Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Sabang Jazz Festival 2018 Digelar 28-29 Juli

Sabang Jazz Festival 2018 Digelar 28-29 Juli

Banda Aceh - Perhelatan Sabang Jazz Festival tahun 2018 kali ini akan digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di kota sabang, dengan mengusung konsep city walk,  membebaskan para pejalan kaki untuk berlalu lalang di sekitar Jalan Raya depan kantor Walikota Sabang.
Kadisbudpar Aceh Drs Amiruddin M.Si Jumat (20/7/18) mengatakan penyelenggaraan Sabang Jazz Festival 2018 tidak hanya  sekedar pertunjukan music jazz saja. Tapi, ada sejumlah kegiatan lainnya seperti  Kompetisi Jazz Band yang bertujuan memberi ruang  apresiasi dan adu bakat bagi para musisi jazz di Aceh khususnya mengasah kemampuan bermusik kaum muda Aceh, dengan hadiah total 55 juta rupiah.
Selain itu ada coaching dan klinik jazz sebagai bentuk edukasi untuk perkembangan music jazz di Aceh dengan nara sumber yang sangat berkompeten dan memiliki jam terbang yang tinggi dibidang music jazz yaitu Agam Hamzah (Gitaris Jazz Nasional kelahiran lhokseumawe yang sekarang tinggal di Jakarta), Gerry Herb (Drummer), dan Adi Darmawan (Bassist).
Pagelaran ini, selain memberikan edukasi mereka juga akan tampil secara trio yang tergabung dalam group jazz Ligro Band, juga akan hadir Band Indie Jazz dari Bandung, 4 Peniti Band.
“Anggaran program kegiatan ini bersumber dari APBA 2018 yang ditujukan untuk pengembangan seni budaya dan pariwisata di Aceh,”kata Amiruddin.
Menurut Kabid Bahasa dan Seni Disbudpar Aceh, Dra Kemalawati, tujuan digelar di jalan utama depan kantor Walikota Sabang ingin memberikan suasana baru masyarakat dan para wisatawan merasa nyaman selama festival jazz di kota Sabang.
“Kami ingin memberi suasana baru, selain dibawah pohon yang rindang dan kawasan perkantoran juga sambil menikmati pemandangan alam teluk Sabang dan laut lepas,” kata D Kemalawati
Kadisbupar Kota Sabang, Faisal mendukung penuh dan menyambut antusias perhelatan Sabang Jazz Festival 2018 ini. Karena turut  mendorong promosi wisata kota sabang dan akan menjadi salah satu tujuan wisata hiburan bagi para turis mancanegara dan turis local.
“Event ini akan berkontribusi untuk mewujudkan kota Sabang sebagai kota seribu event. Kami mengharapkan kegiatan ini bisa berlangsung secara kontinyu setiap tahunnya di Sabang,”katanya.
Sabang Jazz Festival ini turut dimeriahkan para musisi Aceh yang tergabung dalam Aceh Jazz Forum, peserta kompetisi Jazz Band dari beberapa kabupaten seperti Langsa, Bireuen, Lhokseumawe, Takengon, Banda Aceh, dan Sabang sendiri sebagai tuan rumah juga turut meramaikan komunitas-komunitas lain seperti Komunitas Otomotif, Komunitas Musisi Sabang, B Bass Aceh, Komunitas Drummer dan Perkusi Aceh.
Menurut Panitia Dindin, bagi para musisi jazz di Aceh masih ada waktu untuk mendaftarkan group band jazznya hingga tanggal 27 Juli 2018 mendatang secara gratis.
“Selain hadiah uang tunai, peserta juga difasilitasi penginapan dan makan selama kegiatan. Untuk itu segera mendaftarkan groupnya, karena peserta terbatas. Informasi pendaftaran bisa melalui no HP/WA 082312411609 atau menghubungi Disbudpar Aceh dengan kontak person 085228085174,”kata Dindin.

Penerang TGB Aceh Resmi di Deklarasikan

Penerang TGB Aceh Resmi di Deklarasikan


Deklarasi penerang TGB aceh

Dalam rangka mensosialisasikan ide dan gagasan Tuan Guru Bajang, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Penerang Tuan Guru Bajang (TGB) Provinsi Aceh, menggelar deklarasi di Banda Aceh, Kamis (19/7/2018).
Deklarasi tersebut berlangsung di Sebuah cafe di Kota Banda Aceh, dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP Penerang TGB Indonesia, Fakhrurrazi , Ketua Pembina DPP Penerang TGB Indonesia, Mulyadi Nurdin,  Ketua DPW Penerang TGB Provinsi Aceh, Yusnadi,   serta pengurus inti Tim Penerang TGB Provinsi Aceh.
Ketua DPP TGB, Fakhrurrazi,   mengatakan bahwa tim Penerang TGB Provinsi Aceh dibentuk dalam rangka mensosialisasikan visi misi dan program yang dicanangkan oleh Tuan Guru Bajang (Zainul Majdi) kepada masyarakat.
Menurut Alumni Al-Azhar Mesir tersebut, ide dan gagasan TGB perlu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengenal lebih dekat sosok tersebut.
Fakhrurrazi yang juga Pengacara tersebut menjelaskan bahwa sosok TGB merupakan tokoh yang dibutuhkan Indonesia karena kapasitas yang dimilikinya.
Menurutnya, TGB merupakan sosok ideal untuk Indonesia saat ini, dengan latar belakangnya sebagai Gubernur NTB, pimpinan Pesantren, tokoh politik, serta pimpinan sejumlah organisasi besar seperti ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia.
Menurut Fakhrurrazi, Tim Penerang TGB nanti akan bekerja di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan sosok TGB di seluruh provinsi di Indonesia.
Menurutnya Pengalaman dan keahlian yang dimiliki TGB dibutuhkan oleh Indonesia, dengan adanya tim penerang TGB nanti akan disampaikan kepada rakyat, bahwa Indonesia kaya dengan tokoh yang berkualitas.
TGB memiliki kapasitas yang memadai mulai dari keilmuan yang memadai, pengalaman dalam pemerintahan, serta diterima luas di kalangan rakyat Indonesia.(antero)

Purna Praja IPDN Harus Menjadi Motor Gerakan Perubahan

Banda Aceh – Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengajak Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk menjadi motor bagi gerakan perubahan sehingga sistem Pemerintahan lebih bersih dan berkualitas, dengan program-program pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Nova dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin Andalah pada acara penyerahan dan penghadapan lulusan Praja XXIV tahun 2017 di Anjong Mon Mata, Kamis (19/07/2018).
“Kehadiran saudara-saudari daerah ini merupakan awal dari pengabdian panjang untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Nova.
Nova mengatakan, alumni IPDN harus bersedia bekerja di garda terdepan bersama masyarakat, melakukan identifikasi masalah dan mencari solusi jika ada permasalahan.
“Saudara-saudari yang mulai hari ini ditugaskan di Aceh kami harapkan sosok yang mengenal Aceh dengan baik, saudara siap menjadi pamong praja yang mencintai rakyat, mau bergotong royong bersama rakyat, serta siap melayani rakyat, bukan minta dilayani rakyat,” tegas Nova.
Selain itu lanjut Nova, lulusan Praja XXIV juga harus menjadi pemicu semangat bagi terciptanya Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani di daerah ini.
“Dimanapun saudara ditempatkan, pengabdian adalah yang utama, tunjukkanlah keteladanan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Nova.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Elfin Elyas, S. Sos., M.si menjelaskan,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN menegaskan bahwa praja yang telah menyelesaikan pendidikan berhak menyandang status ASN sesuai undang undang yang berlaku, dan para praja ini akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
“Jika sebelumnya mereka ditempatkan berdasarkan tempat asal mereka mendaftar, namun sekarang, mereka harus siap untuk mengabdi dimanapun di seluruh penjuru Indonesia,” kata Tjahjo.
Tjahjo meminta agar lulusan Praja XXIV agar menjujung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dimanapun mereka ditugaskan nantinya di Aceh. 
Sebanyak 62 Praja berasal dari beberapa provinsi  di Indonesia akan ditempatkan di berbagai wilayah di Aceh. Tiga di antaranya di tempatkan di Pemerintah Provinsi Aceh, sedangkan 59 lainnya disebar di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Yang terbanyak di Aceh Besar 10 orang, sedangkan di kab/kota lainnya rata-rata 2 – 3 orang.

Plt Gubernur Aceh Lantik Komisioner KIP Aceh

Jakarta -- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah MT., melantik dan meresmikan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa 17 Juli 2018. Mereka yang dilantik adalah Samsul Bahri, Munawarsyah, Akmal Abzal, Ranisah, Tharmizi, Muhammad, dan Agusni AH.

Nova berharap, dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, para Komisioner KIP Aceh, tetap mengedepankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh beserta peraturan pelaksanaannya dalam berbagai Qanun.

"Komisioner KIP Aceh harus secara konsekuen mau dan mampu melaksanakan kekhususan Aceh terkait proses politik demokrasi di Aceh, sehingga stabilitas politik dan keamanan dapat terus berjalan dengan baik, dan tentunya berdampak pada terjaganya perdamaian di wilayah Aceh yang kita cintai ini," kata Nova Iriansyah.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada, KIP Aceh berbeda dengan KPU di wilayah lain di Indonesia. Dalam pemilu legislatif, KIP Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai lokal Di Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 dan di dalam penyelenggaraan Pilkada, Aceh memiliki Qanun Nomor 12 Tahun 2016 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Karena itu, para komisioner dituntut untuk betul-betul memahami kondisi tersebut, sehingga hal-hal yang secara khusus berlaku di Aceh, dapat diaplikasikan dalam setiap pekerjaannya.

"Para komisioner KIP Ace harus menjadi stabilitator politik dan demokrasi di Aceh," kata Nova.

Pelantikan dan peresmian Komisioner KIP Aceh sendiri merupakan amanah pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disebutkan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPR Aceh dan ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Gubernur.

Pada prosesnya, pemilihan pemilihan para komisioner KIP diawali dengan dibentuknya Tim Independen Penyaringan dan Penjaringan oleh DPR Aceh, yang terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Pembentukan tim independen bertujuan untuk memastikan calon Komisioner KIP yang diusulkan untuk dipilih adalah mereka yang memiliki integritas, kompetensi, profesional, non partisan dan impersonal.

Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah di Aceh, dapat terlaksana secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Komisi Penyiaran Umum sebenarnya telah mengeluarkan keputusan penetapan ke tujuh Komisioner KIP Aceh pada 24 Mei 2018 lewat Keputusan KPU Nomor 410/SDM.13-KPTS/05/KPU/V/2018.

Namun, akibat beberapa polemik terkait dengan regulasi, KIP Aceh belum dilantik dan KPU RI mengambilalih tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dipertegas dengan Keputusan KPU Nomor 411/SDM.13KPTS/05/KPU/V/2018 pada tanggal 24 Mei 2018 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2018.

"Terima kasih kepada ketua KPU RI yang selama ini telah menjalankan tugas wewenang dan kewajiban KIP Aceh, sehingga tahapan Pilkada Kabupaten Pidie Jaya dan tahapan pemilu dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata Nova Iriansyah.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Arif Budiman, menyebutkan pihaknya berterima kasih pada Menteri Dalam Negeri yang telah memfasilitasi pelantikan Komisioner KIP Aceh. Ia berpesan komisioner yang dilantik menjaga amanah dan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

"Berikan ruang terbuka agar di setiap tahapan masyarakat bisa terlibat untuk mengawasi jalannya pilkada mulai dari tahapan pencalonan, data pemilih sampai penghitungan suara," kata Arif. Ia juga berpesan agar komisioner KIP Aceh menjaga transparansi, integritas dan soliditas.

Senada dengan Arif, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar dalam bekerja para Komisioner KIP Aceh menjaga netralitas, sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan lancar.
Bertemu Plt. Gubernur, Dirut PT. KKA Bahas Rencana Pengoperasian PT. KKA

Bertemu Plt. Gubernur, Dirut PT. KKA Bahas Rencana Pengoperasian PT. KKA

Banda Aceh – Direktur Utama, PT. Kertas Kraft Aceh (KKA), Seto Karjanto bersama Komisaris PT. KKA, Andriano melakukan pertemuan dengan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk membahas rencana pengoperasian kembali PT. KKA di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Senin (16/07/2018).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur PT. Perusahaan Aceh, Muhsin, Kepala Dinas Peridustrian dan Perdagangan Muhammad Raudhi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Dr. Aulia Sofyan, Asisten II Sekda Aceh, Taqwallah serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Direktur PT. KKA, Seto menyampaikan bahwa rencana pengoperasian PT. KKA sudah dimulai sejak tahun lalu namun sampai saat ini belum terealisasi.
Seto menjelaskan, ada empat aspek penting yang harus dilakukan agar PT. KKA dapat beroperasi kembali. Aspek yang pertama adalah ketersediaan bahan baku, Revitalisasi Pabrik, Pemasaran dan penyelesaian kewajiban PT. KKA dengan para kreditor setelah pabrik beroperasi kembali.
Untuk tahap pertama kata Seto, akan dilakukan penanaman areal hutan pinus dan kemudian melakukan studi kelayakan dan revitalisasi pabrik  selama 3 tahun yang akan dimulai pada tahun ini. Sedangkan untuk produksi komersial ditargetkan akan dimulai pada tahun 2021.
“Untuk revitalisasi pabrik dan pengelolaan hutan memerlukan dana sekitar 1 triliun,” kata Seto.
Jika beroperasi kembali lanjut Seto, PT. KKA akan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 9600 orang dengan multiplier effect sampai dengan 30.000 tenaga kerja. Selain itu ,juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Seto meminta dukungan dari Pemerintah Aceh agar rencana pengoperasian PT.  KKA dapat segera terwujud.
Sementara itu, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya pengoperasian kembali PT. KKA, apalagi jika mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
“Kita ingin agar ini bisa segera dieksekusikan dan tereaslisasi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,” kata Nova.
Pemerintah Aceh lanjut Nova akan mempercepat proses perizinan  dan siap berkoordinasi jika ada persoalan – persoalan yang perlu diselesaiakan agar PT. KKA dapat beroperasi kembali.
Untuk tahap awal kata Nova, dapat dilakukan groundbreaking replantation atau penananam kembali pinus sebagai tanda dimulainya aksi untuk mengoperasikan kembali PT. KKA.

Plt Gubernur Aceh Buka Musda l Pertahkindo

Banda Aceh - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka musyawarah daerah pertama Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Pertahkindo) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Senin 16 Juli 2018.

Dalam sambutannya Nova mengatakan, jasa konsultan dalam menentukan pilihan teknologi, manajemen, sistim pengawasan dan mekanisme pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan agar pembangunan di Aceh berjalan efektif. 

"Semakin maju sebuah negara, frekuensi pembangunan pasti meningkat. Semakin maju sebuah negara, maka kebutuhan akan tenaga konsultan juga meningkat," ujar Nova.

Peran jasa konsultan, lanjut Nova, tidak hanya dibutuhkan saat tahapan perencanaan atau studi kelayakan, tapi juga panting peranannya dalam penyiapan proyek, perekayasaan, supervisi pelaksanaan hingga pada tahap evaluasi dan pemantauan.

Kualitas seorang konsultan juga disebut sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Tak heran jika di negara-negara maju, peran konsultan begitu penting dalam mendorong agar proyek yang dikerjakan memberi hasil yang terbaik. 

"Dengan berbagai alasan itu, bisa kita pastikan bahwa profesi konsultan akan terus berkembang di masa mendatang. Profesi ini semakin panting, terutama sejak berlakunya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN," kata Nova.

Hal itu dikarenakan kebijakan MEA telah menghadirkan pasar bebas di kawasan ASEAN, sekaligus mendorong kian ketatnya persaingan di tingkat global.

Oleh sebab itu dinilai penting bagi para konsultan untuk meningkatkan kompetensinya agar proses pendampingan yang diberikan memberi hasil memuaskan. 

"Karena itu perlu upaya untuk mendorong agar para konsultan di dalam negeri untuk lebih berkembang guna menghadapi kompetisi yang semakin ketat," kata Nova.

PERTAHKINDO sendiri merupakan salah satu wadah bernaungnya para konsultan di Indonesia. Kehadiran organisasi ini di Aceh juga akan mendorong konsultan lokal untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya.


Pada kesempatan itu Nova juga mengimbau agar para konsultan yang bernaung di bawah PERTAHKINDO Iebih kompak dalam membangun organisasl tersebut. 
Lemhanas RI Lakukan Pertemuan Dengan Pemerintah Aceh

Lemhanas RI Lakukan Pertemuan Dengan Pemerintah Aceh

Banda Aceh - Rombongan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) ke 57 Lemhanas RI melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (16/07/2018).
Kedatangan rombongan yang dipimpin Laksamana Muda TNI, Riyadi Syahardani disambut oleh Asisten Administrasi Umum, Kamaruddin Andalah mewakili Plt. Gubernur Aceh serta para pejabat instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Aceh.
Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin Andalah menyebutkan, Pemerintah Aceh telah bekerjsama merancang program pembangunan Aceh sebagaimana yang sudah dituangkan di dalam RPJM 2017-2018.
“Bapak Irwandi berperan besar menyusun program itu, sebab Beliau punya pengalaman memimpin Aceh pada periode 2007-2012. Jadi tugas saya selaku Plt Gubernur sekarang lebih fokus menjalankan program yang telah kami rancang bersama itu,” kata Nova.
Nova mengakui, membangun Aceh bukanlah tugas ringan. Beban konflik masa lalu masih menyisakan berbagai masalah sampai saat ini, antara lain, kemiskinan dan pengangguran, kualitas pendidikan yang masih harus ditingkatkan, infrastruktur yang kurang, dan lain sebagainya.
“Itu sebabnya pembangunan Aceh banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi dan sumber daya manusia,” ujar Nova.
Dengan program-program yang telah disiapkan lanjut Nova, Pemerintah Aceh berharap ekonomi Aceh bisa tumbuh sekitar 4,5-5 persen dari sekitar 4,2 persen tahun lalu. “Setiap tahun kami berharap kemiskinan Aceh turun minimal 1 persen, dengan demikian di tahun 2022 angka kemiskinan itu berkisar 11 persen,” kata Nova.
Pada kesempatan tersebut, Nova juga menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh mengusung visi “terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani,”.  Visi itu, lanjut Nova, akan dicapai dengan 9 misi dan 15 program unggulan Pemerintah Aceh.
Sementara itu, Gubernur Lemhanas RI, Agus Widjojo dalam sambutannya yang dibacakan Riyadi menyampaikan, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) merupakan salah satu program kegiatan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para peserta guna mempelajari, memahami dan mengkaji potensi dan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dari aspek kesejahteraan dan keamanan.
Melalui SSDN ini, para peserta akan memperoleh gambaran kondisi wilayah study berkaitan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi , sosial budaya, pertanahan dan keamanan dalam perspektif ketahanan nasional.
“pada SSDN kali ini, kegiatan peserta akan difokuskan pada aspek dinamika politik sebagai tantangan ketahanan nasional,” ujar Agus.
Lemhanas kata Agus, memilih aceh dengan harapan dapat mengatahui pembangunan nasional dan ketahanan nasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi Aceh.

“Para peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana memahami dan menyikapi situasi dan kondisi dinamika politik yang akhir-akhir ini berubah dengan cepat, serta memberikan solusi penangan sampai ke akar permasalahan,” ujar Agus. 
Dua Orang Homo Dihukum Cambuk Masing-Masing 87 Kali di Banda Aceh

Dua Orang Homo Dihukum Cambuk Masing-Masing 87 Kali di Banda Aceh


Banda Aceh - Sebanyak 15 pelanggar syari’at Islam menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue Banda Aceh, Jum’at (13/7/2018).
Sekitar pukul 14.10 Wib, ke 15 pelanggar syari’at Islam dihadirkan ke Masjid Baiturrahim oleh pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan menggunakan mobil tahanan.
Tampak petugas mengeluarkan seruan agar-anak berusia dibawah 18 tahun meninggalkan lokasi karena tidak dibenarkan menyaksikan prosesi pencambukan tersebut.
Ke 15 pelanggar syari’at ini tercatat melanggar Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.
Dari 15 pelanggar, tercatat 4 orang terlibat kasus khamar (Minuman keras), 2 orang kasus liwath (Homoseksual), dan 9 orang kasus ikhtilat (Berduaan ditempat sepi yang bukan muhrim).
Dua pelanggar kasus liwath dicambuk masing-masing 87 kali setelah dipotong masa tahanan 3 kali. Kasus khamar ada yang dicambuk 15 kali, 25 kali dan 30 kali setelah dipotong masa tahanan. Sedangkan kasus ikhtilath dicambuk masing-masing 25 kali setelah dipotong masa tahanan 3 kali.
Mewakili Wali Kota, Sekdakota Banda Aceh, Ir Bahagia menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri, Mahkamah Syar’iyah dan Polresta Banda Aceh serta semua pihak yang telah mendukung sehingga pelaksanaan uqubat cambuk bagi pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dapat terlaksana.
Tidak bosan-bosannya, Sekda kembali menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki komitmen yang kuat dalam hal penegakkan syariat. Katanya, Pemko sendiri tidak menginginkan adanya pelanggaran hingga menyebabkan hukuman cambuk. Karena, ketika penegakan
Syariat Islam berjalan dengan baik, maka tidak akan ada lagi warga yang kena cambuk.
“Namun demi untuk penegakan hukum dan pelaksanaan syariat Islam di kota ini, maka eksekusi cambuk tetap harus dilaksanakan ketika terbukti melanggar,” ujarnya.
Lanjuta Sekda, penegakan Syari’at Islam sangatlah penting, karena dengan tegaknya Syari’at Islam maka ridha, hidayah dan inayah Allah akan turun dan ajaran Islam akan terus eksis, hidup dan semarak, sehingga dengan sendirinya dapat menciptakan suasana dan lingkungan Islami yang Gemilang.
Dalam kesempatan ini, Sekda juga menyampaikan, saat ini di Banda Aceh telah hadir para ulama dari berbagai Negara di dunia dalam rangka mengikuti Kegiatan Muzakarah Ulama Internasional.
“Dan pelaksanaan uqubat cambuk ini dapat menjadi bukti kepada dunia Internasional bahwa Pemerintah Kota bersama-sama dengan warganya, tetap komit dalam menegakkan Syariat Islam di Banda Aceh. Para pelanggar Qanun syariat Islam yang ditangkap dan dicambuk hari ini pun merupakan hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat,” ungkap Bahagia.

Plt Gubernur Jamin Kemudahan Investasi di Aceh

Banda Aceh – Kehadiran investor Turki di Aceh diharapkan menjadi daya tarik bagi investor dari negara lain untuk datang dan berinvestasi di Bumi Serambi Mekah. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh menjamin kemudahan kepada para investor yang datang ke Aceh.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur  Aceh Nova Iriansyah saat menerima kunjungan Konsulat Jenderal RI untuk Turki Herry Sudrajat beserta rombongan investor asal aturki, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa (11/7/2018) pagi.

“Jika ada kendala segera hubungi saya. Saya berjanji akan turun sendiri untuk menyelesaikannya. Sebagaimana diketahui selama setahun ini, saya dan Pak Irwandi berbagi peran. Investasi ditangani oleh beliau. Namun karena saat ini beliau sedang menyelesaikan permasalahannya, maka sementara ini pembahasan investasi dilimpahkan ke saya,” ujar Nova.

Nova menjelaskan, Aceh masih sangat membutuhkan kerjasama para investor untuk meningkatkan perekonomian serta mengurangi angka kemiskinan. Nova berharap kunjungan dan komitmen investasi dari investor Turki akan berimbas kepada investor dari negara-negara lain.

“Aceh harus dibantu, rakyat Aceh harus dibantu karena saat ini angka-angka statistik masih belum berpihak kepada kami. Angka kemiskinan Aceh masih cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi kita masih dibawah nasional dan inflasi kita juga tinggi. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah masih rendah karena tidak ada industri di Aceh," kata Nova.

Dalam pertemuan yang digelar santai usai sarapan bersama tersebut, Herry Sudrajat memaparkan sejumlah peluang investasi yang dilirik oleh rombongan investor yang turut bersamanya.

Julfi Hadi, Managing Director Hitay Energy Holdings yang turut dalam rombongan tersebut menyampaikan tentang komitmen perusahaannya untuk berinvestasi di bidang energi panas bumi di Burni Telong.

Sementara itu, Aydin Cicek selaku General Manager Dunya Kozmetik Sanayi AS juga menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi di Aceh.

Kepada Plt Gubernur, Cicek menyampaikan bahwa perusahaannya membutuhkan lahan seluas 10 ribu hektar untuk menanam pinus yang nantinya akan dimanfaatkan getahnya untuk industri kosmetik.

Nova mengungkapkan, selama ini satu-satunya stimulan untuk menggerakkan perekonomian Aceh adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Oleh karena itu kehadiran investor adalah sebuah harapan baru untuk membangkitkan perekonomian Aceh.

“Kami berharap siapa saja dapat berinvestasi di Aceh. Kami jamin tidak ada masalah dalam proses investasi di Aceh. terutama Turki, apalagi embrio hubungan Aceh dan Turki sudah terjalin sejak lama, selain faktor kedekatan sejarah, masa rehab-rekon pasca tsunami juga semakin mempererat hubungan Aceh-Turki,” sambung Plt Gubernur.

Sejumlah perwakilan perusahaan Turki juga turut dalam pertemuan hari ini, di antaranya Azat selaku General Manager PT Rosin Trading International, dan H Teuku Badruddin Syah, Director Wangsa Energi Prakarsa.

Saya partner Pak Irwandi

Dalam kesempatan tersebut Nova juga menegaskan, bahwa dirinya adalah pasangan dari Gubernur Aceh non Aktif Irwandi Yusuf, dan tetap mendukung dan menjalankan program yang telah dimulai bersama Irwandi.

“Saya tegaskan, saya adalah partnernya pak Irwandi, bukan lawan politik karena kami dari partai pengusung yang sama dan bergerak dari harapan dan tujuan yang sama. Oleh karena itu tidak ada kebijakan politik yang berubah. Kami masih menunggu penyelesaian permasalahan yang sedang beliau hadapi, dan pemerintahan tetap berjalan seperti sedia kala,” kata Nova.

“Saya berharap Pak Gubernur bisa bebas karena beliau sudah memulai pemerintahan ini dengan sangat baik. Jika beliau bebas saya tetap bisa menjadi tim pendukung dan membantu kerja-kerja beliau. Namun jika kemungkinan terburuk terjadi, kami tetap akan melanjutkan apa yang telah beliau mulai selama ini,” tegas Nova.
Lamborghini terbakar habis di pom bensin

Lamborghini terbakar habis di pom bensin

Lamborghini terbakar habis di pom bensin AS
Mobil Lamborghini Huracan terbakar di pom bensin Missouri

Nasib buruk kembali menimpa mobil merk Lamborghini, setelah beberapa hari lalu Huracan tersangkut di kolong Honda Civic, kali ini Performante yang hangus terbakar di pom bensin.

Dilansir dari laman Bgr, sepasang Lamborghini berwarna merah dan biru mampir ke pom bensi di Missouri setelah mengikuti Goldrush Rally, kedua pengemudi keluar untuk membeli minum.

Sebuah mobil minivan tidak sengaja langsung berjalan dengan selang pengisi bahan bakar masih tersangkut di mobilnya. Selang bocor hingga bensin tersemprot ke segala arah, hingga mengenai mesin salah satu Lamborghini.

Parker Gelber, pengemudi salah satu Lamborghini, segera menghbungi 911, tapi, mobil sudah terlanjur hangus. Di gambar yang dibagikan di laman Facebook-nya, terlihat Lambroghini merah yang terletak di depan masih utuh, hanya tertutup abu setelah api padam.

Di Facebook, Gelber menulis seorang laki-laki yang mengaku melihat kejadiannya menceritakan apa yang dilihatnya pada polisi dan pemadam kebakaran. Dia sedang merekam mobil untuk ditunjukkan ke temannya, lalu melihat ada pengemudi yang menjalankan mobilnya masih dengan selang bensin tersangkut.

“Bensi tersembur langsung ke kap mesin Huracan biru dan langsung terbakar,” kata dia.

Polisi akhirnya menangkap pengemudi minivan itu. Tidak adak korban jiwa dalam kejadian ini.(antaraanews)
KPU Harap Parpol Segera Daftarkan Nama-nama Caleg

KPU Harap Parpol Segera Daftarkan Nama-nama Caleg

KPU Harap Parpol Segera Daftarkan Nama-nama CalegKetua KPU Arief Budiman (Foto: Marlinda Oktavia/detikcom)

Jakarta 
- Ketua KPU RI Arief Budiman berharap semua partai politik segera mendaftarkan calon peserta pemilu 2019 ke KPU. Persyaratan-persyaratan pendaftaran diharapkannya juga dilengkapi agar tidak ada kekurangan persyaratan saat mendaftar.

"Untuk Pileg hari ini adalah hari ke 7, sudah separuh dari jadwal KPU sampai hari ini belum ada satu parpol peserta pemilu 2019 yang mengajukan bacalegnya ke KPU," kata Ketua KPU RI Arief Budiman kepada wartawan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Arief mengingatkan kepada semua parpol agar mengajukan pendaftaran di awal. Hal itu untuk mengantisipasi jika calon memiliki persyaratan yang kurang lengkap dan memiliki waktu untuk melengkapi persyaratan itu.

"Kami mengingatkan sekali lagi untuk mengajukan di awal supaya kalau ada hal-hal dirasa belum lengkap, kurang, butuh perbaikan ada waktu untuk memperbaiki," imbuhnya.

Senada dengan Arief, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting menjelaskan ada dua persyaratan yang harus dilengkapi. Pertama yakni persyaratan yang harus dilengkapi oleh parpol dan kedua yaitu persyaratan yang harus dilengkapi peserta pileg.

"Anda mendaftar ya sungguh-sungguh dong membawa dokumen yang kami minta, membawa persyaratan bakal calon itu ada 5 yang harus dia bawa ya silahkan dibawa semuanya. Pengajuan bacaleg itu ada syarat calon jadi ada 2 ya yang bacaleg harus dipenuhi parpol, yang syarat calon itu untuk orang-orang yang di dalam daftar calegnya jadi ada dokumen sesuai persyaratan," kata Evi.

"Itu harus dipersiapkan dengan benar, kalau nggak teman-teman akan menolak kalau nggak ada syarat yang dibawa seperti yang sudah kita tetapkan misalnya pasal 6, 7 dalam peraturan KPU kan ada syaratnya," tuturnya. (Detik)

Jubir: Tugas Gubernur Irwandi Sementara Dilanjutkan Plt

Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, menegaskan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh hanya melanjutkan sementara tugas gubernur Aceh, sementara Irwandi Yusuf menjalani proses pemeriksaan.

"Surat penugasan yang diterima pak Nova Iriansyah hanya untuk memastikan agar tugas gubernur bisa tetap berjalan," kata Wiratmadinata dalam keterangannya, Senin 9 Juli 2018.

Penunjukan Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh hanya untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta mewujudkan visi-misi pemerintah Aceh seperti yang tertuang dalam RPJM.

Apa yang disampaikan Wiratmadinata, senada dengan yang dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia mengatakan, penunjukan Nova Iriansyah karena Irwandi Yusuf sedang berhalangan untuk menjalankan tugas.

“Hal ini sesuai Pasal 65 Ayat 3 dan Pasal 66 ayat 1 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jadi Plt sebenarnya sudah otomatis sejak gubernur berhalangan,” ujar Tjahjo.

Wiratmadinata menyebutkan, Wagub Nova mengharapkan proses hukum yang tengah menjerat Gubernur Irwandi cepat usai dan tidak berlarut. Jika tak terbukti, Nova berharap Irwandi bisa segera kembali memimpin Aceh.

Aceh Tawarkan Kemudahan Investasi di KEK Arun ke Investor India

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menawarkan kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus  Arun Lhokseumawe kepada delegasi India yang dipimpin langsung oleh Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat, Senin (9/7/2018).

Dalam pemaparannya, Aulia Sofyan, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjanjikan kemudahan izin investasi kepada pihak yang berkomitmen untk berinvestasi minimal sebesar Rp1 triliun dan serapan tenaga kerja minimal 1000 orang, maka akan diberi kemudahan izin hanya dalam 3 jam.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Drs Dermawan MM, dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa dalam bidang perdagangan, Aceh dan India memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan, saat ini India merupakan tujuan utama terbesar Aceh untuk komoditi non migas.

“Sepanjang Januari-Maret ekspor non migas Aceh ke India tercatat senilai 12,88 juta dolar AS, disusul Thailand 7,72 juta dolar AS, Tiongkok 6,67 juta dolar AS, Vietnam 1,72 juta dolar AS, dan Malaysia senilai 456 ribu dolar AS,” ungkap Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan rasa terima kasih masyarakat Aceh kepada Pemerintah India atas dukungan yang baik selama ini. Di masa mendatang, Sekda berharap hubungan ini dapat ditingkatkan lagi melalui investasi usaha, sehingga Aceh dan India dapat membangun kekuatan ekonomi yang strategis di wilayah Asia.

Sekda juga menjelaskan, hubungan Aceh dan India sudah terjalin jauh sebelum Indonesia berkembang saat ini karena secara geografis kedua wilayah sangat berdekatan. Tidak heran jika budaya yang berkembang di Aceh juga banyak yang memiliki kesamaan dengan budaya India. Termasuk jenis makanan, ragam seni, peradaban Islam dan beberapa hal lainnya.

Belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi telah menandatangani kesepakatan Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific terkait kerjasama membangun hubungan kedua negara dalam bidang maritim.

“Secara maritim, hubungan Indonesia dan India sangatlah dekat. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya kalau shared vision tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan konektivitas antar wilayah,” kata Sekda.

“Salah satunya adalah mendekatkan hubungan antara Kepulauan Andaman dan Nicobar di wilayah India dengan Pulau Sabang di wilayah NKRI. Kalau konektivitas ini dapat kita tingkatkan, kami yakin akan mampu memberi pengaruh besar terhadap sektor bisnis dan pariwisata kedua wilayah,” imbuh Dermawan.

Sekda menambahkan, faktor kedekatan ini dapat pula dimanfaatkan untuk pengembangan investasi dan pengelolaan Kawasan Perdagangan bebas Pelabuhan Sabang, karena lokasinya yang sangat strategis di antara kedua negara.

Dalam sambutannya, Sekda juga memaparkan beberapa sektor usaha yang menarik dikembangkan di wilayah Sabang, antara lain Pariwisata, Perikanan, dan Pengembangan Pelabuhan.

Sekda meyakini, jika kalangan dunia usaha India mau berinvestasi di wilayah Sabang, maka kawasan tersebut dapat menjelma menjadi kawasan sebagai lokasi bisnis yang strategis.

“Untuk itu, pada kesempatan ini, tentu sangat menarik kalau kita membincangkan berbagai hal yang dapat dikelola bersama antara kalangan dunia usaha India dan Pemerintah Aceh. Kami percaya, jika kita dapat membangun konektivitas yang lebih baik, niscaya India dan Indonesia akan semakin maju dan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi di wilayah Asia,” pungkas Sekda.

Sebelumnya, Sekda juga menerima kunjungan Konsulat Jenderal Turki Herry Sudrajat dan rombongan dan rombongan di ruang kerjanya. Sama dengan Dubes India, kehadiran Herry dan rombongan adalah untuk membicarakan sejumlah peluang investasi di Aceh.

KKP: harga ikan lebih murah daripada daging

KKP: harga ikan lebih murah daripada daging

KKP: harga ikan lebih murah daripada daging

Jakarta  - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa harga berbagai jenis ikan sebenarnya lebih murah untuk konsumen dibandingkan dengan daging jenis lainnya sehingga diharapkan semakin banyak warga yang mau menyantap ikan.

"Harga rata-rata daging sapi, daging kambing, daging ayam ras di tingkat konsumen lebih mahal dibandingkan harga rata-rata ikan kembung, tongkol, bandeng dan patin," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Rifky Effendi Hardijanto dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Rifki menjelaskan bahwa terkait dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) ada dua hal yang diamanatkan ke KKP, yaitu meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat serta mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Terkait dengan penanganan stunting, ujar dia, ikan dalam posisi yang strategis karena memiliki keunggulan nutrisi dibandingkan sumber protein lainnya. Selain itu potensi produksi sangat besar, dan secara ekonomi kandungan lokal sangat tinggi sehingga menghemat devisa.

Ikan, lanjutnya, juga memiliki keragaman jenis sangat tinggi dan tersedia sepanjang tahun.

Dirjen PDSPKP menyampaikan bahwa Program Gemarikan yang saat ini gencar di lakukan KKP belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak untuk dapat membantu menyebarluaskan ajakan makan ikan ini.

KKP pada tahun 2018 menargetkan angka konsumsi ikan Indonesia 50,65 kg per kapita per tahun, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 47,34 kg/kapita/tahun.

Guna memenuhi target baru tersebut, dibutuhkan tambahan ikan ke pasar domestik sekitar 800.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan perikanan tangkap yang saat ini memiliki target produksi sekitar 7.000.000 ton, baik untuk tangkap maupun budi daya. Hal itu juga dinilai lebih dari cukup.

Menurut Rifky, pertumbuhan angka konsumsi ikan di Indonesia belakangan cukup baik. Hanya saja konsumsi ikan masyarakat di Pulau Jawa dan Lampung masih jauh tertinggal dibanding wilayah lainnya di Indonesia.

Selain dengan Safari Gemarikan, upaya peningkatan konsumsi ikan juga dilakukan melalui penyerahan bantuan budi daya lele sistem bioflok untuk pesantren dan sekolah berasrama lainnya.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto mengharapkan tingkat konsumsi ikan di tengah masyarakat terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan hasil produksi perikanan Nusantara.

Menurut Slamet Soebjakto, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2019 diharapkan dapat menjadi sebesar 54 kg per kapita per tahun.

Dengan target tersebut, setidaknya dibutuhkan suplai ikan sebanyak 14,6 juta ton pada tahun 2019, namun hanya 6,18 juta ton, di antaranya yang diperkirakan berasal dari hasil perikanan tangkap, sedangkan sisanya atau sekitar 60 persennya akan bergantung pada hasil produksi budi daya.(antaranews)

KPK Tetapkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah Tersangka Suap

Jakarta - Gubernur Aceh Irwandi Yusufditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

"Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).

Pemberian itu disebut terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau biasa juga disebut dana otsus pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. Menurut Basaria, Ahmadi berperan sebagai perantara.

Irwandi dan Ahmadi pun ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, ada dua orang swasta lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Untuk Irwandi, Hendri dan Syaiful dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(detik)
Penjelasan Gubernur Terhadap Hak Interpelasi DPRA

Penjelasan Gubernur Terhadap Hak Interpelasi DPRA

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mewakili Gubernur Aceh menghadiri Rapat Paripurna Khusus Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis 28 Juni 2018. Kehadiran Wagub untuk menyampaikan penjelasan Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA.

Dalam penjelasan tertulis Gubernur Aceh yang dibacakan Wagub menyebutkan, pada prinsipnya Gubernur sangat menghargai hak yang digunakan oleh beberapa anggota dewan untuk meminta keterangan atau disebut juga Hak Interpelasi guna melaksanakan fungsi pengawasan DPRA dan menjadi bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan Gubernur.

Wagub kemudian membacakan penjelasan terkait pertanyaan DPRA menyangkut beberapa kebijakan Gubernur.

Di antaranya terkait keputusan Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018.

Selain itu juga terkait Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Lokasi Eksekusi Hukuman Cambuk.

Kemudian soal pelaksanaan proyek Dermaga CT 3 Freeport Sabang.

Soal pelanggaran hukum dan pelanggaran sumpah jabatan.

Terakhir, tentang status-status Gubernur di media sosial.

Berikut ini adalah penjelasan Wagub yang dibacakan di hadapan para anggota dewan serta kepala SKPA.

1. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

Berkenaan dengan penetapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 (Pergub APBA 2018) yang telah melalui proses penuh dinamika dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta disambut dengan penuh kebahagian oleh sebagian besar rakyat Aceh, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

A. Penetapan Peraturan Gubernur tersebut tetap berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan, yaitu:

1) Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2) Pasal 197 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3) Pasal 310 sampai dengan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4) Pasal 32 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Pasal 36 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017.

B.Dalam Lampiran IV angka 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 33 Tahun 2017, disebutkan tahapan penyusunan APBD, terdiri atas: Pertama, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) [akhir Mei]; Kedua, Penyusunan dan kesepakatan KUA dan PPAS [akhir Juli]; Ketiga, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD/SKPA) [minggu ke-1 Agustus]; Keempat, Penyampaian dan Penyusunan Ranperda/Raqan APBD [Oktober-November]; Kelima, Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur (paling lambat Desember); dan, Keenam, Menyampaikan Ranperda/Raqan APBD/APBA dan Ranpergub Penjabaran APBD, kepada Mendagri [Desember]; serta, penetapan Ranperda/raqan APBD dan Ranpergub Penjabaran APBD (paling lambat 31 Desember);

Sementara pembahasan RAPBA Tahun Anggaran 2018 dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

1). Tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah Aceh menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2018.

2). Tanggal 1 Agustus 2017, Pemerintah Aceh menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 kepada DPRA melalui Surat Gubernur Aceh Nomor 903/10019 Tanggal 31 Juli 2017.

3). Terhadap dokumen Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak pernah dibahas oleh DPRA sampai dengan 3 bulan 12 hari, sehingga pemerintah pusat pada tanggal 15 November 2017 bertempat di Kemendagri mengambil inisiatif untuk memfasilitasi pertemuan antara TAPA dengan DPRA serta disepakatinya jadwal persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 paling lambat tanggal 14 Desember 2017 harus mendapatkan persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA.

4). Menindaklanjuti pertemuan di Kemendagri tersebut, pada tanggal 20 Nopember 2017 DPRA mengudang Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk membahas tahapan dan jadwal pembahasan KUA PPAS dan RAPBA Tahun Anggaran 2018.

5). Selanjutnya pada tanggal 23 November 2017, DPRA menyampaikan surat nomor 160/3150 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh c.q Sekretaris Daerah Aceh (selaku ketua TAPA) perihal tahapan dan jadwal proses pembahasan KUA-PPAS APBA Tahun Anggaran 2018 yang berisikan antara lain:

- Pembahasan KUA-PPAS dan Pra RKA antara Banggar (komisi-komisi DPRA) dengan SKPA beserta e-Planning selama 11 hari, terhitung sejak tanggal 27 November sampai dengan 7 Desember 2017.

- Masa persidangan pembahasan Raqan Aceh tentang RAPBA 2018 selama 2 hari yakni tanggal 27-28 Desember 2017.

6). Namun demikian, terhadap pembahasan KUA  PPAS APBA tahun anggaran 2018 tidak ada kesepakatan keduabelah pihak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh DPRA di atas, karena tidak adanya kesepakatan mengenai usulan pokok-pokok pikiran anggota dewan yang terhormat.

7). Dalam masa ini keluarlah surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/8012/SJ Tanggal 7 Nopember 2017 perihal percepatan penetapan kesepakatan bersama Rancangan KUA dan PPAS serta persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2018, yang berisi antara lain:

- pada angka 3 huruf a berbunyi Bagi Daerah yang belum menetapkan Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, segera melakukan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dimaksud untuk memperoleh Kesepakatan Bersama.

- pada angka 3 huruf B, berbunyi: Mengingat saat ini telah memasuki minggu pertama bulan Nopember 2017, maka Gubernur segera mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh Persetujuan Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8). Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri di atas pada prinsipnya KUA dan PPAS APBA Tahun Anggaran 2018 sudah dilakukan pembahasan antara TAPA dan Badan Anggaran DPRA, akan tetapi sampai dengan awal Desember 2017 tidak ada kesepakatan, maka merujuk pada angka 3 huruf b surat Menteri tersebut, pada tanggal 4 Desember 2017 Pemerintah Aceh melalui surat Gubernur Aceh Nomor 903/45210 Tanggal 4 Desember 2017 menyampaikan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2018 beserta dokumen lampirannya kepada DPRA.

9). Namun demikian pada tanggal yang sama, yakni pada tanggal 4 Desember 2017 pihak DPRA mengembalikan Rancangan Qanun Aceh tersebut kepada Gubernur Aceh melalui surat Ketua DPRA Nomor 160/3233 perihal Pengembalian Raqan Aceh tentang APBA T.A. 2018, yang pada angka 2 menyatakan bahwa Apabila Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 belum dapat disepakati sesuai ketentuan yang berlaku, maka kebijakan lebih lanjut kami serahkan kepada Pemerintah Aceh.

10). Oleh karena itu, mengacu pada Bab IV Penyusunan Rancangan APBD dalam PP No.59/2005 dan Permendagri No.13/2006 dan perubahannya, menunjuki bahwa KUA-PPAS, merupakan bagian dari Penyusunan Rancangan APBD. Sementara, dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, juga tidak mengatur implikasi hukum apabila tidak ada persetujuan bersama antara gubernur dengan DPRD/DPRA terhadap KUA-PPAS tersebut. Artinya, secara hukum jika tidak diatur bukan berarti dilarang atau diperintah. Sehingga, disini perlu kebijakan selama tidak kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan, sehingga bisa saja kebijakannya KUA-PPAS ditetapkan oleh Gubernur setelah adanya persetujuan Mendagri.

11). Untuk itu, merujuk kepada surat Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan di atas dan surat DPRA di atas, serta telah melampauinya batas waktu pembahasan yang telah ditentukan, maka berdasarkan Ketentuan: a) Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;             b) Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Pasal 106, Pasal 107 dan  Pasal 107A  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Lampiran IV angka 12 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, menegaskan apabila Kepala Daerah  dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan PERKADA (Peraturan Kepala Daerah) tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Selanjutnya rancangan Perkada tersebut dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi daerah Provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat bagi daerah Kabupaten/Kota.

12). Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Gubernur Aceh setelah pengesahan Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 serta diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 09 oleh Sekretaris Daerah Aceh.

13). Kebijakan Gubernur dalam menetapkan APBA Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Gubernur, bukanlah kebijakan yang sewenang-sewenang dan melanggar hukum, melainkan suatu tindakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintahan dan rakyat Aceh.

2. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAT

Berkaitan dengan eksistensi dan penetapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat) yang merupakan aturan delegasi (delegated legislation) dari 2 Qanun Aceh,  yakni:

1). Pasal 23 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 74 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), Pasal 100, Pasal 249 ayat (6), Pasal 250 ayat (4), dan Pasal 284 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Qanun Hukum Acara Jinayat)

2). Pasal 4 ayat (7), Pasal 67 ayat (2), dan Pasal 68 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam hal ini, secara regulatif ada 2 (dua) perspektif yang perlu kita lihat dan fahami yaitu, pertama secara formil dan kedua secara materiil.

Dalam perspektif formil, Gubernur yang merupakan lembaga eksekutif secara perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan (bestuursfunctie) berwenang menetapkan peraturan pelaksana Qanun, dalam hal ini Peraturan Gubernur (Pergub), maupun dalam bentuk keputusan/penetapan, seperti Keputusan Gubernur (Kepgub).

Sedangkan perspektif materiil, substansi Pergub Jinayat tidak bertentangan dengan Pasal 262 Qanun Hukum Acara Jinayat, yang berbunyi:

(1)Uqubat  cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

(2)Pelaksanaan Uqubat  cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

(3)Pelaksanaan `uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.

(4)Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.

(5)Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Berdasarkan norma dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat tersebut, uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Sementara, norma Pasal 30 Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, berbunyi:

1). Uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

2). Pelaksanaan Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

3). Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Permasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

4). Pelaksanaan Uqubat cambuk di Lembaga Permasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama anatara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.

Secara substantif (materiil) norma Pasal 30 Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tersebut, tidak ada yang kontradiksi dengan Qanun Hukum Acara Jinayat, karena tetap dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Selain daripada itu pelaksanaan di Lembaga Permasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan juga dimaksudkan untuk menghindari hadirnya anak-anak yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat.

Namun demikian, kami juga harus menghormati proses pengajuan uji materil terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, yang telah disampaikan oleh anggota Dewan Yang Terhormat ini kepada Mahkamah Agung.

Harapan kita, semoga putusan Mahkamah Agung nantinya dapat memberikan pencerahan terhadap pelaksanaan Hukum Acara Jinayat di Aceh terutama berkaitan dengan tempat pelaksanaan uqubat cambuk.

3. KASUS BPKS

Terhadap dugaan keterlibatan Gubernur menerima suap dalam kasus mantan Kepala BPKS, dapat kami tegaskan kembali bahwa kami tidak terlibat dalam kasus tersebut.

4. PELANGGARAN HUKUM DAN PELANGGARAN SUMPAH JABATAN

Berkaitan dengan pelanggaran hukum, dapat kami tegaskan itu merupakan ranahnya Yudikatif. Sedangkan berkaitan dengan pelanggaran sumpah jabatan sebagai Gubernur Aceh, dalam hal ini menurut pendapat kami sebagai Gubernur Aceh senantiasa memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

5. PELANGGARAN MORAL/ETIKA

Berkenaan dengan dugaan dan tuduhan Gubernur melakukan Pelanggaran Moral/Etika dalam berkomunikasi, dapat kami jelaskan bahwa komunikasi kami terutama di media sosial bersifat pribadi dan bukan merupakan kebijakan yang bersifat penting dan strategis serta memiliki dampak luas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hal tersebut bukan merupakan objek penggunaan hak interpelasi DPRA.

Status dalam media sosial (facebook) tersebut memang saya yang buat secara pribadi. Namun yang menanggapi dalam media sosial tersebut adalah pengguna facebook dan ditanggapi kembali oleh anggota-anggota saya.

Adapun beberapa komentar yang saya sampaikan, pada intinya adalah karena banyak komentar yang menghina serta tidak layak disampaikan kepada saya, baik sebagai pribadi maupun atas nama Gubenur Aceh.

Demikian uraian Wagub membacakan penjelasan Gubernur terhadap Permintaan Keterangan (Hak Interpelasi) DPRA.

Mengakhiri uraiannya Wagub mengatakan, sungguhpun dalam penjelasan tersebut masih ada anggota DPR Aceh yang belum sepaham, mari dimaknai sebagai bagian dari wahana demokrasi yang perlu dijunjung tinggi.

"Selanjutnya kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, pada tempatnya kami menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga. Semoga hubungan kemitraan antara Legislatif Aceh dan Eksekutif Aceh terus terjalin dengan baik dan harmonis dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh."

Presiden dijadwalkan buka Pekan Kebudayaan Aceh

Presiden dijadwalkan buka Pekan Kebudayaan Aceh

Presiden dijadwalkan buka Pekan Kebudayaan Aceh
Foto: ist
Banda Aceh - Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di Banda Aceh, Agustus 2018, kata Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Amiruddin.

"Insya Allah pembukaan PKA ke-7 di Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya akan dibuka langsung oleh Bapak Jokowi," kata Amiruddin di Banda Aceh, Kamis, pada rapat persiapan agenda kebudayaan di provinsi di ujung paling barat Indonesia itu.

Ia menjelaskan PKA ke-7 dimulai dari 5 sampai 15 Agustus 2018 dengan pelaksanaan tersebar di 16 lokasi, sedangkan pembukaannya di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh.

Enam lokasi pelaksanaana PKA ke-7 adalah Lhoong Raya, Blang Padang, Taman Ratu Safiatuddin, Anjong Mon Mata, Hotel Hermes, Krueng Aceh, Taman Budaya, Taman Busstanussalatin, Museum Ali Hasyimi, Kreueng Lamnyoeng, Museum Aceh, Museum Tsunami, Gunongan, AAC Dayan Dawood dan FKIP Unsyiah.

Menurut dia, berbagai persiapan terus dibenahi dan seluruh instansi terkait yang masuk dalam kepanitian bekerja maksimal.

"PKA ke-7 ini juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan besar yang akan diikuti peserta dari provinsi lain, serta negara-negara dari dalam dan luar ASEAN," katanya.

Ia menambahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan menutup PKA ke-7 di ibu kota Provinsi Aceh.(antaranews)

Pemerintah Tetapkan 27 Juni Libur Nasional

Jakarta - Pemerintah secara resmi menetapkan Rabu 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional. Aturan itu tertuang dalam Keppres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, Senin (25/06) tadi.

Presiden Jokowi di Jakarta, mengatakan Keppres itu dikeluarkan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. "Keppres saya tandatangani untuk memberikan kesempatan pada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," kata presiden.

Diterapkannya libur nasional pada gelaran Pilkada di beberapa daerah, disebabkan oleh banyaknya pemilih yang berstatus pekerja. Dengan ditetapkannya hari pencoblosan sebagai hari libur, para pekerja tersebut bisa tetap menggunakan hak pilihnya.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 akan dilangsungkan di 171 daerah. Rinciannya, 17 Provinsi akan memilih gubernur dan wakil gubernur, 115 kabupaten akan memilih bupati dan wakil bupati, serta 39 kota akan memilih wali kota dan wakil wali kota.

Sekda Buka Seminar Pendidikan Inklusif

Banda Aceh -Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM., membuka Seminar Pendidikan Inklusif, di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Senin 25 Juni 2018. Seminar tersebut terselenggara atas kerjasama Pemerintah Aceh, PKK Aceh dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris Perak Malaysia.

Sekda Dermawan menyebutkan, Pemerintah Aceh menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan dan masuk sebagai salah satu dari 15 program prioritas. Pemerintah Aceh bahkan mengalokasikan lebih 20 persen APBA ditambah dengan otsus.

"Saya berani mengatakan, untuk urusan pendidikan Pemerintah Aceh telah menyediakan anggaran yang sangat memadai. Yang dibutuhkan adalah bagaimana memanfaatkan anggaran itu secara efektif," kata Dermawan.

Sekda mengatakan, pendidikan bagi anak berkeinginan khusus juga menjadi salah satu prioritas. Penerapan sistem sekolah inklusif bahkan sudah dijalankan di Aceh sejak 2012 lalu. Hanya saja, harus diakui bahwa cara pengajaran dan penerapan kurikulum bagi mereka belum maksimal.

"Karena itu kita perlu mencari terobosan baru guna mengembangkan sistem pengajaran terbaik bagi anak kebutuhan khusus ini dalam sekolah inklusif," kata Sekda Dermawan.

Dermawan menambahkan, seminar dan workshop bersama UPSI tersebut merupakan langkah cerdas dalam mencari terobosan terkait sistem pendidikan inklusif. Lewat pertemuan ilmiah tersebut, diharapkan bisa melahirkan rumusan terbaik tentang pelaksanaan dan penerapan sekolah inklusif terbaik di Aceh, sehingga sekolah inklusif yang telah berjalan selama ini dapat disempurnakan lagi.

Senada dengan Sekda Dermawan, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Darwati A. Gani, menyebutkan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Aceh bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2012 lalu, gubernur telah mengeluarkan pergub tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Aceh.

Pergub itu berisi tentang kewajiban pemerintah Aceh dan kabupaten untuk memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak difabel sehingga mereka bisa merasa nyaman menerima pendidikan hingga ke sekolah umum.

Untuk memperkuat sistem pendidikan inklusif tersebut, PKK Aceh bersama UPSI Malaysia membuat seminar inklusif. Seminar tersebut, kata Darwati, harus dimanfaatkan para peserta yaitu para pendidik, terkait  bagaimana penguatan sistem pendidikan inklusif di Aceh.

"Di Malaysia UPSI berperan penting dalam pengembangan pendidikan inklusif. Saya mengajak kita semua berbagi pengetahuan, mencari dan merumuskan langkah terbaik agar kita juga bisa menetapkan sistem pendidikan inklusif yang baik di Aceh," kata Darwati.

Darwati berharap Aceh bisa menjadi daerah teterdepan dalam mewujudkan pendidikan inklusif terbaik di Indonesia.

Kisah Hidup Halldorsson, Kiper Islandia yang juga Sutradara

Kisah Hidup Halldorsson, Kiper Islandia yang juga Sutradara

Kisah Hidup Halldorsson, Kiper Islandia yang juga Sutradara

Foto: courtesy CNBC International

Rusia - Awal bulan ini, penjaga gawang atau kiper Islandia Hannes Halldorsson menjadi berita utama karena mampu menghalau tendangan penalti pemain bintang asal Argentina Lionel Messi, sehingga membantu negaranya tampil mengesankan dengan skor akhir imbang (seri).

Untuk pertama kalinya ikut andil dalam gelaran piala dunia, pertandingan Islandia tersebut ditonton oleh hampir 3 juta orang di seluruh dunia dan hampir semua orang dari negara asal Halldorsson.

Namun, beberapa tahun sebelum Halldorsson tampil memukau di televisi dalam Piala Dunia 2018, dirinya merupakan orang yang berada di belakang kamera. Sebelum bermain profesional secara penuh pada 2012, pria berusia 34 tahun tersebut bekerja sebagai pembuat film (filmmaker).

"Saya selalu memiliki passion untuk itu ketika masih muda, dan hal tersebut yang saya lakukan setelah lulus dari sekolah menengah atas" ujar Halldorsson dilansir dari Reuters, Minggu (24/06/2018).

Usai lulus dari sekolah menengah atas, Halldorsson memulai perusahaan produksinya sendiri dimana dirinya bekerja untuk tayangan iklan dan music videos. Dirinya bermimpi untuk menggarap proyek-proyek yang lebih besar, seperti TV Series atau film berdurasi panjang, namun dirinya mengaku sulit untuk menyeimbangkan pekerjaannya tersebut dengan jadwal pertandingan bolanya.

Walaupun Halldorsson melepas karir filmnya untuk menjadi pemain profesional sepak bola, baru-baru ini dirinya kembali pada awal karirinya tersebut untuk mengarahkan iklan komersial Coca-Cola yang akan tayang di Islandia sepanjang gelaran Piala Dunia.

Halldorsson yakin bahwa dirinya akan kembali pada karir perfilmannya suatu saat nanti.

"Impian saya adalah membuat film layar lebar dan TV Series. Jika saya mendapatkan kesempatan, saya akan lebih fokus untuk membuat film seperti film bergenre thriller atau mungkin komedi," ujar dirinya.

Halldorsson bukanlah satu-satunya atlet profesional yang melakukan pekerjaan lainnya. Bahkan, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak terlalu besar bagi pemain memiliki pekerjaan sampingan sambil tetap mengejar karir sepakbolanya, dikarenakan liga Islandia hanya bersifat semi profesional. "Pekerjaan saya hanyalah menjadi pembuat film," tambahnya.

Bahkan pelatihnya yaitu Heimir Hallgrimsson masih menjadi seorang dokter gigi sambil melatih, yang disebut oleh Heimir sebagai cara yang baik untuk bersantai dari tekanan saat musim sepak bola. "Beberapa pelatih juga bermain golf, berburu rusa, dan kegiatan apapun yang bisa dilakukan. Tapi saya benar-benar menikmati kembali untuk bekerja dengan klien saya," ujarnya.

Pada bulan Februari, atlet Luger Amerika Serikat (AS) yaitu Chris Mazdzer yang meraih posisi kedua dalam PyeongChang Olympics Games 2018 selain menjadi salah satu atlet terbaik dalam bidangnya, Mazdzer hanya mendapatkan US$ 700 di sepanjang musim sebelum olimpiade tahun ini. Bahkan paska debut di olimpiade pertamanya apda 2010, Mazdzer harus bekerja serabutan sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk bertanding dan pelayan dalam acara pernikahan.

Selain itu, atlet football AS dari New England Patriots yaitu Bernard Reedy bekerja sebagai pengemudi untuk Car Ride sebuah transportasi untuk orang-orang yang menggunakan kursi roda dengan upah US$ 11 per jamnya. Dirinya mengatakan kepada ESPN mengambil pekerjaan tersebt setelah dirinya keluar dari Atlanta Falcon di 2015 bertempat di kampung halamannya St.Petersburg, Florida.

Reddy mengatakan bahwa setiap saat dia memikirkan tantangannya berkarir di NFL (The National Football League), dirinya selalu berpikir tentang orang-orang yang bekerja dengannya, "Bagaimana dengan orang-orang yang butuh dukungan kehidupan? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjalan dan ingin berjalan kembali, hal tersebut lebih penting dibandingkan harus terus bermain dalam liga," ujarnya. (cnbc)
Back To Top