Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Petani Tembakau Di Gampong Ie Seuum Harapkan Perhatian Pemerintah

Aceh Besar (10/12) - Gampong Ie Seum Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sangat potensial untuk dikembangkan tanaman Tembakau. Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Baitussalam Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Cut Ifahkriati mengharapkan ada sentuhan dari Pemerintah Aceh Besar dalam mengembangkan tanaman tembakau. 

“Dengan adanya program dari Pemerintah, petani tembakau dapat memperluas area pertanaman tembakau guna meningkatkan perdapatan masyarakat dan tentunya mengurangi lahan-lahan tidur”. Terang Cut Ifahkriati yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala BPP Baitussalam yang berkantor di Gampong Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.

Budidaya tembakau sudah menjadi kegiatan turun temurun warga tani Gampong yang memiliki tempat wisata permandian air panas ini. Tapi sayangnya, perhatian pemerintah untuk mengembangkan  komoditi tersebut sangatlah minim. 

Hal ini diakui secara terang-terangan oleh Yah Kuduh, pria yang sudah berusia 60 tahun, salah seorang petani Ie Seum yang sejak usia 14 tahun sudah mulai menanam tembakau. “ kami (petani) sangat membutuhkan pagar seperti kawat duri dan kawat bronjong untuk memagari kebun tembakau”. Ungkapnya kepada kepala BPP Baitussalam beserta rombongan penyuluh pertanian lainnya.

Hasil pantauan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) BPP Baitussalam, Nilawati, melaporkan lebih dari 5 hektar tanaman tembakau yang sedang dikembangkan oleh masyarakat Ie Seum. “penanamannya masih sangat sedikit, pengolahannya sangat tradisional, mulai dari penyimpanan digubuk, pemotongan, penjemuran hingga kemasan akhir”. Jelas Nilawati selaku pembina petani tembakau.

“Kondisi ini bukanlah titik keluh kesah petani tembakau, melainkan titik awal Pemerintah dalam menggali potensi daerah untuk dikembangkan menjadi komoditi unggulan Aceh Besar”. Ungkap Khaidir selaku admin/ IT BPP Baitussalam.

Sandiaga : Data pertanian harus dibenahi

Bogor - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pembenahan data menjadi langkah pertama yang akan dilakukan untuk mengeluarkan kebijakan membangun pertanian yang menyejahterakan petani, menjaga stabilitas harga, dan membuka lapangan pekerjaan.

"Konsep yang kita tawarkan jelas, harus benahi dulu datanya sehingga kita tahu data tersebut bisa digunakan membuat kebijakan yang bisa memuliakan petani, tidak hanya memuliakan ekonominya, tapi juga kearifan lokal," kata Sandi usai menghadiri Diskusi Kebijakan Pertanian Capres dan Cawapres 2019 di Kota Bogor Jawa Barat, Minggu.

Menurutnya, data menjadi amat penting. Peran akademisi seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai tempatnya ilmu pengetahuan dapat membantu dalam menyediakan data yang utuh serta konkret terkait pertanian.

"Kita harus punya data pangan yang keren, tidak ada distorsinya, semua berpusat pada satu data, tidak ada yang memperdebatkan, dan data tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan dagang, kebijakan dan politik. Data is data, tidak ada yang lain," katanya.

Ia mengatakan, jika data telah dibenahi, baru program selanjutnya masuk dengan memberikan bantuan kepada petani dari segi akses pupuk, obat-obatan, serta membuat petani bertransformasi menjadi petani organik.

"Kita mendorong petani mendapatkan akses yang lebih baik untuk harga pangan yang lebih layak, berkeadilan buat mereka," kata Sandi.

Dari hasil kunjungannya ke hampir 900 daerah selama masa kampanye ini, lanjut Sandi, ia melihat dan mendengar banyak keluhan yang disampaikan para petani, masa paceklik, atau masa setelah panen petani kesulitan keuangan sehingga harus menjual barang-barangnya.

Sandi juga menyinggung soal infrastruktur pertanian yang perlu diperbaiki dari segi irigasinya, juga konektivitas antara pusat produksi dengan pasar bisa diprioritakan ke depan.

"Kita berkeinginan infrastruktur pertanian dapat langsung dibangun di daerah-daerah pedesaan. Bagaimana dana yang difokuskan di pedesaan bisa mengangkat masalah yang sekarang dihadapi petani," katanya.

Ia mencontohkan petani di Lamongan bagian selatan yang mengeluh kekurangan air karena saluran irigasi yang dangkal. Menururt dia perlu pengerukan.

Menurutnya, pembangunan bendungan dan saluran irigasi yang dilakukan pemerintah saat ini harus diapresiasi, tetapi dari hasil kunjungannya yang hampir mendekati angka 900 kunjungan, 30 persen di wilayah pertanian masih banyak "pekerjaan rumah".

"Kita jangan saling menyalahkan. Mari sama-sama kita berfikir subtantif bagaimana lima tahun ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan kemaslahatan para petani," kata Sandi.

Sandi menjadi kandidat Cawapres pertama yang menghadiri Diskusi Kebijakan Pertanian Capres dan Cawapres 2019 yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni (HA) IPB.

HA IPB juga mengagendakan diskusi tahap kedua dengan Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin yang sama-sama dijadwalkan bulan Desember ini.

"Diskusi ini untuk mendengar visi, misi serta program kebijakan pertanian dari masing-masing pasangan calon, serta menjadi ajang HA IPB untuk menyampaikan gagasan-gagasan pertanian berkelanjutan kepada setiap paslon," kata Sekjen DPP HA IPB Walneg S Jas.(antaranews)

Asisten III: Arsip Sangat Penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Banda Aceh - Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin Andalah, menyebutkan arsip sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh, kata dia, haruslah mengelola dan memastikan manajemen arsip tertata rapi. Dinas dimaksud juga harus membina kearsipan baik di SKPA dan kabupaten/kota serta instansi vertikal apabila dibutuhkan. 

"Perlu orang cerdas yang bisa melakukan pembinaan kearsipan," kata Kamaruddin Andalah dalam talkshow kearsipan dan Hari Kunjung Arsip yang digelar di Dinas Perpustakan dan Arsip Aceh, Rabu 5/12/2018.

Kamaruddin mengatakan, lembaga arsip haruslah menjadi inspirasi bagi pemerintahan. Di mana ke depan tidak ada lagi sistim manual dalam pengarsipan melainkan sistem jaringan dan komputerisasi. Inovasi seperti i-pustaka atau pustaka online menjadi keunggulan di masa depan. 

"Ke depan tidak ada lagi gudang arsip dan lemari arsip. Anggaran untuk kearsipan akan terus ditingkatkan karena arsip itu penting dan suatu yang sangat berharga. Arsip itu punya nilai ekonomi bahkan bernilai politik," kata Kamaruddin Andalah. Ia menyebutkan, apapun yang dibutuhkan demi tertatanya arsip secara baik, anggarannya akan dialokasikan pemerintah.  

Sementara itu, Dosen Arsitektur Unsyiah yang juga pemerhati pendidikan, Dyah Erti Idawati, menyebutkan pengelolaan arsip dalam keseharian sangat penting. Apalagi, Aceh sebagai daerah yang tingkat kerawanan bencananya tinggi. Dyah bahkan pernah dua kali gagal naik pangkat di kampus Unsyiah, gegara arsip miliknya hilang terkena bencana. Karena itu, Dyah meminta agar setiap individu mengelola arsipnya secara baik, jika perlu ada bunker bawah tanah sebagai tempat penyimpan arsip sehingga arsip aman dari bencana. 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh, Wildan, menyebutkan pihaknya tengah menyusun program penyimpanan arsip individu. Di mana, nantinya setiap pribadi bisa menyimpan semua arsip pribadi dan dijamin keamanannya. []

LSM SEURAMO GAMPONG dan Relawan UNAYA-UNSYIAH Konservasi Hutan Mangrove.

Aceh Besar - Konservasi Hutan Mangrove dengan 10.000 bibit berlangsung di Gampong Beurandeh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dibawah koordinasi LSM SEURAMO GAMPONG (SEUPONG). Dalam aksi tersebut melibatkan relawan dari Mahasiswa Universitas Abulyatama Aceh dan Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, masing-masing kampus mengirim 20 orang relawan. Dari masyarakat lokal sendiri melibatkan pemuda Gampong Beurandeh sebanyak 15 orang dan 20 orang dari Komunitas Aneuk Muda Peduli Lingkungan (KAMPL). Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 1-5 Desember 2018.

Program konservasi hutan mangrove itu sendiri berasal dari CSR PT. PERTAMINA yang kemudian di kelola oleh Rumah Zakat Aceh.

" Kami hanya berstatus relawan, dan Alhamdulillah bisa bermitra dengan mahasiswa yang berkarakter peduli pada lingkungan, keterlibatan warga setempat dalam aksi konservasi ini akan menjadi sebuah kekuatan dalam menjaga kelestarian hutan pantai kedepannya". Tutur Khaidir selaku Ketua LSM SEURAMO GAMPONG.

"Untuk titik penanaman sendiri berupa hamparan dengan lebih 2 hektar dan itu lahan pribadi, untuk izin nya pun kita sudah clear tinggal kami sodor kan surat izin penanamannya. Hasil komunikasi dengan yang punya lahan, beliau sangat mendukung selama kegiatan itu bermanfaat untuk masyarakat, lingkungan kedepan dan khususnya untuk penelitian mahasiswa". Tambah Khaidir meniru pemilik tanah.

Akhir dari program ini nantinya akan mampu kita kembangkan kearah konsep Ekowisata Hutan Mangrove dimana hal itu mampu membangkitkan roda ekonomi masyarakat pesisir Krueng Raya.

Keberadaan hutan ekosistem basah ini juga nantinya kita arah adanya qanun Gampong seperti pondasi hukum yang kuat. Semoga.
Kemenag Aceh : Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah

Kemenag Aceh : Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah



Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berbasis Website kepada seluruh Operator Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Kota Se Aceh dan Operator KUA Kecamatan.
Sebelum menyalurkan Kartu Nikah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh teruskan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melatih aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berbasis Website kepada seluruh Operator Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Kota Se Aceh dan Operator KUA Kecamatan.
Aplikasi SIMKAH Web ini sangat berhubungan dengan kartu nikah, karena setelah proses pendaftaran dilakukan maka proses selanjutnya dimulai dari pemeriksaan nikah, pencatatan nikah dan cetak blangko nikah, termasuk kartu nikah juga dilakukan dengan aplikasi simkah.
Kakanwil Kemenag Aceh, M. Daud Pakeh mengatakan Bimbingan Teknis tersebut sangat penting dengan tujuan agar para peserta dapat menggunakan aplikasi SIMKAH Berbasis Web dalam pelayanan nikah.
“Kemenag Aceh Siap menyambut program layanan Kantor Urusan Agama (KUA) berbasis Teknologi Informasi yaitu , untuk itu kami meminta kepada peserta fokus dan serius mengikuti kegiatan ini, agar nantinya dapat berbagi dengan operator-operator KUA Kecamatan di masing-masing Kabupaten Kota,” ujar Daud Pakeh, Minggu (2/12).
Ia juga menyampaikan bahwa Kartu Nikah bukan Pengganti buku nikah, kartu nikah diberikan bersamaan dengan buku nikah kepada masing-masing pasangan.
“Kalau aturan penyerahan kartu nikah telah dikeluarkan, insya Allah kita jajaran KUA dalam lingkungan kantor wilayah kementerian agama provinsi aceh sudah siap melaksanakannya karena kita sudah menyiapkan SDM yang akan bertanggung jawab akan aplikasi SIMKAH,” lanjut Kakanwil.
Daud Pakeh mengatakan Selama ini dikhawatirkan masih banyak pemalsuan buku nikah aspal (asli tapi palsu) karena minim pengamanan. Dengan Sistem berbasis web ini nantinya siapapun bisa mengecek keaslian buku nikah, operator akan mengetahui identitas calon pengantin melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga calon pengantin tersebut tidak bisa lagi melakukan penipuan tehadap identitasnya. Namun ini semua bisa dilakukan ketika database SIMKAH terintegrasi dengan database NIK di Dindukcapil.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil mengatakan bahwa Aplikasi SIMKAH Berbasis Web merupakan salah satu inovasi pelayanan pencatatan yang dibuat untuk meningkatkan kinerja layanan KUA dengan mengedepankan aspek kemudahan dan transparansi layanan pada KUA.
“Sekarang semua serba digital, berbasis Aplikasi, maka kami minta ASN Kemenag Aceh wabil Khusus jajaran KUA untuk melek IT, karena kita saat ini berada di zaman Milenial,” lanjut Kakanwil.
Diakhir sambutannya Kakanwil Kemenag Aceh mengatakan bahwa aplikasi berbasis web ini dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan administrasi nikah rujuk, penggunaan data berbasis data kependudukan, pelaporan dan penyampaian data yang tepat dan akurat.(anterokini)

Hati-hati Jalan Menuju Ujung Batee Rawan Kecelakaan

Foto: khaidir
Aceh Besar - Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di aceh dapam sepekan ini menyebabkan beberapa tempat Banjir di wilayah aceh barat serta longsornya batu gunung seperti yang sering terjadi di wilayah aceh jaya dapat mengancam keselamatan para pengguna jalan.

Begitu juga dengan wilayah aceh besar, hujan deras yang turun pada sabtu malam menyebabkan bongkahan batu gunung sisa galian C terseret arus air hujan yang turun dari gunung di sepanjang jalan ujung batee menuju krueng raya.

Foto: khaidir
Dari foto yang ada terlihat beberapa ruas jalan dipenuhi dengan batu kecil disertai lumpur hampir memenuhi seluruh badan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Mantan Bupati Aceh Jaya di Anugrahi Pemimpin Inspiratif

Bandung - Mantan Bupati Aceh Jaya 2(dua) periode Ir H Azhar Abdurrahman kembali menuai apresiasi atas sejumlah prestasinya saat memimpin Aceh Jaya selama satu dekade. Kali ini Azhar Abdurrahman diberikan anugrah sebagai pemimpin inspiratif oleh 7 Sky Media pada Malam Anugerah Apresiasi yang diselenggarakan  di Hotel Bidakara Grand Savoy Hannom  , Jln Asia Afrika Bandung, Jum'at (30/11/2018) malam.

"Suatu hal yang tidak  saya sangka, karena ada Media Nasional yang jauh dari tatapan mata kita di Aceh Jaya , mendapat sorotan dan hasil eksplorasi  yang cukup mendalam selama waktu 10 tahun masa kerja sebagai Bupati Aceh Jaya," ungkap Azhar Abdurrahman kepada media ini melalui keterangan tertulis.

Penyerahan apresiasi pemimpin aspiratif  tersebut semestinya diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat Bpk Ridwan Kamil, namun diwakili oleh Kepala Biro Humas Provinsi Jawa Barat, Sonny. 

Liputan Sky Media telah memindai seluruh Indonesia terhadap individu / person terhadap aktivitas  berbagai kinerja, inovasi, kreativitas dalam tugas membantu pemerintah membangun kesejahteraan dan kemakmuran pada setiap unit kerja. 

"Suatu hal yang luar biasa, kita yang dari jauh memetik buah positif, semoga yang dekat harus bisa menikmati dengan baik," harap wakil ketua DPA Partai Aceh itu.

Menurut informasi yang dihimpun, ada tiga bobot yang dititik beratkan dalam penentuan penerima anugrah pemimpin inspiratif.

Pertama bagaimana leadership, ide dan inovasi yang diterapkan sehingga masyarakat merasakan perubahan perubahan yg positif dari kepemimpinan/sosok pembawa perubahan. Selanjutnya yang kedua, tingkat kepuasan masyarakat artinya apa yang dilakukan masyarakat melihat, merasakan langsung dan  memberikan masukan positif bahwa sosok tersebut sudah layak dan pantas untuk masuk kategori pemimpin inspiratif.

Hal ketiga tentunya dari visi dan misi perjuangan  dalam membangun masyarakat dan menjadi "Agen" perubahan yg memiliki capability, acceptability, compatibility, integrity, credibelity & track record serta innovation.

Penerimaan anugrah tersebut menjadi jawaban dari sejumlah inovasi yang pernah dilakukan Azhar Abdurrahman selama memimpin Aceh Jaya. Kini dirinya menuai apresiasi-apresiasi dari berbagai pihak setelah  dua tahun meninggalkan jabatan sebagai orang nomor satu di Aceh Jaya.

Gubernur Harap Rancangan Qanun APBA Segera Diparipurnakan

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, berharap paska-penandatangan KUA-PPAS, pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melakukan percepatan penyusunan Rancangan Qanun Aceh  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 sehingga dapat segera diparipurnakan dan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi. Dengan demikian, di akhir tahun 2018, APBA 2019 dapat ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Aceh. 

"Dengan demikian pada tahun 2019, kita dapat segera mengimplementasikannya," kata Nova usai pelantikan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode sisa jabatan 2014-2019, di Gedung Utama DPRA, Kamis 29/11/2018.  Anggota dewan yang dilantik adalah Sulaiman menggantikan Muharuddin.

Terkait pergantian pimpinan DPRA, kata Nova, merupakan proses dan dinamika politik. Karenanya, ia mekinta pimpinan yabg baru segera menyesuaikan diri, mempelajari ketentuan dan tata tertib dalam menjalankan tugas sebagai ketua. 

"(Pimpinam baru) aemoga dapat bekerja sama dan membangun komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan dengan sebaik-baiknya," kata Nova. Sementara kepada Muharuddin, Nova berterima kasih dan menyampaikan penghargaan atas kerja keras dan pengabdian yang telah ia berikan selama menjadi mitra pemerintah Aceh.

Sulaiman dalam sambutannya usai dilantik, menyebutkan dirinya berjanji kepada seluruh rakyat Aceh, bersama pimpinan dan seluruh anggota dewan lainnya, akan bekerja keras untuk pembangunan, keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan berpegang teguh pada konstitusi negara kesatuan Indonesia. 

"Saya perlu dukungan dan kerjasama seluruh anggota DPR Aceh. Saya di sini menjalankan amanah yang telah diberikan pimpinan partai untuk memimpin lembaga ini," kata Sulaiman.

Sulaiman menyebutkan dirinya yang mempunyai masa tugas sekitar 10 bulan akan berupaya memperkuat fungsi dasar dewan yaitu legeslasi, pengawasan dan anggaran. Hal tersebut, kata dia, merupakan marwah DPRA. 

"Sebagai mitra kerja yang sejajar (dengan Pemerintah Aceh), kami akan mendorong program dan kebijakan baik dan perlu. Kita perlu saling mengingatkan dan memberikan solusi," ujar Sulaiman. 

Pekerjaan terbesar DPR Aceh ke depan adalah pengesahan APBA 2019 yang direncanakan disahkan pada akhir tahun ini sehingga pembangunan di Aceh bisa segera dilakukan.  

Sesuai dengan isi sumpahnya, ia berjanji akan memenuhi segala kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undanganan yang berlaku dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kepentingan demokrasi.

Sulaiman tak lupa berterima kasih pada Muharuddin yang telah memimpin lembaga dewan sejak 2014 lalu. Muharuddin, kata Sulaiman merupakan pemimpin bijaksana yang selalu memberikan contoh teladan yang baik. 

Sementara itu, Muharuddin, berharap Sulaiman bisa menjaga kebersamaan seluruh anggota dewan demi jalannya pembangunan di Aceh. Seluruh anggota dewan, katanya, merupakan representatif dari keterwakilan rakyat. Karena itu, tanggung jawab sebagai wakil rakyat diminta untuk dikedepankan.

Napi Yang Kabur Sudah Ada Yang Berhasil Ditangkap

Lambaro, Aceh Besar, Aceh, sepuluh Napi yang kabur setelah membobol jendela kembali ditangkap. Polisi saat ini masih memburu 103 napi yang melarikan diri.

"Napi yang sudah ditangkap tadi ada yang diamankan di Polsek Ingin Jaya," kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Trisno Riyanto, Kamis (29/11/2018) malam.

Pantauan detikcom, seorang napi ditangkap tidak jauh dari Lapas Banda Aceh. Dia dibekuk sekitar tiga jam setelah kabur. Napi tersebut digiring sejumlah polisi ke dalam lapas.


Sementara itu, sembilan napi lain diciduk di sejumlah lokasi di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Pakaian napi yang ditangkap tersebut beberapa di antaranya terlihat berlumpur. Mereka selanjutnya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sel Polsek.

Polisi bersama TNI saat ini masih mengejar para napi yang kabur. Polisi berpakaian preman dan bersenjata lengkap disebar. Mereka mencari napi tersebut ke sejumlah lokasi.

"Napi tersebut tidak ada yang bawa senjata. Sekarang semuanya lagi bekerja sama-sama melakukan pencarian. Dan yang dijebol tadi juga sudah dilas untuk pengamanan," ungkap Trisno.

Sebanyak 113 napi Lapas Lambaro, Banda Aceh, kabur setelah membobol jendela dan kawat ruang penerima tamu. Saat kabur, para napi ini juga memukul seorang sipir yang sedang berjaga.

Setelah memukul sipir, para napi ini kemudian merusak kawat ruang penerimaan tamu. Setelah lolos dari sana, mereka selanjutnya membobol jendela sehingga dengan mudah melarikan diri. 

Tiga kaca jendela terlihat pecah dan kini sudah dipasangi garis polisi.


"Jadi, setelah sipir dipukul, para napi keluar berbondong-bondong," jelas Trisno.(detik)

Sekda Minta Komite III DPD RI Terus Bantu Bangun Aceh

Banda Aceh - Sekda Aceh, Drs Dermawan MM, berharap agar anggota Komite III DPD RI terus membantu Pemerintah Aceh dalam pembangunan Aceh sesuai dengan tupoksi dan bidang kerjanya
Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Drs Dermawan MM dalam kunjungan kerja Komite III DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial ( BPJS) Kesehatan yang berlangsung di kantor Gubernur Aceh, Senin (27/11/2018).

Dermawan memaparkan, Aceh sejak tahun 2010 telah menyelenggarakan kesehatan gratis kepada masyarakat. “Saat itu melalui program JKRA bekerjasama dengan PT Askes. Seiring waktu dikeluarkannya Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, lalu Pemerintah Aceh menjalankan amanah UU tersebut dan menjalin kerjasama dengan pihak BPJS.

Pemerintah Aceh, kata Dermawan, menyediakan anggaran hingga setengah triliun rupiah tiap tahunnya untuk pelayanan kesehatan.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga sedang membangun 5 Rumah sakit regional sedang dibangun melalui APBA.

Dermawan juga menyampaikan, sejauh ini kerja sama pemerintah Aceh dengan BPJS sangat baik.

“Terima kasih untuk anggota Komite III DPD RI yang meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk tetap berkunjung ke Aceh,” tandasnya.



Masih Perlu Dievaluasi
Ketua Komite III DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, dalam pertemuan kunjungan kerja tersebut menyampaikan, kehadiran BPJS sebagai penyelenggara kesehatan nasional tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat. BPJS melalui program JKN lebih mudah terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

”Walaupun program JKN sudah berjalan lima tahun namun masih banyak kendala-kendala sehingga masih perlu dievaluasi,” ungkap Dedi.

Dia menambahkan, selama ini masih ada rumah sakit mengeluh karena pembayaran yang tidak lancar. Hal ini berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

“Komite III DPD RI berharap permasalahan ini segera diatasi. Kita berharap seluruh stakeholder dan pemerintah daerah untuk bersama-sama membahas dan mengatasi sejumlah persoalan tersebut,”imbuhnya.


Turut hadir dalam acara tersebut ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Anggota DPD RI Perwakilan Aceh Rafli yang juga anggota Komite III DPD RI, Sejumlah anggota dan Staf ahli Komite III DPD RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dr Hanif M. Kes, Perwakilan BPJS Kesehatan Provinsi Aceh,Perwakilan RSUDZA, perwakilan IDI Provinsi Aceh dr Syafrizal, wakil rektor Unsyiah, dan perwakilan RSJ. []

Plt. Gubernur Ajak Bupati/Wali Kota Bekerjasama Berantas Narkotika

Langsa – Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengajak seluruh Bupati dan Walikota bekerjasama dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin marak dan telah menyebar tidak hanya di wilayah perkotaan, tapi juga ke gampong-gampong

“Mereka yang terlibat bukan hanya anak muda, tapi juga orang dewasa dari berbagai profesi, mulai dari petani, pengusaha, oknum ASN, dan oknum TNI/Polri, bahkan anak-anak,” kata Nova dalam rapat kerja bupati/walikota se-Aceh terkait penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Aceh di ruang sidang utama DPRK kota Langsa, Selasa (27/11/2018).

Kawasan pantai timur dan utara kata Nova menjadi salah satu rute favorit bagi sindikat narkoba internasional untuk memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia. Antisipasi yang dibutuhkan tidak hanya menghentikan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, tapi juga memutus mata rantai peredaran benda haram ini.

“Karena itu, saya mengundang para kepala daerah serta stakeholder terkait untuk membahas masalah ini secara komprehensif, antisipasi harus kita rumuskan dan menyusun program terpadu dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Aceh,” ujar Nova.

Badan Narkotika Nasional dan Polda Aceh lanjut Nova tidak akan mampu bekerja sendiri dalam memberantas narkoba, butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.  Pemerintah Daerah juga  wajib untuk turut serta dalam meningkatkan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

“Masukan dari para kepala daerah sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah peredaran narkoba. Usulan dan pendapat dalam mengatasi masalah tersebut juga diperlukan agar kita semua dapat bekerjasama memberantas narkoba di Aceh,” kata Nova.

Pada kesempatan tersebut, Nova juga mengingatkan  seluruh Bupati dan Walikota agar bersikap tegas terhadap ASN yang terlibat narkoba.  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menegaskan, jika ada ASN yang dijatuhi pidana di atas 2 tahun karena kasus narkoba, Ia layak dipecat.
“Jadi kita perlu mencegah agar narkoba tidak sampai menyerang para ASN. Jika dibutuhkan, kita mendukung dilakukannya tes urin bagi setiap ASN di daerah ini,” ujar Nova.

Sementara itu, Kepala BNN Aceh, Brigjen Pol Abdul Nasir sangat mengapresiasi rapat kerja tersebut karena BNN membutuhkan kerjasama semua pihak untuk membantu memberantas narkoba di wilayah Aceh.

“Aceh bukan hanya saja menjadi tempat peredaran narkoba tapi juga menjadi tempat transit narkoba yang kemudian di edarkan ke berbagai wilayah di Indonesia,” kata Faisal.

Faisal juga sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu pemberantasan narkoba di Aceh.

Faisal menyebutkan bahwa BNN juga melakukan pendekatan kearifan lokal dengan masyarakat guna mengantisipasi peredaran narkoba seperti melakukan sawue masjid, kampus, sekolah, majelis taklim, kedai kopi, pasar dan lain sebagainya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh, Kombes Pol Muhammad Anwar juga menyampaikan bahwa Polda Aceh terus bekerja keras untuk memutus jaringan sindikat narkoba di Aceh baik itu jalur laut, darat dan udara.

Karena itu ia mengajak semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah dan berbabagai stakeholder untuk membantu memerangi peredaran narkoba di wilayah Aceh.

Petugas Tindak Internal Satpol PP-WH Dilatih

Banda Aceh - Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Aceh dilatih dalam pelatihan dan pendidikan peningkatan kapasitas. Pelatihan itu dibuka oleh Drs. Marwan, Kabid Penindakan dan Perundang-undangan Satpol PP Aceh atas nama Kasatpol PP dan WH Aceh, Dedy Yuswadi, di Hotel Makkah, Senin 26/11/2018.

Marwan mengatakan, Seksi Tindak Internal sebagai salah satu Seksi pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah yang bertugas melakukan pendampingan, pengawasan, pembinaan dan penindakan bagi pelanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam. 

"Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, seksi ini berikut anggota Petugas Tindak Internal telah mampu melakukan upaya dan langkah-langkah penegakan disiplin internal dengan sangat baik," kata Marwan.

Sebagai salah satu Seksi termuda di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, beberapa langkah pendampingan personil, pengawasan, pembinaan bahkan penindakan bagi personil yang melakukan pelanggaran aturan kedinasan, telah dilakukan. 

Pada tahun 2017 misalnya, tercatat ada tujuh kasus pelanggaran disiplin digelar dalam rangka pemeriksaan terhadap oknum anggota yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota. Sementara di tahun 2018, ada empat kasus pelanggaran disipilin yang telah digelar dalam rangka pemeriksaaan terhadap oknum anggota yang melanggar aturan kedinasan. 

"Kami terus mendorong dan menaruh perhatian besar terhadap keberadaan Seksi Tindak Internal ini, agar ke depan terus dapat melaksanakan tugas fungsinya sehingga cita-cita “Disiplin Adalah Jati diri Kami” dapat benar-benar terwujud," kata Marwan.


Marwan berharap, dengan adanya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan itu dapat meningkatkan kapasitas Petugas Tindak Internal dalam melaksanakan tugas fungsinya secara profesional dan proporsional. Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan senantiasa mengedepankan upaya pre-emtif, preventif, penindakan hukum, dan rehabilitasi. Sehingga angka “pelanggaran disiplin dan kode etik” dari tahun ke tahun dapat dieliminasi. 

Semua Pihak Diminta Bersinergi Wujudkan Ketahanan Pangan

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta semua pihak baik dari pemerintahan, akademisi hingga petani bersinergi untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan di Aceh.

"Jika negara punya kebijakan, perguruan tinggi punya teori, tentunya petani punya praktek kontekstual. Saat semuanya diramu secara baik, dengan cepat kita menjadi daerah dengan ketahanan pangan (yang baik)," kata Nova Iriansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Aceh tahun 2018 di Hermes Palace Hotel, Senin 26/11/2018.

Nova menyebutkan, ketersediaan pangan adalah hak yang paling asasi dalam diri manusia. Karena itu, kata Nova, tidak ada yang boleh menutup akses pangan kepada siapapun. "Keterjangkauan itu harus bisa diakses semua orang. Kalau terhenti itu pelanggaran hak asasi yang paling berat."

Banyak kasus terputusnya akses pangan kepada rakyat di berbagai negara terjadi karena sistem kapitalis. Biasanya itu terjadi karena semua hal diserahkan ke mekanisme pasar sehingga akses individu ke pangan menjadi terputus. Lewat forum ketahanan pangan, Nova meminta agar persoalan akses pangan bisa dibahas sehingga persoalan diskriminasi pangan yang disebut melanggar hak asasi dapat diatasi dan Aceh bisa mandiri pangan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan, Nova meminta Dinas Pangan serta Dinas Pertanian Aceh untuk belajar ketahanan pangan dari salah satu negara Afrika Tikur, Ethiopia. Negara yang 20 tahun lalu menderita kelaparan parah itu, saat ini menjadi negara dengan ketahanan pangan terbaik ke 15 dunia, jauh meninggalkan Indonesia yang peringkatnya di atas 20.

Ethiopia, kata Nova, bisa menjadi rujukan pembelajaran untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang mandiri pangan serta berkelanjutan di tahun 2022.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh, Ilyas, mengatakan Rakor Ketahanan Pangan diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari bupati dan wali kota se Aceh, anggota dewan ketahanan pangan, Pokja Ahli dan Pokja Teknis Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan se Aceh.

Dalam pembukaan Rakor tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, memberikan penghargaan Adi Karya Pangan Nanggroe tahun 2018 kepada pelaku dan pembina pangan di Aceh. Mereka yang mendapatkan penghargaan itu diberikan uang pembinaan sebesar Rp.5 juta.

Mereka yang mendapatkan penghargaan itu adalah Siswanto asal Aceh Tengah, pelopor ketahanan pangan (pengembangan tanaman apel di kampung Despot Linge Aceh Tengah, dan Wahyu Hidayat dari Aceh Tengah sebagai pengembangan ternak sapi melalui sistem integrasi tanaman ternak. Selanjutnya ada Salawati pelaku pengolahan ikan segar menjadi keumamah, abon dan nugget asal Banda Aceh serta Yusnida, pengolah buat pala menjadi selai, keripik dan balsem pala di Aceh Selatan.

Sementara petugas penyuluh yang diberikan Adi Karya Pangan Nanggroe adalah T. Baharuddin asal Pidie, Sukarman sebagai pengawas dari Kabupaten Aceh Tengah dan M. Sulaiman asal Seulimum Aceh Besar, yang giat mengajak masyarakat untuk menanam kunyit dari aktifitas menanam ganja.

Tenis Meja Aceh Besar Hanya Mampu Raih Satu Perunggu

Usai sudah perburuan mendali untuk Cabang Tenis meja bagi kontingen Aceh Besar di PORA ke 13 Kota Jantho. Kali ini yang hanya mampu menyumbang 1 Perunggu dari Nomor Tunggal Putri atas Nama Muqrimatun Rahmati.

Di perebutan tempat ketiga yang berlansung di arena Jantho Sport Centre berhadapan dengan altit dari pidie Desi Onita.

Saat diwawancarai sekreretaris PTMSI Aceh Besar Khairol Mizan mengungkapkan " Untuk PORA 2018 PTMSI Aceh Besar Menurukan 4 Atlet Putra Dan 4 Atlet Putri" ujar Khairol.
Khariol juga mengatakan bahwa tahun ini kami menurunkan atlet tenis meja binaan putra putri lokal aceh besar hingga kedepannya tenis meja aceh besar dapat berbicara hingga tingkat nasional.

"Inilah Tenis Meja Aceh Besar hari ini, dgn komitmen membina atlit daerah sendiri, kami sangat bersyukur dgn Prestasi ini" ujar khairol Mizan

"kami ucapkan Terima Kasib kepada semua pihak yg telah berpartisipasi menyukseskan event ini serta doa yg telah mengiringi perjuangan kami" Khairol Mizan Menambahkan

Pemerintah Aceh Komit Tingkatkan Profesionalisme ASN

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM mengatakan, Pemerintah Aceh sesuai dengan RPJM berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Hal itu disampai Dermawan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian se-Aceh Tahun 2018 di hotel Kryad Muraya, Senin (05/11/218) malam.

“Kita berharap perbaikan sistem dan kinerja dapat berjalan, sehingga secara bertahap kita mampu mewujudkan clean government dan good governance di semua lembaga Pemerintahan di Aceh,” kata Kamaruddin.

Berbicara tentang kepegawaian kata Kamaruddin sangatlah komplek, dimulai dari Perencanaan kebutuhan hingga akhir masa tugas atau pensiun, dimana didalamnya terdapat berbagai hal penting yang menjadi perhatian seperti peningkatan kualitas, pendistribusian pegawai, kesejahteraan dan pengukuran kinerja pegawai.

Pemerintahan Aceh periode 2017-2018 lanjut Kamaruddin mengusung visi  “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”. Istilah ‘bersih’ dan ’melayani’ pada kalimat itu menunjukkan kalau reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas kita ke depan.

“Pembenahan sektor kepegawaian dan manajemen kerja sudah pasti menjadi fokus utama dalam program Reformasi birokrasi tersebut,” ujar Kamaruddin.
Karena itu kata Kamaruddin, Rapat koordinasi bidang kepegawaian merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi, perbaikan dan pembenahan terhadap sistem kepegawaian.

“Di forum ini ada banyak hal yang dapat kita bahas bersama melalui diskusi, paparan materi dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman yang terjadi di daerah masing-masing,” kata Kamaruddin.
Kamaruddin berharap para  peserta Rakor mampu menggali dan memberikan pemikiran positif untuk memperbaiki berbagai persoalan kepegawaian yang ada di Aceh.

Rakor yang akan berlangsung selama tiga hari itu menghadirkan beberapa narasumber dari dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi; dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

Pemerintah Aceh Gelar Pertemuan dengan Deputi Kabinet RI

Banda Aceh- Pemerintah Aceh menggelar pertemuan dengan Deputi Bidang Dukungan Kerja  Kabinet RI di Ruang rapat Setda Aceh, Banda Aceh (16/11/2018). Pertemuan  kedua pihak tersebut membahas tentang  pengadaan pejabat fungsional penerjemah di ruang lingkup Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dr. Mahyuzar mengatakan sejak dulu sudah ada sosialisasi tentang pejabat fungsional penerjemah di Pemerintah Aceh oleh BKPP. “Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut, sementara ada 10 SKPA di ruang lingkup Pemerintah Aceh yang membutuhkan pejabat fungsional penerjemah,” ujar Mahyuzar.

Oleh karena itu, Mahyuzar mengatakan nantinya akan ada empansing atau penyesuaian Aparatur Sipil Negara. Untuk itu ia akan meminta pada setiap SKPA untuk merekomendasikan pegawai yang memiliki kemampuan dan  kemauan dalam bidang penerjemahan  untuk dibina oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja  Kabinet RI di pusat.

Sementara perwakilan dari Badan Kepegawaian Aceh, Rizal Fahlevi menuturkan bahwa ada 10 dari 47 SKPA yang membutuhkan pejebat fungsional penerjemah. Sepuluh SKPA tersebut acap kali berkaitan dengan hubungan kerja sama dengan pihak yang menggunakan bahasa asing baik secara lisan, tulisan maupun perumusan hukum.

“Kita akan mengupayakan untuk adanya pejabat fungsional penerjemah pada 10 instansi di lingkungan Pemerintah Aceh, di antaranya Setda Aceh, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kominfo dan Persandian serta BPSDM Aceh,” tutur Rizal.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet RI, Yuli Harsono menjelaskan salah satu fungsi Deputi tersebut yaitu sebagai instansi pembinaan untuk jabatan fungsional penerjemah baik di pusat maupun daerah. Sebagai instansi pembinaan pejabat fungsional penerjemah sampai saat ini sudah memiliki 174 PNS yang dibina dalam bidang tersebut pada 25 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia.

“Oleh karena itu,  kami kembali ke Aceh untuk menjelaskan betapa pentingnya memiliki pejabat fungsional penerjemah. Contoh pentingnya pejabat fungsional itu ketika ada negara mitra datang mengadakan kerja sama dan berbagai agenda lainnya tentu dibutuhkan SDM(Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan menerjemah untuk berkomunikasi dan merumuskan kesepakatan agar dapat ditindak lanjuti,” ujar Yuli.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, kata Yuli, siap untuk membina para aparatur di daerah mulai dari komunikasi dalam bahasa asing terutama bahasa Inggris, menulis, pembelajaran bahasa hukum dan berbagai teknis lainnya. “Apabila ada pegawai daerah sendiri yang mampu berbahasa Inggris maka bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kerja sama seperti dalam sektor pariwisata. Maka tidak perlu lagi memakai guru bahasa Inggris,” ujar Yuli.

Kemudian, ia melanjutkan, apabila Pemerintah Aceh berkeinginan  mempunyai pegawai fungsional penerjemah maka harus melalui dua langkah yaitu pengadaan dan empansing atau penyesuaian. Selanjutnya, Pemerintah daerah mengeluarkan surat kepada Setkab Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet RI. Kemudian akan diproses sampai di SK kan pegawai yang direkomendasikan Pemerintah daerah, selanjutnya akan dibina dan dilatih.

Nova Iriansyah : Desember Presiden Resmikan Pembangunan Tol Aceh

Banda Aceh - Presiden Joko Widodo direncanakan akan meresmikan pembangunan jalan tol Aceh yang bakal dimulai dari ruas Banda Aceh - Sigli. Hal tersebut dikatakan Plt Gubernur Aceh saat seremonial penyerahan dana ganti rugi 20 bidang tanah milik warga Kecamatan Montasik dan Blang Bintang, di kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh Kamis 15/11/2018.

"Sesudah ini sudah disiapkan ground breaking dan diusahakan minggu ke 2 bulan Desember akan dilakukan langsung oleh Presiden," kata Nova.

Nova Iriansyah menyebutkan, pemilik 20 lahan yang tanahnya telah dilunasi merupakan pelopor yang memberikan titik terang atas terselenggaranya pembangunan jalan tol di Aceh. "InsyaAllah apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah awal bagi kesejahteraan Aceh dan bagian bagi langkah awal kemajuan Aceh," katanya.

Tol Banda Aceh - Sigli merupakan salah satu proyek strategis nasional yang merupakan bagian dari pembangunan jalan Trans Sumatera yang nantinya akan menghubungkan Aceh hingga ke Lampung. Selain Banda Aceh - Sigli, pembangunan juga dilakukan untuk ruas Sigli - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Langsa dan Langsa - Binjai.

Keberadaan tol tersebut, kata Nova, sangat dibutuhkan untuk mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Jalan tol merupakan solusinya memperlancar akselerasi ke semua sektor sehingga distribusi pangan dan gerak ekonomi semakin meningkat," kata Nova

Pembangunan ruas tol Banda Aceh - Sigli, seharusnya dimulai pertengahan tahun 2018. Namun beberapa permasalahan terkait pembebasan lahan membuat pembangunan terkendala. Kerjasama semua pihak dengan dialog-dialog yang intens akhirnya membuat pembangunan bisa segera dilakukan.

Nova berharap, warga yang lokasi tanahnya dilintasi pembangunan jalan bisa membantu percepatan pembangunan tol tersebut. Dengan lancarnya pembangunan ruas tol Banda Aceh - Sigli diharapkan pembangunan tiga ruas tol Aceh lainnya juga berjalan dengan baik.

"Kita berharap kehadiran jalan tol ini mampu mendorong arus investasi dan peningkatan ekonomi masyarakat di Aceh," kata Nova.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Aceh, Joko Suprapto, menyebutkan total 20 bidang tanah yang dibayar berjumlah Rp.7 miliar, bersumber dari dana talangan PT. Hutama Karya, perusahaan yang nantinya akan membangun tol di Aceh. Joko menyebutkan pihaknya meyakini paling lambat pertengahan 2019 nanti, pelunasan ruas jalan di 10 kecamatan di Aceh Besar bisa tuntas.

"Seandai tidak ada permasalahan apa pun, insyaAllah pertengahan 2019 kita bisa membebaskan sekitar 800 bidang di 10 kecamatan dengan anggaran sekitar 350 miliar," kata Joko.

Plt Gubernur Aceh Buka Bisnis Forum KEK Arun

Lhokseumawe - Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membuka Bisnis Forum Kawasan Ekonom Khusus KEK) Arun Lhokseumawe di Aula Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Rabu (14/11/2018).
Dalam sambutannya, Nova menyampaikan,  sejak ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2017 tanggal 17  Februari 2017 sampai dengan sekarang, berbagai langkah kebijakan untuk pengembangan kawasan telah dilaksanakan.
Menurut Nova, keberhasilan pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Arun sangat penting, karena akan mendorong pengembangan  kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya di Aceh, seperti di kawasan Tengah Aceh yang meliputi Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara.
“Di kawasan Tengah Aceh kita baru saja melaksanakan Gayo Alas International Mountain Festival, kegiatan tersebut telah membuahkan hasil dimana sudah mulai tumbuh peluang peluang investasi yang juga akan menyangga KEK Arun,” kata Nova.
Nova menyebutkan, Beberapa langkah pembangunan KEK Arun Lhokseumawe antara lain, dibentuknya Kelembagaan  KEK Arun Lhokseumawe, Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Pembangun dan Pengelola (BUPP). KEK Arun Lhokseumawe diberi kesempatan dalam waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan pembangunan.
"Saat ini sudah berjalan 1 tahun 9 bulan, dan alhamdulillah banyak hal yang  sudah dilakukan, termasuk beberapa aktivitas untuk kesiapan beroperasi, antara lain: penyediaan infrastruktur kawasan, sumberdaya manusia serta peningkatan pelayanan administrasi," ujar Nova.
Nova mengatakan, dengan progress yang telah dicapai, KEK Arun Lhokseumawe yang dibangun atas areal seluas 2.226, 64 Ha, sudah siap untuk beroperasi melayani para calon tenant. Untuk itu, Nova mengajak para investor  lokal dan luar negeri untuk segera berinvestasi Kawasan Ekonomi Khusus Arun
Pemerintah Aceh lanjut Nova menargetkan investor di sektor strategis seperti industri, logistik, energi, ekspor, dan pariwisata. Dengan beroperasinya KEK ini diharapkan akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“InsyaAllah KEK Arun akan diresmikan secepatnya oleh bapak Presiden akhir tahun ini bersamaan dengan peresmian pembangunan jalan tol, Peresmian Masjid At-Taqarrub di Pidie Jaya, Peresmian Sekolah Tinggi di Samalanga dan Penyerahan sertifikat tanah, kita sedang menunggu jadwal dari bapak Presiden,” ujar Nova.
Nova berharap,  kegiatan Bisnis Forum KEK Arun dapat menjadi dorongan bagi sektor swasta atau calon investor untuk membuat keputusan untuk mulai berinvestasi di KEK Arun Lhokseumawe Aceh.
Jika sudah mulai beroperasi kata Nova, KEK arun akan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 30.000 orang dan akan memberikan multilayer efek lainnya baik di wilayah Aceh pada umumnya serta Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara khususnya.
“Penyerapan tenaga kerja ini tentu secara bertahap, kalau sudah mapan dan sudah banyak investor yang berinvestasi maka akan banyak tenaga kerja lokal yang akan diserap,” ujar Nova.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aulia menyampaikan, kegiatan bisnis Forum tersebut diselenggarakan untuk mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe kepada calon investor.
Forum tersebut kata Aulia akan memberikan informasi detil tentang kegiatan utama di Kawasan KEK Arun Lhokseumawe, informasi fasilitas dan kemudahan yang didapatkan investor di dalam kawasan KEK Arun Lhokseumawe serta bagaimana proses pelayanan perizinan  dan non perizinan di KEK Arun Lhokseumawe.
Dalam acara tersebut lanjut Aulia juga dilakukan bussiness matching yang menghadirkan para pelaku usaha yang tertarik untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di KEK Arun Lhoseumawe.
"Sebanyak 26 Perusahaan (lokal, nasional dan mancanegara) yang bergerak di bidang oil & gas, listrik, pangan, logistik, plywood, kertas kraft, kelistrikan, kontruksi dan property ingin mendapatkan informasi detil tentang investasi di KEK Arun Lhokseumawe," ujar Aulia.
Kegiatan bisnis forum KEK arun dihadiri oleh lebih kurang seratus lima puluh peserta yang terdiri dari Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Konsorsium KEK Arun Lhokseumawe, kepala daerah dan instansi/dinas terkait, para pengusaha beserta asosiasi, akademisi dan perbankan.
Usai membuka kegiatan Forum Bisnis KEK Arun Lhokseumawe, Plt. Gubernur Aceh bersama rombongan juga melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) Kawasan Eknonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
Dalam pertemuan bersama jajaran BUPP, Plt. Gubenur Aceh membahas berbagai kendala dan solusi terkait lahan di kawasan KEK yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi investasi oleh para investor baik dari dalam maupun luar negeri. 
Hutan Leuser Aceh Terus Dirusak, Nasib Harimau di Ujung Tanduk

Hutan Leuser Aceh Terus Dirusak, Nasib Harimau di Ujung Tanduk

Hutan Leuser Aceh Terus Dirusak, Nasib Harimau di Ujung TandukFoto: Gunung Leuser (agus/detikcom)

Banda Aceh - Kondisi hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) terus dirusak pelaku pembalakan liar dan perambahan. Perburuan satwa langka juga marak terjadi. Jika hal ini tidak dicegah, nasib Harimau Sumatera berada di ambang kepunahan.

"Untuk harimau kalau tidak diselamatkan sekarang akan sangat berpotensi punah. Dulu di Aceh terkenal kearifan lokal dengan harimau, dulu harimau jadi kawan tapi sekarang banyak masyarakat yang menganggap harimau sebagai hama," kata Database Manajer Forum Konservasi Leuser (FKL), Ibnu Hasyim, kepada detikcom, Selasa (13/11/2018). 

Perburuan harimau yang terjadi di beberapa tempat di Aceh menyebabkan jumlah populasi raja rimba tersebut semakin berkurang. Selain diburu untuk dijual, perambahan hutan dan pembalakan liar juga membawa dampak terhadap keberadaan harimau. 

Menurut Ibnu, Kawasan Ekosistem Leuser menjadi salah satu habitat terbaik Harimau Sumatera. Hal itu karena hutan Leuser masih tergolong paling bagus di Sumatera. 

"Apabila di KEL sendiri terjadi tekanan yang sangat kuat saya tidak tau lagi di mana rumah harimau itu yang paling bagus lagi. Potensi punahnya besar," ungkap Ibnu. 

Salah satu koridor Harimau Sumatera saat ini yaitu di KEL yang terletak di Nagan Raya, Aceh. Sepanjang 2018, tim patroli ranger FKL menemukan 172 jejak harimau yang terdiri dari tapak, cakaran, kotoran dan bekas makanannya. 

Selain itu, tim ranger juga menemukan sekitar 5 ribuan jerat berbagai ukuran. Ibnu menduga, jerat tersebut dipakai untuk menangkap harimau. Di salah satu lokasi juga terlihat adanya tulang-tulang berserakan yang diduga sebagai umpan untuk menangkap harimau. 

"Untuk harimau kita menemukan banyak tanda, tim mencatat semua tanda tentang keberadaan harimau," jelasnya. 

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Sapto Aji Prabowo, mengatakan, di seluruh wilayah Aceh, populasi Harimau Sumatera diperkirakan sekitar 250 ekor. Untuk saat ini, satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya paling banyak ditemukan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). 

"Paling banyak di TNGL. Dugaan populasi di TNGL kisaran 100 ekor," kata Sapto saat dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (4/3/2018).(detik)

TIM KAMPANYE KABUPATEN JOKOWI-MA'RUF KABUPATEN ACEH TIMUR MELAKUKAN RAPAT KERJA.

Aceh timur-Tim Kampanye Kabupaten Jokowi-Ma'ruf Aceh Timur melakukan rapat kerja sehari penuh, yang bertempat di peureulak, dalam rangka berjalannya roda kampanye jokowi-ma'ruf aceh timur ketua tim kampanye kabupaten jokowi-ma'ruf drs. Badlisyah mengharapkan semua struktur tingkat kecamatan sampai gampong dapat terbentuk secepatnya, paling lambat tanggal 14 november 2018.

Kegiatan tersebut di buka secara resmi oleh oleh ketua dewan pengarah yaitu Ridwan Abubakar, S.Pd, MM, atau akrap disapa Nektu, dalam sambutannya nektu menyampaikan bahwa dalam rapat kerja ini beliau mengharapkan kita semua bersatu dan sama-sama saling mendukung untuk memenangkan jokowi-ma'ruf pada pilpres 2019-2024, lanjutnya dalam rapat ini beliau juga mengharapkan struktur mulai dari kecamatan sampai gampong untuk segera terbentuk. 

Dalam kegiatan rapat kerja tim kampanye kabupaten jokowi-ma'ruf aceh timur tersebut juga ikut hadir semua ketua-ketua partai kualisi jokowi-ma'ruf, hanya ketua partai PPP yang tidak hadir, dan semua ketua-ketua partai yang hadir sepakat untuk menyusun strategi dan langkah-langkah untuk memenangkan jokowi-ma'ruf di aceh timur.

Karena Event PORA Bawaslu Aceh Besar Menghimbau Penertiban APK Caleg

Jantho- Sehubungan dengan agenda event PORA XIII yang akan berlansung di Aceh Besar dari tanggal 18 hingga 25 nopember dimana acara PORA tahun 2018 di pusatkan di kota Jantho.

Sesuai dengan arahan dari bupati Aceh Besar Pihak BAWASLU Aceh Besar mengeleuarkan surat edaran menghimbau Kepada seluruh Pimpinan Partai Politik dan Timsea seluruh Caleg Baik itu Caleg DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD agar mencabut alat peraga kampanye yang terpasang di jalan utama.

Dari surat edaran tertanggal 9 Nopember 2018 ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Aceh Besar Adinirwan yang di terima oleh redaksi terdapat sejumlah jalan utama yang harus bersih dari seluruh atribuk kampanye kampanye para caleg.

adapun area yang menjadi fokus utama penertiban atribut kampanye Caleg seperti yang di keluarkan oleh BAWASLU Aceh Besar yaitu Jalan Blang Bintang Menuju Lambaro, Bundaran Lambaro, Jalan Dari Lambaro Menuju Simpang Jantho, Jalan dari Simpang Jantho hingga Kota Jantho serta jalan di dalam kota Jantho.


Untuk Memantau Seluruh Penertiban Atribut Kampanye di ruas jalan yang telah ditentukan Bawaslu akan turun lansung untuk Memantau pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2018

Plt Gubernur Deklarasi Cakradonya Community Aceh - Tiongkok

Cina –  Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, M.T bersilaturrahmi dengan puluhan mahasiswa Aceh di Tiongkok di sela-sela kunjungan kerjasama investasi ke Cina, pertemuan tersebut dilakukan di restoran Aldeerag, Kota Wuhan, Cina, Rabu (7/11/2018).

Dalam silaturrahmi tersebut, Plt Gubernur Aceh turut menandatangani Piagam Deklarasi Cakradonya Community Aceh – Tiongkok sebagai wadah perhimpunan pelajar Aceh yang sedang menempuh studi di Tiongkok.

Plt Gubernur Aceh dalam sambutannya mengatakan, mahasiswa Aceh harus mampu menjadi panutan bagi mahasiswa-mahasiswa lain di Cina, khususnya bagi mahasiswa dari Indonesia. Mahasiswa Aceh yang sedang menjalani studinya di luar negeri merupakan representasi dari masyarakat Aceh sendiri.

“Mahasiswa Aceh harus menjaga nama baik Aceh dan tetap menjalin persaudaraan dengan semua mahasiswa, terutama mahasiswa Indonesia,” ujar Nova.

Bagaimana pun juga, kata Nova, Aceh adalah bagian dari Indonesia dan menjadi daerah modal bagi Indonesia. Oleh sebab itu, mahasiswa Aceh yang kini sedang menempuh studi di Cina juga modal bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi Aceh.
Karena itu lanjut Nova, sudah sepatutnya mahasiswa Aceh harus mampu berkontribusi ketika kembali ke negaranya nanti.

Menurut Nova, Meskipun beasiswa yang diterima selama ini sebagian besar bukan dari pemerintah Indonesia, namun selaku warga negara, setiap mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi bangsa dan sudah memikierkan tentang arah dan tujuan di masa mendatang.

“Aset yang paling berharga adalah ilmu dan kini Tiongkok telah membuktikan bahwa mereka mampu berkembang dengan cepat melalui ilmu dan teknologi,” kata Nova.
Nova menyampaikan, Pemerintah Aceh akan terus menjajaki secara serius kerja sama di bidang pendidikan dengan universitas-universitas ternama di Cina.

“Saya ingin mahasiswa Aceh beramai-ramai mengenyam pendidikan di luar negeri seperti di Cina dan pemerintah Aceh akan mengupayakan peningkatan pengiriman pelajar ke luar negeri,” ujar Nova.

Sementara itu,Teuku Zulyadi,  mahasiswa S3 Huazhong University of Technology and Sciences (HUST) sekaligus pendiri Cakradonya Community mengungkapkan, universitas terbaik di dunia didominasi oleh Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan Jepang. Menariknya adalah universitas asal negeri tirai bambu ini mampu melompat ke peringkat ke-22 dunia.

“Tsinghua University melompat 8 tingkat menggusur posisi The National University of Singapore (NUS) yang harus rela turun ke peringkat 23,” ungkap dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tersebut.

Teuku Zulyadi menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan babak baru bagi universitas asal Tiongkok yang masuk ke-25 besar dan menjadi yang teratas mewakili asia.

Melihat kemajuan penelitian di bidang matematika dan komputasi di Cina lanjut Teuku Zulyadi. maka bukan hal yang sulit bagi Tiongkok untuk menjadikan universitas mereka nomor satu di dunia di masa yang akan datang. Keunggulan Cina dikedua bidang tersebut  telah mendekati Amerika Serikat, bahkan telah melewati negara-negara Eropa.

“Ditambah lagi dengan kemampuan Tiongkok di bidang ilmu Fisika dan Teknik, maka mereka akan naik cepat menjadi universitas puncak dunia di masa yang akan datang.” Papar Teuku Zulyadi
Selain itu, Teuku Zulyadi juga menjelaskan bahwa hubungan antara Indonesia, khususnya Aceh dengan daratan Cina telah dimulai sejak lancarnya transportasi laut pada abad ke-13. Interaksi melalui budaya dan pendidikan dimulai sejak diutusnya diplomat China yang bernama Chengho ke Aceh, yang menyerahkan lonceng cakradonya kepada raja Aceh pada tahun 1909 sebagai lambang persahabatan.

Sebaliknya raja aceh juga mengirimkan zainal abidin sebagai utusan ke kerajaan cina. Jadi untuk mengulang kejayaan masa lalu mungkin penting bagi pemerintah Aceh untuk memiliki sumber daya manusia yang paham tentang Cina.

“Untuk saat ini, ada tiga hal yang dapat dilakukan mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa Aceh di cina, yaitu, menjadi duta wisata, pendidikan dan investasi Aceh di Tiongkok,” sebutnya.
Pada kesempatan tersebut,  Ketua Cakradonya Community Alfi Rian Tamara juga menjelaskan bahwa putera-puteri Aceh di Cina semakin ramai, khususnya di Kota Wuhan.

“Saat ini ada 53 mahasiswa Aceh yang sedang menjalani studi dan 47 orang sudah alumni, setiap tahun Tiongkok kedatangan mahasiswa asal Aceh yang umumnya melalui beasiswa China Government Scholarship Tiongkok,” ucapnya.
Rian mengaku, perusahaan asal Cina semakin banyak di Indonesia. Jadi kemungkinan besar dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia untuk hal tersebut.
“Untuk itu, mahasiswa Aceh di Tiongkok yang tergabung dalam Cakradonya Community bersedia menjadi penghubung bagi lembaga pemerintah dan non-pemerintah jika nantinya dibutuhkan sewaktu-waktu,” pungkas Rian.

Back To Top