Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Dinilai Gagal, DKS Berhentikan Said Fadhil dari Kepala BPKS

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang, resmi memberhentikan Said Fadhil sebagai Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Sebagai pengganti, Razuardi ditunju sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKS.

"Hari ini,  Plt Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang telah mengeluarkan SK tertanggal 16 januari 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, saudara Said Fadhil dari Kepala BPKS. Hari ini mulai berlaku karena keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, DKS menunjuk saudara Razuardi sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKS Sabang," ujar Makmur Ibrahim, Sekretaris BPKS Sabang saat konferensi pers di Media Center Humas dan Protokol Setda Aceh, Rabu (16/1/2018) sore.

Makmur mengatakan, dirinya selaku Sekretaris Dewan Kawasan Sabang akan mengantar dan memperkenalkan Razuardi kepada para staf di kantor pusat BPKS di Sabang. 

Makmur menambah, keputusan ini merupakan keputusan bersama dari DKS yang terdiri atas Plt Gubernur Aceh selaku Ketua DKS dan Wali Kota Sabang serta Bupati Aceh Besar selaku Anggota DKS.

"Jadi terkait pemberhentian saudara Said Fadhil ada 3 surat, yang pertama SK dari Plt Gubernur Aceh bernomor 515/39/2019, surat dari Walkot Sabang nomor 800/14/2019, dan surat dari Bupati Aceh Besar nomor 13 tahun 2019. Selanjutnya, DKS menerbitkan SK nomor 515/40/2019 tentang pengangkatan Razuardi sebagai Plt Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, ditandatangani oleh Plt Gubernur Aceh, selaku Ketua Dewan kawasan sabang."

Pemberhentian Said Fadhil, sambung Makmur, dilakukan setelah DKS melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan dan manajerial Said Fadhil. Sementara penunjukan Razuardi sebagai PLT Kepala BPKS karena yang bersangkutan dipandang mampu dan berpengalaman.

"Beliau adalah insinyur dan magister teknik, secara pengalaman juga sangat mumpuni, yaitu sebagai Sekda Bireuen dan Sekda Aceh Tamiang. Tugas Plt Kepala BPKS adalah melakukan pembenahan dan pembinaan ke dalam serta persiapan perekrutan kepala BPKS yang baru. Kita berharap dalam jangka waktu 6 bulan akan terjadi perbaikan BPKS. Namun, jika dinilai baik, bisa saja Plt ditunjuk menjadi Kepala BPKS definitif," kata Makmur.

Sebagaimana diketahui, Said Fadhil ditunjuk sebagai Kepala BPKS pada 22 Maret 2018. Namun karena dinilai gagal dalam hal kepemimpinan dan manajerial, hari ini Said Fadhil resmi diberhentikan. Makmur menambahkan, evaluasi terhadap seluruh jajaran di BPKS akan terus dilakukan agar lembaga tersebut sehat serta keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. 
Aceh Masih Miskin Karena Dana Desa Tidak Tepat Sasaran

Aceh Masih Miskin Karena Dana Desa Tidak Tepat Sasaran

BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis profil kemiskinan di Indonesia. Hasilnya, provinsi Aceh masih menempati urutan pertama sebagai provinsi termiskin di Sumatera dan peringkat enam termiskin secara Nasional.
Padahal APBD (APBA) Aceh merupakan yang terbesar di Sumatera, selain itu dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Aceh sejak tahun 2014 silam telah mencapai 14 T.
Kepala BPS Aceh Wahyudin mengatakan, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan pada periode September 2018, namun provinsi Aceh masih menempati peringkat pertama termiskin di Sumatera, oleh sebab itu Ia meminta pemerintah Aceh untuk memanfaatkan anggaran Aceh yang cukup besar setiap tahunnya untuk fokus membangun di pedesaan, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Karena menurutnya, penelitian yang dilakukan oleh lembaga diluar BPS, dana desa belum mampu untuk menggerakkan potensi masyarakat miskin, akan tetapi masih pada tataran elit yang ada di desa tersebut.
“Program-program kedepan selain diarahkan ke desa sehingga masyarakat miskin di desa yang mencapai 18 persen, bisa turun menjadi 15 persen, terutama terkait pemerataan pembanguann dan sasaran program, agar tidak lagi seperti yang dilaksanakan selama ini, karena kalau tidak orang miskin di pedesaan tetap saja susah mengakses keuangan sehingga bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Wayhudin mencontohkan, produksi padi petani Aceh meningkat namun hal itu belum mampu mensejahtrakan petani dikarenakan hasil produksi gabah Aceh dibawa keluar Aceh, sehingga petani di Aceh akan membeli beras. Hal itu dikarenakan para petani mengambil uang dari peminjam sebelum bertani.
“Ini bagaimana pemerintah masuk, sehingga petani tidak perlu pinjam uang dari pihak lain, tapi pemerintahlah yang menyiapkan, misalnya pinjam dari dana desa, kan di dana desa itu ada bagian yang bisa dikelola untuk membantu masyarakat, itu seharusnya berperan, ini perlu dilakukan pemerintah, ” lanjutnya.(anterokini)
Dianggap Kampanye di Tablig Akbar, Ketum PA 212: Saya Tak Sebut Angka Kok

Dianggap Kampanye di Tablig Akbar, Ketum PA 212: Saya Tak Sebut Angka Kok

Dianggap Kampanye di Tablig Akbar, Ketum PA 212: Saya Tak Sebut Angka KokFoto: Slamet Maarif (Hary Lukita/detikcom)

Jakarta - Polisi menyebut ada ajakan memilih pasangan calon nomor urut 02 pada Pilpres 2019 dalam tablig akbar 212 di Solo, Jawa Tengah. Ketua Umum PA 212 Slamet Maa'rif menegaskan dirinya tak pernah menyebutkan angka.

"Saya nggak sebut angka, kok," kata Slamet saat dikonfirmasi, Senin (14/1/2019).

Slamet menegaskan panitia tablig akbar 212 di Solo sudah memenuhi kewajiban administrasi. Dia juga menyebut panitia telah berkoordinasi dengan polres setempat.

"Panitia sudah memenuhi kewajibannya dalam prosedur administrasi acara tablig akbar bahkan sudah berkoordinasi sebelumnya dengan polres setempat, sebelum pelaksanaan," ucap Slamet.

Sebelumnya diberitakan, Kapolda Jateng, Irjen (Pol) Condro Kirono, menyebut sejumlah catatan dari pelaksanaan tabligh akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 Solo Raya. Menurutnya, selain tak berizin, ternyata jumlah ada ajakan mencoblos no urut 02.

Kapolda menjelaskan, aksi yang digelar Minggu kemarin di Bundara Gladag, Solo, tersebut sebenarnya tidak berizin karena sejak awal sudah disarankan jika murni kegiatan agama maka diarahkan ke Masjid Agung. Meski izin tidak dikeluarkan, kepolisian tetap memberikan kompensasi acara digelar dan pengamanan juga digelar. Kapolda juga mengakui penyekatan juga dilakukan di sejumlah titik lokasi.

"Acara Tablig Akbar PA 212 di Solo sudah kita sarankan untuk di Masjid Agung kalau itu kegiatan agama, jangan di Gladag, Jalan Slamet Riyadi karena jalan umum. Mereka berpendapat bahwa kegiatan mereka giat agama sehingga tidak perlu izin, cukup pemberitahuan, sudah kita jelaskan bahwa kalau akan dilaksanakan di jalan umum harus ada rekomendasi atau izin dari dishub solo, tapi mereka tidak mengurusnya," jelas Condro Kirono, Senin (14/1).

"Karena tidak ada izin maka giat mereka juga kita batasi dan kita sekat di beberapa titik. Dan memang betul ternyata saat pelaksanaan bukan mengajak kebaikan tetapi malah mengajak massanya untuk coblos nomor 02 dan menebar kebencian dan permusuhan," tandasnya. (Detik)

Proyek Infrastruktur Dikebut untuk Bahan Kampanye, Benarkah?

Proyek Infrastruktur Dikebut untuk Bahan Kampanye, Benarkah?

Foto: Agung PambudhyFoto: Agung Pambudhy


Jakarta - Sejak awal menjabat Presiden Joko Widodo dikenal sangat gemar untuk membangun proyek infrastruktur. Saat ini terdapat 223 proyek dan tiga program yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai mencapai Rp 4.150 triliun.
Semakin dekat dengan tahun politik, semakin banyak proyek besar yang diresmikan oleh Jokowi. Suara sumbang pun muncul. Hal itu dianggap sebagai salah satu strategi politiknya Jokowi.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Adhi Karya menjelaskan mengapa proyek-proyek infrastruktur begitu dikebut saat ini. Pertama proyek infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat penting baik saat ini ataupun di masa yang akan datang.
"Tahun 1962 andaikan Bung Karno berani mengambil keputusan politik untuk membangun kawasan olah raga di Senayan. Coba ada enggak yang sebesar itu. Waktu itu mungkin saat dibangun belum menjadi kebutuhan, tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan. Sama dengan saat ini, kalau tidak dikejar kapan lagi," terangnya dalam acara Blak-blakan dengan detikFinance.

Dia juga menjelaskan, setiap tahunnya biaya untuk pembangunan infrastruktur selalu meningkat. Jika terus ditunda-tunda maka biaya investasi akan semakin mahal.
"Dulu 10 tahun yang lalu kalau bangun jalan tol itu 1 km hanya Rp 40 miliar, sekarang sudah Rp 90 miliar. Kalau itu kita bangun dulu dengan agak dipaksakan Rp 40 miliar sudah jadi, sekarang sudah kembalikan investasi," tambahnya.

Selain itu, proyek infrastruktur dibangun harus memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian. Dengan pembangunan dilakukan dengan cepat, maka dampaknya akan dirasakan juga lebih cepat.

Menurut pandangan Budi saat ini infrastruktur khususnya di kota-kota besar sudah sangat di butuhkan. Kemacetan yang semakin parah perlu diobati dengan proyek infrastruktur apalagi yang berkaitan dengan transportasi umum.
Jadi marilah kita lihat infrastruktur ini secara jernih. Ini sudah terlambat, lihat dimana-mana sudah ada kemacetan, Jakarta misalnya. Dampaknya bisa dilihat berapa waktu yang terbuang karena kemacetan, berapa banyak bahan bakar yang terbuang. Jadi infrastruktur ini tidak bisa ditunda, semakin ditunda, biayanya semakin mahal," tutupnya. 
IDA tunggu jawaban resmi capres-cawapres terkait tes baca Quran

IDA tunggu jawaban resmi capres-cawapres terkait tes baca Quran

IDA tunggu jawaban resmi capres-cawapres terkait tes baca Quran
Ketua Ikatan Da'i Aceh (IDA) Tengku Marsyuddin Ishak menyampaikan keterangan pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (14/1/2019). IDA akan menggelar tes baca Al Quran untuk capres-cawapres. (ANTARA News/Riza Harahap)

Jakarta - Ikatan Da'i Aceh (IDA) menunggu jawaban resmi melalui surat tertulis dari tim pemenangan kedua pasangan capres-cawapres untuk mengikuti tes baca Al Quran. 

"Kami menunggu jawaban secepatnya, tapi karena kesibukan pasangan capres-cawapres maka kami menunggu jawaban resmi itu sampai akhir Januari," kata Ketua IDA Tengku Marsyuddin Ishak di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin.

Tengku Marsyuddin menyatakan diterima dengan baik oleh TKN Jokowi-Ma'ruf dan mendapat jawaban bahwa Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan hadir di Banda Aceh untuk mengikuti tes baca Al Quran. Namun, karena kesibukannya, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, akan menyesuaikan jadwalnya. 

Tengku Marsyuddin yang datang bersama Sekretaris IDA Tengku Fathahillah didampingi dua temannya asal Aceh di Jakarta sebelumnya sudah berkunjung ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Di BPN Prabowo-Sandiaga, mereka disambut baik. "Di BPN kami mendapat jawaban akan dimusyawarahkan dulu dan  nantinya akan memberikan jawaban," ujar Tengku Marsyuddin.

Menurut Tengku Marsyuddin, IDA akan menyelenggarakan tes baca Al Quran di Masjid Agung Baiturrahman, Banda Aceh. Semula, kata dia, IDA menjadwalkan tes baca Al Quran dilaksanakan pada 9 Januari 2019, tapi karena kesibukan kegiatan pasangan capres-cawapres maka waktunya diundur dan disesuaikan dengan waktu kegiatan kedua pasangan capres-cawapres.

"IDA menunggu sampai akhir Januari," katanya.

Soal materi tes baca Al Quran, Tengku Marsyuddin menjelaskan, IDA akan meminta capres-cawapres untuk membaca surat wajib, yakni Surat Al Fatihah serta beberapa surat pendek yang menjadi pilihan.

"Surat pilihannya apa saja, nanti akan dimusyawarahkan di IDA," katanya.

Untuk persiapan penyelenggaraan tes baca Al Quran ini, IDA juga akan berkonsultasi dan meminta izin kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

"IDA juga akan berkonsultasi untuk meminta nasihat dan arahan-arahan dari MUI sebagai lembaga ulama di Indonesia," katanya.

Tengku Marsyuddin menambahkan, latar belakang munculnya gagasan menyelenggarakan tes baca Al Quran ini karena sebelumnya ramai wacana politik identitas di ruang publik politik nasional.

"Bahkan ada elit parpol yang menyatakan ada partai surga dan partai setan. Ada juga politisi yang menyebut jika tidak memilih calon tertentu tidak masuk surga. Ini wacana yang keliru," katanya.

Dia menegaskan, untuk menepis persepsi yang keliru soal calon pemimpin nasional maka IDA menggagas diselenggarakannya tes baca Al Quran akan diselenggarakan di Aceh.(antara)

Plt Gubernur Minta TNI Bangun Fasilitas di Pulau Terluar

Aceh Besar - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta Tentara Nasional Indonesia membangun fasilitas penunjang aktifitas prajurit dan masyarakat di pulau-pulau terluar. Dengan demikian, soliditas dan kerjasama antara-masyarakat dan TNI semakin terjalin dengan baik. 

"Saya mohon bantuan TNI-Polri untuk mengetuk hati pihak berwenang di tingkat nasional untuk memerhatikan pulau-pulau terluar," kata Nova saat lepas sambut Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda di Lanud SIM Blang Bintang, Kamis 10/1/2019. 

Nova mengatakan, fasilitas di pulau terluar seperti di Pulau Rondo Sabang sangat minim. Dengan pembangunan infrastruktur, paling tidak nelayan khususnya dari Sabang bisa merapat. Jika memungkinkan bahkan pemerintah bisa membangun pemukiman warga sehingga hubungan baik TNI dan Rakyat semakin baik sebagai Motto TNI:  Bersama Rakyat TNI Kuat. Apalagi, ujar Nova, letak geografis Aceh sangat strategis dan sudah pasti sangat membutuhkan penjagaan dan pemantauan intensif agar tidak ada yang berani mengusik kedaulatan Indonesia.

Danlanud SIM sebelumnya dijabat Kolonel NAV Idrastanto Setiawan. Kini matra udara TNI di Aceh tersebut akan dipimpin oleh Kolonel PNB Hendro Arief Herianto. Nova Iriansyah menyebutkan, TNI AU di bawah pimpinan Idrastanto sudah menjalankan tugas dengan baik. Dapat dilihat dari kkunjunga VVIP presiden, kunjungan VIP, hingga penerimaan tamu penting di bandara SIM zero insiden. 

"Saya yakin bapak Hendro akan meneruskannya," kata Nova. 

Idrastanto Setiawan dalam sambutannya, mengatakan selama ia menjabat yaitu satu tahun, ia merasakan sinergitas yang sangat baik antar TNI-POLRI dan pemerintah Aceh. "Sinergitas di Aceh luar biasa. Saya merasa semangat kekeluargaan dan soliditas TNI Polri dan pemerintah sangat luar biasa," kata Idrastanto.

Idrastanto menyebutkan, sinergitas tersebut menjadi modal pembangunan untuk menuju Aceh hebat dalam menjawab tantangan yang ada. Dukungan pemerintah, ujarnya, menjadikan TNI AU lebih siap dan maksimal dalam memberikan dukungan operasi, khususnya operasi pesawat tempur dalam menjaga wilayah udara khususnya di Aceh. Ke depan, kata dia, TNI akan terus menguatkan aalutsista dan dengan bantuan pemerintah Aceh, Lanud SIM semakin siap menjadi Lanud Tipe A. 

Idrastanto mengatakan, potensi kedirgantaraan di Aceh sungguh luar biasa. Beberapa waktu lalu, tim ahli Kementerian Pertahanan telah melakukan survey untuk melihat lokasi alternatif untuk pemindahan industri pertahanan. 

Aceh, dikatakannya, sangat cocok melihat panjang landasan yang mencapai 3.000 meter, airnav, asvec dan pertamina yang dilaporkan cukup siap. Traffic udara di Aceh dilaporkan juga cukup minim. "Untuk pemindahan industri pertahanan ke Aceh, hanya perlu pembangunan hanggar saja," kata Idrastanto. 

Sementara Hendro Arief Herianto, meminta dukungan semua pihak selama bertugas di Aceh. Ia berharap bisa meneruskan kebijakan yang telah dimulai oleh Idrastanto dan berbuat untuk kemajuan Aceh dan Lanud SIM menjadi lebih baik. 

Lulusan Perguruan Tinggi Vokasi harus Mampu Ciptakan Lapangan Kerja

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta Perguruan Tinggi vokasi yang ada di Aceh untuk 'mencetak' lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja. Permintaan itu disampaikan Nova saat menerima audiensi dari Politeknik seluruh Provinsi Aceh, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (8/1/2019).

Ada beberapa Perguruan Tinggi vokasi di Aceh di antaranya Politeknik Aceh, Politeknik Indonesia Venezuela, Politeknik Aceh Selatan, Politeknik Kutaraja dan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

“Kalau full of skill harus menyediakan lapangan kerja, saya cenderung ingin ada penciptaan lapangan kerja, karena ada investment dari Aceh sendiri. Saya minta politeknik juga mengajarkan enterpreneurship agar dapat menciptakan lapangan kerja bukan mencari lapangan kerja. Nanti anak seperti ini (mampu ciptakan lapangan kerja) yang akan saya rekrut untuk mengembangkan sumber daya di Aceh,” kata Nova.

Nova mengatakan, terkait pengembangan pendidikan vokasi di Aceh dukungannya jelas seperti yang tertuang dalam visi misi Irwandi-Nova. Meskipun demikian Pemerintah Aceh tidak dapat mencampuri secara langsung pendanaan  Perguruan Tinggi Negeri Politeknik di Aceh, sebab kewenangan terhadap Perguruan Tinggi diatur oleh Pemerintah Pusat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, agar pengembangan pendidikan vokasi tidak mangkrak, ia berharap pihak politeknik mampu berinovasi mencari berbagai sumber pendanaan selain dari APBA. Misalnya, menggunakan skema kerjasama dengan pihak swasta seperti yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin.

Pada kesempatan itu, Nova mengimbau agar politeknik dapat memberikan masukan secara rutin kepada pihaknya. Kemudian ia mengajak semua pihakbekerja secara baik dan berintegritas serta loyal dalam membangun Aceh.
Sementara Perwakilan Politeknik seluruh Provinsi Aceh, Yuhanis Yunus memaparkan dalam memengembangkan suatu negara selain dari sumber daya alam, sumber daya manusia dari bakat dan skill sangatlah penting. Kemampuan tersebut, ujarnya, bisa diperoleh melalui pendidikan vokasi. Menurutnya, pendidikan vokasi berbeda dengan universitas karena 70 persen adalah praktik sementara teori hanya 30 persen.

“Kita berharap pendidikan vokasi dapat membantu kerja Pemerintah Aceh untuk periode 2017- 2022. Sampai dengan Februari 2018 Presiden masih sangat antusias membahas terkait pendidikan  vokasi. Pendidikan vokasi diharapkam mampu untuk menggerakkan beberapa
sektor motor ekonomi Indonesia. Di antaranya manufaktur, kesehatan, ekonomi digital, wisata,pekerja migran serta agribisnis,” ujar Yuhanis.

Meskipun demikian, dalam mengembangkan pendidikan vokasi di Aceh pihaknya kerap dihadapkan berbagai tantangan. Seperti terbenturnya dengan regulasi yang tidak memberikan wewenang kepada pemerintah daerah agar dapat terlibat langsung dalam pendanaan pengembangan Perguruan Tinggi Negeri vokasi di Aceh.

Yuhanis mengatakan, citra vokasi sebagai salah satu pendidikan unggulan dapat menjadi salah satu pendidikan untuk membangun  Aceh yang lebih baik. Selain itu, ia berharap mahasiswa lulusan pendidikan vokasi yang memiliki skill dapat memajukan Kawasan Industri Aceh di Ladong dan KEK di Lhokseumawe.

Kabiro Humas: Pemerintah Sudah Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Agara

Banda Aceh – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmad Raden, menyebutkan pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat Aceh Tenggara yang terdampak banjir.

Pernyataan itu ditegaskan saat ia menerima mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMA) yang berdemonstrasi di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa (08/01/2019). Mereka menuntut Plt. Gubernur Aceh untuk meninjau langsung lokasi banjir di Aceh Tenggara.

“Plt Gubernur kan tidak hadir kesana fisiknya saja, tapi untuk bantuan tanggap darurat itu sudah disalurkan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Kemarin itu malahan dilepaskan langsung oleh bapak Plt. Gubernur,” Kata Rahmad

Bantuan yang disalurkan kata Rahmad lebih kurang 30 ton sandang pangan melalui BPBA dan 4 truk melalui Dinas Sosial Aceh dan satu tim Kesehatan dari Dinkes Aceh. Dinas Sosial Aceh juga membuka dapur umum yang dilaksanakan Tim Tagan Aceh Tenggara.

Terkait rehab rekon pasca banjir lanjut rahmad akan dilakukan setelah dinas terkait mendata semua data terkait infrastruktur yang rusak akibat banjir.
“Tentu ini butuh proses, karena yang paling penting sekarang adalah membantu masyarakat yang tertimpa musibah, setelah itu baru Pemerintah melakukan rehab rekon,” ujar Rahmat.

Rahmad sangat mengapresiasi para mahasiswa yang telah datang dan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Aceh, semua aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Plt. Gubernur Aceh untuk kemudian dipelajari dan ditindak lanjuti.

Demo mahasiswa yang dipimpin oleh Saydul Akram selaku penanggung jawab dan Irwan Syahputra selaku korlap menyampaikan beberapa tuntutan antara lain, mengharapkan perhatian Pemerintah Aceh terkait kesejahteraan masyarakat di sekitar Lauser dengan menghadirkan program-program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, para mahasiswa juga meminta Pemerintah Aceh segera melakukan rehabilitasi, rekonstruksi dan reboisasi hutan pasca bencana banjir bandang dan menangani kerugian akibat banjir bandang seperti gagal panen, masalah kesehatan dan pendidikan.

Mahiswa juga menuntut pemindahan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser  (BBTNGL) ke Wilayah Provinsi Aceh untuk memaksimalkan kinerja dalam pengawasan pelestaraian TNGL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Biro Humas Setda Aceh juga melakukan dialog dengan perwakilan Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMA) untuk membahas lebih lanjut terkait tuntutan mahasiswa yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas terkait.

Rahmad menyampaikan bahwa semua tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam IPMA akan disampaikan kepada Plt. Gubernur Aceh

Plt Gubernur Aceh Resmikan Kantor BPMA

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah diwakili Staf Ahli Gubernur Aceh  Bidang Keistimewaan, SDM dan kerjasama, Iskandar, meresmikan kantor Badan Pengelola Migas Aceh, Senin (07/12/2019).

Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Iskandar dan disaksikan sejumlah pejabat di lingkungan BPMA. 

Dalam sambutaannya, Iskandar mengatakan, Undang Undang nomor 11 tahun 2006 menegaskan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dalam pengelolaan migas di wilayah Aceh.

BPMA kata Iskandar merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab kepada menteri dan gubernur Aceh.

"Tugas BPMA antara lain, sebagai badan pengendalian dan pengawasan terhadap kontrak kerjasama migas di wilayah Aceh," kata Iskandar.

Untuk meningkatkan kinerjanya lanjut Iskandar, BMPA telah merekrut sejumlah karyawan yang memiliki keahlian di bidangnya.

Kehadiran Kantor BPMA juga diharapkan mampu mendorong kinerja BPMA lebih baik di masa yang akan datang. 
kapal dagang dari Aceh tiba di Port Blair India

kapal dagang dari Aceh tiba di Port Blair India

Ekspedisi pionir kapal dagang dari Aceh tiba di Port Blair India
(Foto KBRI New Delhi)

Jakarta - Ekspedisi pionir kapal dagang dari Aceh tiba di Port Blair, Kepulauan Andaman dan Nicobar, India, yang mengangkut berbagai contoh produk dari Kota Serambi Mekah tersebut.

Siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan kapal dagang tiba di Port Blair pada Kamis (3/1/2019).

Ekspedisi kapal yang diluncurkan dari Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar pada 29 Desember 2018 ini mengangkut berbagai contoh produk dari Aceh untuk dipamerkan di Kota Port Blair mulai dari kopi, sayur mayur, rempah-rempah, minyak nabati, furnitur hingga semen dan pasir.

Wakil Kepala Perwakilan KBRI New Delhi Fientje M Suebu, bersama perwakilan Pemerintah Kepulauan Andaman dan Nicobar, serta Andaman Chamber of Commerce & Industry (ACCI), hadir menyambut kedatangan misi ekspedisi di Pelabuhan Port Blair. 

Tim ekspedisi terdiri atas satu nakhoda dan enam anak buah kapal (ABK) yang berlayar dari Aceh dengan menggunakan KM Aceh Milenium. 

Ekspedisi dagang melalui jalur maritim ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut penguatan konektivitas antara Sumatera dan Andaman, sebagaimana yang telah disepakati Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri India pada Mei 2018. 

Dengan penguatan konektivitas antarkedua wilayah, hubungan perdagangan, pariwisata, dan people to people contact diharapkan akan semakin meningkat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.(antara)
Harimau Liar Mangsa Ternak Sapi di Aceh Timur

Harimau Liar Mangsa Ternak Sapi di Aceh Timur


Harimau Liar Mangsa Ternak Sapi di Aceh TimurIlustrasi (Dikhy/detikcom
Aceh Timur - Seekor harimau liar dilaporkan telah memangsa ternak warga di Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, Aceh. Ternak tersebut ditemukan dalam kondisi perut terburai.

"Ternak itu adalah seekor sapi milik warga. Sapi itu mati setelah dimangsa harimau liar," kata Kapolsek Serbajadi AKP Ahmad Yani dalam keterangannya, Minggu (6/1/2019).

Dia menyebutkan peristiwa itu terjadi di Desa Peunaron Baru pada Sabtu malam. Saat itu, warga Desa Peunaron Lama menyatakan ada hewan ternaknya dimangsa harimau.

Setelah itu, polisi bersama anggota setempat menuju lokasi untuk memastikan kebenarannya. Setiba di lokasi, mereka mendapati sapi tersebut sudah mati dalam kondisi tubuhnya robek.

Menurut informasi masyarakat, sapi yang di mangsa oleh harimau tersebut sebanyak dua ekor, tapi yang satunya lagi lepas dari cengkeraman hewan buas itu.

"Jarak dari lokasi kejadian ke permukiman warga sekitar 3 kilometer. Kita telah melakukan koordinasi dengan BKSDA Aceh untuk memproses lebih lanjut kejadian tersebut," tambah Yani. (Detik)

IRI Rilis Survey Popularitas Capres Sepanjang Tahun 2018

Lembaga Intermedia Research Indonesia (IRI) merilis hasil survey tentang popularitas Calon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepanjang tahun 2018.

Direktur Intermedia Research Indonesia, Mulyadi Nurdin mengatakan bahwa pihaknya melakukan survey dan analisis seputar popularitas Calon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dengan melakukan kajian semua pemberitaan kedua Capres di media massa dan postingan, tweet, share, kedua Capres di media sosial sejak Januari sampai Desember 2018.

Dalam melakukan survey tersebut, Intermedia Research Indonesia (IRI) melakukan dua pola, pertama, hanya memantau jumlah berita di media massa, dan kedua, memantau semua pembicaraan di sosial media, mencakup share berbagai media online, website, dan media sosial seperti, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google Plus, LinkedIn, dan lainnya. Adapun jenis postingan yang dipantau termasuk semua data berupa share link, status, tweet, update, gambar, serta video. Metodologi yang digunakan adalah online realtime monitoring system pada media massa dan media sosial yang memberitakan tentang topik tersebut.

Hasil yang diperoleh secara keseluruhan, total perbincangan dan postingan seputar Calon Presiden RI di semua kanal media termasuk media massa sepanjang tahun 2018, sebagai berikut: Jokowi sebanyak 27.515.000 kali, dan Prabowo 19.606.000 kali.

Adapun total pemberitaan oleh media massa tentang Calon Presiden RI sepanjang tahun 2018 sebagai berikut: Jokowi 6.128.000 kali, dan Prabowo 3.820.600 kali.




Jokowi

Popularitas Jokowi menunjukkan kenaikan signifikan mulai bulan September 2018 dengan jumlah pemberitaan sebanyak 541.000 kali, dan postingan di berbagai media termasuk media sosial sebanyak 2.090.000 kali, dengan isu yang populer seputar, Yenny Wahid dukung Jokowi, penetapan Erick Thohir sebagai Ketua TKN, nomor urut Capres, Asian Games, Pertemuan dengan Jack Ma.

Selanjutnya popularitas Jokowi menunjukkan kenaikan drastis pada bulan Desember yang mencatat jumlah berita di media massa sebanyak 2.420.000 berita dan jumlah postingan di berbagai media lainnya termasuk sosial media sebanyak 11.800.000 kali. Adapun isu yang popular terkait dengan Jokowi pada bulan Desember 2018 adalah, pembunuhan pekerja di Papua, divestasi saham Freeport, Tol Merak Pasuruan, tes baca Alquran bagi Calon Presiden, penanganan Tsunami Selat Sunda, dan lain-lain.








Prabowo

Popularitas Prabowo mulai menanjak sejak jelang penarikan nomor urut Calon Presiden pada bulan September 2018, pada bulan tersebut jumlah berita tentang prabowo sebanyak 315.000 kali, dan postingan di berbagai media lainnya termasuk sosial media sebanyak 1.510.000 kali postingan, dengan isu yang diberitakan berkisar seputar Ijtima Ulama, nomor urut Capres, dana kampanye, dan lain-lain.

Popularitas dan trend pemberitaan dan postingan tentang Prabowo di media sosial juga mengalami kenaikan tajam pada bulan Desember 2018, dengan jumlah berita sebanyak 1.450.000 kali, dan postingan di berbagai media termasuk media sosial sebanyak 8.860.000 kali. Adapun isu yang populer pada bulan Desember 2018 terkait dengan Prabowo seputar, Reuni 212, Shalat bagi Capres, tes baca Alquran bagi Capres,dan lain-lain.

Menurut Mulyadi Nurdin kedua Capres menunjukkan intensitas kerjanya sejak penetapan nomor urut Calon Presiden dan masuknya masa kampanye.

“Ini juga menunjukkan mesin pemenangan masing-masing Calon Presiden sudah mulai gencar melakukan publikasi dan sosialisasi calon masing-masing ke tengah masyarakat,” pungkas Mulyadi Nurdin.

KPK Tetapkan Ayah Merin Sebagai DPO

Jakarta - Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) telah memasukan tersangka atas nama IZIL AZHAR atau di kenal dengan Ayah merin dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya bersama-sama irwandi yusuf, Gubernur Aceh periode 2007-2012.
Informasi tersebut didapat dari Jubir KPK Febri Diansyah, Rabu (26/12).
Untuk itu, KPK juga mengirimkan surat pada Kepala Kepolisian RI untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama DPO tersebut untuk ditangkap dan diserahkan kepada KPK.
Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO tesebut harap menginformasikan pada kantor KPK melalui :
Tel.: (021)25578300 atau (021) 25578389
email: pengaduan@kpk.go.id
Faks: (021) 52892456
Atau dapat menginformasikan pada kantor kepolisian setempat.
Sebelumnya, KPK juga telah secara persuasif mengingatkan yang bersangkutan agar menyerahkan diri secara baik-baik agar dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan proses hukum.
Lebih lanjut Febri menjelaskan, saat ini, persidangan terhadap terdakwa Irwandi Yusuf dkk sedang berjalan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam 3 dakwaan sebagai berikut :
1. Irwandi Yusuf bersama-sama Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri didakwa menerima suap Rp. 1,05 Milyar; dan,
2. Irwandi Yusuf didakwa menerima gratifikasi Rp. 8,72 Milyar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022; dan,
3. Irwandi Yusuf bersama-sama Izil Azhar didakwa menerima gratifikasi Rp. 32,45 Milyar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012
“Perlu kami sampaikan bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK ini murni proses hukum semata. KPK meyakini, korupsi yang terjadi di semua daerah, termasuk Aceh sangat merugikan masyarakat. Apalagi dana otonimi khusus yang semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh, dan juga dana pembangunan infrastuktur di Aceh tersebut,” ujar Febri.
KPK berharap masyarakat Aceh dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan bersama-sama ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang membelokkan isu proses hukum ini pada aspek politik karena jika hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat Aceh.
Febri menjelaskan, salah satu bukti bahwa proses hukum tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya, pada tanggal 3 Desember 2018, Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah Ahmadi, Bupati Bener Meriah yang didakwa menyuap Irwandi Yusuf. Ahmadi divonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Hal tersebut berarti perbuatan Ahmadi menyuap Irwandi telah terbukti di persidangan.
Ahmadi tidak melakukan banding terhadap putusan tersebut hingga berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Ahmadi dieksekusi ke Lapas Sukamiskin sejak tanggal 12 Desember 2018 untuk menjalani hukuman tersebut.
“Pada IZIL AZHAR, kami imbau agar menghadapi proses hukum ini secara terbuka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jika ada bantahan, atau informasi tentang keterlibatan pihak lain terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Rp32,45 Milyar tersebut, akan lebih baik jika disampaikan pada KPK sehingga dapat ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.(anterokini)
KIP Banda Aceh gelar Bimtek Pemilu 2019

KIP Banda Aceh gelar Bimtek Pemilu 2019

KIP Banda Aceh gelar Bimtek Pemilu 2019
Para peserta mengikuti Bimtek di Banda Aceh, Senin (24/12/18). (Foto Antara Aceh/Mahzal

Banda Aceh  - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menggelar bimbingan teknis penyusunan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu (LPSDK) dan tahapan Pemilu 2019 di Banda Aceh, Senin (24/12).

Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Banda Aceh, Drs H Muhammad AH, MKom mengatakan, laporan dana kampanye penting untuk diperhatikan sebagai informasi dan akuntabilitas sumber dana dari pihak yang dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari sanksi.

"Apabila tidak dilaporkan akan dikenakan sanksi dan digugurkan apabila telah terpilih sebagai anggota dewan," jelas dia.

Bimtek ini berlangsung dalam beberapa tahapan, membahas tentang tata cara pelaporan mengenai dana kampanye yang berupa saldo, rincian penerimaan sumbangan yang bersumber dari peserta pemilu dan/atau pihak lain.

"LPSDK ini penting untuk menyampaikan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya konstituen Banda Aceh yang dikenal sebagai pemilih cerdas," kata Muhammad.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan partai politik yang berasal dari Kota Banda Aceh ini membahas tentang tata cara pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye pada Pemilu 2019.(antara aceh)

Rafli Dorong Pembangunan Kanal Moratorium Logging dan Reboisasi Untuk Mengatasi Banjir

Jakarta - Banjir Landa Sejumlah Kawasan, Rafli Minta Pemerintah Segera Bangun Kanal 

Bencana banjir yang kerap terjadi di wilayah Trumon kabupaten Aceh Selatan, Sebagian Subulussalam dan beberapa kawasan di Aceh Singkil terkesan menjadi bencana langganan tahunan yang harus dihadapi masyarakat di musim penghujan.

"Kita meminta pemerintah untuk bertidak cepat dan tepat agar persoalan banjir ini dapat teratasi. Banjir ini bukan lah hal yang baru, namun seakan menjadi bencana yang tiap musim penghujan melanda masyarakat di beberapa kawasan seperti trumon kabupaten Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil," ungkap anggota DPD RI Perwakilan Aceh Rafli kepada media, Minggu (16/11/2018).

Rafli meminta agar pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk melakukan langkah kongkret terkait penanganan bencana tersebut.

Menurut Rafli, pembangunan kanal di beberapa kawasan tersebut harus disegerakan karena merupakan solusi untuk mengatasi banjir.

"Pada 1960-an, pembangunan kanal sudah pernah dimulai pengerjaannya, di Desa Lae Mate, yang saat itu masih Kecamatan Simpang Kiri, Aceh Selatan. Kanal ini dibangun dengan gotong royong (swadaya masyarakat) yang bermukim di bantaran Sungai Souraya, yang akhirnya terbengkalai dan kembali menjadi hutan," jelasnya.

Masih kata Rafli, banjir kiriman dari hulu sungai yang datangnya dari Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara, tidak meluap lagi seperti sekarang ini jika kanal telah dibangun. Setidaknya, masyarakat yang ada di bantaran sungai pun bisa meningkatkan hasil pertanian dan berbagai usaha lainnya.

Dia menjelaskan, inti konsep Kanal tersebut adalah mengendalikan aliran air dari hulu sungai dengan mengatur volume air yang masuk ke kawasan permukiman masyarakan dan akan membuat beban sungai di utara saluran kolektif lebih terkendali. Kanal tersebut menjadi sistem makro drainase yang berfungsi untuk mengurangi genangan air di dalam kawasan permukiman dengan mengalirkannya langsung ke laut.

Untuk Aceh Selatan, Rafli Kande juga menyebutkan, pada tahun lalu BNPB sudah mengalokasikan anggaran untuk tanggul 7 Sungai.

"Alhamdulillah, sebagai bentuk keseriusan dan kepeduliannya, kepala BNPB Bapak William sudah membantu penanganan untuk rekontruksi sungai di Aceh Selatan pada 2017 silam, antara lain Rekontruksi Tanggul Sungai Kr. Manggamat, Kr Lhok Bengkuang, kr Seurulah, Kr Meukek, Kr Gp Alha, kr Sawang, Kr Samadua di Aceh,"tambahnya.

Selain itu, lanjut Rafli, dirinya juga sudah menyampaikan kepada Kepala BNPB, terkai persoalan muara sungai-sungai di Aceh Singkil terjadi pendangkalan, sehingga tidak dapat menampung debit air yang datang dari hulu sungai. Sehingga air tersebut meluap dan menggenangi bahkan merusak perkampungan masyarakat.

"Jadi, untuk itu kami mengajak pemkab bersama-sama mendorong hal ini ke BNPB dan instansi lainnya di pusat agar segera dapat ditindaklanjuti. Sehingga, ke depan banjir tak lagi jadi mimpi buruk masyarakat dikala musim hujan tiba," harapnya.

Tak hanya itu, Rafli juga mendesak agar moratorium penebangan hutan dilaksanakan secara maksimal. "Selain, pembangunan sarana dan prasarana untuk mengatasi banjir, moratorium penebangan hutan juga harus dioptimalkan, reboisasi harus digalakkan. Jika tidak maka solusi penanganan banjir secara terintegrasi juga tidak akan maksimal," pungkasnya

Pemerintah Aceh Minta Anggota DPD Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus

Banda Aceh- Pemerintah Aceh meminta kepada delegasi DPD RI memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Pusat. Permintaan tersebut disampaikan Asisten III bidang Administrasi Umum, Kamaruddin Adalah dalam pertemuan dengan delegasi Komite 4 DPD RI di Ruang Potensi Daerah, Setda Aceh, Rabu (12/12).

Menurut Kamaruddin,  perpanjangan dana Otsus dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan Aceh. Sebab masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan secara merata dikarenakan letak geografisnya terpencil dan terluar.

Ia menyebutkan, Otsus Aceh yang dianggarkan pada tahun 2008 mengalami kekosongan selama 2 tahun penganggaran yaitu sejak UUPA disahkan. Karenanya, menurut Kamaruddin Andalah pengalokasian Dana Otsus Aceh perlu ditambah minimal 2 tahun lagi.

"Saat ini dana Otsus sudah diimplementasikan sesuai kebutuhan dan regulasi  jadi tidak bisadisalah gunakan oleh aparatur, Jadi apa yang diinginkan Pak Ghazali Abbas sudah  sesuai," tutur Kamaruddin.

Ia menambahkan, dana Otsus selama ini digunakan untuk kesejahteraan dan  pembangunan rakyat. Apalagi bentuk geografis Aceh dengan banyaknya pulau dan daerah yang sulit dijangkau membuat pembangunan belum maksimal dan butuh banyak sekali sentuhan.

"Jadi perlu tenaga ekstra dalam membangun Aceh bahkan ada Kabupaten di Aceh kalau ingin ke Banda Aceh perlu melalui Provinsi lain dulu seperti Gayo Lues, ini sungguh menyedihkan. Secara administrasi mereka berada di wilayah Aceh, namun akses nya ke ibu kota sangat sulit," ujarnya.

Dana Otsus, kata Kamaruddin, sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembukaan akses ke pulau- pulau terluar dan daerah terpencil di Provinsi Aceh. Selanjutnya, ujar dia, Dana Otsus dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, di antaranya untuk revitalisasi lahan masyarakat. Seperti pertanian,perkebunan dan tambak. 

"Dana Otsus juga diimplementasikan untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini bisa dilakukan seperti melalui penyaluran beasiswa ke anak kombatan korban konflik. Kemudian membangun rumah untuk masyarakat miskin setiap tahunnya, ini semua bersumber dari dana Otsus," ujar Asisten III Pemerintah Aceh itu. Selain itu, Dana Otsus juga dimanfaatkan untuk dana pendidikan dan kesehatan.

Kamaruddin memaparkan, saat ini tahapan transfer Dana Otsus, Pemerintah Aceh melakukan melalui  tiga tahapan. Tahap pertama 30 persen ditransfer sebesar 30 persen, 45 persen di tahap kedua dan sisanya ditransfer pada tahap ketiga.

Sementara itu, Ketua Koordinator tim delegasi DPD RI, Ghazali Abbas, meminta agar pengelolaan dana Otsus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ia berharap dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi aparatur.

"Yang terpenting saya berharap setiap sen uang itu berguna untuk rakyat. Jangan digunakan oleh siapapun yang menghamburkan uang rakyat. Saya tidak suka rakyat miskin, tapi pemimpin bersenang- senang di atas kesusahan rakyat," ujar Senator Aceh itu.

Ia menjelaskan kedatangannya bersama tim ke Aceh dalam rangka ingin mendengar langsung tentang bagaimana pengelolaan dan Otsus. "Hari ini saya ingin mengontrol kinerja pemerintah Aceh, apakah dalam pengelolaan dana tersebut  tepat sasaran atau tidak," ujar Ghazali.

Ia juga berharap agar dana Otsus yang diberikan untuk Aceh dapat diperpanjang. Mengingat Aceh adalah daerah yang berkontribusi besar dalam Kemerdekaan Indonesia.

Pada kesempatan itu, seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh  yang hadir menerangkan kepada tim DPD RI terkait kinerja dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh oleh pihaknya.

Ibu - ibu Dikrueng Raya Usaha Kerupuk Tempe Sebagai Penyangga Ekonomi

Salah satu usaha yang sering disebut dengan istilah "home industry" ini merupakan "buffer zone" sebuah roda ekonomi kerakyatan.

Peran perempuan sebagai zona penyangga dalam menyokong tulang punggung keluarga memang sangat dibutuhkan.

Terlebih bagi keluarga pesisir di Aceh. Sebut saja satu kasus yang berlaku di kawasan pesisir Krueng Raya, tepatnya di Gampong Beurandeh Kecamatan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Kehidupan keluarga nelayan tersebut sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan di laut. Beban keluarga seratus persen berada pada kepala keluarga.

Seperti yang di ungkapkan khaidir pemuda Krueng Raya yang Juga penyuluh Pertanian

"Atas kondisi yang sangat miris ini, penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar berkesempatan bekerja sama dengan BPTP Aceh, dalam hal ini dibawah koordinasi ibu Nazariah (cut bulen), berhasil membentuk satu wadah tempat berkumpulnya istri-istri nelayan tersebut dan kemudian menjadi kelompok wanita tani (KWT). Alhamdulillah KWT ini mampu meminimalisir keperluan dapur, sehingga beban suaminya selaku Nelayan tradisional berkurang".

Selain mampu meminimalisir biaya dapur harian, juga hasil penjualan sayuran anggota KWT bisa menjadi tabungan. Ini sebuah contoh program dalam memaksimalkan peran wanita sebagai zona penyangga roda perekonomian keluarga terlebih keluarga nelayan tradisional.(rls)
9 Pasang Non Muhrim Terjaring Indehoi Di Wisma Di Banda Aceh

9 Pasang Non Muhrim Terjaring Indehoi Di Wisma Di Banda Aceh


Sejumlah Pasangan Diamankan dari salah satu Wisma Kawasan Neusu/Dokumen WH
Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PPWH Aceh melaksanakan razia ke sejumlah tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran syariat Islam.
Dalam razia gabungan Rabu dini hari itu, polisi syariat mendatangi sejumlah Hotel dan Warung Kopi/kafe yang dilaporkan masyarakat kerap adanya pasangan muda-mudi nonmuhrim serta adanya warkop yang di duga jadi tempat mangkal PSK di kota Banda Aceh.
Hasilnya petugas berhasil mengamankan Sembilan pasangan bukan muhrim dalam kamar salah satu wisma di Kawasan Neusu yang kabarnya sudah lama tak tersentuh oleh petugas. bahkan menurut laporan masyarakat, wisma tersebut kerap digunakan sebagai tempat transaksi.
Petugas menemukan pasangan nonmuhrim hampir di semua kamar yang di pesan oleh tamu pada wisma tersebut. Saat digerebek petugas, rata-rata pasangan dalam keadaan pakaian yang tidak lengkap.
“Ada 18 orang yang kita amankan, atau sembilan pasangan. Saat kita ketuk pintu kamar rata-rata mereka ini ada yang hanya menggunakan handuk saja, ada yang hanya celana saja, ada yang tidak ada baju. Kita menyita sejumlah barang bukti seperti HP, Celana dalam, dan BH,” ujar Marzuki Kasi Ops WH Aceh kepada Wartawan, Rabu (12/12).
Marzuki menambahkan para pelaku yang dimanakan rata-rata berumur antara 24-40 tahun dengan profesi bermacam-macam mulai dari mahasiswa hingga wartawan. Saat ini kesembilan pasangan itu sedang menjalani pemeriksaan mendalam oleh petugas.
Pihaknya belum bisa memastikan apakah perempuan yang diamankan tersebut PSK atau bukan, namun dari hasil introgasi petugas, mereka tidak saling mengenal satu sama lain.
“Awalnya kita hanya periksa dua kamar, kita temukan pasangan nonmurim. Pas mau balik kita coba ketuk kamar lain rupanya ada lagi, sehingga kami memutuskan untuk memeriksa hampir semua kamar, dan hasilnya hampir semua kamar itu dihuni oleh pasangan nonmuhrim ini,”ujarnya.(anterokini)

Skema BPJS Merugikan Masyarakar, MaTA Minta Perintah Aceh Keluar Saja

Menanggapi Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai aturan tersebut merugikan dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
Hasil kajian MaTA khususnya bagian kedua tentang manfaat yang tidak dijamin pasal 52 ayat (1) huruf (r) jelas-jelas telah mendiskrimasi dalam pemanfaatan layanan kesehatan.
Selain itu, klausul tersebut juga merugikan masyarakat banyak, baik iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah maupun iuran yang dibayarkan mandiri oleh peserta jaminan kesehatan.
Pada pasal 52 ayat (1) disebutkan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi, huruf (r) pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme,
dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
“Terkait klausul tersebut, dimana kewajiban pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat?” Ujar Baihaqi dari MaTA, Rabu (12/12).
Secara manusiawi, kata Baihaqi, tidak ada masyarakat yang ingin dianiaya, tidak ada masyarakat yang ingin mengalami kekerasan seksual dan seterusnya sebagaimana disebutkan dalam aturan tersebut.
“MaTA mensinyalir, aturan tersebut disusun oleh oknum yang ingin “membisniskan” layanan kesehatan sehingga melahirkan pasal-pasal yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu MaTA berharap, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memikir ulang dan merevisi klausul tersebut sehingga masyarakat tidak dirugikan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Selain itu, MaTA juga berharap kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memprotes aturan tersebut. Pasalnya, setiap tahun Pemerintah Aceh selalu membayarkan Rp 500 milyar lebih kepada BPJS Kesehatan untuk diikutkan masyarakat Aceh dalam layanan kesehatan.
“Kalau ternyata tidak ditanggapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh lebih baik keluar dari skema BPJS Kesehatan dari pada harus bertahan pada skema tersebut akan tetapi layanan kesehatan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Aceh,” lanjut Baihaqi.
Disisi lain, tambah Baihaqi, sebelumnya adanya usulan revisi terkait klausul tersebut, MaTA mendesak kepada BPJS Kesehatan agar aturan ini disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.
“Jangan sampai aturan ini hanya difahami oleh BPJS Kesehatan saja. Perlu digaris bawahi, yang menerima dampak akibat pemberlakuan aturan tersebut adalah fasilitas-fasilitas kesehatan, semisal puskesmas dan rumah sakit sebagai pemberi layanan,” imbuhnya.
Karena kata Baihaqi, Fasilitas kesehatan inilah yang menjadi garda terdepan untuk melayani dan menerima “protes” dari masyarakat terkait layanan kesehatan, bukan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara jaminan kesehatan.(anterokini)

Petani Tembakau Di Gampong Ie Seuum Harapkan Perhatian Pemerintah

Aceh Besar (10/12) - Gampong Ie Seum Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sangat potensial untuk dikembangkan tanaman Tembakau. Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Baitussalam Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Cut Ifahkriati mengharapkan ada sentuhan dari Pemerintah Aceh Besar dalam mengembangkan tanaman tembakau. 

“Dengan adanya program dari Pemerintah, petani tembakau dapat memperluas area pertanaman tembakau guna meningkatkan perdapatan masyarakat dan tentunya mengurangi lahan-lahan tidur”. Terang Cut Ifahkriati yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala BPP Baitussalam yang berkantor di Gampong Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.

Budidaya tembakau sudah menjadi kegiatan turun temurun warga tani Gampong yang memiliki tempat wisata permandian air panas ini. Tapi sayangnya, perhatian pemerintah untuk mengembangkan  komoditi tersebut sangatlah minim. 

Hal ini diakui secara terang-terangan oleh Yah Kuduh, pria yang sudah berusia 60 tahun, salah seorang petani Ie Seum yang sejak usia 14 tahun sudah mulai menanam tembakau. “ kami (petani) sangat membutuhkan pagar seperti kawat duri dan kawat bronjong untuk memagari kebun tembakau”. Ungkapnya kepada kepala BPP Baitussalam beserta rombongan penyuluh pertanian lainnya.

Hasil pantauan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) BPP Baitussalam, Nilawati, melaporkan lebih dari 5 hektar tanaman tembakau yang sedang dikembangkan oleh masyarakat Ie Seum. “penanamannya masih sangat sedikit, pengolahannya sangat tradisional, mulai dari penyimpanan digubuk, pemotongan, penjemuran hingga kemasan akhir”. Jelas Nilawati selaku pembina petani tembakau.

“Kondisi ini bukanlah titik keluh kesah petani tembakau, melainkan titik awal Pemerintah dalam menggali potensi daerah untuk dikembangkan menjadi komoditi unggulan Aceh Besar”. Ungkap Khaidir selaku admin/ IT BPP Baitussalam.

Sandiaga : Data pertanian harus dibenahi

Bogor - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pembenahan data menjadi langkah pertama yang akan dilakukan untuk mengeluarkan kebijakan membangun pertanian yang menyejahterakan petani, menjaga stabilitas harga, dan membuka lapangan pekerjaan.

"Konsep yang kita tawarkan jelas, harus benahi dulu datanya sehingga kita tahu data tersebut bisa digunakan membuat kebijakan yang bisa memuliakan petani, tidak hanya memuliakan ekonominya, tapi juga kearifan lokal," kata Sandi usai menghadiri Diskusi Kebijakan Pertanian Capres dan Cawapres 2019 di Kota Bogor Jawa Barat, Minggu.

Menurutnya, data menjadi amat penting. Peran akademisi seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai tempatnya ilmu pengetahuan dapat membantu dalam menyediakan data yang utuh serta konkret terkait pertanian.

"Kita harus punya data pangan yang keren, tidak ada distorsinya, semua berpusat pada satu data, tidak ada yang memperdebatkan, dan data tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan dagang, kebijakan dan politik. Data is data, tidak ada yang lain," katanya.

Ia mengatakan, jika data telah dibenahi, baru program selanjutnya masuk dengan memberikan bantuan kepada petani dari segi akses pupuk, obat-obatan, serta membuat petani bertransformasi menjadi petani organik.

"Kita mendorong petani mendapatkan akses yang lebih baik untuk harga pangan yang lebih layak, berkeadilan buat mereka," kata Sandi.

Dari hasil kunjungannya ke hampir 900 daerah selama masa kampanye ini, lanjut Sandi, ia melihat dan mendengar banyak keluhan yang disampaikan para petani, masa paceklik, atau masa setelah panen petani kesulitan keuangan sehingga harus menjual barang-barangnya.

Sandi juga menyinggung soal infrastruktur pertanian yang perlu diperbaiki dari segi irigasinya, juga konektivitas antara pusat produksi dengan pasar bisa diprioritakan ke depan.

"Kita berkeinginan infrastruktur pertanian dapat langsung dibangun di daerah-daerah pedesaan. Bagaimana dana yang difokuskan di pedesaan bisa mengangkat masalah yang sekarang dihadapi petani," katanya.

Ia mencontohkan petani di Lamongan bagian selatan yang mengeluh kekurangan air karena saluran irigasi yang dangkal. Menururt dia perlu pengerukan.

Menurutnya, pembangunan bendungan dan saluran irigasi yang dilakukan pemerintah saat ini harus diapresiasi, tetapi dari hasil kunjungannya yang hampir mendekati angka 900 kunjungan, 30 persen di wilayah pertanian masih banyak "pekerjaan rumah".

"Kita jangan saling menyalahkan. Mari sama-sama kita berfikir subtantif bagaimana lima tahun ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan kemaslahatan para petani," kata Sandi.

Sandi menjadi kandidat Cawapres pertama yang menghadiri Diskusi Kebijakan Pertanian Capres dan Cawapres 2019 yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni (HA) IPB.

HA IPB juga mengagendakan diskusi tahap kedua dengan Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin yang sama-sama dijadwalkan bulan Desember ini.

"Diskusi ini untuk mendengar visi, misi serta program kebijakan pertanian dari masing-masing pasangan calon, serta menjadi ajang HA IPB untuk menyampaikan gagasan-gagasan pertanian berkelanjutan kepada setiap paslon," kata Sekjen DPP HA IPB Walneg S Jas.(antaranews)
Back To Top