Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Tiga Panelis Bedah Titik Kritis Pemilu 2019 di Kampus Unimal

Lhokseumawe - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Rabu (20/02) gelar diskusi publik mengenai titik kritis pemilu 2019 di gedung Cut Meutia Kampus Bukit Indah Lhokseumawe.
Diskusi publik tersebut menghadirkan tiga pemateri, yaitu mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, Ridwan Hadi, Direktur Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada dan dosen antropologi Fisip Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya. Adapun moderator diskusi Ayi Jufridar yang tak lain mantan anggota KIP Aceh Utara.

Pada sambutannya, sekretaris UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Unimal, Riyandi Praza, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari tanggung jawab Unimal terhadap problem kebangsaan, salah satunya adalah momen demokrasi elektoral seperti Pemilu. Acara dibuka oleh pembantu Rektor Bidang Kerjasama Luar, Dr. Juli Mursyida dan dihadiri oleh dosen, aktivis LSM, Relawan Demokrasi, aktivis mahasiswa, dan pers.

Dalam kesempatan itu, Teuku Kemal menyebutkan Indonesia berada pada fase transisi demokrasi yang tidak terlalu mengembirakan. Hoax dan black campaign yang menguat selama ini menyerang aspek sentimentil dan primordial pemilih. Isu SARA dieksploitasi sedemikian rupa sehingga memengaruhi pandangan masyarakat awam.

Di sisi lain para penyelenggara pemilu masih terperangkap pada isu-isu yang bisa memperkeruh hubungan. “KPU dan Bawaslu masih sering berseteru dalam penafsiran tentang UU Pemilu sehingga tidak sehat sebagai proses penyelenggaraan pemilu yang seharusnya konstruktif”, kata Kemal tentang hubungan Bawaslu dan KPU yang kerap tidak sejalan.

Di akhir presentasi, Teuku Kemal menyimpulkan, "Siapapun presidennya Isu-isu krusial tetap masih terjadi seperti penangangan masalah kejahatan masa lalu, rekonsolidasi aktor-aktor demokrasi, politik agraria yang belum menyejahterakan petani dan nelayan, masa depan energi, reindustrialisasi 4.0, politik ekonomi terutama di sektor riil dan ekstraktif dan isu keutuhan NKRI, pluralisme, dan multikulturalisme."

Sementara Ridwan Hadi, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Aceh tersebut melihat pemilu 2019 dari perspektif hukum dan perundang-undangan.

Menurutnya ada empat potensi pelanggaran hukum Jika DPT bermasalah dan terabaikan akan memegaruhi pada hak konstitusional warga negara. “Negara akan rugi karena hasil kerja yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan akan mengarah kepada kemerosotan demokrasi”, ungkap Ridwan.

Sementara di titik kritis tahapan pendistribusian logistik dan kekurangan surat suara juga bisa menjadi masalah lainnya. Problem ini mulai menguat pada momen pemilu kali ini dan diperlukan pola antisipasi yang tepat.

Aryos Nivada pada kesempatan itu membahas titik kritis kepemiluan dari perspektif keamanan dan politik, yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan ketentraman masyarakat. Pengaruh gejolak politik nasional di Pilpres 2019 bisa berpotensi memengaruhi politik lokal Aceh.

"Logika rasionalnya, jika caleg maupun elite partai pengusung kedua kubu kandidat presiden memainkan isu SARA, bisa menyebabkan keamanan terganggu dan membahayakan keselamatan bangsa.
Tingkat kriminalitas setiap menjelang pemilu di Aceh cenderung meningkat yang mempengaruhi situasional keamanan.

Mencermati kemungkinan kriminalitas yang terjadi di tahun politik lebih diwarnai intimidasi, tindakan kekerasan fisik, perusakan alat peraga, penyebaran kampanye hitam, dan lain-lain.

Dari hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2018, menemukan tiga daerah yang tingkat penyebaran informasi bohong atau hoaxs sangat tinggi yaitu Aceh, Jawa Barat, dan Banten.

Dari total 116,034,389 penduduk berdasarkan data BPS tahun 2010, LIPI mengambil sampel 1800 responden (200 orang di setiap provinsi) dengan kelompok usia mulai dari 17 hingga 64 tahun, dan menemukan kegawatan ternyata terjadi di ujung pulau Sumatera.

"Dhasil riset Jaringan Survei Inisiatif pada 2018, ditemukan fakta bahwa 52% pemuda kesulitan dalam membedakan antara berita hoax dan bukan. Alasan mengapa kesulitan membedakan hoax 49% menjawab karena mendapatkan berita dari sumber yang tidak terpercaya dan 40% menganggap berita tersebut bermanfaat padahal berita palsu," ulasnya saat seminar.(*)

Di Langsa Debat Capres Sebagai Ajang Konsolidasi Relawan Jokowi

Ratusan Relawan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf di Langsa menggelar nonton bareng Debat Capres Segmen II di Warkop Cosar kawasan Pasar Tradisional Kebun Lama Kota Langsa, Minggu malam (17/2/2019).

Turut hadir dalam acara tersebut berbagai unsur relawan Jokowi, seperti POSPERA Langsa, POSPERA Tamiang, POSPERA Aceh Timur, Seknas Jokowi, BINAR, Projo, Cakra19, Dojo Amin, Jommag, TKK Jokowi-Ma’ruf Kota Langsa, TKK Aceh Timur dan TKK Aceh Tamiang, dan unsur lainnya.

Layanan Ambulance gratis Dari Caleg PKS Aceh Besar

Sekretaris POSPERA Langsa, Fakhrurrazi menyebutkan bahwa kegiatan nonton bareng debat Capres Tahap Dua tersebut digelar untuk membangun semangat semua unsur tim pemenangan Jokowi, di samping sebagai ajang konsolidasi dan silaturrahmi antar relawan.

Sepanjang acara Nobar semua peserta terlihat semangat dan menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras lagi dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Aceh.

Plt Sekda: Aceh Terbuka untuk Investasi

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh T Helvizar Ibrahim, menegaskan bahwa Aceh sangat terbuka untuk investasi. Berbagai kebijakan terkait investasi terus dibenahi untuk menarik minat  investor ke Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Helvizar, saat menerima kunjugan dari Konsulat Jenderal Singapura  Medan Richard Grosse, di ruang kerja Sekda Aceh, Senin (18/2/2018).

“Saya sangat mengapresiasi kunjungan hari ini, apalagi kita masih serumpun, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan terutama terkait investasi Singapura di Aceh. Saat ini kami terus berbenah untuk mempermudah investor berinvestasi di Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh tentu sangat menyambut baik jika Singapura ingin berinvestasi di Aceh,” ujar Helvizar.

Helvizar juga mengungkapkan, di masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca gempa bumi dan tsunami 2006 lalu, Singapura pernah membantu pembangunan dermaga dan rumah sakit di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Helvizar juga memperkenalkan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Beberapa sektor dan komoditi unggulan juga ditawarkan kepada Konjen Singapura, di antaranya kopra, kelapa sawit dan tuna.

“Saat ini komoditi kopra sedang kita galakkan kembali. Selain itu Aceh juga memiliki potensi minyak nilam dan kelapa sawit. Selama ini, Aceh baru mampu memproduksi pada turunan pertama saja. Misalnya saja minyak kelapa, kita baru mampu memproduksi Crude Palm Oil (CPO) saja,” ungkap Helvizar.

Padahal, sambung Plt Sekda, jika semua produk turunannya mampu diproduksi di Aceh, maka potensi ekonominya tentu akan lebih besar. Selain itu, akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Oleh karena itu. Helvizar mengimbau agar Singapura berinvestasi di Aceh, terutama hilirisasi di industri sawit dan sektor lainnya.

Helvizar menambahkan, Pemerintah Aceh terus membenahi sektor pariwisata. “Saat ini pariwisata menjadi primadona, sektor ini bahkan telah menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Dengan segala potensi yang dimiliki, Aceh sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia.”

Selama ini, sambung Helvizar, berbagai potensi wisata terus dibenahi dan dikembangkan di Aceh. Salah satu ikon pariwisata Aceh adalah Sabang yang terkenal dengan wisata alam, kuliner dan wisata alam bawah laut. Selain itu, wilayah Dataran Tinggi Gayo sebagai ikon agrowisata.

“Dataran Tinggi Gayo terkenal sebagai daerah penghasil kopi. Bahkan, bahan dasar starbuck berasal dari kopi yang diproduksi di Gayo.

Dalam pemaparannya, Helvizar juga mempromosikan potensi wisata surfing dan kuliner di Pulau Simeulue, Pulau Banyak dan sejumlah objek wisata di wilayah Pantai Barat Aceh.

“Pemerintah Aceh sangat fokus membangun sektor pariwisata karena sektor ini membutuhkan investasi yang namun dapat menyerap banyak tenaga kerja,” kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh itu.

Helvizar juga menambahkan, saat ini, belum ada penerbangan langsung Aceh-Singapura. Menurut Helvizar, hal ini menjadi salah satu factor minimnya kunjungan wisatawan Singapura ke Aceh. Oleh karena itu, Plt Sekda menyarankan agar Konjen Singapura dapat mengusahakan untuk membuka rute penerbangan Singapura Aceh maupun sebaliknya.

Hal ini terus kita genjot untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyatakat.

“Saat ini, Pemerintah Aceh sedang berusaha berlari kencang menyelenggaraka pembagunan dalam upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami sangat menyambut dengan tangan terbuka jika Pemerintah Singapura dan para pengusaha Singapura ingin berinvestasi di Aceh,” imbuh Helvizar.

Plt Sekda Aceh itu juga berharap agar Pemerintah Singapura dapat menjalin kerjasama terkait pelatihan untuk para fresh graduate sebelum masuk ke dunia kerja. “Kedisiplinan dan penggunaan teknologi serta efisiensi waktu tentu menjadi hal yang harus kami pelajari dari masyarakat singapura. Untuk itu, jika ada program tersebut kami siap bekerja sama,” pungkas T Helvizar.

Sementara itu, Konjen Singapura Richard Grosse, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, terkait sektor pariwisata di Indonesia, selama ini yang dikenal oleh masyarakat dunia, Indonesia adalah Bali. Oleh karena itu kunjungannya hari ini ke Aceh penting untuk mengetahui, bahwa Indonesia bukan hanya Bali.

Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cinderamata. Dalam pertemuan tersebut, Plt Sekda turut didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taqwallah dan Kepala Biro Perekonomian Amirullah. Didampingi seorang staf, Konjen Singapura direncanakan akan berkunjung ke Sabang untuk melihat potensi investasi, di wilayah paling barat Indonesia itu. 

Pemerintah Aceh Dukung Pengembangan Kampus Unsyiah

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan atas nama pemerintah Aceh dan pribadi, dirinya mendukung sepenuhnya pengembangan pendidikan di Aceh. Salah satu pengembangan yang akan segera diwujudkan pemerintah adalah pembangunan kampus II Universitas Syiah Kuala yang berada di kawasan Kabupaten Aceh Besar.

"Atas nama pemerintah dan rakyat, saya tidak boleh tidak mendukung pengembangan kampus Unsyiah," kata Nova saat mengikuti rapat terkait pembahasan pembangunan Kampus II Unsyiah di ruangan rapat rektor, Kamis 14/02/2018. Rapat yang dipimpin langsung Rektor Unsyiah diikuti langsung oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Hilman Nugroho dan dan Robin Sitaba Salah Satu Pemegang Saham PT. Acehnusa Indrapuri.

"Bukan hanya mendukung tapi saya ada di dalam. Kami satu derap langkah (dengan rektor Unsyiah). Apa pun yang harus kami berikan, akan kami berikan untuk pengembangan Unsyiah. Harus dan wajib kita dukung," kata Nova.

Nova menyebutkan, pengembangan kampus Unsyiah menjadi suatu yang harus diupayakan secara serius. Kendala yang dihadapi saat ini adalah pada kepemilikan lahan. Jika persoalan lahan selesai, pemerintah Aceh bersama akademisi di Unsyiah tinggal memikirkan skema pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk itu ia meminta dukungan semua pihak agar cita-cita itu terwujud.

"Sebenarnya (kampus Unsyiah sekarang) sudah kraudit, sesak. Untuk pengembangan lebih lanjut tidak memungkinkan lagi (di Darussalam)," kata Nova.

Untuk membangun kampus II Unsyiah, pihak universitas bersama pemerintah Aceh telah mengajukan permohonan alih kepemimpinan lahan dari PT. Acehnusa Indrapuri (PT. ANI) seluas 2.572 hektare. Salah satu pemegang saham PT. ANI, Robin Sitaba, menyebutkan secara pribadi dirinya sangat mendukung rencana pemerintah Aceh tersebut. "Saya sifatnya merekomendasikan dengan catatan-catatan aturan yang harus diikuti," kata Robin.

Robin menyebutkan harus ada tim khusus terpadu yang dibentuk untuk membuat rencana bersama antara PT. ANI, pemerintah Aceh, Unsyiah dan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sehingga proses pembangunan kampus Unsyiah bisa segera terwujud.

"Yang pasti mewakili dari pemegang saham saya setuju dan akan merapatkan secepatnya (dengan pemegang saham lain). Secepatnya kita bisa membentuk tim terpadu," kata Robin.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Hilman Nugroho, menyebutkan dari 2.572 hektare yang diajukan untuk kawasan pembangunan kampus Unsyiah, di antaranya terbagi dalam tiga kawasan. Kawasan terkecil adalah kawasan khusus untuk areal penggunaan lain yang luasannya hanya sekitar 182 hektar. Sementara sisanya berada di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi.

"Khusus untuk areal penggunaan lain hanya harus diberikan oleh pak bupati (Aceh Besar)," kata Hilman Nugroho. Sementara penggunaan kawasan hutan produksi  dan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi harus terlebih dahulu diubah menjadi kawasan hutan khusus penggunaan lain.

Namun demikian, secara prinsip, pihaknya sangat mengapresiasi keinginan pemerintah Aceh tersebut. "Pengembangan kampus Unsyiah merupakan posisi kunci. Pusat harus memperhatikan secara khusus sebagaimana hajat pak rektor dan plt gubernur," kata Hilman.

Jika untuk memulai pembangunan, Hilman menyebutkan bahwa pembangunan di areal penggunaan lain seluas 182 hektar bisa secepatnya dilakukan. Sementara itu, Plt Gubernur menyebutkan bahwa pembangunan di lahan 2.572 sudah dipikirkan ssecara matang dengan masterplan yang matang pula. Konsep pembangunan adalah kampus masa depan. Di mana secara umum, tata ruang, konsep pembangunan serta laboratorium telah disusun sedemikian rupa.

Akademisi yang juga mantan Rektor Unsyiah, Profesor Abdi Abdul Wahab, mengatakan sebenarnya proses pencarian lahan untuk perluasan kampus Unsyiah sudah dimulai sejak 2003 lalu. Namun, usaha itu timbul-tenggelam. "Alhamdulillah hari ini kita mendengar ide itu diteruskan dan barangkali kita semua memahami pengembangan kampus sudah sangat sulit," katanya.

Profesor Abdi mengatakan, pembangunan kampus baru untuk Unsyiah merupakan sebuah investasi yang cukup besar bagi Aceh bahkan Indonesia. Investasi yang dimaksud Guru Besar Unsyiah itu adalah dalam hal pengkaderan Sumber Daya Manusia.

"Universitas tidak mencari keuntungan tapi menciptakan Sumber Daya Manusia," kata Nova. "Ini kesempatan untuk membantu masyarakat. Kita di kampus konsen untuk mencerdaskan bangsa," kata Profesor Abdi.

Plt Gubernur Ajak Mahasiswa Berwirausaha

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak para mahasiswa untuk menggiatkan kegiatan kewirausahaan sejak masih berstatus mahasiswa. "Mudah-mudahan paska-mahasiswa jadi Interprenership. Untuk situasi saat ini, hanya interpreter yang mampu mengubah kesejahteraan kita di Aceh," kata Nova saat memberi kuliah umum berteman arah pembangunan Aceh di kampus Unsyiah, Kamis 14/02/2018.

Nova menyebutkan, problem Aceh saat ini adalah kemiskinan yang disebabkan ketidaktersediaan lapangan kerja yang mencukupi. Setahun setengah kepemimpinan dia bersama Gubernur Irwandi Yusuf, terus mengupayakan masuknya investor untuk berinvestasi di Aceh. Namun hingga hari ini hal tersebut masih nihil.

"Kita terus mengundang investor tapi belum ada tanda keberhasilan," kata Nova. Karena itu, lanjut dia, saat ini arah investasi Aceh secara konsep digeser. Pemerintah Aceh mencoba memperluas lapangan kerja secara mandiri dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terus berkembang.

"Kita akan menyediakan lapangan kerja dengan investasi mandiri dengan kemampuan sendiri. Yang harus berinvestasi itu adalah orang Aceh. Hanya orang Aceh yang persepsinya sama dengan kita," kata Nova. "Kita harus berinvestasi dengan kekuatan sendiri. Kekuatan kita UUMKM."

Memang, kendala dari UMKM adalah pada persoalan permodalan. Karena itu, sebagai kepala pemerintahan Aceh yang juga menjabat sebagai pengendali saham Bank Aceh dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim, menjamin kemudahan akses permodalan para wirausaha muda di Aceh.

Karena itu, Nova meminta agar mahasiswa menyampaikan ide segar dan kreativitas mereka dalam bentuk kewirausahaan. "Hanya interpreter yang mengubah kesejahteraan kita bukan investor maupun anggaran APBA, APBD dan APBN.

Kehidupan Anak-Anak Tunanetra Binaan Dinsos Aceh

Kehidupan Anak-Anak Tunanetra Binaan Dinsos Aceh


01 (23).JPG

Banda Aceh - Hidup dengan keterbatasan penglihatan tidaklah mudah, butuh banyak proses dan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan seperti manusia normal umumnya.

Namun, bukan berarti hal tersebut mustahil dilakukan. Di Panti Asuhan UPTD Rumoh Sejahtera Beujroh Meukarya (RSBM) milik Dinas Sosial Aceh, terdapat  40 anak tunanetra dari berbagai kabupaten/kota di Aceh yang sedang dididik, dibina dan diajarkan langkah-langkah beradaptasi, serta bekal ketrampilan hidup mandiri saat mereka nantinya dikembalikan lagi ke tengah-tengah masyarakat. 
Rabu 13 Februari 2019, UPTD yang beralamat di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar melakukan kegiatan peningkatan keterampilan berupa pelatihan merajut tas, dan merajut bronjong. Belasan anak tunanetra baik laki-laki dan perempuan tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Bagi yang laki-laki, mereka diajarkan oleh instruktur cara merajut bronjong, sementara bagi perempuan diajarkan oleh instruktur cara merejut tas. Sementara itu anak-anak binaannya lainnya pada jadwal yang sama sedang belajar huruf menulis dan membaca huruf braile, di ruang belajar.
Kepala UPTD RSBM, Fachrial, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan dan Pemibinaan, Fuadi,  mengatakan, kegiatan peningkatan keterampilan merupakan kegiatan rutin dengan harapan agar anak-anak binaan tersebut nantinya bisa mandiri saat kembali ke tengah-tengah masyarakat.
“Saat mereka nanti kembali ke masyarakat sudah punya modal, yang kira-kira modal itu memiliki nilai jual bagi mereka sendiri seperti yang kita lihat hari ini,” katanya.
Menurut Fachrial, UPTD RSBM memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis di bidang pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi terhadap penyandang tunanetra yang berasal dari anak-anak keluarga kurang mampu untuk dididik dan dibekali keterampilan. Oleh karena itu, sejak pertama kali dimasukkan ke panti untuk diasuh, anak-anak binaan langsung dididik dan dilatih keterampilan. Selama ini, hasil karya anak-anak binaan UPTD RSBM telah banyak didistribusikan untuk dipasarkan, ataupun dijual saat ada pameran-pameran yang diikuti oleh Dinas Sosial Aceh baik tingkat lokal, maupun nasional.  
“Seperti belajar buku dan Alquran braile. Selain itu juga ada pelajaran musik dan peningkatan keterampilan seperti membuat bronjong, bunga, dan anyaman tas seperti hari ini,” jelasnya..
Kasi Pelayanan dan Pemibinaan, Fuadi, menambahkan, RSBM pada intinya hanya menampung disabilitas netra dari keluarga tidak mampu untuk dididik dan dilatih keterampilan oleh intruktur-intruktur yang sudah berpengalaman di bidangnya.
Fuadi menuturkan, harapannya setelah anak-anak binaan  nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka  bisa menerapkan ketrampilan dalam kehidupan sehari-hari atas apa yang telah dipelajari saat masih di panti.
“Insya Allah panti juga akan memberikan paket-paket usaha ekonomi produktif (UEP) yang mereka butuhkan dan tentu disesuaikan dengan pelatihan-pelatihan yang mereka geluti selama masih di panti ini,” katanya.
Untuk batas waktu pengasuhan, Fuadi menjelaskan, pihaknya akan menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan klien.  “Untuk tempo pengasuhan kita tidak bisa pukul rata karena sangat tergantung dari kecatatan dari mereka,” katanya.
Suryadin, salah seorang anak cacat netra mengatakan, selama dirinya dibina di panti bersama anak-anak lainnya, setiap hari mereka dilatih berbagai keterampilan seperti merajut kawat bronjong, anyaman rotan, massage (menjahit) dan kelas musik. Selain itu mereka  juga belajar menulis dan membaca huruf braile. Inilah yang diajarkan oleh pihak instruktur kami di sini.
“Kami merasa sangat senang, karena ini akan menjadi beka bagi kami setelah kami tidak lagi di panti dan di kembalikan ke masyarakat nanti,” katanya.
Adin, begitu dia akrap disapa, mengaku selama hampir tiga tahun dirinya dibina di RSBM ia sudah menguasai keterampilan memijat, music dan merajut bronjong. “Tapi nanti saya pengen jadi pemusik. Saya suka main keybord,” katanya.
Sementara itu disabilitas netra lainnya, Salmi Irham Ramadani, mengaku sangat senang karena selama dibina di UPTD RSBM dirinya sudah bisa menguasai baca tulis huruf braile, merajut tas, membuat bunga hias dan vas bunga. Gadis berusia 14 tahun yang bercita-cita ingin menjadi hafizah ini mengatakan, dirinya senang karena setiap hari mereka selalu ada pelatihan keterampilan yang berguna untuk bekal hidup mereka.
“Sangat senang, karena banyak kegiatan. Kami di sini dilatih banyak keterampilan, dan ada juga pelajaran-pelajaran lainnya,” katanya.[]

Masjid Nurul Hasanah Perpaduan Rumoh Aceh dan Tambo Lobo

Palu - Bangunan Masjid Baru Nurul Hasanah merupakan perpaduan konsep Rumoh Aceh dengan konsep tradisional khas Sulawesi Tengah Tambo dan Lobo, yang sebahagian besarnya bahannya terdiri atas kayu dan beton, yang dirancang tahan guncangan gempa.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada awak media usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Hasanah Aceh, di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Rabu (13/2/2019).

"Sesuai kesepakatan, material bangunan baru Masjid Nurul Hasanah akan didominasi oleh beton pada bagian bawah dan kayu di bagian atap. Fondasi dan fisik bangunannya disiapkan untuk tahan menghadapi guncangan.  Insya Allah nantinya masjid ini bisa merefleksikan budaya lokal dan persahabatan antara  Aceh dan Sulawesi Tengah, melalui perpaduan Rumah Aceh dan Tambo Lobo khas Sulut," kata Nova.

Plt Gubernur menambahkan, dana pembangunan Masjid ini bersumber dari sumbangan seluruh rakyat Aceh sebesar Rp3,3 miliar.

"Seluruh dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan kembali masjid ini serta segala kebutuhan pendukungnya. Untuk itu, kami berharap kita semua dapat saling bahu membahu menyelesaikan pembangunan masjid ini agar selesai tepat waktu. Target kita, dalam enam bulan ke depan, proyek ini sudah selesai dan masjid dapat kembali digunakan sebagai pusat aktivitas ibadah masyarakat," imbuh Nova.

Sebagaimana diketahui, bencana gempa terjadi di Palu pada 28 September 2018 lalu Pemerintah Aceh dan komunitas bencana di Aceh langsung bergerak mengirimkan tim untuk membantu masyarakat di wilayah ini.

Sama seperti bantuan untuk bencana gempa dan tsunami Lombok, Plt Gubernur Aceh juga menginstruksikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh agar mengkoordinir pengumpulan donasi untuk Palu.

Selain itu, tim Pemerintah Aceh juga melakukan assesment tentang langkah cepat yang harus dilakukan juga berkoordinasi dengan Pemerintah setempat. Dari assesment itu muncul gagasan untuk membangun kembali Masjid  Jami’ Nurul Hasanah.

"Hal ini sudah pernah kita lakukan di lombok utara, pasca gempa dan tsunami melanda wilayah itu. Saat ini bangunan Masjid sumbangan masyarakat Aceh di Lombok sedang dalam proses pengerjaan," imbuh Nova.

Dalam sambutannya, Nova juga mengimbau agar masyarakat tidak trauma meski letak geografis Aceh, sebagian wilayah Nusa Tenggara Barat, serta wilayah Sulawesi Tengah berada di kawasan yang rawan bencana. Sebaliknya, kondisi tersebu diharapkan dapat disikapi dengan cara bijaksana melalui peningkatan pengetahuan di bidang kebencanaan. 

"Yang harus kita pahami bahwa, bencana ini adalah peringatan dari Allah agar kita siap mawas diri dan meningkatkan kewaspadaan. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan refleksi  dan meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan. Apalagi kita tahu bahwa bencana tidak hanya disebabkan pergerakan bumi yang terjadi secara alami, tapi juga akibat ketidakpedulian manusia terhadap alam."

Untuk itu, Plt  Gubernur mengajak semua pihak untuk menahan diri dari segala perbuatan yang merusak alam, dan bersama-sama melahirkan perilaku positif untuk pelestarian lingkungan. Dengan demikian, kita akan tahu cara efektif dalam menanggulangi bencana, sehingga efek kerugian dari bencana itu dapat kita minimalisir."

Dalam sambutannya Nova juga berbagi pengalaman proses rehab rekon di Aceh. "Proses rehab rekon akan menyerap energi yang cukup besar, apalagi berbagai permasalahan baru bisa saja muncul dalam proses tersebut. Karena itu, kami menghimbau Pemprov Sulut agar menyiapkan rencana aksi seakurat mungkin, sehingga kondisi wilayah ini akan semakin membaik dalam waktu yang tidak lama lagi," ujar Nova.

"Terimakasih atas dukungan Pemda dan masyarakat Palu untuk kelancaran pembangunan masjid ini. Salam ukhuwah dari seluruh rakyat Aceh untuk masyarakat di wilayah ini. Semoga persaudaraan ini menjadi momentum membangkitkan semangat kita untuk bangkit demi kehidupan serta semakin meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah yang lebih baik di masa depan," pungkas Plt Gubernur Aceh.

Sementara itu, Ustadz Masrul Aidi, dalam tausyiah singkatnya menghimbau agar masyarakat Palu dapat memakmurkan Masjid Nurul Hasanah Aceh setelah selesai dibangun nanti.

"Masjid bukan semata tempat transit untuk shalat. Masjid adalah pusat kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi, kita harus memakmurkannya, bukan hanya fasilitas untuk shalat semata. Insya Allah, masyarakat Aceh telah mendonasikan dana untuk memakmurkan fisik masji ini, kami berharap masyarakat sekitar masjid dapat memakmurkannya dengan berbagai kegiatan," imbau Ustadz Masrul.

Disambut Ribuan Masyarakat
Tiba di kawasan pembangunan Masjid Nurul Hasanah Aceh, Plt Gubernur da rombongan disambut seribuan masyarakat sekitar masjid. Ratusan siswa sekolah berjajar di sisi kiri dan kanan jalan sembari bershalawat menyambut kedatangan Plt Gubernur Aceh.

Tepat di depan pintu masuk, Plt Gubernur disambut oleh Muhamma Hidayat Lamakarate, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng dan didaulat mengenakan Siga yaitu topi adat Sulteng.

Di akhir acara, Plt Gubernur Aceh menjadi rebutan untuk berswa foto dengan masyarakat. Usai peletakan batu pertama. Plt Gubernur dan rombonga berkesempatan meninjau secara langsung Balaroa dan Petobo, yaitu desa yang terkena musibah likuefaksi. Rombongan juga meninjau Masjid Arwam Bab Al Rahman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Terapung Palu.

Masjid yang dibangun di atas Pantai Talise ini merupakan salah satu ikon Kota Palu, yang tidak luput dari hentakan gempa dan hantaman gelombang tsunami. Saat ini, Masjid Terapung Palu sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena konstruksinya sudah miring dan terendam air laut. Tepat pukul 15:00 Wita, Plt Gubernur dan rombonga bertolak ke Jakarta untuk selanjutnya menuju ke Aceh.

Caleg PKS Aceh Besar Sediakan Layanan Ambulance Gratis


Tahun 2019 sering orang menyebutnya dengan sebutan tahun politik, karna dimana pada tahun 2019 indonesia menyelenggarakan pemilu dan pilpres secara serentK untuk pertama kalinya selama perjalanan bangsa indonesia.

Untuk memikat para konstituennya tentu para caleg yang ikut meramaikan pesta demokrasi lima tahunan ini harus pandai dalam berkampenya dalam memikat pemilih dengan menyampaikan program-program kerja yang akan dilakukanya jika terpilih nanti.

Sebagai pemilih yang cerdas harus mampu melihat program yang ditawarkan apakah pro rakyat kecil bukan hanya sekedar mengajak untuk memilih dia tanpa program kerja yang jelas yang akan ditawarkan oleh setiap caleg untuk para pemilihnya.

Seperti halnya Program calon anggota legislatif DPRK Aceh Besaar dari PKS, Jika secara Nasional PKS memiliki program SIM berlaku seumur hidup dan juga pajak sepeda motor akan digratiskan jika PKS Menang di parlemen, lain lubuk lain ladang jika PKS secara nasional memiliki program kerja, begitu juga halnya Caleg DPRK Aceh Besar dari PKS juga memiliki program kerja yang di tawarkan kepada publik yakni Layanan Ambulance gratis untuk masyarakat aceh besar.

Saat di jumpai di salah satu warung kopi di seputaran lambaro Ridwansyah SH menceritakan pada media peristiwa "ini adalah program kerja saya ketika menjadi Anggota Legislatif nanti yakni Layanan mobil Ambulance Gratis untuk masyarakat bahkan mobil ambulance gratis ini telah melayani masyarakat sejak Bulan Desember 2018 yang lalu" ujarnya

Jika warga membutuhkan mobil ambulance gratis dapat menghubungi nomor Hp 085275213750 semua biaya gratis" tambah Ridwansyah

Ketika ditanya apakah program ini hanya semasa kampanye saja ketika tak terpilih nanti apakah mobil Ambulance gratis ini akan dihentikan atau berlanjut ridwansyah katakan akan tetap berlanjut. " tetap berlanjut dan akan saya kasih ke klinik meurasi,tapi seandainya terpilih akan kita tambahkan armada yang baru"

Seperti kita ketahui banyak juga caleg yang memberikan layanan ambulance gratis tapi tak diketahui apak akan berhenti jika mereja tak terpilih atau bahkan terus ada sebagai ladang amal mereka dengan berkhitmat untuk rakyat.

Pemerintah Aceh Sambut Baik Peresmian Desa Sadar Hukum di Aceh Tamiang

Kuala Simpang - Asisten I Setda Aceh, M. Djakfar, menyebutkan pemerintah Aceh menyambut baik peresmian Desa Sadar Hukum dan pengukuhan Komunitas Pelajar Pegiat (Koppeta) HAM di Aceh Tamiang oleh Kementerian Hukum dan HAM. "Apa yang dilakukan merupakan wujud implementasi berbagai tugas, kewenangan dan fungsi pelayanan masyarakat," kata Djakfar di Kuala Simpang Aceh Tamiang, Senin 11/02/2018.

Pemerintah Aceh, kata Djakfar, memberi apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, karena telah mau mengambil inisiatif untuk mendukung kegiatan desa sadar hukum. Ia berharap, berbagai kabupaten dan kota lainnya di Aceh dapat mengikuti langkah yang sudah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Apalagi, ujar Djakfar, peresmian desa sadar hukum di Aceh sudah lama vakum. Peresmian terakhir dilakukan pada 2011 silam.

"Peresmian 42 desa sadar hukum (di 12 kecamatan) yang dilakukan hari ini adalah bagian penting untuk memperkuat sistem hukum. Dengan adanya desa sadar hukum ini, maka setiap anggota masyarakat mengetahui tentang hukum, serta menjadi sadar tentang hak dan kewajibannya. Dari pengetahuan dan kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan untuk dapat juga mentaati berbagai hukum dan peraturan yang berlaku," ujar Djakfar.

Pemerintah Aceh, lanjut Djakfar juga menyambut baik pengukuhan Koppeta HAM. Sebagai generasi milenial, ujar dia, para pelajar memang perlu diberi pengertian tentang hak asasi manusia. "Mereka harus paham bahwa nilai-nilai HAM tak hanya terdapat di dalam produk hukum, namun juga ada dalam pengajaran agama, adat, tradisi, dan lain sebagainya"

Djakfar berharap, Dinas Pendidikan dapat membentuk lebih banyak lagi koppeta HAM di berbagai sekolah lainnya yang ada di Aceh. Dengan memberi pemahaman HAM, para pelajar tak hanya akan mengetahui hak dan kewajiban asasi mereka, namun juga dapat menjadi pionir dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di kalangan mereka sendiri serta di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Profesor Benny Riyanto, menyebutkan tidak mudah mendapat predikat desa sadar hukum. Kementerian Hukum dan HAM memberi penilaian dari 4 dimensi, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan dan demokrasi dan regulasi. Jika desa dimaksud mampu memenuhi 4 hal ini, maka kemudian desa tersebut baru bisa dikatakan sebagai desa yang sadar hukum.

Sebanyak 42 desa di Aceh Tamiang, ujar Benny, tergolong kategori kampung tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi. "Bobot penilaian skor di atas 140. Penetapan desa sadar hukum diharapkan jadi percontohan bagi desa lain dalam meningkatkan kesadaran hukum di daerahnya," ujar Benny usai meresmikan desa sadar hukum mengukuhkan Koppeta HAM.

Keberhasilan Aceh Tamiang, kata Benny tidak terlepas dari upaya pembinaan pemerintah daerah dan Kanwil Kementerian Hukum HAM Aceh.

"Kami berharap dukungan pembinaan dari bupati dan gubernur melalui kegiatan penyuluhan hukum. Silakan libatkan penyuluh hukum di Kanwil Kemenkumham," ujar Benny. Dengan demikian, kata dia, desa sadar hukum di seluruh Aceh akan terus bertambah.

Diketahui bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh, meresmikan 48 Desa Sadar Hukum dan mengukuhkan SMK Negeri 1 Karang Baru Kuala Simpang sebagai bagian dari Komunitas Pelajar Pegiat (Koppeta) HAM.

Selain itu juga ditandatangani Kerja Sama Antara Kanwil Kemenkumham dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berupa pemberian bantuan pembuatan produk hukum, pelayanan hukum dan pembinaan terhadap narapidana. Lewat kerjasama itu, diharapkan produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif menjadi lebih berkualitas, terutama sekali dapat memenuhi asas keadilan, partisipatif dan keterlaksanaan. Artinya, bantuan hukum dan pelayanan hukum oleh pemerintah akan diperkuat sehingga memberi manfaat besar bagi mereka yang mencari keadilan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Agus Toyib, menyebutkan peresmian desa sadar hukum di Aceh Tamiang dimaksudkan agar terwujudnya masyarakat yang cerdas dan patuh terhadap hukum tanpa paksaan. Masyarakat, kata Agus Toyib, diharapkan bisa tergerak untuk menghargai dan patuh demi tegaknya supremasi hukum di daerahnya.

Sementara dikukuhkannya Komunitas Pelajar Pegiat (Koppeta) HAM di Aceh Tamiang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman HAM di kalangan pelajar. Daerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara itu merupakan pilot project dari program tersebut.

Ikan dari 2 Kapal yang Ditangkap di Selat Malaka Berformalin

Ikan dari 2 Kapal yang Ditangkap di Selat Malaka Berformalin

Aceh - Dua kapal berbendera Malaysia tertangkap tangan mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Aceh. Di dalam kapal, terdapat berbagai jenis ikan yang diberi formalin. 

"Bahan baku ikan yang ada di atas kapal memang ada tanda-tanda ikan itu berformalin. Mereka mengakui ikan itu berformalin karena di Malaysia menurut mereka dibolehkan," kata Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Basri, kepada wartawan saat ditemui di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Kamis (7/2/2019). 

Pemerintah, kata Basri, tidak memberikan toleransi terhadap pemakaian formalin. Untuk ikan yang sudah ditangkap dan mengandung bahan berbahaya tersebut, rencananya akan dimusnahkan. Pihak PSDKP tidak akan melelang ikan tersebut.

Karena pengakuan mereka ikan berformalin dan mereka (anak buah kapal) tidak makan ikan ini. Mereka pisahkan ikan untuk mereka makan. Ikan di kapal berformalin," jelas Basri. 

Menurutnya, saat ditangkap pada Sabtu, 2 Februari lalu, dua kapal berbendera Malaysia berkapasitas 63 GT dan 64 GT sedang mencari ikan di perairan Indonesia. Saat diciduk, mereka sudah berbaur dengan nelayan Aceh untuk menangkap ikan.

Penangkapan kedua kapal tersebut dilakukan oleh Kapal Patroli Hiu. ABK dalam dua kapal tersebut berjumlah lima orang dan empat orang dan semuanya warga Thailand. Kesembilan ABK ini saat ini masih ditahan di Kantor PSDKP Lampulo, Banda Aceh. 

"Semua (ABK) dari identitas paspor warga negara Thailand, walaupun dipekerjakan di Malaysia dan membawa kapal berbendera Malaysia," ujar Basri. (Detik)
Napi Teroris yang Kabur dari Lapas di Aceh Serahkan Diri ke Densus

Napi Teroris yang Kabur dari Lapas di Aceh Serahkan Diri ke Densus

Bandar Aceh Narapidana kasus terorisme Irwan (41) alias Wan Aneuk Geteu, yang kabur dari Lapas Kelas II-A Lhokseumawe, Aceh, akhirnya menyerahkan diri. Napi tersebut menyerah setelah enam hari jadi buron. 

"Yang bersangkutan telah menyerahkan diri ke Posko Satgaswil Densus 88 di Medan, Sumatera Utara, pada Rabu, 6 Februari, sekitar pukul 02.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Ery Apriono dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (7/2/2019). 

Ery belum menjelaskan kronologi Irwan menyerahkan diri ke polisi, termasuk proses saat dia kabur. Menurut perwira menengah Polda Aceh ini, Irwan saat ini sudah diamankan oleh personel Densus 88 di Sumatera Utara. 

"Saat ini warga binaan tersebut sudah diamankan petugas untuk diproses lebih lanjut," jelas Ery. 

Seperti diketahui, narapidana kasus terorisme bernama Irwan (41) alias Wan Aneuk Geteu alias Abu Granat kabur dari Lapas Kelas II-A Lhokseumawe, Aceh. Dia kabur setelah mengelabui petugas saat perjalanan pulang ke rumahnya di Bireuen, dengan alasan menjenguk mertua yang sakit.


Peristiwa itu terjadi pada Rabu (30/1) sekitar pukul 13.00 WIB. Irwan disebut mengaku sakit perut dan ingin ke toilet.

Berawal dari keluhan Irwan itu, rombongan yang mengawal Irwan pun singgah di salah satu masjid di kawasan Jeumpa dan Irwan pun dikawal oleh sipir yang mengawalnya menuju toilet. Sipir yang mengawal pun memeriksa kondisi karena setelah 15 menit Irwan tak kunjung keluar dari toilet.

"Benar, dia tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Saat dilakukan pengecekan ke dalam, ternyata telah melarikan diri," kata Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe Iptu Riski Adrian saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (2/2/2019). (Detik)

Plt Gubernur: Poltekkes Dapat Dikembangkan Menjadi Ekopark

Aceh Besar - Politeknik Kesehatan Aceh memiliki bentang atau Landscape yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi ecopark mini. Nova meyakini, jika ditata dengan baik, maka komplek Poltekes Aceh dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tujuan wisata pendidikan dan wisata keluarga.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya saat meresmikan Gedung Baru Jurusan Kebidanan yang berada dalam komplek Poltekkes Aceh, Selas (5/2/2019) pagi. 

"Saya usulkan agar Kadis Kesehatan dan Direktur Poltekkes Aceh agar mengusulkan anggaran untuk penataan lanscape. Dengan penataan yang baik, maka komplek Poltekkes Aceh yang lumayan luas ini mungkin ke depan dapat kita manfaatkan untuk ecopark mini dan dijadikan sebagai kawasan wisata keluarga dan wisata pendidikan," ujar Plt Gubernur Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur juga menghimbau agar setiap bangunan milik Pemerintah yang akan dibangun di Aceh untuk menunjuk konsultan terkait perawatan gedung agar gedung yang baru dapat terawat dengan baik.

"Ke depan, kita harus menunjuk konsultan untuk perawatan atau maintenance gedung. Hal tersebut harus direncanakan dengan matang, agar bangunan-bangunan yang ada terawat dengan baik, memiliki pencahayaan yang cukup, bangunannya mudah dan tidak mahal perawatannya," kata Nova.

"Selain itu, saya cenderung untuk mendorong agar bangunan-bangunan monumental yang akan dibangun di Aceh untuk di sayembarakan secara luas atau minimal dilakukan uji publik, agar masyarakat mengetahui serta turut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah di seluruh Aceh," imbuh Nova.

"Kita tentu memiliki harapan besar dengan keberadaan gedung ini. Semoga bangunan ini dapat menghasilkan Bidan Aceh yang handal, ini tentu saja salah satu outcome yang sangat kita harapkan dari keberadaan gedung ini. Sekali lagi selamat, semoga fasilitas gedung ini dapat digunakan dengan baik, semoga dapat bermanfaat hingga ke anak cucu," pungkas Plt Gubernur Aceh.

Sebelumnya, Hanif selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dalam sambutannya menjelaskan, bahwa Gedung Baru Jurusan Kebidanan Poltekkes Aceh mulai dibangun sejak tahun 2015 dengan total biaya mencapai Rp31 miliar, yang bersumber dari APBA. Gedung ini akan digunakan oleh mahasiswa kebidanan D3 dan D4 jurusan Kebidanan.

Acara ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita serta peninjauan gedung oleh Plt Gubernur didampingi Plt Sekda, Asisten II, Kadis Kesehatan. 

Plt Gubernur Aceh Minta Semua Pihak Berinovasi Dalam Pembangunan Infrastruktur

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengharapkan semua pihak baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam pembangunan infrastruktur. Selain kemudahan konektivitas, pembangunan infrastruktur menurut Nova merupakan simbol kemajuan suatu negara.

"Kebutuhan akan konektivitas begitu cepat, kebutuhan harus diimbangi dengan pembangunan. Oleh karena itu kita perlu inovasi dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi," ujar Plt Gubernur Aceh saat meresmikan Jembatan Lamreung-Limpok, Aceh Besar, Selasa (5/2).

Selain itu, Nova mengatakan bahwa sebuah negara tidak akan maju apabila pembangunan infrastruktur dihentikan. Ia mencontohkan kala ia mendatangi Portugis, 2013 silam. Saat itu Portugis sedang mengalami krisis ekonomi. Ia mengatakan, menurut parlemen setempat, krisis ekonomi Portugis disebabkan karena berhentinya pembangunan infrastruktur.

"Ketika tidak ada pembangunan infrastruktur maka terjadilah krisis ekonomi yang luar biasa. Oleh karena itu saya mengingatkan jangan pernah berhenti berinovasi tentang pembangunan infrastruktur, mulai dari gagasan, perencanaan, studinya, pelaksaanaan, manajemen kontruksinya sampai dengan perawatan," kata Nova.

Setelah itu, Plt Gubernur mengatakan pembangunan infrastruktur bukan hanya berbicara fisik saja. Namun, selain dari fisik, infrastruktur menjadi salah satu faktor dan syarat untuk  kemajuan negeri ini. Pembangunan negeri ini, kata Nova, tidaklah bisa apabila hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus melibatkan pihak lain seperti swasta dan perguruan tinggi.

Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi kepada pihak yang telah menyukseskan pembangunan jembatan itu. Di antaranya, Dinas PUPR( Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat), Balai Pelaksanaan Jalanan Nasional dan PT. Perapen Prima mandiri.

Sebelumnya, pembangunan jembatan yang dibiayai dana Otsus itu dimulai sejak tahun 2009, dengan tujuh tahapan penganggaran. Biaya yang dihabiskan dalam pembangunan jembatan ini berjumlah 45 miliar. Selain itu, jembatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar ini memiliki panjang 276, 40 meter.

Plt Gubernur Minta Bupati Baru Pijay Kembangkan Sektor Agraria

Pidie Jaya -  Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya agar mengembangkan sektor agraria di daerah yang ia pimpin. Menurutnya, salah satu upaya pembangunan Pidie Jaya dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi tersebut.

"Sektor pertanian menyumbang PAD terbesar Pidie jaya, dimulai dari sawah yang begitu luas, coklat terbaik di Pijay dan kelapa sawit. Dengan potensi tersebut besar peluang untuk membangun Pidie jaya. Saya minta sektor tersebut untuk digenjot terutama pada komoditi seperti padi, jagung dan kedelai,"  kata Nova saat pengambilan sumpah jabatan serta melantik bupati dan wakil bupati Pidie Jaya masa jabatan 2019-2024. Pelantikan itu berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, Senin, (4/2).

Selain itu, kata Nova, meski angka kemiskinan di Pidie Jaya menurun, namun presetase kemiskinannya masih berada di atas nasional. Oleh sebab itu, ia berharap ke depan Pemerintah setempat dan semua pihak untuk berusaha menurunkan angka kemiskinan itu sampai berada di bawah angka nasional.

Nova juga mengingatkan kepada pasangan yang dilantik agar beberapa fasilitas publik dalam rehab rekon gempa yang belum selesai supaya dipastikan pembangunannya sebagaimana yang telah direncanakan.

"Pidie Jaya adalah daerah rawan bencana, karena itu saya minta pemerintah daerah untuk selalu waspada dan aktif melakukan sosialisasi mitigasi bencana," tutur Nova.

Pembangunan reformasi birokrasi, kata Nova, harus selalu dibangun ke arah yang lebih baik, seperti penetapan APBK tepat waktu.

Pada kesempatan itu, Nova mengimbau agar visi misi yang diusung oleh bupati dan wakil bupati dilantik agar selaras dengan visi Pemerintah Aceh. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Pemerintah Aceh yakni mewujudkan Aceh damai, sejahtera, adil dan melayani.

"Penyususnuan RPJM kabupaten dan  kota harus mengacu pada RPJM  provinsi dan nasional," tutur Nova.

Nova berharap pasangan yang dilantik itu dapat membangun hubungan harmonis dengan Pemerintah Aceh. Nova percaya bahwa pada periode kedua kepemimpinan bupati dan wakil bupati itu dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Pidie Jaya.

"Saya yakin dengan pengalaman di periode pertama dapat menjadi guru untuk pembangunan periode selanjutnya. Semoga saudara berdua dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baik nya," kata Nova.

Sementara itu, Bupati Pidie Jaya dilantik, Aiyub Abbas, berterimakasih kepada seluruh elemen yang selama ini telah ikut serta dalam pembangunan Pidie Jaya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dari gampong sampai kabupaten untuk terlibat membangun Pidie Jaya.

"Alhamdulillah, dengan berkat kerja sama masyarakat dalam pilkada, kami terpilih kembali," kata Aiyub.

Aiyub juga mengapresiasi kepada semua kandidat calon bupati yang ikut bersamanya dalam pilkada serentak silam. Menurutnya, semua kandidat yang maju pada pilkada Pidie Jaya mempunyai niat baik dalam membangun kabupaten tersebut.

Sandiaga Uno Dukung Syariat Islam Di Aceh

Sandiaga Uno Dukung Syariat Islam Di Aceh

Sandiaga Uno
Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, berkunjung ke Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Aceh. Di hadapan masyarakat, Sandiaga menegaskan tidak akan pernah mengusik kearifan Aceh.
“Saya tegaskan, kita Prabowo-Sandi tidak akan usik, kita tidak akan obok-obok Provinsi Aceh. Yang sudah menjadi kearifan Aceh kita dukung. Syariat Islam yang sudah menjadi pegangan di sini kita pertahankan,” kata Sandiaga Uno dihadapan ribuan massa di Lhokseumawe, Sabtu (2/2/2019) malam.
Sandiaga mengatakan Aceh merupakan panutan bagi daerah lain. Pihaknya akan selalu menghormati seluruh warga Aceh.
“Kita pastikan Aceh sebagai panutan bagi provinsi lainnya. Hadir dari Aceh untuk Indonesia. Saya sampaikan, dengan tegas Prabowo-Sandi tidak mengutak-atik dan pasti kita hormati semuanya,” sebut Sandi.
Selain itu, Sandi juga menyinggung tentang kaum milenial. Dia ingin kaum muda tak hanya mencari pekerjaan tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
“Ini adalah sebuah modal agar kita maju ke depan. Ini adalah sebuah platform Prabowo-Sandi ingin milenial tidak hanya mencari pekerjaan tapi mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” tambah Sandi.
Sandiaga Uno, hadir di Aceh untuk menyapa para milenial, kaum emak-emak dan para relawan. Dia berangkat dari Banda Aceh bersama Ketua Partai Gerinda Aceh, TA. Khalid dan Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf. Sandi sempat singgah di Saree, Aceh Besar dan kemudian di tepung tawari di tempat Ulama Kharismatik Aceh, Abu Paloh Gadeng, Aceh Utara.
Sandiaga kemudian menyapa warga di sebuah cafe. Rencananya, Sandi akan melakukan track jogging bersama warga Lhokseumawe pada Minggu pagi. Setelah itu, dia akan berziarah ke Makam Malikussaleh, yang merupakan Raja Islam pertama nusantara. detik
Temui Kalangan Ratusan Pemuda Milenial di Abdya, Ini Pesan Rafli

Temui Kalangan Ratusan Pemuda Milenial di Abdya, Ini Pesan Rafli

Blangpidie - Seniman Aceh Rafli Kande meminta agar pemuda lebih kreatif dan menjauhi hal-hal yang tidak produktif dan menjauhi narkoba.

Hal ini disampaikan Rafli saat menggelar acara bersama ratusan kaum milenial di bumi Breuh Sigupai, Aceh Barat Daya, Sabtu (02/02/2019) malam. 

Rafli menyebutkan, bagaimana dirinya terus berjuang  selama ini agar Aceh terus viral kepada dunia lewat seni dan budaya. 

Rafli juga meyinggung menjaga alam dan lingkungan.  "Tidak ada keuntungan besar bagi masyarakat bahkan menderita akibat ekses bencana alam. Hal ini dicontohkan seperti kasus rawa tripa dan tambang emas di Bawah,"imbuhnya.

Rafli berharap anak muda sadar akan perkembangan dan kondisi Aceh saat ini. "Pemuda harus peduli dan peka terhadap perkembangan Aceh dan dunia,"harapnya.

Rafli juga menceritakan bagaiamana Habib Bugak mewakafkan tanah di Mekkah untuk rakyat Aceh. 


"Kalau berani keren tantang dunia, bagaimana kembali kebiasaan orang dahulu sehingga ini menjadi kerinduan dari lubuk hari orang Aceh," ucap Rafli disambut tepuk tangan ratusan muda-mudi yang hadir.

Rafli juga menceritakan terkait apresisasi dunia terhadap seni dan budaya yang dimiliki Aceh. "Dunia hari ini mengapresiasi seni budaya Aceh, untuk ke depan generasi muda harus mengembangkannya secara kreatif dan produktif tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang tersirat di dalamnya,"tandas Rafli.

Pada kesempatan itu Rafli membawakan syair ibu, dike ratep dan gisa bak punca yang menceritakan bagaiamana aceh harus kembali kepada kearifan masa lalu.[]

Pemerintah Aceh Sambut Kepulangan 14 Nelayan Aceh yang Ditangkap Tentara Myanmar

Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyambut dengan suka-cita kepulangan 14 nelayan asal Aceh Timur, yang sempat ditahan di Myanmar sejak 6 November 2018.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan kepulangan ke 14 nelayan itu tidak terlepas dari diplomasi yang dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar serta pendekatan yang dilakukan para pihak terhadap Kedutaan Myanmar di Jakarta. Nova juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang nelayan karena tenggelam di laut saat berupaya menghindar dari penangkapan yang dilakukan Angkatan Laut Myanmar.

“Tentu saja kita sangat prihatin dengan peristiwa itu. Namun kita tidak dapat berbuat banyak karena peristiwa penangkapan ini tidak pernah kita duga sebelumnya,” kata Nova saat menyambut mereka di Pendapa Wakil Gubernur Aceh, Rabu 30/01.

Nova mengatakan, dirinya tidak menyangka kalau nelayan Aceh melaut sampai  melewati perbatasan negara lain. Kata dia, apa pun alasannya, jika sudah memasuki negara lain tanpa izin tentu merupakan sebuah pelanggaran hukum.

Untuk diketahui, pada 6 November 2018, kapal Bintang Jasa, asal Aceh Timur, ditangkap oleh Angkatan Laut Myanmar karena dituduh melakukan pelanggaran masuk dan Ilegal Fishing. Mereka berangkat dari Kuala Idi Aceh Timur, pada 31 Oktober 2018.

Seluruh awak kapal yang berjumlah 16 orang kemudian diboyong oleh kepolisian Kowthoung. Satu diantaranya (Nurdin 41 tahun) dalam kondisi sudah meninggal dunia, karena tenggelam setelah melompat ke laut saat akan di tangkap. Jenazahnya telah dikebumikan secara Islam di Kowthoung, Myanmar.

Sementara 14 lainnya yaitu; Samidan, Efendi, Rahmat, Saifuddin, Nazaruddin, Syukri, Darman, Safrizal, Umar, M Aris, Jamaluddin, Sulaiman, M Akbar, dan Paiturahman dipulangkan kembali ke tanah air. Mereka diantar langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Iza Fadri ke Banda Aceh.

Sementara itu, nahkoda kapal hingga hari ini masih ditahan. Nova mengungkapkan, sesuai aturan hukum Myanmar, ia masih harus menjalani proses hukum di negara itu.  “Kita berharap Pak Dubes juga akan mengurusnya dengan baik. Jika pun harus menjalani hukuman, agar diusahakan dapat seringan-ringannya,” kata Nova.

Yang terpenting, kata Nova, semua pihak harus bisa meyakinkan pemerintah Myanmar bahwa nelayan yang mereka tangkap tersebut itu benar-benar bekerja untuk mencari nafkah keluarga.

Sementara Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Iza Fadri menyampaikan, pemulangan nelayan asal Aceh Timur itu merupakan Bagian dari tanggung jawab KBRI.

Menurutnya, proses pembebasan mereka sangat panjang dan berliku. “Tapi atas kerja sama dan senergisitas seluruh elemen pemerintah akhirnya Myanmar menyetujui pendeportasian nelayan kita ini,” kata Iza.

“Perlunya Aksi Kolaboratif Kampus dan Pemerintah Daerah”

Banda aceh - Jumat, 25 Januari 2019, rombongan Universitas Malikussaleh yang dipimpin retor, Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM melakukan kunjungan ke Pendopo Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT. Pertemuan ini adalah yang pertama sekali dilaksanakan sejak Herman Fithra rektor dilantik 20 Desember 2018. Pada acara itu juga ikut didampingi tim yaitu Pembantu Rektor IV Dr. July Mursidah, Dekan Fakultas Hukum Prof. Jamaluddin, kepala KHLN Dr. Sofyan, Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Dr. Azhari, dan kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Teuku Kemal Fasya, M. Hum.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari semangat nota kesepahaman antara Unimal dan Pemerintah Aceh yang telah diinisasi pada Desember tahun lalu, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas lembaga pendidikan tinggi negeri yang berada di pesisir timur Aceh tersebut. 

Pada pertemuan itu Dr. Herman Fihtra menyatakan perlunya tindakan prioritas dari Pemerintah Aceh untuk membela masyarakat miskin agar terakses pada pendidikan tinggi. Plafon bantuan pemerintah pusat untuk mahasiswa miskin melalui skema Bidikmisi kurang cukup mengcover, meskipun Unimal selalu mendapatkan bantuan Bidikmisi tiga besar di antara PTN se-Indonesia. Bantuan dari Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dirancang secara profesional sehingga penerima manfaat betul-betul yang berhak menerimanya.

Hal lain yang juga disampaikan rektor Unimal adalah memperbaiki pemeringkatan Unimal yang masih berada di zona merah dalam rapor Kemristekdikti. Salah satu yang diharapkan perbaikan sarana dan prasarana kampus, terutama infrastruktur perpustakaan yang saat ini belum memadai. Padahal perbaikan layanan perpustakaan menjadi jantung pembelajaran dan penelitian bagi civitas akademika.

Pada pertemuan itu Herman juga menyatakan Unimal secara kapasitas telah menjadi kampus menengah dengan pertambahan kuota mahasiswa baru yang terus menanjak. Pada tahun ini saja mahasiswa yang akan diterima di Unimal mencapai 5.475 orang dengan total mahasiswa saat ini mecapai 16 ribu lebih. Namun di sisi lain laju percepatan pembangunan infrastruktur tidak cukup maksimal. Salah satu tindakan cepat adalah adanya hibah infrastruktur. Tindakan kerjasama yang dapat dilakukan dengan alih fungsi aset dan yang telah dijajaki adalah aset eks PT. Arun yang juga masuk dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini Unimal telah membentuk Tim Satuan Kerja pengambil-alihan sebagian aset dengan ketua Dr. Ismadi. Kerja ini diharapkan akan ada finalisasi dalam waktu dekat.

Respons Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah atas pertemuan itu sangat positif. Nova menyambut baik permohonan kerjasama antara Unimal dan Pemerintah Aceh. Upaya ini menjadi cermin aksi kolaboratif dengan memberikan insentif kepada dunia pendidikan tinggi, agar dapat memaksimalisasi potensinya sebagai penyalur tenaga kerja terampil dan pemikir profesional sehingga akan menunjang pembangunan secara berkelanjutan.

Namun Nova juga mengingatkan keterbatasan Pemerintah Aceh untuk membantu secara maksimal. Hal itu karena plafon anggaran bantuan dari pemerintah tidaklah besar, dan gubernur sendiri juga memiliki keterbatasan dengan kuasa anggaran yang kaku untuk menentukan kebijakan di luar yang telah ditetapkan atau masuk dalam skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meskipun Nova mengakui bahwa pendidikan tinggi termasuk dalam skema RPJM Pemerintahan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah.

Namun Nova Iriansyah mengingatkan, bantuan dari pemerintahan Aceh tidak hanya bertumpu dari gubernur tapi juga dari DPRA. Salah satunya adanya ruang kompetensi pembangunan dari parlemen Aceh sebesar Rp. 1.5 triliun. Unimal juga bisa memanfaatkan kanal bantuan dari DPRA. Apalagi wilayah elektoral Pasai (Aceh Utara dan Lhokseumawe) memiliki wakil cukup besar, 14 wakil di DPRA. “Pasti mereka  juga ingin membantu kampus dari wilayah pemilihan mereka, ungkap Nova.

Pada pertemuan itu pihak Unimal melalui Fakultas Hukum juga memberikan proposal untuk melaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menginisiasi hadirnya qanun desa/gampong sadar hukum. Dengan kampung/desa di Aceh yang hampir mencapai 5.000 buah, baru ada 48 gampong/desa yang terakreditasi berkesadaran hukum. Padahal semakin banyak gampong yang terakreditasi sadar hukum semakin baik citra sebuah daerah dan bisa menjadi garansi investor asing untuk menanamkan usahanya di Aceh, tambah Jamaluddin.

Plt Gubernur Bahas Peluang Investasi dengan Dubes Perancis


Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membahas berbagai peluang investasi  dengan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Mr. Jean-Charles Berthonnet dan Duta Atase Pertahanan, Mr. Gael Lacroix di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Jumat (25/01/2019).
Nova menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Aceh membuka peluang besar kepada para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu ia sangat berharap Duta Besar Perancis untuk mengajak para investor dari Perancis untuk melakukan kerjasama dan berinvestasi di Aceh.
Aceh kata Nova memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Seperti dalam bidang energi, Aceh memiliki potensi pengembangan Wind Turbine karena memiliki sumber angin yang sangat cocok di sepanjang pantai Aceh.
Selain itu lanjut Nova, Potensi wisata juga sangat bagus di Aceh, antara lain di wilayah Sabang. Bahkan, Pemerintah Aceh sudah menyediakan lahan bagi para calon investor yang ingin berinvestasi di Sabang.
“Bisnis perhotelan juga dapat dilakukan di Sabang, karena banyak turis dari dalam dan luar negeri yang datang ke Sabang,” kata Nova.
Terkait perizinan, Nova memastikan bahwa Pemerintah Aceh akan membantu dan mempermudah soal perizinan bagi para investor yang ingin menamam modalnya di Aceh.
Nova meyakini bahwa Perancis memiliki teknologi dan kapasitas untuk mengembangkan energi di Aceh dan di berbagai sektor lainnya.
Sementara itu, Duta Besar Perancis, Mr. Jean-Charles mengatakan, akan menyampaikan propsek investasi di Aceh kepada Pemerintahan Perancis dan para investor di negeranya.
Meskipun baru pertama kali ke Aceh, Jean Charles mengakui sangat tertarik dengan Aceh, apalagi progres pembangunan di Aceh sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Berbagai prospek kerjasama dan investasi juga sangat memungkinkan untuk dilakukan di Aceh.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi batu loncatan untuk membahas kerjasama dengan Perancis dengan Pemerintah Aceh kedepan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taqwallah, Kepala Dinas Penamaman modal dan pelayan terpadu satu pintu aceh, Aulia, Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Amiruddin serta sejumlah pejabat lainnya.  

Sekda Paparkan Kesiapan Aceh Sonsong Pendirian Kampus IPDN

Jakarta - Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan, memaparkan kesiapan dan dukungan pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat yang akan membuka kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, regional Aceh. Kesiapan dan dukungan tersebut diwujudkan dengan menyediakan lahan serta sarana pendukung lainnya.

"Berbagai sarana pendukung lainnya hingga sarana olahraga dan komplek perumahan dosen pun tersedia demi kelancaran pembangunan IPDN Aceh," kata Sekda Dermawan dalam paparannya dalam rapat dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kamis 24/01 kemarin.

Rapat tersebut dihadiri juga oleh Bupati Aceh Besar, Asisten III Setda Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, Kepala Biro Organisasi Setda Aceh serta Kepala BPSDM Aceh. Sementara dari Kemendagri diwakili oleh Staf Menteri yaitu Profesor Suhajar Diantoro serta beberapa pejabat lainnya.

Dermawan menyebutkan, banyak fasilitas yang dibangun di Jantho Aceh Besar saat pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh tahun 2018 lalu, dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaran pendidikan pamong tersebut. Untuk penyelenggaraan pendidikan sementara, kata Dermawan, bisa dilangsungkan di Bapelkes Aceh dan Balai Latihan kerja sembari menunggu pembangunan kampus permanen selesai.

Suhajar Diantoro mengatakan, secara kajian teknis, tidak ada kendala apa pun terkait penyelenggaraan IPDN Aceh di kampus sementara yang telah disiapkan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

"Sudah memenuhi syarat kelengkapan proses pendidikan, perubahan renstra IPDN pun telah kami siapkan. Kami akan tindak lanjuti serta meminta persetujuan Kemenpan RB untuk pembentukan struktural baru di IPDN Aceh," kata Profesor Suhajar.

Suhajar menyebutkan, kajian dari Tim IPDN dari hasil tinjauan ke lokasi beberapa waktu lalu, juga disimpulkan bahwa pendirian IPDN Aceh telah memenuhi persyaratan. Sementara dukungan dari berbagai universitas di Aceh dilaporkan juga sangat mendukung.

"Dalam waktu sesegera mungkin akan diusulkan permendagri mengenai pembentukan IPDN Aceh. Kita berharap pak Mentri dapat sesegera mungkin menelaah hasil kajian yang telah disampaikan oleh pihak IPDN dan hasil pemaparan hari ini," ujar Suhajar.

Sementara itu, Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar menjelaskan keseriusan masyarakat Aceh dalam memdukung pembangunan IPDN Aceh di Kota Jantho. Pihaknya telah menyediakan tanah seluas lebih 50 hektar serta beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah Aceh Rumuskan Aksi Penanggulangan Banjir Aceh Tenggara

Banda Aceh - Istri Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Dyah Erti Idawati didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, Taqwallah, menggelar rapat  penanggulangan banjir bandang Aceh Tenggara (Agara) bersama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun rapat tersebut membahas  tindak lanjut dari temuan permasalahan yang didapatkan oleh Dyah Erti saat mengunjungi lokasi banjir Agara pada 20 Januari silam. Rapat tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (23/1).

Dyah Erti melaporkan, dampak dari banjir ke tiga di Agara telah memutuskan beberapa akses mobilitas maysrakat. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya bantuan sandang dan pangan tapi solusi dari pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir agar tidak berkelanjutan.

Ia mengatakan salah satu faktor terbesar bencana banjir tersebut disebabkan oleh maraknya penebangan pohon dan perusakan hutan yang telah terjadi sejak 20 tahun silam. Ia juga menyoalkan tentang selama ini tidak adanya keberadaan polisi hutan di area hutan di wilayah Agara.

“Kalau ada penebangan diusulkan adanya penghijauan kembali, penebangan ini tidak seluruhnya dilakukan oleh perusahaan tapi ada juga dari masyarakat,” ujar Dyah.

Selain itu, proyek kronjong yang dibangun selama ini di Daerah Aliran Sungai (DAS) belum berjalan efektif. Kemudian, berdasarkan laporan Wakil Bupati Agara dari 16 Kecamatan di Kabupaten tersebut, 11 di antaranya mengalami musibah banjir. Oleh sebab itu, Dyah telah menginstruksikan TP PKK Agara agar dapat mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Lahan pertanian juga terdampak dari kerusakan banjir. Kemudian, untuk rumah hilang akan saya usulkan langsung pada Plt Gubernur untuk bantuan rumah, beberapa dari mereka yang rusak rumah saat ini tinggal di rumah saudara,” kata Dyah.

Setelah kunjungannya beberapa waktu lalu ke lokasi banjir bersama Kadis Sosial Aceh, Alhudri, Dyah berharap segera ada tahapan secara cepat oleh tiap pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan persoalan banjir tersebut. Selain itu, Ia juga mengimbau agar masyarakat Agara yang berada di Banda Aceh supaya terdepan dalam memperhatikan penyelesaian masalah banjir.

Menanggapi laporan yang disampaikan oleh istri Plt Gubernur Aceh itu, beberapa SKPA yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah banjir di Aceh Tenggara, memaparkan tindak lanjut yang akan segera dilakukan.

Perwakilan Balai Pengairan Sungai, Azrian,  mengatakan pihaknya telah mengirim bantuan dan melakukan upaya penanggulangan ke Agara semenjak kejadian banjir pertama sampai ketiga. Salah satu upaya penanggulangan  tersebut berupa distribusi kantong pasir di kawasan aliran sungai. Selain itu, pihaknya akan melakukan normalisasi sungai Alue Lawe Natam.

Kemudian, perwakilan Balai Jalan Nasional, Emil Efendi, mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan 3 jembatan yang rusak akibat banjir, pihaknya telah memasukkan pembangunan tersebut dalam program 2019.

Selanjutnya, dari Dinas Pengairan Aceh, pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk upaya normalisasi dan pemulihan aliran sungai. Sementara KepalaDinas Pendidikan Aceh, Syaridin, mengatakan bahwa pihaknya telah menggalang dana bantuan dengan jumlah 200 juta. Dana tersebut, kata Syaridin, akan difokuskan untuk bantuan kebutuhan pendidikan seperti pakaian sekolah, sepatu, tas, buku tulis serta beberapa kebutuhan lainnya.

Menanggapi persoalan kesehatan masyarakat di wilayah banjir, Kepala Dinas Kesehatan, Hanif, mengatakan pihaknya telah mengirim dua kali tim pengobatan ke Agara serta membawa bantuan kesehatan yang dibutuhkan. Hanif mengatakan saat ini fasilitas kesehatan di kabupaten tersebut hanya satu yang mengalami kerusakan selebihnya masih berfungsi normal.

Terkait kerusakan pada lahan pertanian, pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan sudah menyediakan bibit untuk disalurkan kepada para petani. Nantinya, bibit tersebut dapat dimanfaatkan untuk penanaman kembali. Saat ini pihaknya sedang mendata jumlah calon petani yang akan menerima bantuan tersebut. Kemudian, dari Dinas Pangan Aceh, pihaknya akan terus mengirim bantuan kebutuhan pangan kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir bandang di Agara.

Menanggapi paparan dari tiap perwakilan SKPA, Dyah berharap niat baik yang akan segera dilaksanakan untuk penanggulangan banjir dapat menjawab segala keluh kesah yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Aceh.

Back To Top