokowi naik pesawat kepresidenan membuat eks Menakertrans itu dinilai 'kepedean'. Langkah ambisius Cak Imin yang terang-terangan ingin menjadi cawapres Jokowi banyak mendapat kritik dari parpol pendukung Jokowi. (detik)

Darwati: Pencegahan Narkoba Diawali dari Keluarga

Banda Aceh – Ketua Penggerak PKK Aceh, Darwati A Gani mengatakan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dimulai dari dalam keluarga dengan memberikan contoh prilaku hidup sehat dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga.

“Lingkungan keluarga dan tempat tinggal merupakan area dimana upaya pencegahan itu bisa dilakukan,” kata Darwati, saat menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional dengan tema “Kenali Bahasa Cinta Dalam Keluarga Sebagai Penangkal Candu Narkoba” di Aula Balai Kota Banda Aceh, Kamis, 19 April 2018.

Menurut Darwati hubungan baik dengan setiap anggota keluarga akan memungkinkan orang tua melihat gejala-gejala awal pemakaian narkoba pada anak-anak.

“Kedekatan hubungan batin dengan orang tua akan membuat anak merasa nyaman dan aman, menjadi benteng bagi keselamatan mereka dalam mengarungi kehidupan mereka nanti,” kata Darwati.

Di sisi lain, kata Darwati, permasalahan keluarga dapat menjadi salah satu pemicu penyalahgunaan narkoba pada anak-anak.  

“Bila orang tua sering ribut, cekcok, maka itu bisa memengaruhi sang anak secara psikologis. Kegalauan ini bisa memancingnya untuk mencoba narkoba,” ujar Darwati.

Sebab itu, kata Darwati, membangun cinta dan harmoni dalam keluarga melalui seni berinteraksi yang bisa merekatkan hati para anggota keluarga, merupakan senjata ampuh dalam menangkal narkoba. Menurutnya bahasa dan prilaku dilandasi cinta juga harus diterapkan pada individu yang sudah terlanjur terjerat atau kecanduan dengan narkoba, sehingga upaya rehabilitasi yang dijalankan bisa meraih hasil maksimal.

“Upaya mengubah seseorang atau menjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga itu bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kiat-kiat khusus atau metodologi tertentu dalam menjalankan upaya tersebut," ujarnya.

Melalui seminar nasional tersebut, Darwati berharap para peserta memperoleh wawasan tentang bahasa cinta dalam keluarga, sehingga mampu meningkatkan semangat orang tua untuk menjaga diri dan keluarga serta lingkungan dari jerat narkoba.

Darwati A Gani juga turut menyaksikan penandatangan MoU kerjasama Ikatan Keluarga Anti Narkoba (IKAN) dan Yayasan Kayyis Ahsana Aceh (KYA) tentang Penjangkauan Pemakai Narkoba untuk direhabilitasi di Yayasan KYA.

Sekda Aceh Sambut Panglima TNI dan Kapolri di Bandara

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan, menyambut kedatangan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, di Lanud Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Kamis, 19 April 2018.

Bersama Sekda juga hadir Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Hafil Fuddin, Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Rio S Djambak, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda dan Ketua KONI Aceh Muzakir Manaf.

Kedatangan orang nomor satu di institusi TNI dan Polri ini ke Aceh dalam rangka silaturahmi. Keduanya juga dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada para personil TNI dan Polri di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh.

Asisten III : Semua Aspirasi Mahasiswa Kita Tampung

Banda Aceh - Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Saidan Nafi, SH, M.Hum, akan menyampaikan aspirasi mahasiswa yang mempersoalkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Hal ini disampaikan Saidan Nafi saat menemui para mahasiswa yang berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Rabu, 18 April 2018. 

Saidan saat menemui mahasiswa turut didampingi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media Massa, Drs. Marwan, dan Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Aceh, Ustadz Drs. Syukri M. Yusuf, MA.

Saidan meminta maaf karena Gubernur Aceh tidak dapat menerima langsung kedatangan mahasiswa, lantaran sedang bertugas di luar kota. Dalam penjelasannya di depan mahasiswa, Saidan turut mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.

"Kita akan menampung dengan baik dan membahas dengan baik masukan mahasiswa," ujar Saidan.

Para mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Syariat Islam tersebut selanjutnya membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari Saidan Nafi.

Dyah Erti Ajak Perempuan Terlibat dalam Pembangunan Aceh

Banda Aceh - Wakil Ketua Dekranasda Aceh, Dyah Erti Idawati, mengajak para perempuan Aceh menjadi bagian dari agen perubahan. Untuk mencapai hal tersebut, Dyah mengajak para perempuan untuk terlibat dalam proses pembangunan agar misi pemerintah Aceh menjadikan Aceh Hebat bisa terwujud.

"Penting bagi kita untuk berkemauan yang keras dan berpikir visioner," kata Dyah saat mengisi talkshow Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan, di Gedung Teater Museum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Selasa (17/04/2018).

Dyah yang juga dosen di Fakultas Teknik Unsyiah tersebut juga mengajak para perempuan untuk bersekolah tinggi. Hal tersebut menurutnya untuk dapat mendidik diri sebagai orang yang hebat dan mendidik anak sebagai generasi masa depan. 

Langkah paling kecil yang bisa dilakukan perempuan adalah terlibat dalam pembangunan di tingkat gampong. Apalagi diketahui saat ini banyak dana yang berputar di desa. Keahlian perempuan dengan jiwa sosialnya diyakini bisa memajukan gampong

"Keahlian kita (perempuan) pasti menghasilkan karya," kata Dyah.

Dyah mengajak para perempuan, khususnya mahasiswi UIN Ar-Raniry, untuk melakukan sesuatu dengan keikhlasan. Dengan demikian, kata dia, ada dua keuntungan yang bakal didapat, "investasi harta dan pahala."

Asisten I Hadiri Upacara Gabungan se-Garnizun Banda Aceh

Banda Aceh – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Sekretaris Daerah Aceh, Iskandar A Gani, bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh menghadiri Upacara Bendera Gabungan Instansi se-Garnizun Banda Aceh. Kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Selasa (16/4/2018).

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman bertindak sebagai Inspektur Upacara pada kegiatan yang rutin dilakukan bersama oleh unsur TNI, Polri dan Pemerintah Daerah se-Garnizun Banda Aceh ini.

Sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, SKPK Banda Aceh, serta perwira tinggi dari usur TNI dan Polri turut menghadiri kegiatan ini.

Untuk membina kekompakan, usai pelaksanaan upacara gabungan, para peserta dari unsur TNI dan Polri meneriakkan yel-yel dan menyanyikan beberapa lagu membangkitkan semangat dan memperkuat persatuan.
Gubernur Perintahkan Dokumen Tender Disiapkan Secepatnya

Gubernur Perintahkan Dokumen Tender Disiapkan Secepatnya

Banda Aceh - Untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memerintahkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (POKJA) untuk menyiapkan seluruh dokumen terkait tender tepat waktu, agar penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum tanggal 11 Mei 2018.

Hal itu dikatakan Gubernur di hadapan seluruh pihak terkait di Ruang Serba Guna, Komplek Kantor Gubernur Aceh, Senin 2 April 2018.

"Saya harap terjadi percepatan dalam masalah tender. Untuk itu semua dokumen menyangkut tender harus selesai tepat waktu. Jangan ada terlambat," ujar Gubernur yang didampingi Sekda Aceh Dermawan dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taqwallah.

Gubernur juga mengingatkan para pihak untuk bekerja maksimal dan disiplin dengan terus mengedepankan kejujuran.

"Ini bukan pekerjaan mudah menenderkan ribuan paket, bukan pekerjaan mudah memeriksa dokumen-dokumen," ujar Gubernur.

Untuk itu, lanjut Gubernur, seluruh kelompok kerja agar menjalankan amanah dengan mengedepankan idealisme; dengan melakukan tender yang jujur. Bahkan Gubernur menanyakan kesediaan para anggota Pokja untuk disumpah secara khusus dan menandatangani pakta integritas.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan para pihak agar segera melaporkan kepada dirinya jika ada pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi atau bahkan melakukan ancaman terkait proses tender.

"Tolong lapor ke saya. Jangan takut. saya berdiri di depan," ujar Gubernur.

Arahan Gubernur ini disampaikan di hadapan 42 Kepala SKPA, 101 KPA, ULP, dan 175 orang Pokja. Turut hadir juga dalam rapat tersebut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin.

Sementara itu Gubernur juga telah memerintahkan dilakukan pengumuman Lelang Kegiatan tahun 2018, pada hari ini Senin 2 April 2018.

Lelang tersebut meliputi 2.872 paket senilai Rp 4.951.630.939.772,- yang terdiri dari APBA sebanyak 1.237 paket senilai Rp 2.817.333.696.704, dan OTSUS Kabupaten/Kota sebanyak 1.635 paket senilai Rp 2.134.297.243.068.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pengadaan Konstruksi 1.851 paket senilai Rp 4,19 T. Barang 605 paket senilai Rp 554,51 M. Konsultansi 369 paket senilai Rp 155,08 M dan Jasa lainnya 47 paket dengan nilai Rp 46,77 M.

Ke semua paket tersebut tersebar di 23 Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa dilakukan secara e-Procurement.

Adapun rincian pada masing-masing SKPA adalah sebagai berikut :

Dinas Pendidikan 513 paket, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 451 paket, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 274 paket, Dinas Pengairan 259 Paket, Dinas Pertanian dan Perkebunan 229 paket, Dinas Kesehatan 224 paket, Dinas Kelautan dan Perikanan 144 paket, Dinas Perhubungan 126 paket, Dinas Sosial 115 paket, Dinas Peternakan 95 paket, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 69 paket, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 68 paket, Dinas Pemuda dan Olahraga 53 paket, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 50 paket, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 49 paket, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 38 paket dan Dinas Pendidikan Dayah sebanyak 17 paket.

Untuk Badan Penanggulangan Bencana 15 paket, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin 11 paket, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 11 paket, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 paket, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 9 paket, Rumah Sakit Jiwa 6 paket, Dinas Pangan 5 paket, Rumah Sakit Ibu dan Anak 4 paket, Sekretariat DPRA 3 paket, Biro Umum 3 paket dan Dinas Syariat Islam sebanyak 3 paket.

Sementara Badan Kepegawaian 2 paket, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 2 paket, Sekretariat Lembaga Wali  Nanggroe 2 paket, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 paket, Badan Pengelola Keuangan 1 paket, Sekretariat  Baitul Maal 1 paket, Badan Penghubung  Pemerintah Aceh 1 paket, Sekretariat MPU 1 paket, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 paket, Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 paket, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 paket, Satuan Polisi Pamong Praja dan WH 1 paket, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda 1 paket dan Biro Tata Pemerintahan Setda sebanyak 1 paket.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin menjelaskan, terkait rincian nama-nama paket kegiatan yang dilelang  dapat diakses melalui SPSE pada laman www.lpse.acehprov.go.id.

Pengumuman Pelelangan mulai ditayangkan secara on-line mulai tanggal 05 April 2018.

Aceh Ditawarkan Jadi Tuan Rumah Pagelaran Festival Budaya India

Bertemu Sekda, Dubes India Tawarkan Festival Budaya di Aceh

Banda Aceh – Duta Besar India untuk Indonesia, H. E. Mr. Pradeep Kumar Rawat, menawarkan pagelaran Indian Cultural Week atau Festival Budaya India untuk dilaksanakan di Aceh. Hal tersebut disampaikan Pradeep saat bertemu dengan Sekda Aceh, Dermawan, di ruang Sekretaris Daerah Aceh, di Banda Aceh, Selasa, 17 April 2018.

Ikut serta dalam pertemuan tersebut, Konsulat Jenderal (Konjen) India di Medan, Dr. Shalia Shah.

Pradeep mengatakan festival budaya India sudah digelar di beberapa kota di Indonesia. Di antaranya Bandung dan Bali. Dalam waktu dekat, menurut Pradeep, festival serupa juga akan digelar di kota Malang.

“Dalam festival ini kita akan melakukan berbagai kegiatan seperti kuliner, pemutaran film, budaya, pameran dan lain sebagainya,” kata Pradeep.

Pradeep mengatakan festival budaya tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan adat istiadat yang ada di Aceh.

“Untuk format kegiatannya kita serahkan sama Pemerintah Aceh, jadi nanti kita bisa tentukan kegiatan apa saja yang bisa kita laksanakan dalam festival tersebut,” ujar Pradeep.

Selain festival budaya, Pradeep juga menyampaikan sejumlah tawaran kerjasama lainnya dalam bidang pendidikan, pelatihan kesehatan dan pariwisata.

Sekda Aceh menyambut baik tawaran pagelaran festival budaya di Aceh. Namun, kata Sekda, perlu pembahasan lebih lanjut di internal Pemerintah Aceh untuk memutuskan tentang tawaran itu.

“Ini tentu tidak bisa kita putuskan hari ini, kita akan membahasnya dan nanti akan kita sampaikan kembali kepada Duta Besar India,” kata Dermawan.

Pada kesempatan tersebut, Dermawan turut mempromosikan Pekan Kebudayaan Aceh yang dilaksanakan tahun ini. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh seluruh kabupaten kota di Aceh. Sekda Aceh menyebutkan kegiatan PKA nantinya juga mengundang para duta besar negara sahabat.[]

PT PP Terbitkan Surat Utang Biayai Proyek PLTU Meulaboh

Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas melalui Tim Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) memanfaatkan dana-dana jangka panjang dari publik dalam pemenuhan pembiayaan pengembangan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Salah satunya, Tim PINA tengah memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2x200 MW yang dibangun dengan skema bisnis Independent Power Producer (IPP) melalui konsorsium PT PP Energi, China Datang Overseas Investment Co. (CDTO) dan PT Sumberdaya Sewatama untuk mendapatkan pembiayaan alternatif yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah.

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam proyek ini, Tim PINA memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa Surat Berharga Perpetual (SBP) yang dianggap memiliki fitur yang sangat atraktif dalam pembiayaan investasi di luar anggaran pemerintahan.

"Ini salah satu alternatif pembayaran non APBN bisa jadi tren yang makin besar di kemudian hari. Perpetual pembangkit listrik tenaga uap di Meulaboh. Termasuk di provinsi Aceh," ungkapnya di Kementerian Bappenas, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Menurutnya, penerbitan dengan skema SBP merupakan sejarah baru di Indonesia dalam bidang instrumen investasi. SBP menawarkan instrumen non konvensional bagi para investor dana jangka panjang di Indonesia seperti asuransi, dana pensiun.

"Perpetual adalah yang pertama di Indonesia. Ini penting karena kebutuhan investasi di bidang infrastruktur tidak hanya terbatas kebutuhan akan utang atau debt (utang). Banyak bank yang akan sanggup membiayai jangka panjang," jelasnya.

Dalam Proyek PLTU Meulaboh, SBP akan diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku induk dari PT PP Energi sebesar Rp1,25 triliun. Namun, yang mendapatkan persetujuan pemenuhan investasi baru sebesar Rp1 triliun pada tahap awal penerbitan instrumen ini dan yang cair baru Rp250 miliar.

Skema SBP yang diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tanpa jaminan, dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli. Selain itu, skema ini tidak mengakibatkan dilusi saham, dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan.

"Investor cukup banyak di dalam negeri. Investor dalam negeri perlu didorong. Partisipasi yang lain melalui instrumen surat berharga. Reksa dana penyertaan terbatas sudah di issued beberapa proyek infrastruktur," tukasnya.[] sumber: okezone.com

Ternyata Cuka Juga Bisa Digunakan untuk Bersihkan Perabot

Saat memasak, cuka biasanya jadi andalan untuk menghilangkan aroma amis ikan, membuat cita rasa asam atau sebagai rendaman untuk makanan yang difermentasi. Cuka memang jadi bahan olahan makanan yang wajib ada di rumah.

Sebenarnya, jika Anda kehabisan pembersih untuk menghilangkan noda membandel, cuka juga bisa digunakan. Ada sederet manfaat cuka untuk perawatan rumah yang mungkin belum diketahui.

Hilangkan noda

Noda membandel pada kain, karpet, tas atau bahan yang cukup kuat kadang sangat sulit dihilangkan dengan sabun biasa. Saat membersihkannya, coba tambahkan sedikit cuka, diamkan sebentar lalu kucek perlahan. Noda bisa hilang dan warna bahan pun kembali cerah.

Bersihkan permukaan

Untuk membersihkan meja dapur, lantai, cermin dan banyak barang lainnya, cuka juga bisa digunakan. Campurkan saja cuka dengan air dalam botol semprot. Lalu semprotkan pada permukaan yang kotor. Lap dengan kain bersih, noda pun hilang sempurna. Tapi pastikan permukaan tersebut cukup kuat dengan paparan zat asam.

Atasi sumbatan

Sumbatan sering terjadi di pembuangan bak cuci piring atau toilet. Untuk mengatasi hal tersebut, gunakan saja cuka. Terlebih dulu masukkan dua sendok baking soda. Setelah itu tuang setengah gelas cuka. Mungkin akan muncul sedikit percikan tapi tak masalah. Setelah itu tuang air yang sangat banyak agar sumbatan mereda.[] sumber: dream.co.id

Aceh Alokasikan Dana Rp890 Miliar untuk Sektor Kesehatan

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana lebih dari Rp890 miliar pada tahun 2018. Nova mengatakan pembangunan kesehatan masyarakat merupakan salah satu program yang diprioritaskan Pemerintah Aceh dalam RPJM 2017-2022.

“Melalui program Aceh Seujahtera dan JKA Plus, kita bertekad memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas demi peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Nova, saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) se-Aceh di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa, 17 April 2018.

Nova juga mengatakan dana Rp890 miliar lebih tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan empat rumah sakit regional. Selain itu, dana tersebut juga digelontorkan untuk pembangunan pusat rehabilitasi psikososial, program JKA, dan peningkatan fasilitas alat-alat kesehatan.

“Kita berharap dengan terlaksananya program-program ini, pelayanan publik di bidang kesehatan akan lebih baik dan kualitasnya lebih merata di seluruh Aceh,” ujar Nova.

Masalah Kesehatan Masyarakat di Aceh

Nova juga menyampaikan, masalah kesehatan masyarakat di Aceh masih tergolong cukup besar. Hal itu dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih cukup tinggi, yaitu 143 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 10 per 1000 kelahiran hidup.

Sementara untuk angka stunting yang melanda anak-anak Aceh mencapai 35,3 persen. Di samping itu, kata Nova, penanganan kasus TBC juga belum maksimal.

Sedangan untuk cakupan imunisasi dasar, pencapaian masih 60% dan untuk Universal Child Immunization (UCI) baru sekitar 65% dari target 90% di seluruh desa.

“Untuk sementara ini, fokus akan kita berikan kepada upaya pencegahan Stunting, Eliminasi TBC, Peningkatan Cakupan Imunisasi, penurunan AKI dan AKB, serta beberapa kasus penting lainnya,” ujar Nova lagi.

Nova mengatakan Raker Kesda dilaksanakan untuk merumuskan Rencana Aksi Daerah terkait penanganan kesehatan yang lebih komprehensif di Aceh.

Nova juga mengajak para peserta Raker Kesda untuk turut berkontribusi dalam pertemuan tersebut, sehingga prevalensi berbagai penyakit berbahaya yang cukup tinggi di Aceh dapat diturunkan secara bertahap.

“Dengan rumusan yang dihasilkan nanti, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi, sehingga kualitas kesehatan masyarakat kita akan meningkat,” kata Nova.[]

Pergub Cambuk Tak Bertentangan dengan Qanun

Banda Aceh - Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar menegaskan, Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan qanun. Menurutnya Pergub tersebut justru untuk memperkuat aturan yang sebelumnya telah ada, yaitu Qanun No. 7 Tahun 2013.

"Jika di qanun disebutkan bahwa 'uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, sama halnya dengan Pergub. Hanya saja lokasi pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)," kata Munawar, Selasa, 17 April 2018.

Menurutnya di dalam qanun ada beberapa hal yang seharusnya tidak diperbolehkan, tetapi justru terjadi. Misalnya pada Pasal 262 ayat 2 yang dalam isinya disebutkan bahwa 'uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Munawar aturan tersebut selama ini sering dilanggar.

Selain itu, kata dia, dalam pasal yang sama di ayat 4 menyebutkan bahwa jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 meter.

"Jadi Pergub tidak untuk menghilangkan substansi dari Qanun, tapi justru memperkuat aturan seperti yang tertera dalam Qanun," kata Munawar lagi.

Selebihnya, dia menilai, isi dari Pergub No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sama dengan Qanun No. 7 Tahun 2013. "Hanya tempat terbuka yang lebih mudah dikendalikan, yaitu hukuman cambuk akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan," kata Munawar.

Berikut isi Qanun No. 7 Tahun 2013 dan Pergub No. 5 Tahun 2018;

1. Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Pasal 262
(1) ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
(2) Pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
(3) Pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
(4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
(5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

2. Pergub No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

Pasal 30
(1)  ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
(2)  Pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
(3)  Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.
(4)  Pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan 'uqubat cambuk dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan diatur dalam naskah kerjasama.
(6)  Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka 'uqubat cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.[]

Gubernur Buka Musrenbang RKPA 2019

Banda Aceh - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019, di Gedung DPR Aceh, Senin (16/4/2018). Irwandi berharap, Musrenbang RKPA tersebut bisa mewujudkan APBA yang berkualitas menuju Aceh Hebat. 

Irwandi menyebutkan, Pemerintah Aceh melalui Bappeda telah memperbaiki pola pelaksanaan musrenbang. Di mana, musrenbang telah melewati tahapan persiapan yang juga diisi oleh forum konsultasi publik, pra pelaksanaan dan pelaksanaan musrenbang.

"Kami yakin, Aceh Hebat tidak akan terwujud jika tidak diawali pola perbaikan sejak perencanaan," kata Irwandi. 

Irwandi mengatakan, ada tiga perubahan mendasar dalam pola Musrenbang 2019. Di mana, seluruh usulan harus melalui proses musrenbang 2018. "Seluruh stakeholder tidak boleh menyampaikan proposal di luar forum musrenbang," katanya.

Selain itu, semua usulan program harus diimput e-planing yang terintegrasi dengan e-budgeting. Hal itu untuk memastikan tidak adanya usulan kegiatan baru yang terindikasi dan dipersepsikan sebagai titipan atau penumpang gelap. 

Selanjutnya, semua usulan program dan kegiatan, baik yang disusulkan kabupaten/kota, SKPA hingga aspirasi masyarakat harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019. 

"Dengan demikian kita harap APBA 2019 bisa menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Aceh yang saat ini belum tertanggulangi secara tuntas," kata Irwandi. 

Irwandi menambahkan, RKPA 2019 mengangkat tema Penumbuhan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas. Tema itu selaras dengan RKP Nasional yaitu Pengembangan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan delapan prioritas pembangunan Aceh. 

Yang pertama adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. Pemerintah juga mencanangkan pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas. 

Selanjutnya adalah peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan Dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif dan pariwisata.

Pemerintah juga memprioritaskan optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan dan pengurangan resiko bencana serta penataan reformasi dan penguatan perdamaian. 

Tema dan prioritas tersebut, ujar Irwandi, harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif dan terpadu dengan pendekatan Evidence Based Planning dan Money Follow Program. Lewat pendekatan itu diharapkan menghasilkan usulan program yang punya korelasi kuat dan pendanaan cukup untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

"Prioritas lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur memiliki fungsi konektivitas antarwilayah dan antarsentra produksi pasar," kata Irwandi. Hal itu bakal membuat wilayah Aceh keluar dari status terisolir dan tertinggal.

Irwandi meminta agar para anggota dewan dan pimpinan kabupaten/kota di Aceh dapat memberikan porsi anggaran yang cukup, pada program yang punya daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak ada proyek yang terbengkalai.

Irwandi juga meminta agar tujuh proyek strategis nasional di Aceh dapat dilanjutkan pembangunannya hingga tuntas, meskipun lewat masa pemerintahan saat ini.

Sementara Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Prof. Zudan Arief Fakhrulloh, meminta agar musrenbang yang dibahas bersama tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi substansial. Apalagi pengangguran di Aceh yang mencatat angka lebih dari 14 persen.

"RKP kita harus bisa membaca ke depan. Artinya masalah saat ini bisa dilihat dengan pendekatan saat ini," kata Zudan. 

Semua hal, kata Zudan, harus dimulai dengan perencanaan yang matang. 

Zudan menambahkan, delapan prioritas Pemerintah Aceh tersebut merupakan kebutuhan Aceh yang harus terimplementasi hingga ke pintu rumah masyarakat. "Ini tugas kita bersama dan kita wajib mengimplementasikan."

Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Muhammad Arif Tasrif, meminta agar pemangku kepentingan untuk memanfaatkan data secara lebih banyak. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun harus berdasarkan bukti di lapangan. 

Selanjutnya, untuk menanggulangi kemiskinan juga dibutuhkan komitmen dukungan politik. Hal itu menjadi syarat atau kunci untuk penanggulangan kemiskinan. 

Muhammad Arif Tasrif juga berharap program-program yang disusun lewat Musrenbang RKPA 2019 ini berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Sehingga, kata dia, kemiskinan dan pengangguran di Aceh berkurang.

Gubernur Irwandi Yusuf kemudian menyerahkan proses penyusunan Musrenbang RKPA 2019 ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Ratu Elizabeth II Keturunan Nabi Muhammad?

LONDON - Hubungan darah antara Nabi Muhammad SAW dengan keluarga Kerajaan Inggris menjadi bahasan di sejumlah media asing. Klaim itu dibuat berdasarkan penelusuran silsilah keluarga keduanya dari 43 generasi terakhir. Dengan begitu, Ratu Elizabeth II juga diyakini sebagai keturunan langsung sang nabi.

Klaim ini bukan barang baru. Sebelumnya, klaim serupa pernah dicetuskan pada 1986 oleh Burke's Peerage. Otoritas Inggris yang menangani silsilah keluarga Monarki Britania Raya.

Namun, klaim tersebut kembali mencuat baru-baru ini, berkat pemberitaan sebuah surat kabar Maroko, Al Ousboue, yang kembali menegaskan silsilah tersebut. Demikian seperti dikutip dari Daily Mail, 8 April 2018.

Al Ousboue melakukan penelusuran garis silsilah Ratu Elizabeth II dan menemukan bahwa ratu merupakan keturunan ke-43 dari Nabi Muhammad SAW. Garis darahnya mengalir melalui Earl of Cambridge dari abad ke-14 ke Muslim Spanyol sepanjang abad pertengahan kemudian ke putri Nabi, Fatimah.

Sang Ratu juga merupakan keturunan dari seorang putri Muslim bernama Zaida, yang meninggalkan kota kelahirannya di Sevilla pada abad ke-11 sebelum pindah ke agama Kristen.

Zaida adalah istri keempat Raja Al Mu'tamid Bin Abbad dari Sevilla. Dia melahirkan seorang putra bernama Sancho, yang keturunannya kemudian menikahi Earl of Cambridge dari Kerajaan Inggris pada abad ke-11.

Klaim Peerage juga didukung oleh sebuah riset genealogi dari Spanyol dan penelusuran mantan mufti agung Mesir, Ali Gomaa, yang membuktikan hal serupa.

Kendati demikian, klaim itu tetap disikapi secara skeptis oleh sejumlah sejarawan lain dan beberapa media.

Majalah Inggris, the Spectator, menunjukkan asal-usul Zaida "bisa diperdebatkan" dan "tak pasti", sehingga klaim bahwa Ratu Elizabeth II merupakan keturunan Nabi Muhammad berlandaskan pada fakta yang lemah.

Tanggapan muncul beragam

Ketika laporan dari Burke's Peerage mencuat pada 1986, editorial peneliti lembaga itu menulis sekaligus mengimbau Perdana Menteri yang tengah menjabat, Margaret Thatcher untuk 'memberikan peringatan pengamanan bagi Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan'.

"Keturunan langsung keluarga kerajaan dari Nabi Muhammad tidak dapat diandalkan untuk melindungi keluarga kerajaan dari teroris Muslim," tulis Burke's Peerage kepada Thatcher.

"Terungkapnya koneksi itu juga akan menjadi kejutan bagi banyak orang. Karena, tak banyak orang-orang Inggris yang tahu bahwa darah Muhammad mengalir di pembuluh darah ratu. Namun, semua pemimpin agama Muslim bangga dengan fakta ini," lanjutnya.

Sementara itu, saat ini laporan tersebut memicu respons beragam dari berbagai pihak.

Abdelhamid Al-Auouni penulis laporan itu di surat kabar Maroko Al Ousboue, berkomentar, "Ini membangun jembatan antara dua agama dan kerajaan kami (Inggris - Maroko)".

Sementara itu, sebuah kolom editorial di forum web Arab Atheis Network merespons dengan tanggapan setengah humor.

"Ratu Elizabeth harus mengklaim haknya untuk memerintah umat Islam." tulis Arab Atheis Network.

Satu orang di forum internet Reddit justru menyangkal klaim tersebut, ia menulis, "Ini hanya propaganda yang digunakan oleh Monarki Inggris untuk menyenangkan hati orang Muslim yang banyak di Inggris."

Istana Buckingham telah dihubungi untuk dimintai komentar. Namun, mereka belum memberikan jawaban.

Ini silsilah lengkapnya

Inilah silsilah Ratu Elizabeth secara keseluruhan, seperti dilansir dari Observer. Silsilah ini bisa dibaca dengan makin ke bawah, berarti keturunan atasnya (contoh: Elizabeth II adalah anak kandung dari George VI).

Elizabeth II, Ratu Inggris
George VI, Raja Inggris
George V, Raja Inggris
Edward VII, Raja Inggris
Victoria, Ratu Inggris
Edward, Duke of Kent dan Strathearn
George III, Raja Inggris Raya
Frederick, Pangeran Wales
George II, Raja Inggris Raya
George I, Raja Inggris Raya
Sophia, Electress of Hanover
Elizabeth dari Bohemia
James I / VI, Raja Inggris, Irlandia & Skotlandia
Mary, Ratu Skotlandia
James V, Raja Skotlandia
Margaret Tudor
Elizabeth of York
Edward IV, Raja Inggris
Richard Plantagenet, Duke of York
Richard dari Conisburgh, Earl of Cambridge
Isabella Perez dari Castille
Maria Juana de Padilla
Maria Fernandez de Henestrosa
Aldonza Ramirez de Cifontes
Aldonza Gonsalez Giron
Sancha Rodriguez de Lara
Rodrigo Rodriguez de Lara
Sancha Alfonsez, Infanta of Castile
Zaida (alias Isabella)
Al-Mu'tamid ibn Abbad, Raja Seville
Abbad II al-Mu'tadid, Raja Seville
Abu al-Qasim Muhammad ibn Abbad, Raja Seville
Ismail ibn Qarais
Qarais ibn Abbad
Abbad ibn Amr
Amr ibn Aslan
Aslan ibn Amr
Amr ibn Itlaf
Itlaf ibn Naim
Na'im II al-Lakhmi
Na'im al-Lakhmi
Zahra bint Husain
Husain bin Hasan
Hasan ibn Ali
Fatimah binti Muhammad
Nabi Muhammad.[] sumber: merdeka.com/Liputan6.com

Wagub Nova Lantik Sembilan Pejabat Eselon Aceh

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melantik enam pejabat Eselon II.a dan tiga pejabat Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin, 16 April 2018. Menurutnya pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Aceh akan dilaksanakan secara bertahap.

“Dan untuk pelantikan hari ini dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong, disamping juga ada beberapa pejabat yang memasuki masa pensiun,” kata Nova, dalam sambutannya usai pelantikan.

Nova mengatakan, para pejabat yang dilantik merupakan hasil dari seleksi terbuka atau fit and proper tes yang dilaksanakan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Aceh beberapa waktu lalu. Nova meminta para pejabat eselon II yang masih dalam jabatan untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya.

“Jangan terlalu memikirkan soal jabatan, karena yakinlah, bila anda mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka anda tetap akan dipertahankan,” ujar Nova.

Kepada para pejabat yang dilantik, Nova berpesan agar menghadirkan inovasi dalam bekerja, dan mencapai target kinerja.

”Inovasi penting untuk dilakukan, karena hanya dengan inovasi lah, maka target kerja bisa diraih dengan cepat, saudara harus mampu berpikir out of the box, kreatif dan taktis,” kata Nova.

Nova juga memastikan akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja semua SKPA yang ada. “Jika tidak menunjukkan peningkatan, pergeseran pasti akan kami lakukan,” kata Nova.

Berikut sembilan pejabat Eselon II.a dan II.b yang baru saja dilantik:

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a:
1. Teuku Ahmad Dadek, S.H, sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
2. Dr. H. Roeslan Abdul Gani, M.Pd, sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
3. Drs. Muhammad Raudhi, M.Si, sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
4. A. Hanan, SP., MM, sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
5. Cut Yusminar, A.Pi., M.Si, Sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
6. Dr. Edi Yandra, S.STP., MSP, Kepala Dinas Pertanahan Aceh.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b:
7. Mountie Syurga, ST., MM, sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.
8. Amirullah, SE., M.Si, Ak, sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh.
9. Ir. Nizarli, M.Eng, sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh.[]

Irwandi: Aceh Hebat Tidak Akan Terwujud Jika...

Banda Aceh - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menyebutkan Pemerintah Aceh melalui Bappeda telah memperbaiki pola pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Perbaikan yang dimaksud adalah Musrenbang kini telah melewati tahapan persiapan yang juga diisi oleh forum konsultasi publik, pra pelaksanaan dan pelaksanaan.

Demikian disampaikan Gubernur Irwandi Yusuf saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019, di Gedung DPR Aceh, Senin, 16 April 2018. Irwandi berharap, Musrenbang RKPA tersebut bisa mewujudkan APBA yang berkualitas menuju Aceh Hebat.

"Kami yakin, Aceh Hebat tidak akan terwujud jika tidak diawali pola perbaikan sejak perencanaan," kata Irwandi.

Menurutnya ada tiga perubahan mendasar dalam pola Musrenbang 2019. Dimana, seluruh usulan harus melalui proses musrenbang 2018.

"Seluruh stakeholder tidak boleh menyampaikan proposal di luar forum musrenbang," katanya.

Selain itu, semua usulan program harus di-input e-planing yang terintegrasi dengan e-budgeting. Hal itu untuk memastikan tidak adanya usulan kegiatan baru yang terindikasi dan dipersepsikan sebagai titipan atau penumpang gelap.

Selanjutnya, semua usulan program dan kegiatan, baik yang disusulkan kabupaten/kota, SKPA hingga aspirasi masyarakat harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019.

"Dengan demikian kita harap APBA 2019 bisa menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Aceh yang saat ini belum tertanggulangi secara tuntas," kata Irwandi.

Irwandi menambahkan, RKPA 2019 mengangkat tema Penumbuhan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas. Tema itu selaras dengan RKP Nasional yaitu Pengembangan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan delapan prioritas pembangunan Aceh.

Hal pertama yang menjadi prioritas pembangunan Aceh adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.

Pemerintah juga mencanangkan pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas. Program prioritas selanjutnya adalah peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan Dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif dan pariwisata.

Pemerintah juga memprioritaskan optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan, pengurangan resiko bencana, penataan reformasi, dan penguatan perdamaian.

Irwandi mengatakan tema dan prioritas tersebut harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif dan terpadu dengan pendekatan Evidence Based Planning dan Money Follow Program. Lewat pendekatan itu diharapkan menghasilkan usulan program yang memiliki korelasi kuat dan pendanaan cukup untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

"Prioritas lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur memiliki fungsi konektivitas antarwilayah dan antarsentra produksi pasar," kata Irwandi. Menurutnya hal itu bakal membuat wilayah Aceh keluar dari status terisolir dan tertinggal.

Irwandi meminta agar para anggota dewan dan pimpinan kabupaten/kota di Aceh dapat memberikan porsi anggaran yang cukup, pada program yang memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak ada proyek yang terbengkalai.

Irwandi juga meminta agar tujuh proyek strategis nasional di Aceh dapat dilanjutkan pembangunannya hingga tuntas, meskipun lewat masa pemerintahan saat ini.

Sementara Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Prof. Zudan Arief Fakhrulloh, meminta agar musrenbang yang dibahas bersama tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi substansial. Apalagi menurutnya pengangguran di Aceh yang mencatat angka lebih dari 14 persen.

"RKP kita harus bisa membaca ke depan. Artinya masalah saat ini bisa dilihat dengan pendekatan saat ini," kata Zudan.

Semua hal, kata Zudan, harus dimulai dengan perencanaan yang matang.

Zudan menambahkan, delapan prioritas Pemerintah Aceh tersebut merupakan kebutuhan Aceh yang harus terimplementasi hingga ke pintu rumah masyarakat.

"Ini tugas kita bersama dan kita wajib mengimplementasikan."

Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Muhammad Arif Tasrif, meminta agar pemangku kepentingan untuk memanfaatkan data secara lebih banyak. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun harus berdasarkan bukti di lapangan.

Selanjutnya, untuk menanggulangi kemiskinan juga dibutuhkan komitmen dukungan politik. Hal itu menjadi syarat atau kunci untuk penanggulangan kemiskinan.

Muhammad Arif Tasrif berharap program-program yang disusun lewat Musrenbang RKPA 2019 ini berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Sehingga, kata dia, kemiskinan dan pengangguran di Aceh berkurang.

Gubernur Irwandi Yusuf kemudian menyerahkan proses penyusunan Musrenbang RKPA 2019 ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.[]

Bus Tabrak Pagar Sekolah di Sihon, Dua Warga Tamiang Dilaporkan Meninggal Dunia

Banda Aceh - Dua warga Aceh Tamiang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di kawasan Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Sihom, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 15 April 2018 sekitar pukul 06.30 WIB. Kedua korban meninggal dunia tersebut diketahui bernama Slamet Paino (54) dan Supeni (61).

Informasi yang diterima peristiwa.co dari Kasatlantas Polres Aceh Besar, AKP Vifa Fibriana Sari, menyebutkan, kecelakaan ini melibatkan satu unit armada bus sekolah nomor polisi BL 7002 U yang melintas dari arah Medan menuju Banda Aceh. Namun, bus tersebut kehilangan kendali setiba di tikungan SD Gampong Sihon sehingga menabrak pagar sekolah.

"Diduga Mobus (mobil bus) sekolah BL 7002 U melaju dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali dan melaju ke pinggir jalan sebelah kiri dari arah Medan menuju Banda Aceh, dan menabrak pagar SD Ds. Sihom Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar," tulis Vifa dalam pesan berantai yang diterima peristiwa.co, Minggu malam.

Kecelakaan tunggal ini juga menyebabkan 13 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Saat ini, semua korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis.

Informasi lain yang diterima peristiwa.co menyebutkan, mobil bus yang dikemudikan Zainuddin (46) ini hendak membawa rombongan ke Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Hingga saat ini, polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Berikut data lengkap korban kecelakaan bus BL 7002 U:

1. Zainuddin (sopir), 46 tahun, warga Ds Besar Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.
2. Slamet Paino, 54 tahun, warga Ds. Rantau Pauh Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.
3. Supeni, 61 tahun, warga Ds. Alur Cucur Tanah Terban Kec. Rantau  Kab. Aceh Tamiang.
4. Herianto, 36 tahun, warga Ds. Tanah Terban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.
5. Tutut Indri, 43 tahun, warga Ds. Komplek Pertamina Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.
6. Jumiarti, 60 Tahun, warga Ds. Suka Damai Kec. Sukur Kab. Aceh Tamiang.
7. Serli Humaira, 12 Tahun, warga Ds. Durian Kec. Rantau  Kab. Aceh Tamiang.
8. Hj. Masinah, 58 Tahun, warga Ds. Rantau Pauh Kec. Rantau anah T Kab. Aceh Tamiang.
9. Winda Sulistian, 16  Tahun, warga Ds. Kebun Ubi Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.
10. Faizen, 60 Tahun, warga Ds. Durian Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.
11. Upik, 60 Tahun, warga Ds. Durian Kec. Rantau  Kab. Aceh Tamiang.
12. Nuriah, 66 Tahun, warga Ds. Rantau Pauh Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang
13. Hj Karmila, 56 Tahun, warga Ds. Rantau Pauh Kec. Rantau  Kab. Aceh Tamiang.
14. Sariati, 61 Tahun, warga Ds. Durian Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang
15. Keti Suryani, 60 Tahun, warga Ds. Pangkalan Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat-Sumatera Utara.[]

Sekretaris KNRP Aceh Besar Saweu Gampong

Nek syamsiah, begitulah warga Aneuk Galong Titi memanggilnya di usianya yang telah senja nek syamsiah tinggal seorang diri dimana ketika orang tua sebaya beliau tentu sedang asyiknya bercanda dan bermain dengan cucunya.

Nek syamsiah bercerita saat dijumpai oleh tim KNRP Aceh Besar sehari-hari yang mejadi tukang cuci baju untuk tetangganya untuk bertahan hidup di usianya yang sudah renta, Minggu (15/4).

Justruk nek syamsiah tinggal seorang orang diri di rumahnya yang sudah tua dan anaknya yang perempuan tinggal bersama dengan suaminya, dan putra yang saat dirawat di rumah sakit karna gangguan kejiwaan begitulah kondisi yang terlihat saat tim KNRP Aceh Besar dan mengunjungi dalam rangka saweu gampong.

"Pada kesempatan ini tim KNRP Aceh memberikan bantuan kepada nek syamsiah salah seorang warga gampong aneuk galong titie kecamatan sukamakmur aceh besar. beliau tinggal sendiri di rumahnya" ujar muraslin.

Tim KNRP Aceh Besar yang turun lansung kegampong Aneuk Galong Titi Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Turut hadir Mursalin S.Hi selaku sekretaris KNRP Aceh Besar turut hadir Serta ketua KNRP Aceh Tgk Mahyarruddin Yusuf .

"Kami Dari KNRP bukan hanya fokus untuk membantu rakyat palestina, tentu untuk masyarakat sendiri kita perhatikan juga" ujar mursalin lagi.

Televisi Rusia Ingatkan Warga Bersiap Hadapi Perang Dunia III

Moskow - Dugaan penggunaan senjata kimia dalam serangan di Douma oleh pasukan Suriah telah memancing reaksi keras dari negara Barat.

Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis siap membalasnya dengan serangan militer, kendati belum ada keputusan resmi.

Sementara, Rusia yang bersekutu dengan Suriah, bakal memberikan perlindungan maksimal di negara yang sedang dilanda konflik itu.

Menanggapi situasi krisis Suriah kian memanas, saluran televisi pemerintah Rusia menyiarkan tayangan berisi informasi yang tidak biasa. Penyiar di saluran berita Rossiya-24 meminta penontonnya untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan Perang Dunia III.

Dilansir dari Metro, Jumat (13/4/2018), penyiar menyarankan agar masyarakat membawa sejumlah barang dan makanan terbaik yang bisa dibawa ke tempat penampungan.

Penyiar meminta penonton membawa yodium untuk melindungi diri mereka dari radiasi.

Penyiar bernama Alexey Kazokov itu juga menganjurkan masyarakat agar membawa beras dan oatmeal karena mampu bertahan lebih dari tiga tahun.

"Hidup di bawah tanah tentu saja akan sulit untuk bisa makan yang manis. Cokelat, permen, susu kental manis, itu semua ditinggalkan," katanya.

"Para penyintas profesional tidak merekomendasikan membawa produk tersebut ke pusat penampungan," tambahnya.

Seorang pakar yang diwawancarai melalui Skype, Eduard Khalilov menambahkan, akan sangat baik jika masyarakat membawa lebih banyak air.

"Anda bisa hidup tanpa makan selama dua atau tiga pekan, namun lebih sulit jika harus hidup tanpa air dalam waktu tiga hari saja," ujarnya.

Ketegangan menanggapi serangan senjata kimia oleh pasukan Suriah nampak mencapai puncaknya, terutama setelah Rusia memveto draf yang diajukan AS di Dewan Keamanan PBB.

AS mengajukan proposal untuk menyelidiki penggunaan senjata kimia di Suriah. Para pemimpin negara Barat meyakini, klorin digunakan dalam serangan pada Sabtu (7/4/2018) di Douma, kota utama benteng pemberontak di Ghouta Timur, Suriah.

Pemerintah Inggris memperkirakan 75 orang tewas dalam serangan itu, dan meminta Presiden Suriah Bashar Al-Assad untuk bertanggung jawab.[] sumber: kompas.com

Darwati Hadiri Pelepasan 1000 Ton Beras Untuk Suriah

Banda Aceh - Ketua PKK Aceh yang juga Istri Gubernur Aceh, Darwati A Gani, menghadiri Tabligh Akbar dan pemberangkatan muatan untuk kapal kemanusian ke Suriah di Halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (15/4/2018).

Muatan tersebut berupa bantuan yang terdiri dari 1000 ton beras sumbangan masyarakat Aceh yang dikumpulkan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) selama kurang lebih dua bulan. 

Ribuan masyarakat juga terlihat hadir untuk mengikuti Tabligh Akbar tersebut. Hadir pula Waled Nuruzzahri, Tgk. H. M. Yusuf (Tu Sop Jeunib), Syeikh Ali Jaber, Ust. Bobby Herwibowo, dan Ust. Fadlan serta sejumlah tamu lainnya. Selain itu, Tabligh Akbar ini juga dihadiri oleh Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman. 

Seperti diketahui, Aceh pernah mengalami musibah gempa dan tsunami yang menelan ratusan ribu korban jiwa pada 26 Desember 2004 lalu. Hampir seluruh infrastruktur publik dan pemukiman warga luluh lantak akibat bencana tersebut. 

Kondisi ini membuat Aceh mendapat bantuan penuh dari masyarakat intenasional. Pascapulih dari bencana tersebut, Aceh sedikit demi sedikit ikut mencoba membantu negara lain yang juga ditimpa musibah. Di antara negara yang telah mendapatkan bantuan Aceh seperti Palestina dan juga Suriah serta beberapa negara lainnya.

Gandeng Perwosi, Dyah Ajak Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat

Banda Aceh - Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, mengajak para perempuan dan kaum ibu menerapkan pola hidup sehat dengan menggiatkan senam di pagi hari. 

Sebagai istri Wakil Gubernur Aceh, Dyah rutin mengampanyekan senam sehat pagi di hari Minggu, di hampir semua gampong di Banda Aceh dan sebagaian Aceh Besar. Dalam kegiatan itu, dia menggandeng Perwosi (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Provinsi Aceh) sebagai mentor yang memandu jalannya senam.

Menurutnya senam di pagi hari dapat menyehatkan tubuh dan pikiran. 
"Tentunya juga menyehatkan jantung dan membawa energi positif pada kita semua," kata Dyah saat mengikuti senam jantung sehat bersama puluhan ibu lintas usia di Meunasah Gampong Rukoh, Darussalam, Aceh Besar, Minggu (15/04/2018).

Selain senam, Dyah turut memanfaatkan kunjungan tersebut sebagai ajang silaturahmi. "Silaturahmi memperpanjang umur dan mempermudah rezeki," kata Dyah yang juga Dosen di Fakultas Teknik Unsyiah itu.

Darwati Buka Silaturrahim Nasional Salimah 2018

Banda Aceh - Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Darwati A. Gani, membuka Silaturrahim Nasional Salimah tahun 2018 di Asrama Haji Banda Aceh, Sabtu (14/04). Kegiatan tersebut bertema: Roadshow mencetak 20.000 Fasilitator se-Indonesia.

Perempuan Aceh, kata Darwati sangat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Pasalnya, sebagai daerah yang menerapkan hukum syariat Islam, kegiatan Persatuan Muslimah Indonesia (Salimah) itu cocok dilaksanakan di Aceh.

"Kami berharap ada lebih banyak remaja Aceh yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan ini, sehingga kampanye untuk menerapkan semangat egaliter serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Aceh dapat lebih diperkuat," kata Darwati. 

Darwati berharap, melalui gerakan itu, di masa depan akan banyak tumbuh generasi Islami yang memiliki visi Alquran dalam kehidupannya.

Menurutnya semangat egaliter atau keseimbangan posisi antara laki-laki dan perempuan, sebenarnya menjadi budaya sejak era Kesultanan Aceh. Sejarah mencatat Aceh memiliki seorang komandan intelijen perempuan, yaitu Po Cut Limpah. Saat bersamaan, Laksamana Keumalahayati mendapat kepercayaan sebagai komandan angkatan laut di wilayah Malaka. Bahkan sejarah menctata Kesultanan Aceh pernah dipimpin oleh sultanah selama lebih dari 50 tahun.

Namun demikian, kondisi itu berbanding terbalik dengan Aceh pada saat sekarang. Di mana, menurut Darwati, posisi perempuan tersingkirkan dari berbagai ranah publik.  

"Fakta itu dapat kita lihat dari keterwakilan perempuan di parlemen, dimana dari 81 anggota parlemen yang duduk di DPR Aceh, hanya ada 8 orang perempuan. Sementara untuk DPRK di 23 kabupaten/kota, dari 650 kursi yang tersedia, hanya diduduki oleh 57 orang perempuan," kata Darwati.

Darwati berharap perempuan Aceh untuk lebih berperan di masyarakat agar hak-haknya semakin diperhatikan.  

"Yang lebih penting lagi, kita harus dapat menyiapkan dan memberi pelatihan kepada generasi muda agar kita dapat melahirkan generasi Qurani sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Kaum perempuan sebagai ‘ibu generasi’ tentu memegang peranan yang sangat vital dalam upaya melahirkan generasi qurani di masa depan," kata Darwati.

Menurut Darwati, semangat Salimah untuk memperjuangkan hak dan kemandirian perempuan serta upaya melahirkan generasi Qurani, sangat sesuai dengan semangat yang diimpikan perempuan Aceh. Apalagi Salimah mempunyai target untuk  mencetak 20 ribu fasilitator guna diterjunkan ke masyarakat. 

IPB Malaysia Tawarkan Program Halal Industri dan Wisata untuk Aceh

Banda Aceh – Institut Profesional Baitulmal Malaysia bekerjsama dengan Yayasan Fajar Harapan Internasional menawarkan program Halal Industri dan Wisata. Program ini bertujuan untuk melatih para pelaku industri dan Wisata yang ada di Aceh sehingga mampu melahirkan tenaga kerja yang kualified dan mengerti standar halal.

Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Fajar Harapan Internasional, Meridas EkaYora dan Pengerusi Institut  Profesional Baitulmal Malaysia, Dato’ H. Razali serta rombongan dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf di ruang rapat Gubernur Aceh, Jumat (13/04/2018).

“Kita ingin menjadikan Aceh sebagai sentralnya, karena Aceh punya peluang sebagai pusat halal industri dan pariwisata, sehingga masyarakat luar nantinya bisa datang dan belajar ke Aceh” kata Meridas.

Lebih lanjut, Meridas menjelaskan, program yang dmaksud adalah untuk mengedukasi para pelaku industri dan pariwisata melalui pelatihan, sehingga nantinya mampu menghasilkan tenaga-tenaga untuk halal industri dan pariwisata.

“Targetnya adalah industri yang sudah ada, seperti hotel maupun industri lainnya yang ada di Aceh, ” kata Meridas.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyambut baik program yang diusulkan tersebut. Gubernur bahkan akan segera mengarahkan jajaran SKPA terkait untuk membentuk tim dan membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan program halal industri dan wisata.

“Kita mendukung, nanti bisa dilakukan kerjsama juga dengan MUI Aceh dan juga stakeholder lainnya,” ujar Irwandi.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Aulia dan Kepala Biro Ekonomi Roudhi dan sejumlah pejabat terkait lainnya. 

Wagub Terima Kunjungan Tim Arsitektur Vernakular dari University of South Australia

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima kunjungan Dr. Julie Nichols dan tim dari Vernacular Knowledge Research Group (VKRG), University of South Australia, di Rumah Dinas Wagub Aceh, Jumat (13/04/2018). Ikut serta dalam rombongan tersebut Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Syiah Kuala, Dr. Izziah.

Dr Izziah menyampaikan, University of South Australia telah bekerjasama dengan Unsyiah untuk melakukan penelitian berkaitan bidang vernacular architecture (arsitektur vernakular), melalui Vernacular Knowledge Research Group (VKRG).

Arsitektur vernakular kata Izziah merupakan karya yang tumbuh dari arsitektur rakyat dengan beragam tradisi dan mengoptimalkan atau memanfaatkan potensi-potensi lokal.

“Hari ini kita bertemu Pak Wagub, untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dan sejauh mana hasil yang sudah kita dapatkan dari penelitian ini,” kata Izziah.

Izziah turut memaparkan hasil penelitian mereka terhadap arsitektur Rumoh Aceh yang sistem dokumentasinya menggunakan kualitas dan gambar berstandar internasional. Mereka juga mengundang ahli dari luar negeri dalam program penelitian tersebut. Menurut Izziah, gambar yang dihasilkan adalah gambar virtual model rumah Aceh secara keseluruhan yang dapat dilihat melalui komputer atau menggunakan VR Googles seperti Oculus.

Sementara itu, Dr. Nichols menyebutkan ketertarikan negara Australia untuk melestarikan arsitektur tradisional atau arsitektur lokal. Nichols berharap apa yang sudah dihasilkan dari penelitain tersebut dapat berkontribusi terhadap pengetahuan vernacular, aplikasinya untuk industri serta meningkatkan kesadaran akan nilainya sebagai sumber daya seperti rekonstruksi pascabencana dan pariwisata.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh tim dari University of South Australia dan Unsyiah, yang telah bekerjasama untuk menghasilkan sebuah karya arsitektur model Rumoh Aceh yang modern. Menurut Nova proyek tersebut sangat berguna bagi pendidikan, sehingga masyarakat baik di Aceh dan dunia, mengetahui tentang warisan arsitektur tradisional yang ada di Aceh.

“Pemerintah Aceh sangat mendukung dan akan berupaya untuk membantu agar proyek tersebut bisa terus berjalan dan memberikan manfaat bagi kita semua,” ujar Nova. 

Gubernur Hadiri Peringatan Isra’ Mi’raj di Masjid Raya

Banda Aceh - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menghadiri peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad 1439 H di Masjid Raya Baiturahman, Jumat (13/04/2018) malam.

Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, peringatan Isra’ Mi’raj yang digelar rutin setiap tahun, selain untuk menyemarakkan syiar Islam, juga mengajak kaum muslimin untuk memperkokoh keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT. Memperingati Isra’ Mi’raj juga diharapkan dapat memperteguh sikap istiqamah dalam meneladani perjuangan Rasulullah SAW.

Isra’ Mi’raj dijelaskan sebagai sebuah peristiwa luar biasa yang merupakan
mukjizat yang begitu besar bagi Kerasulan Muhammad SAW.

Gubernur mengatakan, Isra’ dan Mi’raj yang terjadi pada diri Rasulullah dilakukan dengan ruh dan jasad, dan dalam waktu kurang dari satu malam.

"Dalam hal ini, kalau dilihat dari pendekatan akal pikiran dan nalar manusia yang sangat terbatas, maka tentu peristiwa tersebut sangatlah irrasional. Namun, inilah yang dinamakan mukjizat, yang merupakan bukti yang menundukkan logika manusia yang lemah," ujar Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan, peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW sarat dengan berbagai peristiwa simbolis. Berbagai pengalaman yang dialami oleh Nabi Muhammad selama perjalanan itu, dimaksudkan untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah.

"Pengalaman tersebut kemudian disampaikan kepada ummat agar direnungkan dan dipetik hikmahnya, sehingga ummat mampu meraih martabat lebih tinggi di sisi Allah SWT."

Gubernur juga mengatakan, peristiwa Isra' Mi’raj mewajibkan umat Islam untuk menunaikan shalat 5 waktu sebagai wahana komunikasi langsung dengan Allah SWT. Selain perintah shalat, buah dari peristiwa Isra’ Mi’raj adalah pencerahan jiwa dan semangat bagi Rasulullah dalam menghadapi berbagai persoalan, baik dalam menyebarkan syiar Islam maupun dalam membangun tatanan kehidupan kemasyarakatan.

"Dengan demikian, Isra Mi’raj tidak hanya merupakan bagian dari transformasi spiritual tetapi juga transformasi sosial. Transformasi spiritual mengajarkan kita semua untuk senantiasa taat, tunduk dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sementara transformasi sosial, mengajak kita semua untuk senantiasa melakukan perubahan; dari kesalahan menuju kesalehan, dari jalan gelap menuju terang, dan dari keterbelakangan menuju kemajuan," kata Gubernur.

Melalui momentum peringatan Isra Mi’raj tahun ini, Gubernur Irwandi juga mengajak semua pihak untuk melanjutkan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat Aceh. 

"Mari kita dukung program Aceh Meuadab, yaitu mengembalikan
khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Kita bangun tatanan masyarakat Aceh berilmu sebagai ciri dari masyarakat yang berdaya saing tinggi, yang mampu membawa kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan," kata Gubernur dalam peringatan Isra' Mi'raj yang turut menghadirkan penceramah Ustadz Fahmi Salim Lc, MA., tersebut. 

Kadis Syariat Islam: Pembahasan Pergub Hukum Acara Jinayat Libatkan Banyak Pihak

Banda Aceh - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat dikeluarkan setelah melalui pembahasan bersama lembaga dan pihak terkait di Aceh.

Pergub tersebut mengatur teknis pelaksanaan cambuk, di antaranya terkait lokasi eksekusi cambuk yang akan dipindahkan ke dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Beberapa lembaga yang dilibatkan dalam proses lahirnya Pergub tersebut seperti Mahkamah Syariah, Satpol PP WH, Baitul Mal, Kanwil Kumham, MAA, Kejaksaan, MPU, para akademisi, dan tokoh masyarakat.

"Malah ketua MPU beberapa hari menjelang pergub itu ditandatangani, Ketua MPU hadir bersama Forkopimda Aceh dan unsur terpilih lainya dalam rapat bersama Gubernur Aceh dan salah satunya agenda yang dibicarakan adalah terkait pergub tersebut," ujar Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Munawar, terkait proses lahirnya Pergub tersebut, Jumat (13/04/2018).

Dr. Munawar menjelaskan, seluruh pihak yang hadir mendukung pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tersebut.

"Menurut kami secara legal pergub tersebut lahir telah melalui mekanisme pembahasan yang jelas," kata Dr. Munawar.

Dr. Munawar juga mengatakan, yang paling penting saat ini adalah menyosialisasikan pergub tersebut kepada seluruh elemen masyarakat Aceh.

"Karena pelaksanaan cambuk di lapas secara teknis masih baru, maka perlu disampaikan kepada masyarakat," katanya.

Sebelumnya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan, pelaksanaan cambuk yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam. Hal ini dikarenakan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk.

“Tempat pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke lapas, tapi masyarakat umum tetap bisa datang untuk menyaksikan pelaksanaan cambuk, kecuali anak-anak di bawah umur,” kata Irwandi dalam konferensi pers yang dilaksanakan di ruang Potensi Daerah Aceh, Kamis (12/04/2018).

Selama ini kata Irwandi belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur teknis pelaksanaan cambuk, sehingga perlu dibuat aturan agar pelaksanaanya lebih tertib.

“Dengan tidak mengurangi hukumannya, saya ingin membuat pelaksanaan hukuman tertib, tanpa dihadiri anak-anak, lebih khidmad dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk,” ujar Irwandi.

Dijelaskan juga bahwa Pergub tersebut mengakomodir seluruh turunan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mencakup sebanyak 12  ruang lingkup. Di antaranya tempat pembinaan, tata cara jaminan penangguhan penahanan dan pemanggilan, tata cara penyimpanan benda sitaan,  tata cara ganti rugi dan rehabilitasi, pelaksanaan uqubat cambuk dan uqubat denda.
Back To Top