Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Wagub Lepas Tim Safari Ramadan

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah melepas Tim Safari Ramadan 1439 Hijriah ke seluruh kabupaten/kota di Aceh di Gedung Serbaguna, Komplek Kantor Gubernur Aceh, Senin 21 Mei 2018.

Tim yang beranggotakan perwakilan dari Pemerintah Aceh, ulama, da’i dan tokoh masyarakat tersebut secara garis besar akan melaksanakan lima tugas utama.

Yaitu, membangun komunikasi dan silaturrahmi antara Pemerintah Aceh dengan masyarakat, serta menyampaikan pesan agama dan menyemarakkan syiar Ramadhan, termasuk menyampaikan pesan pentingnya persatuan dan ukhuwah.

"Tim juga akan menampung dan menyerap berbagai informasi dan masukan dari masyarakat," ujar Wagub.

Selain itu tim juga akan menyampaikan pesan dan informasi pembangunan agar masyarakat di berbagai pelosok Aceh mengetahui dengan baik dan benar dinamika pembangunan Aceh yang sedang berjalan.

"Kita ingin safari ramadhan ini benar-benar substansial, benar-benar program yang bisa diukur manfaatnya," ujar Wagub.

Menurut Wagub, informasi-informasi berkaitan dengan perkembangan Aceh saat ini, baik terkait kondisi sosial maupun ekonominya, penting untuk diketahui masyarakat.

"Masyarakat tidak boleh kita berikan informasi yang keliru. Kalau memang baik kita katakan baik. Kalau memang belum kita sampaikan belum dan kita butuh kerja sama dari masyarakat," ujar Wagub.

Selain itu, tim juga diminta untuk menghindari membahas hal-hal yang sifatnya khilafiyah serta mengedepankan sikap saling menghargai perbedaan.

"Dengan rahmat itu, setiap individu akan saling menghormati, sehingga Ramadhan ini tidak hanya meningkatkan kesalehan individu, tapi dapat pula meningkatkan kesalehan sosial," ujar Wagub.

Hal itu, lanjut Wagub, sesuai dengan pesan Rasulullah SAW yang mengatakan “sebaik-baik manusia adalah jika ia bermanfaat bagi manusia yang lain.”

"Dengan merujuk kepada hadist ini, maka Tim Safari Ramadhan ini perlu mendorong masyarakat Aceh agar meningkatkan semangat saling membantu dan saling menghormati di bulan mulia ini," kata Wagub.

Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai hadirnya provokator mengatasnamakan agama yang menyebarkan doktrin radikal untuk mengarahkan masyarakat terlibat aksi terorisme.

Segala paham radikal akan dicegah bersama agar tak tumbuh dan berkembang di Aceh. Dalam hal ini tim safari Ramadhan diharapkan bisa menjadi salah satu motor bagi upaya pencegahan radikalisme ini.

Sementara itu, Pemerintah Aceh juga akan menyalurkan bantuan operasional untuk Masjid-masjid yang dikunjungi tim. Bantuan operasional tersebut sebesar Rp 13 juta per Masjid yang akan diperuntukkan bagi insentif imam, muazin dan khadam masjid.

Acara pelepasan tim safari ramadhan ini turut dihadiri para asisten, para kepala dinas, seluruh jajaran SKPA, para ulama, da'i dan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Aceh.

Pimpinan OJK Aceh Silaturahmi dengan Gubernur Aceh

Banda Aceh - Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Senin 21 Mei 2018. Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja gubernur Aceh.

Silaturahmi tersebut dilakukan usai OJK Pusat melantik Aulia Fadly sebagai ketua menggantikan Achmad Wijaya Putra yang dipindahtugaskan ke Departemen Perbankan Syariah OJK Pusat di Kantor OJK, Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, awal April lalu.

Dalam pertemuan itu, Aulia Fadly, mengatakan pihaknya mengemban tugas mengoptimalkan program Pemerintah Daerah terkait keuangan di daerah.

"Kita akan bantu seoptimal mungkin untuk kinerja pemerintah Aceh" kata Aulia Fadly.

Aulia ikut meminta arahan gubernur Irwandi terkait program Aceh Hebat.

"Dari program Aceh Hebat itu, bapak bisa arahkan terkait pengoptimalan fungsi perbankan," katanya.

Parma kembali ke Liga Italia setelah promosi tiga kali berturut turut

Parma kembali ke Liga Italia setelah promosi tiga kali berturut turut


Parma kembali ke Liga Italia setelah promosi tiga kali berturut turut
Logo Parma. (https://commons.wikimedia.org/)

Roma - Pemenang dua kali Piala UEFA, Parma, akan kembali ke Liga Italia (Serie A) musim depan setelah menang 2-0 di Spezia dalam pertandingan terakhir mereka di Serie B, Jumat waktu setempat, dan sekaligus meraih promosi ketiga secara berturut-turut.

Klub yang pernah memenangi Cup Winners' Cup Eropa dan tiga Coppa Italia selama kejayaan mereka di era 90-an dan awal 2000an, juga pernah terpuruk merosot ke Serie D setelah klub itu bangkrut pada 2015.

Namun klub itu tanpa kesulitan promosi dari Serie D pada 2015-16 dan memenangi promosi playoff Serie C tahun kemudian untuk loncat ke Serie B.

Kemenangan atas Spezia berkat gol dari Fabio Ceravolo dan Amato Ciciretti, dan hasil seri Frosinone's 2-2 melawan Foggia, memastikan tim itu berada di posisi kedua di Serie B di belakang Empoli dan akan kembali ke divisi utama.

"Saya berjanji, saya katakan saya akan membawa Parma kembali ke Serie A, dan saya menepati janji saya," kata kapten Parma, Alessandro Lucarelli.(antaranews)
Pemerintah Aceh Tak Edarkan Kupon Meugang

Pemerintah Aceh Tak Edarkan Kupon Meugang

Banda Aceh - Pemerintah Aceh tidak pernah mengedarkan kupon pembagian daging meugang kepada masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani  (SAG) dan Wiratmadinata di depan sejumlah warga yang berkumpul di depan Rumah Dinas Wakil Gubernur di kawasan Blang Padang untuk meminta daging meugang, Selasa (15/5).

"Para suami di Aceh memiliki kebiasaan kesadaran mempersiapkan daging meugang jauh-jauh hari untuk keluarganya. Kemampuan membawa daging di hari meugang dari hasil keringatnya sendiri merupakan suatu kebanggaan  bagi orangtua Aceh,” ujar Wiratmadinata.

Pemerintah Aceh, lanjut Wiratmadinata,  telah memiliki mekanisme adat budaya yang selama ini berfungsi cukup baik di level gampong dimana sistim santunan sosial berjalan dengan cukup baik.

"Sekali lagi kita tegaskan, apabila ada sekelompok masyarakat yang merasa bahwa dalam beberapa hari ini menerima kupon maka itu adalah tindakan pihak lain yang berniat mengadu domba pemerintah dengan masyarakat," tegas Wiratmadinata.

Wira melanjutkan, Pemerintah Aceh dalam program pengentasan kemiskinan sejauh mungkin menghindari tindakan bagi-bagi uang atau barang kepada masyarakat, tetapi lebih mengutamakan tindakan pemberdayaan, meski butuh waktu agak lama dan bertahap.

Wisatawan Ke Aceh Terus Mingkat

Jakarta - Jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh terus meningkat dari setiap tahun. Melihat angka tahun 2017, terdapat peningkatan mencapai 2.9 juta orang, terdiri 2.8 juta wisatawan nusantara dan 78 ribu wisatawan mancanegara.

“Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2016, yaitu 2.1 juta orang, terdiri dari 2.0 juta wisnus dan 76 ribu wisman. Angka ini diprediksi terus meningkat, dan tahun ini kita menargetkan angka kunjungan wisman mencapai 100.000 orang,” Ujar Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Launching Calander of Event (CEO) Aceh 2018 di Jakarta, Senin malam 14 Mei 2018.

Wakil gubernur menambahkan, industri pariwisata Aceh juga semakin berkembang. Hal ini terbukti dengan semakin membaiknya branding wisata Aceh di mata wisatawan, semakin banyak ragam paket wisata sesuai keunikan daerah, dan semakin tinggi minat masyarakat untuk terlibat dalam industri pariwisata.

Selain itu, atraksi wisata yang digelar hampir di seluruh Aceh juga terus meningkat, demikian juga destinasi wisata baru dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung, ditambah lagi dengan semakin viralnya pesona wisata Aceh di berbagai dunia maya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata Aceh “The Light of Aceh.”

Dengan meluncurkan “Calendar of Event Aceh 2018” juga menjadi kesungguhan pemerintah Aceh dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk mencapai 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2019. “Kami bangga menjadi bagian dalam pencapaian ini,” ujar Wakil Gubernur.

Dalam kalender even 2018, lebih dari 100 atraksi wisata berbasis alam dan budaya, serta berkarakter daerah, yang telah dikurasi dan dirangkum dalam Calendar of Event Aceh 2018 yang siap digelar sepanjang tahun 2018 dengan tema “Aceh Hebat melalui Ragam Pesona Wisata”.  Beberapa event besar yang masuk kategori Atraksi Top Aceh 2018, antara lain: Aceh International Marathon, Pekan Kebudayaan Aceh VII, Gayo Alas Mountain International Festival, Tour de Leuser, Aceh Freediving, dan Aceh Surfing Championship; serta dua event lainnya yang berhasil masuk dalam 100 Top Event Nasional: Aceh Culinary Festival dan Aceh International Rapa’i Festival.

Serangkaian even ini diharapkan, tidak hanya mampu menarik kunjungan wisatawan ke Aceh, tetapi juga mampu membangun semangat entrepreneurship bagi pelaku industri pariwisata di daerah. “Untuk itu pada kesempatan ini Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Menteri Pariwisata RI dan jajarannya, yang selalu mendukung kemajuan industri pariwisata Aceh, salah satunya dukungan launching “Calendar of Event Aceh 2018,” ujar wakil gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Nova Iriansyah juga meminta Menteri Pariwisata RI dan jajarannya untuk hadir pada berbagai even atraksi wisata Aceh, khususnya pada Aceh International Marathon tanggal 29 Juli 2018 di Kota Sabang dan Aceh International Rapa’i Festival tanggal 4 s.d 7 November 2018 di Kota Lhokseumawe, sekaligus mendukung sepenuhnya industri pariwisata Aceh yang sedang giat-giatnya kita branding-kan dan promosikan bersama.

Sementara itu Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan dari 100 even yang masuk kalender even Aceh, dipilihlah 9 top even. Dua diantaranya masuk dalam Calender of Even Nasional, yaitu Aceh Rapa’i Festival dan l Aceh Culinary Festival.

Arief Yahya menambahkan, secara geografis, Aceh dalam hal ini Sabang seharusnya lebih pantas disebut gerbang wisata bahari karena berbatasan dengan negara-negara lain seperti India, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. “Jadi sebenarnya Aceh lebih dekat ke pasar wisatawan dibandingkan Lombok. Posisi strategis Aceh harus dimanfaatkan, karena lebih dekat. Saran saya kita manfaatkan posisi strategi tersebut untuk meraih wisatawan ke Aceh,”

Menurut Arief Yahya, Aceh sangat menarik di bulan Ramadhan, orang lain sangat ingin ke Aceh untuk melihat bagaimana Ramadhan di Aceh, “Saya yakin itu,” ujarnya. Ia juga meminta kepada pemerintah Aceh agar terus menarik kunjungan wisatawan mancanegara.

Wagub Nova Silaturrahmi dengan Surya Paloh

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., mewakili pemerintah Aceh bersilaturrahmi dengan tokoh nasional asal Aceh, Surya Paloh, di Hotel Kiryad Muraya Banda Aceh, Jumat 11/05/2018 malam. Silaturrahmi itu juga diikuti perwakilan Forkopimda, DPR Aceh serta para tokoh masyarakat.

Nova Iriansyah menyebutkan, masyarakat Aceh merindukan sosok Surya Paloh, sebagai seorang putra Aceh yang berkiprah di kancah nasional. “Ada kerinduan yang (selama ini) tertahan bisa kita lepaskan malam ini,” kata Nova.

Dalam silaturrahmi itu, para tokoh lintasorganisasi tersebut membahas persoalan Aceh kekinian, proses pembangunan Aceh dan bagaimana Aceh usai berakhirnya Dana Otonomi Khusus 2027 mendatang.

Nova menyebutkan, pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dibantu oleh para tokoh Aceh di Jakarta, harus membantu menyusun langkah strategis untuk melahirkan program yang bisa menghasilkan ‘rupiah’ setara dengan Otsus. Apalagi, diketahui bahwa besaran dana Otsus berjumlah lebih dari setengah APBA.
“Kita susun konsep dan bicarakan di DPRA, kita ajak Forbes, mungkin ada satu skema yang bisa kita sepakati. Kita tidak bisa menunggu lama hingga 2027 nanti,” kata Nova.

Nova yakin, pasti akan ada keterkejutan saat dana Otsus ‘lenyap.’ Ke depan, Nova mengajak semua pihak menyusun perencanaan lebih baik, monitoring dan mengevaluasi semua pengguaan dana Otsus ke arah lebih baik sehingga perekomian masyarakat tumbuh.
Sementara itu, Surya Paloh, mengatakan, besaran dana Otsus yang diterima Aceh harusnya telah membuat Aceh lebih maju dibandaingkan sekarang. “Seharusnya kita bisa buat 3 kali kelipatan lebih baik dari sekarang,” katanya.

Surya Paloh menyebutkan, masyarakat Aceh termasuk dirinya harus berani mengakui: “kita salah urus. Miss manajemen pemerintah besar sekali. Banyak strategi tidak tepat. Niatnya mungkin tidak jelek, tapi hasilnya tidak tepat.” Selama ini, kata Surya Paloh, hampir tidak ada peningkatan pembangunan keterampilan Sumber Daya Manusia d Aceh. “Dalam berkompetesi apa pun kita kalah, pengangguran kita besar, provinsi kita miskin,” kata Surya Paloh. Ia mengajak semua bergandengan tangan, melupakan perseteruan. “(Selama ini) Tidak ada yang ingatin saat ada pekelahian eksekutif dan legeslatif. Hal itu telah membuat kita semakin jauh tertinggal,” kritik Paloh.

Surya Paloh menyayangkan, jika Aceh menggantungkan diri dari Dana Otsus. Dana tersebut diibaratkan Paloh sebagai suplemen semata. Karenanya ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun program yang bisa meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja. Jika hal itu bisa dipikirkan, pastinya Pendapatan Asli Aceh meningkat dan ketergantungan pada anggaran Otsus akan berkurang bahkan hilang.

“Bahaya kalau Otsus jadi tumpuan. Aneh kalau Otsus jadi andalan pembelanjaan,” kata Paloh.

Dalam pembangunan ke depan, Paloh meminta pemerintah Aceh memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Ia mengusulkan pembangunan jalan highwaydari Banda Aceh ke Medan, layaknya highway Kuala Lumpur – Johor. Selain mempersingkat perjalan ke provinsi tetangga, hal tersebut juga pastinya akan membuat pertumbuhan aktifitas ekonomi.

“Ada multiefek positif yang akan kita dapat. Kita perlu itu (jalan highway),” kata Paloh. Ia bersedia menjadi penyambung lidah ke Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permintaan tersebut. “Tapi kita jangan ada beda pandangan dulu, kalau ada yang bilang tidak cocok, bahaya itu. Kita harus bisa yakinkan pemerintah pusat.”
Surya Paloh yakin, jika hal tersbeut adalah perjuangan bersama dan konkrit, pemerintah pusat akan mengabulkan permintaan masyarakat Aceh tersebut. “Aceh itu mendapat satu tempat di hati Jokowi. Ia memahami masalah kita,” kata Surya Paloh.

Gubernur Aceh Bertemu Presiden Perusahaan Minyak Asal Dubai dan Inggris

Jakarta – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan pertemuan dengan direksi dua perusahaan minyak raksasa, yaitu Mubadala Petroleum dari Dubai dan Premier Oil asal Inggris di Jakarta, Senin 7 Mei 2018.
Pertemuan tersebut dilakukan pasca penandatanganan kontrak dua Blok Migas di lepas pantai bagian Utara Aceh pada 5 Mei 2018. Dalam pertemuan itu kedua perusahaan melaporkan rencana kegiatan mereka di lepas Pantai Aceh.
Kedua blok yang dimaksud yaitu Blok Andaman I yang dimenangkan Mubadala Petroleum (Andaman 1) RSC Ltd. Kedua, blok Andaman II yang dimenangkan oleh Konsorsium Premier Oil Andaman Limited - KrisEnergy (Andaman II) Ltd - Mubadala Petroleum (Andaman 2) RCS Ltd.
Blok Andaman I dan Andaman II berlokasi di laut Andaman di sebelah utara Aceh. Kontrak itu menggunakan skema gross split, dengan jangka waktu kontrak selama 30 tahun yang dimulai dengan tahap eksplorasi selama enam tahun.
Kedua kontraknya ini akan melaksanakan studi Geology Dan Geofisika dalam waktu dekat ini dengan malakukan kegiatan seismic survey di lepas Pantai laut Andaman Aceh.
Gubernur Aceh menyambut baik kegiatan ini dan berharap mereka segera dapat melaksanakan pekerjaan explorasi.
“Pemerintah akan secara penuh meberikan dukungan,” ujar Gubernur dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan ini dihadiri oleh Senior Management perusahaan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Dan SKK Migas yang diberikan tugas oleh negara melalukan pengawasan dan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia, khususnya Aceh dengan BPMA.
Sedangkan dari Mubadala Petroleum dihadiri Ian Warrilow selaku presiden perusahaan dan Mazin Alamki selaku COO. Sementara dari Premier Oil dihadiri Garay Selbie selaku presiden, dan Nick Comrie Smith yang merupakan Manager Eksplorasi.

Keselamatan Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina Tanggungjawab Seluruh Umat Islam

Banda Aceh - Ratusan masyarakat Aceh yang tergabung dalam 30 Ormas/LSM kembali menggelar aksi mengutuk penjajahan Israel terhadap Palestina.
Peserta aksi juga mengecam pemerintahan Amerika Serikat dibawah presiden Donald Trump dan sekutunya yang bersikukuh memindahkan kedutaannya ke Yerussalem.
Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Aceh, Makhyaruddin Yusuf mengatakan, umat Islam diseluruh dunia tidak rela adanya pemindahan kedutaan tersebut, karena hal itu sama saja dengan menyerahkan masjid Al Aqsa kepada Yahudi Israel.
“Sekarang saja mereka sangat bebas menodai masjidil aqsa, apalagi kalau Baitul Maqdis menjadi ibu kota Israel, ini yang tidak kita inginkan, dan kita akan terus berdiri tegas, masyarakat Aceh siap memperjuangkan agar Palestina merdeka,” ujarnya.
Makhyaruddin mengatakan aksi kemarahan terhadap penjajahan Israel terhadap Palestina dilakukan di seluruh Indonesia sampai PBB mendengarkan suara kaum Muslimin.
“Pemerintah Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita akan menentang semua bentuk penjajahan diatas dunia. Dan kita katakana sekali lagi, bahwa kalau Amerika masih melindungi Yahudi, maka Amerika juga penjajah,” lanjutnya.
Sementara itu Ketua Komisi VII DPR Aceh Ghufran Zainal Abidin mengatakan aksi tersebut dilakukan diseluruh Indonesia, dan ini membuktikan bahwa kita semua siap membela Palestina.
“Semoga Allah segera membebaskan Al qud dari cengkraman Yahudi Israel, dan kita semua bisa melaksanakan Shalat di Masjidil Aqsa,” lanjutnya.
Ghufran mengingatkan bahwa keselamatan masjidil Aqsa dan kemerdekaan Palestina merupakan tanggungjawab moral dan aqidah dari seluruh umat Islam diseluruh Dunia termasuk Aceh.
“Mari kita terus membantu kaum Muslimin di Palestina, baik dengan infak-infak maupun dengan doa-doa kita,” tambahnya.
Sementara itu aktifis perempuan Rahmawati mengajak kaum perempuan di Aceh ikut peduli dengan kondisi warga Palestina, karena saat ini kondisi perempuan Palestina juga hidup dibawah tekanan penjajah Yahudi Israel.
“Hari ini kita berkumpul untuk menunjukkan bahwa kita cinta Palestina. Memang kita jauh dari Pelestina, tapi hari kita dekat, maka satu kata untuk Al qud, bebaskan Al quds,” lanjutnya.
Sementara itu Aktifis pemuda Aceh Basri Effendi mengajak umat Islam bersatu untuk melawan penjajahan Yahudi Israel terhadap kaum muslimin di Palestina.
“Semua orang harus di cerdaskan agar peduli terahdap Palestina. Apa yang bisa kita lakukan?, hari ini kita tidak punya alat perang tapi punya HP, maka mari kita sosialisasikan tentang Palestina,” lanjutnya.
Tokoh dari dayah Aceh Tu Bulqaini dalam orasinya juga mengajak masyarakat Aceh untuk memboikot produk Yahudi semampunya. Serta untuk terus menujukkan kepedulian terhadap sesame kaum muslimin.(anterokini)

Irwandi Resmikan Pembangunan PLTMG Kapasitas 250 MW

Lhokseumawe - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbagut 2 Peaker berkapasitas 250 megawat di Kecamatan Muara Satu, Desa Meuriah Paloh, Kota Lhokseumawe, Jumat (11/05/2018). Pembangkit listrik tersebut akan memperkuat Sistem Kelistrikan Wilayah Aceh dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2019.

Peresmian tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Irwandi bersama Walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya, GM PLN Aceh, Jefri Rosiadi dan pejabat PLN lainnya.

Irwandi mengatakan ketersediaan pasokan tenaga listrik di Wilayah Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe, akan mendukung masuknya investor dalam membangun investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

"Tanpa listrik, semua tidak bisa berjalan. Banyak investor mau menamankan modalnya di Aceh, tapi terkendala karena tidak cukupnya energi listrik. Masalah listrik juga kerap mengganggu aktivitas dan ekonomi masyarakat,” kata Irwandi.

Penambahan energi listrik, kata Irwandi, harus dilakukan guna memenuhi kebutuhan masa depan. Langkah inilah yang terus dilakukan PT. PLN dengan dukungan Pemerintah Aceh.

“Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 2 yang berkapasitas 250 MW yang kita lakukan hari ini," ujar Irwandi.

Gubernur Irwandi mengatakan masalah energi listrik Aceh dapat teratasi dengan dibangunnya pembangkit tersebut. Selain itu, PLTMG 2 juga diharapkan mampu mendukung kebutuhan energi listrik yang cukup besar untuk berbagai usaha, yang ada di KEK Arun-Lhokseumawe.

Irwandi menyampaikan beberapa pembangkit yang telah dibangun di Aceh juga akan memasuki tahap penyelesaian, seperti PLTA Peusangan berkapasitas 84 MW dan pembangkit listrik energi panas Bumi Jaboi, Sabang, yang berkapasitas 80 MW.

Selain itu, lanjut Irwandi, sumber energi listrik panas bumi Seulawah juga sedang dikerjakan dan siap berproduksi tahun 2020, dengan kapasitas awal 55 MW dari 165 MW kapasitas yang diharapkan. Beberapa sumber energi lainnya juga sedang digarap, seperti Gunong Geurudong oleh Hitay dari Turki.

"Jika pembangunan semua sumber energi itu telah selesai, Aceh akan memiliki energi listrik yang cukup besar dan mampu menopang iklim investasi di Aceh serta menumbuhkan lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar,” ujar Irwandi.

Irwandi meminta agar PLN bertanggung jawab dalam melakukan CSR kepada masyarakat. Pemerintah Aceh juga akan mengawasi CRS yang dilakukan oleh PLN.

Pada kesempatan tersebut, Irwandi mengimbau PLN agar memastikan ketersediaan listrik selama bulan Ramadhan.

“Beberapa waktu yang lalu, saya sudah duduk bersama GM PLN Aceh, saya minta agar listrik tidak mati lagi saat peak hours pada bulan Ramadhan, jika ada masalah segera diselesaikan sebelum Ramadhan,” tegas Irwandi.

Sementara itu, General Manager PT. PLN Aceh, Jefri Rosiadi mengatakan, saat ini total beban listrik Aceh mencapai 490 Megawat. Untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, listrik di wilayah Aceh mendapat suply dari PLTU Nagan Raya, PLTMG Arun dan beberapa pembangkit listik lainnya yang ada di Aceh, dengan total daya mencapai 453 Megawat. Aceh juga mendapat tambahan daya yang disuply dari sistem Sumbagut sebesar 57 MW.

“Kami menyadari, meskipun kondisi kelistrikan di Aceh aman, namun diperlukan pengembangan untuk menunjang perekonomian Aceh,” kata Jefri.

Karena itu, kata Jefry, untuk mendukung pemenuhan kapasitas beban seiring dengan meningkatnnya perekonomian di wilayah Aceh, PLN terus melakukan pembangunan infrastruktur, baik dari sisi pembangkit, gardu induk dan transmisi.

Untuk diketahui, proyek pembangunan PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW yang dilaksanakan oleh kontraktor Konsorsium PT Wijaya Karya– TSK dan PT Sewatama ini merupakan Proyek Strategis Nasional dan salah satu Program 35.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Gubernur Lantik Pj Bupati Aceh Selatan

Banda Aceh - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melantik Dedy Yuswadi AP sebagai penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Jumat (11/5/2018).

Deddy Yuswadi adalah Kepala Satpol PP dan WH Aceh. Ia dilantik menggantikan HT Sama Indra dan Kamarsyah selaku Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yang sudah berakhir masa jabatan pada 22 April 2018 lalu.

Pengambilan sumpah dan pelantikan disaksikan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Sekretaris Daerah Dermawan, para Asisten, Kepala SKPA lingkup Pemerintah Aceh, unsur Forkopimda serta para tamu lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan, pelantikan Dedy Yuswadi sebagai Penjabat Bupati Aceh Selatan adalah dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Sementara masa jabatan HT Sama Indra dan Kamarsyah selaku Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan telah berakhir pada 22 April 2018.

"Karena itu, pelantikan ini merupakan kebijakan pemerintah yang amat mendesak sebagai bagian proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu semakin menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari jajaran aparatur pemerintah, demi menyikapi perkembangan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Untuk itu, diperlukan figur pemimpin yang mampu menjawab dan membaca situasi dan perkembangan dinamika masyarakat terkini, serta memiliki netralitas dalam memfasilitasi Pilkada yang sedang berlangsung di Kabupaten Aceh Selatan.

"Mudah-mudahan harapan tersebut bisa dipenuhi oleh saudara Dedy Yuswadi, AP selaku Penjabat Bupati Aceh Selatan yang baru kami lantik," harap Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan, dalam penyelenggaraan good governance, prinsip utama yang harus dilaksanakan adalah transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Karena itu, kehadiran Dedy diharapkan dapat mendorong segera berakhirnya praktik-praktik KKN dalam segala lini kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Gubernur juga meminta seluruh jajaran Forkopimda, tokoh-tokoh serta semua elemen masyarakat Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat mendukung kepemimpinan Penjabat Bupati yang baru, sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan itu, secara khusus Gubernur juga meminta Penjabat Bupati Aceh Selatan untuk mengawal agenda pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut secara intens dan netral, dengan memberi dukungan bagi kelancaran penyelenggaraan tahapan Pilkada. Penjabat Bupati Aceh Selatan juga diminta mengambil langkah-langkah strategis jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Dedy juga diminta selalu berkoordinasi dengan DPRK Aceh Selatan, unsur muspida dan instansi terkait lainnya, dalam menentukan dan menetapkan kebijakan daerah yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, Dedy juga diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota tetangga dan instansi vertikal dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan, dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut Gubernur berharap Dedy melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance and clean government, mulai dari tataran sekretariat daerah, dinas dan lembaga daerah sampai ke pemerintahan kecamatan, kemukiman dan gampong-gampong.

"Dalam menjalankan roda pemerintahan, diharapkan juga saudara bekerja sama dengan semua pihak dan harus memberikan perhatian maksimal pada pemerintahan gampong," ujar Gubernur.

Gubernur juga meminta untuk tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

"Saya minta saudara fokus pada penyelesaian program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Hal ini untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Pada kesempatan itu, Gubernur juga berterima kasih kepada H. T. Sama Indra dan Kamarsyah, yang telah memimpin Aceh Selatan selama ini.

Irwandi Ingatkan Rekanan Bekerja Sesuai Tenggat Waktu

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf meminta rekanan yang telah menandatangani kontrak kegiatan APBA 2018 untuk menyelesaikan pekerjaan dengan amanah dan jujur. Rekanan juga diminta untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dengan tetap mengedepankan mutu pembangunan.

“Jangan melakukan kebiasaan buruk ambil uang muka, setelah itu jual proyek ke orang lain. Saya akan mengecek sendiri ke lapangan,” kata Gubernur Irwandi usai penandatangan kontrak bersama kegiatan strategis APBA, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat 11 Mei 2018.

Penandatanganan kontrak tersebut, ujar Irwandi, merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam keseluruhan proses pembangunan di Aceh.

Penandatanganan sejumlah proyek tersebut dilakukan atas paket yang sudah diumumkan pemenang, yaitu sebanyak 624 Paket dengan nilai Rp727,9 miliar per 36 SKPA, termasuk paket pelelangan secara elektronik atau e-Catalog 90 paket senilai Rp167,25 miliar.

Pemerintah Aceh langsung mengumumkan proses lelang, tujuh hari pasca mengesahkan APBA 2018 melalui Pergub pada 26 Maret lalu. Adapun paket lelang yang diumumkan berjumlah 2.872 paket senilai 4,95 triliun. Irwandi meminta agar dalam tempo sepekan ke depan, proyek-proyek yang telah ditandatangani oleh rekanan tersebut bisa langsung dikerjakan.

“Harus langsung. Tidak ada alasan mencari dana. Setiap melakukan tender sudah siap dengan dana. Kita akan menyediakan uang muka,” kata Irwandi. Ia menginginkan agar semua proyek yang tender harus selesai tepat waktu. “Jangan seperti tahun lalu. Kalau terjadi bukan hanya perusahaan, tapi manusianya juga kena blacklist.” 

Irwandi meminta agar rekanan dapat segera mengambil uang muka yang telah disediakan.

Dia mengatakan proses tender tahap dua akan dilanjutkan secara bertahap. Gubernur menargetkan pada akhir Juni nanti semua paket sudah selesai ditandatangani. 

Gubernur Irwandi juga mengajak seluruh masayarat dan pihak dewan di DPR Aceh untuk bersama mengawasi serta memantau proses pembangunan di Aceh.

Untuk diketahui, sebanyak 624 paket dengan nilai Rp727,9 miliar ditandatangani oleh rekanan bersama SKPA terkait.

Paket tersebut antara lain adalah sarana pendidikan sebanyak 40 paket dengan nilai Rp83 miliar, gedung 36 paket senilai Rp58 miliar, jaringan irigasi 12 paket senilai Rp56 miliar, sarana ibadah sebanyak 27 paket senilai Rp51 miliar, sarana olahraga sebanyak 14 paket senilai Rp41 miliar, alat pertanian dan perkebunan sebanyak 20 paket senilai Rp37 miliar, sarana transmigrasi sebanyak 35 paket senilai Rp29 miliar, dan alat kesehatan sebanyak 30 paket senilai Rp28 miliar.

Selanjutnya adalah pembangunan fasilitas keselamatan LLAJ sebanyak 36 paket senilai Rp23 miliar, jalan 7 paket senilai Rp20 miliar, bandara 2 paket senilai Rp19 miliar, jetty/tanggul sebanyak 9 paket senilai Rp15 miliar, lampu jalan 15 paket senilai Rp15 miliar, pengadaan bibit 29 paket senilai Rp14 miliar, dan pelabuhan penyeberangan 6 paket senilai Rp13 miliar.

Dalam APBA 2018 juga diplotkan anggaran untuk Bor Air Tanah sebanyak 11 paket senilai Rp12 miliar, pembangunan jembatan sebanyak 1 paket dengan nilai Rp10,9 miliar, pembangunan RSU 4 paket dengan nilai Rp11 miliar, rehab tambak sebanyak 23 paket senilai Rp11 miliar, pengadaan pupuk 30 paket senilai Rp8 miliar, pembangunan sarana air bersih 3 paket senilai Rp6 miliar, pengadaan benih 10 paket senilai Rp5 miliar, instalasi listrik rumah 7 paket senilai Rp4 miliar dan paket lainnya dengan anggaran Rp160 miliar. Seluruh kegiatan tersebut tersebar pada 23 Kabupaten/Kota termasuk Dana Otsus Kabupaten/Kota.
Wagub Buka Pameran Foto Refleksi 20 Tahun Reformasi

Wagub Buka Pameran Foto Refleksi 20 Tahun Reformasi

Banda Aceh - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Persatuan Nasional (PENA) 98 menggelar Pentas Seni yang berisi pameran foto aksi-aksi mahasiswa era 1998, Kamis (10/5/2018). Kegiatan yang dipusatkan di Taman Bustanul Salatin Banda Aceh ini sebagai refleksi 20 tahun reformasi.

Acara dibuka Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, serta dihadiri sejumlah pejabat lainnya. Ikut hadir Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

Dalam sambutannya, Wagub Nova meminta tidak ada yang berpikir atau bernostalgia untuk kembali ke Orde Baru. Menurutnya sebuah kemunduran jika generasi sekarang mengajak kembali ke masa rezim Orde Baru.

Wagub Nova turut mencontohkan negara Malaysia yang baru saja melakukan reformasi dengan menggelar Pemilu pada 9 Mei 2018 kemarin. "Artinya 20 tahun setelah Indonesia. Kenapa kita harus kembali ke masa Orde Baru," kata Wagub.

Wagub melanjutkan, ada sentimen baru yang muncul di beberapa tempat, termasuk di media sosial dan media massa.

"Para pelakunya ini ingin mengajak kita kembali ke rezim Orde Baru, saya kira ini suatu pembodohan," ujar Wagub seraya mengajak semua orang untuk menggelorakan slogan, "Mari kita melawan lupa, untuk tidak kembali ke zaman orde baru."

Selain pameran foto aksi, Pentas Seni PENA 98 turut diisi dengan dialog publik yang menghadirkan sejumlah aktivis '98. Di antaranya Ari Maulana, Kautsar, Banta Syahrizal, Tarmizi, Iqbal Faraby dan beberapa aktivis lainnya.

Ketua panitia, Fendra Trysani, kepada wartawan mengatakan kegiatan ini menjadi sangat penting untuk merefleksi ingatan, pada peristiwa-peristiwa penting reformasi 98. 

"Kami mengemas acara ini dengan pameran foto-foto aksi mahasiswa tahun 1998. Secara keseluruhan, ada 300 foto yang kita tampilkan termasuk beberapa foto aksi-aksi mahasiswa di Aceh," ujar Fendra.

Bertemu Pemerintah Aceh, World Bank Bahas Pengelolaan Dana Desa

Banda Aceh – Task Team Leader Village Service World Bank yang diketuai Christopher Finch melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk membahas pengelolaan dana Desa di Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (09/05/2018).

Dalam sambutannya Wagub Nova menyampaikan, Pemerintah Aceh menaruh harapan besar kepada World Bank agar dapat menjadikan Aceh sebagai pilot project, sehingga pola pengelolaan dana desa lebih efektif dan akuntable.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, kata Nova, seperti penguatan institusi pemerintahan gampông agar lebih mandiri, pola kontrol yang lebih akuntabel dengan melibatkan peran masyarakat, dan  peningkatan kapasitas para pendamping yang lebih baik dari sekarang.

“Kita semua tentu berharap, bahwa untuk tahun anggaran 2018 ini adanya perubahan yang signifikan, baik dari segi peningkatan kualitas pembangunan gampông, maupun dari kuantitas kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Nova.

Nova mengakui, Pemerintah Aceh masih membutuhkan bantuan terkait pengelolaan dana Desa.

“Dengan bantuan dari World Bank nantinya kita harapkan pengelolaan dana desa bisa lebih baik lagi,” ujar Nova.

Pada kesempatan tersebut, Nova juga menyampaikan, upaya sosialisasi terhadap berbagai aturan yang telah diterbitkan perlu terus dilakukan agar pemanfaatan dana gampông di Aceh dapat berjalan sesuai dengan amanat UU Desa.

Untuk pengawasan, lanjut Nova, harus melibatkan semua pihak terkait mulai dari masyarakat desa, camat, imum mukim, tuha peut, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, bahkan dari KPK.

“Untuk lebih efektifnya pengawasan tersebut perlu diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan,” ujar Nova.

Sementara itu, Task Team Leader Village Service World Bank, Christopher Finch menyampaikan, Pemerintah Indonesia dan Aceh memiliki pengalaman yang lebih baik terhadap pengelolaan dana desa, tetapi banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa.

“Kami menyadari bahwa dalam pengelolaan dana desa ini terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintahaan desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi,” kata Christopher.

Menurut Christopher, kesuksesan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur, keterlibatan masyarakat, insentif terhadap aparatur desa dan aspek kontrol terhadap dana desa yang disalurkan.

Untuk itu, lanjut Christopher, Tim dari World Bank ingin mempelajari bagaimana pengelolaan dana desa selama ini dilakukan di Aceh. Tim tersebut juga ingin membantu agar pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Back To Top