Kantor Berita Peristiwa

Berita Peristiwa Terbaru Indonesia

redaksiperistiwa@gmail.com . Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Buku Hubungan Aceh-Turki Diterbitkan

Buku Hubungan Aceh-Turki Diterbitkan

Jakarta - Buku kompilasi sejarah yang disusun dari puluhan naskah otentik menggambarkan detil hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani di abad ke-16 hingga ke-19, akan segera diterbitkan. Adalah Hitay Holding -- induk usaha dari Hitay Energy Holdings, sebuah perusahaan Turki yang bergerak di bidang energi panas bumi, yang akan menerbitkan buku itu.

Dalam dokumen beberapa cukilan isi buku tersebut tergambarkan bahwa isi buku itu diketahui sangat menarik karena keaslian naskah-naskahnya yang diambil dari arsip eksklusif Utsmani di Turki.

"Buku yang digagas sejak 2014 dan dihimpun melalui pelacakan yang mendalam atas dokumen-dokumen otentik yang dipimpin oleh para cendikiawan sejarah Turki yang terkenal seperti Prof. Ismail Hakki Goksoy, Mehmet Akif Terzi, Agmet Ergun dan Mehmet Alacagoz, disusun dalam kurun waktu hampir 3 tahun," demikian dijelaskan pihak Hitay dalam keterangan tertulisnya, Jumat 17 November 2017. 

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, menyambut baik diterbitkannya buku tersebut karena dapat menggambarkan kedekatan hubungan sejarah antara Aceh dan Turki. 
"Ini merupakan karya fenonenal tentang hubungan persaudaraan dan politik antara Aceh dan Turki," ujar Mulyadi Nurdin. 

Isi buku tersebut memuat kajian politik, agama dan juga perdagangan antara Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani dan dilengkapi dengan puluhan koleksi gambar dan naskah-naskah tua yang belum pernah diterbitkan. Buku berjudul Turki Utsmani - Indonesia itu diterbitkan dalam tiga bahasa yaitu Turki, Indonesia dan bahasa Inggris.

"Cukup banyak naskah yang sangat detail memberikan kita flash-back akan gambaran seluk beluk hubungan diplomasi antara dua negara bersaudara ini, yang menjadikannya menarik untuk diketahui oleh para peminat sejarah," sebut pihak Hitay.

Buku itu, diharapkan bisa mengantarkan para pembaca pada sebuah sejarah perjalanan persaudaraan antar dua negara dan juga mempererat tali persaudaraan melalui hati walaupun dipisahkan oleh jarak.

James Riyadi Dukung Pariwisata Aceh


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Thomas Lembong, mengistilahkan Aceh sebagai berlian yang tersembunyi. Pasalnya, banyak prestasi yang diraih Aceh akhir-akhir ini. Selain itu Aceh juga memiliki potensi yang luar biasa yang belum diketahui banyak orang.


“Itulah tugas kita bersama untuk mempromosikan Aceh, baik keberhasilan maupun potensi dari pada provinsi Aceh, baik itu kepada investor domestik maupun internasional, ” ujar Thomas Lembong saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan Aceh Investment Forum-Trade, Tourism dan Investment, Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis (16/11/2017).



Turut hadir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Perwakilan Menteri Perdagangan RI, Perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian RI, Perwakilan Kementerian Pariwisata, Sejumlah Duta Besar Negara sahabat, Anggota DPR RI Firmadez.


Selain itu hadir juga Wakil Ketua DPRA Teuku Irwan Djohan, para Bupati dan Walikota se-Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Iskandar, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, SKPA terkait, dan para pengusaha.



Thomas menyebutkan Aceh merupakan salah satu destinasi investasi yang cukup lumayan berkembang, hal itu terlihat dari data BKPM yang menujukkan dalam lima tahun terakhir, total investasi ke Aceh mencapai 21 T.



“Investasi internasional sumber nomor satunya adalah Tiongkok, kemudian Malaysia. Bagi saya, ini membuktikan bahwa Aceh sangat aman dan nyaman untuk investor hadir,” lanjutnya lagi.


Selanjutnya pada kesempatan itu Thomas juga berbicara mengenai potensi pariwisata di Aceh. Menurutnya, banyak cerita positif tentang destinasi wisata di provinsi Aceh.



 “Saya kalau keliling dunia suka kaget karena banyak dapat cerita positif tentang pulau weh (Sabang). Maka saya fikir perlu dilakukan konektifitas bandara, karena pengembangan wisata dan investasi bisnis sangat dipengaruhi oleh konektifitas bandara, jadi seberapa mudah daerah itu dijangkau melalui penerbangan,” tambahnya lagi.



Sementara itu CEO Lippo Group James Riyadi yang turut hadir sebagai narasumber kegiatan itu menyebutkan, Aceh merupakan daerah yang sangat unik dan spesial. Aceh menurutnya punya potensi Pariwisata yang sangat luar biasa sehingga butuh dukungan dari masyarakat untuk mengembangkannya .


Selain itu menurutnya, posisi Aceh sangat strategis, dan berpotensi menjadi tempat transit yang cukup baik, khusunya bagi pesawat-pesawat pribadi yang menuju Timur Tengah.



“Jika itu mampu diartikulasikan maka pembangunan Aceh akan jauh lebih baik, karena potensi pariwisata seharusnya menjadi jalan masuk untuk membangun Aceh, apalagi pariwisata ini investasinya kecil tapi dampaknya sanga luas,” ujarnya.


Selain itu James Riyadi mengakui perkembangan Aceh saat ini sudah cukup bagus, untuk itu perlu dilanjutkan oleh Gubernur Aceh, misalnya dengan menyurati seluruh pengusaha-pengusaha agar mau datang ke Aceh.

Perusahaan Perancis Garap Potensi Listrik Aceh

Banda Aceh – Perusahaan Perancis, Akuo Energy yang bergerak di  bidang energi terbarukan  akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Air dan Biomass di beberapa lokasi di Aceh.
Hal tersebut disampaikan, Managing Director Akuo Energy untuk Indonesia, Christophe Moyon bersama tim Akuo Energy dalam pertemuannya dengan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Senin (13/11/2017).
“Kita melihat potensi yang sangat besar di Aceh, baik itu potensi angin, air dan biomass,” kata Christophe.
Akuo energy kata Christophe akan melakukan study fisibilitas untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Air, dan Biomass di Aceh selama setahun.
Untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin kata Christophe akan dilakukan di kawasan Krueng Raya dan Lhoknga dan akan membangun sebanyak 50 turbin yang menghasilan energi listrik sebesar 100 megawat atau lebih.
Sedangkan untuk Biomass akan dilakukan di Simeulue dengan mengembangkan Kaliandra yang akan menghasilkan energi listrik sekitar 3 megawat. Adapun untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air akan dibangun di Kabupaten Aceh Tengah dengan perkiraan energi listrik sebanyak 6 megawat.
Pengembangan ketiga proyek tersebut akan dilaksanakan pada bulan November setelah mendapatkan izin dan setidaknya butuh waktu satu tahun untuk studi fisibilitas dan ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2021.
“Jika ini berhasil, kita berharap Aceh  menjadi ikon untuk pengembangan energi terbarukan yang pertama di Sumatera dan mendorong pengembangan energi terbarukan di seluruh Indonesia” ujar Christophe.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf meminta Akuo Energy  untuk segera mengurus izin  agar proyek tersebut dapat dilaksanakan secepatnya di Aceh.
Irwandi juga berharap agar Akuo Energi mengajak para pengusaha lokal dan Pemerintah setempat untuk berpertisipasi dalam proyek tersebut.
“Saya ingin proyek ini dilaksanakan, karena selama ini banyak investor hanya presentasi tapi proyeknya tidak dilaksanakan,” ujar Irwandi.
Irwandi juga meminta Akuo Energy untuk melakukan survey ke daerah lain di Aceh yang punya potensi pengembangan energi terbarukan.  

“Mungkin bisa di cek juga di Aceh Selatan, karena disana anginnya juga besar,” ujar Irwandi.
Pertemuan tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Aceh, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, PLN dan sejumlah pejabat lainnya.

Pemerintah Aceh Apresiasi Usaha Warga Selamatkan Paus

Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada warga Aceh yang bahu-membahu dalam membantu menyelamatkan sejumlah ikan paus yang terdampar di Pantai Ujong Kareung, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, pada Senin (13/11/2017).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan bahwa semangat warga tersebut merupakan kearifan lokal yang patut dipertahankan dalam menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan, terutama dalam memelihara habitat hewan yang dilindungi. 

"Masyarakat dan sejumlah pakar ikut bekerja keras dalam menyelamatkan paus yang terdampar tanpa mengenal pamrih, ini patut diapresiasi," ujar Mulyadi Nurdin, Lc, MH, Selasa (14/11/2017).


Mulyadi Nurdin menyebutkan, upaya penyelematan yang dilakukan oleh relawan dan masyarakat setempat setidaknya berhasil menyelamatkan enam dari sepuluh paus yang terdampar di pantai tersebut. Sedangkan empat lainnya tidak berhasil diselamatkan karena diduga sakit.


“Meskipun setelah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkannya, beberapa ekor ikan paus itu mati, namun heroisme masyarakat bersama relawan untuk menolong sangat layak mendapatkan apresiasi,” ujar Mulyadi Nurdin. 

Mulyadi Nurdin berharap agar empat paus yang mati supaya bisa segera diambil langkah-langkah seperti menguburkannya atau cara lain, sehingga tidak menimbulkan bau busuk.


Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa Paus Sperma itu merupakan makhluk/satwa yang dilindungi berdasarkan PP No 7 Tahun 1999 tentang Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penangkapan paus untuk dimanfaatkan dagingnya, baik dalam keadaan hidup maupun mati serta dalam bentuk bagian-bagiannya, sama sekali tidak diperbolehkan.

AHY Sampaikan Salam SBY Pada Irwandi

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerima kunjungan silaturrahmi Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), yang juga putra dari mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, di kediamannya, Selasa (14/11/2017) pagi.

Kedatangan AHY yang turut didampingi Anggota DPR RI asal Aceh Teuku Rifki Harsya, disambut langsung Gubernur Irwandi Yusuf beserta Istri Darwati Agani dan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga beserta istri.

Terlihat juga hadir Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH dan sejumlah anggota Fraksi Demokrat DPR Aceh.

Silaturrahmi dengan Guberur Aceh juga bagian dari program “AHY Saweu Aceh” bersama TYI selama tiga hari, mulai 13-15 November 2017.

Acara diawali dengan diskusi singkat dan penyerahan cenderamata dari Gubernur Aceh kepada AHY dan juga sebaliknya.

Dalam diskusi itu Irwandi sempat mengajak AHY untuk terbang ke Lhokseumawe dengan menggunakan pesawat pribadinya.

“Kalau mau langsung ke Lhokseumawe kita bisa pergi bersama, karena saya mau ke Lhokseumawe,”ujar Irwandi.

Namun kepada Irwandi, AHY mengaku harus mengikuti sejumlah agenda lainnya terlebi dahulu. “Rencananya kami ke Pidie dan Bireun terlebih dahulu, baru Lhokseumawe”ujar AHY.

Wakil gubernur Nova Iriansyah yang duduk didepan AHY juga sempat menggoda AHY untuk mencoba terbang menggunakan Shark Aero milik Irwandi.

“Iya kapan-kapan saja pak,”jawab AHY singkat.

Pada kesempatan itu AHY juga menyampaikan salam dari SBY dan buk Ani kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan keluarga.

Acara dilanjutkan dengan sarapan pagi dan foto bersama. Selanjutnya AHY bergegas meninggalkan kediaman gubernur Aceh untuk melanjutkan perjalanan ke Pidie dan Bireun.

Darwati Ajak Masyarakat Kelola Sampah Rumah Tangga

Banda Aceh – Ketua TP-PKK Aceh, Darwati A Gani mengajak masyarakat Aceh untuk mengelola sampah rumah tangga sehingga bisa dimanfaatkan baik untuk dijadikan sebagai pupuk maupun kerajinan tangan sehingga memiliki nilai jual.

Hal tersebut disampaikan Darwati saat membuka Pelatihan Pegelolaan Sampah Rumah Tangga untuk Bank Sampah dan Pupuk Organik di Hotel Diana, Sabtu (11/11/17).

“Kita dapat melalukannya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, sampah organik dapat dijadikan pupuk sementara sampah anorganik dapat kita manfaatkan kembali menjadi barang yang lebih berguna,” kata Darwati.

Selain memisahkan sampah kata Darwati, juga dapat dilakukan “recycle” atau mendaur ulang kembali barang yang telah menjadi sampah seperti membuatnya menajdi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual.


Saat ini lanjut Darwati, masih banyak ibu rumah tangga yang tidak peduli dengan pengelolaan sampah, dan masih sering membuang sampah di selokan atau ke sungai bahkan di pinggir jalan sehingga terjadi penumpukan sampah.

“Para ibu rumah tangga seharusnya bisa memisahkan sampah-sampah rumah tangga tersebut untuk dijadikan pupuk, atau di daur ulang,” ujar Darwati.

Darwati berharap melalui peran Tim Penggerak PKK beserta kader khususnya Pokja III dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah seperti pembentukan bank sampah disetiap gampong di seluruh Aceh.

“Para peserta pelatihan ini, saya harap ketika kembali ke daerah masing-masing mampu memberikan informasi bagaimana cara pengelolaan sampah rumah tangga dengan benar yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Darwati.

Darwati juga berharap, melalui pelatihan tersebut, permasalahan sampah di Aceh dapat tertanggulangi dengan baik di seluruh Aceh.

Pelatihan yang akan berlangsung selama empat hari tersebut di ikuti oleh 48 peserta dari Pokja III TP-PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong dari 8 kabupaten/Kota di Aceh dan akan dilatih oleh sejumlah narasumber. 

Ketua TP PKK Aceh, Darwati Agani membuka pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga untuk bank sampah dan pupuk organik di hotel Diana Banda Aceh, Sabtu, 11/11/2017. Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari itu diikuti oleh 8 Kabupaten Kota se Aceh. Humas Aceh/Mardha Kurnia

Ketua TP PKK Aceh, Darwati Agani, menyerahkan secara bahan pelatihan simbolis kepada peserta pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga untuk bank sampah dan pupuk organik di Hotel Diana Banda Aceh, Sabtu, 11/11/2017.
Proyek IPAL Bakalan Dipindahkan

Proyek IPAL Bakalan Dipindahkan


Banda Aceh – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengatakan, Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)  di Gampong Jawa akan dihentikan dan dipindahkan ke lokasi lain.

Hal tersebut disampaikan Irwandi Yusuf usai melakukan tinjauan ke lokasi pembangunan IPAL di gampong Jawa, Sabtu (11/11/2017) sore.

“Kami sudah minta proyek itu agar dihentikan dalam pertemuan dengan DPR – RI beberapa waktu lalu saat berkunjungan ke Aceh, jadi akan dihentikan dan pindah ke lokasi lain” kata Irwandi.

Proyek tersebut kata Irwandi merupakan kecelakaan sejarah yang tidak disengaja, karena tidak ada seorang pun yang tau bahwa ada kuburan di tempat tersebut.  

“Sebelum ditimbun, ini rawa-rawa bakau, dan tidak ada yang tau ada kuburan disini, kapan ketahuan? Ketika digali dan ditimbun untuk proyek IPAL,” ujar Irwandi.

Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar lanjut Irwandi, masih banyak kuburan-kuburan lainnya di sekitar proyek tersebut.

“Saya akan tugaskan Dinas terkait untuk melakukan penelitian dan mencari kuburan-kuburan penting di wilayah ini,” ujar Irwandi. 

Sedangkan untuk infrastruktur yang sudah dibangun  kata Irwandi, akan di alih fungsikan baik itu sebagai situs ataupun wisata sejarah.

Pada kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga akan dipindahkan ke Blang Bintang.  “Sampah-sampah ini juga akan dipindahkan ke Blang Bintang,”.

Turut mendampingi Irwandi dalam peninjauan tersebut, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Takwallah, Kepala Dinas PERKIM Aceh, Ir. Samsul Bahri,M.Si dan beberapa pejabat lainnya.

Gubernur Berharap Kehadiran KEK Arun Bisa Berdampak Pada Sektor Riil

BANDA Aceh – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menyebutkan bahwa masyarakat Aceh sudah sering merasa dikecewakan dengan pengelolaan proyek-proyek yang ada di Aceh. Di mana, selama ini masyarakat tidak merasakan manfaat yang signifikan dengan kehadiran industri di Aceh, misal dalam hal perekrutan tenaga kerja yang seharusnya mengutamakan putra daerah. Karena itu, Irwandi meminta agar langkah cepat dalam pembentukan pengembangan KEK Arun.
“Imbas dari pengembangan dan pengelolaan KEK Arun diharapkan berdampak pada sektor rill dan menciptakan lapangan kerja,” kata gubernur dalam sambutan yang dibacakan Sekda Aceh Dermawan MM., saat penandatanganan bersama Konsersium KEK Arun, dalam pembentukan PT. Patriot Nusantara Aceh sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, di ruang Potensi Daerah, 10 November 2017.
Lahirnya KEK Arun Lhokseumawe, kata Irwandi, diharapkan menjadi salah satu pilihan serta harapan untuk membawa Aceh menuju kesejahteraan.
Lahirnya KEK Arun Lhokseumawe, kata Irwandi, diharapkan menjadi salah satu pilihan serta harapan untuk membawa Aceh menuju kesejahteraan.
Peluncuran pengoperasional KEK Arun Lhokseumawe ditargetkan pada minggu ke 3 Desember 2017, dengan peresmian langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dengan itu, iklim investasi Aceh diharapakn semakin baik sehingga bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan serta kemiskinan di Aceh.

Sementara Achmad Fadhil, Wakil Konsersium KEK Arun Lhokseumawe, menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang akan dikembangkan oleh empat Konsorsium Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
Achmad mengatakan bahwa PT. Pertamina akan mengembangkan kilang dan PT. PIM akan mengembangkan cluster petrokimia serta pengambilalihan AAF - DL. Sementara PT. Pelindo I akan mengembangkan pelabuhan Krueng Geukuh dan PT. KKA akan merevitalisasi kertas Aceh.
"Sinergi BUMN dan BUMD akan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Aceh," kata Achmad Fadhil.
Direktur PT. PIM ini, menyebutkan KEK Arun mendukung program pemerintah dalam bidang maritim dan kesejahteraan. Beroperasinya KEK Arun, kata Achmad, tentunya akan meningkatkan daya saing Aceh di tingkat nasional.
"Pastinya akan menumbuhkan perekonomian dan menciptakan peluang berwirausaha masyarakat Aceh," kata Achmad.
Selain itu, beroperasinya KEK Arun nantinya akan mengurangi tingkat pengangguran hingga 7,6 persen dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Industrialisasi di Aceh akan semakin terbuka dan semuanya akan dimulai dari KEK Arun," kata Achmad.
PT. Patriot Nusantara Aceh sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, nantinya akan berkoordinasi dengan dewan kawasan KEK ARUN.  
Sementara Sekretaris Dewan Kawasan Arun Lhokseumawe, Iskandar, menyebutkan pembentukan PT. PNA merupakan langkah maju untuk mempercepat proses implementasi KEK Arun. Karena, untuk bisa beroperasi, harus terlebih dahulu menyiapkan administrator dan Badan Usaha sebagai pengelola KEK.
Iskandar mengatakan perlu dilakukan percepatan administrasi agar KEK bisa segera terealisasi. Dengan adanya KEK bisa meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh sehingga KEK ini bisa menjadi Model percepatan investasi di Aceh. 
Mardi Santoso, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, mengatakan bahwa KEK Arun berbeda dengan KEK lain di Indonesia. Di mana, KEK Arun bisa beroperasi dalam waktu dekat ketika KEK lain butuh waktu hingga 3 tahun.
Belum lagi dengan letak strategis lokasi pembangunan KEK. Kawasan Arun terletak di pelayaran yang padat, sehingga diharapkan kehadiran KEK Arun bisa memberi manfaat pada laju ekonomi di Aceh.

Aceh Wolrd Solidarity Cup Digelar Desember

Banda Aceh - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melaunching turnamen sepak bola internasional "Aceh World Solidarity Cup" yang akan digelar di Stadion Harapan Bangsa tanggal 2 sampai 6 Desember 2017.

Launching tersebut dilakukan gubernur Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Minggu 12 November 2017 pagi.

Hadir pada acara tersebut Walikota Banda Aceh, pengurus PSSI Aceh, Pengurus KONI Aceh, Kadispora Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, serta para wartawan yang meliput kegiatan tersebut


Dalam sambutannya Gubernur menjelaskan, Pemerintah Aceh melalui program Aceh Teuga mempunyai misi untuk mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh, salah satunya melalui peningkatan frekuensi even kompetisi olahraga untuk menjaring bibit-bibit unggul.

"Inilah di antara yang menjadi latar belakang penyelenggaraan Aceh World Solidarity ini," ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan, kegiatan tersebut adalah event sepak bola bertaraf internasional pertama level timnas yang diadakan di Aceh.

Menurut Gubernur, turnamen Aceh World Solidarity ini pada awalnya direncanakan untuk diikuti oleh Negara Jepang, Thailand, Vietnam serta Indonesia sebagai tuan rumah.


Namun karena bersamaan dengan kalender kegiatan FIFA, maka sejumlah negara tidak dapat mengikuti turnamen di Aceh.

"Negara yang akhirnya melakukan konfirmasi terhadap undangan dari PSSI adalah Kyrgyztan, Mongolia, dan negara tetangga kita Brunei Darussalam," ujar Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan, turnamen ini merupakan perwujudan dari rasa solidaritas dunia terhadap Aceh yang pernah dilanda tsunami pada 2014 lalu.

Menurut Gubernur, Aceh World Solidarity - Tsunami Cup 2017 ini, seperti juga Sail Sabang, adalah awal dari kegiatan-kegiatan level internasional yang Insyaallah akan sering diadakan di Aceh.



"Aceh harus berkelas, sudah bukan waktunya lagi Aceh lekat dengan stempel tidak aman. Kita harus buktikan kepada dunia, bahwa Aceh aman dan mampu menyelenggarakan even internasional. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan isu-isu kemanan di Aceh," ujar Gubernur sambil menjelaskan bahwa angka kriminal di Aceh tergolong sangat rendah dibandingkan dengan provinsi lain.

Namun, lanjut Gubernur, sayangnya isu keamanan di Aceh kerap mendapat sorotan yang berlebihan.

Untuk itu, Gubernur mengajak seluruh elemen terkait dan masyarakat luas untuk sama-sama menyukseskan penyelenggaraan even tersebut.
Penyusunan RPJM Butuh Waktu Lebih Lama

Penyusunan RPJM Butuh Waktu Lebih Lama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Azhari, SE. M.Si, menyebutkan, proses penyusunan RPJM Aceh 2017-2022 berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 membutuhkan rentang waktu yang lebih panjang bila dibandingkan dengan proses penyusunan RPJMA sebelumnya yang berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010.

Hal itu kata Azhari disebabkan karena adanya penambahan tahapan penyusunan RPJMA dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 yaitu harus ada kesepakatan rancangan awal RPJMA dengan DPRA serta harus Konsultasi Rancangan Awal RPJMA dengan Kemendagri.

“Kemudian adanya perubahan dalam substansi penyusunan RPJMA yaitu tambahan data dan indikator impact dan outcome yang lebih banyak dan detail dari 218 indikator dalam Permendagri 54 Tahun 2010 menjadi 453 Indikator dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017,”ujar Azhari, seperti dikutip dari Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Jumat (10/11/2017).

Azhari menjelaskan, penyusunan RPJM Aceh 2017-2022 yang dikoordinir oleh BAPPEDA Aceh telah dimulai sejak tahun 2016, yaitu menyusun Rancangan Teknokratik, dengan tujuan untuk  mempercepat proses penyusunan Rancangan Awal RPJM Aceh 2017- 2022 pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

“Namun dengan dikeluarkannya PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 yang menggantikan PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010, maka Rancangan Awal RPJM Aceh 2017-2022 yang telah disusun wajib disesuaikan kembali dengan PERMENDAGRI yang baru tersebut,”ujar Azhari.

Azhari menambahkan, karena banyaknya perbedaan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bila dibandingkan dengan PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010, maka untuk mempercepat penyesuaian penyusunan Rancangan RPJM Aceh 2017-2022 , Tim Penyusun berinisiatif melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri guna memperoleh pemahaman yang komperehensif dalam penyusunan RPJM Aceh 2017-2022.

Salah satu perbedaan yang mendasar kata Azhari adalah terkait dengan tatacara penyusunan Rancangan Awal RPJM Aceh 2017-2022 adalah diwajibkan adanya kesepakatan awal dengan DPRA dan konsultasi Rancangan Awal ke Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya tahapan ini tidak diamanatkan dalam PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010.

“Dengan demikian,  jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tahapan penyusunan Rancangan Awal menjadi lebih lama yang berimplikasi bergesernya waktu penyampaian Rancangan Qanun RPJMA ke DPRA,”tambahnya lagi.

Rancangan Awal RPJM Aceh 2017-2022 telah dibahas dengan pemangku kepentingan melalui forum Konsultasi Publik sesuai amanat pasal 48 PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 pada tanggal 26 Oktober 2017. Masukan dan saran dari forum tersebut sudah disesuaikan dalam Rancangan Awal RPJM Aceh 2017-2022 sebelum diserahkan ke DPRA sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 49 PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017.

Saat ini, Bappeda Aceh dan Tim Penyusun RPJMA, kata Azhari sedang mempertajam indikator program yang berbasis pada outcome serta impact yang terukur bersama dengan SKPA terkait agar selaras dengan 15 Program Unggulan Aceh Hebat dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Irwandi-Nova.

“Selanjutnya akan dilaksanakan Musrenbang RPJMA dengan stakeholders terkait yang direncanakan pada tanggal 20 November 2017. Hasil Musrenbang menjadi bahan penyempurnaan penyusunan Rancangan Akhir RPJMA 2017-2022 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRA dalam bentuk Rancangan Qanun tentang RPJMA paling lambat Minggu Ketiga November 2017,” pungkasnya.

Gubernur Aceh: Sail Sabang Merupakan Even Pariwisata Terbesar di Indonesia Tahun 2017

Gubernur Aceh drh. H. Irwandi Yusuf, M. Sc menyatakan bahwa Sail Sabang merupakan event wisata terbesar di Indonesia pada tahun ini, sekaligus sebagai ajang wisata yang menarik menjelang pergantian tahun 2017.

Hal disampaikan Gubernur Aceh pada acara Launching Sail Sabang 2017 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kantor Kementerian Pariwisata.

Gubernur Irwandi juga memastikan semua pihak terkait sudah siap untuk menyelenggarakan even Sail Sabang Tahun 2017 yang akan berlangsung mulai tanggal 28 November sampai 05 desember 2017.

Acara launching Sail Sabang tersebut dilakukan oleh Menteri Pariwisata RI,  Arief Yahya, turut dihadiri Para Deputi dari Kementerian Kemenko Maritim dan Kementerian Pariwisata, Unsur Forkompimda Aceh, Walikota Sabang Nazaruddin, Kepala Dinas Pariwisata Aceh Reza Fahlevi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Iskandar, M. Sc, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, Lc, MH.

Irwandi mengatakan pelaksanaan Sail Sabang 2017 menjadi kebanggan tersendiri bagi Pemerintah dan rakyat Aceh. Oleh karena itu Sail Sabang diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk mempromosikan wisata, akan tetapi juga mampu mendorong percepatan pembangunan Aceh.

Irwandi mengaku saat ini pemerintah telah melakukan berbagai persiapan sebaik mungkin, sehingga tamu-tamu yang datang benar-benar mendapatkan kenyamanan dan ketenangan selama berada di Sabang.

“Pemerintah Aceh sudah siap, BPKS Sudah siap, Pemkot Sabang juga sudah siap untuk menyukseskan even besar Indonesia pada tahun 2017 ini,” kata Irwandi.

Selain itu kata Irwandi, even Sail Sabang juga menjadi kesempatan bagi Aceh pada umumnya untuk menunjukkan bahwa Aceh saat ini sudah benar-benar aman dan siap menerima tamu maupun investor dari manapun.

“Melalui kegiatan Sail Sabang kita tentu mengharapkan agar wisata sabang semakin mendunia, sehingga Sabang dapat berkonstribusi mewujudkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019. Maka kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat,” lanjut Irwandi.

Irwandi merincikan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selama pelaksanaan Sail Sabang antara lain Lomba perahu layar kelas dunia, wisata diving, marine expo, parade kapal tradisional, festival kopi dan kuliner, atraksi budaya, paramotor show, kunjungan kapal pesiar Islami, Kunjungan kapal Bima Suci dan Dewa Ruci, Terjun Payung Yacht Rally dan sejumlah kegiatan lainnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin di sela-sela acara tersebut mengharapkan supaya semua instansi di Aceh, baik instansi Vertikal, Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota untuk mendukung dan mensosialisasikan kegiatan Sail Sabang yang merupakan kegiatan akbar di akhir tahun 2017 tersebut supaya berdampak luas pada perekonomian masyarakat. 

"Seluruh instansi bisa melakukan sosialisasi dan publikasi sesuai dengan kapasitas dan wilayah kerja masing-masing demi suksesnya kegiatan Sail Sabang tersebut," harap Mulyadi Nurdin. 

Sementara itu Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui jika dilihat dari jumlah kegiatan dan kepesertaan kapal yacht, Sail Sabang akan menjadi Sail Indonesia terbesar yang pernah digelar.

Arief mengatakan Sabang ditetapkan sebagai salah satu destinasi unggulan untuk wisata bahari karena memiliki potensi alam dan lokasinya yang strategis sehingga setiap tahun disinggahi puluhan kapal pesiar (cruise) maupun kapal layar (yacht) dari mancanegara.

“Oleh karena itu sebagai destinasi prioritas kementerian Pariwisata, Sabang harus mampu memberikan nilai-nilai keekonomian yang bisa mensejahterakan masyarakat setempat,” ujarnya.

Arief menyebutkan, penyelenggaraan even Sail Sabang 2017 dalam rangka meningkatkan pariwisata bahari dengan menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sabang.

Presiden Jokowi Serahkan Gelar Pahlawan Nasional untuk Laksamana Malahayati

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo secara resmi menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Laksamana Malahayati.

Plakat gelar pahlawan itu diterima langsung oleh ahli waris dari Laksamana Malahayati, Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nuralam, yang selama ini menetap di Nusa Tenggara Barat bersama anaknya, Pocut Meurah Neneng Mahmidatul Hasanah.

Penyerahan gelar Pahlawan Nasional dalam rangka acara hari pahlawan nasional tahun 2017 itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (09/11/2017).

Selain Laksamana Malahayati dari Aceh, turut diserahkan gelar pahlawan bagi tiga orang lainnya, masing-masing, Zainuddin Abdul Madjid dari NTB, Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan pendiri HMI Lafran Pane dari Yogyakarta.

Penetapan keempat tokoh tersebut sesuai dengan Kepres No 115/TK/Tahun 2017 yang ditandatangani Jokowi pada 6 November 2017.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta para Menteri kabinet kerja. Sementara dari Aceh hadir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Anggota DPR RI asal Aceh Teuku Rifki Harsya, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, Laksamana Malahayati merupakan panglima angkatan laut yang sangat pantas diberikan gelar pahlawan, karena kata Irwandi, Laksamana Malahayati, secara ril berperang Belanda, dan bahkan secara usia, lebih tua dibandingkan dengan 12 pahlawan  wanita lain yang sudah terlebih dahulu diberikan gelar pahlawan.

“Kalau Laksamana Malahayati ini, dia memang panglima perang, dan komandan pasukan yang memimpin ribuan pasukan dengan ratusan kapal perang,” ujar Irwandi diwawancarai di Istana Negara.

Irwandi menambahkan, selanjutnya setelah mendapatkan gelar pahlawan Nasional dari Presiden, Pemerintah Aceh akan melakukan pemugaran terhadap makam Laksamana Malahayati yang terletak di Desa Lamreh Krueng Raya, Aceh Besar.

Pada kesempatan itu Irwandi juga menyebutkan, selain Malahayati, masih ada dua lagi tokoh dari Aceh yang sangat berhak untuk menerima gelar pahlawan, masing-masing,  Sultan Alauddin Mahmud Syah II dan Sultan Muhammad Daud Syah.

“Ini rencananya akan saya usulkan untuk tahun depan. Tapi kita usulnya satu dulu untuk tahun depan, satunya lagi untuk tahun berikutnya,” ujar Irwandi.

Sementara itu Anggota DPR RI Teuku Rifky Harsya menyebutkan, pengusulan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan Nasional merupakan inisiatif dari Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan juga aspirasi dari masyarakat Aceh. Sehingga pada tanggal 6 Juni 2017 lalu Komisi X DPR RI mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah agar menetapkan Malahayati sebagai Pahlawan Nasional, bahkan seluruh Fraksi di DPR RI saat itu kata Rifky, sepakat agar Malahayati ditetapkan sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional.

“Tentunya ini juga berkat dukungan dari pak gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan dukungan dari gubernur Aceh terdahulu, pak Zaini Abdullah pada saat kita membutuhkan rekomendasi dari pemeriintah Aceh,”ujar Rifky.

Asisten III Buka Simposium Dokter Ortopedi Indonesia

Banda Aceh - Asisten III Setda Aceh, Saidan Nafi, membuka Simposium Dokter Spesialis Ortopedi Traumatogi Indonesia, di Hermes Palace Hotel, Kamis 9 November 2017.

Saidan Nafi menyebutkan, penyakit ortopedi dan traumatogi tak lepas dari sistim kerangka tubuh dan tulang. Biasanya penyakit ini terjadi karena bawaan, usia dan pola hidup yang tidak sehat dan juga karena kecelakaan.

"Di Zainoel Abidin ada 5 pasien per hari yang berkaitan dengan traumatologi," kata Saidan Nafi.

Dari data yang ada, di rumah sakit pemerintah itu, jumlah antrian bagi penderita penyakit ini mencapai 105 orang. Hal itu terjadi karena kurangnya jumlah dokter spesialis ortopedi dan traumatogi di Aceh. 

Kondisi tersebut diperparah dengan angka kecelakaan yang tinggi di Aceh. Hal itu menjadikan para ahli ortopedi di Aceh sangat banyak menangani kasus kecelakaan.

Salah satu yang membutuhkan penanganan kasus itu adalah siku dan bahu. Penanganannya tentu rumit, karena banyak anyaman saraf di bagian bahu. 

"Pertemuan ini sangat penting sebagai bagain dari peningkatan kapasitas dokter untuk saling berbagi ilmu," kata Saidan.

Pemerintah Aceh, kata Saidan, sangat mendukung kegiatan tersebut dan berharap forum ilmiah seperti itu dapat lebih sering dilaksanakan. Apalagi, kata Saidan, Aceh memiliki keistimewaan dalam penanganan kesehatan bagi masyarakat.

"Kami berharap transformasi pengetahuan dapat terus berjalan agar keahlian dokter semakin meningkat sehingga pelayanan masyarakat semakin baik," kata Saidan Nafi. 

Apa yang dilakukan oleh para ahli kesehatan itu, kata Saidan, diharapkan bisa mensukseskan program pembangunan kesehatan yang dicanangkan Pemerintah Aceh melalui Aceh Hebat. (Humas-Aceh)

Gubernur Aceh Tagih Komitmen Semua Pihak Untuk Percepatan KEK Arun

Kunci utama kesuksesan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe terletak pada Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP).

Hal itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PP No.5 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa BUPP yang bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolan KEK Arun Lhokseumawe.          


Hal demikian disampaikan Gubernur Aceh drh. H Irwandi Yusuf, M.Sc saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Tugas Teknis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, di Jakarta, Kamis, 9 November 2017. Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Iskandar, M. Sc, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, Lc, MH dan pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan itu Irwandi menyampaikan sejumlah arahan untuk segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak terkait.

Irwandi meminta kepada pihak Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (PT. Pertamina, PT. Pelindo I, dan PT. PIM), serta Badan Usaha Milik Aceh yaitu PDPA sebagai pengusul KEK Arun untuk segera membentuk Badan Hukum Perseroan sebagai Badan Usaha yang ditunjuk untuk membangun dan mengelola KEK Arun Lhokseumawe.

“Hari ini Saya tagih kembali komitmen Saudara-saudara,  Saya tunggu bukti keseriusannya untuk membangun Aceh, Jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya sampaikan kepada Saya, dan kepada pihak-pihak terkait untuk kita carikan alternatif solusi bersama-sama, jangan didiamkan. Masyarakat Aceh sudah terlanjur berharap banyak pada KEK Arun, jangan sampai rakyat kecewa,” ujar Irwandi menegaskan.

Selanjutnya Gubernur juga meminta kepada Dewan Kawasan KEK Aceh yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2017 untuk lebih pro-aktif dalam melakukan upaya-upaya percepatan agar KEK Arun segera beroperasi.  Khusus kepada Walikota Lhokseumawe sebagai Wakil Ketua I, dan Bupati Aceh Utara sebagai wakil ketua II, Gubernur meminta agar berperan lebih optimal dalam memberikan dukungan langsung dan tidak langsung, teknis dan non-teknis.

“Salah satu bentuk dukungan yaitu segera melimpahkan kewenangan perizinan kepada Administrator KEK Arun Lhokseumawe, serta memberikan dukungan insentif dan pengurangan pajak dan /atau retribusi sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku,”lanjutnya lagi.

Selanjutnya, Irwandi juga meminta kepada seluruh anggota dewan kawasan KEK Aceh yang telah ditetapkan untuk segera berperan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan.

“Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Administrator KEK Arun Lhokseumawe diharapkan kepada Kepala BKPM, dan Menteri Perdagangan segera mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Administrator KEK Arun Lhokseumawe,”ujar Irwandi menambahkan.

Sementara itu Kepada Kementerian BUMN, Irwandi berharap agar memberikan perhatian khusus kepada BUMN yang akan beroperasi di KEK Arun, sehingga konsorsium BUMN dapat segera bertindak dan mengambil langkah-langkah percepatan pembangunan kawasan KEK Arun. Dan kepada PDPA Irwandi meminta diperkuat kapasitas dan kapabilitas perusahaannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai Badan Usaha Milik Aceh.

“Kepada Kementerian/ Lembaga terkait (Kementerian Ketenagakerjaan,  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Hukum dan HAM) agar dapat menempatkan petugas pada KEK Arun Lhokseumawe, sehingga semua kemudahan baik perizinan dan nonperizinan,  fiskal maupun nonfiskal dapat segera dimanfaatkan oleh investor dengan perizinan yang cepat dan mudah,”ujarnya lagi.

Diakhir sambutannya Irwandi  mengharapkan pada minggu II bulan Desember dapat diresmikan peluncuran operasional KEK Arun Lhokseumawe.

“Semoga dengan kehadiran KEK Arun, iklim investasi di Aceh semakin membaik untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan di bumi Aceh,”pungkas Irwandi.
Bus Sempati Star Lintas Tengah Terbalik

Bus Sempati Star Lintas Tengah Terbalik

BIREUEN - Belum hilang dalam ingatan kita terhadap beberapa insiden kecelakaan bus Sempati Star dalam sebulan terakhir, kini armada perusahaan angkutan itu kembali bernasib naas.
Satu unit bus trayek Takengon-Medan dilaporkan terjungkal di Km 21 kawasan Desa Krueng Simpo, Juli, Bireuen sekitar pukul 21.50 WIB, Selasa (07/2017).

Informasi sementara yang diperoleh Serambinews.com, bus naas itu mengalami kecelakaan saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Sopir diduga tidak habis menikung saat tiba di tikungan patah, sehingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan Bireuen-Takengon.
Akibat peristiwa itu, kernet bus yang belum diketahui identitasnya dikabarkan mengalami luka berat dan sudah dievakuasi menggunakan ambulans ke Puskesmas terdekat.
Belum diketahui kondisi penumpang lainnya, selain masih hujan deras  di kawasan itu listrik juga padam. (Serambi)

UMP Aceh Naik 200 Ribu

Banda Aceh - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2018 sebesar Rp 2,7 juta. Angka itu naik Rp 200 ribu dari tahun 2017 yang hanya Rp 2,5 Juta. 

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan bahwa Peraturan Gubernur Aceh nomor 67 tahun 2017 tersebut ditandatangani Gubernur Irwandi pada tanggal 7 November 2017.

Mulyadi Nurdin menjelaskan bahwa besaran gaji Rp 2,7 juta per bulan tersebut merupakan upah bulanan terendah dengan hitungan waktu kerja 40 jam per minggu.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 5 Pergub tersebut, dan UMP tersebut berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun," jelas Mulyadi Nurdin. 

Dengan ditetapkannya angka UMP tersebut, para pengusaha di Aceh yang mempekerjakan karyawan tidak boleh membayar upah di bawah angka Rp 2,7 juta. Sementara bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan.  

"Bagi buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan," Tambah Mulyadi Nurdin.

Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan  baik di perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan segala usaha sosial lain. Untuk pengawasannya akan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. 

Mulyadi Nurdin menyebutkan bahwa Gubernur Aceh meminta pengusaha dan perusahaan di Aceh agar mematuhi peraturan tersebut dan menerapkan UMP baru terhitung mulai tanggal 1 januari 2018.

Back To Top