Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Blog Ini

TGB Akan Isi Tablik Akbar Di Aceh

MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dan Tgk Muhammad Yusuf A Wahab (Tu Sop) akan mengisi tabligh akbar di Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee, Siem, Darussalam, Aceh Besar.

Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh, Tgk M. Fadhil Rahmi mengatakan TGB akan menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada Jumat (2/3) dan dilanjutkan mengisi seminar di UIN Ar-Raniry yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Fadhil melanjutkan, TGB akan menyampaikan tausiyah pada tabligh akbar bertema "Dari santri Aceh untuk Indonesia" pada Jumat malam di komplek Dayah Darul Ihsan.

"Diperkirakan akan dihadiri tujuh ribu jamaah, yang terdiri atas santri, mahasiswa, berbagai ormas Islam, warga dari Aceh Besar dan Banda Aceh," ujar Fadhil dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Mataram, NTB, Kamis (22/2).

Fadhil menyebutkan, TGB merupakan figur yang dikenal sebagai ulama muda yang sukses menjadi kepala pemerintahan di NTB.

"Namanya kian harum setelah berhasil raih capaian-capaian menggembirakan dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Fadhil menambahkan.(republika)

Pemerintah Aceh Dukung Upaya Penguatan Kapasitas PPNS Aceh

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM., menyampaikan Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu dibuktikan dengan hadirnya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil yang menjabarkan tugas-tugas PPNS sedikit berbeda dengan PPNS di daerah lain. 

“Peningkatan wawasan dan kemampuan wajib dilakukan agar PPNS Aceh dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Qanun dapat berjalan dengan baik pula,” 

ujar Dermawan dalam pembukaan Pembinaan Peningkatan Kemampuan Penyidik Polri Selaku Pengemban Fungsi Korwas PPNS dan Peningkatan Kemampuan Pemyidikan oleh PPNS tahun 2018 di Hotel Hermes Palace, Rabu (21/02/2018).

Keberadaan PPNS, kata Dermawan, sangat penting apalagi semakin banyak Perda yang memuat tentang aturan pidana. Untuk itu, Keberadaan PPNS juga harus dioptimalkan agar fungsi-fungsi penyidikan terhadap berbagai kasus administrasi Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Dermawan mengatakan, ada banyak ruang lingkup yang menjadi wilayah penyidikan PPNS. Misalnya PPNS di bidang kehutanan, PPNS yang menangani bidang perhubungan dan sebagainya.

Dermawan meminta agar PPNS bisa terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.

Dermawan menjelaskan, perbedaan tugas-tugas PPNS Aceh dan daerah lain adalah pada status otonomi khusus Aceh, yang memungkinkan adanya penanganan kasus pidana untuk pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam.

“Lembaga Satpol PP di Aceh memiliki sebutan berbeda dibanding daerah lain di Indonesia, yaitu Satpol PP dan WH,” ujar Dermawan.

Satpol PP dan WH kata Dermawan, tidak hanya menangani pelanggaran administratif, tapi juga harus menyidik kasus-kasus yang sifatnya pelanggaran hukum Syariat Islam.

Dalam menjalankan tugas penyidikan lanjut Dermawan, PPNS Aceh harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Pada kesempatan tersebut, Dermawan menyampaikan terimakasih kepada Kepolisian Daerah Aceh yang telah berkenan menyelenggarakan acara pelatihan untuk peningkatan kapasitas para penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan sukses, sehingga para PPNS di seluruh Aceh semakin professional dalam menjalankan tugasnya demi menegakkan supremasi hukum di daerah kita,” ujar Dermawan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Karo Karwas PPNS Bareskrim Polri, Nasib Simbolon dan Wakapolda Aceh, Brigjen (Pol) Supriyanto Tarah.
Ini penjelasan Pemerintah Aceh Terkait Permintaan Bekas Tahanan Politik

Ini penjelasan Pemerintah Aceh Terkait Permintaan Bekas Tahanan Politik

Banda Aceh - Puluhan korban dan keluarga korban tahanan dan narapidana politik, berdemonstrasi di Kantor Gubernur Aceh, Rabu 21/02/2018. Mereka meminta Pemerintah Aceh memberikan hak para tapol-napol, paskadamai Helsinki 2005 lalu.

Abdul Karim, Staff Ahli Gubernur Aceh, yang menerima para demonstran, menyebutkan permintaan para narapidana dan tahanan politik tersebut akan disampaikan pada pimpinan di Pemerintah Aceh. 

"Bapak gubernur sedang tidak di tempat. Apa yang menjadi tuntutan bapak-bapak semua akan saya sampaikan dan menjadi catatan prioritas kami," kata Abdul Karim.  

Di antara butir MoU Helsinki yang mengatur persoalan Tapol/Napol adalah: pemerintah akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak. 

Kemudahan ekonomi tersebut berupa pemberian Dana Reintegrasi dan alokasi dana sebagai bagian dari rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh. 

Disebutkan juga bahwa pemerintah akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Artinya, semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. Di antara cara mendapatkan hak tersebut adalah dengan  menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik di Aceh.

Sebelumnya, para mantan tahanan politik tersebut juga menuntut hal serupa di kantor Badan Reintegrasi Aceh. Muhammad, salah satu pimpinan rombongan, menjelaskan pihak BRA menjelaskan bahwa lembaga yang didirikan untuk mewadahi para mantan kombatan dan korban konflik tersebut, hanya punya anggaran terbatas. Di mana, seluruh alokasi dana sebesar Rp.15 miliar di BRA tidak mencukupi jika dialokasikan secara keseluruhan bagi para tahanan politik tersebut.

"Kami menuntut hak kami sesuai dengan apa yang telah diatur dalam MoU Helsinki," ujar Muhammad.

Soal Kongkalikong, Tiyong Nilai Irwan Djohan Rendahkan DPRA

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Samsul Bahri alias Tiyong, menyesalkan statement Wakil Ketua DPR Aceh, Irwan Djohan terkait tudingan bahwa pembahasan RAPBA 2018 terlambat karena tidak ada lagi "kongkalikong" atau bagi-bagi dan nego antara eksekutif dan legislatif.

Hal tersebut dapat menimbulkan mispersepsi dan kesalahpahaman di mata publik. Pernyataan itu secara tidak langsung telah mendiskreditkan dan merendahkan martabat anggota DPRA lainnya.

Tudingan tersebut juga merendahkan marwah dan citra DPRA secara kelembagaan. Hal ini juga bentuk serangan atas Pemerintah Aceh yang seakan-akan telah berkomplot dengan DPRA.

Menurut Tiyong, selama ini anggota dewan telah banyak juga melakukan tugas dan fungsi dewan lainnya yang layak diapresiasi oleh masyarakat.


"Dengan pernyataan saudara Irwan ini, masyarakat akan beranggapan anggota dewan hanya fokus mengurusi kepentingan pribadi," jelas Tiyong.


Tiyong menambahkan, kalau memang selama ini saudara Irwan Djohan menemukan indikasi kongkalikong, sudah seharusnya sebagai salah satu pimpinan DPRA, ia berdiri paling depan untuk menentangnya.


"Tetapi selama tiga tahun keberadaannya di DPRA  kita tidak pernah mendengar beliau mengungkapnya. Hal ini tentu jadi tanda tanya. Apakah selama ini saudara Irwan telah ikut terlibat untuk berkomplot dalam melakukan suatu permufakatan jahat sebagaimana tudingannya tersebut?," Tiyong mempertanyakan.


Politisi PNA tersebut menyesalkan pernyataan yang terkesan provokatif dan spekulatif tersebut.


Tiyong menilai Apa yang disampaikan saudara Irwan Djohan hanya akan memperkeruh suasana, di tengah harapan agar DPRA dan TAPA dapat segera menyepakati RAPBA di bulan februari ini.


Hal ini sangat kontraproduktif dengan semangat kebersamaan antara TAPA dan DPRA sebelumnya agar APBA dapat disahkan melalui Qanun.


"Dugaan saya tindakan saudara Irwan hanya sebagai bentuk pencitraan personal di depan publik," jelasnya.


Selama ini yang bersangkutan telah beberapa kali membangun panggung pencitraan untuk dirinya sendiri di saat DPRA mendapat cibiran dari masyarakat.


Harusnya sebagai pimpinan, dialah yang paling bertanggung jawab untuk membangun citra positif lembaga DPRA. Bukan justru meruntuhkan harkat dan wibawa lembaga. Dia ingin jadi pahlawan, yang lain jadi pecundang. Inikan tidak benar.


"Saya menghimbau saudara Irwan untuk berhenti mengeluarkan statement yang dapat menimbulkan polemik di tengah publik," tambah Tiyong.


Menurutnya semua harus fokus mengawal pembahasan RAPBA sehingga dapat disahkan secepat mungkin. Itu yang di tunggu-tunggu oleh rakyat. Pernyataan yang bersifat politik citra, tidak akan bikin rakyat kenyang.


"Kita juga menghimbau seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pengesahan APBA agar benar-benar fokus dan berkomitmen untuk segera menyelesaikannya," lanjutnya.


Ia juga menghimbau semua pihak untuk menyamakan persepsi serta menghindari polemik agar semua agenda pemerintahan terkait kepentingan rakyat dapat dilaksanakan tanpa hambatan.


Kita tentu butuh relasi yang harmoni dan komunikasi yang efektif antar stakeholder agar program-program pro rakyat dapat dilahirkan.


Maka dari itu diperlukan singkronisasi dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif sehingga cita-cita dan visi Aceh hebat bukan utopia belaka.



Samsul Bahri (Tiyong)
Anggota Komisi IV DPR Aceh

Sekda Minta APBA 2019 Berkualitas dan Tepat Waktu

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan, meminta semua pihak belajar dari pengalaman prosesi pembahasan hingga pengesahan RAPBA 2018, dalam menyusun anggaran tahun mendatang. Pengalaman keterlambatan APBA 2018, menurut Dermawan, harus dijadikan sebuah pembelajaran sehingga APBA 2019 berkualitas dan tepat waktu.

"Dengan duduk bersama hari ini, kita perbaiki apa yang kurang demi masa depan Aceh yang lebih baik," kata Sekda Dermawan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2019, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu, 21 Februari 2018.

Konsultasi publik tersebut, ujar Sekda, adalah untuk menjaring masukan dan saran serta arah kebijakan yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh. Harapannya, secara keseluruhan bisa terakomodir dan menyentuh seluruh lapisan masyakat di Aceh.

Mahasiswa Demo Tuntut Pengesahan APBA, Ini Penjelasan Pemerintah Aceh

Banda Aceh – Puluhan mahasiswa Unsyiah menggelar unjuk rasa di halaman depan Kantor Gubernur Aceh, Selasa 20 Februari 2018. Mereka menuntut segera disahkannya APBA 2018 dengan total Rp 14,7 triliun.

Dalam orasinya mahasiswa menuntut APBA harus disahkan pada 27 Februari 2018. Mahasiswa juga meminta APBA yang disahkan harus memuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. 

Selain itu mereka juga meminta APBA tidak dipergubkan dan mengingatkan agar di tahun-tahun mendatang APBA disahkan tepat waktu.

Tak lama berorasi, Pemerintah Aceh yang diwakili Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin serta Kepala Badan Kesbangpollinmas Aceh Mahdi Effendi menemui para mahasiswa.

Kepada para mahasiswa Mulyadi Nurdin menjelaskan, saat ini APBA masih dalam pembahasan dengan DPR Aceh.

“Gubernur Irwandi Yusuf telah memberikan waktu hingga 27 Februari 2018. Kita berharap DPRA akan segera mensahkan,” ujar Mulyadi Nurdin.

Pemerintah Aceh, lanjut Mulyadi, terus memantau berbagai kemajuan dan berharap tidak ada lagi kendala sehingga pengesahannya dapat segera dilakukan.

“Pak Gubernur ingin memastikan agar APBA yang disahkan akan tepat guna, tepat sasaran dan berhasil bagi pembangunan Aceh,” ujar Mulyadi.

Abu Vulkanik Gunung Sinabung Sampai Ke Aceh Warga Diminta Waspada

Banda Aceh - Pemerintah Aceh menghimbau masyarakat mewaspadai abu vulkanik dari letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang dampaknya telah sampai ke sejumlah wilayah di Aceh(20.

Masyarakat diminta mengurangi aktifitas di luar rumah, terutama di wilayah-wilayah yang telah terdampak.

"Untuk sementara kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktifitas di luar rumah dan apabila ke luar rumah diharapkan untuk memakai masker," ujar Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Hanif.

Ia juga meminta supaya semua fasilitas kesehatan di kabupaten/kota supaya siap siaga selama 24 jam.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan, Pemerintah Aceh juga menghimbau seluruh pihak untuk memantau perkembangan terkini terkait penyebaran abu vulkanik gunung Sinabung.

"Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf meminta semua instansi terkait agar terus memantau perkembangan di lapangan,  Pemerintah Kabupaten/ Kota juga diminta untuk pro aktif memantau, melakukan langkah antisipasi, penanganan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait jika terjadi hal-hal yang membahayakan warga," jelas Mulyadi Nurdin. 

Menurut Mulyadi Nurdin, Gubernur Irwandi Yusuf juga mengharapkan supaya Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk siap siaga mengambil langkah-langkah yang diperlukan," ujar Mulyadi Nurdin.


Seperti diketahui, abu vulkanik menjadi persoalan serius bila terjadi sebuah letusan gunung api karena dampaknya sangat luas. Abu vulkanik berpotensi membahayakan dunia penerbangan. Bagi lingkungan, abu vulkanik bisa menurunkan kualitas air dan jangka pendek merusak tanaman, hingga berpotensi menyebabkan berbagai jenis penyakit bagi makhluk hidup termasuk manusia.

Secara umum abu vulkanik menyebabkan masalah kesehatan khususnya menyebabkan iritasi pada paru-paru, kulit, dan mata.

Namun begitu, sejauh ini belum ada laporan terkait kesehatan masyarakat yang terganggu akibat abu vulkanik gunung Sinabung.

Nova Iriansyah Terima Kunjungan Petinggi PT Pertamina EP

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan General Manager PT Pertamina EP Asset I, Rizal Risnul Wathan, dan Field Manager Rantau Aceh Tamiang Hari Widodo beserta rombongan di Rumah Dinas Wakil Gubernur di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, Senin 19 Februari 2018.

Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi PT Pertamina EP dengan Pemerintah Aceh sekaligus meminta dukungan terhadap operasi PT Pertamina EP di Aceh.

Pertamina EP merupakan perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Saat ini Pertamina EP  juga akan melakukan eksplorasi di kawasan Seumadam, Aceh Tamiang.

Wakil Gubernur dalam pertemuan tersebut mengatakan, Pemerintah Aceh mendukung apapun bentuk investasi di Aceh, termasuk operasi PT Pertamina EP.

Wagub hanya meminta, pihak Pertamina EP dalam operasinya memerhatikan isu lingkungan, sosial budaya hingga ekonomi masyarakat sekitar.

"Ekonomi masyarakat juga hendaknya bisa bangkit dengan investasi-investasi ini," ujar Wagub.

Wagub berharap, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat dan lingkungan sekitar merasakan dampak positif.

Selain itu, Wagub juga mengatakan, Pemerintah Aceh menjamin keamanan dan keleluasaan berinvestasi di Aceh.

Sementara itu, seperti dijelaskan Rizal Risnul Wathan, wilayah kerja Pertamina EP terbagi ke dalam lima asset.

Operasi kelima asset terbagi ke dalam 21 Field, yakni Asset 1 : Rantau Field (Aceh Tamiang), Pangkalan Susu Field, Lirik Field, Jambi Field, dan Ramba FieldAsset 2 : Prabumulih Field, Pendopo Field, Limau Field dan Adera FieldAsset 3 : Subang Field, Jatibarang Field dan Tambun FieldAsset 4 : Cepu Field, Poleng Field dan Matindok FieldAsset 5 : Sangatta Field, Bunyu Field, Tanjung Field, Sangasanga Field, Tarakan Field dan Papua Field.

Irwandi Minta Dubes Jepang Promosikan Aceh Marathon Di Tokyo

Banda Aceh - Gubernur Aceh drh. Irwandi Yusuf, M. Sc mengharapkan dukungan pemerintah Jepang untuk mensukseskan even Aceh International Marathon 2018 yang direncanakan pada 29 Juli 2018 di Kota Sabang.

Harapan itu disampaikan Gubernur Aceh, sebagaimana dikutip dari Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, pada pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii di Kedutaan Besar Jepang, Thamrin Jakarta, Senin (19/02/218).

Gubernur Aceh, kata Mulyadi Nurdin, pada pertemuan itu berharap dukungan dari Duta Besar Jepang berupa promosi Aceh International Marathon, dalam acara Tokyo Marathon 2018, yang akan dilaksanakan di Tokyo Jepang, pada 25 Februari 2018.

“Pada pertemuan itu dibahas program Aceh International Marathon 2018 dimana Gubernur Aceh mengharapkan kegiatan tersebut dapat dukungan dari pemerintah Jepang,” ujar Mulyadi Nurdin. 

Mulyadi Nurdin menambahkan, kegiatan Aceh Internasional Marathon yang akan digelar Pemerintah Aceh, adalah dalam rangka  mempromosikan keramahan, suasana aman dan terbukanya Aceh bagi wisatawan dan investasi.

Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu membuka mata dunia terkait kondisi terkini Aceh.

“Aceh International Marathon kita laksanakan agar masyarakat dunia mengetahui, bahwa Aceh benar-benar terbuka bagi wisatawan dan investasi. Pemilihan Sabang sebagai lokasi kegiatan karena kota kepulauan ini adalah gerbang pariwisata Aceh,” ujar Mulyadi Nurdin.

Wagub Aceh Jadi Inspektur Upacara se-Garnizum di Aceh

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, menjadi Inspektur Upacara se-garnizum, di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Senin 19/02/2018. 

Wagub Nova dalam amanatnya, menyebutkan upacara antarinstansi se-Garnizum Banda Aceh itu bukan sekedar mengingatkan kerjasama yang harmonis antarlembaga. Lebih dari itu, harus ada sebuah cerminan pelayanan terbaik pada masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Aceh.

"Kerjasama antarlembaga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan situasi yang kondusif," kata Wagub Nova. 

Selain itu, lanjut Nova, kerjasama antarlembaga juga penting untuk memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Aceh, sehingga semua kegiatan pembangunan berbasis pada kepentingan rakyat. 

"Tingkatkan hubungan kerjasama. Segala yang kita citakan dapat kita wujudkan," kata Nova.

Pemerintah Aceh juga telah menginventarisir berbagai isu strategis di berbagai daerah. Hal itu dilakukan untuk mendukung pembangunan yang tengah dilakukan.

Amin-Zainal Ngopi Bersama Warga di Area Car Free Day

Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dan wakilnya, Zainal Arifin, ikut menghadiri acara Car Free Day yang digelar di Jalan Daud Beureueh pagi tadi, Minggu (18/2/2018) bersama warga Kota Banda Aceh.

Usai mengikuti senam jantung sehat bersama warga kota, Amin-Zainal menggelar coffee morning bersama warga kota di salah satu gerai warung kopi, yang ada di sana. Gerai yang juga menyediakan aneka kuliner Aceh ini dibuka gratis untuk umum.

Lestarikan Sapi Aceh, Gubernur Imbau Korporasi Terapkan Pola Integrasi

Aceh Barat – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengapresiasi kegiatan integrasi sapi-sawit yang saat ini dikembangkan oleh masyarakat dan kelompok tani di Aceh Barat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Gubernur menghimbau agar perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Aceh untuk memberi akses kepada masyarakat peternak sapi.

hal tersebut disampaikan oleh pilot Eagle One Hanakaru Hokagata itu, saat menggelar pertemuan dan tanya-jawab dengan masyarakat serta Kelompok Tani Hase Beurata, di Kawasan Integrasi Pengembangan Sapi dan Kelapa Sawit, Gampong Keuramat kaway XIV, Jum’at (16/2/2018).

“Sangat bagus, ini adalah program yang baru dimulai dan sangat sukses. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, maka semua petani yang memiliki kebun sawit, berkesempatan mendapatkan ternak. Nantinya, saya akan minta kebun sawit milik korporasi untuk memperbolehkan sapi masyarakat masuk. Jika tidak, maka korporasi berkewajiban memelihara sendiri,” tegas Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Irwandi juga sempat mengungkapkan rasa kecewanya terhadap program hibah sapi yang sempat ia gulirkan, saat memimpin Aceh pada periode 2007-2012. Saat itu, pria yang akrab disapa Bang Wandi itu bercita-cita program tersebut dapat menjaga dan melestarikan sapi Aceh yang terkenal dengan kelezatan dagingnya.

Sebagaimana diketahui, di periode pertama menjabat sebagai Gubernur Aceh, Irwandi pernah menggulirkan program hibah sapi kepada masyarakat sebanyak 1500 ekor sapi. Namun program tersebut gagal karena saat ini sapi-sapi tersebut tersisa sangat sedikit, bahkan tidak sampai 10 persennya.

“Jika program integrasi ini berhasil, maka ke depan kita akan memiliki cadangan sapi pedaging yang memadai, tidak hanya untuk kebutuhan Aceh tapi bisa juga membantu stok daging nasional. Selain itu, dengan program ini, maka sapi Aceh akan lestari,” imbuh Gubernur.

Untuk diketahui bersama, program integrasi ini bersumber dari dana bantuan sosial Kementerian Pertanian RI tahun 2012 yang menelan anggaran sebesar Rp 500 juta. Kelompok Tani Hase Beurata dinilai berhasil karena mampu membiakkan sapi-sapi tersebut, dari jumlah sebelumnya yang hanya 48 ekor, saat ini teah mencapai 200 ekor.

Namun saat ini terdapat permasalahan, lokasi awal masyarakat telah direlokasi ke lokasi saat ini. masyarakat harus pindah karena lokasi lama terkena proyek irigasi Lhok Guchi. Meski mendapatkan ganti rugi, namun sejumah fasilitas penunjang lainnya belum dibangun kembali.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Bupati Aceh arat, Ramli Ms berjanji akan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. “Yang kecil-kecil akan kita selesaikan dalam 10 hari kedepan tapi yang membutuhan anggaran besar akan kita usulkan tahun depan,” ujar Ramli, disambut applause para warga.

Sapi-sapi tersebut dikembangkan oleh masyarakat dan Kelompok Tani Hase Beurata yang beranggotakan 25 Kepala Keluarga di lahan perkebunan kelapa sawit seluas 300 hektar oleh. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Aceh yang turut mendampingi gubernur menjelaskan, bahwa tahun ini, Pemerintah Aceh juga akan mendapatkan hibah sapi brahma dari Pemerintah Pusat sebanyak 1540 ekor.

Selanjutnya, Gubernur dan rombongan juga meninjau lokasi pembangunan jaringan Irigasi Lhok Guci, tahap I dan II. Pembangunan irigasi yang merupakan bagian dari  Program Strategis Nasional dan didanai Anggaran Pendapatan Belanja Nasional ini adalah seluas 18.542 hektar. Proyek multi years ini menelan biaya sebesar Rp1,1 triliun.

Sebelumnya, Gubernur dan rombongan juga meninjau  meninjau lokasi proyek pembangunan pengaman pantai Kota Meulaboh. Proyek bernilai Rp123 miliar tersebut juga bersumber dari APBN. Dalam kunjungan kerja hari ini, Gubernur turut didampingi Bupati Aceh Barat Ramli Ms, Bupati Nagan Raya, Jamin Idham serta Kepala P2K APBA Taqwallah.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Gubernur Aceh dalam rangka meninjau sejumlah Proyek Strategis Nasional. Besok Gubernur dan rombongan akan bertolak ke kabupaten Aceh Jaya untuk meninjau sejumlah proyek Strategis Nasional di sana.

Kronologi Pesawat Gubernur Aceh Mendarat Darurat

Banda Aceh - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggelar konferensi pers di Pendopo Gubernur untuk menjelaskan insiden yang dialaminya saat terbang dengan pesawat Aero Shark ke Banda Aceh dari Kabupaten Aceh Jaya, pada Sabtu 17 Februari 2018 siang. 


Dalam kejadian tersebut Gubernur melakukan pendaratan darurat di kawasan pantai Desa Lam Awe, Ujong Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.


Gubernur menjelaskan, kejadian bermula saat dirinya dalam penerbangan kembali ke Banda Aceh setelah selama tiga hari melakukan kunjungan kerja memeriksa proyek-proyek yang dibiayai APBN di beberapa kabupaten di Aceh.


Saat itu Gubernur sedang terbang pada ketinggian 3500 kaki. Tiba di atas Leupung mendadak mesin pesawat ngadat.


Gubernur menduga mesin ngadat diakibatkan tidak lancarnya suplai bahan bakar.


Saat itu Gubernur mengambil keputusan untuk mendarat darurat di kawasan Leupung. Alasannya, dengan kondisi mesin yang mati, pesawat tidak mungkin mampu mencapai bandara.



"Saya belok ke arah pantai, mau landing darurat di pasir. Tiba-tiba mesin hidup lagi. Ketika hidup saya naik ke 2000 kaki untuk lanjut ke Banda Aceh," ujar Gubernur.


Namun, sesaat kemudian mesin pesawat kembali mati sehingga Gubernur melapor ke tower untuk melakukan pendaratan darurat.


Proses pendaratan awalnya berjalan mulus. Tapi ketika roda pesawat menyentuh pasir, ban pesawat akhirnya terbenam ke pasir.


"Kemudian terhempas hidungnya. Kena sayap kanan dengan tanah. Patahlah sayapnya. Saya keluar kokpit," ujar Gubernur.


Sesaat kemudian, lanjut Gubernur datang sebuah boat dari laut untuk menolong.


"Kemudian bersama tukang boat saya seret sedikit pesawat ke darat."


Gubernur mengakui, sebelum terbang tidak ada tanda-tanda pesawat mengalami gangguan mesin.


Pesawat tersebut, kata Gubernur, akan dikirim ke pabriknya untuk proses perbaikan.


Gubernur juga menjelaskan, pesawat tersebut sebenarnya dilengkapi parasut. Namun karena melihat ada lokasi pantai yang landai Gubernur memutuskan tidak mengembangkan parasut.


Alasannya, jika parasut dikembangkan, dikhawatirkan pesawat akan terbawa angin ke arah laut, atau bisa tersangkut di bangunan rumah warga.


Soal perbaikan pesawat, kata Gubernur seluruh biayanya akan ditanggung pabrik.


Sementara itu, Muhammad Nasrun yang merupakan guru terbang Gubernur Aceh yang hadir dalam konferensi pers tersebut, mengatakan keputusan Gubernur melakukan pendaratan darurat di pantai sudah tepat.


"Keputusan landing emergency sudah sangat profesional," ujar mantan pilot pesawat tempur tersebut.


Ia mengatakan, sesuai perhitungan jarak antara posisi pesawat dengan bandara Lanud SIM maka tidak mungkin pesawat bisa mencapai bandara dalam kondisi mesin mati.

Gubernur Minta Petani Menjaga Kualitas Nilam Aceh

Aceh Jaya – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengimbau masyarakat Aceh Jaya, yang selama ini menjadikan nilam sebagai mata pencaharian untuk terus menjaga kualitas minyak nilam Aceh yang sudah sangat terkenal di dunia internasional. Dengan menjaga kualitas, Gubernur meyakini petani dapat meminta harga pasar lebih tinggi kepada konsumen.

Himbauan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bang Wandi itu, saat menggelar pertemuan dengan masyarakat dan pengelola Koperasi Industri Nilam Aceh (KINA) Jaya, yang berada di Gampong Panga, Kecamatan Panga. Saat ini, KINA jaya bergerak di bidang produksi minyak nilam memiliki jumlah anggota sebanyak 120 orang.

“Jadikan kualitas Nilam Aceh sebagai ciri, agar para konsumen puas. Dengan demikian para petani nilam dapat meminta harga tinggi kepada pihak-pihak yang tertarik dengan produksi nilam asal Aceh,” kata Irwandi.

Dalam kesempatan tersebut, pilot Eagle One Hanakaru Hokagata itu juga menghimbau perusahaan-perusahaan luar negeri yang selama ini bekerjasama dengan KINA Jaya untuk menyalurkan Dana Corporate Social Responsibility mereka ke masyarakat Aceh, khususnya para petani nilam.

“Dengan kualitas minyak nilamnya, saya berharap pihak-pihak yang bekerjasama dengan KINA Jaya dapat memberikan harga bagus bagi para petani nilam Aceh, sehingga potensi ekonomi yang didapat masyarakat dapat membuat mereka semakin sejahtera. Selain itu, jika perusahaan tersebut memiliki dana CSR, saya harap dapat disalurkan untuk masyarakat petani nilam,” imbuh Gubernur.

Untuk diketahui bersama, KINA Jaya didirikan sejak tahun 2011. Saat ini dikelola oleh 5 orang pengurus dan 5 orang karyawan dengan jumlah produksi mencapai 2 ton/tahun. Aset KINA Jaya mencapai Rp338 juta dengan omset mencapai Rp1,2 miliar pertahun.
Tak hanya di tingkat lokal, pemasaran produk KINA Jaya juga telah merambah Eropa, yaitu PT Botanicus di Chekoslovakia dan PT Payan Betrans di Perancis.

Sedangkan perusahaan nasional yang turut menjadi pelanggan KINA Jaya adalah PT General Aromatic di Banda Aceh, PT Haldin Pacifik Semesta di Jakarta serta PT Aroma dan PT Laksmi di Medan.

Alex, perwakilan Payan Betrans yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, bahwa Nilam Aceh memiliki kualitas terbaik di dunia. Bahkan, perusahaan parfum terkenal dunia sekelas Chanel pernah langsung meninjau lokasi penyulingan nilam KINA Jaya.

“Kualitas Nilam Aceh adalah yang terbaik di dunia dan digunakan untuk parfum mewah. Salah satunya adalah merek Chanel yang sudah berkunjung langsung ke sini dan menjadi pelanggan tetap minyak nilam Aceh,” ujar Alex.

Saat ini, fasilitas produksi yang dimiliki oleh KINA Jaya adalah Kettel penyulingan minyak nilam berkapasitas 100 kilogram sebanyak 5 unit, kapasitas 300kg 1 unit dan kapasitas 30 kg sebanyak 2 unit yang merupakan bantuan korea dan ARC Unsyiah.

Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh para petani nilam dan KINA Jaya adalah tidak adanya lab penguji minyak nilam, kettel penyulingan belum stainless steel serta tidak memiliki alat penjernih minyak nilam.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Jaya, Irfan TB yang turut mendampingi gubernur menyatakan mengungkapkan, bahwa Pemkab telah bekerjasama dengan Universitas Syiahkuala untuk dibangun cluster inovasi Nilam di Panga.

“Untuk pengembangan ini, kami sangat membutuhkan dukungan  Pemerintah Aceh, dan siap bersinergi dengan program Pemerintah Aceh di Aceh Jaya,” ujar Irfan singkat.

KINA Jaya adalah satu-satunya koperasi berbentuk perusahaan di dunia. Koperasi-koperasi lain hanya berbentuk simpan pinjam. Saat ini terdapat 150 hektar kebun nilam miik masyarakat di kabupaten Aceh Jaya. Dari jumlah tersebut, rata-rata masyarakat memiliki masing-masing 1 hektar.

Masa produksi nilam adalah 8 bulan. Dalam satu hektar kebun nilam akan menghasilkan daun basah sebanyak 12 ton dan nantinya akan menyusut menjadi 4 ton daun kering. Dari jumlah tersebut, minyak yang akan dihasilkan adalah sebanyak 150 kg perhektar.

Menanggapi data-data tersebut, Gubernur berjanji akan mencari formulasi khusus untuk membantu para petani menambah luas lahan, sehingga mampu meningkatkan hasil produksi.

“Sekali lagi saya ingatkan, jangan curangi kualitas minyak nilam, 1 orang saja curang, maka semua produksi minyak nilam Aceh akan dinilai buruk oleh pembeli. Ini tentu sangat buruk bagi citra dan pengembangan produksi nilam Aceh di masa mendatang,” pungkas Gubernur Aceh.

Untuk diketahui bersama, nilam bukanlah nama asli tumbuhan ini. Nama asli tumbuhan peredu ini pogosthemon cablin bent. Nama nilam diambil dari singkatan perusahaan Belanda yang pada masa lalu memproduksi dan memasarkan secara massal, yaitu Nedherland Indhisce Landbouw Maskapaij (Nilam).

Sebelumnya, Gubernur bersama rombongan sempat meninjau lokasi proyek pembangunan penggantian jembatan Kruang Teunom sepanjang 209,44 meter yang dibangun dengan skema tahun jamak atau multy years. Sumber dana proyek ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Proyek yang telah dimulai proses pembangunannya pada tahun 2017 silam itu ditargetkan selesai pada bulan Mei tahun 2019 mendatang. Hingga selesai, proyek ini menelan biaya sebesar Rp78,68 miliar.

Kabupaten Aceh Jaya adalah Kabupaten terakhir dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam rangka meninjau sejumlah Proyek Strategis Nasional, yang tahun ini berjalan di Aceh.
Bus Hantam Mobil dan Motor di Rajamandala

Bus Hantam Mobil dan Motor di Rajamandala


Cerita Detik-detik Bus Hantam Mobil dan Motor di Rajamandala

Bandung Barat - Penumpang Bus MGI jurusan Sukabumi-Bandung yang menabrak Toyota Yaris dan sepeda menceritakan penyebab kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Rajamandala, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (17/2/2018).

Menurut salah satu saksi sekaligus korban yang merupakan penumpang Bus MGI, Laras (35), kecelakaan lalu lintas itu terjadi setelah sepeda motor melintas di depan bus.

"Bus memang melaju kencang sekali. Saya duduk di bagian depan. Tiba-tiba ada motor melintas di depan, sudah itu tidak tahu. Tiba-tiba bus sudah menabrak mobil yang di depannya," kata Laras di Puskesmas Rajamandala.

Menurutnya, bus berjalan dari Bandung menuju Sukabumi. Mobil Toyota Yaris dari arah Cianjur-Badung, sementara sepeda motor menyeberang dari Jalan Cagak, Kiara Rajamandala 

Akibat kejadian tersebut, bahu kiri Laras patah. Sementara anaknya Dava Prasetya yang berumur satu tahun tiga bulan selamat dan mengalami bocor kepala.

"Bahu kiri, belakang patah. Anak saya bocor kepalanya. Alhamdulillah selamat," ujar penumpang asal Sukabumi itu.

Pantauan detikcom, di Puskesmas Rajamandala sejumlah korban luka berat di larikan ke RSHS Kota Bandung menggunakan ambulans.

Korban lain Jemi Setiawan (38) mengungkapkan, bus yang ditumpanginya mencoba menghindari motor yang melintas di depannya. "Awalnya itu saya lihat ada anak pakai motor jenis Vario Techno hendak menyeberang ke arah Cianjur. Tiba-tiba bus dari arah Bandung menghindar ke arah kanan dan sempat menyeret pula motor dan menghantam mobil Toyota Yaris dari arah Cianjur dan terperosok ke parit," ungkapnya.

Dari informasi yang dihimpun detikcom, jika jalur Bandung-Cianjur, tepatnya di Jalan Rajamandala merupakan jalur bebas hambatan, jadi setiap kendaraan yang melintas di jalan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi.(detik)

Setelah Insiden Mendarat Darurat, Irwandi Tidak Kapok Terbang


Aceh - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengaku tidak kapok terbang setelah pesawat yang dipilotinya mendarat darurat. Ia akan kembali menerbangkan burung besi tersebut setelah selesai diperbaiki.

"Saya tidak kapok. Pesawat akan dikirim ke pabrik. Nyali saya tidak ciut," kata Irwandi kepada wartawan, Sabtu (17/2/2018) malam.

Menurutnya, pesawat jenis Shark Aero ini akan dikirim ke pabriknya di Slovakia untuk diperbaiki. Prosesnya butuh waktu sekitar tiga bulan.



Irwandi merinci proses perbaikan itu. Dimulai dari pengiriman ke Slovakia yang butuh waktu satu bulan, perbaikan satu bulan, dan dibawa kembali pulang ke Aceh satu bulan.

"Seandainya kalau ada pesawat bisa pakai besok akan saya terbang lagi," jelas pria yang akrab disapa Bang Wandi ini.

Pesawat berkapasitas dua orang yang dipiloti Irwandi mendarat darurat di Peukan Bada, Aceh Besar, Aceh siang tadi sekitar pukul 15.15 WIB. Irwandi dan Asisten 2 Pemerintah Aceh, dr Taqwallah selamat dalam insiden tersebut.



Irwandi mendaratkan pesawatnya di atas pasir di pinggir pantai. Burung besi itu gagal mencapai Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh Besar karena mengalami masalah di bagian mesin.

"Pendaratan mulus. Ketika roda pesawat kena pasir tidak sama dengan kena aspal. Kalau ada aspal bisa mendarat seperti biasa. Jadi bannya masuk terperosok," jelasnya.

"Karena kena hentakan akhirnya terhempas hidungnya. Karena posisi agak miring ke kanan jadi kena sayap. Patah sayapnya," imbuh Irwandi. (Detik)

Tinjau KEK Arun, Gubernur Aceh Minta Utamakan Putra Daerah

Lhokseumawe - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meninjau komplek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Jumat 16 Februari 2018.

Peninjauan itu dilakukan hanya beberapa hari pasca penandatanganan Kerjasama kegiatan Operasional Barang Milik Negara, antara Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) dengan PT. Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK Arun di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta, Senin lalu.

Dengan ditandatangani MoU tersebut KEK Arun Lhokseumawe sudah mulai dapat beroperasi.

Kedatangan Gubernur yang didampingi Asisten II Taqwallah disambut sejumlah petinggi konsorsium BUMN pemilik saham pada KEK Arun. Selain itu, turut hadir bersama rombongan Gubernur yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Iskandar.

Gubernur berharap kehadiran KEK Arun dapat mensejahterakan masyarakat Aceh. Ia juga menginginkan KEK Arun menjadi contoh terbaik bagi KEK lain di seluruh Indonesia.

"Ini semua demi rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh," ujar Gubernur.

Pada kesempatan itu Gubernur juga secara khusus meminta perekrutan tenaga kerja untuk mengisi berbagai posisi nantinya agar mengutamakan putra daerah. Khususnya untuk posisi-posisi yang mampu dikerjakan oleh putra-putri daerah.

"Utamakan putra daerah, jangan bawa pekerja dari luar," ujar Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga berharap dilaksanakan sejumlah ketentuan terkait KEK Arun. Di antaranya, semua lahan dan aset sebaiknya diserahkan kerjasamanya pada BUPP yang dikelola oleh PT. Patriot Nusantara Aceh, sehingga Investor sebagai tenant langsung berhubungan satu atap dengan BUPP.

Untuk diketahui, saat ini terdapat empat lembaga selaku konsorsium pengelola KEK Arun Lhokseumawe, yaitu PT. PIM, PT. Pertamina, PT. Pelindo I dan PDPA. Keempat PT tersebut telah membentuk Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK, di mana PT. Patriot Nusantara Aceh selaku pembangun dan pengelola. Perusahaan ini telah resmi berkantor di kawasan eks. Kilang Arun.

KEK Arun Lhokseumawe memiliki total luas laha 2.622,48 Ha, termasuk 906,32 Ha lahan kosong, terdiri dari milik PT. Arun seluas 540 ha, milik PT.Pertamina/ Humpus Aromatik seluas 81 ha, PT. Pelindo I seluas 17,82 ha, PT. PIM seluas 126,5 ha, PT. AAF seluas 91 ha dan PT. KKA seluas 50 Ha.

Sebelumnya, saat berbicara di hadapan Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution di Jakarta, Gubernur juga mengatakan diperlukan sosialisasi lebih detail oleh Kementerian Keuangan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan insentif di KEK, serta perlu adanya perhatian khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pembangunan Infrastruktur di luar kawasan KEK yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, mulai dari bandara, jalan nasional dan fasilitas infrastruktur lainnya.

Gubernur berharap pada semester II tahun tahun 2018 ground breaking proyek-proyek di KEK Arun Lhokseumawe sudah dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelum mengunjungi KEK Arun, pada pagi harinya Gubernur terlebih dahulu meninjau Pelabuhan Perikanan Pusong.

Pengelolaan PPI yang berdiri di atas area seluas 3 hektar tersebut telah diserahkan ke provinsi.

Di lokasi tersebut Gubernur menyayangkan kondisi PPI yang kotor dan lantai bangunan yang terlihat rusak.

Gubernur juga menemui langsung para nelayan di PPI dan bertanya kendala yang dihadapi di lapangan. Dari perbincangan itu diketahui PPI Pusong butuh pengerukan karena kondisinya selama ini telah cukup dangkal. Akibatnya para nelayan harus mengantri pembongkaran ikan dari kapal karena di seluruh area PPI hanya terdapat satu lomasi yang lumayan dalam.

"Saya ingin provinsi betul-betul mengurus PPI ini. Saya pikir dengan adanya perbaikan infrastruktur, produksi ikan akan bertambah," ujar Gubernur.

Sementara terkait PPI yang dangkal, Gubernur mengatakan tahun ini akan segera dilakukan pengerukan
Terkait Lempengan Besi pada Tabung LPG, Pertamina Diminta Beri Penjelasan

Terkait Lempengan Besi pada Tabung LPG, Pertamina Diminta Beri Penjelasan


Arida Sahputra
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Arida Sahputra mengaku menerima banyak laporan masyarakat terkait adanya lempengan besi pada tabung gas LPG 3 Kg.
Masyarakat menilai lempengan besi tersebut membuat tabung gas LPG 3 kg menjadi semaki berat.
Anggot Komisi B DPRK Banda Aceh Arida Saputra meminta pihak PT Pertamina agar memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait keberadaan lempengan besi tersebut, sehingga masyarakat tidak menduga-duga.
“Kami dalam beberapa kali pertemuan dengan masyarakat ada yang menanyakan terkait lempengan besi di tabung gas 3 kg, kami fikir ini pasti ada manfaatnya, tapi hal itu harus diberikan penjelasan oleh pihak berwenang, dalam hal ini Pertamina,” ujar Arida Jumat (16/02/2018).
Selain itu anggota Fraksi PKS DPRK Banda Aceh itu juga mengharapkan kepada pihak pertamina, agar menjamin ketersediaan LPG, khususnya LPG 3 kg di tengah-tengah masyarakat, serta ada jaminan agar LPG yang dijual sesuai dengan Harga Eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan pihak Pertamina.
“Kita harapkan agar apa yang sempat terjadi sebelumnya itu bisa dicegah, dimana harga LPG 3 Kg dijual mahal, dan sudah mahal, barangnya juga susah didapatkan, maka kita kembali berharap agar Pertaminan menjamin ketersediaannya setiap saat,” pungkas Arida.(antero)

Wagub Aceh Terima Kunjungan Komisi VIII DPR RI

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerima kunjungan tim dari Komisi VIII DPR RI yang membidangi, Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penangguangan Bencana, Badan Amil Zakat dan Badan Wakaf Indonesia di ruang potensi Daerah, Kamis (15/02/2017).

Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi VIII, H. Marwan Dasopang mengatakan, kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Aceh untuk mendapatkankan informasi dan data factual terkait pelaksanaan program pembangunan secara umum di Aceh dan yang menjadi tupoksi Komisi VIII.
Tim Komisi DPR RI juga akan melakukan sejumlah kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, dan Pondok Pesantren Darul Qurani.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Aceh saat menyambut baik kunjungan tim Komisi VIII DPR RI ke Aceh.

“Kami menganut Pemerintahan yang kolaboratif, artinya tidak ada sekat-sekat antar lembaga, dan saling berkerja sama dalam menyelesaiakan berbagai masalah, yang namanya Pemerintah ya Pemerintah,” kata Nova.  

Nova berharap kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Aceh dapat memberi manfaat kepada DPR RI dan juga Pemerintah Aceh. “Kami memberikan waktu yang sebanyak-banyak kepada Komisi VIII untuk berdiskusi dengan lembaga terkait di Aceh,” ujar Nova.

Pertemuan tersebut dihadiri, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar, Kepala Dinas Sosial Aceh, Al-Hudri, Kepalda BPBA, Yusmadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nevi Ariyani, Kakawanil Kemenag Aceh, Daud Pakeh serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Kepala Biro Humas Aceh Ajak Mahasiswa Cegah Hoax

Banda Aceh - Mahasiswa Aceh diajak untuk aktif mencegah beredarnya informasi dan berita hoax di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya informasi hoax yang tidak jelas sumbernya cukup meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.

Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH pada workshop Persatuan Jurnalis Kampus, Kamis (15/02/2018) di komplek Kampus Unmuha Banda Aceh.

Mulyadi Nurdin menyebutkan, Media dan jurnalis tidak hanya sebagai penyebar informasi, kontrol sosial, sarana pendidikan dan hiburan, tapi keberadaan media di sebuah negara atau daerah adalah salah satu instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan demokrasi di negara tersebut. Oleh karena itu kata Mulyadi, kemerdekaan pers di sebuah negara juga merupakan ukuran tegaknya demokrasi di negara itu.

“Namun demikian, kemerdekaan pers tidak bisa diartikan secara berlebihan. Kemerdekaan itu harus diseimbangkan dengan penegakan hukum, etika, dan norma sosial. Benar bahwa saat ini tidak ada lagi sensor yang diberikan pemerintah kepada pers, namun bagi wartawan yang berkualitas, sesungguhnya sensor media tetap ada,” ujar Muyadi Nurdin.

Ia menambahkan, Sensor terhadap informasi yang hendak disampaikan menjadi  tanggungjawab moral, etika, serta norma sosial yang berlaku di masyarakat.  

Oleh karena itu menurut Mulyadi, kepada semua wartawan seharusnya tidak hanya dibekali dengan ilmu jurnalistik semata, akan tetapi juga harus dibekali dengan pemahaman tentang teori kelayakan dan kepatutan, sehingga mereka mengetahui batas-batas yang sebaiknya tidak dilanggar demi kemaslahatan publik.

“Semangat seperti inilah yang dinamakan idealisme pers. Semangat ini sangat diperlukan, terlebih lagi di tengah-tengah maraknya pemberitaan yang bersifat hoax. Karenanya saya berharap, idealisme ini harus tetap dijaga dan ditegakkan,” lanjutnya lagi.

Pada kesempatan itu Mulyadi Nurdin menyampaikan apresiasi atas terlaksananya workshop Jurnalis Kampus, yang menurutnya sangat penting guna meningkatkan kapasitas dan kualitas dari karya-karya yang akan dihasilkan nantinya.  

“Melalui kegiatan ini, para insan jurnalis kampus yang notabene merupakan mahasiswa tentu akan semakin memiliki wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan, terutama dalam menangkal dan menyikapi berita hoax, sebagaimana yang marak dewasa ini,” lanjutnya.

Wagub Kunjungi UPTD Unggas Di Aceh Besar

Aceh Besar – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan  pembangunan Aceh, Taqwallah meninjau UPTD unggas yang dikelola Dinas Peterknakan Aceh di Blang Bintang, Rabu (14/02/2017). 

Nova Iriansyah sangat mengapresiasi Dinas Peternakan Aceh yang sudah merevitalisasi fasilitas UPTD unggas sehingga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh dan meningkatkan perekomian masyarakat. 

“Yang paling penting harus ada dampak positif bagi masyarakat dan tentunya dapat mengurangi angka kemiskinan,” ujar Nova. 
Nova berharap, Kepala Dinas Peternakan Aceh untuk membuat gagasan – gagasan baru untuk mengembangkan UPTD unggas sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan telur di provinsi Aceh dan mengurangi pasokan telur dari Medan.  

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Aceh, Zulyazaini Yahya menyampaikan, UPTD unggas Blang Bintang memiliki kapasitas kandang sebanyak 100 ekor ayam dan pabrik pakan ayam berkapasitas 8 ton. 
Untuk saat ini kata Zulyazaini, hanya terdapat 45 ribu ekor ayam yang sudah mulai berproduksi sejak tahun 2017. 

“Tahun ini kita targetkan mencapai 100 ribu ekor ayam dan pabrik pakan juga akan kita operasionalkan kembali,” ujar Zulyazaini. 

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga menyempatkan diri untuk melihat langsung kondisi kandang ayam dan pabrik pakan di UPTD tersebut.

Ini Pesan Irwandi Untuk Pjs Bupati Pidie jaya

Tiga Pesan Irwandi untuk Pjs Bupati Pijay
Banda Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, mengukuhkan Kamaruddin Andalah, selaku Kepala Badan Kepegawaian Aceh sebagai Pjs. Bupati Pidie Jaya. Dalam amanatnya, Gubernur  menyampaikan tiga pesan penting yang harus dilakukan selama bertugas di Kabupaten yang memiliki motto Peugah lage buet, peubuet lage na itu.

Pengukuhan yang dilangsungkan di ruang Rapat Meuligoe Gubernur itu turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya non aktif, Ayyub Abbas dan Said Mulyadi, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh serta perwakilan Forkopimda Aceh dan Pidie Jaya.

Tiga hal yang ditekankan Gubernur kepada Pjs Bupati Pidie Jaya adalah memprioritaskan urusan wajib pemerintahan, khususnya pelaksanaan pelayanan dasar seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain.

“Ini sejalan dengan 15 program unggulan Pemerintah Aceh. Selanjutnya terhadap kebijakan yang ditetapkan bersama DPRK, agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap kebijakan yang dapat menimbulkan persoalan dalam masyarakat baik secara hukum maupun sosial budaya, maka dapat ditinjau kembali sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Irwandi.

Sementara itu, terkait dengan fasilitasi pelaksanaan pilkada, pilot Eagle One Hanakaru Hokagata itu menginstruksikan agar Pjs Bupati Pijay untuk melakukan upaya percepatan pencairan dana pilkada yang sudah dialokasikan dalam APBK Pidie Jaya tahun 2018 sesuai dengan NPHD yang telah disepakati dengan berpedoman pada peraturan terkai penganggaran pilkada.

“Selalu berkoordinasi dengan Forkopimda, KIP serta Panwaslih Pidie Jaya dalam mendukung kelancaran tahapan pilkada serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab. Bila ada ASN yang tidak netral, untuk ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Irwandi.

Terakhir, terkait dengan masa tugasnya yang akan berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pjs diminta menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh.

“Kami berharap pengukuhan Pjs Bupati Pidie Jaya benar-benar menjadi stabilisator politik yang netral dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2018, dan selamat melaksanakan tugas sebagai Pjs Bupati Pidie Jaya kepada saudara Kamaruddin Andalah beserta istri,” pungkas Gubernur Aceh.

Pengukuhan Pjs Bupati Pidie Jaya dilaksanakan untuk mengisi kekosongan pemerintahan selama Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, mulai tanggal 15 Februari – 23 Juni 2018 mendatang. Sebagaimana diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya kembali mengikuti kontestasi Pilkada 2018 ini.

Kamaruddin Andalah bukanlah orang baru dalam pemerintahan, dan menjadi pejabat Ad interim kabupaten/kota bukanlah pengalaman pertamanya. Sebagaimana diketahui, pada periode Oktober 2016 hingga januari 2017, Kamaruddin Andalah yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh juga sempat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Langsa.

Alasannya juga tidak jauh berbeda dengan saat ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa saat itu juga mengajukan cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti Pilkada serentak 2017. Oleh karena itu, Gubernur meyakini Kamaruddin Andalah mampu melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pjs Bupati Pidie Jaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018, Pjs Bupati Pidie Jaya mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRK, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil.

Pjs Bupati juga memiliki wewenang untuk melakukan pembahasan Rancangan Qanun dan dapat menandatangani setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, dan melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Wagub Tinjau Lokasi Ground Breaking Tol Aceh

Aceh Besar - Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di damping Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taqwallah meninjau lokasi persiapan ground breaking pembangunan Jalan Tol  Ruas Sigli-Banda Aceh di Blang Bintang, Rabu (14/02/218). 

Turut hadir ke lokasi, Kepala Dinas PUPR Aceh, Rizal Aswandi, Kepala Dinas Penanaman Modal  dann Pelayanan Satu Pintu Aceh, Iskandar, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional - Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Joko Suprapto dan sejumlah Pejabat terkait lainnya. 

Perwakilan Badan Pertanahan Nasional - Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Joko Suprapto menyampaikan bahwa dari 10 kecamatan yang terkena proyek jalan tol untuk ruas Sigli – Banda Aceh, lima diantaranya sudah selesai dilakukan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah yaitu, Kecamatan Blang Bintang, Montasik, Indrapuri, Kuta Cot Glie, dan Seulimum. 

Sedangkan lima lainnya kata Joko Suprapto masih dalam dalam proses inventarisasi termasuk lokasi yang menjadi kawasan hutan produksi dan diperkirakan akan selesai dalam seminggu kedepan. 

“Artinya kalau ini semua selesai sangat luar biasa, karena pengalaman di provinsi lain progresya tidak secepat di Aceh,” kata Joko.
Sementara itu, Nova Iriansyah sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh BPN wilayah Aceh yang telah bekerja keras untuk menuntaskan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah untuk pembangunan jalan tol Aceh. 

Jika semua proses sudah selesai,  Nova berharap agar pembayaran untuk pembebasan tanah agar dapat segera dilakukan.

Sebagaimana di ketahui, pembangunan jalan tol lintas sumatera merupakan salah satu proyek strategis nasional.  Di wilayah Aceh, pembangunan jalan tol dibagi ke dalam empat tahap, untuk tahap pertama Sigli – Banda Aceh, tahap kedua Sigli – Lhokseumawe, tahap ketiga Lhokseumawe – Langsa dan tahap keempat Langsa – Binjai (Sumut). 

Peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan Tol tersebut direncakan pada akhir tahun ini oleh presiden Jokowi.

Wagub Tinjau Proyek APBN Di Pidie

Pidie- Wagub Tinjau Proyek APBN di Pidie
Pidie - Wakil Gubernur Aceh,  Nova Iriansyah meninjau dua proyek yang dibiayai APBN di Kabupaten Pidie,  Selasa (13/02/18).

Dua proyek tersebut yaitu pembangunan pengaman pantai pelangi yang berada di depan Pendopo Bupati Pidie dengan nilai kontrak sebesar 85,6 milyar dan Bendungan D.I Rajui tahap I di Desa Masjid Tanjong, Kecamatan Padang Tiji dengan nilai kontrak sebesar 101,48 milyar.

Dalam peninjauaanya ke lokasi pembangunan pengaman pantai pelangi,  Wagub Nova menyampaikan bahwa
posisi pengaman pantai tersebut berada di lokasi yang sangat strategis.

Karena itu,  Nova berharap hasil pembangunan itu nantinya bermanfaat bagi masyarakat dan berfungsi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
"Ini perlu di lihat bagaimana outcomenya, baik itu untuk pengaman pantai,  kemudahan navigasi nelayan maupun wisata atau manfaat lainnya bagi masyarakat, " kata Nova.

Untuk itu Nova berharap agar kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut agar dapat mempersiapkan dari sekarang terutama lokasi-lokasi yang nantinya akan menjadi tempat wisata.

Nova juga menyampaikan,  progres pembangunan pengaman pantai pelangi di atas target dan akan selesai sesuai kontrak pada bulan desember.

"Nanti tentunya akan dilanjutkan dengan membangun wadah-wadah  pariwisata baik itu dari APBK,  ABPA atau bahkan dari Kementrian," ujar Nova.

Sedangkan untuk pembangunan Bendungan DI Rajui, Nova berharap agar kontraktor dapat memacu proses pengerjaan karena masih dibawah target.
"Karena cuaca Aceh saat ini tidak extrem, mudah-mudahan bisa dikerjakan lebih cepat dari biasanya," kata Nova.

Bendungan DI Rajui kata Nova juga harus dapat digunakan secara optimal memberikan manfaat  kepada masyarakat.
"Apapun pembangunannya yang penting adalah manfaatnya bagi masyarakat, " ujar Nova.

Selain dua Proyek APBN tersebut,  Nova juga mengunjungi Koperasi Unit Desa Leung Bintang yang merupakan Koperasi terbaik di Kabupaten Pidie.

Gara-gara Isu LGBT, Aceh International Marathon 2018 Sepi Pendaftar

JAKARTA - Pemerintah provinsi Aceh akan menggelar Aceh International Marathon 2018 di Sabang, 29 Juli mendatang. Sayangnya, sampai saat ini sejak ajang lari sejauh 42 kilometer tersebut dibuka, baru 200 peserta yang mendaftar.

"Jumlah yang mendaftar, baru seminggu kami buka hanya baru 200 yang mendaftar," kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/21/2018).

Ternyata, penyebab rendahnya minat peserta yang mendaftar itu antara lain isu penolakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di tanah rencong tersebut.

"Kami mengalami agak kesulitan sedikit gara-gara LGBT tadi," kata dia.


Persoalan lainnya adalah soal kekhawatiran baju yang digunakan dalam acara lari maraton di Sabang tersebut.

"Gara-gara salah paham tentang kostum, baju. Ini Sabang, kita enggak katakan harus pakai jilbab semua pelari (wanita), atau pakai sorban untuk pelari laki-laki," kata dia.

"Tapi masyarakat peserta ini was-was. Termasuk dampak akibat ada bupati yang meminta pramugari pakai jilbab," kata dia.(kompas)

Irwandi laporkan Pertumbuhan Investasi di Aceh Pada Wapres

Jakarta - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melaporkan berbagai perkembangan investasi di Aceh, kepada Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 13 Februari 2018.

“Melalui Pak JK, kita meminta pemerintah pusat untuk mendorong investasi ke Aceh, serta menjaga komitmennya terhadap investasi asing di Aceh,” jelas Irwandi usai bertemu Kalla.

Seperti diketahui, dua perusahaan dari Turki, Hitay Holding A.S dan Aksa Enerji Uretim A.S, sudah melakukan MoU dengan pemerintah di Turki, untuk berivestasi di bidang energi di Aceh. Tapi sampai kini, masih ada perizinan yang terganjal di Kementerian ESDM.

Hitay Holding A.S akan berinvestasi di bidang Energi Panas Bumi di Gunong Geurudong, Bener Meriah. 

Untuk tahap awal, Hitay akan mengembangkan sebesar 110 megawatt energi panas bumi, dan tahap selanjutanya 110 megawatt, dari  220 potensi geothermal yang tersedia. 

Sementara Aksa Enerji Uretim A.S, akan mengarap proyek Pembangkit listrik tenaga gas bumi di Aceh. Selain itu ada juga komitmen Qatar yang akan berinvestasi di pariwisata Sabang dan Kek Arun.

“Untuk Hitay, perlu upaya percepatan PSPE (Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi) dari Kementerian ESDM. Hitay sendiri sudah sangat siap,” jelas Gubernur Irwandi.

Pada pertemuan tersebut, Irwandi Yusuf juga meminta dukungan Wapres dalam rangka mempercepat proses pengelolaan aset KEK Arun-Lhokseumawe kepada BUPP (Badan Usaha Pengelola dan Pembangun) Kawasan KEK, PT. Patriot Nusantara Aceh. Hal itu sesuai dengan Undang-undang KEK dan Peraturan Pemerintah no 5 tahun 2017 tentang KEK Arun-Lhokseumawe.

Kemarin (12/2/2018) di Kementerian Koordinator Perekonomian juga sudah dilakukan Penandatanganan MoU Kerjasama kegiatan Operasional Barang Milik Negaral berupa aktiva kilang LNG Arun, antara Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) dengan PT. Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun Kawasan KEK.

Irwandi juga melaporkan situasi keamanan yang kondusif di Aceh, walaupun ada tiga kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada, yaitu: Aceh Selatan, Pidie Jaya, dan Subulussalam.

Atas laporannya itu, Kata Irwandi, Wakil Presiden mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Serta berjanji untuk mendorong percepatan investasi di Aceh.

Kedatangan Gubernur ke Istana Wapres turut didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Iskandar.

Gubernur Aceh Klarifikasi Soal Valentine Day

Jakarta - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan dirinya melarang perayaan Valentine Day di Aceh sebagaimana tersiar kabar di sejumlah media bahwa Gubernur Irwandi Yusuf Seakan membolehkan perayaan valentine day

Hal itu disampaikan Irwandi Yusuf di Jakarta usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Yusuf Kalla, Selasa (13/2/2018).

Menurut Irwandi Yusuf perayaan Valentine Day tidak sesuai dengan budaya Aceh dan bertentangan dengan syariat Islam yang sedang digalakkan di Aceh.

"Valentine Day merupakan budaya yang tidak sesuai dengan Aceh dan Syariat Islam," tegas Gubernur Aceh.

Adapun terkait beredarnya berita seakan-akan beliau membolehkan perayaan Valentine Day di depan wartawan di depan istana Wakil Presiden, Irwandi Yusuf menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud seperti yang diberitakan tersebut.

Menurut Irwandi saat itu dia sedang menjawab beberapa pertanyaan termasuk soal investasi, agenda bertemu Wapres, pelarangan waria, larangan perayaan tahun baru dan lain-lain.

"Saya berpikir pertanyaan tersebut bukan soal Valentine Day, karena ramainya wartawan, pertanyaan kurang jelas terdengar," jelasnya.

Menurutnya kalau dia mengetahui pertanyaan saat itu tentang Valentine pasti jawabannya akan dengan tegas melarang perayaan tersebut, sedangkan penjelasan dalam wawancara tersebut Gubernur aceh tersebut berbicara secara normatif saja.
Back To Top