Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Plt Gubernur Aceh Kutuk Keras Penembakan Brutal di Selandia Baru

Foto: ilustrasi
Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ikut mengutuk aksi penembakan brutal yang di terjadi di dua masjid di Selandia Baru. Ia mengajak serta seluruh umat Islam untuk bersatu melawan para teroris anti-Islam demi kemanusiaan 

"Innalillahi wainnailaihi raji'un. Sy mengutuk penembakan yg terjadi di Christchurch Selandia Baru. Siapapun pelakunya hrs mempertanggungjwbkan kebiadabannya di dunia & akhirat. Mari kita bersatu melawan para teroris anti Islam demi kemanusian dan tegaknya peradaban," tulis Nova Iriansyah dalam postingan di akun twitternya, Jumat 15/03/2019 malam tadi. 

Aksi terorisme anti-Islam berupa penembakan terjadi di dua masjid di Dean's Road dan satu masjid di Linwood Avenue yang berada di pusat Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3) siang. Aksi brutal itu menewaskan sedikitnya 48 jamaah salat Jumat dan melukai banyak jamaah lain. 

Nova menyebutkan aksi tersebut merupakan kebiadaban yang dilakukan oleh teroris anti-Islam. Ia mengajak semuanya untuk berdoa agar korban yang terluka bisa diberikan keselamatan. "Mari berdo'a bagi keselamatan korban kebiadaban penembakan di Christchurch," ujar dia. 

Penembakan di Christchurch memang menarik perhatian seluruh masyarakat dunia. Simpati dan belasungkawa bahkan turut diucapkan oleh pimpinan berbagai daerah dan negara. Mereka beramai-ramai mengutuk aksi terorisme sembari mendoakan para korban meninggal sebagai syuhada yang mati syahid. []

Sebanyak 40 Peserta Dilatih Pelayanan Psikososial

BANDA ACEH- Dinas Sosial Aceh menggelar kegiatan Pelayanan Psikososial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana yang diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Aceh serta perwakilan anggota Taruna  Siaga Bencana (TAGANA) dari seluruh Aceh, kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Rabu malam 13 Maret 2019.
Kabid Lindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Aceh Yusri, S.Sos dalam sambutannya menyebutkan, dengan adanya acara tersebut, ia berharap kepada seluruh perserta yang mengikuti acara agar dapat meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pemahaman, terutama bagi perserta yang hadir yang kemudian diaplikasikan kepada masyarakat.
Semetara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Drs, Alhudri,MM yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah AKs, MS.i sebelum membuka secara resmi kegiatan tersebut mengharapkan, agar para peserta, pelayanan Psikososial untuk korban bencana perlu ada peningkatan yang memadai, mengingat, pasca bencana bukan hanya sekedar respon seperti bantuan lologistik dan juga fisik yang dibutuhkan, melainkan pelayanan Psikososial untuk korban bencana adalah salah satu hal terpenting yang perlu diberikan kepada mereka.
Kemudian, Devi juga berharap kepada anggota TAGANA agar menjadi personil yang tangguh pasca mengikuti acara itu yang akan berlangsung dari Rabu 13 Maret hingga Satu 16 maret 2019. “gunakan momentum kegiatan ini untuk menambahkan pengetahuan serta menjalin silaturrahmi dengan baik serta adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khsusunya korban bencana,” tutup Devi.
PM Selandia Baru: Penembakan Masjid Aksi Teroris Terencana

PM Selandia Baru: Penembakan Masjid Aksi Teroris Terencana

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern saat konferensi pers terkait penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3).

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern saat konferensi pers terkait penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3).

WELLINGTON -- Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Jumat (15/3), mengatakan penembakan di masjid merupakan serangan teroris yang terencana dengan baik. Ardern mengatakan 40 orang meninggal dalam penembakan di dua masjid di Kota Christchurch.


ditemukan tergeletak di luar Masjid Linwood.
Dia menambahkan tingkat ancaman keamanan nasional telah dicabut. Sebelumnya, Selandia Baru menetapkan ancaman keamanan tinggi.
Sebanyak empat orang, yakni tiga laki-laki dan seorang perempuan telah ditahan polisi. Satu di antara mereka berkewarganegaraan Australia.

Seorang pria yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu menggambarkan pendapatnya yang anti-imigran dam sebuah manifesto. Pria 28 tahun tersebut berkulit putih dan datang ke Selandia Baru hanya untuk merencanakan dan berlatih melakukan serangan di masjid itu.
"Ini adalah orang-orang yang menurut saya memiliki paham ekstremis, yang jelas-jelas tidak punya tempat di Selandia Baru," ujar Ardern.(republika)

Dinsos Aceh Bahas Strategi Penanganan Kemiskinan Berbasis BDT

BANDA ACEH- Dinas Sosial Aceh (Dinsos) Aceh menggelar rapat dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (TKP2K) berkaitan dengan  Basis Data Terpadu (BDT) terbaru dan rencana penanganan kemiskinan tahun 2020 mendatang.
Rapat itu berlangsung di aula Dinas Sosial Aceh yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinsos Aceh Devi Riansyah AKs, MS.i dan turut didampingi oleh Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Aceh Cut Aja Muzita, S.STP MPA,dan sejumlah pejabat eselon diruang lingkup dinas tersebut, Rabu sore 13 MAret 2019.
Dalam rapat, turut dihadiri oleh Asrati selaku ketua TKP2K Aceh beserta jajaran, ketua Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad dan sejumlah peserta undangan lainnya.
Cut Aja Muzita menyembutkan, rapat koordinsi tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung program Dinas Sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Aceh, apalagi baru-baru ini, BPS merilis bahwa provinsi Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera.
“Dengan adanya BDT ini, akan lebih terarah dan terukur dalam penyaluran bantuan dari pemerintah Aceh melalui Dinsos Aceh, dan bahkan bukan hanya Dinsos Aceh, SKPA yang lain yang mempunyai tugas menangani kemiskinan akan mengacu kepada DBT saat ingin merumus program,” ujar Cut Aja Muzita disela rapat koordinasi.
“Tahun ini tingkat kemiskinan di Aceh nomor satu di Sumatera. Kami akan mengkaji apa penyebabnya, tentu ini menjadi perhatian serius kami khsususnya di Dinas Sosial Aceh. Pemerintah Aceh sudah bekerja penuh hati, anggaran juga cukup banyak digelontorkan untuk penanganan fakir miskin di Aceh,” sambungnya.
Ketua TKP2K Aceh Asrati menyebutkan, dengan adanya rapat koordinasi ini, akan lebih mudah dalam mensinkronisasi program kerja Dinsos dengan TKP2K dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan di Aceh, selama ini menurutnya Pemerintah Aceh sudah bekerja maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan, meski hasil belum maksimal, namun pemerintah tidak tinggal diam.
“Kedepan, dengan adanya data terpadu ini, akan lebih terlihat jelas data dan jumlah angka kemiskinan serta karakteristik kemiskinan di Aceh, dengan demikian pemerintah akan lebih tepat sasaran dalam menyusun program dan menyentuh langsung masyarakat bawah,” ujar Asrati sat dimintai keterangannya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah AKs, MS.i mewakili Kepala Dinas Sosial Aceh Drs.Alhudri, MM menyebutkan, dengan adanya data BDT terbaru yang telah di update dan memuat sejumlah indicator kemiskinan di Aceh, maka akan memudahkan Dinas dalam bekerja.
“Kegunaan data BDT yang terbaru yang sudah memuat indicator kemiskinan. Ini memudahkan kerja Dinsos Aceh dalam bekerja menyasar orang-orang yang memang berhak menerima bantuan,” katanya.
Kemudian, kegunaan data tersebut akan diketahui siapa saja yang sudah pernah dibantu oleh pemerintah dan juga dapat mengetahui perkembangan dari pihak penerima bantuan. “jadi, program kami akan mengacu berdasarkan data BDT, agar tepat sasaran,” tutupnya.

Mengenal BDT
Apa yang dimaksud dengan Basis Data Terpadu?
Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistemyang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.
Apa Kegunaan Basis Data Terpadu ?
Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk:
Melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan. Data ini dapat digunakan antara lain bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40% masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi terendah.
Bagi perencana program Pemerintah (Pusat maupun Daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.
Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial. Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka Basis Data Terpadu dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial.
 Apa isi Basis Data Terpadu ?
Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya

Pemerintah Aceh Bangun 39 Unit Rumah KAT di Sikundo

Meulaboh - Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) H T Ahmad Dadek SH bersama rombongan mengunjungi Desa Sikundo, Kecamatan Pantee Cermen, Kabupaten Aceh Barat, Selasa 13 Maret 2019. 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau dan mengasesmen sebelum dilakukan Baksos dan peletakan batu pertama oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk pembangunan  39 unit rumah program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) milik Dinas Sosial Aceh. Rumah KAT adalah rumah bertipe Tipe 24. 

Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM mengatakan, beberapa hari saat dirinya bersama Kepala BPBA dan sejumlah SKPA lainnya sedang membahas tentang penanganan bantuan Masjid Palu, Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah  MT meminta Dinsos Aceh bersama BPBA agar masyarakat memantau langsung kondisi Desa Sikundo. 

"Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk desa terpencil seperti Sikundo," kata Alhudri mengungkapkan. 

Tidak hanya Sikundo, Nova Iriansyah juga meminta agar Desa Jamat, Kecematan Linge, Kabupaten Aceh Tengah juga dilakukan peninjauan, karena setelah dicarikan informasi awal kondisinya tidak jauh berbeda dengan Sikundo. 

"Namun kalau saya lihat di sini agak lebih maju dibandingkan dengan Jamat," kata Alhudri. 

Tapi intinya,  kata Alhudri, Nova Iriansyah memerintahkan pihaknya untuk melakukan bakti sosial tahun ini untuk ke dua tempat tersebut. 

Namun Nova Iriansyah kata Alhudri juga memerintahkan baksos ini nantinya tidak hanya dilakukan oleh satu dinas, melainkan juga diikuti oleh dinas-dinas terkait. 

"Seperti Dinas Pendidikan, barang kali juga perlu melihat tentang kondisi pendidikan di sini, Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan warga di sini,  begitu juta Dinas PUPR, Perkim dan Pengairan.
Mungkin ketiga-tiganya nanti akan ikut bersama Bapak Plt Gubernur Aceh kemudian perkebunan dan pertanian, siapa yang cocok sehingga masyarakat di sini betul betul mandiri," katanya. 

Targetnya, seperti motto Plt Gubernur Aceh bagaimana bisa menekan  angka kemiskinan  minimal satu persen dalam setiap tahun setahun, oleh karena itu perlu dilakukan secara bersama - sama. 

Maka dengan cara "serang" langsung bersama-sama antar SKPA tentu akan sangat berdampak pada pembangunan Aceh yang berkesinambungan, apalagi dengan alam di Sikundo yang sangat mendukung. 

"Yang pastinya, untuk Sikundo akan dilakukan juga peletakan batu pertama untuk pembangunan 39 unit rumah KAT oleh Plt Gubernur Aceh. Untuk waktu kita upayakan secepatnya," tegasnya. 

Alhudri menambahkan, bakti sosial di Sikondo dilakukan bukan setelah viralnya jembatan tali Sikundo, melainkan memang sudah direncanakan sejak lama, dan masuk dalam program KAT Dinas Sosial Aceh. 

Untuk pembangunan 39 unit rumah KAT, Alhudri mengaku sudah menanyakan langsung kepada Camat Pantee Cermen T Juanda, dan PPTKnya Safwan MM. 

"Untuk pembangunan rumah KAT di Dusun Durian akan dibangun 30 unit dan Dusun Sara Saree 9 unit rumah KAT," katanya. 

Dusun Durian dan Dusun Sara Saree adalah dua dusun di Desa Sikundo. Kedua dusun tersebut dihubungkan dengan jembatan ayun (jembatan tali). Sementara untuk jembatan tersebut Pemerintah Aceh akan membangun tahun ini. 

"Jembatan ini akan dibangun oleh Pemerintah Aceh Tahun ini," katanya. 

Alhudri menambahkan, program pemberdayaan KAT ini tidak hanya sebatas membangun rumah namun selama 2-3 tahun akan menjadi prioritas perhatian pemerintah, seperti akan pemberian jadup,  dibagikan alat-alat pertanian dan jika mungkin peternakan juga. 

Alhudri juga mengatakan, program KAT bukan merupakan program pertama di Dinas Sosial Aceh, sebelumnya Dinas Sosial Aceh juga telah melakukan program tersebut di Aceh Timur tepatnya di Julok (2016) dan Bireuen Bayeun (2018). Kemudian di Kabupaten Bener Meriah  Kecematan Pintu Rime Gayo, Desa Pantan Sinaku (2017), dan terakhir kita rencanakan di Sikundo. 

"Sekali lagi kami tegaskan kegiatan ini memang sudah di Programkan, cuma kemarin kami tanya kembali ke Pak Plt Gubernur kemana yang cocok dan beliau mengatakan masukkan ke Aceh Barat, tepatnya ke Sikundo," sebut Alhudri. 

Sementara H T Ahmad Dadek mengatakan, Sikundo adalah daerah yang baru saja terlepas dari keterisoliran seperti jembatan, jika sebelumnya masyarakat menggunakan jembatan tali yang menghubungkan  antara Sikundo dengan Gampong Jambak,  sekarang sudah dibangun jembatan gantung yang bisa dilalui kendaraan empat roda. 

Sementara untuk jembatan tali yang menghubungkan Dusun Durian dengan Dusun Sara Saree akan dibangun tahun ini. 

"Tujuan hari ini untuk  melihat kondisi apa yang bisa kita lakukan dan melihat langsung kebutuhan masayarakat di Sikundo sebelum dilakukan baksos dan peletakan batu pertama pembangunan rumah KAT oleh Plt Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah nanti," katanya.

Sementara itu Kepala Desa Sikundo, Ahmad Juhari, mengaku sangat berterimakasih atas kunjungan Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh dan BPBA. 

Namun Ahmad Juhari meminta Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan rencana tersebut, karena menurutnya banyak warganya yang membutuhkan rumah tersebut. 

"Selain itu kita juga meminta pemerintah Aceh untuk membantu bidang perekonomian masyarakat di since the seperti pertanian, dan juga transportasi," katanya. 

Ahmad Juhari juga mengatakan, Desa Sikundo memiliki wilayah luas wilayah 12 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 138 orang dari 39 kepala keluarga. Menurutnya, semua masyarakat Sikundo tercatat sebagai warga miskin dengan mata pecarian sebagai buruh tani kopi , nilam, jengkol, dan kacang tanah. 

"Kita sangat berterimakasih dengan kunjungan ini," ucapnya. 

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Syarifah bersama rombongan, Camat Pantee Cermen T Juanda. []

Sukseskan Pemilu 2019

Banda Aceh – Aceh sangat kondusif dan siap menyambut serta mensukseskan pelaksanaan Pemilu serentak yang akan berlangsung pada 17 April mendatang. Berbagai sosialisasi terkait pelaksanaan Pesta demokrasi ini telah dan terus dilakukan Pemerintah Aceh kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Helvizar Ibrahim, saat beramah tamah dengan Gubernur Lemhanas RI dan rombongan, di Aula Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (11/3/2019) malam.
“Berbagai sosialisasi telah dan terus kami lakukan terkait pelaksanaan Pemilu serentak, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, bahwa Pemilu hanya sebuah instrumen dalam sistem demokrasi kita yang memiliki tujuan utama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemilu harus disambut dengan suka cita,” ujar Helvizar.
Helvizar juga menegaskan, bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara di Aceh siap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Tidak hanya giat mensosialisasikan netralitas, para ASN Pemerintah Aceh bahkan telah mendeklarasikan siap netral di Pemilu yang akan berlangsung 36 hari mendatang itu.
“Bahkan, pagi tadi ASN Setda Aceh telah berikrar ‘Aku Siap Netral’ pada pemilu mendatang. Meski demikian, komitmen untuk menyalurkan hak suara ke TPS juga tetap kami gelorakan dengan gerakan ‘Aku Siap Nyoblos’ pada pemilu mendatang,” sambung Helvizar.
Sementara itu, Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dalam sambutannya mengapresiasi komitmen dan keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Saya sangat sepakat dengan Pak Helvizar, bahwa Pemilu harus disambut dengan suka cita. Meski pilihan kita berbeda-beda, namun semangat persatuan kita sebagai bangsa Indonesia harus terus kita jaga. Jadi, jangan sampai Pemilu jusru menghancurkan kebhinekaan kita,” kata Agus Widjojo.
Untuk diketahui bersama, selama di Aceh Gubernur Lemhanas akan menggelar serangkaian kegiatan. Dalam kunjungannya ke Aceh, Gubernur Lemhanas juga didampingi oleh sejumla pejabat Lemhanas lainnya, di antaranya mantan Kapolda Metro Jaya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Lemhanas M Iriawan. 

Pemerintah Aceh Bahas Isu Kehutanan Hingga Ekonomi Bersama Dubes Uni Eropa

Banda Aceh- Pemerintah Aceh membahas persoalan kehutanan hingga perekonomian dalam pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa yang dipimpin oleh Vincent Guerend di Ruang Kerja Sekda Aceh, Banda Aceh, Senin, (11/3). Kunjungan kerja sama Dubes Uni Eropa itu disambut oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, bersama dengan sejumlah SKPA terkait.  Ada sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu, di antaranya pengelolaan kehutanan, ekonomi, Pemilu dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Helvizar menuturkan saat ini pihak Pemerintah Aceh sedang memfokuskan pengelolaan dan penjagaan terhadap kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuseur (TNGL). Menurut dia, kawasan TNGL merupakan sebuah tempat yang menjadi paru-paru dunia. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya dalam menjaga kelestarian hutan tersebut serta membangun kerja sama dengan Uni Eropa dalam melakukan pengelolaan yang terbaik.

“Di samping itu, disana juga ada masyarakat, bagaimana kita juga berpikir agar hutan tetap lestari dan masyarakat dapat sejahtera dengan segala pencahariannya,” kata Helvizar.
Kemudian, lanjut Helvizar, saat ini Pemerintah Aceh sedang melakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Pembangunan apapun yang dilakukan pemerintah saat ini harus memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meluncurkan dua lokomotif ekonomi yakni Kawasan Ekonomi Khusus di Lhokseumawe dan Kawasan Industri Aceh di Ladong, Aceh Besar. “Barang kali Uni Eropa mau berinvestasi disana, kami persilahkan,” ujarnya.

Selain dua lokomotif ekonomi itu, kata Sekda, Kelapa sawit  juga menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat  Aceh. Sebagian besar kawasan perkebunan sawit di Aceh dijadikan sebagai perkebunan masyarakat dan selebihnya dikelola oleh perusahaan dengan mekanisme HGU.

Ia menyampaikan saat ini Pemerintah sedang berupaya bagaimana hasil dari kelapa sawit itu tidak di ekspor secara mentah. Namun, Aceh harus mampu untuk memproduksi turunan dari minyak tanaman kelapa sawit, seperti sabun, mentega dan lain-lain. Dengan demikian, daya ungkit ekonomi masyarakat lebih meningkat. “Sistem industrialisasi (pengolahan minyak kelapa sawit) yang belum ada, saya yakin kalau ada industri tersebut ekonomi rakyat juga makain tumbuh. Kami berharap Uni Eropa bisa ikut berkontribusi di Aceh,” ujarnya.

“Fokus kita Pemerintah Aceh tidak hanya pada CPO (minyak kelapa sawit) tapi pada turunannya, yaitu hasil dari buah kelapa sawit. Nilai tambah dari palm oil itu harapan kita. Kalau Uni Eropa mau masuk ke wilayah itu (industri  pengolahan minyak sawit) kami persilahkan,” kata Sekda.

Sementara isu Pemilihan Umum di Aceh, Helvizar menuturkan saat ini kondisi berjalan sangat kondisif. Ia berharap siapapun nantinya yang terpilih menjadi pemimpin, harus mampu mewujudkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan baik skala nasional dan Aceh khususnya. “Mudah-mudahan susasana politik ini dapat berjalan sampai berakhir pemilihan,” tutur dia.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend, mengatakan tujuan kunjungan kerjanya kali ini ingin membahas tentang beberapa isu. Di antaranya, mempelajari riwayat dan mekanisme kerja KKR Aceh, kemudian berkaitan dengan isu ekonomi. Pengelolaan kawasan hutan Leuseur serta kondisi keamanan dalam masa kampanye pemilihan umum.

Perihal keinginan Pemerintah Aceh agar hadirnya industri pengolahan minyak kelapa sawit Uni Eropa di Aceh, Vincent menuturkan, ia akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang ada di Indonesia agar melakukan investasi di Aceh.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa isu yang berkembang tentang upaya dari Uni Eropa memboikot komoditi sawit dari Indonesia tidaklah benar. “Pasar eropa terbuka untuk palm oil Indonesia,”pungkasnya.

Plt Gubernur Sebut Kesehatan Jadi Program Prioritas Pemerintah Aceh

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan isu kesehatan merupakan  isu yang sangat penting dan mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu,  program kesehatan menjadi program utama dan berada di atas program pendidikan dan lingkungan hidup.

"Karena apapun tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan," kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (4/3). Rakerkesda tersebut mengusung tema "Kolaborasi Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Aceh Sejahtera."

Menurut Nova kualitas kesehatan di Aceh belum memuaskan, ada lima isu tentang kesehatan yang saat ini ditangani Pemerintah Aceh. Di antaranya, kata Nova, pencegahan stunting, penanganan Penyakit Tidak Menular ( PTM),Tuberculosis (TBC),peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta Angka Kematian Ibu dan  Angka Kematian Neonatal ( AKI- AKN).

"Untuk memperbaiki lima isu tersebut, langkah  yang kami lakukakan tidak hanya melalui pengobatan, tapi juga melakukan pencegahan," tutur Plt Gubernur.

Selain itu, kata Nova, pihak Pemerintah Aceh saat ini telah memberikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayanan tersebut, sambung Nova, tidak hanya di hadirkan di Provinsi saja tapi juga sampai ke pelosok desa.

Plt Gubernur mengatakan program JKA Plus merupakan tekad pihaknya untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan masif. Meski demikian, dalam peningkatan kualitas kesehatan, Aceh masih kerap menghadapi berbagai tantangan seperti kekurangan tenaga dokter, utamanya di Rumah Sakit Daerah serta belum adanya tenaga medis yang memadai di puskesmas.

"Di tambah lagi, masih banyak kekurangan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Selain stunting, Aceh juga rentang terkena penyakit jantung dan stroke," ujarnya.

Selanjutnya, Nova menuturkan, pihak Pemerintah Aceh juga sedang menyiapkan dan menyusun aksi penanganan dan pencegahan untuk mendapat hasil yang lebih baik dalam pembangunan kesehatan kedepan. Selain aksi pencegahan dan penanganan, ia mengingatkan kepada seluruh stakeholder dalam bidang kesehatan untuk memverivikasi data kesehatan. Sebab, data tersebut sangat menentukan rencana, aksi dan tindakan agar bisa tepat sasaran.

Nova menilai bekerja di bidang kesehatan membutuhkan banyak hal, seperti nalar, kerja keras, kesabaran dan keikhlasan. Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Aceh ia mengapresiasi semua langkah yang telah dilakukan oleh semua komunitas kesehatan mulai dari pemerintah, TNI- Polri, lembaga nasional sampai lembaga swasta.

"Saya berharap nanti ibu mentri menyampaikan langkah yang harus kami lakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan sehingga visi misi Irwandi Nova dalam mewujudkan program kesehatan bisa tercapai," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek, mengatakan pihaknya tidak hanya ingin meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, ia ingin usia kehidupan masyarakat Indonesia berkualitas.

Umur harapan hidup indonesia dari tahun 1990 sampai 2017 mengalami peningkatan yakni 71,5 persen. Namun untuk Aceh, tutur Nila, usia harapan hidup masih memperihatinkan karena di bawah presentase nasional, yakni 67,8 persen.

"Insya Allah Pak Plt Gubernur sangat mementingkan isu kesehatan,sehingga outcome yang kita dapat adalah kesehatan yang berkualitas," tutur nya.

Indonesia, kata Nila, angka kematian ibu masih tinggi dibandingkan Filipina, Vietnam dan Singapura. Selain angka kematian ibu, tren status kekurangan gizi balita di Aceh masih cukup tinggi. Menurutnya, semua pemangku kepentingan kesehatan harus banyak melakukan konsultasi agar anak Aceh tidak  menderita stunting.

"Selain itu, Kita juga perlu memotivasi pencegahan terhadap penyakit diabetes," tutur Nila.

Nila mengajak seluruh stakeholder dalam pembangunan kesehatan untuk menggaungkan gerakan masyarakat sehat (germas) serta penguatan layanan kesehatan. Selain itu, untuk menguatkan mutu kesehatan di Aceh, pihaknya telah mengirim tenaga medis serta berusaha untuk mengembalikan dokter spesialis ke setiap kabupaten/kota.

Jelang Pemilu, Plt Sekda Instruksikan ASN di Aceh Netral

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh untuk bersikap netral pada Pemilihan Umum 2019. Plt Sekda menyampaikan intruksi itu saat mendeklarasikan Ikrar ASN (Aku Siap Netral) dalam apel Senin di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (11/3).

“Netral itu memang sebuah ketentuan yang mengharuskan kita ASN berada pada garis itu (netral). tidak ada garis kebijakan lain, apabila melakukan kebijakan yang berbeda tentu ada sanksi,” tutur Plt Sekda.

Helvizar mengungkapkan bahwa deklarasi netral di Sekretariat Daerah Aceh itu merupakan yang pertama kali dalam lingkungan Pemerintah Aceh. Kedepan, ia berharap seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh dapat melakukan hal yang serupa.

Menurutnya, Pemerintah daerah mempunyai peran untuk mengingatkan ASN dan para birokrat untuk berada dalam posisi netral dalam proses Pemilu 2019. Kendati demikian,  Helvizar mengingatkan agar setiap ASN tidak meninggalkan hak pilihnya di pesta demokrasi 17 April mendatang. 

“Betapa nasib bangsa kedepan itu, sangat tergantung pada pilihan kita hari ini. Mudah-mudahan hak pilih itu akan menentukan garis kebijakan bangsa kita, ” ungkap Plt Sekda.

Selain itu, ujarnya, bagi para ASN yang melanggar ketentuan yang seharusnya, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Untuk itu, Panwaslih akan menindaklanjuti sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. “Apapun pelanggran itu saya pikir sudah diatur dalam mekanisme sanksi yang diberikan," ujar nya.

Dalam kesempatan itu, ia berharap komitmen deklarasi tersebut dapat menjadi acuan untuk mengingatkan ASN secara terus menerus. Sehingga tidak ada satupun dari para aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh yang melanggar ketentuan.

Pimpinan PKK Hadiri Pembukaan Entrepreneur Milenial Expo

Banda Aceh - Ketua serta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Darwati A. Gani dan Dyah Erti Idawati, menghadiri pembukaan Entrepreneur Milenial Expo yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Aceh di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Jum'at, (8/3). 

Turut Hadir dalam event tersebut Kapolda Aceh, Rio S. Djambak bersama istri, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan beberapa unsur Forkopimda Aceh lainnya. 

Kapolda Aceh, Rio S. Djambak dalam sambutannya saat membuka event expo tersebut mengatakan bahwa saat ini populasi penduduk terus mengalami pertambahan. Oleh karenanya, dinamika kehidupan manusia terus mengalami perubahan dan kebutuhannya semakin meningkat.  

Salah satu sektor kebutuhan manusia saat ini, kata Rio, adalah tingginya kebutuhan sarana transportasi sebagai alat mobilitas untuk menunjang aktivitas. 

"Hal ini berimplikasi timbulnya berbagai kerawanan terutama dalam bidang lalu lintas.  Sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan management lalu lintas yang berkeselamatan," tuturnya. 

Untuk menjalankan keamanan itu, kata Rio,  Polri tidak dapat berjalan sendirian.  Untuk itu ia berharap semua kalangan termasuk generasi milenial untuk dapat membina dan memelihara keamanan dan ketertiban berlalu lintas. 

Selain itu, sambungnya, Untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas, Polri khususnya di bidang lalu lintas menggelar sebuah event yang diberi nama "Milenial Road Safety Festival".  Event itu diharapkan dapat membangkitkan kesadaran generasi milenial dalam menjalankan ketertiban berlalu lintas.

Ia mengatakan ada beberapa agenda yang dilaksanakan dalam event Milenial Road Safety Festival,  salah satunya Entrepreneur Milenial Expo. Kapolda Aceh itu berharap dengan digelarnya kegiatan expo tersebut dapat menjadi media dan komunikasi solutif untuk mensosialisasikan ketertiban lalu lintas. 
Berpotensi Legalkan Zina dan LGBT, Muslimah Aceh Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Berpotensi Legalkan Zina dan LGBT, Muslimah Aceh Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Banda Aceh - Aliansi Muslimah Aceh yang terdiri dari sejumlah organisasi perempuan di Aceh secara tegas menolak Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU-PKS.
Pasalnya, Aliansi Muslimah Aceh memandang bahwa RUU P-KS tidak dapat menyelesaikan akar masalah tingginya angka kejahatan seksual, bahkan akan menimbulkan angka kejahatan yang lebih tinggi lagi karena bertentangan dengan syariat Islam, adat istiadat Aceh, Pancasila dan UUD 1945.
Selain itu menurut Aliansi Muslimah Aceh, RUU P-KS telah menimbulkan gejolak yang sangat besar dikalangan Muslimah Aceh, karena RUU ini dinilai berpotensi dilegalkannya perzinahan, perilaku seksual menyimpang seperti LGBT, kumpul kebo, aborsi dan sebagainya.
Aliansi Muslimah Aceh merincikan alasan menolak RUU P-KS. Misalnya Dalam bab 1 pasal 1 tentang definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang. Penggunaan kata hasrat seksual ini membuka peluang kepada siapapun yang mempunyai orientasi seksual menyimpang seperti LGBT, pergaulan bebas, menurut pasal ini harus dilindungi. Barangsiapa yang merendahkan pelaku seksual meyimpang ini termasuk pelaku kekerasan seksual.
Kemudian dalam Pasal 11 ayat 1. Yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual mencakup pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, pemaksaan pelacuran dan pemaksaan aborsi. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan secara sukarela (tanpa dipaksa) tidak termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Dan Pasal 11 ayat 2.(anterokini)
Kekerasan seksual yang tersebut dalam pasal 1 masuk dalam lingkup rumah tangga, sehingga seorang ayah yang memaksa anaknya untuk menikah, seorang suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan suami istri termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual.
Selan itu, Pasal 12 disebutkan setiap orang yang melakukan tindakan fisik atau nonfisik kepada orang lain yang berhubungan denganbagian tubuh seseorang yang terkait hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, dipermalukan, diancam pidana pelecehan seksual. Sehingga ini bisa ditafsirkan, siapapun yang berusaha untuk mencegah hasrat seksual seseorang (LGBT, pergaulan bebas dsb) akan dipidanakan. Hal ini berpotensi menghilangkan syariat dakwah amar ma’ruf nahi mungkar.
Dua WNA Di Aceh Dicoret Dari DPT

Dua WNA Di Aceh Dicoret Dari DPT


Dua WNA Asal Belanda dan Taiwan Dicoret dari DPT di AcehIlustrasi kotak suara (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)



Banda Aceh - Dua warga negara asing (WNA) di Aceh diketahui memiliki KTP dan nama mereka juga masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengaku sudah mencoret nama mereka.

"Ada dua WNA di Aceh yang memiliki e-KTP. Satu orang asal Belanda dan satu orang lagi dari Taiwan," kata Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Teuku Syarbaini, saat dimintai konfirmasi Jumat (8/3/2019).

WNA asal Belanda diketahui bernama Ingrid Wilhelmia. Dia sudah 20 tahun tinggal di Aceh dan saat ini menetap di Kampung Melayu Gabungan Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara.

Menurut Syarbaini, staf KIP Aceh Tenggara sudah pernah mengunjungi Inggrid untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam pertemuan itu, dia mengaku pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Inggris, serta pernah menikah dengan WNI selama 7 tahun.

Sementara seorang lagi WNA asal Taiwan yang tinggal di Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Petugas KIP sempat mendatangi kediamannya namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.

"Karena (dia) sedang bekerja di luar rumah. Dari informasi yang didapat dari mertua (pemilik alamat tersebut) yang bersangkutan kurang lebih satu tahun sudah menetap, dan sudah melakukan pelaporan dan pencatatan di Disdukcapil," jelasnya.

Syarbaini menjelaskan, petugas PPS kini sudah mendapatkan fotokopi e-KTP-nya WNA tersebur. Petugas kembali mendatangi rumahnya pada Rabu 6 Maret kemarin dan bertemu langsung dengannya.

Sementara itu, Ketua KIP Aceh Samsul Bahri, mengaku, kedua WNA yang masuk dalam DPT sudah dicoret dari daftar pemilih. Artinya keduanya sudah tidak dapat mencoblos saat Pemilu pada April mendatang.

"Sesuai arahan KPU Pusat, nama keduanya sudah kita coret," kata Samsul saat dikonfirmasi terpisah.

"Berdasarkan Undang-undang yang punya hak pilih yaitu Warga Negara Indonesia. Meskipun mereka (WNA) sudah punya KTP, tapi tidak dapat memilih," bebernya(detik)

Pemerintah Aceh Sambut Baik Kehadiran PPTI di Aceh

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyambut baik kehadiran Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Aceh, yang ditandai dengan dikukuhkannya pengururs PPTI Aceh. kehadiran PPTI diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengkampanyekan bahaya TB, sehingga dapat menyadarkan masyarakat dan menekan jumlah penderita TB di Aceh.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Helvizar Ibrahim, saat membacakan sambutan tertulis Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada acara Pengukuhan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Aceh, di Aula Hotel Permata Hati, Rabu (6/3/2019).

“Selamat kepada pengurus PPTI Aceh masa bakti 2019-2024 yang baru saja dikukuhkan. Saya mengimbau seluruh elemen masyarakat Aceh dan lintas sektor untuk mendukung visi misi lembaga  ini, sehingga upaya kita menekan jumlah penderita TB dan meningkatkan kualitas kesehatan rakyat Aceh dapat tercapai,” ujar Helvizar.

Helvizar mengungkapkan, penyebarannya TB terjadi di seluruh kabupaten/kota di Aceh. berdasarkan Profil Kesehatan Aceh tahun 2012, setidaknya ada 96/100 ribu penduduk Aceh yang menderita TB dan gangguan pernafasan, dengan jumlah kematian mencapai 1,6/100 ribu orang.
“Data sampai pertengahan tahun lalu mencatat, daerah dengan  penderita TB  paling banyak di Aceh adalah Kabupaten Aceh Utara, yang mencapai 2.758 orang. Itu yang terdeteksi. Artinya, angka sebenarnya bisa jauh lebih besar lagi karena masih banyak orang yang tidak menyadari kalau ia menderita TB.”

Helvizar menjelaskan, penderita yang tidak menyadari kalau ia mengalami TB ini akan sangat berbahaya, karena kelompok inilah yang paling potensial menularkan bibit TB kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.

“Para penderita TB ini penting untuk didata guna menghambat penyebarannya kepada orang lain. Untuk itu, maka berbagai program terkait pendataan para penderita TB ini harus kita dukung, salah satunya adalah gerakan TOSS yaitu Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh, yang digagas Kemenkes,” sambung Helvizar.

Plt Sekda berharap, Pengurus PPTI yang baru dilantik ini dapat menjadi pelopor bagi berjalannya program TOSS di Aceh, agar data para penderita TB dapat terungkap, sehingga langkah penanggulangan TB dapat terus diperkuat.
Saat ini, jumlah penderita TB di Aceh cukup tinggi. Bukan hanya TB, bahkan untuk semua jenis penyakit paru, Aceh memiliki prevalensi cukup tinggi di Indonesia, mencapai 3,9 persen dari jumlah penduduk.

“Bahkan, Perhimpunan Dokter Paru Aceh menyebutkan, di RSUD Zainoel Abidin saja, setidaknya ada 10 hingga 15 orang pasien TB yang harus mendapatkan perawatan setiap hari. Belum lagi di rumah sakit dan pusat kesehatan lainnya. Karena itu dapat dikatakan bahwa tugas untuk menanggulangi penyakit  paru di Aceh cukup berat.”

Oleh karena itu, Plt Sekda mengimbau agar pengurus PPTI yang baru dilantik bisa menjalankan program dengan baik untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya TB, sehingga tidak banyak lagi muncul penderita TB baru di Aceh.

Sementara itu, bagi yang telah terlanjur terinfeksi, Plt Sekda mengimbau agar diberikan penanganan yang efektif dan harus mendapat dukungan dari keluarga, karena pola pengobatan penderita TB membutuhkan ketelatenan dan harus berkesinambungan.

Selain penyakit paru, sambung Plt Sekda, masih ada banyak penyakit lain yang prevalensinya cukup tinggi di Aceh, antara lain, penyakit jantung, darah tinggi, stroke, diabetes dan lainnya. Semua penyakit ini sangat berkaitan erat dengan pola hidup dan pola makan yang tidak sehat.

“Masalah kesehatan tidak dapat dicapai hanya dengan upaya pengobatan atau kuratif saja, langkah pencegahan dan pencerahan harus terus dilakukan. Perbaikan di bidang kesehatan tidak bisa hanya melibatkan tim medis, tapi juga PKK, pemuda, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Komunitas-komunitas sadar kesehatan juga perlu kita kembangkan di masyarakat,” imbau Plt Sekda.

Oleh karena itu, Helvizar sangat menyambut baik terbentuknya komunitas jantung sehat, komunitas sadar kanker, komunitas peduli reproduksi, dan sebagainya termasuk PPTI. Menurut Helvizar, kehadiran komunitas ini akan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sesuai isu yang diusung masing-masing.

Sementara itu, Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati, yang hari ini dilantik sebagai Ketua PPTI Aceh, berharap agar semua pihak dapat mendukung PPTI Aceh dalam upaya menurunkan prvalensi penderita TB di Aceh.

“Dukungan para pihak, khususnya Pemerintah Aceh, para ahli kesehatan, pengelola rumah sakit, akademisi dan tokoh masyarakat, sangat kami butuhkan sehingga upaya kita untuk menurunkan prevalensi itu berjalan dengan baik,” ujar Dyah Erti.

Untuk itu, sambung Dyah Erti, PPTI Aceh membutuhkan dukungan masyarakat Aceh dalam memperkuat misi PPTI ini dalam upaya menghapus penyebaran TB tahun 2030 di Indonesia, sesuai target Pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Pemerintah.

Dyah optimis, dengan jaringan dan komunitas yang saat ini sudah ada, maka pembentukan PPTI di seluruh kabupaten/kota di Aceh akan segera terwujud.

Pemerintah Aceh Prioritaskan Pembangunan Sarana Konektivitas di Pulau Banyak

Singkil - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menuturkan pihaknya akan memprioritaskan pembangunan sarana konektivitas dan jaringan komunikasi di Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur dalam sambutannya pada acara silahturahmi dengan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Barat, di Aceh Singkil, Rabu (6/3).

Menurut Nova, kebutuhan dasar masyarakat Pulau Banyak Barat saat ini adalah tersedianya pembangunan sarana konektivitas. Dengan hadirnya pembangunan itu, kata Nova, persepsi Pulau Banyak Barat yang terisolir dan jauh dari ibu kota kabupaten dapat dihilangkan.

"Kita sudah membuat proyeksi-proyeksi apa yang harus kita bangun di Kabupaten Aceh singkil, khususnya Pulau banyak Barat. secara teknisnya, nanti Dinas Provinsi akan menjalin hubungan dengan Dinas kabupaten Aceh Singkil," tuturnya.

Setelah itu, perihal pembangunan jaringan komunikasi seluler dan internet, Plt Gubernur akan meminta pihak terkait untuk menindaklanjuti pembangunan jaringan komunikasi itu di Kecamatan setempat. Oleh karena itu ia meminta masyarakat setempat menyediakan lahan untuk pembangunan tower nantinya.

Selain pembangunan, Nova juga bertekad mengembangkan sektor ekonomi rumah tangga pada masyarakat Pulau Banyak Barat. Untuk itu, ia meminta Dinas Koperasi dan UMKM melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Sehingga perekonomian masyarakat Kecamatan kepulauan itu dapat meningkat.

Dalam kesempatan itu, Nova mengingatkan masyarakat setempat untuk menjaga potensi wisata Pulau Banyak dengan cara merawat ekosistem dan lingkungan hidup pulau tersebut.

"Kalau kita dapat menjaga ekosistem dengan baik, maka destinasi wisata kita akan berkembang. Saat ini kontribusi terbesar devisa negara telah bergeser dari sektor kelapa sawit berubah menjadi sektor wisata," kata Nova.

Nova mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Aceh sudah berkomitmen untuk melakukan pembangun di Aceh Singkil. Karena itulah, ia meminta jajaran Pemerintah Aceh dalam kurun waktu tiga tahun lagi masa kepemimpinan nya untuk melakukan kegiatan yang memberi dampak perubahan untuk Aceh Singkil, khususnya Pulau Banyak Barat.

Selanjutnya, Nova meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan.

Sementara Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid mengungkapkan bahwa Kecamatan Pulau Banyak Barat adalah salah satu kecamatan paling terluar Aceh Singkil. Kecamatan ini, kata bupati, memiliki satu pemukiman dan empat desa. Di antaranya Desa Asantola, Haloban, Ujung salit dan Suka Makmur.

Dulmusrid mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pembangunan jalan untuk menghubungkan konektivitas antar desa di Kecamatan tersebut. Selain itu, dengan hadirnya Plt Gubernur di Kecamatan Pulau Banyak Barat ia berharap Pimpinan Pemerintah Aceh itu dapat melakukan pembangunan tower jaringan komunikasi.

Selain jaringan komunikasi, ia meminta kepada pihak Pemerintah Aceh juga melakukan pengembangan dermaga laut setempat. Dengan begitu, masyarakat Pulau Banyak Barat dapat mengakses kemudahan konektivitas.

"Kita doakan terus agar bapak gubernur dapat melanjutkan pembangunan. Khususnya di Kecamatan Pulau Banyak Barat," tutupnya.

Kedatangan Plt Gubernur ke Kecamatan Pulau Banyak Barat disambut antusias oleh masyarakat setempat. Para anak sekolah ikut berdiri berjejeran menyambut orang nomor satu di Aceh itu.

Plt Gubernur Tinjau Pembangunan Jembatan Kilangan-Kuala Baru

Singkil - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengunjungi proses pembangunan jembatan penghubung Desa Kilangan, Kecamatan Singkil dengan Desa Kuala Baru Sungai, Kecamatan Kuala Baru,  di Aceh Singkil, Selasa (5/3).

Kecamatan Kuala baru merupakan bagian dari wiayah Aceh Singkil yang terhubung langsung dengan Trumon, Aceh Selatan melalui jalur darat. Artinya, dengan dibangunnya jembatan penghubung itu wilayah Singkil dapat terakses langsung dengan Aceh Selatan.

Nova mengatakan, ditargetkan dalam tahun 2019, selama 7 bulan setengah ke depan pembangunan jembatan tersebut dapat dituntaskan. Sehingga masyarakat setempat dapat memanfaatkan sarana konektivitas tersebut.

"Tujuannya (pembangunan jembatan) agar ekonomi masyarakat dapat menggeliat dan ini butuh doa sama-sama," tuturnya.

Ia berharap kepada rekanan yang nantinya memenangkan tender pembangunan jembatan tersebut (tahun 2019)dapat profesional agar space jembatannya berkualitas. Menurut dia, jembatan itu sangatlah vital, sebab fungsinya sebagai saranan penghubung Aceh singkil dan Aceh Selatan.

Selain pembangunan jembatan, Nova bertekad untuk segera merampungkan akses jalan darat dari Kuala Baru menuju Aceh Selatan. Tekad merampungkan jalan itu ditargetkan pada tahun 2021.

Seperti diketahui, pembangunan Jembatan Kilangan- Kuala Baru itu telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan alokasi anggaran 8,98 miliar, di tahun selanjutnya dianggarkan 3,63 miliar. Pembangunan jembatan itu sempat putus kontrak pada tahun 2016, lalu dilanjutkan pembangunan pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran 9,09 miliar. Kemudian tahun 2018 11,92 miliar dan pada tahun ini dianggarkan 48,00 miliar.

Plt Gubernur Minta Masyarakat Jadikan Mesjid Pusat Pemberdayaan Ummat

Subulussalam - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta seluruh masyarakat Kota Subulussalam agar menjadikan Mesjid Agung Subulussalam sebagai pusat pemberdayaan ummat. Menurutnya, mesjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, namun juga harus menjadi tempat pemberdayaan masyarakat, pendidikan serta penyelesaian masalah sosial.

Plt Gubernur menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya saat meresmikan Mesjid Agung Subulussalam, di Kota Subulussalam, Selasa, (5/3/2019).

"Saya berharap dengan hadirnya mesjid ini bisa menjadi tempat pemberdayaan masyarakat Subulussalam. Pada saat Rasulullah membangun mesjid pertama, Mesjid Quba. Dari mesjid tersebut beliau memberdayakan umat hingga terpancar ke seluruh dunia," ujar Nova.

Berdasarkan wahyu Ilahi dalam Alquran, jelas Nova, memakmurkan mesjid dengan ibadah dan kegiatan sosial menjadi kewajiban semua ummat muslim. "Kita dituntut untuk menjadikan mesjid sebagai benteng memperkuat ketaqwaan pada Allah," tuturnya.

Kemudian, Dalam upaya memakmurkan mesjid, kata Plt Gubernur, semua pihak perlu memperhatikan empat aspek. Di antaranya, aspek pengelolaan keuangan. Selanjutnya aspek management pengelolaan, menurutnya dalam management pengelolaan harus ada transparansi dan memiliki nilai syariah.

"Ketiga aspek syariah, kita berkewajiban memakmurkan mesjid, Serta memberikan gagasan untuk pembangunan ummat. Kemudian, aspek yang berkaitan dengan aktivitas di dalam mesjid, seperti event keislaman," sebutnya.

Sebagai daerah terluar dan berbatasan langsung dengan provinsi lain, Nova meminta masyarakat Subulussalam menguatkan ketaqwaan dan nilai keislaman. Di karenakan, sambungnya, pengaruh pemahaman di zaman ini sangat meresahkan.

Dalam kesempatan itu, ia  mengapresiasi pembangunan Kota Subulussalam yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat. "Saya yakin pemerintah kota Subulussalam mampu membangun mesjid tidak hanya  dalam aspek fisik tapi juga sosial," pungkasnya.

Sementara Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti Kombih mengatakan Mesjid Agung Subulussalam yang diresmikan itu telah dimulai pembangunannya sejak tahun 2010. Pada masa kepemimpinan Irwandi Nazar.

Ia menyampaikan anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan mesjid tersebut berjumlah 60 miliar lebih. Dana itu bersumber dari sumbangan masyarakat Subulussalam, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, serta Doka Kota Subulussalam.

Dalam kesempatan itu, ia meminta  kepada Plt Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan agar pembangunan Mesjid Agung dapat berlanjut. Selain untuk mesjid, ia juga berharap agar orang nomor satu di Aceh itu dapat melanjutkan semua pembangunan di tanah Hamzah Fansuri tersebut.

"Mesjid ini telah dijadikan tempat ibadah sejak tahun lalu, serta tempat masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan sosial, seperti akad nikah," tutupnya.

Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Nova Iriansyah. Turut hadir dalam agenda tersebut seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota Subulussalam dan Forkopimda setempat, serta jajaran SKPA dalam rombongan Plt Gubernur.

Plt Gubernur Sebut Kesehatan Jadi Program Prioritas Pemerintah Aceh

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan isu kesehatan merupakan  isu yang sangat penting dan mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu,  program kesehatan menjadi program utama dan berada di atas program pendidikan dan lingkungan hidup.

"Karena apapun tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan," kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (4/3). Rakerkesda tersebut mengusung tema "Kolaborasi Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Aceh Sejahtera."

Menurut Nova kualitas kesehatan di Aceh belum memuaskan, ada lima isu tentang kesehatan yang saat ini ditangani Pemerintah Aceh. Di antaranya, kata Nova, pencegahan stunting, penanganan Penyakit Tidak Menular ( PTM),Tuberculosis (TBC),peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta Angka Kematian Ibu dan  Angka Kematian Neonatal ( AKI- AKN).

"Untuk memperbaiki lima isu tersebut, langkah  yang kami lakukakan tidak hanya melalui pengobatan, tapi juga melakukan pencegahan," tutur Plt Gubernur.

Selain itu, kata Nova, pihak Pemerintah Aceh saat ini telah memberikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayanan tersebut, sambung Nova, tidak hanya di hadirkan di Provinsi saja tapi juga sampai ke pelosok desa.

Plt Gubernur mengatakan program JKA Plus merupakan tekad pihaknya untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan masif. Meski demikian, dalam peningkatan kualitas kesehatan, Aceh masih kerap menghadapi berbagai tantangan seperti kekurangan tenaga dokter, utamanya di Rumah Sakit Daerah serta belum adanya tenaga medis yang memadai di puskesmas.

"Di tambah lagi, masih banyak kekurangan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Selain stunting, Aceh juga rentang terkena penyakit jantung dan stroke," ujarnya.

Selanjutnya, Nova menuturkan, pihak Pemerintah Aceh juga sedang menyiapkan dan menyusun aksi penanganan dan pencegahan untuk mendapat hasil yang lebih baik dalam pembangunan kesehatan kedepan. Selain aksi pencegahan dan penanganan, ia mengingatkan kepada seluruh stakeholder dalam bidang kesehatan untuk memverivikasi data kesehatan. Sebab, data tersebut sangat menentukan rencana, aksi dan tindakan agar bisa tepat sasaran.

Nova menilai bekerja di bidang kesehatan membutuhkan banyak hal, seperti nalar, kerja keras, kesabaran dan keikhlasan. Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Aceh ia mengapresiasi semua langkah yang telah dilakukan oleh semua komunitas kesehatan mulai dari pemerintah, TNI- Polri, lembaga nasional sampai lembaga swasta.

"Saya berharap nanti ibu mentri menyampaikan langkah yang harus kami lakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan sehingga visi misi Irwandi Nova dalam mewujudkan program kesehatan bisa tercapai," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek, mengatakan pihaknya tidak hanya ingin meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, ia ingin usia kehidupan masyarakat Indonesia berkualitas.

Umur harapan hidup indonesia dari tahun 1990 sampai 2017 mengalami peningkatan yakni 71,5 persen. Namun untuk Aceh, tutur Nila, usia harapan hidup masih memperihatinkan karena di bawah presentase nasional, yakni 67,8 persen.

"Insya Allah Pak Plt Gubernur sangat mementingkan isu kesehatan,sehingga outcome yang kita dapat adalah kesehatan yang berkualitas," tutur nya.

Indonesia, kata Nila, angka kematian ibu masih tinggi dibandingkan Filipina, Vietnam dan Singapura. Selain angka kematian ibu, tren status kekurangan gizi balita di Aceh masih cukup tinggi. Menurutnya, semua pemangku kepentingan kesehatan harus banyak melakukan konsultasi agar anak Aceh tidak  menderita stunting.

"Selain itu, Kita juga perlu memotivasi pencegahan terhadap penyakit diabetes," tutur Nila.

Nila mengajak seluruh stakeholder dalam pembangunan kesehatan untuk menggaungkan gerakan masyarakat sehat (germas) serta penguatan layanan kesehatan. Selain itu, untuk menguatkan mutu kesehatan di Aceh, pihaknya telah mengirim tenaga medis serta berusaha untuk mengembalikan dokter spesialis ke setiap kabupaten/kota.

Pemerintah Aceh Deklarasikan Aksi Bebas Sampah

Aceh Besar - Pemerintah Aceh mendeklarasikan aksi Aceh bebas sampah, di lapangan sepak bola Gampong Siron Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu 2 Maret 2019. Deklarasi itu dilakukan dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019. 

Sebelum deklarasi dilakukan, pemerintah Aceh bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pemkab Aceh Besar dan para pelajar terlebih dahulu melakukan kerja bakti di beberapa lokasi di daerah Lambaro Ingin Jaya serta di tempat pembuangan akhir di Blang Bintang. 

Staf Ahli Gubernur Aceh, Iskandar Syukri, menyebutkan aksi bebas sampah yang dideklarasikan secara bersama diharap tidak sebatas seremonial semata. Hal itu harus dijadikan tekad bersama sehingga Aceh bebas sampah. 

"Melalui peringatan ini, saya ingatkan penting mengelola sampah untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik. Lingkungan bersih harus jadi budaya hidup kita," ujar Iskandar Syukri. 

Persoalan sampah, kata Iskandar Syukri, memang menjadi persoalan klasik. Volume sampah pada tahun 2016 di Banda Aceh saja, mencapai 200 ton per hari. Angka itu terus meningkat yaitu mencapai 300 ton per hari pada tahun 2018. Bertambahnya sampah tersebut terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk dan dikhawatirkan bakal menimbulkan penyakit dan bencana. 

Padahal, lanjut Iskandar, jika dikelola dengan baik, sampah akan menjadi berkah dan memberi nilai ekonomi. "Sampah organik bisa menjadi pupuk dan yang non organik bisa didaur ulang," kata dia. "Mengelola sampah merupakan tindakan terpuji. Kesadaran menjaga lingkungan harus dimulai dari diri sendiri."

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh, Syahrial, mengatakan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019 bertema "kelola sampah untuk hidup bersih, sehat dan bernilai." Tema itu, kata dia sangat sesuai dengan kondisi sampah dan bumi saat ini, di mana sampah yang disebar manusia sangat sulit didaur ulang secara alami. 

"Kita perlu kumpulkan dan dan proses mendaur ulangnya harus menggunakan teknologi moderen," kata Syahrial. 

Syahrial menambahkan Islam yang menjadi landasan hidup masyarakat Aceh, mengajarkan manusia untuk selalu hidup bersih. Karena itu, sikap hidup masyarakat Aceh haruslah mencermin keislaman. "Menjaga kebersihan memang sudah menjadi tugas kita sebagai manusia," ujar dia. 

Tiba di Sabang, Nova Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyerahkan bantuan masa panik dan bantuan material untuk 3 kepala keluarga korban kebakaran, di Gampong Tapak Gajak Kecamatan Suka Karya, Senin (26/2/2019).

Tiba di Pelabuhan Balohan tepat pukul 11.00 Wib, Plt Gubernur disambut oleh Wakil Wali Kota Sabang Suradji Yunus. Selanjutnya, bersama rombongan Plt Gubernur Aceh langsung menuju ke Gampong Tapak Gajah untuk menyerahkan bantuan.

Sebagaimana diketahui, pada musibah yang terjadi pada tanggal 21 Februari lalu, sebanyak 2 unit rumah hangus dilalap si jago merah. Musibah tersebut mengakibatkan 3 KK harus mengungsi ke rumah famili karena rumah mereka tidak dapat ditinggali lagi.

Para korban yang masih memiliki ikatan keluarga itu adalah Sumadi Wongso, yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai kontrak dan hanya tinggal berdua dengan anaknya.

Selanjutnya, Marlin. Wanita paruh baya yang sehari-hari menghidupi keluarga dengan berdagang bubur itu, selama ini tinggal berempat dengan seorang anak dan dua orang cucu berdagang bubur. Korban terakhir adalah Sukma Putri Anggraini. Saat ini, para korban kebakaran menumpang di rumah famili.

Saat berdialog dengan para korban, Nova menghimbau agar para korban tetap tabah, sabar dan kembali memulai hari dengan semangat serta memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

"Semoga bapak dan ibu tetap tabah, sabar dan semangat. Bantuan yang disalurkan hari ini adalah bantuan masa panik kedua dan bantuan material," ujar Nova.
Setidaknya ada 28 item bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh yang terdiri atas bantuan sandang, pangan dan bantuan rumah.

"Semoga bantuannya bermanfaat dan rumahnya bisa segera dibangun kembali. Jika ke depan rumahnya sudah selesai saya imbau agar bapak dan ibu berhati-hati agar kejadian serupa tidak berulang," sambung Nova.

Usai memberikan bantuan, Plt Gubernur Aceh dan rombongan langsung menuju ke Aula Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) untuk menyampaikan materi pada seminar Pengembangan Kawasan Sabang.

Polda Aceh Telusuri Perekam dan Penyebar Video Mesum ABG di Masjid

Polda Aceh Telusuri Perekam dan Penyebar Video Mesum ABG di Masjid


Polda Aceh Telusuri Perekam dan Penyebar Video Mesum ABG di MasjidFoto: iStock
Banda Aceh - Polda Aceh akan menelusuri perekam dan penyebar video mesum sepasang anak baru gede (ABG) di Masjid Jamik Saree, Aceh Besar. Selain itu, polisi akan mengecek keaslian video.

Duh ! sepasang ABG Terciduk Mesum Di Atas Atap Mesjid

"Kita masih proses. Nantinya, kalau dalam proses, polisi kan punya tahapan-tahapan. Kita sementara ini masih kita proses kita dalami," kata Wakapolda Aceh Brigjen Supriyanto Tarah kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).

Menurutnya, Polda Aceh akan melibatkan tim cyber untuk mencari penyebar video mesum tersebut sehingga viral di media sosial. Proses pendalaman masih dilakukan.

"Karena ini menyangkut IT, kita libatkan teman-teman dari cyber untuk mendalaminya. Masih proses nanti kalau sudah selesai akan disampaikan," jelas Yanto.

"Memang harus didalami dulu, kita dapat laporan ada bukti nanti di dalami oleh Krimsus. Kalau memang memenuhi unsur Undang-Undang ITE, kita kenakan UU ITE," ungkapnya.

Caleg PKS Aceh Besa sediakan Layanan Ambulance Gratis

Selain itu, polisi akan mengecek keaslian video tersebut. "Oh iya, nanti dengan sarana kita, kita cek keberanannya apakah itu asli atau tidak, kita akan proses. Kalau sudah ada buktinya pasti akan kita sampaikan," ujar Supriyanto.

Seperti diketahui, aksi mesum sepasang ABG berusia 16 dan 17 tahun bikin geger karena dilakukan di atap masjid. Video keduanya tengah berhubungan badan viral di media sosial.

Kedua anak di bawah umur ini ditangkap warga pada Minggu (24/2) malam sekitar pukul 19.30 WIB. Polisi Syariat Aceh Besar sudah menyerahkan keduanya ke unit PPA Polda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.(detik)

Plt Kepala Baitul Mal Aceh Serah Terima Jabatan

Banda Aceh – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Baitul Mal Aceh, Zamzami Abdulrani, S. Sos melakukan serah terima jabatan dengan Plt Kepala Baitul Mal Aceh yang baru, Drs Mahdi Ahmadi MM di musala Baitul Mal Aceh, Senin (25/2/2019).

Mahdi Ahmadi ditetap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada Jumat, 22 Februari 2018 menggantikan Zamzami Abdulrani yang sudah habis masa pelakasanaan tugasnya bersama dua Plt lainnya yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Pendidikan Aceh (MPD).

Pada kegiatan serah terima jabatan tersebut hadir para unsur pimpinan antara lain Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Muhammad Iswanto, S. STp, MM, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), Drs Armia Ibrahim, SH. MH, beserta para kepala bidang dan bagian Baitul Mal Aceh.

“Saya sama sekali tidak terkejut dengan pergantian ini karena secara aturan pun saya sudah lebih dari setahun menjabat sebagai pelaksana tugas kepala Baitul Mal Aceh. Apalagi jabatan ini adalah amanah, jadi tidak ada persoalan,” kata
Zamzami di sela-selah serah terima jabatan tersebut.

Menurutnya, pergantian pimpinan dalam pemerintah itu hal yang sangat lumrah untuk tujuan penyegaran. Dirinya pun mengakui ingin istirahat dari mengemban amanah tersebut. Artinya apa pun yang diputuskan pimpinan merupakan yang terbaik untuknya.

Sementara itu Plt Kepala Baitul Mal Aceh yang baru, Mahdi Ahmadi mengucapkan terima kasih kepada Plt yang lama sudah menyumbang tenaga dan pikiran untuk Baitul Mal Aceh selama ini. Sebagai orang yang telah berjasa patut diberi penghargaan, apalagi selama Plt sebelumnya telah melahirkan qanun Baitul Mal Aceh yang baru.

“Kita akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang beliau programkan sebelumnya. Kita pun akan selalu membuka pintu untuk Pak Zamzami kapan pun beliau bersedia bersilaturahmi dengan kita,” kata Mahdi Ahmadi.

Selain itu, Mahdi juga memohon kepada semua amil di Baitul Mal Aceh agar jangan ada yang menyampaikan hal-hal negatif tentang Plt kepala yang lama, karena Zamzami merupakan sahabat lamanya sejak sebelum menjadi Wakil Bupati Aceh Jaya.

Di samping itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Muhammad Iswanto yang menginisiasi kegiatan lepas sambut ini mengatakan pihak akan terus bekerjasama dan melaksakan arahan siapa pun yang ditunjuk sebagai Plt kepala Baitul Mal Aceh oleh Bapak Plt Gubernur Aceh. Karena hal yang paling penting di Baitul Mal adalah program Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berjalan dengan baik.

“Semoga dengan adanya plt baru dapat terlaksana dengan baik program zakat ke depan yang telah disepakati. Kepada Plt sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih sudah banyak berbuat. Jika pun  selama ini ada yang terkendala bukan karena beliau,” tutup Iswanto.

Duh! Sepasang ABG di Aceh Terciduk Mesum di Masjid

Duh! Sepasang ABG di Aceh Terciduk Mesum di Masjid


Duh! Sepasang ABG di Aceh Terciduk Mesum di MasjidIlustrasi (dok.detikcom)

Banda Aceh - Sepasang remaja kepergok warga saat tengah asyik mesum di atas lantai dua Masjid Jamik, Saree, Aceh Besar. Video keduanya berhubungan badan viral di media sosial.

"Keduanya masih di bawah umur. Yang cowok berusia 16 tahun dan cewek 17 tahun. Mereka ditangkap semalam pukul 19.30 WIB," kata Kasat Pol PP dan WH Aceh Besar M Rusli saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (25/2/2019).

Penangkapan warga Aceh Besar dan Pidie ini berawal dari kecurigaan warga terhadap gerak-gerik keduanya. Saat itu, jemaah masjid baru siap melaksanakan salat magrib.

Tiba-tiba melihat keduanya naik ke lantai dua masjid. Warga yang curiga kemudian mengecek. Ketika disamperin masyarakat, keduanya tengah berhubungan badan.
Beberapa warga merekam aksi mesum pasangan anak baru gede (ABG) tersebut. Setelah itu, baru ditangkap. Sang pria sempat mencoba kabur.

"Waktu itu warga cukup ramai dan yang cowok sempat dipukul," jelas Rusli.

Kedua remaja tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Lembah Seulawah untuk diamankan. Namun karena warga juga ingin mendatangi Polsek, pasangan tersebut dibawa ke Mapolres Aceh Besar untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan.

"Tadi malam sekitar pukul 03.00 WIB keduanya kita bawa ke Satpol PP dan WH Provinsi. Sementara mereka ditahan di sana karena di Satpol PP-WH Aceh Besar fasilitasnya kurang memadai," ungkapnya.(detik)
Back To Top