Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Tolong Warga, Kanit Intel Ikut Tenggelam Terseret Arus Sungai

Tolong Warga, Kanit Intel Ikut Tenggelam Terseret Arus Sungai

Tolong Warga, Kanit Intel Ikut Tenggelam Terseret Arus Sungai
Ilustrasi (dok.detikcom)
Aceh - Kanit Intel Polsek Tangse Polres Pidie Aiptu Afrijal hanyut di Sungai Sarah Pineung Gua Ileh Desa Krueng Meriam, Tangse. Korban terbawa arus saat membantu seorang warga yang terpeleset dan hanyut ketika menyeberang sungai.

"(Korban) masih dalam pencarian," kata Kapolres Pidie AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar saat dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (27/5/2018).

Informasi yang dihimpun detikcom, anggota polisi dan seorang warga, Bismi (28) saat kejadian hendak menyeberang sungai Sarah Pineung, Sabtu (26/5) sore. Namun karena arus deras cukup deras, Bismi terpeleset dan hanyut. Aiptu Afrijal berusaha membantu, namun di luar dugaan korban juga ikut terseret arus.

Beberapa warga yang berada tak jauh dari lokasi kemudian datang untuk melakukan pencarian. Namun karena suasana sudah gelap, pencarian dihentikan. Selain itu, di lokasi juga tidak punya sinyal HP sehingga menyulitkan komunikasi. 
Warga yang melihat kedua korban tenggelam baru berhasil mendatangi Polsek Tangse pagi tadi sekitar pukul 05.00 WIB. Di sana, mereka memberitahukan tentang anggota polisi dan warga hilang. Sejam berselang, Kapolsek serta masyarakat meluncur ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Pencarian yang melibatkan masyarakat, polisi dan TNI ini sejak pagi tadi masih dilakukan. Arus sungai di lokasi masih lumayan deras. Pencarian kedua korban dilakukan dengan menyusuri sepanjang aliran sungai Sarah Pineng Gua Ileh.(detik)

DPRD Banten: Aceh Berhasil Terapkan Syari’at dan Kembangkan Pariwisata Islami

Banda Aceh - Meski dikenal sebagai daerah dengan basis keagamaan yang kuat dan menerapkan Syari’at Islam, namun Aceh dinilai berhasil dalam pengembangan dunia kepariwisataan.
Hal tersebut disampaikan oleh Iskandar, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, saat bersilaturrahmi dengan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, di ruang kerja Wagub, Jum’at (25/5/2018).
“Aceh memiliki simbol-simbol keagamaan yang kuat Aceh serta telah menerapkan Syari’at Islam, namun di saat yang bersamaan Aceh berhasil mengembangkan sektor pariwisata. Oleh karena itu Aceh harus membagi pengalaman terkait pengembangan pariwisatanya,” ujar Iskandar.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Aceh yang turut didampingi oleh Asisten II, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan, di masa-masa awal mengembangkan program pariwisata, sempat ada penolakan-penolakan dari beberapa pihak.
Staf Khusus Wagub Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menambahkan, pandangan bahwa pariwisata hanya sebatas sea, sun and sex adalah salah satu faktor yang membuat pariwisata sulit dikembangkan, apalagi di Bumi Serambi Mekah.
“Namun dengan memberikan penjelasan yang detil kepada kalangan ulama dan tokoh adat, akhirnya program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata didukung oleh semua kalangan,” kata mantan Wali Kota Banda Aceh itu.
“Pro-kontra tentu saja ada, namun dengan pendekatan dan penyamaan persepsi akhirnya semua pihak mendukung program pariwisata yang digalakkan oleh Pemerintah Aceh. Dalam setiap kegiatan kita selalu menggandeng ulama, jadi setiap program kita tersampaikan dengan benar kepada masyarakat luas,” imbuh Wagub.
Bahkan, sambung Wagub, saat ini salah satu Dayah di Aceh, yaitu Dayah Ulee Titi terbuka untuk kunjungan wisatawan.
“Pariwisata adalah sektor yang tidak lekang oleh zaman. Dua tahun lalu, Aceh masih belajar dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pengembangan Pariwisata Halal, Alhamdulillah, perlahan tapi pasti jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat di Aceh,” imbuh Wagub.
Di saat yang bersamaan, lanjut Wagub, geliat ekonomi masyarakat pun terus berdenyut. Meski masih dalam skala kecil, namun efek dari meningkatnya kunjunngan pariwisata mulai dirasakan oleh masyarakat. Berbagai potensi-potensi ekonomi pun mulai berkembang.
Dengan karakteristik daerah yang hampir sama dengan Aceh, Wagub meyakini Provinsi Banten yang dijuluki sebagai Kota Santri mampu mengembangkan pariwisata Islami di masa mendatang.
“Apapun programnya, soliditas para pemangku kebijakan sangat penting dikedepankan. Dalam sebuah proses pembangunan tidak ada sektor atau bidang yang superior atau lebih penting. Ego sektoral ini justru mengakibatkan pembangunan berjalan lamban. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bertekad untuk menyelenggarakan pembangunan yang kolaboratif dengan melibatkan semua pihak,” ujar Wakil Gubernur

Aceh Terima Penghargaan UHC JKN-KIS Award 2018

Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (UHC JKN-KIS) Award 2018 kepada Provinsi Aceh di Istana Negara, Rabu (23/05) kemarin. Penghargaan tersebut diberikan karena Aceh dianggap mendukung Program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya. 

Penghargaan tersebut diterima langsung Asisten III Setda Aceh Kamaruddin Andalah. Selain Aceh, penghargaan serupa juga diberikan kepada DKI Jakarta, Papua Barat dan Provinsi Gorontalo.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, mengatakan agar suatu daerah dianggap mewujudkan UHC, haruslah menjamin kesehatan masyarakat minimal 95 persen. Ia berharap dengan adanya penghargaan UHC JKN-KIS 2018,  dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan kepada pemerintah daerah lainnya untuk segera menjaminkan kesehatan masyarakatnya ke dalam program JKN-KIS.

"Pemimpin yang dipilih oleh rakyat pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, termasuk dalam memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan. Kami juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud,” ujar Fachmi.

Selain Aceh dan tiga provinsi lain, penghargaan tersebut juga diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di Aceh termasuk 97 kabupaten lain dari berbagai provinsi di Indonesia. Penghargaannya diserahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyo Kumolo. Turut menerima penghargaan, Deputi Direksi Wilayah Sumut dan Aceh Mariamah serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Aldiana.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada gubernur dan wali kota.

Dalam Inpres tersebut, para bupati dan wali kota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS. Pemda juga harus menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas.

Selanjutnya pemerintah harus memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi  pengurus dan pekerjanya serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

"Ke depan diharapkan tidak ada lagi Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), karena semuanya terintegrasi menjadi satu program nasional, yakni JKN-KIS," kata Fachmi.

Bila pemda ingin memiliki Jamkesda yang dibiayai dari APBD, Pemda diminta untuk mengcover program komplementer (pelengkap) yang belum dijamin dalam program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan JKN-KIS yang tidak dimiliki Jamkesda adalah asas portabilitas. Dengan memiliki JKN-KIS, peserta bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Sedangkan Jamkesda hanya berlaku di daerah yang bersangkutan. 

"Harus dipahami bahwa JKN-KIS ini menguntungkan buat warganya sendiri. Kalau ada bepergian ke luar kota atau ada anaknya pendidikan di kota lain, kartu JKN - KIS ini bisa dipergunakan waktu jatuh sakit,” ujar Fachmi.

Pemerintah Aceh Kembali Raih WTP BPK-RI

Banda Aceh - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kembali memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2017. WTP yang diberikan tersebut merupakan penghargaan yang ke tiga kalinya diperoleh secara berturut-turut.
Auditor Utama Keuangan Negara V BPK-RI, Dr. Bambang Pamungkas., mengatakan prestasi yang diperoleh Pemerintah Aceh itu, menjadi momentum penting untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebaggaan bersama yang  patut dipertahankan.
“WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah dan bukan merupakan jaminan tidak adanya froad yang ditemui,” kata  Bambang, dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemerikaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2017, di Gedung Utama DPR Aceh, Rabu (23/05/2018).
BPK, ujar Bambang, berkeinginan agar pemerintah Aceh melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada perundang-undangan, ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.
Sementara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, mengatakan berkat kerja keras dan kedisiplinan bersama, pemerintah Aceh berhasil mempertahankan WTP untuk ketiga kalinya. “Semoga capaian ini bisa terus dipertahankan di masa mendatang,” kata Irwandi.
Irwandi meminta agar semua SKPA dan pihak terkait segera menindaklanjuti temuan yang telah direkomendasikan BPK-RI, sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.
“Perhatikan seluruh temuan BPK agar ke depan tidak ada lagi temuan dengan permasalahan yang sama. kami yakin rekomendasi yang diberikan BPK dapat mewujudkan pemerintahan Aceh yang lebih baik,” kata Irwandi.
Di antara rekomendasi BPK-RI terkait Sistem Pengendalian Intern, adalah penyelesaian penyediaan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat kabupaten/kota belum lagi maksimal. Selanjutnya adalah pengelolaan barang milik ceh per 31 Desember 2017 belum tertib dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang belum memadai.
BPK juga menemukan temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yaitu kelebihan pembayaan atas enam paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyerapan dana Otonomi Khusus se-Aceh yang tidak optimal dan pengelolaan sisa dana Otsus alokasi pemerintah Aceh yang tidak sesuai dengan Pergb Nomor 79 Tahun 2013, dan kelebihan pembayaran klaim Jaminan Pelaksanaan Belum Diterima atas pekerjaan pembangunan gedungoncology centre pada Rumah Sakit Zainoel Abidin.
Di tahun anggaran 2017,  pemerintah Aceh merealisasikan anggaran pendapatan sebesar Rp.14.350 triliun atau 99,32 persen dari target Rp.14.448 triliun. Sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.13.832 triliun atau 92,77 persen dari yang direncanakan Rp.14.911 triliun. 

Gubernur Aceh Imbau KNPI Bersatu

Banda Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengimbau kedua kubu pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk menjadikan Kongres KNPI XV, di Aceh sebagai momentum untuk bersatu.

Hal tersebut disampaikan Irwandi saat menerima kunjungan silaturrahmi Sekjen DPP KNPI Ilyas Indra dan Ketua DPD KNPI Aceh Zikrullah Ibna serta jajaran pengurus, di ruang kerja Gubernur, Selasa (22/5/2018).

“Apakah ada kemungkinan Fusi (baca: bersatu-red)?” tanya Gubernur singkat.
“Secara faktual ada dua KNPI saya minta kedua kubu agar melakukan fusi, menjadi satu kembali. Untuk menghilangkan kebingungan di tengah masyarakat, maka KNPI lebih baik kembali melebur,” ujar Gubernur tegas.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP KNPI Ilyas Indra menyatakan sangat sepakat dengan rencana Gubernur Aceh, karena hal tersebut sudah lama diwacanakan. “Ketua DPR RI juga menyatakan hal senada pak. Kami sangat menyambut baik rencana Bapak Gubernur untuk menyatukkan kembali KNPI,” ujar Ilyas.

Sementara Ketua DPD KNPI Aceh Zikrullah Ibna, juga mengaku sangat sepakat dengan rencana fusi yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. “Kami sangat sepakat pak, karena OKP-OKP sangat mendukung kedua kepengurusan ini bersatu kembali dan tidak ada yang menolak fusi,” imbuh Zikrullah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur menginstruksikan masing-masing kepengurusan didampingi tim dari Pemerintah Aceh untuk bertemu dan membahas lebih lanjut rencana fusi tersebut.

“Rencana fusi harus dilakukan sejak dini. Mulai dari kerja-kerja pembentukan Panitia Kongres XV,” kata Gubernur.

Irwandi menegaskan, apabila kedua kepengurusan ini tidak mau melakukan fusi atau bergabung, maka kedua KNPI ini lebih baik tidak ada di Aceh, karena keberadaan dua kepengurusan KNPI ini justru akan menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.

Kunjungan silaturrahmi pengurus DPP KNPI dan pengurus DPD KNPI Aceh adalah untuk menyampaikan kepada Gubernur terkait rencana pelaksanaan Kongres XV KNPI tahun 2018 di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut Sekjen KNPI Pusat berharap Gubernur dapat hadir dan memberikan motivasi kepada para peserta Rapim Purna KNPI yang akan digelar pada tanggal 4-6 Juni di Jakarta, yang terdiri atas 156 OKP dan 34 pengurus DPD KNPI se-Indonesia.

Kongres Pemuda/KNPI XV direncanakan digelar di bulan Oktober tahun ini, sesuai dengan keputusan hasil Kongres XIV Papua pada tahun 2015 silam.

Wagub Buka Kajian Dhuha bersama Sheihk Ayman Al-Qader dari Palestina

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membuka kegiatan Kajian Dhuha bersama Sheihk Ayman Al-Qader dari Palestina yang diselenggarakan oleh Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet, Selasa (22/05/2018).

“Kegiatan BKMT salah satunya adalah kajian dhuha pada hari ini, kita dilaksanakan di bulan Ramadhan, karena bulan ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa,” kata Nova yang juga penasehat BKMT Aceh.

Nova mengatakan, kegiatan dalam bulan Ramadhan harus diisi dengan kegiatan yang output dan outcomenya jelas, bukan sekedar rutinitas  dan bukan hanya untuk mengisi program kerja organisasi.

“Saya mendukung semua program yang bisa diukur sebesar apa manfaatnya, siapa aja yang menerima manfaatnya dan bagaimana kemudian mampu menyebarkan syiar islam kepada yang lain baik di Aceh, di luar Aceh bahkan ke luar negeri,” ujar Nova.

Nova menghimbau BKMT untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut, mencari kontak person di Palestina sehingga dapat bersilaturrahmi dengan saudara-saudara di Palestina.

Pada kesempatan tersebut, Nova juga mengajak peserta pengajian untuk meneladani tauladan Rasullah dimana beliau menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah tapi juga muamalah dan syiar Islam.

Nova berharap dengan adanya kegiatan tersebut, masjid bisa lebih makmur. "Kemakmuran masjid harus terus kita tingkatkan baik dari kualitas dan kuantitas nya" ujar Nova.

Kajian Dhuha tersebut turut dihadiri Ketua BKMT Aceh, Dyah Erti Idawati, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh serta sejumlah pejabat lainnya.

Hujan abu Merapi meluas di Magelang

Hujan abu Merapi meluas di Magelang

Hujan abu Merapi meluas di Magelang
Foto : Ilustrasi

Magelang - Hujan abu akibat letusan freatik Gunung Merapi pada Rabu pukul 03.31 WIB meluas di wilayah Kabupaten Magelang, mencakup lebih banyak daerah ketimbang hujan abu akibat letusan Senin (21/5).

Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Didik Wahyu Nugroho menyebutkan sekarang wilayah yang terdampak hujan abu Merapi meliputi Keningar, Sumber, Ngargomulyo, Ngadipuro, Wates, Kalibening, Dukun, Mungkid, Sawangan, dan Pabelan.

"Hujan abu bahkan sampai di wilayah Kalinegoro dan Salaman namun relatif tipis," katanya.

Ia menuturkan letusan freatik Merapi dini hari ini mengarah ke barat daya sehingga wilayah Kabupaten Magelang banyak yang terdampak hujan abu vulkaniknya.

Menurut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta status aktivitas Gunung Merapi masih Waspada. Didik mengimbau warga tidak panik, tetap tenang namun waspada selama beraktivitas.

"Gunakan masker dan kaca mata untuk antisipasi jika beraktivitas di luar ruangan," katanya.

Ia juga meminta masyarakat memantau perkembangan aktivitas Gunung Merapi melalui sumber informasi terpercaya dan badan pemerintah.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai dan tidak ikut menyebarluaskan berita hoaks yang dapat meresahkan," katanya.(antaranews)
Mustafa Abubakar Jadi Komisaris Utama Bank Bukopin

Mustafa Abubakar Jadi Komisaris Utama Bank Bukopin

Bank Bukopin Foto: Rachman HaryantoBank Bukopin Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) memutuskan untuk merombak jajaran komisaris dan direksi. Ada salah satu nama Mustafa Abubakar duduk di kursi komisaris.

Melansir keterangan tertulis perusahaan, Selasa (22/5/2018), Mustafa didapuk menjadi Komisaris Utama Independen Bank Bukopin untuk periode 2018-2023. Mustafa sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri BUMN periode 2009-2011. Dia juga pernah menjadi Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia untuk periode 2012-2015. 

Penetapan Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama Bank Bukopin merupakan bagian dari penyegaran di tubuh manajemen Bank Bukopin. 


RUPST Bank Bukopin juga mengesahkan pengunduran diri Karya Budiana dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Independen untuk kemudian ditetapkan sebagai Komisaris Independen.

Selain itu rapat juga mengesahkan pengunduran diri M. Rachmat Kaimuddin dari Komisaris Bank Bukopin. Rachmat Kaimuddin kemudian diangkat sebagai Direksi Perseroan, mengisi posisi lowong yang ditinggalkan oleh Setiawan Sudarmaji yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Operasi.

Selain di Bank Bukopin, saat ini Rachmat Kaimuddin juga menjabat sebagai Chief Financial Officer di PT Bosowa Corporindo, pemegang saham pengendali Bank Bukopin. 

Untuk mengisi posisi Komisaris yang lowong karena ditinggalkan oleh Rachmat Kaimuddin, RUPS kemarin juga mengesahkan penunjukan M. Subhan Aksa sebagai Komisaris Bank Bukopin.

Subhan Aksa merupakan salah satu pemegang saham dari 30% kepemilikan PT Bosowa Corporindo di Bank Bukopin.

Sementara itu, pemerintah menunjuk Susiwijono sebagai Komisaris di Bank Bukopin menggantikan Luky Alfirman yang mendapatkan penugasan lain. RUPST juga menyetujui pengunduran diri Parikesit Suprapto dari Komisaris Independen. 


Hal lain yang ditetapkan RUPST adalah mengesahkan pengangkatan Hari Wurianto sebagai Direktur menggantikan Irlan Suud yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 

Dengan keputusan tersebut, Komposisi manajemen Bank Bukopin periode 2018-2023 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Mustafa Abubakar
Komisaris: M. Subhan Aksa
Komisaris: Deddy SA Kodir
Komisaris: Susiwijono 
Komisaris Independen: Karya Budiana 
Komisaris Independen: Mulia P. Nasution
Komisaris Independen: Margustienny.

Dewan Direksi

Direktur Utama: Eko Rachmansyah Gindo
Direktur: Mikrowa Kirana
Direktur: Adhi Brahmantya
Direktur: Heri Purwanto
Direktur: Rivan A Purwantono
Direktur: M. Rachmat Kaimuddin
Direktur: Hari Wurianto 

(Detik)

Wagub Lepas Tim Safari Ramadan

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah melepas Tim Safari Ramadan 1439 Hijriah ke seluruh kabupaten/kota di Aceh di Gedung Serbaguna, Komplek Kantor Gubernur Aceh, Senin 21 Mei 2018.

Tim yang beranggotakan perwakilan dari Pemerintah Aceh, ulama, da’i dan tokoh masyarakat tersebut secara garis besar akan melaksanakan lima tugas utama.

Yaitu, membangun komunikasi dan silaturrahmi antara Pemerintah Aceh dengan masyarakat, serta menyampaikan pesan agama dan menyemarakkan syiar Ramadhan, termasuk menyampaikan pesan pentingnya persatuan dan ukhuwah.

"Tim juga akan menampung dan menyerap berbagai informasi dan masukan dari masyarakat," ujar Wagub.

Selain itu tim juga akan menyampaikan pesan dan informasi pembangunan agar masyarakat di berbagai pelosok Aceh mengetahui dengan baik dan benar dinamika pembangunan Aceh yang sedang berjalan.

"Kita ingin safari ramadhan ini benar-benar substansial, benar-benar program yang bisa diukur manfaatnya," ujar Wagub.

Menurut Wagub, informasi-informasi berkaitan dengan perkembangan Aceh saat ini, baik terkait kondisi sosial maupun ekonominya, penting untuk diketahui masyarakat.

"Masyarakat tidak boleh kita berikan informasi yang keliru. Kalau memang baik kita katakan baik. Kalau memang belum kita sampaikan belum dan kita butuh kerja sama dari masyarakat," ujar Wagub.

Selain itu, tim juga diminta untuk menghindari membahas hal-hal yang sifatnya khilafiyah serta mengedepankan sikap saling menghargai perbedaan.

"Dengan rahmat itu, setiap individu akan saling menghormati, sehingga Ramadhan ini tidak hanya meningkatkan kesalehan individu, tapi dapat pula meningkatkan kesalehan sosial," ujar Wagub.

Hal itu, lanjut Wagub, sesuai dengan pesan Rasulullah SAW yang mengatakan “sebaik-baik manusia adalah jika ia bermanfaat bagi manusia yang lain.”

"Dengan merujuk kepada hadist ini, maka Tim Safari Ramadhan ini perlu mendorong masyarakat Aceh agar meningkatkan semangat saling membantu dan saling menghormati di bulan mulia ini," kata Wagub.

Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai hadirnya provokator mengatasnamakan agama yang menyebarkan doktrin radikal untuk mengarahkan masyarakat terlibat aksi terorisme.

Segala paham radikal akan dicegah bersama agar tak tumbuh dan berkembang di Aceh. Dalam hal ini tim safari Ramadhan diharapkan bisa menjadi salah satu motor bagi upaya pencegahan radikalisme ini.

Sementara itu, Pemerintah Aceh juga akan menyalurkan bantuan operasional untuk Masjid-masjid yang dikunjungi tim. Bantuan operasional tersebut sebesar Rp 13 juta per Masjid yang akan diperuntukkan bagi insentif imam, muazin dan khadam masjid.

Acara pelepasan tim safari ramadhan ini turut dihadiri para asisten, para kepala dinas, seluruh jajaran SKPA, para ulama, da'i dan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Aceh.

Pimpinan OJK Aceh Silaturahmi dengan Gubernur Aceh

Banda Aceh - Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Senin 21 Mei 2018. Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja gubernur Aceh.

Silaturahmi tersebut dilakukan usai OJK Pusat melantik Aulia Fadly sebagai ketua menggantikan Achmad Wijaya Putra yang dipindahtugaskan ke Departemen Perbankan Syariah OJK Pusat di Kantor OJK, Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, awal April lalu.

Dalam pertemuan itu, Aulia Fadly, mengatakan pihaknya mengemban tugas mengoptimalkan program Pemerintah Daerah terkait keuangan di daerah.

"Kita akan bantu seoptimal mungkin untuk kinerja pemerintah Aceh" kata Aulia Fadly.

Aulia ikut meminta arahan gubernur Irwandi terkait program Aceh Hebat.

"Dari program Aceh Hebat itu, bapak bisa arahkan terkait pengoptimalan fungsi perbankan," katanya.

Parma kembali ke Liga Italia setelah promosi tiga kali berturut turut

Parma kembali ke Liga Italia setelah promosi tiga kali berturut turut


Parma kembali ke Liga Italia setelah promosi tiga kali berturut turut
Logo Parma. (https://commons.wikimedia.org/)

Roma - Pemenang dua kali Piala UEFA, Parma, akan kembali ke Liga Italia (Serie A) musim depan setelah menang 2-0 di Spezia dalam pertandingan terakhir mereka di Serie B, Jumat waktu setempat, dan sekaligus meraih promosi ketiga secara berturut-turut.

Klub yang pernah memenangi Cup Winners' Cup Eropa dan tiga Coppa Italia selama kejayaan mereka di era 90-an dan awal 2000an, juga pernah terpuruk merosot ke Serie D setelah klub itu bangkrut pada 2015.

Namun klub itu tanpa kesulitan promosi dari Serie D pada 2015-16 dan memenangi promosi playoff Serie C tahun kemudian untuk loncat ke Serie B.

Kemenangan atas Spezia berkat gol dari Fabio Ceravolo dan Amato Ciciretti, dan hasil seri Frosinone's 2-2 melawan Foggia, memastikan tim itu berada di posisi kedua di Serie B di belakang Empoli dan akan kembali ke divisi utama.

"Saya berjanji, saya katakan saya akan membawa Parma kembali ke Serie A, dan saya menepati janji saya," kata kapten Parma, Alessandro Lucarelli.(antaranews)
Pemerintah Aceh Tak Edarkan Kupon Meugang

Pemerintah Aceh Tak Edarkan Kupon Meugang

Banda Aceh - Pemerintah Aceh tidak pernah mengedarkan kupon pembagian daging meugang kepada masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani  (SAG) dan Wiratmadinata di depan sejumlah warga yang berkumpul di depan Rumah Dinas Wakil Gubernur di kawasan Blang Padang untuk meminta daging meugang, Selasa (15/5).

"Para suami di Aceh memiliki kebiasaan kesadaran mempersiapkan daging meugang jauh-jauh hari untuk keluarganya. Kemampuan membawa daging di hari meugang dari hasil keringatnya sendiri merupakan suatu kebanggaan  bagi orangtua Aceh,” ujar Wiratmadinata.

Pemerintah Aceh, lanjut Wiratmadinata,  telah memiliki mekanisme adat budaya yang selama ini berfungsi cukup baik di level gampong dimana sistim santunan sosial berjalan dengan cukup baik.

"Sekali lagi kita tegaskan, apabila ada sekelompok masyarakat yang merasa bahwa dalam beberapa hari ini menerima kupon maka itu adalah tindakan pihak lain yang berniat mengadu domba pemerintah dengan masyarakat," tegas Wiratmadinata.

Wira melanjutkan, Pemerintah Aceh dalam program pengentasan kemiskinan sejauh mungkin menghindari tindakan bagi-bagi uang atau barang kepada masyarakat, tetapi lebih mengutamakan tindakan pemberdayaan, meski butuh waktu agak lama dan bertahap.

Wisatawan Ke Aceh Terus Mingkat

Jakarta - Jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh terus meningkat dari setiap tahun. Melihat angka tahun 2017, terdapat peningkatan mencapai 2.9 juta orang, terdiri 2.8 juta wisatawan nusantara dan 78 ribu wisatawan mancanegara.

“Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2016, yaitu 2.1 juta orang, terdiri dari 2.0 juta wisnus dan 76 ribu wisman. Angka ini diprediksi terus meningkat, dan tahun ini kita menargetkan angka kunjungan wisman mencapai 100.000 orang,” Ujar Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Launching Calander of Event (CEO) Aceh 2018 di Jakarta, Senin malam 14 Mei 2018.

Wakil gubernur menambahkan, industri pariwisata Aceh juga semakin berkembang. Hal ini terbukti dengan semakin membaiknya branding wisata Aceh di mata wisatawan, semakin banyak ragam paket wisata sesuai keunikan daerah, dan semakin tinggi minat masyarakat untuk terlibat dalam industri pariwisata.

Selain itu, atraksi wisata yang digelar hampir di seluruh Aceh juga terus meningkat, demikian juga destinasi wisata baru dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung, ditambah lagi dengan semakin viralnya pesona wisata Aceh di berbagai dunia maya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata Aceh “The Light of Aceh.”

Dengan meluncurkan “Calendar of Event Aceh 2018” juga menjadi kesungguhan pemerintah Aceh dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk mencapai 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2019. “Kami bangga menjadi bagian dalam pencapaian ini,” ujar Wakil Gubernur.

Dalam kalender even 2018, lebih dari 100 atraksi wisata berbasis alam dan budaya, serta berkarakter daerah, yang telah dikurasi dan dirangkum dalam Calendar of Event Aceh 2018 yang siap digelar sepanjang tahun 2018 dengan tema “Aceh Hebat melalui Ragam Pesona Wisata”.  Beberapa event besar yang masuk kategori Atraksi Top Aceh 2018, antara lain: Aceh International Marathon, Pekan Kebudayaan Aceh VII, Gayo Alas Mountain International Festival, Tour de Leuser, Aceh Freediving, dan Aceh Surfing Championship; serta dua event lainnya yang berhasil masuk dalam 100 Top Event Nasional: Aceh Culinary Festival dan Aceh International Rapa’i Festival.

Serangkaian even ini diharapkan, tidak hanya mampu menarik kunjungan wisatawan ke Aceh, tetapi juga mampu membangun semangat entrepreneurship bagi pelaku industri pariwisata di daerah. “Untuk itu pada kesempatan ini Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Menteri Pariwisata RI dan jajarannya, yang selalu mendukung kemajuan industri pariwisata Aceh, salah satunya dukungan launching “Calendar of Event Aceh 2018,” ujar wakil gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Nova Iriansyah juga meminta Menteri Pariwisata RI dan jajarannya untuk hadir pada berbagai even atraksi wisata Aceh, khususnya pada Aceh International Marathon tanggal 29 Juli 2018 di Kota Sabang dan Aceh International Rapa’i Festival tanggal 4 s.d 7 November 2018 di Kota Lhokseumawe, sekaligus mendukung sepenuhnya industri pariwisata Aceh yang sedang giat-giatnya kita branding-kan dan promosikan bersama.

Sementara itu Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan dari 100 even yang masuk kalender even Aceh, dipilihlah 9 top even. Dua diantaranya masuk dalam Calender of Even Nasional, yaitu Aceh Rapa’i Festival dan l Aceh Culinary Festival.

Arief Yahya menambahkan, secara geografis, Aceh dalam hal ini Sabang seharusnya lebih pantas disebut gerbang wisata bahari karena berbatasan dengan negara-negara lain seperti India, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. “Jadi sebenarnya Aceh lebih dekat ke pasar wisatawan dibandingkan Lombok. Posisi strategis Aceh harus dimanfaatkan, karena lebih dekat. Saran saya kita manfaatkan posisi strategi tersebut untuk meraih wisatawan ke Aceh,”

Menurut Arief Yahya, Aceh sangat menarik di bulan Ramadhan, orang lain sangat ingin ke Aceh untuk melihat bagaimana Ramadhan di Aceh, “Saya yakin itu,” ujarnya. Ia juga meminta kepada pemerintah Aceh agar terus menarik kunjungan wisatawan mancanegara.

Wagub Nova Silaturrahmi dengan Surya Paloh

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., mewakili pemerintah Aceh bersilaturrahmi dengan tokoh nasional asal Aceh, Surya Paloh, di Hotel Kiryad Muraya Banda Aceh, Jumat 11/05/2018 malam. Silaturrahmi itu juga diikuti perwakilan Forkopimda, DPR Aceh serta para tokoh masyarakat.

Nova Iriansyah menyebutkan, masyarakat Aceh merindukan sosok Surya Paloh, sebagai seorang putra Aceh yang berkiprah di kancah nasional. “Ada kerinduan yang (selama ini) tertahan bisa kita lepaskan malam ini,” kata Nova.

Dalam silaturrahmi itu, para tokoh lintasorganisasi tersebut membahas persoalan Aceh kekinian, proses pembangunan Aceh dan bagaimana Aceh usai berakhirnya Dana Otonomi Khusus 2027 mendatang.

Nova menyebutkan, pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dibantu oleh para tokoh Aceh di Jakarta, harus membantu menyusun langkah strategis untuk melahirkan program yang bisa menghasilkan ‘rupiah’ setara dengan Otsus. Apalagi, diketahui bahwa besaran dana Otsus berjumlah lebih dari setengah APBA.
“Kita susun konsep dan bicarakan di DPRA, kita ajak Forbes, mungkin ada satu skema yang bisa kita sepakati. Kita tidak bisa menunggu lama hingga 2027 nanti,” kata Nova.

Nova yakin, pasti akan ada keterkejutan saat dana Otsus ‘lenyap.’ Ke depan, Nova mengajak semua pihak menyusun perencanaan lebih baik, monitoring dan mengevaluasi semua pengguaan dana Otsus ke arah lebih baik sehingga perekomian masyarakat tumbuh.
Sementara itu, Surya Paloh, mengatakan, besaran dana Otsus yang diterima Aceh harusnya telah membuat Aceh lebih maju dibandaingkan sekarang. “Seharusnya kita bisa buat 3 kali kelipatan lebih baik dari sekarang,” katanya.

Surya Paloh menyebutkan, masyarakat Aceh termasuk dirinya harus berani mengakui: “kita salah urus. Miss manajemen pemerintah besar sekali. Banyak strategi tidak tepat. Niatnya mungkin tidak jelek, tapi hasilnya tidak tepat.” Selama ini, kata Surya Paloh, hampir tidak ada peningkatan pembangunan keterampilan Sumber Daya Manusia d Aceh. “Dalam berkompetesi apa pun kita kalah, pengangguran kita besar, provinsi kita miskin,” kata Surya Paloh. Ia mengajak semua bergandengan tangan, melupakan perseteruan. “(Selama ini) Tidak ada yang ingatin saat ada pekelahian eksekutif dan legeslatif. Hal itu telah membuat kita semakin jauh tertinggal,” kritik Paloh.

Surya Paloh menyayangkan, jika Aceh menggantungkan diri dari Dana Otsus. Dana tersebut diibaratkan Paloh sebagai suplemen semata. Karenanya ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun program yang bisa meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja. Jika hal itu bisa dipikirkan, pastinya Pendapatan Asli Aceh meningkat dan ketergantungan pada anggaran Otsus akan berkurang bahkan hilang.

“Bahaya kalau Otsus jadi tumpuan. Aneh kalau Otsus jadi andalan pembelanjaan,” kata Paloh.

Dalam pembangunan ke depan, Paloh meminta pemerintah Aceh memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Ia mengusulkan pembangunan jalan highwaydari Banda Aceh ke Medan, layaknya highway Kuala Lumpur – Johor. Selain mempersingkat perjalan ke provinsi tetangga, hal tersebut juga pastinya akan membuat pertumbuhan aktifitas ekonomi.

“Ada multiefek positif yang akan kita dapat. Kita perlu itu (jalan highway),” kata Paloh. Ia bersedia menjadi penyambung lidah ke Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permintaan tersebut. “Tapi kita jangan ada beda pandangan dulu, kalau ada yang bilang tidak cocok, bahaya itu. Kita harus bisa yakinkan pemerintah pusat.”
Surya Paloh yakin, jika hal tersbeut adalah perjuangan bersama dan konkrit, pemerintah pusat akan mengabulkan permintaan masyarakat Aceh tersebut. “Aceh itu mendapat satu tempat di hati Jokowi. Ia memahami masalah kita,” kata Surya Paloh.

Gubernur Aceh Bertemu Presiden Perusahaan Minyak Asal Dubai dan Inggris

Jakarta – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan pertemuan dengan direksi dua perusahaan minyak raksasa, yaitu Mubadala Petroleum dari Dubai dan Premier Oil asal Inggris di Jakarta, Senin 7 Mei 2018.
Pertemuan tersebut dilakukan pasca penandatanganan kontrak dua Blok Migas di lepas pantai bagian Utara Aceh pada 5 Mei 2018. Dalam pertemuan itu kedua perusahaan melaporkan rencana kegiatan mereka di lepas Pantai Aceh.
Kedua blok yang dimaksud yaitu Blok Andaman I yang dimenangkan Mubadala Petroleum (Andaman 1) RSC Ltd. Kedua, blok Andaman II yang dimenangkan oleh Konsorsium Premier Oil Andaman Limited - KrisEnergy (Andaman II) Ltd - Mubadala Petroleum (Andaman 2) RCS Ltd.
Blok Andaman I dan Andaman II berlokasi di laut Andaman di sebelah utara Aceh. Kontrak itu menggunakan skema gross split, dengan jangka waktu kontrak selama 30 tahun yang dimulai dengan tahap eksplorasi selama enam tahun.
Kedua kontraknya ini akan melaksanakan studi Geology Dan Geofisika dalam waktu dekat ini dengan malakukan kegiatan seismic survey di lepas Pantai laut Andaman Aceh.
Gubernur Aceh menyambut baik kegiatan ini dan berharap mereka segera dapat melaksanakan pekerjaan explorasi.
“Pemerintah akan secara penuh meberikan dukungan,” ujar Gubernur dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan ini dihadiri oleh Senior Management perusahaan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Dan SKK Migas yang diberikan tugas oleh negara melalukan pengawasan dan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia, khususnya Aceh dengan BPMA.
Sedangkan dari Mubadala Petroleum dihadiri Ian Warrilow selaku presiden perusahaan dan Mazin Alamki selaku COO. Sementara dari Premier Oil dihadiri Garay Selbie selaku presiden, dan Nick Comrie Smith yang merupakan Manager Eksplorasi.

Keselamatan Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina Tanggungjawab Seluruh Umat Islam

Banda Aceh - Ratusan masyarakat Aceh yang tergabung dalam 30 Ormas/LSM kembali menggelar aksi mengutuk penjajahan Israel terhadap Palestina.
Peserta aksi juga mengecam pemerintahan Amerika Serikat dibawah presiden Donald Trump dan sekutunya yang bersikukuh memindahkan kedutaannya ke Yerussalem.
Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Aceh, Makhyaruddin Yusuf mengatakan, umat Islam diseluruh dunia tidak rela adanya pemindahan kedutaan tersebut, karena hal itu sama saja dengan menyerahkan masjid Al Aqsa kepada Yahudi Israel.
“Sekarang saja mereka sangat bebas menodai masjidil aqsa, apalagi kalau Baitul Maqdis menjadi ibu kota Israel, ini yang tidak kita inginkan, dan kita akan terus berdiri tegas, masyarakat Aceh siap memperjuangkan agar Palestina merdeka,” ujarnya.
Makhyaruddin mengatakan aksi kemarahan terhadap penjajahan Israel terhadap Palestina dilakukan di seluruh Indonesia sampai PBB mendengarkan suara kaum Muslimin.
“Pemerintah Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita akan menentang semua bentuk penjajahan diatas dunia. Dan kita katakana sekali lagi, bahwa kalau Amerika masih melindungi Yahudi, maka Amerika juga penjajah,” lanjutnya.
Sementara itu Ketua Komisi VII DPR Aceh Ghufran Zainal Abidin mengatakan aksi tersebut dilakukan diseluruh Indonesia, dan ini membuktikan bahwa kita semua siap membela Palestina.
“Semoga Allah segera membebaskan Al qud dari cengkraman Yahudi Israel, dan kita semua bisa melaksanakan Shalat di Masjidil Aqsa,” lanjutnya.
Ghufran mengingatkan bahwa keselamatan masjidil Aqsa dan kemerdekaan Palestina merupakan tanggungjawab moral dan aqidah dari seluruh umat Islam diseluruh Dunia termasuk Aceh.
“Mari kita terus membantu kaum Muslimin di Palestina, baik dengan infak-infak maupun dengan doa-doa kita,” tambahnya.
Sementara itu aktifis perempuan Rahmawati mengajak kaum perempuan di Aceh ikut peduli dengan kondisi warga Palestina, karena saat ini kondisi perempuan Palestina juga hidup dibawah tekanan penjajah Yahudi Israel.
“Hari ini kita berkumpul untuk menunjukkan bahwa kita cinta Palestina. Memang kita jauh dari Pelestina, tapi hari kita dekat, maka satu kata untuk Al qud, bebaskan Al quds,” lanjutnya.
Sementara itu Aktifis pemuda Aceh Basri Effendi mengajak umat Islam bersatu untuk melawan penjajahan Yahudi Israel terhadap kaum muslimin di Palestina.
“Semua orang harus di cerdaskan agar peduli terahdap Palestina. Apa yang bisa kita lakukan?, hari ini kita tidak punya alat perang tapi punya HP, maka mari kita sosialisasikan tentang Palestina,” lanjutnya.
Tokoh dari dayah Aceh Tu Bulqaini dalam orasinya juga mengajak masyarakat Aceh untuk memboikot produk Yahudi semampunya. Serta untuk terus menujukkan kepedulian terhadap sesame kaum muslimin.(anterokini)

Irwandi Resmikan Pembangunan PLTMG Kapasitas 250 MW

Lhokseumawe - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbagut 2 Peaker berkapasitas 250 megawat di Kecamatan Muara Satu, Desa Meuriah Paloh, Kota Lhokseumawe, Jumat (11/05/2018). Pembangkit listrik tersebut akan memperkuat Sistem Kelistrikan Wilayah Aceh dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2019.

Peresmian tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Irwandi bersama Walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya, GM PLN Aceh, Jefri Rosiadi dan pejabat PLN lainnya.

Irwandi mengatakan ketersediaan pasokan tenaga listrik di Wilayah Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe, akan mendukung masuknya investor dalam membangun investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

"Tanpa listrik, semua tidak bisa berjalan. Banyak investor mau menamankan modalnya di Aceh, tapi terkendala karena tidak cukupnya energi listrik. Masalah listrik juga kerap mengganggu aktivitas dan ekonomi masyarakat,” kata Irwandi.

Penambahan energi listrik, kata Irwandi, harus dilakukan guna memenuhi kebutuhan masa depan. Langkah inilah yang terus dilakukan PT. PLN dengan dukungan Pemerintah Aceh.

“Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 2 yang berkapasitas 250 MW yang kita lakukan hari ini," ujar Irwandi.

Gubernur Irwandi mengatakan masalah energi listrik Aceh dapat teratasi dengan dibangunnya pembangkit tersebut. Selain itu, PLTMG 2 juga diharapkan mampu mendukung kebutuhan energi listrik yang cukup besar untuk berbagai usaha, yang ada di KEK Arun-Lhokseumawe.

Irwandi menyampaikan beberapa pembangkit yang telah dibangun di Aceh juga akan memasuki tahap penyelesaian, seperti PLTA Peusangan berkapasitas 84 MW dan pembangkit listrik energi panas Bumi Jaboi, Sabang, yang berkapasitas 80 MW.

Selain itu, lanjut Irwandi, sumber energi listrik panas bumi Seulawah juga sedang dikerjakan dan siap berproduksi tahun 2020, dengan kapasitas awal 55 MW dari 165 MW kapasitas yang diharapkan. Beberapa sumber energi lainnya juga sedang digarap, seperti Gunong Geurudong oleh Hitay dari Turki.

"Jika pembangunan semua sumber energi itu telah selesai, Aceh akan memiliki energi listrik yang cukup besar dan mampu menopang iklim investasi di Aceh serta menumbuhkan lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar,” ujar Irwandi.

Irwandi meminta agar PLN bertanggung jawab dalam melakukan CSR kepada masyarakat. Pemerintah Aceh juga akan mengawasi CRS yang dilakukan oleh PLN.

Pada kesempatan tersebut, Irwandi mengimbau PLN agar memastikan ketersediaan listrik selama bulan Ramadhan.

“Beberapa waktu yang lalu, saya sudah duduk bersama GM PLN Aceh, saya minta agar listrik tidak mati lagi saat peak hours pada bulan Ramadhan, jika ada masalah segera diselesaikan sebelum Ramadhan,” tegas Irwandi.

Sementara itu, General Manager PT. PLN Aceh, Jefri Rosiadi mengatakan, saat ini total beban listrik Aceh mencapai 490 Megawat. Untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, listrik di wilayah Aceh mendapat suply dari PLTU Nagan Raya, PLTMG Arun dan beberapa pembangkit listik lainnya yang ada di Aceh, dengan total daya mencapai 453 Megawat. Aceh juga mendapat tambahan daya yang disuply dari sistem Sumbagut sebesar 57 MW.

“Kami menyadari, meskipun kondisi kelistrikan di Aceh aman, namun diperlukan pengembangan untuk menunjang perekonomian Aceh,” kata Jefri.

Karena itu, kata Jefry, untuk mendukung pemenuhan kapasitas beban seiring dengan meningkatnnya perekonomian di wilayah Aceh, PLN terus melakukan pembangunan infrastruktur, baik dari sisi pembangkit, gardu induk dan transmisi.

Untuk diketahui, proyek pembangunan PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW yang dilaksanakan oleh kontraktor Konsorsium PT Wijaya Karya– TSK dan PT Sewatama ini merupakan Proyek Strategis Nasional dan salah satu Program 35.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Gubernur Lantik Pj Bupati Aceh Selatan

Banda Aceh - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melantik Dedy Yuswadi AP sebagai penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Jumat (11/5/2018).

Deddy Yuswadi adalah Kepala Satpol PP dan WH Aceh. Ia dilantik menggantikan HT Sama Indra dan Kamarsyah selaku Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yang sudah berakhir masa jabatan pada 22 April 2018 lalu.

Pengambilan sumpah dan pelantikan disaksikan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Sekretaris Daerah Dermawan, para Asisten, Kepala SKPA lingkup Pemerintah Aceh, unsur Forkopimda serta para tamu lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan, pelantikan Dedy Yuswadi sebagai Penjabat Bupati Aceh Selatan adalah dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Sementara masa jabatan HT Sama Indra dan Kamarsyah selaku Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan telah berakhir pada 22 April 2018.

"Karena itu, pelantikan ini merupakan kebijakan pemerintah yang amat mendesak sebagai bagian proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu semakin menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari jajaran aparatur pemerintah, demi menyikapi perkembangan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Untuk itu, diperlukan figur pemimpin yang mampu menjawab dan membaca situasi dan perkembangan dinamika masyarakat terkini, serta memiliki netralitas dalam memfasilitasi Pilkada yang sedang berlangsung di Kabupaten Aceh Selatan.

"Mudah-mudahan harapan tersebut bisa dipenuhi oleh saudara Dedy Yuswadi, AP selaku Penjabat Bupati Aceh Selatan yang baru kami lantik," harap Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan, dalam penyelenggaraan good governance, prinsip utama yang harus dilaksanakan adalah transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Karena itu, kehadiran Dedy diharapkan dapat mendorong segera berakhirnya praktik-praktik KKN dalam segala lini kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Gubernur juga meminta seluruh jajaran Forkopimda, tokoh-tokoh serta semua elemen masyarakat Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat mendukung kepemimpinan Penjabat Bupati yang baru, sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan itu, secara khusus Gubernur juga meminta Penjabat Bupati Aceh Selatan untuk mengawal agenda pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut secara intens dan netral, dengan memberi dukungan bagi kelancaran penyelenggaraan tahapan Pilkada. Penjabat Bupati Aceh Selatan juga diminta mengambil langkah-langkah strategis jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Dedy juga diminta selalu berkoordinasi dengan DPRK Aceh Selatan, unsur muspida dan instansi terkait lainnya, dalam menentukan dan menetapkan kebijakan daerah yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, Dedy juga diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota tetangga dan instansi vertikal dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan, dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut Gubernur berharap Dedy melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance and clean government, mulai dari tataran sekretariat daerah, dinas dan lembaga daerah sampai ke pemerintahan kecamatan, kemukiman dan gampong-gampong.

"Dalam menjalankan roda pemerintahan, diharapkan juga saudara bekerja sama dengan semua pihak dan harus memberikan perhatian maksimal pada pemerintahan gampong," ujar Gubernur.

Gubernur juga meminta untuk tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

"Saya minta saudara fokus pada penyelesaian program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Hal ini untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Pada kesempatan itu, Gubernur juga berterima kasih kepada H. T. Sama Indra dan Kamarsyah, yang telah memimpin Aceh Selatan selama ini.
Back To Top