Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Pemerintah Aceh Komit Tingkatkan Profesionalisme ASN

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM mengatakan, Pemerintah Aceh sesuai dengan RPJM berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Hal itu disampai Dermawan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian se-Aceh Tahun 2018 di hotel Kryad Muraya, Senin (05/11/218) malam.

“Kita berharap perbaikan sistem dan kinerja dapat berjalan, sehingga secara bertahap kita mampu mewujudkan clean government dan good governance di semua lembaga Pemerintahan di Aceh,” kata Kamaruddin.

Berbicara tentang kepegawaian kata Kamaruddin sangatlah komplek, dimulai dari Perencanaan kebutuhan hingga akhir masa tugas atau pensiun, dimana didalamnya terdapat berbagai hal penting yang menjadi perhatian seperti peningkatan kualitas, pendistribusian pegawai, kesejahteraan dan pengukuran kinerja pegawai.

Pemerintahan Aceh periode 2017-2018 lanjut Kamaruddin mengusung visi  “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”. Istilah ‘bersih’ dan ’melayani’ pada kalimat itu menunjukkan kalau reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas kita ke depan.

“Pembenahan sektor kepegawaian dan manajemen kerja sudah pasti menjadi fokus utama dalam program Reformasi birokrasi tersebut,” ujar Kamaruddin.
Karena itu kata Kamaruddin, Rapat koordinasi bidang kepegawaian merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi, perbaikan dan pembenahan terhadap sistem kepegawaian.

“Di forum ini ada banyak hal yang dapat kita bahas bersama melalui diskusi, paparan materi dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman yang terjadi di daerah masing-masing,” kata Kamaruddin.
Kamaruddin berharap para  peserta Rakor mampu menggali dan memberikan pemikiran positif untuk memperbaiki berbagai persoalan kepegawaian yang ada di Aceh.

Rakor yang akan berlangsung selama tiga hari itu menghadirkan beberapa narasumber dari dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi; dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

Pemerintah Aceh Gelar Pertemuan dengan Deputi Kabinet RI

Banda Aceh- Pemerintah Aceh menggelar pertemuan dengan Deputi Bidang Dukungan Kerja  Kabinet RI di Ruang rapat Setda Aceh, Banda Aceh (16/11/2018). Pertemuan  kedua pihak tersebut membahas tentang  pengadaan pejabat fungsional penerjemah di ruang lingkup Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dr. Mahyuzar mengatakan sejak dulu sudah ada sosialisasi tentang pejabat fungsional penerjemah di Pemerintah Aceh oleh BKPP. “Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut, sementara ada 10 SKPA di ruang lingkup Pemerintah Aceh yang membutuhkan pejabat fungsional penerjemah,” ujar Mahyuzar.

Oleh karena itu, Mahyuzar mengatakan nantinya akan ada empansing atau penyesuaian Aparatur Sipil Negara. Untuk itu ia akan meminta pada setiap SKPA untuk merekomendasikan pegawai yang memiliki kemampuan dan  kemauan dalam bidang penerjemahan  untuk dibina oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja  Kabinet RI di pusat.

Sementara perwakilan dari Badan Kepegawaian Aceh, Rizal Fahlevi menuturkan bahwa ada 10 dari 47 SKPA yang membutuhkan pejebat fungsional penerjemah. Sepuluh SKPA tersebut acap kali berkaitan dengan hubungan kerja sama dengan pihak yang menggunakan bahasa asing baik secara lisan, tulisan maupun perumusan hukum.

“Kita akan mengupayakan untuk adanya pejabat fungsional penerjemah pada 10 instansi di lingkungan Pemerintah Aceh, di antaranya Setda Aceh, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kominfo dan Persandian serta BPSDM Aceh,” tutur Rizal.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet RI, Yuli Harsono menjelaskan salah satu fungsi Deputi tersebut yaitu sebagai instansi pembinaan untuk jabatan fungsional penerjemah baik di pusat maupun daerah. Sebagai instansi pembinaan pejabat fungsional penerjemah sampai saat ini sudah memiliki 174 PNS yang dibina dalam bidang tersebut pada 25 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia.

“Oleh karena itu,  kami kembali ke Aceh untuk menjelaskan betapa pentingnya memiliki pejabat fungsional penerjemah. Contoh pentingnya pejabat fungsional itu ketika ada negara mitra datang mengadakan kerja sama dan berbagai agenda lainnya tentu dibutuhkan SDM(Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan menerjemah untuk berkomunikasi dan merumuskan kesepakatan agar dapat ditindak lanjuti,” ujar Yuli.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, kata Yuli, siap untuk membina para aparatur di daerah mulai dari komunikasi dalam bahasa asing terutama bahasa Inggris, menulis, pembelajaran bahasa hukum dan berbagai teknis lainnya. “Apabila ada pegawai daerah sendiri yang mampu berbahasa Inggris maka bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kerja sama seperti dalam sektor pariwisata. Maka tidak perlu lagi memakai guru bahasa Inggris,” ujar Yuli.

Kemudian, ia melanjutkan, apabila Pemerintah Aceh berkeinginan  mempunyai pegawai fungsional penerjemah maka harus melalui dua langkah yaitu pengadaan dan empansing atau penyesuaian. Selanjutnya, Pemerintah daerah mengeluarkan surat kepada Setkab Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet RI. Kemudian akan diproses sampai di SK kan pegawai yang direkomendasikan Pemerintah daerah, selanjutnya akan dibina dan dilatih.

Nova Iriansyah : Desember Presiden Resmikan Pembangunan Tol Aceh

Banda Aceh - Presiden Joko Widodo direncanakan akan meresmikan pembangunan jalan tol Aceh yang bakal dimulai dari ruas Banda Aceh - Sigli. Hal tersebut dikatakan Plt Gubernur Aceh saat seremonial penyerahan dana ganti rugi 20 bidang tanah milik warga Kecamatan Montasik dan Blang Bintang, di kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh Kamis 15/11/2018.

"Sesudah ini sudah disiapkan ground breaking dan diusahakan minggu ke 2 bulan Desember akan dilakukan langsung oleh Presiden," kata Nova.

Nova Iriansyah menyebutkan, pemilik 20 lahan yang tanahnya telah dilunasi merupakan pelopor yang memberikan titik terang atas terselenggaranya pembangunan jalan tol di Aceh. "InsyaAllah apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah awal bagi kesejahteraan Aceh dan bagian bagi langkah awal kemajuan Aceh," katanya.

Tol Banda Aceh - Sigli merupakan salah satu proyek strategis nasional yang merupakan bagian dari pembangunan jalan Trans Sumatera yang nantinya akan menghubungkan Aceh hingga ke Lampung. Selain Banda Aceh - Sigli, pembangunan juga dilakukan untuk ruas Sigli - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Langsa dan Langsa - Binjai.

Keberadaan tol tersebut, kata Nova, sangat dibutuhkan untuk mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Jalan tol merupakan solusinya memperlancar akselerasi ke semua sektor sehingga distribusi pangan dan gerak ekonomi semakin meningkat," kata Nova

Pembangunan ruas tol Banda Aceh - Sigli, seharusnya dimulai pertengahan tahun 2018. Namun beberapa permasalahan terkait pembebasan lahan membuat pembangunan terkendala. Kerjasama semua pihak dengan dialog-dialog yang intens akhirnya membuat pembangunan bisa segera dilakukan.

Nova berharap, warga yang lokasi tanahnya dilintasi pembangunan jalan bisa membantu percepatan pembangunan tol tersebut. Dengan lancarnya pembangunan ruas tol Banda Aceh - Sigli diharapkan pembangunan tiga ruas tol Aceh lainnya juga berjalan dengan baik.

"Kita berharap kehadiran jalan tol ini mampu mendorong arus investasi dan peningkatan ekonomi masyarakat di Aceh," kata Nova.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Aceh, Joko Suprapto, menyebutkan total 20 bidang tanah yang dibayar berjumlah Rp.7 miliar, bersumber dari dana talangan PT. Hutama Karya, perusahaan yang nantinya akan membangun tol di Aceh. Joko menyebutkan pihaknya meyakini paling lambat pertengahan 2019 nanti, pelunasan ruas jalan di 10 kecamatan di Aceh Besar bisa tuntas.

"Seandai tidak ada permasalahan apa pun, insyaAllah pertengahan 2019 kita bisa membebaskan sekitar 800 bidang di 10 kecamatan dengan anggaran sekitar 350 miliar," kata Joko.

Plt Gubernur Aceh Buka Bisnis Forum KEK Arun

Lhokseumawe - Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membuka Bisnis Forum Kawasan Ekonom Khusus KEK) Arun Lhokseumawe di Aula Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Rabu (14/11/2018).
Dalam sambutannya, Nova menyampaikan,  sejak ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2017 tanggal 17  Februari 2017 sampai dengan sekarang, berbagai langkah kebijakan untuk pengembangan kawasan telah dilaksanakan.
Menurut Nova, keberhasilan pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Arun sangat penting, karena akan mendorong pengembangan  kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya di Aceh, seperti di kawasan Tengah Aceh yang meliputi Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara.
“Di kawasan Tengah Aceh kita baru saja melaksanakan Gayo Alas International Mountain Festival, kegiatan tersebut telah membuahkan hasil dimana sudah mulai tumbuh peluang peluang investasi yang juga akan menyangga KEK Arun,” kata Nova.
Nova menyebutkan, Beberapa langkah pembangunan KEK Arun Lhokseumawe antara lain, dibentuknya Kelembagaan  KEK Arun Lhokseumawe, Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Pembangun dan Pengelola (BUPP). KEK Arun Lhokseumawe diberi kesempatan dalam waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan pembangunan.
"Saat ini sudah berjalan 1 tahun 9 bulan, dan alhamdulillah banyak hal yang  sudah dilakukan, termasuk beberapa aktivitas untuk kesiapan beroperasi, antara lain: penyediaan infrastruktur kawasan, sumberdaya manusia serta peningkatan pelayanan administrasi," ujar Nova.
Nova mengatakan, dengan progress yang telah dicapai, KEK Arun Lhokseumawe yang dibangun atas areal seluas 2.226, 64 Ha, sudah siap untuk beroperasi melayani para calon tenant. Untuk itu, Nova mengajak para investor  lokal dan luar negeri untuk segera berinvestasi Kawasan Ekonomi Khusus Arun
Pemerintah Aceh lanjut Nova menargetkan investor di sektor strategis seperti industri, logistik, energi, ekspor, dan pariwisata. Dengan beroperasinya KEK ini diharapkan akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“InsyaAllah KEK Arun akan diresmikan secepatnya oleh bapak Presiden akhir tahun ini bersamaan dengan peresmian pembangunan jalan tol, Peresmian Masjid At-Taqarrub di Pidie Jaya, Peresmian Sekolah Tinggi di Samalanga dan Penyerahan sertifikat tanah, kita sedang menunggu jadwal dari bapak Presiden,” ujar Nova.
Nova berharap,  kegiatan Bisnis Forum KEK Arun dapat menjadi dorongan bagi sektor swasta atau calon investor untuk membuat keputusan untuk mulai berinvestasi di KEK Arun Lhokseumawe Aceh.
Jika sudah mulai beroperasi kata Nova, KEK arun akan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 30.000 orang dan akan memberikan multilayer efek lainnya baik di wilayah Aceh pada umumnya serta Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara khususnya.
“Penyerapan tenaga kerja ini tentu secara bertahap, kalau sudah mapan dan sudah banyak investor yang berinvestasi maka akan banyak tenaga kerja lokal yang akan diserap,” ujar Nova.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aulia menyampaikan, kegiatan bisnis Forum tersebut diselenggarakan untuk mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe kepada calon investor.
Forum tersebut kata Aulia akan memberikan informasi detil tentang kegiatan utama di Kawasan KEK Arun Lhokseumawe, informasi fasilitas dan kemudahan yang didapatkan investor di dalam kawasan KEK Arun Lhokseumawe serta bagaimana proses pelayanan perizinan  dan non perizinan di KEK Arun Lhokseumawe.
Dalam acara tersebut lanjut Aulia juga dilakukan bussiness matching yang menghadirkan para pelaku usaha yang tertarik untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di KEK Arun Lhoseumawe.
"Sebanyak 26 Perusahaan (lokal, nasional dan mancanegara) yang bergerak di bidang oil & gas, listrik, pangan, logistik, plywood, kertas kraft, kelistrikan, kontruksi dan property ingin mendapatkan informasi detil tentang investasi di KEK Arun Lhokseumawe," ujar Aulia.
Kegiatan bisnis forum KEK arun dihadiri oleh lebih kurang seratus lima puluh peserta yang terdiri dari Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Konsorsium KEK Arun Lhokseumawe, kepala daerah dan instansi/dinas terkait, para pengusaha beserta asosiasi, akademisi dan perbankan.
Usai membuka kegiatan Forum Bisnis KEK Arun Lhokseumawe, Plt. Gubernur Aceh bersama rombongan juga melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) Kawasan Eknonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
Dalam pertemuan bersama jajaran BUPP, Plt. Gubenur Aceh membahas berbagai kendala dan solusi terkait lahan di kawasan KEK yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi investasi oleh para investor baik dari dalam maupun luar negeri. 
Hutan Leuser Aceh Terus Dirusak, Nasib Harimau di Ujung Tanduk

Hutan Leuser Aceh Terus Dirusak, Nasib Harimau di Ujung Tanduk

Hutan Leuser Aceh Terus Dirusak, Nasib Harimau di Ujung TandukFoto: Gunung Leuser (agus/detikcom)

Banda Aceh - Kondisi hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) terus dirusak pelaku pembalakan liar dan perambahan. Perburuan satwa langka juga marak terjadi. Jika hal ini tidak dicegah, nasib Harimau Sumatera berada di ambang kepunahan.

"Untuk harimau kalau tidak diselamatkan sekarang akan sangat berpotensi punah. Dulu di Aceh terkenal kearifan lokal dengan harimau, dulu harimau jadi kawan tapi sekarang banyak masyarakat yang menganggap harimau sebagai hama," kata Database Manajer Forum Konservasi Leuser (FKL), Ibnu Hasyim, kepada detikcom, Selasa (13/11/2018). 

Perburuan harimau yang terjadi di beberapa tempat di Aceh menyebabkan jumlah populasi raja rimba tersebut semakin berkurang. Selain diburu untuk dijual, perambahan hutan dan pembalakan liar juga membawa dampak terhadap keberadaan harimau. 

Menurut Ibnu, Kawasan Ekosistem Leuser menjadi salah satu habitat terbaik Harimau Sumatera. Hal itu karena hutan Leuser masih tergolong paling bagus di Sumatera. 

"Apabila di KEL sendiri terjadi tekanan yang sangat kuat saya tidak tau lagi di mana rumah harimau itu yang paling bagus lagi. Potensi punahnya besar," ungkap Ibnu. 

Salah satu koridor Harimau Sumatera saat ini yaitu di KEL yang terletak di Nagan Raya, Aceh. Sepanjang 2018, tim patroli ranger FKL menemukan 172 jejak harimau yang terdiri dari tapak, cakaran, kotoran dan bekas makanannya. 

Selain itu, tim ranger juga menemukan sekitar 5 ribuan jerat berbagai ukuran. Ibnu menduga, jerat tersebut dipakai untuk menangkap harimau. Di salah satu lokasi juga terlihat adanya tulang-tulang berserakan yang diduga sebagai umpan untuk menangkap harimau. 

"Untuk harimau kita menemukan banyak tanda, tim mencatat semua tanda tentang keberadaan harimau," jelasnya. 

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Sapto Aji Prabowo, mengatakan, di seluruh wilayah Aceh, populasi Harimau Sumatera diperkirakan sekitar 250 ekor. Untuk saat ini, satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya paling banyak ditemukan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). 

"Paling banyak di TNGL. Dugaan populasi di TNGL kisaran 100 ekor," kata Sapto saat dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (4/3/2018).(detik)

TIM KAMPANYE KABUPATEN JOKOWI-MA'RUF KABUPATEN ACEH TIMUR MELAKUKAN RAPAT KERJA.

Aceh timur-Tim Kampanye Kabupaten Jokowi-Ma'ruf Aceh Timur melakukan rapat kerja sehari penuh, yang bertempat di peureulak, dalam rangka berjalannya roda kampanye jokowi-ma'ruf aceh timur ketua tim kampanye kabupaten jokowi-ma'ruf drs. Badlisyah mengharapkan semua struktur tingkat kecamatan sampai gampong dapat terbentuk secepatnya, paling lambat tanggal 14 november 2018.

Kegiatan tersebut di buka secara resmi oleh oleh ketua dewan pengarah yaitu Ridwan Abubakar, S.Pd, MM, atau akrap disapa Nektu, dalam sambutannya nektu menyampaikan bahwa dalam rapat kerja ini beliau mengharapkan kita semua bersatu dan sama-sama saling mendukung untuk memenangkan jokowi-ma'ruf pada pilpres 2019-2024, lanjutnya dalam rapat ini beliau juga mengharapkan struktur mulai dari kecamatan sampai gampong untuk segera terbentuk. 

Dalam kegiatan rapat kerja tim kampanye kabupaten jokowi-ma'ruf aceh timur tersebut juga ikut hadir semua ketua-ketua partai kualisi jokowi-ma'ruf, hanya ketua partai PPP yang tidak hadir, dan semua ketua-ketua partai yang hadir sepakat untuk menyusun strategi dan langkah-langkah untuk memenangkan jokowi-ma'ruf di aceh timur.

Karena Event PORA Bawaslu Aceh Besar Menghimbau Penertiban APK Caleg

Jantho- Sehubungan dengan agenda event PORA XIII yang akan berlansung di Aceh Besar dari tanggal 18 hingga 25 nopember dimana acara PORA tahun 2018 di pusatkan di kota Jantho.

Sesuai dengan arahan dari bupati Aceh Besar Pihak BAWASLU Aceh Besar mengeleuarkan surat edaran menghimbau Kepada seluruh Pimpinan Partai Politik dan Timsea seluruh Caleg Baik itu Caleg DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD agar mencabut alat peraga kampanye yang terpasang di jalan utama.

Dari surat edaran tertanggal 9 Nopember 2018 ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Aceh Besar Adinirwan yang di terima oleh redaksi terdapat sejumlah jalan utama yang harus bersih dari seluruh atribuk kampanye kampanye para caleg.

adapun area yang menjadi fokus utama penertiban atribut kampanye Caleg seperti yang di keluarkan oleh BAWASLU Aceh Besar yaitu Jalan Blang Bintang Menuju Lambaro, Bundaran Lambaro, Jalan Dari Lambaro Menuju Simpang Jantho, Jalan dari Simpang Jantho hingga Kota Jantho serta jalan di dalam kota Jantho.


Untuk Memantau Seluruh Penertiban Atribut Kampanye di ruas jalan yang telah ditentukan Bawaslu akan turun lansung untuk Memantau pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2018

Plt Gubernur Deklarasi Cakradonya Community Aceh - Tiongkok

Cina –  Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, M.T bersilaturrahmi dengan puluhan mahasiswa Aceh di Tiongkok di sela-sela kunjungan kerjasama investasi ke Cina, pertemuan tersebut dilakukan di restoran Aldeerag, Kota Wuhan, Cina, Rabu (7/11/2018).

Dalam silaturrahmi tersebut, Plt Gubernur Aceh turut menandatangani Piagam Deklarasi Cakradonya Community Aceh – Tiongkok sebagai wadah perhimpunan pelajar Aceh yang sedang menempuh studi di Tiongkok.

Plt Gubernur Aceh dalam sambutannya mengatakan, mahasiswa Aceh harus mampu menjadi panutan bagi mahasiswa-mahasiswa lain di Cina, khususnya bagi mahasiswa dari Indonesia. Mahasiswa Aceh yang sedang menjalani studinya di luar negeri merupakan representasi dari masyarakat Aceh sendiri.

“Mahasiswa Aceh harus menjaga nama baik Aceh dan tetap menjalin persaudaraan dengan semua mahasiswa, terutama mahasiswa Indonesia,” ujar Nova.

Bagaimana pun juga, kata Nova, Aceh adalah bagian dari Indonesia dan menjadi daerah modal bagi Indonesia. Oleh sebab itu, mahasiswa Aceh yang kini sedang menempuh studi di Cina juga modal bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi Aceh.
Karena itu lanjut Nova, sudah sepatutnya mahasiswa Aceh harus mampu berkontribusi ketika kembali ke negaranya nanti.

Menurut Nova, Meskipun beasiswa yang diterima selama ini sebagian besar bukan dari pemerintah Indonesia, namun selaku warga negara, setiap mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi bangsa dan sudah memikierkan tentang arah dan tujuan di masa mendatang.

“Aset yang paling berharga adalah ilmu dan kini Tiongkok telah membuktikan bahwa mereka mampu berkembang dengan cepat melalui ilmu dan teknologi,” kata Nova.
Nova menyampaikan, Pemerintah Aceh akan terus menjajaki secara serius kerja sama di bidang pendidikan dengan universitas-universitas ternama di Cina.

“Saya ingin mahasiswa Aceh beramai-ramai mengenyam pendidikan di luar negeri seperti di Cina dan pemerintah Aceh akan mengupayakan peningkatan pengiriman pelajar ke luar negeri,” ujar Nova.

Sementara itu,Teuku Zulyadi,  mahasiswa S3 Huazhong University of Technology and Sciences (HUST) sekaligus pendiri Cakradonya Community mengungkapkan, universitas terbaik di dunia didominasi oleh Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan Jepang. Menariknya adalah universitas asal negeri tirai bambu ini mampu melompat ke peringkat ke-22 dunia.

“Tsinghua University melompat 8 tingkat menggusur posisi The National University of Singapore (NUS) yang harus rela turun ke peringkat 23,” ungkap dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tersebut.

Teuku Zulyadi menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan babak baru bagi universitas asal Tiongkok yang masuk ke-25 besar dan menjadi yang teratas mewakili asia.

Melihat kemajuan penelitian di bidang matematika dan komputasi di Cina lanjut Teuku Zulyadi. maka bukan hal yang sulit bagi Tiongkok untuk menjadikan universitas mereka nomor satu di dunia di masa yang akan datang. Keunggulan Cina dikedua bidang tersebut  telah mendekati Amerika Serikat, bahkan telah melewati negara-negara Eropa.

“Ditambah lagi dengan kemampuan Tiongkok di bidang ilmu Fisika dan Teknik, maka mereka akan naik cepat menjadi universitas puncak dunia di masa yang akan datang.” Papar Teuku Zulyadi
Selain itu, Teuku Zulyadi juga menjelaskan bahwa hubungan antara Indonesia, khususnya Aceh dengan daratan Cina telah dimulai sejak lancarnya transportasi laut pada abad ke-13. Interaksi melalui budaya dan pendidikan dimulai sejak diutusnya diplomat China yang bernama Chengho ke Aceh, yang menyerahkan lonceng cakradonya kepada raja Aceh pada tahun 1909 sebagai lambang persahabatan.

Sebaliknya raja aceh juga mengirimkan zainal abidin sebagai utusan ke kerajaan cina. Jadi untuk mengulang kejayaan masa lalu mungkin penting bagi pemerintah Aceh untuk memiliki sumber daya manusia yang paham tentang Cina.

“Untuk saat ini, ada tiga hal yang dapat dilakukan mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa Aceh di cina, yaitu, menjadi duta wisata, pendidikan dan investasi Aceh di Tiongkok,” sebutnya.
Pada kesempatan tersebut,  Ketua Cakradonya Community Alfi Rian Tamara juga menjelaskan bahwa putera-puteri Aceh di Cina semakin ramai, khususnya di Kota Wuhan.

“Saat ini ada 53 mahasiswa Aceh yang sedang menjalani studi dan 47 orang sudah alumni, setiap tahun Tiongkok kedatangan mahasiswa asal Aceh yang umumnya melalui beasiswa China Government Scholarship Tiongkok,” ucapnya.
Rian mengaku, perusahaan asal Cina semakin banyak di Indonesia. Jadi kemungkinan besar dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia untuk hal tersebut.
“Untuk itu, mahasiswa Aceh di Tiongkok yang tergabung dalam Cakradonya Community bersedia menjadi penghubung bagi lembaga pemerintah dan non-pemerintah jika nantinya dibutuhkan sewaktu-waktu,” pungkas Rian.

4 Pulau di Aceh Singkil Diklaim Sumatera Utara, Syafriadi Protes Pemerintah Pusat

Banda Aceh -Wakil Ketua DPW PAN Aceh, Syafriadi meminta Pemerintah Pusat untuk bersikap bijaksana terkait upaya klaim 4 Pulau di Aceh Singkil oleh Provinsi Sumatera Utara, karena hal ini berpotensi lahirnya konflik horizontal antar daerah bahkan antar Provinsi. Syafriadi juga memprotes keras terhadap sinyal lampu hijau yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut.

“Pada 2017 lalu Sumut juga secara sepihak memasukan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang, dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K).  Tahun ini, Pemerintah Sumut kembali berupaya melakukan klaim terhadap 4 Pulau di kawasan Aceh Singkil. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Syafriadi kepada media, Rabu (07/11/2018) sebagai bentuk protes terhadap penyerobotan wilayah Aceh Singkil oleh Pemerintahan Sumut.

Menurut Syafriadi, jika Pemerintah Pusat memberikan lampu hijau kepada Sumatera Utara terkait hal ini maka dapat dikatakan Pemerintah Pusat sengaja menoreh luka lama di bumi Serambi Mekkah. “ Persoalan penyerobotan wilayah Aceh ini dengan pola klaim wilayah atau pulau ini tak bisa dianggap enteng, ini masalah besar,”tegasnya.

Syafriadi juga mendesak Pemerintah Aceh agar bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. “Jangan membiarkan masalah terus muncul. Pemerintah Aceh segera membentuk Tim Task Force yang melibatkan Pemerintah Aceh, Sumut, kabupaten/kota, plus pemerintah pusat, Jika lamban direspon maka akan semakin memperparah kondisi, bisa memicu konflik horizontal disana. Maka kehadiran pemerintah sangat diharapkan,” tegasnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Aceh harus bersikap tegas soal batas wilayah Aceh dengan wilayah- wilayah berbatasan langsung dengan Sumut dan sejumlah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh. “Hal ini harus difollow up terus. Persoalan bisa muncul secara tiba- tiba akibat kordinasi antarprovinsi yang masih lemah. Kami berpikir apa yang terjadi di sana juga terkait kedaulatan batas wilayah. “Saat ini Sumatera Utara dipimpin oleh putera asli kelahiran Aceh (Sabang), tentunya Pak Edy Rahmayadi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumut bisa lebih bijaksana dan tidak menyerobot wilayah Aceh. Di bawah kepemimpinan Pak Edy Rahmayadi di Sumatera Utara diharapkan akan memudahkan komunikasi membahas persoalan batas wilayah ini,” tambahnya.

Syafriadi menyarankan untuk menjawab persoalan klaim-klaim wilayah terkait  tata batas ini, perlu segera dilakukan invetarisir daerah- daerah berbatas Indonesia, batas Provinsi Aceh. Karena kewenangan bidang pertanahan sudah menjadi kewenangan Aceh dan perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan badan pertanahan. “Persoalan pertanahan ini Aceh telah diatur secara khusus melaluiPeraturan Presiden  Nomor 23 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Aceh, maka ini menjadi ruang bagi Aceh untuk melakukan invetarisir daerah- daerah batas agar tidak di serobot, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,”ucapnya.

Seharusnya, kata Tokoh Muda Aceh Singkil itu, Pemerintah Pusat mengiplementasikan kekhususan Aceh terkait batas wilayah Aceh sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan MoU Helsinki. “Batas wilayah sesuai UUPA dan MoU Helsinki ini belum direalisasikan, pemerintah justeru terkesan justeru memberi lampu hijau untuk mempersempit wilayah Aceh. Jadi, hal ini terkesan seperti upaya pengingkaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kesepakatan perdamaian Aceh yang tertuang di dalam MoU Helsinki. Kami ingatkan Mendagri jangan coba-coba untuk menggores luka lama dengan memberikan lampu hijau penyerobotan wilayah Aceh,”tandasnya.

Pelaku Usaha Diminta Tingkatkan Kualitas Produk

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak pelaku usaha di Aceh untuk memanfaatkan perubahan kebijakan impor yang kini diterapkan oleh Pemerintah Cina dengan meningkatkan kualitas produk yang layak ekspor di pasar global.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Nova dalam Forum Export - Import Indonesia dan China yang diadakan diselenggarakan secara paralel dengan China International Import Expo 2018 (CIIE) di Shanghai, Cina pada Selasa (6/8).

“Ini adalah satu momentum yang sangat besar dan harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha kita di Aceh, mengingat sumber daya alam dan produk buatan Indonesia sangat diminati oleh pasar Tiongkok,” kata Nova.

Plt Gubernur yang didampingi oleh sejumlah pengusaha, mengatakan bahwa kondisi ekonomi Cina yang sangat stabil merupakan peluang bagi pelaku usaha Aceh untuk melakukan penetrasi pasar Cina dan global.

“Ini adalah kesempatan emas bagi Aceh mengingat lokasinya strategis berada pada jalur program inisiatif One Belt One Road yang dicacangkan oleh Presiden Xi Jinping sejak 2013,” ujar Nova dalam forum yang dihadiri oleh ratusan pengusaha Cina dari berbagai sektor serta para perwakilan pemerintah kedua negara.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, ikut menjelaskan potensi dan kondisi ekonomi Indonesia di depan ratusan pengusaha China dalam Forum Ekspor di Shanghai, China.

Selain menghadiri Forum Export - Import Indonesia dan China, Nova Iriansyah juga menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama antara Samana Citra Agung dengan Jiangsu Pengfei Group China, terkait pembangunan Pabrik Semen di Laweung Pidie.

Selain itu, Nova juga menggelar silaturrahmi dengan mahasiswa Aceh di Wuhan University Cina serta membahas kemungkinan kerjasama di bidang pendidikan dengan kampus tersebut.

Menpora dijadwalkan hadiri Pekan Olahraga Aceh 2018

Menpora dijadwalkan hadiri Pekan Olahraga Aceh 2018





Menpora dijadwalkan hadiri Pekan Olahraga Aceh 2018
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (ANTARA /Puspa Perwitasari

Banda Aceh - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dijadwalkan menghadiri pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) XIII yang diselenggarakan pada 18-25 November 2018 di Jantho.

"Kita telah bertemu dan bersilaturahim dengan Pak Menteri dan Insya Allah beliau akan hadir pada event empat tahunan tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung di Jantho," kata Bupati Aceh Besar Mawardi Ali di Jakarta, Rabu.

Mawardi Ali menjelaskan dalam pembukaan PORA XIII, ia mengundang Menpora Imam Nahrawi untuk hadir ke Jantho Aceh Besar pada pada pelaksanaan even olahraga yang digelar empat tahunan itu.

Ia mengatakan dalam silaturrahim tersebut, Menpora menyatakan akan hadir pada kegiatan PORA dan melihat langsung arena olahraga yang ada dalam kompleks olahraga Jantho.

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Besar M Basir mengatakan kunjungan ke Kemenpora RI tersebut dalam rangka mengundang Menpora untuk hadir ke Aceh pada hari pelaksanaan PORA XIII.

Menurut dia, Menpora dijadwalkan akan hadir pada tanggal 24 November 2018 ke Kota Jantho dan dalam kunjungan tersebut akan melihat langsung seluruh arena olahraga yang dibangun di kabupaten setempat.

Event olahraga se-Aceh yang akan berlangsung di ibu kota Aceh Besar tersebut ?diikuti 4.069 atlet dari 23 kabupaten/kota dengan mempertandingkan 29 cabang olahraga.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali didampingi Kepala Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PN PTSP) Aceh Besar Sulaimi dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Aceh Besar M Basir.(antaranews)

UMP Aceh Tahun 2019 Rp2,9 juta

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2019 sebesar Rp 2,9 juta. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp200 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu sebesar Rp 2,7 Juta, Rabu (31/10/2018).
Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 98 tahun 2018, tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2019, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada tanggal 25 Oktober 2018.
“Dalam naskah Pergub yang ditandatangani oleh Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Aceh pada 25 Oktober lalu ini, besaran UMP Aceh tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp2.916.810. Pergub ini berlaku bagi seluruh pekerja dan karyawan, baik di perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan usaha sosial lainnya,” kata Nova dalam keterangan yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmad Raden.
Rahmad Raden menambahkan, besaran gaji Rp2.9 juta per bulan yang disebutkan dalam Pergub 98 tahun 2018 ini merupakan upah bulanan terendah dengan hitungan waktu kerja 40 jam per minggu.
“Sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Pergub 98 tahun 2018, UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Rahmad Raden.
Rahmad menambahkan, dengan ditetapkannya UMP tahun 2018 ini, maka para pengusaha di Aceh yang mempekerjakan karyawan tidak boleh membayar upah di bawah angka Rp 2,9 juta. Sementara bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan.
Pergub ini, sambung Rahmad, berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan  baik di perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan segala usaha sosial lain. Sedangkan mekanisme pengawasan akan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
“Bapak Plt Gubernur mengimbau seluruh pengusaha dan perusahaan di Aceh untuk mematuhi Pergub ini dan menerapkan UMP baru sebesar Rp2,9 juta, terhitung mulai tanggal 1 januari 2019 mendatag,” pungkas Rahmad Raden.

Aceh Charity Gelar Bakti Sosial di RSJ

Banda Aceh - Istri Wakil Gubernur Aceh, Dyah Erti Idawati bersama Aceh Charity melakukan Bakti Sosial dan menyerahkan santunan kepada pasien  di Rumah Sakit Jiwa Aceh, Rabu (31/10/2018).

Kedatangan Dyah Erti Idawati bersama Ketua Aceh Charity, Syamsiarni dan rombongan disambut oleh Direktur Rumah sakit Jiwa Aceh, dr. Makhrozal, M.Kes serta sejumlah staf RSJ Aceh.

"Apa yang kita berikan hari ini dari Aceh Charity tidaklah seberapa, para donatur merupakan anggota dari Aceh Charity sendiri atas rasa sosial kita yang tinggi sehingga pada hari ini kita ingin berbagi dengan pasien dan memberikan kebahagian kepada para pasien Rumah Sakit Jiwa," kata Dyah.

Dyah mengatakan, kegiatan sosial tersebut akan dilakukan secara rutin untuk membantu meringankan beban para pasien dirumah sakit jiwa, apalagi banyak diantara mereka yang berasal dari keluarga miskin.

“Tadi sudah disampaikan oleh pak Direktur, memang ada pasien-pasien yang sangat miskin, nanti juga akan saya sampaikan kepada Plt, Gubernur agar dapat memberikan bantuan-bantuan lain khusus untuk pasien miskin,” kata Dyah.
Dyah berharap, para pasien baik yang sedang mejalani Rehabilitasi narkoba maupun pasien jiwa di RSJ Aceh dapat berkontribusi di tengah-tengah masyarakat jika nantinya sembuh dan kembali ke masyarakat.

Dyah juga sangat mengapresiasi kebersihan Rumah Sakit Jiwa dan semangat yang dimiliki oleh paramedis, perawat dan staf dalam menjalankan tugasnya membina para pasien.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, dr. Makhrozal, M.Kes sangat berterima kasih atas kunjungan Aceh Charity untuk berbagi dengan para pasien yang sedang menjalani perawatan.
Pada kesempatan tersebut, Makhrozal juga menyampaikan bahwa bebas pasung merupakan salah satu prioritas Pemerintah Aceh. Sejak tahun 2010 sampai sekarang, sudah 333 penderita sakit jiwa yang dipasung telah dilepas.

“Untuk tahun ini kita sudah menjemput pasung 22 kasus, hari ini tim juga berangkat lagi ke Bener Meriah untuk melepaskan dua orang yang dipasung, dan minggu depan akan dilepaskan juga orang yang dipasung di Aceh Selatan,” kata Makhrozal.

Semua penderita sakit jiwa yang sudah dilepas dari pasung kata Makhrozal akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa dan ditangani sesuai dengan prosedur sampai sembuh secara klinis, mandiri dan direbab secara psikosial. Setelah itu pasien dipulangkan kemballi ke keluarga dan masyarakat.

Ketua Komisi 1 DPR: Kami Protes terhadap Eksekusi Tuti tanpa Notifikasi dari Saudi

Ketua Komisi 1 DPR: Kami Protes terhadap Eksekusi Tuti tanpa Notifikasi dari Saudi

Kerajaan Arab Saudi mengeksekusi mati Tuti Tursilawati. Tuti merupakan TKI asal Majalengka, Jawa Barat.Tuti dieksekusi pada hari Senin  di  Thaif (29/10) waktu setempat. Pemerintah Indonesia menyesalkan Kerajaan Arab Saudi yang mengeksekusi mati TKI Tuti Tursilawati. Eksekusi mati dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dengan langkah yang diambil pemerintah Saudi yang mengeksekusi Tuti tanpa notifikasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia.

“eksekusi tanpa notifikasi menjadi yang kesekian kalinya terjadi terhadap WNI di Saudi, saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI  menyatakan bela sungkawa kepada keluarga Almarhumah Tuti, dan kita minta pemerintah segera memanggil dubes Saudi dan kita  layangkan protes kepada mereka, jangan sampai ini terulang lagi” katanya dalam keterangan tertulis kepada Media, Rabu (31/10).

Kharis juga mengaku prihatin dengan Saudi yang jelas sekali  minggu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Istana Kepresidenan Bogor,  Senin 22/10/2018, namun belum hilang dari ingatan  seminggu kemudian WNI kita di eksekusi.

"Seminggu lalu Presiden menerima Menlu Saudi di Istana Bogor, Senin kemarin WNI kita dieksekusi tanpa notifikasi ini diplomasi apa, harus ada langkah serius Kemenlu untuk memastikan notifikasi itu jadi kewajiban" tegas Kharis.

Mengantisipasi agar tidak terulang Kharis yang merupalan Anggota DPR RI asal fraksi PKS, minta pemerintah Indonesia agar segera membentuk perjanjian terkait kewajiban memberi notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati dengan Arab Saudi.

“dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran memang tidak diwajibkan.  negara-negara termasuk Saudi memberi notifikasi kepada perwakilan negara asing terkait pelaksanaan hukuman mati pada salah satu warganya, namun perjanjian bilateral bisa dilakukan  karena hubungan Saudi dan RI dekat dan banyak WNI kita disana.” tutup Kharis.
Hambat Pencairan Dana Kongres KNPI, Kadispora Akan Dilaporkan ke Polisi

Hambat Pencairan Dana Kongres KNPI, Kadispora Akan Dilaporkan ke Polisi

Ismed Tanjong

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh berencana untuk melaporkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Aceh Darmansyah kepada pihak kepolisian.
Laporan itu terkait dengan tindakan dari Darmansyah yang sampai saat ini belum juga melakukan pencairan dana Kongres KNPI Aceh. Padahal Kongres akan berlangsung pada awal Desember 2018 mendatang.
“Kita menilai apa yang dilakukan oleh Kadispora adalah upaya atau indikasi menghambat pembangunan Aceh, karena jelas anggarannya sudah tersedia dalam DIPA, maka kami minta Kadispora untuk segera memperjelas, atau kami akan segera membawa ini ke ranah hukum” ujar Ketua Panitia Lokal Kongres KNPI XV Ismet Tanjong, Selasa (30/10).
Ismet menyebutkan tidak ada alasan lagi bagi Kadispora menunda-nunda pencairan dana tersebut karena semua persyaratan yang dibutuhkan sudah dipenuhi dan sudah dilengkapi oleh KNPI, termasuk surat penetapan Aceh sebagai tuan rumah Kongres KNPI.
“Kita sudah sampaikan semua, tapi sampai hari ini Kadispora belum merespon. Jadi kita nilai ada indikasi Kadispora ingin menghambat Kongres di Aceh, ini adalah tindakan melanggar hukum, dan kita akan laporkan yang bersangkutan kepada pihak kepolisian,” tambahnya.
Ismet menyebutkan, pihaknya juga sudah pernah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti Plt Gubernur Aceh, Sekda Aceh mendiskusikan kegiatan Kongres Pemuda di Aceh. Ismet bahkan meminta agar Plt Gubernur segera mencopot Kadispora dari jabatannya jika berani membantah perintah dari atasannya, yaitu Plt Gubernur Aceh.
“Kita Sudah melakukan pertemuan dengan pak Plt Gubernur dan Plt menyatakan siap, dan kita juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak agar Kongres ini jangan sampai gagal, karena ini menyangkut citra baik Aceh di mata orang luar Aceh,” lanjutnya.(anterokini)
Karo Humas Janji Teruskan Aspirasi Pegawai Honorer ke Plt Gubernur

Karo Humas Janji Teruskan Aspirasi Pegawai Honorer ke Plt Gubernur

Banda Aceh - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmad Raden, menyebutkan dirinya akan meneruskan seluruh aspirasi para guru honorer K2 yang berunjuk rasa ke Kantor Gubernur, Selasa 30/10/2018. 

"Plt Gubernur sedang berada di Korea Selatan untuk mendampingi para guru yang mengikuti program pemagangan. (Nanti) saya akan sampaikan aspirasi bapak/ibu semua ke Pak Plt Gubernur," kata Rahmad Raden saat menerima perwakilan demonstran.


Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Setda Aceh itu, para demonstran menyampaikan keluh kesahnya. Mereka meminta pemerintah memberikan peluang pengangkatan mereka dari pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Namun demikian, Rahmad meminta agar para pegawai honorer itu tidak terpengaruh dengan calo-calo yang mengimin-imingkan dapat memperjuangan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil. "Baru- baru ini begitu marak penipuan yang terjadi dengan iming-iming bisa meloloskan PNS, hingga tertipu ratusan juta," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Aceh, Abdul Qahar, mengatakan bahwa  Badan Kepegawaian Aceh hampir tiap tahun selalu menyurati kepada kementerian terkait nasib honorer K2.
  
Pemerintah Aceh, kata Abdul Qahar, tidak memandang sebelah mata terhadap tenaga kerja honorer. Hanya saja yang mempunyai wewenang untuk mengangkat PNS adalah Pemerintah Pusat.

Seleksi Qasidah, Sarana Melestarikan Seni Budaya Islami

Banda Aceh - Seleksi Qasidah Gambus bukan semat bertujuan untuk mencari wakil terbaik Aceh untuk berkompetisi di tingkat nasional, tetapi harus dijadikan sebagai sarana pelestari seni Budaya Islami di Bumi Serambi Mekah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati, dalam sambutannya pada pembukaan seleksi seni Qasidah Gambus se-Aceh, yang di pusatkan d Auditorium RRI Aceh, Selasa (30/10/2018).

"Mudah-mudahan proses seleksi ini menjadi salah satu media pelestari seni budaya Islami di Bumi Serambi Mekah, serta mampu menghasilkan grup Qasidah terbaik yang akan mewakili Aceh di kompetisi Qasidah tingkat nasional di Jakarta," kata Dyah Erti.

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Aceh itu mengimbau semua pihak untuk mendukung keberlangsungan komunitas seni Islami seperti Qasidah.

"Jangan hanya karena ada seleksi di tingkat provinsi, lalu kita ramai-ramai memberikan dukungan. Tanpa ada seleksi pun, harusnya dukungan tetap diberikan sehingga komunitas-komunitas seni Islami  berkembang pesat di Aceh," imbuh Dyah Erti.

Oleh karena itu, Dosen Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Unsyiah ini mengimbau para pengurus Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi)  Aceh dapat meningkatkan perannya dalam mendukung pengembangan grup seni qasidah dan seni marhaban di Aceh.

Dyah Erti juga berharap Pemerintah Aceh memberikan perhatian kepada Lasqi Aceh, sehingga kegiatan seni Islami dapat tubuh dan berkembang lebih semarak, dan turut berperan aktif menyebarkan dakwah-dakwah Islam melalui seni.

"Kami sebagai pengurus Tim Penggerak PKK Aceh siap menjalin kerjasama dengan Lasqi Aceh dalam pengembangan seni bernuansa agama ini. Dengan demikian seni qambus dan seni marhaban lebih semarak di daerah kita. Dan, selamat mengikuti seleksi kepada semua grup qasidah yang akan tampil," pungkas Dyah Erti.

Seleksi Qasidah tahun ini diikuti oleh 10 perwakilan Lasqi kabupaten/kota, yaitu Banda Aceh, Sabang, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah, Bener Meriah, Singkil da Pidie, serta 1 grup Lasqi dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh.

Kategori yang akan dipertandingkan adalah Qasidah anak (putera/puteri), remaja (putera/puteri) dan dewasa (putera/puteri). Pemenang dari masing-masing kategori akan mewakili Aceh pada festival Qasidah Gambus pada bulan November di Jakarta.

 10 Pegawai BPK di Pesawat Lion Air yang Jatuh

10 Pegawai BPK di Pesawat Lion Air yang Jatuh

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengonfirmasi ada 10 pegawai yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT 610. Pesawat tersebut dinyatakan jatuh di perairan Karawang.

"Sesuai dengan informasi yang kami peroleh, pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terjadwal menggunakan pesawat tersebut sebagai berikut (10 orang)," bunyi keterangan tertulis BPK, Senin (29/10/2018).

"Terutama terkait dengan pegawai BPK yang menjadi penumpang di pesawat dimaksud," tambah keterangan BPK.

BPK turut berbela sungkawa atas kejadian tersebut. BPK juga akan terus memantau perkembangan musibah ini.


Adapun 10 pegawai BPK yang terjadwal menumpangi pesawat tersebut, antara lain:

1. Harwinoko
2. Martua Sahata
3. Dicky Jatnika
4. Achmad Sobih Inajatullah
5. Imam Riyanto
6. Yunita Sapitri
7. Yoga Perdana
8. Resky Amalia
9. Yulia Silviyanti
10. Zuiva Puspitaningrum

Ada 10 Pegawai BPK di Pesawat Lion Air yang JatuhFoto: Dok. BPK


Sumber: (detik)
Tim Kampanye Jokowi Minta Polisi Tangkap Pembuat Surat Palsu Pemanggilan Tito

Tim Kampanye Jokowi Minta Polisi Tangkap Pembuat Surat Palsu Pemanggilan Tito

Tim Kampanye Kabupaten (TKK) Aceh Timur, Koalisi Indonesia Kerja, Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf, Drs.Badlisyah AH, meminta Penegak hukum untuk menangkap pembuat dan penyebar surat palsu pemanggilan Tito.


Ketua Tim Kampanye Kabupaten Aceh Timur, Jokowi-Ma'ruf, Badlisyah AH mengatakan bahwa tindakan pemalsuan surat KPK yang seolah-olah memanggil Tito Karnavian, merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak tegas.

"Kami meminta Polisi menangkap pembuat dan penyebar surat palsu tersebut, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Badlisyah.

Menurutnya pemalsuan surat KPK tersebut akan mengadu domba antar lembaga penegak hukum, dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Ia menambahkan seharusnya semua pihak tidak memproduksi dan menyebar hoaks di tengah suasana kampanye jelang pemilu seperti ini.

Ia menyebutkan bahwa dirinya juga menerima Surat pemanggilan Tito tersebut melalui Whatsapp, dan mengakui foto surat itu sangat meresahkan masyarakat.

Untuk itu ia meminta penegak hukum bergerak cepat mengungkap siapa yang memproduksi surat tersebut dan menyeretnya ke ranah hukum. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan lagi surat tersebut ke orang lain.

Pada foto yang tersebar itu, surat itu bernomor Spgl/5511/DIK.01.00/40/10/2018. Isi suratnya menyebutkan Tito telah berstatus tersangka dan diminta hadir ke kantor KPK di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 2 November 2018 pukul 10.00 WIB. Ia dituliskan akan diperiksa Kepala Penyidik KPK Rilo Pambudi.


Dalam surat itu juga tertulis bahwa surat pemanggilan ditandatangani Pimpinan Bidang Penindakan Direktur Penyidikan pada 29 Oktober 2018.

Aceh Ikut Meriahkan Pameran Trade Expo dan Pangan Nusa 2018

Tangerang - Provinsi Aceh ikut ambil peran dalam Pameran Trade Expo dan Pangan Nusa 2018 yang diselenggarakan di ICE BSD Tangerang Banten. Dalam kegiatan itu, Aceh yang diwakili oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh itu, memamerkan beberapa produk unggulan lokal. Di antaranya bumbu masak Meurasa, Hananan Coffe Gayo, Aroma food, Cilet Chocolate, Bawardi Coffe Gayo, Tas BA souvenir, Wadah pot bunga anyaman serta aneka kerajinan Situek.

Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Aceh, Muhammad Raudhi, mengatakan seluruh produk lokal Aceh sangat diminati para pengunjung baik dalam maupun luar negeri. Ia berharap di akhir pameran nanti akan ada buyer yang bekerjasama dengan pengusaha binaan Disperindak Aceh itu sebagai upaya untuk memajukan pengusaha lokal dan sebagai wadah penampungan tenaga kerja kreatif.

"Dengan demikian serapan tenaga kerja di sektor informal akan meningkat dan membantu menurunkan angka kemiskinan di produk lokal IKM Aceh," kata Raudhi.

Selain itu, lanjut Raudhi, sektor UMKM Aceh diyakini akan menumbuhkan semangat kreativitas orang-orang muda Aceh agar mampu memunculkan karya-karya  kreatif yang tinggi dengan nilai ekonomis yang diminati pasar.

Sementara Presiden Joko Widodo menyebutkan, kegiatan yang berlangsung sejak 24 hingga 28 Oktober 2018 itu bertujuan meningkatkan daya ekspor produk lokal ke luar negeri, dimana tahun 2017 peningkatan ekspor mencapai 5%. "

"Dengan Trade Expo dan Pangan Nusa 2018 ini diharapkan terjadi peningkatan eksport sebesar 8% secara nasional," kata presiden saat membuka acara itu.

KOMPOLNAS dan Komnas HAM  harus turun tangan  penegakan kasus  dugaan penyiksaan oleh Kepolisian di Polsek Kecamatan Bendahara

KOMPOLNAS dan Komnas HAM harus turun tangan penegakan kasus dugaan penyiksaan oleh Kepolisian di Polsek Kecamatan Bendahara

Lhokseumawe, saat ini Aceh sedang mengalami darurat penyiksaan dan kesewenang-wenangan Aparat Kepolisian, belum lupa ingatan kita tentang peristiwa salah tangkap oleh kepolisian dua bulan yang lalu, tanggal 23 Oktober 2018 beberapa oknum kepolisian dari Polsek Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh kembali melakukan tindakan yang mencoreng institusi kepolisian di Negara Indonesia.
Tidak tanggung-tanggung tindakan tersebut memicu kemarahan masyarakat, yang mengakhibatkan terbakarnya Gedung Polsek Kecamatan Bendahara, adapun kemarahan tersebut dipicu karena dilakukannya penangkapan dua orang warga AF (24) dan Alm. MY (25) pada 22 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIB namun kurang dari 24 jam, Alm. MY diketahui telah tidak bernyawa.
Kuat dugaan bahwa Penyebab meninggalya MY karena adanya Penyiksaan oleh Oknum Kepolisian Polsek Kecamatan Bendahara. Terkait itu, meski Kapolda Aceh telah mencopot jabatan Kapolsek Kecamatan Bendahara, dan akan mengusut tindakan tersebut, LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe akan memantau dan mengirimkan surat ke beberapa instansi terkait, karena agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali di Aceh.
Tindakan-tindakan seperti ini harus segera mungkin di usut hingga tuntas dan penindakan atau sanksi-sanksi yang dilakukan harus disampaikan secara terbuka mengingat hal ini sudah menjadi kosumsi public, jika tidak hal ini tidak transparan maka kami takutkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin menurun.
Setidaknya ada beberapa hal yang harus kembali di ingat oleh anggota Kepolisian dalam melakukan penyelidikan, peyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Kesemua proses dan tindakan tersebut harus jauh dari kekerasa, pemaksaan, mengingat Negara Indonesia telah menjamin warga negaranya untuk tidak di siksa dan ada beberapa hak-hak lainya dalam
Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28I, Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945,
Konvensi Anti Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi lainya (Convention Against Torture) melalui Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam.
Pasal 6 dan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik).
Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Bahkan tindakan diskriminasi dan penghormatan terhadap HAM juga dituankan dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Untuk itu kami meminta KOMPOLNAS dan KOMNAS HAM untuk melakukan pengawasan dan beberapa tindakan lainya untuk menjamin keadilan bagi korban.

Lhokseumawe , 25 Oktober 2018
Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe


Fauzan, S.H.

Pemerintah Aceh Mulai Bahas Rencana Pembangunan Tahun 2020

Pemerintah Aceh Mulai Bahas Rencana Pembangunan Tahun 2020

Banda Aceh- Pemerintah Aceh mulai membahas rencana pembangunan tahun 2020. Kegiatan diawali dengan kegiatan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kartekrenbang) Aceh sebagai milestone APBA 2020 di Hermes Palace Hotel, Kamis (25/10/2018).

Menurut Kepala Bappeda Aceh, Azhari SE, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tahapan awal perencanaan pembangunan Aceh tahun 2020, agar tepat waktu dan berkualitas berdasarkan evidence based planning atau perencanaan berdasarkan data dan fakta.

“Kita identifikasi usulan program/kegiatan SKPA dan usulan Pemerintah kabupaten/kota sejak dini, agar setiap program kegiatan terencana dengan baik,” kata Azhari.

Melslui sosialisasi dan koordinasi sejak dini itu, lanjutnya, semua unsur terkait memiliki persepsi yang sama dalam mengidentifikadikan program/kegiatan prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi maupun kewenangan Kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah Aceh ingin mamastikan bahwa program kegiatan yang diusulkan tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kita ingin menyamakan persepsi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah kabupaten/kota mengenai berbagai program/kegiatan yang perlu dilaksakan pada tahun 2020,” ujar Azhari.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Data dan informasi Kewilayahan dan Kawan Kementerian PPN/BAppenas, Yudianto, ST., MT dalam sambutannya menyampaikan, untuk mencapai target pembangunan nasional dan provinsi, perlu dilakukan koordinasi teknis perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/kota.

“Koordinasi teknis pembangunan yang dilakukan adalah tahap perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,” kata

Yudianto berharap, sosialisasi tersebut dapat membawa perubahan tersebut perencanan pembanguan yang lebih baik sehingga setiap program/kegiatan yang di usulkan berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kartekrenbang) Aceh tahun 2020 dihadiri oleh seluruh perwakian SKPA dan Kepala Bappeda serta seluruh SKPA di lingkungan Setda Aceh

Usai Dibajak Teroris, Pesawat Bintang Air Alami Kecelakaan di Bandara SIM

Usai Dibajak Teroris, Pesawat Bintang Air Alami Kecelakaan di Bandara SIM

Banda Aceh - Usai dibajak teroris di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, pesawat Bintang Air 705 AR tujuan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar mengalami kecelakaan. Pesawat yang membawa 158 penumpang itu mengalami turbulensi yang mengakibatkan harus didaratkan secara darurat.

Usai mendarat di pinggir landasan, asap tebal terlihat membumbung dari sayap kanan. Sementara dari pintu darurat, ratusan penumpang dipandu petugas keluar menyelamatkan diri. Mereka dievakuasi dari badan pesawat yang sebagiannya terbakar.

Sesaat kemudian dua unit pemadam kebakaran bersama petugas kesehatan tiba. Pesawat yang terbakar dipadamkan. Para korban dievakuasi dari lokasi kejadian.

Aksi itu bukanlah kejadian sebenarnya, melainkan simulasi yang digelar penyelamatan penerbangan yang digelar Angkasa Pura II, di Bandara Sultan Iskandar Muda. Lewat aksi itu, diharapkan seluruh operator yang bertugas di bandara di Blang Bintang itu lebih sigap dan siaga terhadap kemungkinan kejadian serupa terjadi di kawasan otoritas bandara setempat.

Takwallah, Asisten II Setda Aceh, mengatakan Pemerintah Aceh sangat mendukung kegiatan tersebut. Apalagi, peran bandara Sultan Iskandar Muda dalam mendukung pembangunan Aceh sangat besar.

"Dengan adanya simulasi ini, seluruh personil di Bandara Sultan Iskandar Muda bisa lebih terlatih atas segala kemungkinan yang terjadi di bandara," kata Takwallah.

Senada dengan Takwallah, Bintang Hidayat dari Otoritas Bandara Wilayah 2, mengatakan simulasi keadaan darurat merupakan kewajiban airport terkait peraturan keselamatan penerbangan dan diatur dalam ...

"Fungsi koordinasi dan latihan ini harus dilakukan untuk melatih stakeholder di airport sebagai bentuk antisipasi keadaan darurat," kata Bintang Hidayat.

Sementara itu Eksekutif General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda, Yos Suwagiyono, mengatakan latihan penanggulangan darurat tersebut rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Tujuannya, kata Yos adalah untuk menguji personil dalam hal mengantisipasi dan memberikan pertolongan pada korban kecelakaan pesawat udara juga sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar sebagai dampak dari suatu kecelakaan.

"Kami berharap kegiatan latihan ini dapat menginspirasi kita akan pentingnya menciptakan sistem penanggulangan darurat yang handal dan dapat diaplikasikan jika memang terjadi keadaan darurat," kata Yos Suwagiyono.

Akui Anggotanya Keliru, Kapolda Minta Maaf

Akui Anggotanya Keliru, Kapolda Minta Maaf

Akui Anggotanya Keliru, Kapolda Minta Maaf


KAPOLDA Aceh, Irjen Rio S Dijambak, didampingi Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Zulhir Destrian (kanan) meninjau Mapolsek Bendahara, Rabu (24/10). Kondisi gedung ini sangat memprihatikan setelah menjadi sasaran amuk massa setelah meninggalnya seorang tahanan dua hari lalu. 

KUALASIMPANG - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Rio S Djambak mengingatkan anak buahnya untuk bekerja profesional dan menjadikan kerusuhan di Mapolsek Bendahara, Aceh Tamiang, Selasa (23/10), sebagai pelajaran berharga. Aksi massa yang berujung pembakaran markas polisi itu diakuinya akibat kekeliruan anggotanya.
“Ada kekeliruan anggota kami. Atas nama Kapolri dan pribadi, saya minta maaf, khususnya kepada keluarga korban,” kata Rio S Djambak di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Rabu (24/10).
Rio secara khusus datang ke Aceh Tamiang untuk berkunjung ke rumah orang tua Mahyar (25) di Tanjungkeramat, Kecamatan Bandamulia, Aceh Tamiang. Mahyar merupakan tahanan Polsek Bendahara yang belakangan meninggal akibat dugaan kekerasan. Jenderal bintang dua ini juga menyempatkan diri meninjau Mapolsek Bendahara yang kondisinya rusak parah akibat diamuk massa, Selasa siang.
Saat melakukan pertemuan dengan Forkopimda Aceh Tamiang, Rio mengatakan kasus ini telah merusak kerja keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang sedang membangun trust (kepercayaan) dengan masyarakat. Dugaan penganiayaan yang disebut sebagai pemicu kerusuhan ini dipastikannya bukan kebijakan Polri, melainkan segelintir oknum polisi.
“Ternyata masih ada oknum kita yang seperti ini. Konsekuensinya pasti ada, kapolseknya hari itu juga langsung dibebastugaskan,” sambung Rio.
Disebutnya, ada empat polisi yang sedang diperiksa Seksi Propam Polres Aceh Tamiang. “Mereka adalah kapolsek bersama tiga anak buahnya,” beber Rio.
Rio berjanji pemeriksaan keempat oknum itu bukan hanya terkait kode etik, tapi juga akan digiring kepada tindak pidana umum. Dia berharap seluruh jajaran Polri di Aceh menjadikan kasus ini sebagai pelajaran sehingga ke depannya tidak terulang. “Aceh sudah kondusif. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” tegasnya.
Dalam kunjungan ini, Rio bersama unsur Forkopimda yang dipimpin Bupati Aceh Tamiang, H Mursil menyempatkan diri ke rumah orang tua korban sekaligus menyerahkan titipan bantuan Kapolri. Namun, keluarga berharap bantuan tidak sebatas seremoni, karena mereka tetap menuntut oknum yang terlibat dijatuhi sanksi.
“Almarhum ini sudah punya anak. Ke depan bagaimana nasib anaknya. Kami juga minta polisi yang menjadi pelaku dikenai sanksi tegas,” ujar seorang perwakilan keluarga.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Misbahul Maunawar menambahkan untuk sementara pelayanan di Mapolsek Bendahara dilakukan menggunakan tenda darurat. Namun, dia menyarankan untuk hal-hal penting sebaiknya warga langsung ke Polres Aceh Tamiang.
Terkait adanya laporan sejumlah warga yang tertembak ketika aparat berupaya membubarkan massa yang mulai anarkistis pada Selasa (23/10) sore, Misbahul menyarankannya buat laporan disertai barang bukti. “Silakan melapor, kalau ada barang bukti proyektilnya silakan dibawa juga,” ujarnya. (mad)

Kata Sambutan Pemerintah Aceh Saar Peresmikan Pembukaan POPWIL 2018

Banda Aceh - Atlit berprestasi tidak bisa dibentuk secara instan, proses latihan dan menempa diri dalam berbagai kompetisi menjadi salah satu kunci menjadi atlit sukses. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah adalah salah ajang yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk membentuk dan menyaring atlit berprestasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Dermawan, saat membacakan sambutan tertulis Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah I Sumatera tahun 2018, di Amel Convention Hall, Senin (22/10/2018) malam.

"Atlit berprestasi tidak datang dari langit, tidak pula muncul secara tiba-tiba. Atlit hebat hanya lahir dari proses latihan yang disiplin dan berkesinambungan. Karena itu jika ingin menjadi atlit berprestasi, proses latihan dan kompetisi harus dimulai sejak muda. Popwil adalah salah satunya," ujar Dermawan.

"Kita tentu pernah mendengar nama Lalu Muhammad Zohri, atlit muda nasional juara dunia lari 100 meter usia di bawah 20 tahun. Ia adalah contoh atlit yang sukses mengukir prestasi sejak dari kejuaraan antar Pelajar," sambung Sekda.

Selain Zohri, sambung Dermawan, tentu ada ratusan bahkan ribuan atlit nasional lainnya yang memulai kiprah awalnya dari kompetisi antar pelajar. Oleh karena itu, Sekda mengimbau para atlit untuk memanfaatkan ajang Popwil sebagai ajang untuk menempa kemampuan diri.

"Kejuaraan antar pelajar merupakan cikal bakal lahirnya para atlit nasional. Siapapun yang sukses di kejuaraan ini, tentu berpeluang mendapat pembinaan khusus agar kelak dapat mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Karena itu, manfaatkan Popwil sebagai alat ukur untuk mengetahui daya saing dan kemampuan setelah menjalani pemusatan latihan selama beberapa bulan terakhir ini," Imbau Sekda.

Dermawan juga berpesan agar para atlit pelajar yang berkompetisi pada Popwil kali ini selalu menanamkan kepercayaan diri agar mampu memberikan yang terbaik bagi daerah masing-masing. "Bersainglah secara sportif, kreatif dengan mental baja, tapi tetap saling menghargai persaudaraan dan kekeluargaan sebagai sesama anak bangsa."

"Ingat, Sang Juara Sejati  adalah mereka yang punya tekad kuat, gigih dalam berlatih, serta jujur dalam bersikap. Saya berharap, spirit Sang Juara itu ada pada diri kalian semua. Selamat berjuang, selamat bertanding. Junjung tinggi sportifitas dan rasa kekeluargaan," pungkas Sekretaris Daerah Aceh.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Darmansah, selaku Ketua Panitia Popwil dalam laporannya menjelaskan, Popwil I tahun 2018 ini diikuti oleh peserta yang terdiri atas atlit, pelatih dan official sebanyak 1.212 orang.
Kontingen terbanyak berasal dari Aceh, selaku tuan rumah yang didukung oleh kekuatan kontingen sebanyak 175 orang, selanjutnya Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kontingen sebanyak 165 orang, Sumatera Barat 165 orang, Kepulauan Riau 165 orang, Provinsi Jambi 165 orang, provinsi Riau 153 orang dan Provinsi Bangka Belitung sebanyak 134 orang.

"Popwil I tahun 2018 ini, para atlit akan bertanding memperebutkan 140 medali, yang terdiri atas 35 medali emas, 35 medali perak dan 70 medali perunggu," kata Darmansyah.

Beberapa cabang olehraga yang akan dipertandingkan pada Popwil I tahun 2018 ini adalah sepakbola, bola voli, basket, sepak takraw, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan dan pencak silat.

Sekda Minta MAA Beri Solusi atas Berbagai Fenomena di Aceh

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan MM., meminta Majelis Adat Aceh untuk merespon dan ikut memberi solusi atas berbagai fenomena yang saat ini berkembang di Aceh. Respon tersebut, kata Sekda, bisa dilakukan dengan cara penguatan adat di semua level.

Berbagai fenomena itu, menjadi persoalan serius yang perlu segera untuk diambil tindakan. Misal saja peredaran narkoba yang kini bukan lagi terjadi di perkotaan, melainkan sudah merambah hingga ke tingkat gampong. Karena itu, fungsi-fungsi adat perlu untuk lebih ditingkatkan untuk menangkal berbagai fenomena yang mengancam generasi masyarakat Aceh tersebut.

"Fungsikan meunasah, balai semeubet (pengajian) sehingga generasi muda bisa paham akan kekayaan adat istiadat Aceh," kata Sekda Dermawan saat membuka Musyawarah Besar pemilihan  pengurus MAA periode 2019-2023 yang mengangkat tema Musyawarah Mufakat Majelis Adat Aceh untuk membina dan melestarikan adat Aceh, di Hotel Grand Nanggroe, Selasa 23/10/2018.

Untuk memakmurkan meunasah, kata Dermawan, butuh langkah konseptual, di mana meunasah bisa dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat dalam memberikan didikan pada generasi muda. Dengan demikian, perbaikan moral generasi Aceh bisa dibina sejak dini.

Selain itu, lanjut Dermawan, MAA perlu menguatkan kembali peran lembaga adat di Aceh seperti pawang gle, panglima laot dan keujreun blang. Ketiga lembaga ini perlu difungsikan kembali, sehingga dapat menekan timbulnya konflik di tengah masyarakat. “Berbicara adat, sama dengan berbicara ruh semangat persatuan Aceh.

Dengan berfungsinya lembaga adat ini tentu akan memperkokoh persatuan di tengah masyarakat.”
Dermawan memuji kiprah MAA yang dalam 5 tahun terakhir telah mengupayakan pelestarian budaya Aceh di berbagai daerah. Bahkan sistim peradilan adat di Aceh telah mengilhami daerah lain. Aceh, kata Dermawan dipakai sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa dengan sistem peradilan adat.

“Yang perlu ditingkatkan lagi adalah pemikiran dan solusi lembaga adat atas kondisi yang berkembang di Aceh saat ini,” kata Dermawan.

Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh, Badruzzaman Ismail, menyebutkan di era revolusi industri, peran dan fungsi nilai-nilai adat sebagai bagian dari budaya Aceh mulai terkikis. Karena itu, butuh upaya bersama untuk mengembalikan nilai-nilai adat Aceh masa lalu yang kental dengan keislaman.

Di Musyawarah MAA kali ini, kata Badruzzaman, harus dipersiapkan  pemimpin yang visioner dan bekerjakeras dalam kebersamaan sehingga adat Aceh tetap terjaga.

MILF Belajar Implementasi Perdamaian di Aceh

Banda Aceh – Perwakilan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Abunawas Maslamama belajar cara merawat perdamaian pada pemerintah Aceh. Hal tersebut dilakukan atas dasar Aceh yang berhasil menjaga perdamaian dan mengimplementasikan hasil perjanjian Helsinki.

Abunawas mengatakan, pasca-perdamaian Bangsa Moro dan Pemerintah Philipina, banyak tantangan yang dihadapi baik itu dalam pembentukan partai, transisi kombatan menjadi masyarakat biasa dan menghadapi para ekstrimis di wilayah Moro.

“Karena itu, kami datang ke Aceh untuk mempelajari beberapa hal terkait proses perdamaian, reintegrasi para kombatan, partai lokal serta implementasi butir-butir dalam MoU Helsinki,” kata Abunawas.
Berbagai pengalaman dari Aceh kata Abunawas, akan menjadi referensi bagi tim MILF untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan poin-point kesepakatan perdamaian.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M. Jafar, menyampaikan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menjadi sumber hukum yang mengatur berbagai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh.

Undang-undang itu memerintahkan pemerintah Aceh membentuk lembaga khusus yang di antaranya bertugas mengatur proses reintegrasi mantan kombatan kembali ke menjadi masyarakat sipil biasa. Undang-undang itu juga membuat Aceh bisa membentuk partai lokal sebagai peserta pemilu. Di partai-partai lokal inilah para mantan GAM melanjutkan karir politik dalam pemerintahan.

Pemerintah Aceh kata Jafar, juga menyediakan dana melalui otonomi khusus untuk penyelengaraan lembaga tersebut. “Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka dibentuklah berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dan hak dan semua itu diatur dalam UUPA,” kata Jafar.

Jakfar menambahkan, untuk merawat perdamaian para yang bertikai dan pemerintah membangun hubungan dengan azas saling percaya. Tujuannya, kata Jakfar, proses pembangunan di Aceh dapat segera dilakukan.

Back To Top