Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Ads sponsor

Cari Berita Disini

Sekda Minta MAA Beri Solusi atas Berbagai Fenomena di Aceh

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan MM., meminta Majelis Adat Aceh untuk merespon dan ikut memberi solusi atas berbagai fenomena yang saat ini berkembang di Aceh. Respon tersebut, kata Sekda, bisa dilakukan dengan cara penguatan adat di semua level.

Berbagai fenomena itu, menjadi persoalan serius yang perlu segera untuk diambil tindakan. Misal saja peredaran narkoba yang kini bukan lagi terjadi di perkotaan, melainkan sudah merambah hingga ke tingkat gampong. Karena itu, fungsi-fungsi adat perlu untuk lebih ditingkatkan untuk menangkal berbagai fenomena yang mengancam generasi masyarakat Aceh tersebut.

"Fungsikan meunasah, balai semeubet (pengajian) sehingga generasi muda bisa paham akan kekayaan adat istiadat Aceh," kata Sekda Dermawan saat membuka Musyawarah Besar pemilihan  pengurus MAA periode 2019-2023 yang mengangkat tema Musyawarah Mufakat Majelis Adat Aceh untuk membina dan melestarikan adat Aceh, di Hotel Grand Nanggroe, Selasa 23/10/2018.

Untuk memakmurkan meunasah, kata Dermawan, butuh langkah konseptual, di mana meunasah bisa dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat dalam memberikan didikan pada generasi muda. Dengan demikian, perbaikan moral generasi Aceh bisa dibina sejak dini.

Selain itu, lanjut Dermawan, MAA perlu menguatkan kembali peran lembaga adat di Aceh seperti pawang gle, panglima laot dan keujreun blang. Ketiga lembaga ini perlu difungsikan kembali, sehingga dapat menekan timbulnya konflik di tengah masyarakat. “Berbicara adat, sama dengan berbicara ruh semangat persatuan Aceh.

Dengan berfungsinya lembaga adat ini tentu akan memperkokoh persatuan di tengah masyarakat.”
Dermawan memuji kiprah MAA yang dalam 5 tahun terakhir telah mengupayakan pelestarian budaya Aceh di berbagai daerah. Bahkan sistim peradilan adat di Aceh telah mengilhami daerah lain. Aceh, kata Dermawan dipakai sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa dengan sistem peradilan adat.

“Yang perlu ditingkatkan lagi adalah pemikiran dan solusi lembaga adat atas kondisi yang berkembang di Aceh saat ini,” kata Dermawan.

Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh, Badruzzaman Ismail, menyebutkan di era revolusi industri, peran dan fungsi nilai-nilai adat sebagai bagian dari budaya Aceh mulai terkikis. Karena itu, butuh upaya bersama untuk mengembalikan nilai-nilai adat Aceh masa lalu yang kental dengan keislaman.

Di Musyawarah MAA kali ini, kata Badruzzaman, harus dipersiapkan  pemimpin yang visioner dan bekerjakeras dalam kebersamaan sehingga adat Aceh tetap terjaga.

MILF Belajar Implementasi Perdamaian di Aceh

Banda Aceh – Perwakilan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Abunawas Maslamama belajar cara merawat perdamaian pada pemerintah Aceh. Hal tersebut dilakukan atas dasar Aceh yang berhasil menjaga perdamaian dan mengimplementasikan hasil perjanjian Helsinki.

Abunawas mengatakan, pasca-perdamaian Bangsa Moro dan Pemerintah Philipina, banyak tantangan yang dihadapi baik itu dalam pembentukan partai, transisi kombatan menjadi masyarakat biasa dan menghadapi para ekstrimis di wilayah Moro.

“Karena itu, kami datang ke Aceh untuk mempelajari beberapa hal terkait proses perdamaian, reintegrasi para kombatan, partai lokal serta implementasi butir-butir dalam MoU Helsinki,” kata Abunawas.
Berbagai pengalaman dari Aceh kata Abunawas, akan menjadi referensi bagi tim MILF untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan poin-point kesepakatan perdamaian.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M. Jafar, menyampaikan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menjadi sumber hukum yang mengatur berbagai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh.

Undang-undang itu memerintahkan pemerintah Aceh membentuk lembaga khusus yang di antaranya bertugas mengatur proses reintegrasi mantan kombatan kembali ke menjadi masyarakat sipil biasa. Undang-undang itu juga membuat Aceh bisa membentuk partai lokal sebagai peserta pemilu. Di partai-partai lokal inilah para mantan GAM melanjutkan karir politik dalam pemerintahan.

Pemerintah Aceh kata Jafar, juga menyediakan dana melalui otonomi khusus untuk penyelengaraan lembaga tersebut. “Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka dibentuklah berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dan hak dan semua itu diatur dalam UUPA,” kata Jafar.

Jakfar menambahkan, untuk merawat perdamaian para yang bertikai dan pemerintah membangun hubungan dengan azas saling percaya. Tujuannya, kata Jakfar, proses pembangunan di Aceh dapat segera dilakukan.

Pemerintahan AZAM Didesak Cabut Perbup Aceh Selatan No 5 Tahun 2018

Tapaktuan - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Azwir - Amran diharapkan siap berbesar hati dan lebih ikhlas untuk mengindahkan amanah keputusan PTUN Banda Aceh 27 Agustus 2018 lalu yang mengabulkan gugatan Drs Tio Achriyat. 

"Kita mendesak Pemkab Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Azwir-Amran untuk segera mencabut Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang penjatuhan hukuman berat dengan pembertian dengan tidak hormat dari PNS atas nama Drs Tio Achriyat. Berdasarkan amanah keputusan PTUN Banda Aceh maka Pemkab Aceh Selatan selatan diwajibkan untuk membatalkan peraturan bupati nomor 5 tahun 2018 itu," ungkap Sekjen Forum Mahasiswa dan Pemuda Selatan Raya Aceh (MeuSeRAYA) kepada media ini, Sabtu (20/10/2018).

Selain mencabut perbup tersebut, lanjut Delky, PTUN juga mewajibkan agar Pemkab Aceh Selatan untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Drs Tio Achriyat sebagai ASN/Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Selatan.

Menurut Delky, PTUN mengabulkan gugatan Tio Achriyat dikarenakan Perbup Nomor 5 Tahun 2018 itu jelas-jelas mengangkangi PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2010.

"Namun, mirisnya bagian hukum setdakab Aceh Selatan terkesan begitu memaksakan untuk melakukan banding atas keputusan PTUN Banda Aceh ini ke PTTUN di Medan. Padahal, jika pemkab legowo dan berbesar hati menerima keputusan PTUN Banda Aceh, maka publik akan lebih mengapresiasi sikap tersebut," kata mantan aktivis FPMPA itu.

Delky juga meminta agar pemimpin baru Aceh Selatan segera menuntaskan persoalan ini dan mencabut upaya banding karena dikhawatirkan hanya akan membuat jatuhnya marwah pemkab di mata publik.

"Sungguh, sikap bagian hukum setdakab yang ngotot agar perbup itu tetap tidak dicabut memalukan. Kami menilai ada baiknya jika pemkab melakukan melakukan mutasi maka yang dimutasi pertama itu ya kepala bagian hukumnya, agar tak terus menerus melakukan upaya penindasan secara hukum dengan mengatasnamakan pemerintah," ujarnya.

Dia juga berharap kebijaksanaan pemimpin Aceh Selatan yang baru dalam proses penegakan hukum. 

Delky menjelaskan, berdasarkan surat Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) KOPRI Nasional, B-14/SJ/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 pada poin 4 meminta agar kepada pejabat pembina kepegawaian(PPK) untuk tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan mengembalikan hak-hak lain yang melekat kepada ASN dimaksud seperti gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada kedudukan semula.

Surat tersebut, kata Delky, merupakan respon LKBH Kopri Nasional terhadap Surat Edaran bersama menpan & RB, Mendagri serta BKN yang meminta kepada segenap PPK baik dipusat maupun di daerah uuntuk melakukan PTDH kepada PNS yang sudah mendapat vonis inkrah dari pengadilan.

Masih kata Delky, surat Edaran bersama itu telah melanggar norma-norma hukum sebgaimana yang diatur dalam UU NO 11 THN 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan RI, apalagi Surat Edaran bersama itu tidak termasuk dalam tata aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Bahkan, tambah Delky, menabrak UUD 45 pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 huruf d ayat 1 dan pasal 28 huruf i ayat 2 serta pasal 28 D ayat 1 & pasal 281 ayat 2  UUD 1945 yang sudah diamandemen.

"Dengan adanya surat dari KOPRI tersebut, kami kira akan menjadi pertimbangan kuat bagi Bupati Aceh Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengambil sikap bijaksana. Berpegangan kepada perundang-undangan atau surat edaran bersama itu. Kami yakin Pak Azwir sebagai mantan birokrat berpengalaman paham betul bagaimana sikap yang bijaksana tanpa harus menzalimi pihak lain yang sudah dikabulkan gugatannya oleh PTUN," tandasnya.

Menurut Delky, sikap tegas dan bijaksana pemerintahan AZAM ini akan menjadi patron awal bagi masyarakat untuk menatap masa depan tata kelola pemerintahan Aceh Selatan di bidang hukum.

"Jika persoalan ini berhasil ditangani AZAM maka ini juga akan menjadi catatan penting bagi terobosan 100 hari pemerintahan AZAM di bidang kebijaksanaan dan penegakan keadilan hukum. Apalagi kasus penzaliman terhadap Tio Acriyat ini sudah jadi rahasia publik di Aceh Selatan, kita berharap ini segera berakhir," pungkasnya.
Pemerintah Aceh Akan Bantu Renovasi Asrama Mahasiswa di Yogyakarta

Pemerintah Aceh Akan Bantu Renovasi Asrama Mahasiswa di Yogyakarta

Yogyakarta - Pemerintah Aceh akan membantu pembiayaan untuk merenovasi asrama mahasiswa Aceh yang ada di Yogyakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat meninjau kondisi asrama Meuligoe Iskandar Muda, di Jalan Poncowinantan Yogyakarta, Rabu 17 Oktober 2018.

“Karena ini menyangkut martabat Aceh dan sesuai dengan program prioritas pemerintah yaitu Aceh Carong, Aceh Meuadab dan lain-lain," kata Nova. "Saya juga pernah menjadi mahasiswa, jadi sangat wajar jika Pemerintah Aceh peduli dan konsen terhadap permasalahan mahasiswa.

Nova Iriansyah menambahkan, untuk melaksanakan renovasi asrama, diperlukan status legal asrama tersebut. “Saya meminta kepada pengacara asrama ini juga untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu saya lakukan. Intinya saya siap melakukan apapun untuk asrama ini,” tegas Nova Iriansyah yang juga turut serta membawa tim hukum pemerintah Aceh.

Seusai  meninjau kondisi asrama, kondisi kamar hingga kamar mandi di asrama, Nova Iriansyah menyimpulkan asrama itu memang harus segera di renovasi, “kondisinya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kuasa Hukum Asrama Aceh, Zulfitri Adli mengatakan asrama itu adalah milik masyarakat Aceh dan harus tetap dipertahankan. “Tidak hanya arama ini, asrama-asrama Aceh lain di Jogja letaknya sangat strategis, karena itu asrama-asrama ini harus terus dijaga,” ujarnya. []

Tim Kampanye Kabupaten (TKK) Target 60 Persen Suara Jokowi di Aceh Timur

Aceh Timur - Tim Kampanye Kabupaten (TKK) Koalisi Indonesia Kerja, Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf, Kabupaten Aceh Timur, menargetkan perolehan 60 persen suara di Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan Presiden tahun 2019.

Hal itu disampaikan ketua TKK Aceh Timur Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf, Drs Badlisyah AH, usai rapat Konsolidasi Tim Kampanye Kabupaten Aceh Timur, di Idi, Selasa (16/10/2018).


Menurut Badlisyah, Tim kampanye Kabupaten Koalisi Indonesia Kerja, akan bekerja keras untuk memenangkan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf dengan tetap menjunjung tinggi etika, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Badlisyah menambahkan bahwa dirinya akan segera membentuk tim kerja di tingkat kecamatan dan seluruh Gampong di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Pembentukan tim hingga ke gampong diperlukan untuk mensosialisasikan sosok Jokowi-Ma'ruf kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke level terendah, sehingga masyarakat dapat memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf secara sadar dan tanpa paksaan.

Ia menambahkan bahwa kampanye yang dibangun pihaknya tetap dengan cara santun, dengan cara menyampaikan capaian-capaian Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia serta visi misi 5 tahun ke depan.

"Masyarakat harus diberi kesadaran kenapa harus memilih Jokowi, supaya tidak terkesan memilih kucing dalam karung," jelas Badlisyah.

Drs. Badlisyah ditetapkan sebagai Ketua Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Indonesia Kerja, Kabupaten Aceh Timur, melalui Surat Keputusan Nomor 19-B/KPTS/TKD.Aceh/JKWMA/IX/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Ketua TKD Provinsi Aceh, Irwansyah dan Sekretaris, Dra. T. Sulaiman Badai.
Miftahul Jannah, Menjaga Keyakinan di Arena Judo

Miftahul Jannah, Menjaga Keyakinan di Arena Judo

Hari masih pagi saat Miftahul Jannah tiba di Aceh. Ia yang datang dengan rombongan kecil disambut bak pahlawan di lobi kedatangan Bandara Sultan Iskandar Muda. Istri Plt Gubernur Aceh dan beberapa pejabat SKPA menyambut ia dengan kalungan bunga.

Miftahul Jannah adalah pejudo paralimpik Indonesia. Ia menjadi bagian atlet yang semula akan bertanding di arena Asean Para Games 2018 di Jakarta. Namun kisah heroiknya baru-baru ini menghentak publik olahraga tanah air. Ia mencoba mendobrak aturan dengan tetap mempertahankan prinsip meski gagal menjadi juara. Masalahnya sederhana. Atlet asal Susoh Aceh Barat Daya itu, dilarang bertanding karena enggan melepas jilbab. Apa boleh buat, Miftah didiskualifikasi dari pertandingan.

"Walau pun tidak bertanding, Miftah sudah menang. Pertandingan sebenarnya adalah melawan diri sendiri," kata Istri Plt Gubernur, Dyah Erti Idawati, Senin pertengahan Oktober 2018.

Keputusan Miftah mempertahankan hijab, kata Dyah, telah membawa kabar baik bagi Aceh yang menerapkan syariat Islam. Di usia belia, Miftah telah menjadi duta yang menyampaikan keislamannya ke dunia internasional.

"InsyaAllah Miftah akan menerima hadiah yang jauh lebih inggi dari hadiah dunia," kata Dyah.

Keputusan Miftah tersebut membuat Dyah jatuh hati. Ia mencoba menawarkan perhatian pada Miftah layaknya anak sendiri. Miftah didampingi hingga ke ruang tunggu. Ia ditawarkan sebungkus nasi guri.

"Saya masih kenyang," Miftah menolak halus. "Nanti ngak kuat lho tenaganya. Ayo, ibu suapin kalau ngak mau makan sendiri." Miftah tersipu. Dyah mencoba menggodanya. Ia kemudian menuangkan segelas air dari botol mineral. Miftah meminumnya.

Dyah menyebutkan, komite olahraga beladiri harus mengupayakan peraturan yang memperbolehkan atlet Muslim untuk tetap bisa mempertahankan keyakinan mereka dengan tetap bertanding tanpa harus menanggalkan hijab. Syariat Islam, kata Dyah mewajibkan semua muslimah menutup aurat meski dalam kondisi apa pun. Karena itu, keputusan Miftah mempertahankan hijabnya bukan hanya mewakili daerah Aceh semata melainkan seluruh umat Muslim dunia.

"Perjuangkan hingga ke tingkat internasional. Muslim di dunia ini sangat banyak jadi tidak mungkin tidak diakomodir hingga ke tingkat internasional," kata Dyah meminta Dispora dan KONI mengupayakan melobi untuk mengubah regulasi itu. "Jangan ada lagi Miftah lain yang mengalami hal serupa."

Dyah meminta Miftah tetap melanjutkan karirnya sebagai atlet judo sembari meneruskan pendidikan hingga sarjana. "Tidak usah rendah diri. Anandalah pemenang di hati kami."

Berhijab Sejak Belia

Salimin masih ingat, sehari jelang bertanding, Miftah meminta dirinya berdoa, "besok tanding, tapi kayaknya ngak boleh pakai jilbab." Ia yang baru tiba dari Aceh membesarkan hati Miftah. Malamnya pun Miftah juga menghungi Ibudanya, Darwiyah, di Susoh Abdya. Salimin menyerahkan sepenuh pada buah hatinya itu. Ia yakin, Miftah yang sudah dewasa bisa mengambil keputusan terbaik dan bijak.

"Saya sangat yakin dia tidak akan buka jilbab. Dia punya prinsip, sejak usia TK ia sudah pakai jilbab," kata Salimin. Terbukti, esoknya Miftah lebih memilih keluar dari dari arena daripada harus bertanding tanpa jilbab.

Jauh sebelum terlibat sebagai atlet paralimpik Indonesia, Miftah sudah terlebih dahulu meminta izin ayahnya untuk berlatih beladiri. Sebelum judo, Miftah muda berlatih Taekwondo. Salimin mendukung sepenuhnya jenis olahraga pilihan Miftah.

"Dia (hidup) di rantau dan harus bisa mempertahankan diri. Jadi ketika ia minta latihan beladiri saya sangat setuju," kata Salimin. Saat ini, Miftah adalah pemegang Sabuk Hitam Dan 1 Judo.

Sulton Arifsyah dari Koordinator Olahraga Mahasiswa (KOM) Universitas Pasundan, tempat Miftahul Jannah bernaung dalam olahraga beladiri, mengatakan keputusan Miftah atas dasar keyakinan pribadi tanpa paksaan. Bahkan ketika tim pelatih dan official meminta ia membuka hijab sementara, ia menolak. Pihak KOM yang mendampingi Miftah mulai dari Pelatda dan saat akan bertanding di Jakarta hingga kemudian mengantarkannya pulang ke Aceh memang sedih karena Miftah urung bertanding.

"10 tahun di persiapan Pelatda untuk ikut Asean Para Games. Kita sedih dia tak jadi bertanding, tapi kita salut dengan pilihan Miftah," kata Sulton. 

"Sampai ke titik itu kami di KOM bilang ke Miftah: we are the winner," ujar Sulton.

Melinda Gustina pengurus KOM yang juga ikut datang ke Aceh, mengisahkan, Miftah bergabung di KOM sekira lebih setahun lalu. Saat itu ia bergabung di olahraga catur. Namun belakangan ia mulai beralih ke Judo yang mengantarkannya hingga ke Pelatnas Para Games Judo.

Sebelum berangkat ke Jakarta, kata Melinda, Miftah tak tahu jika nanti ia bakal dilarang bertanding dengan mengenakan jilbab. Hal tersebut membuat ia terus berlatih hingga 10 bulan lamanya di Solo, dengan pendampingan KOM. Baru kemudian, ia diberi tahu pelatih tentang peraturan itu. Namun ia kekeuh tak membuka jilbab, keputusan yang disayangkan oleh sebagian orang.

"Dia telanjur ikut pelatda dan berlatih hingga tangannya remuk" kata Melinda. Meski demikian organisasi KOM dan keluarga besar Universitas Pasundan bangga dengan keputusan Miftah. Pihak rektorat dilaporkan sedang membicarakan perihal pemberian beasiswa pada Miftah.

Darah atlet memang kudung mengalir di diri Miftah. Usai gagal bermain di arena Judo, ia akan mencoba peruntungan di olahraga lain, olahraga yang tak terikat dengan peraturan terkait boleh tidaknya memakai jilbab. Ia akan beralih (kembali) ke meja catur, olahraga yang ia tekuni saat bergabung di KOM. Di November nanti, Miftah akan membawa bendera Unpas di Pra Porda Jawa Barat.

Miftahhul Jannah menghabiskan masa belia di kampung halaman, Susoh Aceh Barat Daya. Menginjak usai remaja ia melanjutkan sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) di Jantho Aceh Besar. Terdidik mandiri sejak kecil, Miftah meminta izin orang tuanya melanjutkan sekolah ke pulau Jawa. Meski dengan berat hati, Salimin dan Darwiyah mengizinkan Miftah melanjutkan kuliah di Universitas Pasundan Jawa Barat.

Usai kasus pelarangan bermain --karena terbentur peraturan judo internasional--, ragam pujian dan penghargaan diberikan pada Miftah. Mulai dari hadiah berumrah hingga beasiswa berkepanjangan dari Pemerintah Aceh.
"Terima kasih atas apresiasi semua pihak pada perjuangan miftah selama ini," kata Miftah. []

Terkait Izin PT. EMM, Pemerintah Aceh akan Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM

Terkait Izin PT. EMM, Pemerintah Aceh akan Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM

Banda Aceh - Pemerintah Aceh akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait izin operasi pertambangan PT. Emas Mineral Murni (EMM) di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah, yang diprotes masyarakat setempat. Hal itu disampaikan Kabag Humas dan Media Massa di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Saifullah Abdulgani usai mendengar orasi mahasiswa dan unsur masyarakat yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin, (15/10).

Saifullah Abdulgani yang akrab disapa SAG itu mengatakan, Pemerintah Aceh telah mengadakan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 1 Oktober 2018 untuk menyahuti aspirasi masyarakat terkait persoalan operasi PT.EMM, yang izin eksplorasi sudah diterbitkan Bupati Nagan Raya sejak 2006.

Menurut SAG, menyahuti dan menjawab tuntutan masyarakat Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah perlu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membahas secara konfrehensif tentang perizinan PT EMM yang dikeluarkan pemerintah pusat.

"Melalui koordinasi tersebut kita dapat menggali informasi tentang status perizinan PT.EMM, soal tenaga kerja lokal, dan segala aspek, termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat," kata SAG.

Setelah ada kejelasan nanti, lanjut SAG, Pemerintah Aceh akan mengambil sikap dan akan menyampaikannya kepada masyarakat secara langsung atau melalui media massa.

Pemerintah Aceh sebelumnya telah menerima surat dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menyangkut izin operasi PT EMM. Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat akan mengevaluasi secara menyeluruh perizinan PT.EMM.

“Pemerintah Aceh bersama rakyat tetap menjaga lingkungan hidup, dan investasi tambang harus sesuai peraturan perundang-undangan” tegas SAG.

Selanjutnya, SAG menjelaskan bahwa perizinan PT.EMM merupakan rentetan perizinan yang sudah berlangsung lama sejak tahun 2006. Selama kurun waktu tersebut ada banyak dinamika yang terjadi, termasuk perubahan regulasi pemerintahan.

Kita harus melihat kembali aspek regulasi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, maupun Pemerintah Pusat, tentang perizinan PT EMM yang saat ini statusnya Penanaman Modal Asing (PMA), tutup SAG.
DPR Aceh dan Rakyat Aceh Sepakat Tolak PT. EMM Keruk Emas di Beutong

DPR Aceh dan Rakyat Aceh Sepakat Tolak PT. EMM Keruk Emas di Beutong

Aksi tolak pertambangan emas di Nagan Raya dan Aceh Tengah

Barisan Pemuda Aceh (BPA) menggelar aksi di sejumlah titik untuk menolak kehadiran PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya.
Dalam aksinya di depan kantor Gubernur Aceh, mereka meminta kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Nagan Raya dan Aceh Tengah agar menyurati pemerintah pusat supaya mencabut izin usaha pertambangan PT. EMM.
Kemudian kepada Kementrian Lingkungan Hidup, mereka meminta agar membatalkan Amdal PT. EMM. Kepada Kementrian ESDM diharapkan untuk menghentikan seluruh aktifitas PT. EMM.
Selanjutnya dalam aksinya di DPR Aceh, BPA yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus itu meminta agar segera dibentuk Pansus dan berdiri bersama masyarakat untuk menolak PT. EMM.
Sedangkan kepada Wali Nanggroe diminta untuk menyelamatkan sejumlah makam ulama dan situs sejarah yang masuk dalam area 10 ribu hektar yang akan dikuasai PT. EMM.
“Kenapa kita menolak? karena memang lebih banyak dampak negatifnya bagi masyarakat Nagan Raya dan Aceh Tengah, mulai dari munculnya konflik satwa, hilangnya situs sejarah, kerusakan hutan, dan lain sebagainya. Dan ini adalah aksi serentak yang dilakukan disejumlah titik,” ujar Sutris, Koordinator aksi, Senin (15/10).
Menurutnya, kehadiran PT. EMM, yang akan mengambil emas di area 10 ribu hektar itu selain bermasalah dalam proses perizinan, juga berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, serta melangkahi kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA dan Qanun Aceh tentang kehutanan, Qanun Aceh tentang pengelolaan pertambangan mineral, dan sejumlah aturan lainnnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR Aceh Nurzahri saat menemui peserta aksi dan ikut berorasi menyampaikan dukungannya terhadap aksi mahasiswa dan masyarakat, khususnya Nagan Raya dan Aceh Tengah.
Nurzahri bahkan mengakui pihaknya di DPR Aceh, khususnya di komisi II DPR Aceh sudah mengeluarkan rekomendasi untuk menolak kehadiran PT Emas Mineral Murni (PT. EMM).
DPR Aceh kata Nurzahri, juga mendesak Plt Gubernur untuk melakukan segala upaya untuk menghentikan PTT EMM beroperasi di Aceh.
“Dan kami DPR Aceh akan melakukan perlawanan terhadap siapapun, orgnisasi apapun atau siapapun yang membela PT. EMM di Aceh,” ujar Nurzahri.
Ditempat terpisah, Kabag Humas dan Penyiaran, Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Saifullah mengakui pemerintah Aceh juga sudah menerima surat rekomendasi dari Walhi agar pemerintah Aceh mencabut Izin PT . EMM yang 80 persen saham nya dimiliki oleh Perusahaan Singapura.
Menurut catatan Walhi Aceh, PT. EMM telah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari BKPM selama 20 tahun, dengan luas lahan 10 ribu hektar di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah.(anterokini)

Pertemukan Produsen dan Konsumen, Distanbun Gelar Pasar Tani

Banda Aceh – Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menggelar Gebyar Pasar Tani untuk mempertemukan para petani dan produsen produk olahan dengan para konsumen. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Ketua TP-PKK Aceh, Dyah Erti Idawati di komplek Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Rabu (10/10/2018).

“Alhamdulillah dengan adanya pasar ini, masyarakat bisa membeli berbagai macam kebutuhan dengan harga terjangkau karena membeli dari petani dan prosuden langsung,” kata Dyah Erti.

Dyah menyampaikan, Pemerintah Aceh bertekad untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap bahan pangan. Perhatian Pemerintah bukan hanya untuk peningkatakan pertanian, tapi juga kemudahan distribusi produksi dan penjualan agar lebih cepat dan menguntung petani dan konsumen.
“Ini juga merupakan bagian dari program Aceh hebat yang kita sebut “Aceh Troe”,” ujar Dyah.

Gebyar Pasar Tani kata Dyah akan memberi ruang kepada konsumen untuk mendapatkan berbagai kebutuhan yang berkualitas langsung dari petani dengan harga yang relatif murah.

Dyah berharap kegiatan tersebut dapat memotivasi para pelaku usaha pertanian dan para produsen produk olahan untuk dapat meningkatkan produksi serta meningkatkan kualitas produknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Abdul Manan menyampaikan, Gebyar Pasar Tani dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkenalkan pasar kepada petani sehingga para petani dapat menikmati keuntungan yang selama ini dapatkan oleh agen.

Pasar Tani kata Abdul Manan akan dijadikan agenda bulanan, yaitu dua kali dalam sebulan yaitu pada minggu kedua  dan minggu keempat setiap bulannya.
“Untuk lokasinya nanti akan kita sesuaikan lagi,” ujar Abdul Manan seraya berharap kegiatan tersebut akan diikuti oleh lebih banyak lagi petani dan produsen.

Produk yang dipasarkan di Pasar Tani terdiri dari sayur-sayuran, produk olahan, produk siap saji, produk kering dan basah serta berbagai kebutuhan lainnya.

Tragis, Pengendara Becak Tewas setelah Terseret 140 Meter dalam Tabrakan Sempati Star di Pidie

Tragis, Pengendara Becak Tewas setelah Terseret 140 Meter dalam Tabrakan Sempati Star di Pidie


sempati-star-kecelakaan-di-pidie_20181010_133545.jpg

SIGLI - Pengendara becak mesin bernama M Hasan (35) meninggal dalam tabrakan beruntun bus penumpang Sempati Star di Jalan Nasional Gampong Rambayan Lueng, Kecamatan Peukan Baro, Pidie, Rabu (10/10/2018) dini hari.
Tabrakan itu melibatkan bus Sempati Star BL 7777 11, minibus L-300 BL 1887 AN, dan dua becak masing-masing dikendarai M Hasan dan Ridwan (54), warga Gampong Paloh Naleung, Kecamatan Keumala, Pidie.
Saat tabrakan itu, M Hasan terseret sekitar 140 meter.
Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi sekitar pukul 05.15 WIB, M Hasan yang tercatat sebagai warga Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Pidie, hendak menjual sayur ke Pasar Pente Teungoh, Kecamatan Kota Sigli.
Namun, sesampai di Gampong Rambayan Lueng, becak mesin yang kendarainya dihantam dari belakang oleh bus Sempati Star.
Hantaman keras itu menyebabkan tubuh M Hasan terpelanting ke bawah bus, yang kemudian terseret sekitar 140 meter.
M Hasan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi luka yang cukup parah.
Sedangkan pengendara becak lainnya Ridwan (54) mengalami parah kaki kanan.
Saat itu, sopir Sempati Star yang juga bernama Ridwan (31), sempat banting setir ke arah kanan (arah dari Medan), sehingga menabrak L-300 dari arah berlawanan.
Ridwan tercatat warga Gampong Matang Kruet, Kecamatan Pante Bidadari, Aceh Timur.
"Kini, korban meninggal menjadi tiga orang akibat tabrakan Sempati Star di kawasan Rambayan," kata Kapolres Pidie, AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar SIK kepada Serambinews.com, Rabu (10/10/2018).
Ia menyebutkan, dua korban meninggal lainnya adalah dua penumpang L-300 masing-masing Andika Yoga Anggana (20), warga Gampong Tasik Lama, Kecamatan Seureuwe, Aceh Tamiang dan Bachrul Walidin (59) warga Lhoksukon.
"Ketiga jasad korban sudah diantarkan petugas ke gampangnya masing-masing," ujar Kapolres Andy.(serambinews)

Dyah Erti Idawati Serahkan Hadiah Peraih Juara Apresiasi Bunda PAUD

Banda Aceh - Wakil Bunda PAUD Aceh, Dyah Erti Idawati,  memberikan  hadiah kepada juara Apresiasi  Bunda PAUD Aceh tahun 2018 di Aula hotel 88, Rabu (10/10/2018).

Untuk kategori Apresiasi Gugus PAUD, juara 1 diraih oleh Kabupaten Pidie, juara 2 diraih oleh Kabupaten Aceh Timur dan juara tiga diperoleh oleh Kota Langsa.

Sementara kategori Apresiasi Bunda PAUD tingkat Gampong, juara 1 diraih oleh Gampong Meunasah Mesjid Lhokseumawe. Juara 2 didapatkan oleh Gampong Baro Aceh jaya dan juara 3 berhasil diraih oleh Gampong Pinang Abdya.

Pada tingkat Kecamatan, dewan juri menetapkan Kecamatan Sawang, Aceh Selatan sebagai juara 1, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur sebagai juara 2 dan juara 3 diraih dari Kecamatan Jeumpa, ABDYA (Aceh Barat Daya). Selanjutnya, di tingkat Kabupaten/kota, juara 1 didapatkan oleh Kota Langsa, Kota Banda mendapatkan juara 2 dan juara 3 diperoleh Kabupaten Aceh Besar.

Sebelumnya, Dyah Erti telah membuka kegiatan Apresiasi Bunda PAUD di Pendopo Gubernur Aceh. Kegiatan ini telah  berlangsung dari 8 Oktober 2018 sampai 10 Oktober 2018.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin mengatakan kegiatan itu dilaksanakan atas kerja sama Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan Aceh. Apresiasi itu, kata Syaridin akan terus dilanjutkan dan akan dipertimbangkan untuk menambah anggaran tahun 2019 dalam rangka untuk meningkat kualitas PAUD dan pengurus di tiap-tiap daerah.

"Penilaian sudah dilakukan seobjektif mungkin dan kita meminta untuk tiap PAUD untuk terus meningkatkan kualitasnya karena jika perubahan belum kita lakukan maka jangan bermimpi untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” ujar Syaridin.

Syaridin menyampaikan bahwa pada tahun 2018 Aceh dipercayai oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan Festival dan lomba Seni siswa tingkat Nasional dan mendapatkan apresiasi dan predikat sebagai tuan rumah terbaik dari semua Provinsi yang sudah pernah dipercayakan sebagai tuan rumah. Sementara di tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Aceh sebagai tuan rumah untuk melaksanakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SMA/SMK. 

Puluhan Profesor dan Peneliti Kelas Dunia Bahas Bencana di Aceh

Banda Aceh - Puluhan profesor dan peneliti kelas dunia membahas persoalan kebencanaan di Aceh. Pembahasan itu dilangsungkan dalam konferensi internasional dwitahunan tentang manajemen risiko bencana dan pemulihan bencana tsunami yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh TDMRC Unsyiah, di Hotel Hermes Palace, Rabu 10/10/2018. Sebanyak 136 makalah ilmiah dari lebih 10 negara akan dipresentasikan pada konferensi itu.  

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan masyarakat Indonesia memang harus awas atas berbagai potensi bencana yang mengintai Indonesia. Secara geografis, Indonesia berada di jalur yang sangat rentan terjadi bencana. "Kesiapan menghadapi bencana adalah keniscayaan," kata Nova.

Peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh, kata Nova, semakin membuka mata akan pentingnya melakukan respon cepat untuk mengatasi dampak bencana itu. Selain memberikan bantuan, tindakan evaluasi dan penelitian tentang langkah penanganan pasca-bencana perlu juga dilakukan.

Beberapa hal penting yang perlu ditangani dengan cepat, kata Nova, adalah penanganan korban serta perbaikan lingkungan di kawasan bencana. Selain itu, perbaikan prasarana dan sarana umum, pembangunan rumah masyarakat, konseling trauma, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk menjalankan semua langkah ini, dibutuhkan kesiapan aparatur dan lembaga terkait agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi terkoordinir dengan baik. Selain itu, lanjut Nova, penelitian tentang keberlanjutan penanganan pasca bencana (Sustainable Disaster Recovery) juga perlu diperkuat. Penelitian itu dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparatur dan lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Karenanya, pemerintah Aceh memandang langkah TDMRC bersama international Research Institute Disaster Science dan Tohoku University Jepang, menggelar forum ilmiah itu sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah efektif dalam penanganan setiap bencana.

"Penanganan bencana merupakan salah satu program prioritas kita sebagaimana tertuang di dalam RPJM Aceh 2017-2022," kata Nova. Lewat pertemuan itu diharapkan lahir rumusan efekif dalam penanganan bencana, terutama jika dipadukan dengan pemanfaatan teknologi agar penanggulangan berjalan lebih akurat dan proses recovery lebih cepat, efektif dan berkelanjutan.

Ada beberapa sesi dalam pertemuan ilmiah yang diisi oleh pakar di bidangnya. Di antaranya adalah Prof. Dwikorita Karnawati dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia; Prof. Phil Cummins dari Australian National University (ANU), Prof. Biswajeet Pradhan dari University of Technology Sydney (UTS), dan Prof. Benjamin P. Horton dari Nanyang Technological University (NTU). Selanjutnya ada Prof. Yusny Saby dari UIN Ar-Raniry; Prof. Peter Sammonds dari University College London; Prof. Shinichi Egawa dari Tohoku University dan Prof. Samsul Rizal dari Unsyiah.

Plt Gubernur Minta Bank Aceh Tingkatkan Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengimbau Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah yang baru dilantik, agar memperhatikan dan meningkatkan penyaluran pembiayaan di sektor produktif, yang hanya sebesar 10 persen dari total pembiayaan yang tersalurkan sebesar Rp12,85 triliun, per 31 Desember 2017.

Hal tersebut disampaikan oleh Nova Iriansyah yang juga Pemegang Saham Pengendali PT Bank Aceh Syariah saat pelantikan dan pengangkatan Haizir Sulaiman sebagai Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (8/10/2018) pagi.

“Total pembiayaan Bank Aceh Syariah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp12,85 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp11.5 triliun atau sebesar 90 persen di antaranya disalurkan ke sektor konsumtif, sedangkan untuk sektor produktif adalah sisanya atau sebesar 10 persen saja. Saya yakin, peluang untuk memperbaiki angka-angka tersebut terbuka lebar dengan pelantikan hari ini,” ujar Nova.

“Hal ini harus menjadi catatan dan motivasi untuk bekerja lebih giat, kita harus sadar Bank Aceh Syariah adalah agent of development yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Aceh. Dan, Rakyat Aceh menaruh harapan besar di lembaga keuangan ini, sambung Plt Gubernur.

Meski sepakat dengan dengan prinsip kehati-hatian atau prudencial banking, namun Plt Gubernur berpesan agar pengelolaan Bank Aceh Syariah sebagai bank pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, untuk terus berusaha meningkatkan pembiayaan atau penyaluran kredit ke sektor usaha produktif.

Nova juga meminta agar kinerja kepatuhan dan kinerja IT Bank Aceh Syariah ditingkatkan dan dioptimalkan, agar proses pelaksanaan strategi bisnis berjalan dengan baik. “Penerapan IT adalah sebuah keniscayaan. Modernisasi bank saat ini adalah sejauh mana kita dapat memanfaatkan IT secara optimal. “Mudah-mudahan IT menjadi catatan paling krusial dalam perbaikan Bank Aceh.”

Nova juga berpesan agar dilakukan restrukturisasi dan penguatan, terutama pada Direktorat Bisnis, Direktorat Kepatuhan dan Direktorat IT, agar pengembangan Bank Aceh Syariah kedepan dapat dipacu dengan akselerasi yang tinggi.
Selain itu, Plt Gubernur menekankan perlu penguatan dan restrukturisasi susunan Dewan Komisaris yang memiliki visi dan misi yang sama, baik dalam mengelola maupun dalam mengawasi bisnis perbangkan.

Selanjutnya, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA di tahun 2020 yang juga akan berdampak pada sektor perbankan, maka manajemen Bank Aceh Syariah harus sejak dini mempersiapkan penyesuaian-penyesuaian saat berlakunya MEA.

“Kita akan menghadapi MEA di tahun 2020, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri yaitu dengan optimalisasi IT, produk perbankan yang menjanjikan sesuai dengan suasana MEA, tenaga yang profesional handal serta mempersiapkan seluruh elemen pendukung agar mampu bersaing di tengah-tengah MEA yang profesional,” tegas Plt Gubernur.

Trend Positif Bank Aceh Syariah

Dalam perjalanan Bank Aceh beberapa waktu belakangan ini, Plt Gubernur mengakui kemajuan demi kemajuan yang telah berhasil dicapai dan pertumbuhan terus menunjukkan trend yang positif.
Hingga akhir September 2018, Total Asset Bank Aceh telah mencapai Rp.24,7 triliun, dengan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp.21,7 triliun dan penyaluran aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp.13,0 triliun dengan penyertaan modal sebesar Rp. 1.04 triliun.

Perolehan Laba Bank Aceh Syariah juga sangat menggembirakan, yaitu mencapai Rp.422 milyar. Demikian pula rasio kecukupan modal (KPMM) mencapai 18,66 persen, jauh melampaui batas yang disyaratkan oleh regulator sebesar minimal 8 persen.

“Kondisi ini menunjukkan sinyal semakin kuat dan handalnya kinerja bank milik rakyat Aceh ini,  yang tentunya berkat dukungan dan kepercayaan dari seluruh nasabah dan masyarakat serta stakeholder lainnya.

Plt Gubernur juga mengingatkan, bahwa untuk maju tentu herus memperhatikan dan melihat kekurangan dan melakukan otokritik terhadap hal-hal yang harus diperbaiki di masa mendatang.

“Dari kinerja keuangan Bank Aceh Syariah per 31 Desember 2017, dapat dilihat bahwa penyaluran dana atau pemberian kredit yang tumbuh dengan 5 persen sangat tidak seimbang dengan pengimpunan dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 28 persen. Tentu anka-angka ini harus dikoreksi dan ini menjadi tanggungjawab Dirut yang baru beserta seluruh jajarannya.

“Jika kita ingin maju, maka angka-angka ini harus kita perbaiki. Apaila penyaluran pembiayaan atau penyaluran kredit mengalami penurunan secara terus menerus maka ini akan menimbulkan biaya tinggi yang dikhawatirkan tidak mampu ditanggulangi melalui pendapatan pengelolaan dana yang ada,” kata Nova. 

Pemerintah Aceh Janjikan Bonus Bagi Peraih Juara MTQN

Medan – Pemerintah Aceh bakal memberikan penghargaan bagi peserta asal Aceh yang meraih juara pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke 27 di Medan Sumatera Utara.  Janji itu diutarakan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat menjumpai kafilah Aceh di Hotel Grand Antares, Sabtu (06/10) malam. Selain itu, Nova meminta seluruh peserta tampil maksimal, sehingga keluar sebagai juara umum.

Bonus yang dijanjikan Nova bakal diberikan pada seluruh peserta yang  meraih juara. Bagi peraih juara 1 akan diberikan total Rp.250 juta. Sementara juara 2 sebesar Rp.150 juta, Rp.100 juta bagi peraih juara 3, Rp.50 juta bagi yang meraih juara harapan 1, serta peraih harapan 2 dan 3 akan disesuaikan. Seluruh bonus itu akan diusahakan untuk dianggarkan dalam APBA tahun 2019 mendatang.

“Semuanya tolong persiapkan diri sebaik mungkin, latihan serta jaga kesehatan agar dapat tampil maksimal sehingga meraih nilai terbaik dan menjadi juara,” ujar Nova.
Kehadiran Nova di Medan dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh peserta asal Aceh. Di sana ia didampingi Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh. Juga hadir Kepala Dinas Syariat Islam, Alidar, Asisten I Setda Aceh Jakfar serta Kepala Biro Kesra Setda Aceh, Zahlul Fajri.

Pemerintah Aceh Ajak MKI Bantu Kembangkan Energi Listrik

Banda Aceh – Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak Pengurus Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Aceh untuk mendukung dan membantu Pemerintah Aceh dalam pengembangkan berbagai program pengembangan sumber daya listrik di Aceh.
Hal itu disampaikan Nova dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Administrassi Umum Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah usai menyaksikan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus MKI pertama wilayah Aceh periode 2018-2023 di Gedung Serbaguna PLN Aceh, Rabu (03/10/2018).

“Lembaga ini akan menjadi mitra strategis Pemerintah Aceh di bidang energi listrik, memberi masukan dan pandangan terkait aspek teknologi, bisnis, dan regulasi disektor ketenagalistrikan,” kata Kamaruddin.

Pemerintah Aceh kata Kamaruddin, sedang giat-giatnya mengembangkan sumber daya listrik sesuai dengan program yang dicanangkan yaitu “Aceh Energi”, karena itu peran MKI sangat dibutuhkan.
“Pemerintah Aceh Menyambut baik keberadaan MKI di Aceh,  bersama dengan PT PLN (Persero) wilayah Aceh, Pemerintah Aceh dan MKI Aceh dapat membangun sinergi yang lebih erat agar Program Energi di daerah ini berjalan lebih baik lagi,” ujar Kamaruddin.

Meskipun ketersediaan energi listrik di Aceh saat ini masih cukup kata Kamaruddin, Aceh masih memerlukan tambahan energi listrik untuk jangka panjang. Sebab itu, Pemerintah  Aceh merancang berbagai program pembangunan sumber energi baru.

Misalnya sebut Kamaruddin,  Pembangunan PLTMG berkapasitas 250 MW di Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe yang direncanakan beroperasi akhir 2019, pembangunan PLTA Peusangan dengan kapasitas 88 MW dan pembangunan geothermal Seulawah dan geothermal Jaboi, Sabang.

“Beberapa potensi sumber panas bumi lain juga sedang dibahas dengan calon investor. Semua itu adalah bagian dari ambisi Aceh untuk mampu menghasilkan energi listrik 5000 MW dalam lima tahun ke depan,” ujar Kamaruddin.

Untuk mewujudkan semua itu kata Kamaruddin akan ada berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah.  Kehadiran MKI di Aceh diharapkan dapat memperkuat semangat PT PLN dan Pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan, sehingga cita-cita kita menjadikan Aceh sebagai penghasil energi di Indonesia dapat terwujud.


Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Sistem AKIP

Banda Aceh - Pemerintah diminta meningkatkan komitmennya guna perbaikan baik pada kualitas sistem akuntabilitas kinerja maupun implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ikut meningkat.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah, saat pembukaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh, di Hermes Palace Hotel, Rabu 03/10/2018.

"Kami harap kepada tim pemerintah Aceh dan tim pemerintah kabupaten/kota agar memberi akses dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh tim evaluator Rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluator nantinya dapat ditindaklanjuti segera oleh masing-masing SKPA terkait dan pemerintah kabupaten/kota," kata Andalah.

Andalah mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi atas sistem AKIP di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, kelemahan yang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir adalah belum sinerginya sistem perencanaan pembangunan nasional dengan sistem AKIP.

Karena itu, Andalah menyebutkan perlu dilakukan penyempurnaan pada RPJMD  dan Renstra OPD dengan memperbaiki tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil disertai dengan target-target kinerja yang relevan dan dapat diukur sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

Aceh Peduli Korban Bencana Palu dan Donggala

Galang Donasi dan Aktifkan Media Center
BANDA ACEH—Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerukan instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, beserta seluruh komponen masyarakat, agar bahu-membahu membantu korban bencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, setelah tersiar khabar wilayah tersebut dilanda gempa berkekuatan 7,7 SR yang disusul tsunami setinggi lima meter, pada 28 September 2018. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Prokol Setda Aceh Rahmad Raden, kepada awak media, Selasa (2/10). 


Pemerintah Aceh Peduli Bencana

Menindaklanjuti seruan tersebut, jelas Rahmad, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Teungku Ahmad Dadek menggelar rapat koordinasi bertajuk Aceh Peduli Korban Bencana Palu dan Donggala, Senin (1/10). Rapat koordinasi ini menyepakati penggunaan Rekening Khusus Gempa dan Tsunami Palu di BRI KPC Penayong, No: 2056-01-000365-30-2, mengaktifkan Media Center di Biro Humas Setda Aceh, dan mempersiapkan para relawan untuk menuju lokasi bencana, rincinya. 
Menurut mantan Kepala Bagian Protokol Setda Aceh itu, rekening ksusus ini memberi kemudahan bagi semua pihak untuk menyalurkan donasi terbaiknya, dan akan diteruskan kepada para korban di Palu, Sigi, Donggala, dan wilayah bencana lainnya di Sulawesi Tengah. 
Donasi yang terkoordinasi dalam satu wadah seperti ini, jelas Rahmad lebih lanjut, akan lebih berdaya guna bagi masyarakat Sulteng. Pada masa panik Aceh bisa membantu korban secara optimal. Sedangkan pada saat rehabilitasi dan rekontruksi nanti, Aceh bisa meninggalkan sesuatu yang berkesan lama di sana, seperti Masjid Jamik atau Pesantren Terpadu Aceh, jelasnya. 
“Kita bisa berbuat lebih banyak untuk korban bila donasinya terkoordinasi dengan baik,” kata Rahmad.
Selain membuka rekening khusus, lanjutnya, Pemerintah Aceh akan menggalang donasi dari pejabat dan staf instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. melalui acara amal, maupun pada area bebas kenderaan (car free day), bersama para relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Aceh, dan para reelawan lainnya yang ingin bergabung, katanya. 
Rahmad melaporkan, donasi yang telah terkumpul per 1 Oktober 2018 pukul 16.00 Wib, sebesar Rp.301.995.000. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Rahmad merasa yakin sumbangan masyarakat Aceh akan terus meningkat karena dapat merasakan bagaimana duka kita saat tsunami 2004, dan bagaimana kepedulian masyarakat dunia kepada Aceh saat itu. 
“Luka Palu dan Donggala merupakan duka kita dan kini saatnya membantu saudara-saudara kita di sana,” ujar Rahmad sendu. 
Media Center dan Relawan
Sementara itu, Rahmad mengatakan telah mengaktifkan Media Center di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh. Media Ceter itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan bila ada keluarganya di Sulawesi Tengah, melalui Telp/WA : 08116-88-66-55. Tim Media Center akan berusaha mencari tahu keadaanya pascabencana melalui koordinasi dengan instansi terkait di Sulawesi Tengah. 
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Aceh akan mengirimkan sejumlah relawan yang telah menyatakan kesiapannya menuju wilayah bencana, seperti Palu, Sigi, dan Donggala. Para relawan itu antara lain dari Tagana sebanyak 10 orang, ACT sebanyak 5 orang, dan dari BPBA sebanyak 3 orang. 
Para relawan yang hendak turun kelokasi bencana seyogyanya telah mempersiapkan diri secara fisik, mental, finansial, dan logistik lainnya karena Pemerintah Aceh tidak memiliki anggaran untuk memfasilitasinya saat ini. 
"Relawan yang hendak membantu korban bencana harus mempersiapkan finansial dan logistik yang memadai agar dapat membantu korban secara optimal," tutup Rahmad.

Rapat koordinasi yang digelar di Aula BPBA Aceh itu dihadiri, antara lain Kepala Dinas Sosial Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol Aceh, Tagana, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), relawan Aksi Cepat Tanggap, Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Ketua Forum Jurnalis Aceh Peduli Bencana, dll 

2 Oktober Hari Pembebasan Baitul Maqdis

2 Oktober Hari Pembebasan Baitul Maqdis

Hari ini dalam sejarah; 2 Oktober 1187 Masehi Shalahuddin Al Ayyubi memasuki kota Baitul Maqdis dan bertepatan juga dengan berakhirnya kekuasaan pasukan salib setelah 88 tahun menjajah Baitul Maqdis)

2 Oktober 1187, di hari itu seorang sultan besar memasuki benteng Yerusalem yang telah ia kepung berpuluh hari lamanya. Hari itu ia dan 13 ribu pasukan terbaiknya bergelombang memasuki gerbang-gerbang Al Quds, kota suci nan kebanggaan bagi umat Islam, setelah 88 tahun lamanya kubah-kubah masjid berubah menjadi salib raksasa. Tak ada darah tumpah, bahkan ia antarkan rakyat kristiani menuju pelabuhan dengan pengawalan megah.

Dan mushalla di pelataran Al Aqsha ia bersihkan dengan tangannya nan kekar, setelah sebelumnya ia dijadikan kandang kuda oleh pasukan salib eropa. Dan menara yang mendengungkan lonceng gereja, kembalilah ia menjadi tempat muazin menyerukan azan nan membahana.

Ialah sultan besar, sultan Kairo dan Damaskus, sultan Syam dan Mesir, Shalahuddin bin Najmuddin Al Ayyubi, pahlawan yang dilahirkan di benteng Tikrit, yang kudanya selalu berlari dan minum hanya dari dua sungai, Nil dan Tigris. Sebab setiap hari ia inspeksi pasukannya, mencari para ahli qiyamullail, mencari para penzikir yang menghidupkan sepertiga malamnya. Dari 250 ribu pasukannya, ia pilih 13 ribu yang tershalih.

2 Oktober, 830 tahun yang lalu. Kairo bertakbir, Damaskus merayakan dengan zikir, gereja-gereja menangis, dan mimbar-mimbar mengucap selamat atas kemanangan luar biasa Sang Sultan.

Pemerintah Aceh Komit Implementasi Transaksi Non Tunai

Banda Aceh – Pemerintah Aceh bekerjasama dengan PT. Bank Aceh Syariah meluncurkan Aplikasi CMS (Cash Managemen Sistem) sebagai bentuk komitmen untuk mengimplementasikan transksi Non-tunai di seluruh instansi Pemerintah Aceh baik di provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Aceh di Hotel Hermes Palace, Senin (01/10/2018).

Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah, mengatakan peluncuran aplikasi CMS pada Pemerintah Aceh dan seluruh Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk dari komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung gerakan nasional non tunai dan menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri  tentang Implementasi Transaksi Non-tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi.

“Mulai tahun 2019, sesuai dengan Instrukti Plt. Gubernur semua transaksi belanja Pemerintah Aceh baik yang bersumber dari APBA maupun APBN akan dilakukan secara non tunai,”kata Kamaruddin.

Program CMS kata Kata Kamaruddin akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan juga sebagai upaya efesiensi dalam belanja Pemerintah daerah.
Pemerintah Aceh kata Kamaruddin, sudah melakukan pilot projek aplikasi CMS pada beberapa instansi Pemerintah Aceh dan tidak menunjukkan kendala apapun.

Karena itu, Kamaruddin berharap agar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota agar segera mempelajari implementasi aplikasi CMS di semua instansi.

“Kalau ada permasalahan dalam implementasi aplikasi ini, Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Bank Aceh siap membantu menyelesaikannya,” ujar Kamaruddin.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolan Keuangan Aceh, Jamaluddin menyampaikan, dengan aplikasi CMS, transkasi keuangan diseluruh instansi pemerintah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Selain Keamanan dan Kenyamanan, SMS juga menawarkan kecepatan transaksi karena bersifat online dan dapat diakses melalui, tablet, HP, Laptop yang memiliki akses internet.

“Jadi tidak ada lagi alasan tidak ada ditempat, uang tidak cair, karena sudah bisa dilakukan secara online,” ujar Djamaluddin.

Implementasi CMS kata Jamaluddin akan memudahkan pekerjaan bendahara, pengeluaran dan penerimaan menjadi lebih ringan, penyusunan keuangan tepat waktu dan efesiensi penggunaan anggaran yang signifikan.

Dinilai Bermasalah, LPLA Desak Tiga Paket Lelang di BKSDA Aceh Dibatalkan


Banda Aceh- Lembaga Pemantau Lelang Aceh ( LPLA) menilai pelelangan ulang 3(tiga) paket pekerjaan pada LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2018 terindikasi cacat secara hukum.

Ketiga paket pekerjaan tersebut yakni : Pembangunan dan pengembangan sarpras wisata alam di TWA Kepulauan Banyak Singkil dengan pagu Rp. 1.412.170.600, Pembangunan dan pengembangan sarpras wisata alam di TWA Pulau Weh Sabang dengan pagu Rp.787.251.750,- dan Pembangunan dan pengembangan sarpras di TWA Jantho dengan pagu sebesar Rp. 591.742.000,-

Pelelangan Paket pekerjaan yang bersumber dari APBN tersebut dilelang oleh Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.

Hal ini disampaikan oleh Sekjen LPLA Delky Nofrizal Qutni kepada media ini, Minggu (30/09/2018).

Menurut LPLA, ketiga paket ini telah mengalami kegagalan lelang, lalu mengadakan pelelangan ulang tetapi juga dinyatakan gagal oleh PPK. Namun pihak Pokja tetap nekad untuk membuka pelelangan kembali setelah gagal sebanyak 2 kali pada tanggal 26 september hingga 2 oktober 2018. Hal ini berpotensi melanggar Peraturan Prediden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 Bab VII tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia, pada bagian dua pasal 51 ayat 10 dinyatakan bahwa dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan 
PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung, apalagi
kebutuhan tidak dapat ditunda; dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan 
Tender/Seleksi. Jika mengacu pada pasal ini maka semestinya setelah gagal melakukan melakukan tender ulang maka pihak pokja mengundang seluruh penyedia yang memasukkan penawaran dan melakukan penunjukan langsung. Apalagi, waktu yang tersisa hanya sekitar 65 hari untuk mengerjakan pekerjaan jika dihitung dari tanggal tanda tangan kontrak 16 Oktober 2018 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada LPSE lelang tahap ketiga yang dibuka. Dari hal itu dapat kita lihat bahwa pokja berupaya menutup kegagalannya dengan melakukan lelang ulang kesekian kalinya namun mirisnya pokja justeru mengabaikan amanah aturan," paparnya.

Delky menilai, jadwal sekitar 65 hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut terkesan sangat dipaksakan dan diyakini berpotensi tidak terselesaikan alias terbengkalai.

Selain itu, kata Delky, pihaknya juga menemukan kejanggalan pada lelang paket Pembangunan dan pengembangan sarpras di TWA Jantho, dimana pada lelang sebelumnya pihak Pokja/ULP melalui LPSE telah menyatakan CV Lutfi Utama sebagai pemenang.  Setelah dikomplain oleh berbagai pihak, akhirnya PPK  membatalkannya dengan alasan adanya kesalahan teknis dari pihak pokja, padahal alasan itu tidak termasuk dalam alasan dengan kategori tender yang dianggap gagal sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2018 Bab VII Bagian Dua pasal 51 ayat 2. Hal serupa juga terjadi pada pelelangan dua paket pekerjaan lainnya.

"Kami melihat pelelangan 3 paket ini mendapat sanggahan dan komplain serta disinyalir  adanya upaya dari Pokja melakukan pengaturan pemenang sehingga mendapat sanggahan  sehingga sebanyak dua kali dibatalkan. Ini kan semakin menguatkan bahwa Pokja lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga sebanyak dua kali lelang dilakukan dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sehingga bermuara kepada komplain dan  pembatalan lelang oleh PPK, "bebernya.

Pihaknya juga menemukan adanya syarat diskriminatif dalam pelelangan ketiga paket pekerjaan ini. "Persyaratan yang memuat perusahaan harus memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi minimal satu pekerjaan sebagai penyedia barang dan jasa  dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dinilai sebagai salah satu syarat diskriminatif yang bertentangan dengan Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia poin 8," imbuhnya.

Dari sejumlah kejanggalan yang ditemukan, LPLA menilai pengadaan tiga paket pekerjaan tersebut disinyalir adanya upaya pengaturan dan pemaksaan agar perusahaan tertentu menang dalam pelelangan tersebut. 

Tak hanya itu, LPLA juga menilai Pokja/ULP BKSDA telah gagal melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2018.

"Kami mendesak pihak pokja untuk membatalkan pelelangan ulang untuk kedua kalinya ini karena berpotensi melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan kami meminta pihak penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan bahkan KPK untuk mengusut proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan ini karena disinyalir bertentangan secara hukum dan sarat KKN," tegasnya.


Tak hanya itu, LPLA juga meminta instansi terkait untuk mengevaluasi kinerja PPK dan Pokja Pekerjaan Konstruksi BKSDA Aceh. "Kami minta kepada Kepala BKSDA Aceh untuk mengevaluasi kinerja PPK dan Pokja Pekerjaan Konstruksi BKSDA Aceh karena telah gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah Perpres 18 Tahun 2019,"tandasnya. [Rls]

Nova melantik 42 pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta pejabat kependudukan yang baru dilantik untuk memacu kinerja demi terwujudnya tertib kependudukan. Hal tersebut sangat penting, mengingat kesuksesan Pemilu 2019 yang sangat ditentukan oleh adanya data kependudukan yang akurat dan tertib.

Sementara pejabat yang membidangi urusan pengadaan, diminta untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan secara transparan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian upaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih akan semakin berjalan lancar.

"Segeralah lakukan adaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, serta bangun koordinasi dan kerja sama secara berjenjang, baik dengan pimpinan ataupun dengan atasan," kata Nova Iriansyah usai pelantikan.

Sebelumnya, Nova melantik 42 pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat 28/09/2018. Tiga di antaranya adalah pejabat Eselon II yaitu Irawan Pandu Negara sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Aceh, Teuku Syarbaini sebagai Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh serta Said Insya Mustafa, Pejabat Fungsional Widyaswara di Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Nova meminta untuk mempelajari dan memahami tupoksi kerja masing- masing secara cepat dan akurat agar proses adaptasi berjalan cepat. "Tingkatkan motivasi dan semangat kerja sehingga tugas-tugas yang telah dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik."

Para pejabat itu, lanjut Nova, harus mampu mengayomi, melindungi dan mendorong disiplin seluruh Aparatur Sipil Negara yang mereka pimpin. Mereka diminta menunjukkan sikap yang bisa menjadi tauladan bagi jajaran staf di lingkup kerja. Di sisa tiga bulan program berjalan tahun ini, seluruh pejabat harus siap berpacu dengan waktu untuk mengejar target-target yang telah ditentukan di masing-masing lembaga.

"Optimalkan semua potensi yang ada agar kita mampu menunjukkan kinerja yang baik. Hanya dengan kinerja yang baik, maka kita akan dapat mewujudkan “Aceh Hebat” sesuai visi misi Pemerintah Ace," kata Nova Iriansyah.

Sebelumnya Nova menjelaskan, pelantikan pejabat tersebut merupakan lanjutan dari pelantikan pejabat yang dilangsungkan pada tanggal 17 September yang lalu. Beberapa di antara mereka diketahui berhalangan hadir di saat itu, karena sedang menunaikan ibadah haji. Beberapa lainnya dilantik untuk mengisi posisi yang sebelumnya masih kosong. Selain itu, kata Nova, pelantikan itu bertujuan untuk peningkatan kinerja lembaga, peningkatan pelayanan, karir, peningkatan pengetahuan serta keterampilan para Aparatur Sipil Negara.

"Mutasi yang dilakukan selain kelanjutan dari proses yg sudah berjalan, juga merupakan bagian dari Program Penguatan Aparatur di lingkungan Pemeritahan Aceh untuk mendukung percepatan pembangunan dan sebagai kekuatan mendukung visi Aceh Hebat," kata Nova.

Plt Gubernur Minta Bupati Aceh Selatan Fokus Tingkatkan Ekonomi Daerah

Tapaktuan - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh selatan, Haji Azwir, S. Sos dan Teungku Amran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Nova usai melantik dan mengambil sumpah jabatan  H. Azwir dan Teuku Amran sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan masa jabatan 2018-2023 dalam rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Selatan di Gedung DPRK Aceh Selatan, Kamis (27/09/2028).

Nova mengatakan, potensi yang dimiliki Aceh Selatan cukup besar, baik itu di bidang perikanan, pertanian, tambang, perkebunan, dan pariwisata. Letak geografisnya dilintasan Barat Selatan juga membuat Aceh Selatan juga berpotensi mengembangkan sektor jasa.

"Potensi-potensi inilah yang harus dapat dioptimalkan ke depan. Untuk itu, saudara berdua harus kreatif dalam memimpin pemerintahan agar sumber daya yang ada dapat dikelola dengan baik," kata Nova.

Untuk mengembangkan semua potensi tersebut kata Nova,  Bupati dan Wakil Bupati  harus mampu mengembangkan semua infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga aktivitas usaha dan investasi semakin berkembang.

Aceh Selatan lanjut Nova juga berpeluang dilirik para Investor, karena itu sistem perizinan investasi harus ditingkatkan melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Berilah kemudahan untuk kalangan dunia usaha dalam mengembangkan usaha di daerah ini. Beri perlindungan kepada mereka sehingga tidak ada investor yang menjadi korban tindakan di luar hukum," ujar Nova.

Nova juga mengimbau Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun komunikasi yang efektif baik itu dengan Pemerintah Aceh,  legislatif dan stakholder  lainnya untuk mensinergikan pembangunan yang dilakukan.

Pada kesempatan tersebut, Nova juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Dedy Yuswadi, selaku Penjabat Bupati Aceh Selatan dan Saudara Haji Teuku Sama Indra, SH dan Kamarsyah, S. Sos, selaku Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode sebelumnya.

"Kami berharap saudara tetap mendukung pembangunan di daerah ini, sehingga Aceh Selatan akan dapat berkembang lebih maju sehingga dapat mensejahterakan masyarakat," ujar Nova.

Sementara itu, Bupati Aceh Selatan, H. Azwir menyampaikan, akan segera melaksanakan berbagai program sesuai dengan janji-janji politiknya pada saat pilkada antara lain, santunan fakir miskin, santunan kematian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam berbagai bidang.

"Semua program yang sudah kami susun dalam RPJMD yang mengacu pada RPJMA akan segera kami laksanakan untuk mensejahterakan masyarakat," ujar Azwir.

Azwir berharap adanya masukan  dan saran positif dari berbagai pihak untuk membangun Aceh Selatan yang lebih baik.
"Mari kita tinggalkan perbedaan pilihan dan pandangan politik, mari kita bersatu dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Azwir.
Miris! 73 Ribu Warga Aceh Kecanduan Narkoba

Miris! 73 Ribu Warga Aceh Kecanduan Narkoba

Miris! 73 Ribu Warga Aceh Kecanduan NarkobaIlustrasi (dok.bnn)


Aceh - Peredaran narkoba yang masuk ke Aceh semakin mengerikan. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh mencatat 73 ribu warga Tanah Rencong menjadi pecandu. Dari jumlah itu, 321 orang yang direhab.

"Kenapa bisa seperti ini? Karena kita tidak punya rehab. Kita tidak hanya menangkapnya tapi juga menyembuhkan mereka yang sakit dan ingin sembuh. Konseling terhadap narkoba jangan dianggap sepele. Karena ini anak kita," kata Kepala BNNP Aceh Brigjen Faisal Abdul Nasser kepada wartawan usai meresmikan panti rehab Rumah Generasi Emas Aceh di Banda Aceh, Rabu (26/9/2018) 

Saat ini di Banda Aceh baru ada sekitar lima panti panti rehab bagi pecandu narkoba. Jumlah ini masih sangat sedikit dibanding jumlah pecandu. Faisal berharap Pemerintah Provinsi Aceh membangun sebuah panti untuk merehab para pemakai narkoba tersebut. 

Menurut Faisal, Aceh saat ini sudah menjadi tempat transit peredaran narkoba. Bahkan setelah masuk Tanah Rencong, barang haram tersebut dapat kembali di bawa hingga ke Australia. Para bandar yang sudah ditangkap ini, katanya, masih dalam jumlah sangat sedikit. 
Yang ketangkap hari ini tidak lagi dalam bentuk ons, tapi kiloan. Yang ketangkap baru sedikit," jelas Faisal. 

Maraknya peredaran narkoba di Aceh salah satunya disebabkan karena BNN tidak punya personel di jalur-jalur tikus yang kerap dipakai para bandar. Untuk mengantisipasi hal ini, BNN hanya mengandalkan informan dan bekerjasama dengan polisi setempat. 

"Mudahnya peredaran narkoba di Aceh disebabkan faktor masalah pintu masuk belum bisa terjaga dengan rapi. Murahnya dibeli di sana dan dijual di Aceh mahal. Selama saya di sini yang ketangkap itu orang Aceh semua. Jujur sedih, karena sayang sama Aceh," ungkap Faisal.(detik)
Plt Gubernur Hadiri Simulasi Pengamanan Pemilu di Polda Aceh

Plt Gubernur Hadiri Simulasi Pengamanan Pemilu di Polda Aceh

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menghadiri simulasi pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019 di halaman Polda Aceh, Selasa 25/09/2018 sore. Simulasi itu digelar sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah jelang Pemilu 2019.

Nova Iriansyah mengatakan, somulasi tersebut menandakan kesolidan setiap stakeholder dalam menyongsong pemilu damai. Ia yakin pemilu di Aceh akan berjalan lancar hingga hari penetapan calon yang memenangkan pemilu usai.

"Simulasi ini hanya protap jika ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan saja," kata Nova.

Berkaca pada pengalaman Pilkada lalu, Nova yakin jika Pemilu di Aceh akan berjalan dengan lancar, jujur, adil, tanpa kekerasan dan intimidasi. "Pengalaman lalu, kita sangat minimal intimidasi dan semoga kali ini tidak ada sama sekali," ujarnya.

Selain itu, Nova meminta para Aparatur Sipil Negara hingga ke tingkat gampong untuk berlaku netral. Mereka, kata Nova, berhak memilih tapi tidak berhak untuk memihak pada salah satu calon.

Kadis Sosial Aceh Ingatkan PSM Agar Tidak Bergaya dengan Atribut

Kadis Sosial Aceh Ingatkan PSM Agar Tidak Bergaya dengan Atribut

Banda Aceh- Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs Alhudri MM, mengingatkan para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) agar tidak hanya sekedar ingin bergaya-gaya saja dengan atribut yang ada, melainkan lebih pada dedikasi dan pengabdian sosial, serta kemampuan untuk menyelesaikan misi sosialnya.
Hal itu disampaikan Alhudri saat membuka kegiatan bimbingan sosial dasar untuk PSM tahun 2018 di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Senin (24/9/2018). Kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta dari 12 kabupaten/kota di Aceh tersebut akan berlangsung hingga Rabu 26 September 2018.
“PSM harus mampu menghadapi kompleksitas perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada. Menjadi PSM tidak hanya sekedar ingin bergaya-gaya saja dengan atribut yang ada,” tegas Alhudri.
Alhudri menuturkan, permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat saat ini sangat kompleks, berbagai peristiwa bencana kerap terjadi, belum lagi masalah kesejahteraan sosial lainnya yang cenderung memperlihatkan trend meningkat.
Permasalahan kesejahteraan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan bersandingan dengan faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, pendidikan dan kesehatan.
“Disamping itu, kita juga mengalami distorsi dalam memelihara nilai-nilai dasar seperti kebersamaan, kekeluargaan, kesetiakawanan sosial lainnya yang menjadi cikal bakal kekuatan bangsa ini,” kata Alhudri.
Sehingga, katanya, semangat menghargai dan menghormati perbedaan antara satu dengan lainnya menjadi makin langka. Fenomena seperti ini sudah saatnya disikapi bersama dengan kehadiran PSM untuk memberi optimisme dan membantu menangani permasalahan sosial di desa.
Karena tujuan hadirnya PSM dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, adalah untuk membangkitkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama warga masyarakat yang memiliki wawasan dan rasa kepedulian di bidang sosial kemanusian.
Maka untuk meningkatkan kualitas pengabdian PSM, kata Alhudri, diperlukan pemberian cacity building dalam bentuk bimbingan sosial dasar bagi PSM. Tujaunnya, untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas dan peranan sebagai PSM.
“PSM merupakan salah satu komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja pemerintah dalam uasaha kesejahteraan sosial,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga di Dinas Sosial Aceh, Safwan S.Ag, MM menjelaskan, kegiatan ini adalah upaya untuk memacu semangat kerja PSM agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara baik, terencana, terarah dan berkesinambungan serta penuh tanggungjawab dalam usaha kesejahteraan sosial.
Selain itu, katanya, untuk meningkatkan pengetahuan sikap, pemahaman dan penghayatan kemampuan serta keterampilan teknis PSM dalam melaksanan tugas pengabdiannya di bidang usaha kesejahteraan sosial.
“Kita ingin meningkatkan motivasi dan kinerja PSM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya dan PMKS khususnya,” kata Safwan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Isnandar A.KS, M.Si dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Iskandar, S.Sos, MM.
Back To Top