Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Gubernur Nova Resmikan Masjid Bantuan Masyarakat Aceh di Palu

Palu – Gubernur Aceh Nova Iriansyah meresmikan Masjid Nurul Hasanah Aceh di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (22/11) pagi.

Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Dg. Palabbi, Plt Walikota Palu, Sigit Purnomo, serta Unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat Kota Palu.

Sementara Gubernur Aceh dalam kegiatan itu didampingi Istrinya, Dyah Erti Idawati, Pimpinan dan Anggota DPRA, Dirut PT. Bank Aceh Syariah, para Anggota Forkopimda Aceh, sejumlah Bupati dari Aceh, serta Komunitas Kerukunan Masyarakat Aceh di Palu.

Prosesi peresmian masjid berlangsung sejak pukul 9 pagi Waktu Indonesia Tengah (WITA)
dan dilanjutkan dengan shalat zhuhur perdana di tengah antusias warga sekitar yang datang ke lokasi.

“Bismilllahirrahmanirrahim, Masjid Jami’ Nurul Hasanah Aceh-Palu dengan ini kami nyatakan diresmikan. Semoga dengan izin Allah dan dukungan segenap pihak, masjid ini dapat di gunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan umat menuju kehidupan yang diridhai Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amiin Yaa Rabbal ‘Alamin,” ujar Nova saat peresmian.

Masjid Nurul Hasanah Aceh didesain dengan menggabungkan antara konsep rumah adat Sulawesi Tengah yakni “Tambi” dan “Lobo” dengan rumah adat Aceh.

Masjid ini dibangun dengan menggunakan material beton pada bagian bawah, dan kayu di bagian atap. Kayu yang dipakai tersebut merupakan sebuah keunikan tersendiri, karena merupakan struktur kayu lattice bentang lebar yang dikerjakan secara manual.

Masjid Nurul Hasanah Aceh dibangun dengan luas 20×20 meter persegi pada bekas masjid lama yang ambruk akibat gempa yang melanda palu tahun 2018 lalu.

Gubernur Nova dalam sambutannya mengatakan bahwa masjid tersebut berhasil dibangun berkat sumbangan dana seluruh pihak di Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Palu.

“Ini adalah sumbangan semua pihak di Aceh, sumbangan seluruh rakyat Aceh,” ujar Nova.

Nova juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada masyarakat Palu yang menjadi korban gempa dan tsunami dua tahun lalu. Ia mengatakan masyarakat Aceh sangat bisa memahami kesedihan yang dirasakan masyarakat Palu lantaran Aceh juga pernah mengalami hal yang sama.

Pada kesempatan itu Nova juga berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan menyumbangkan pikiran, tenaga, serta bantuannya untuk merenovasi masjid tersebut.

Kedatangan Nova untuk meresmikan masjid itu mendapat sambutan meriah masyarakat Palu. Nova dan rombongan disuguhi Tari Mokambu sebagai penghormatan adat masyarakat Sulawesi Tengah.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Dg. Palabbi dan Plt Walikota Palu, Sigit Purnomo, dalam sambutan keduanya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian masyarakat Aceh terhadap warga Sulawesi Tengah, khususnya warga Kota Palu.

Keduanya menyebut, hubungan baik yang telah terbentuk antara Aceh dan Palu akan terus dilestarikan dan kedua daerah di Indonesia itu dapat menjalin silaturahim yang lebih erat.

Menpora Minta Sumut Sport Center Tak Terlantar Pasca PON 2024

Menpora Minta Sumut Sport Center Tak Terlantar Pasca PON 2024

Menpora Zainudin Amali

Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali menegaskan agar pembangunan venue di Sumatera Utara Sport Center untuk Pekan Olahraga Nasional ke XXI 2024 memperhatikan segi pemeliharaan pasca penyelenggaraan PON.

"Semangat dari Pemprov Sumut tentu kita apresiasi. Kemenpora RI mengapresiasi apa yang disiapkan dengan sungguh-sungguh oleh Pemprov Sumut dan sekaligus antisipasi pemeliharaan pasca PON-nya sudah disiapkan juga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2020).


ACEH-SUMUT Tuan Rumah PON XXI, Menpora Minta Harus Akur


Hal ini ia sampaikan saat meninjau pembangunan Sumut Sport Center di Desa Sena, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (20/11).

Amali menjelaskan satu masalah yang sering kali muncul pasca penyelenggaraan PON yakni pemeliharaan fasilitas. Di beberapa daerah, fasilitas yang sudah dibiayai triliunan dari APBD dan APBN kurang terurus dengan baik.

"Karena memang pembiayaan maintenance ini mahal. Sehingga, daerah dituntut harus ada inovasi dan kreasi untuk membiayai itu supaya tetap hidup. Di beberapa tempat banyak terlantar venue dan penginapan atlet yang sebelumnya digunakan untuk PON, selanjutnya menjadi beban daerah. Saya ingatkan Pemprov Sumut dan Aceh agar diantisipasi dan disiapkan lebih awal," tegasnya.

Terkait desain Sumut Sport Center, Amali merasa puas karena adanya fasilitas komersial di sekitarnya. Menurutnya, hal tersebut bisa menghasilkan devisa negara untuk kebutuhan maintenance pasca PON.

"Alhamdulillah, tadi gambarannya Sumut Sport Center ini juga sudah didampingi oleh area-area komersial terpadu, yang tentu bisa mensubsidi dalam rangka maintenance fasilitas pasca PON nanti. Seperti, rumah sakit kelas internasional yang justru bisa menghasilkan devisa karena mengurangi pengeluaran devisa yang sebelumnya terpakai untuk ke RS negara tetangga," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Amali juga menekankan terkait pemeliharaan pasca PON. Hal ini mengingat Sumur Sport Center dibangun di atas area seluas 300 ha, lebih luas dibanding komplek olahraga Gelora Bung Karno.

Di sisi lain, Kadispora Sumut Bahar Siagian menyampaikan kawasan Sumut Sport Center akan menjadi ikon kebanggaan Sumut yang ke-4. Adapun konsep pembangunannya terdiri dari tiga zona."Ini harus didesain dari awal dan bagaimana pemeliharaannya. Sebab, semangat awal menuju even luar biasa tetapi setelah itu biasanya terlantar. Area seluas 300 ha bukan area kecil. Komplek olahraga di GBK Jakarta saja kurang lebih hanya 120 ha," tandasnya.

"Di area seluas 300 ha nantinya akan dibagi beberapa zona yakni zona olahraga yang dikhususkan untuk kawasan olahraga seperti venue yang mengelilingi stadion utama, kedua yakni zona penunjang, nantinya akan ada plaza, teater boulevard, masjid, arena bermain sehingga bisa untuk masyarakat rekreasi. Zona terakhir yakni zona komersial yang akan dibangun tempat meeting, convention hall dan exhibition hall, mall, hotel dan RS internasional," katanya.

Menurutnya, konsep tiga zona ini akan mempermudah perawatan fasilitas pasca PON berakhir.

"Kenapa kita bagi beberapa zona, kita berkaca dari daerah lain yang membangun kawasan olahraga untuk event nasional dan internasional tapi setelahnya mati suri tidak terawat karena biaya perawatannya tinggi. Untuk itu, nanti zona komersial dan pendukung lainnya bisa berkontribusi untuk merawat semua venue yang ada yang juga sudah terakomodir untuk NPC atau untuk atlet berkebutuhan khusus," pungkasnya.(detik)

Masjid Bantuan Rakyat Aceh di Palu di Resmikan

Palu – Masjid Nurul Hasanah Aceh yang terletak di Jalan Padanjakaya, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dibangun sebagai wujud kepedulian masyarakat Aceh terhadap musibah gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu.


Masjid Nurul Hasanah Aceh dibangun dengan luas 20×20 meter persegi pada bekas masjid lama yang ambruk akibat gempa.

Masjid ini terlihat cukup unik dengan perpaduan desain arsitektur rumah adat Palu dan Aceh.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah dijadwalkan akan meresmikan Masjid Nurul Hasanah Aceh di Kelurahan Pengawu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (22/11) besok.

Peresmian dilakukan setelah pembangunan masjid bantuan masyarakat Aceh itu rampung dikerjakan. Proses pembangunan masjid itu dimulai sejak peletakan batu pertama yang dilakukan Nova Iriansyah pada 13 Februari 2019 lalu.

Kepastian jadwal peresmian masjid yang akan dilakukan Gubernur Aceh tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto di Banda Aceh pada Sabtu (21/11).

“Pak Gubernur insyaallah akan meresmikan secara langsung Masjid Nurul Hasanah Aceh di Kelurahan Pengawu, Kota Palu, pada Minggu besok,” ujar Iswanto.

Menurut Iswanto, peresmian masjid tersebut juga dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.

Pemerintah Aceh bersama DPRA Teken KUA-PPAS 2021

Banda Aceh – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menandatangani bersama dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2021. Dokumen yang nanti akan dibahas dalam paripurna RAPBA 2021 itu ditandatangani Jumat 20/11 pagi tadi.

Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas sejak 12 November lalu tersebut ditandatangan langsung Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin serta Wakil Ketua DPRA Safaruddin dan Hendra Budian.

Nova Iriansyah berterimakasih kepada semua pihak sehingga KUA-PPAS Tahun 2021 akhirnya bisa disepakati secara bersama. Ia menyebutkan berbagai dinamika seperti perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif yang terjadi selama ini telah menunjukkan bahwa proses demokrasi terjadi dengan baik di Aceh.

“Hari ini kita buktikan, sebelum waktunya berakhir kita sudah punya kata sepakat,” kata Nova.

Nova menyebutkan pihaknya akan meneliti terlebih dahulu semua program pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRA saat melakukan reses sebelum nantinya dimasukkan dalam RAPBA 2021.

Sebenarnya, kata Nova, bisa saja usulan tersebut dimasukkan pada hari ini. Namun dengan pertimbangan kehati-hatian, pihaknya melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan mengkaji lebih baik untuk menghindari segala kemungkinan adanya kesalahan.

“Karena secara teknis mungkin saja ada kesalahan, untuk itu kita tidak buru-buru untuk menyerahkan RAPBA,” kata Nova.

Sementara itu Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, berharap APBA 2021 bisa disahkan tepat waktu, efektif dan bermutu. Demikian juga program-program yang diusulkan adalah program berkelanjutan dan bisa menyentuh langsung dengan kebutuhan rakyat.

Senada dengan Dahlan, Anggota DPR Aceh Fuadri, juga berharap agar APBA 2021 bisa disahkan tepat waktu. “Mudah-mudahan rakyat Aceh dapat menikmati hasil kesepakatan yang disepakati hari ini dan nantinya APBA 2021 dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga manfaatnya dinikmati rakyat Aceh,” kata dia.

ACEH-SUMUT Tuan Rumah PON XXI, Menpora Minta Harus Akur

Jakarta – Provinsi Aceh dan Sumatera Utara resmi menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI atau 21 tahun 2024. Kepastian itu diperoleh usai Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan secara langsung pada Kamis 19/11 tadi.

SK Penetapan Tuan Rumah PON tersebut diserahkan oleh Menpora kepada Ketua KONI Pusat. Ketua KONI kemudian menyerahkan SK itu kepada pemerintah Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dedy Yuswadi.

Dedy mengatakan pihaknya sudah lama menunggu SK tersebut. Pasalnya, sejak diputuskan sebagai tuan rumah dalam rapat tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun 2018 lalu, Aceh disebut sudah menyiapkan lahan yang akan dibangun menjadi fasilitas dan venue olahraga untuk PON 2024 mendatang.

“Alhamdulillah hari ini SK sudah kita terima. Kita sudah menyiapkan lahan seluas 110 hektare untuk pembangunan venue di Kuta Malaka Aceh Besar. Tahun depan insya Allah akan ada penyiapan lahan kembali serta penyiapan masterplan pembangunannya,” kata Dedy.

Dedy menyebutkan dengan penyelenggaraan bersama event empat tahunan itu, maka secara umum Aceh dan Sumut akan menyelenggarakan masing-masing 31 cabang olahraga. Di antara cabor yang bakal digelar di Aceh adalah sepak bola.

“Khusus sepak bola di tempat kita, karena pembukaan nantinya digelar di Aceh, “ kata Dedy.

Sementara itu, Menpora Zainudin Amali, menjelaskan penyelenggaraan PON dengan dua tuan rumah menjadi pengalaman pertama. Ia berharap tidak ada hal-hal di SK yang masih dianggap abu-abu karena bisa menjadi perselisihan.

Oleh karena itu, Menpora meminta kepada KONI Pusat untuk mendetailkan SK sebagai panduan agar jangan sampai menjadi penyebab konflik di kemudian hari.

“Saya mohon Aceh dan Sumut ini sama. Jadi ini yang saya mohon betul apalagi ini beda Provinsi, dari awal ini saya ingatkan jangan sampai penyelenggaraan dua provinsi ini jadi tidak akur. tapi saya yakin ini bisa sukses. Jadi itu saya ingatkan,” kata Menpora.

Sebelumnya Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga telah melakukan pertemuan dengan Menpora dan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, pada awal Oktober lalu. Nova menegaskan komitmen Aceh untuk menyukseskan gelaran olahraga nasional tersebut.

Saat itu, Nova didampingi Ketua Umum KONI Aceh, Muzakir Manaf, Ketua Harian KONI Aceh, Kamaruddin Abu Bakar, Sekretaris KONI Aceh, M. Nasir, perwakilan Dispora Aceh Teuku Bustaman serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Almuniza Kamal.

“Untuk teknis komitmen cabang Olahraga (cabor) serta tempatnya, sudah dipersiapkan untuk PON tahun 2024 nanti. Namun, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dalam bentuk Porwil, sehingga saat PON kita sudah siap,” kata Nova saat itu.

Nova menjelaskan, selain persiapan pembangunan venue Pemerintah Aceh juga segera memasukkan anggaran yang akan dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan PON XXI nanti.

Ulama Aceh Sepakat Masjid Jadi Pusat Edukasi Bahaya Covid-19

Banda Aceh - Ulama Aceh bersepakat untuk menjadikan masjid sebagai pusat edukasi dan penyadaran masyarakat terhadap bahaya dan pencegahan covid-19. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi dari rapat koordinasi ulama dan umara tentang penanganan dan pencegahan covid-19 tahun 2020, yang digelar pemerintah Aceh melalui Biro Isra Setda Aceh di Banda Aceh sejak Selasa sampai Rabu 17-18 November 2020. 

“Para dai, khatib masjid, dan imuem meunasah menyampaikan bimbingan nasihat tentang infomasi terkait covid-19 dalam berbagai kesempatan, dengan strategi sederhana yang mudah dipahami sesuai dengan tugas dan fungsinya,” demikian salah satu dari 13 poin hasil rekomendasi tersebut. 

Para imam salat berjamaah baik di masjid dan imam meunasah dianjurkan untuk membaca qunut Nazilah pada setiap salat wajib lima waktu dan salat Jumat.

Dalam rekomendasi itu, disebutkan bahwa covid-19 adalah penyakit menular, dan bukan konspirasi/rekayasa. Covid-19 sebagai cobaan Allah dan atas dasar itu, para ulama mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari segala wabah.

“Terkait dengan Covid 19, harus ada keseimbangan antara kenyataan dan ikhtiar. Di satu sisi, covid-19 sebagai cobaan dari Allah SWT. Namun di sisi lain dalam konteks penanganan dan pencegahannya harus berdasarkan ikhtiar,” bunyi poin lainnya.

Sampai saat ini, covid-19 belum ditemukan obatnya. Para ulama bersepakat bahwa pencegahan menjadi sangat penting untuk memutuskan mata rantai wabah menular itu. Karenanya bentuk pencegahan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dan ibadah masyarakat yang diperintahkan oleh agama dan tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, bukan dengan benda yang mengandung najis serta memakai masker dan menjaga jarak.

Dalam hal penanganan dan pencegahan covid-19, pemerintah wajib melibatkan ulama. 

Sementara pengelola ruang publik seperti sekolah/dayah, hotel, mall, pasar, warung kopi, rumah ibadah dan tempat lainnya diwajibkan untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan covid-19. Dan bagi siapapun mengalami demam, batuk, sakit tenggorokan dan sesak nafas, agar segera melapor ke petugas kesehatan. Kepada mereka diminta untuk tidak mengikuti salat berjamaah.

“Masyarakat tidak boleh menjauhi pasien positif Covid 19. Malah mereka diperbolehkan kembali ke masyarakat.” 

Terkait pemulasaran jenazah pasien covid-19 sampai proses penguburan, wajib dilakukan oleh petugas medis sesuai dengan syariat dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosesi tersebut dilakukan dengan disaksikan keluarga. 

“Keluarga jenazah pasien covid-19 diizinkan oleh pihak rumah sakit untuk melakukan salat jenazah dengan mengikuti protokol kesehatan.”

Terkait penanganan dan pencegahan wabah ini, diharapkan umara dan ulama perlu terus menerus melakukan koordinasi dan penyuluhan dengan melibatkan mitra pemerintah seperti Dinas Syariat Islam, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah, Kementerian Agama.

Di antara yang menandatangani rekomendasi itu adalah Ketua MPU Banda Aceh, Pidie, Aceh Singkil dan Aceh Tengah. Ikut menandatangani pihak Dinas Syariat Islam Banda Aceh, Langsa dan Aceh Barat Daya.  Kegiatan Rakor Ulama dan Umara itu diikuti oleh seluruh ketua MPU dan Kepala Dinas Syariat Islam se Aceh dan dibuka langsung oleh Asisten I Sekda Aceh M.Jafar yang didampingi langsung Kepala Biro Isra Setda Aceh, Zahrol Fajri.

Pemerintah Aceh Canangkan Gerakan Masker Anak Sekolah

Banda Aceh – Gebrak Masker Aceh (GEMA) dan Gerakan Tenaga Kesehatan Cegah Covid-19 (GENCAR) dinilai sukses, kali ini Pemerintah Aceh  mencanangkan Gerakan Masker Anak Sekolah atau GEMAS.

Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah M.Kes., menyebutkan launching GEMAS direncanakan dilakukan serentak pada 9 Desember 2020. Teknis pelaksanaannya, tepat pada pukul 10 pagi, para wali kelas memakaikan masker secara serentak kepada seluruh murid atau siswa di seluruh Aceh.

“Ujung tombak di sini adalah kepala sekolah dan tokoh sukses GEMAS ini adalah wali kelas,” kata Taqwallah saat memberikan penjelasan terkait GEMAS dalam video conference bersama para Bupati dan Wali Kota, Sekda, Satgas Covid-19 se Aceh, serta perwakilan kepala sekolah dari seluruh Aceh, Rabu, 18/11.

Berdasarkan data sementara, tercatat ada 861.609 siswa semua jenjang pada 5.516 sekolah di seluruh Aceh. Taqwallah mengatakan nantinya masker kepada seluruh kabupaten dan kota akan didistribusikan oleh pemerintah Aceh dengan pola distribusi soal ujian.

Sekda Taqwallah berterimakasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memberikan bantuan masker kepada pemerintah Aceh. Sampai hari ini, BNPB telah membantu masker dalam tiga tahap. Pada tahap pertama ada sejuta masker yang diberikan, ditambah 200 ribu masker pada tahap dua.

“Alhamdulillah kita kembali dapat bantuan 800 ribu masker pada tahap ketiga, ini nanti akan kita distribusikan pada GEMAS. Kita masih butuh 100 ribu masker lagi,” kata Taqwallah.

Taqwallah menekankan, tidak ada biaya khusus untuk menjalankan GEMAS ini. Karena itu, Sekda meminta dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepala sekolah dan guru di seluruh Aceh. “Saya yakin kepala sekolah dan guru adalah orang terbaik untuk menjaga siswa. Saya juga yakin dan percaya semua kita akan mendukung suksesnya kegiatan ini.”

Pemerintah Aceh kata Taqwallah sedang menyiapkan langkah untuk membuat video conference berisi sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah dan guru di seluruh Aceh. Sembari menunggu waktu itu, pemerintah bakal menyusun panduan GEMAS dan menyiapkan legalitas. Pemerintah Aceh nantinya juga akan mengantarkan langsung masker ke kabupaten dan kota untuk kemudian dijemput oleh kepala sekolah ke posko.

“Nanti pada saatnya para wali kelas yang akan melakukan sosialisasi terkait cara pakai masker yang benar dan memakai masker untuk siswa secara serentak pada pukul 10 pagi,” kata Taqwallah.

Taqwallah kembali menekankan bahwa GEMAS tersebut bertujuan mengingatkan semua pihak pada covid-19.

Banyak pihak yang menanyakan apa sekolah sudah bisa melaksanakan pendidikan tatap muka? Menjawab hal itu, Asisten II Sekda Aceh, T. Ahmad Dadek, menyebutkan boleh tidaknya sekolah melangsungkan proses belajar tatap muka sangatlah tergantung dari zona peta rawan penularan covid-19 yang dikeluarkan BNPB.

“Tentunya di zona merah belum bisa melangsungkan belajar tatap muka. Tapi untuk daerah yang zona kuning, sudah bisa melakukan belajar tatap muka. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” kata Dadek.

“Kami minta untuk kabupaten kota bisa memutuskan, utamanya SD-SMP dengan mempertimbangkan peta risiko yang dikeluarkan BNPB. Yang SMA kewenangan provinsi, silakan berkoordinasi dengan dinas pendidikan di provinsi,” kata Dadek.

Kasus Baru dari Zona Kuning Covid-19, Penderita Sembuh 53 Orang

Banda Aceh—Satu kasus konfirmasi positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) muncul di Zona Kuning, Aceh Tenggara, dan 42 kasus lainnya berasal dari Zona Oranye. Sementara penderita Covid-19 yang dilaporkan sembuh bertambah lagi sebanyak 53 orang.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Aceh, Saifullah Abdulgani yang akrab disapa SAG kepada awak media saat melaporkan dinamika kasus harian Covid-19 Aceh, Selasa, 17-11-2020.

“Zona kuning memang memiliki risiko rendah tapi belum benar-benar aman dari ancaman penularan Covid-19, karena itu wajib tidak lengah menerapkan protokol kesehatan” tuturnya.

SAG menjelaskan, penyebaran virus corona di zona kuning lebih terkendali dibandingkan di zona oranye. Namun, tetap ada kemungkinan terjadi transmisi, baik transmisi dari luar (imported case) maupun terjadi transmisi di tingkat rumah tangga dalam zona tersebut.

Kabupaten Aceh Tenggara, lanjutnya, merupakan zona kuning di Aceh, selain Aceh Timur, dan Aceh Barat Daya hingga naskah ini ditulis tapi satu orang  dilaporkan konfirmasi positif Covid-19. Sedangkan 42 kasus lainnya, warga Banda Aceh 36 orang, Pidie 3 orang, Bireuen 2 orang, dan 1 orang warga Aceh Singkil.

Sementara itu, 53 orang penderita Covid-19 di zona oranye dilaporkan sembuh dalam 24 jam terakhir, masing-masing warga Bener Meriah sebanyak 33 orang, Aceh Tamiang 12 orang, dan warga Banda Aceh sebanyak 8 orang.

Perkembangan Covid-19

Sementara itu, seperti biasa, Juru Bicara Covid-19 Aceh itu melaporkan kasus akumulatif Covid-19, sejak kasus pertama diumumkan pada 27 Maret 2020 silam. Jumlah akumulatif kasus Covid-19 Aceh sudah mencapai 7.975 orang. Penderita yang  dirawat saat ini 1.310 orang, sembuh 6.366 orang, dan 299 orang meninggal dunia.

“Kasus meninggal dunia dilaporkan bertambah satu orang lagi, yakni warga Kabupaten Bener Meriah,” katanya.

Lebih lanjut,  Jubir Pemerintah Aceh itu mengatakan, kasus-kasus probable di Aceh secara akumulasi saat  ini sebanyak 528 orang. Dari jumlah kasus probable tersebut, 44  orang dalam penanganan tim medis (isolasi RS), 444 sudah selesai isolasi, dan 40 orang meninggal dunia.

Sedangkan jumlah kasus suspek di seluruh Aceh hari ini telah mencapai 4.154 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.965 orang sudah selesai masa pemantauan (selesai isolasi), 176 orang dalam proses isolasi di rumah, dan 13 orang isolasi di rumah sakit, pungkas SAG.

Ditjen Kebudayaan: Aceh Ujung Tombak Jalur Rempah

Banda Aceh – Ditjen Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyatakan Aceh merupakan ujung tombak dari program jalur rempah yang saat ini sedang dipersiapkan untuk diusulkan sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO pada 2024 mendatang.

Untuk itu Aceh diminta mendukung program nasional terkait pengusulan jaringan perdagangan rempah-rempah nasional sebagai warisan budaya dunia ke organisasi internasional di bawah PBB tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Program Jalur Rempah Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Ananto K. Seta, saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Aceh, di Gedung Biro Isra, Selasa (17/11).

“Secara historis Aceh pernah memimpin jalur perdagangan rempah di masa lalu dan kini Aceh juga adalah ujung tombak dari 20 titik awal rekonstruksi jalur rempah,” ujar Ananto dalam diskusi bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Ahmad Dadek.

Diskusi itu dipimpin Kepala Biro Isra Setda Aceh, Zahrol Fajri serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Ahmad Dadek, Kepala Biro Humas dan Protokol, Muhammad Iswanto, dan sejumlah dinas terkait.

Ananto menjelaskan, dari 20 titik awal rekonstruksi jalur perdagangan rempah nasional di seluruh Indonesia, dua diantaranya berada di Aceh, yaitu Aceh Utara dan Banda Aceh.

Menurut Anato, hasil yang diharapkan dari program jalur rempah ini adalah sebagai paltform budaya bersama untuk menumbuhkan kebanggaan akan jati diri daerah-daerah di Indonesia dan memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah, pulau dan bangsa.

“Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengemban dan memanfaatkan warisan budaya jalur rempah untuk pembangunan Indonesia,” ujar Ananto.

Terakhir, kata Ananto, hasil yang diharapkan dari jalur rempah itu adalah untuk mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia untuk memperkuat diplomasi Indonesia sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Ahmad Dadek, mengatakan Pemerintah Aceh mendukung upaya untuk mengusulkan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO.

Pemerintah Aceh, kata Ahmad Dadek, akan menindaklanjuti hal itu dengan membuat Qanun Kebudayaan, melakukan pengkajian ilmiah terkait jalur rempah, mengangkat jalur rempah sebagai tema Pekan Kebudayaan Aceh Tahun 2022, serta melakukan kampanye dan promosi jalur rempah.

Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk tim pendukung program jalur rempah dengan melibatkan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

“Pihak Kemendikbud lewat Balai Pelestarian Cagar dan Budaya akan mensinergikan kegiatan-kegiatan untuk mendukung program jalur rempah di Aceh,” ujar Ahmad Dadek.

Sikapi Kasus Gay dan Judi Online, DPRK Minta Pemko Bentuk Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam

Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh panggil Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) menyikapi maraknya judi online dan penggerebekan pasangan gay (homoseksual) yang menghebohkan masyarakat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. 

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman, diikuti oleh Ketua Komisi I, Musriadi Aswad, Ketua Komisi IV, Tati Meutia Asmara dan Anggota DPRK, Tuanku Muhammad, Syarifah Munira dan Husaini, serta dihadiri Plt. Sekda Kota, Muzakkir Tulot dan para pimpinan SKPK. 

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan bahwa rapat DPRK dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pihaknya dengan MPU beberapa waktu lalu untuk merespon maraknya judi online game domino di Banda Aceh, yang sangat meresahkan dan merusak masa depan generasi muda. Serta penangkapan pasangan gay (homo seksual) beberapa hari yang lalu oleh warga. 

Farid Nyak Umar menjelaskan dewan kota menyikapi serius persoalan tersebut sehingga mengundang sepuluh (10) pimpinan SKPK untuk merumuskan langkah kongkrit, terukur dan terintegrasi dalam penanganan dan penindakan terhadap persoalan itu.

“Ini untuk menyadarkan kita semua bahwa persoalan judi online dan persoalan homoseksual ini sangat serius sehingga semua pihak, baik pemko, DPRK, polri, TNI, MPU serta stakeholder lainnya harus bergerak bersama dan terintegrasi. Sebab kewajiban penegakan syariat bukan hanya tanggung jawab Dinas Syariat Islam dan Satpol PP & WH saja,” kata Farid Nyak Umar, di Lantai III Ruang Rapat DPRK Pada Senin (16/11/2020).

Pada kesempatan itu Farid berharap semua intansi melakukan perannya masing-masing dalam melakukan penanganan terhadap perilaku menyimpang itu. Ia mencontohkan seperti dinas syariat islam, dapat memberdayakan para dai, khatib dan pengurus badan kemakmuran masjid (bkm) serta muhtasib di 90 gampong untuk melakukan sosialisasi kepada warga, di masjid, pusat keramaian, warkop dan cafe agar masyarakat memahami dan mengetahui hukum judi online dan dampak terhadap generasi muda serta bahaya perilaku homo seksual.

“Kemudian dinas pendidikan dayah dapat memberdayakan pesantren/dayah, balai pengajian, majelis taklim, remaja mesjid, untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi secara maksimal. Begitu juga dinas diskomimfotik dapat melakukan upaya memutus mata rantai judi online dengan mengandeng pihak pihak kepolisian, tim ahli IT dan pihak terkait untuk bisa mengurangi permainan judi online,” ujar Farid Nyak Umar. 

Ketua Komisi I DPRK Musriadi Aswad, meminta agar Satpol PP dan WH dapat meningkatkan intensitas razia penegakan syariat islam, terutama di kawasan-kawasan yang rawan terjadinya maksiat. Serta memberdayakan aparatur gampong untuk menjaga wilayah gampong masing-masing dari perbuatan yang dilarang agama tersebut. 

“Sebagaimana penyataan wali kota, penegakan syariah di Banda Aceh harus menjadi model bagi kabupaten/kota lainnya di Aceh. Jadi kita berharap bahwa ada sebuah komitmen bersama dalam hal ini untuk melakukan penindakan,” ujar Musriadi Aswad. 

Hal serupa juga disampaikan Tuanku Muhammad, menurutnya persoalan ini harus ada tindakan tegas dari pemerintah, supaya menjadi pelajaran bagi mereka yang melakukan pelannggar syariat islam di Banda Aceh. Disamping itu Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh tersebut juga menyarankan agar pihak petugas melakukan peningkatkan pengawasan dengan melibatkan semua instansi. Sebab jika hal ini dibiarkan akan mengundang bala dari Allah. 

Dalam pertemuan itu pihak Dinas Kesehatan memaparkan homo seksual di Banda Aceh pada tahun 2018  mencapai 711 orang tren ini dikhawatirkan akan naik pada tahun 2020, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Karena itu DPRK Banda Aceh meminta kepada Pemerintah Kota untuk membentuk tim terpadu penegakan syariat islam di Banda Aceh, menangani persoalan ini. 

Sementara Plt Seketaris Daerah, Muzakir Tulot menyampaikan sangat memungkinkan untuk dilakukan pembentukan tim terpadu penanganan persoalan judi online dan homo seksual di Kota Banda Aceh dengan mengandeng semua instansi sehingga nanti bisa saling bersinergi. 

“Pembahasan hari ini akan dibawa dalam rapat forkopimda oleh pimpinan DPRK, karena ini sudah sangat marak terjadi, sangat memungkinkan untuk dibentuk tim khusus, agar fokus dalam melakukan penanganan terhadap persoalan judi online dan homo seksual secara khusus,” tutur Muzakir Tulot. 

Hadir dalam pertemuan itu, Plt. Kadis Syariat Islam, Ridwan Ibrahim, Kadis Pendidikan Dayah, Alizar, Kadis Kesehatan, Lukman, Kadis Dikbud, Saminan, Kadis Kominfotik, Fadhil, Kadis Sosial, Hidayat, Kasatpol PP & WH, Heru Wijanarko, Ketua MPD Kota, Salman Ishak serta Anggota MPU dan Kepala Sekretariat MPU Kota Banda Aceh.

Back To Top