Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Tinjau Penyeberangan Ulee Lheue, Wagub Minta Masyarakat Dilayani Maksimal

Banda Aceh -- Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., meninjau arus mudik dari pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh, Selasa 12 Juni 2018. Dalam tinjauan tersebut, Wagub Nova menanyakan perihal kenyamanan moda transportasi laut pada penumpang yang akan menyeberang dari Banda Aceh ke Sabang.

"Mudah-mudahan semuanya aman. Jika ada keluhan dalam semua pelayanan, tolong disampaikan," kata Wagub Nova.

Wagub Nova meminta, semua stakeholder berkoordinasi dengan baik, sehingga pelayanan yang diterima masyarakat dapat maksimal. 

Hingga H -3 lebaran Idul Fitri, arus mudik dari pelabuhan Ulee Lheue terpantau lancar. Diperkirakan, kepadatan penumpang bakal terjadi paska-lebaran. Di mana, penumpukan penumpang bakal terjadi bukan karena arus mudik, melainkan kunjungan wisatawan yang mengagendakan liburan ke Pulau Sabang. 

"Bukan hanya karena mudik, tapi semua pihak harus mengantisipasi kedatangan wisatawan yang akan berkunjung ke Sabang paska-lebaran," kata Wagub Nova

Untuk melayani pemudik dan wisatawan, ASDP mengoperasikan dua kapal very roro (kapal lambat) dan tiga kapal cepat yang akan melayani rute Ulee Lheue Banda Aceh - Balohan Sabang. Sementara ke Pulo Aceh, ASDP mengoperasikan satu very roro, yaitu KMP Papuyu.

"Normalnya ada 3 trip kapal yang bolak-balik yang akan mengangkut sekitar 600 penumpang. Sampai hari ini belum signifikan dan diperkirakan lebaran nanti diperkirakan bisa 2 kali lipat bertambah penumpang," kata pihak ASDP, Slamet Riyadi.

Wagub Nova Tinjau Arus Mudik di Terminal Batoh

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah MT., meninjau arus mudik dari Terminal Tipe A Bathoh Banda Aceh, Senin 11 Juni 2018. Tinjauan tersebut dilakukan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Jumat mendatang.

Wagub Nova mengatakan, secara umum pelaksanaan mudik tahun 2018 berjalan lancar. Untuk memastikan keamanan perjalanan, para sopir juga dilakukan tes urin guna mengetahui bahwa mereka terbebas dari narkoba. Untuk menghindari penumpukan penumpang, Perum Damri juga menambah armada yang siap mengangkut penumpang ke kampung halaman. 

"Antara petugas dengan pengusaha bus kita minta saling berkoordinasi dan pastikan kenyamanan penumpang harus diutamakan," kata Wagub Nova di Posko layanan mudik komplek terminal Bathoh.

Kepada para penumpang, Wagub Nova meminta agar senantiasa mengingatkan sopir bus, agar tidak ugal-ugalan dalam menyupiri kendaraan. Tujuan dari mudik, kata Nova, adalah silaturrahmi. Karena itu, ia meminta sopir bus berhati-hati dalam perjalanan.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, mengatakan dalam pekan ini tren penumpang yang mudik mengalami penurunan. 

"Tertinggi adalah pada H-6 lebaran," kata Junaidi. Hal tersebut terjadi diakibatkan libur panjang yang telah dimulai pada pekan lalu. Namun demikian, pengusaha bus dan Perum Damri menyediakan hingga 50 unit bus yang akan melayani penumpang. Diketahui bahwa seluruh bus terisi penuh.

"Dalam kondisi normal semalam ada 35 bus yang berangkat. Mudik kali ini ada peningkatan hingga 50 unit bus," kata Junaidi. 

Dinas Perhubungan Aceh dilaporkan juga membuka posko-posko layanan mudik di berbagai daerah. Posko gabungan tersebut tersebut tersebar di seluruh Aceh. Di antara petugas yang memberikan layanan di sana adalah RAPI, Orari, Dishub, SAR, Organda, dan Dinas Kesehatan.

Junaidi mengimbau bagi setiap pengendara untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan selama mudik. Para pemudik diminta beristirahat di posko jika kelelahan dalam perjalanan.

Pemerintah Aceh Salurkan Bantuan Untuk Dayah Nur Yaqdhah Aceh Selatan

Aceh Selatan - Gubernur Aceh,  Irwandi Yusuf melalui Wakil Gubernur Aceh,  Nova Iriansyah menyalurkan bantuan masa panik kebakaran untuk Dayah Nur Yaqdhah di Desa Kuta Trieng, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Selasa (05/06/2018).

Turut mendampingi Wakil Gubernur, Sekda Aceh Selatan,  Kepala Dinas Sosial Aceh,  Al-Hudri, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Teuku Ahmad Dadek serta sejumlah pejabat lainnya.

Bantuan yang diserahkan berupa perlengkapan sandang pangan berupa,  pakaian,  mukena, selimut, triplek,  bahan makanan serta berbagai kebutuhan lainnya. 

"Setiap musibah pasti ada hikmahnya,  apalagi ini terjadi di sepertiga terakhir bulan ramadhan," kata Nova usai menyerahkan bantuan yang diterima langsung oleh pimpinan Dayah.

Nova meminta Dinas Sosial dan BPBA  berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya untuk  membantu membangun kembali bilik santri yang sudah terbakar.

Nova berharap para santri dan  pimpinan dayah agar tetap semangat dan bangkit kembali dari musibah tersebut.

"Mudah-mudahan aktifitas belajar mengajar bisa kembali seperti biasa,  tentu dengan dukungan dari kita semua, " ujar Nova. 

Nova juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini,  Pemerintah Aceh melalui Badan Dayah juga sudah mengangarkan anggaran senilai 1.2 milyar untuk Pembangunan Asrama Dayah Nur Yaqdhah.

Sementara itu,  Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri mengatakan, Dinas Sosial Aceh sebelumnya  sudah menyalurkan bantuan masa panik melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. 

"Tapi atas perintah Pak Gubernur dan Wakil Gubernur,  kami diminta langsung turun ke lokasi kebakaran, " kata Hudri.

Pada kesempatan tersebut,  kepala BPBA, Ahmad Dadek menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh melalui BPBA akan membangun hunian sementara senilai 200 juta sehingga aktifitas belajar usai libur nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya. 

"Mekanismenya akan kami bicarakan lagi, apakah kami serahkan bahan bangunan atau melalui pihak ketiga," ujar Dadek.

Dayah yang dipimpin oleh Tgk. Syukri Waly (Abu Muda)  itu mengalami musibah kebakaran, senin (04/06/2018) dinihari. Puluhan bilik santri beserta pakaian dan ribuan kitab hangus terbakar.

Kebakaran tersebut tidak menelan korban jiwa karena santri sedang libur ramadhan dan pulang ke kampung masing-masing.  Adapun kerugian materil diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Sultanah Putroe, Pewaris Kesultanan Aceh Wafat di NTB

Sultanah Putroe, Pewaris Kesultanan Aceh Wafat di NTB

Sultanah Putroe, Pewaris Kesultanan Aceh Wafat di NTB
Sultanah Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Alam/Foto: Istimewa
Banda Aceh - Pewaris Kesultanan Aceh Sultanah Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Alam wafat di RS Kota Mataram, Nuta Tenggara Barat (NTB). Jenazah Sultanah Putroe rencananya dikebumikan di Aceh.

Informasi dihimpun detikcom, Sultanah Putroe wafat pagi tadi sekitar pukul 06.45 WITA, Rabu (6/6/2018). Jenazah selanjutnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Kesra Raya No.124, Perumnas Tanjung Karang, Mataram.

Kepala Biro Humas Setda Aceh, Rahmad mengatakan, Sultanah Putroe akan dimakamkan di Banda Aceh. Rencananya, jenazah diberangkatkan dari Jakarta ke Tanah Rencong sekitar pukul 18.00 WIB.

"Menurut informasi yang kita dapatkan tadi demikian, cuma saya belum konfirmasi ke Jakarta apakah sesuai jadwal itu atau tidak. Tetapi saya mengecek terlebih dahulu, siapa tahu ada perubahan jadwal," kata Rahmad kepada wartawan.

Sultanah Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Cahya Nur Alam anak dari Tuanku Raja Ibrahim bin Sultan Muhammad Daodsyah. Nama terakhir ini merupakan sultan Aceh Darussalam yang terakhir, yang memimpin perang melawan Belanda.

Akademisi dan pemerhati sejarah, Muhammad Adli Abdullah Bawarith mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya jenazah Sultanah Putroe akan dikebumikan di Kompleks Badan Pembina Rumpun Iskandarmuda (Baperis). Lokasi ini merupakan kompleks makam Sultan Iskandar Muda, dan makam Sultan Besar Sultan Mansur Syah.

"Kemungkinan jenazah Sultanah Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Alam akan dimakamkan di samping ayah beliau, Tuanku Raja Ibrahim, di Baperis," kata Adli Abdullah kepada wartawan.

Seperti diketahui, Sultanah Putro Safiatuddin Cahya Nur selama ini menetap di Mataram, NTB bersama keluarganya. Pada November 2017 lalu, dia diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara di Jakarta untuk menerima plakat dan piagam gelar Pahlawan Nasional atas nama Almarhumah Laksamana Keumalahayati.

Piagam itu diserahkan langsung Presiden Jokowi dalam satu upacara penganugerahan gelar pahlawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis 9 Novermber 2017. (Detik)
Kecelakaan Bus VS Sepeda Motor

Kecelakaan Bus VS Sepeda Motor

Bus tabrak motor, renggut nyawa ibu dan anak
Foto: Ilustrasi
Sigli - Mobil bus Simpati Star BL 7709 AA menabrak pengendara sepeda motor di jalan Banda Aceh - Medan, tepatnya di Gampong Jok Tanjong, Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh dan insiden tersebut merunggut dua nyawa ibu dan anak.

"Laka lantas itu menyebabkan dua orang meninggal ditempat dan korban adalah ibu dan anak," kata Kapolres Pidie AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar melalui Kasat Lantas AKP Radhika Angga Rista, SIK via sambungan telepon dari Banda Aceh, Selasa.

Dia menjelaskan, sepeda motor jenis Suzuki tanpa nomor polisi yang dikenderai oleh Jamaluddin dan membonceng istri serta tiga anaknya melaju dari arah Banda Aceh-Medan dan setiba di lokasi kejadian mobil bus Simpati Star tersebut dari arah yang sama melaju dengan kecepatan tinggi.

"Mobil bus Simpati Star BL 7709 AA seperti tidak memperhatikan pengendara Ranmor R2 jenis Suzuki yang ada di depannya sehingga hilang kendali dan membanting setir ke kanan dan jarak yang sudah sangat dekat terjadi tabrakan," jelasnya.

Ada pun identitas kedua korban meninggal dunia yaitu, Badri (40) ibu rumah tangga (IRT) dan anaknya Mursilin (5).

Sementara tiga orang lainnya yang berboncengan dengan sepeda motor jenis Suzuki mengalami luka berat dan ringan di bagian kepala, tangan dan kaki, jelasnya lagi.

Terkait laka lantas itu, Polres Pidie mengamankan barang bukti berupa Mobil bus Simpati Star BL 7709 AA dan sepeda motor jenis Suzuki tanpa nomor polisi.

"Korban yang berboncengan dengan sepeda motor masih medapat perawatan medis," ujar Kasat Lantas Polres Pidie.(antaranews)

Wagub Nova Paparkan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Bireuen -- Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., mengatakan ada 4 strategi pengentasan kemiskinan di Aceh sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJM Aceh tahun 2017-2022.

Empat strategi itu adalah peningkatan program perlindungan sosial; peningkatan akses rumah tangga pada pelayanan dasar; pemberdayaan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

"Melihat tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Aceh, maka kita dituntut agar lebih memaksimalkan empat program itu," kata Wagub Nova dalam Rapat Koordinasi Daerah Regional I terkait penyamaan persepsi dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh, di Aula Setda Kabupaten Bireuen, Senin 4 Juni 2018.

Wagub Nova mengatakan, dalam perlindungan sosial, pemerintah Aceh giat memberikan bantuan sosial berbasis keluarga seperti beasiswa untuk anak yatim, JKA, membangun dan merehab rumah penduduk miskin.

Sementara dalam hal pembinaan rumah tangga pada pelayanan dasar, pemerintah Aceh telah mempermudah akses bagi layanan pendidikan dasar dan layanan kesehatan. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, pemerintah Aceh terus mendorong pertumbuhan UMKM, membuka konektivitas antar-sentra  produksi dengan pasar, mempercepat pertumbuhan sektor riil, serta mendorong pembangunan pertanian yang produktif.

Kantong-kantong kemiskinan di Aceh umumnya berada di wilayah pedesaan. Merujuk ke data yang dikeluarkan akhir September 2017 lalu, 19,3 persen angka kemiskinan dari 15,92 persen berada di kawasan pedesaan. Sementara angka kemiskinan di perkotaan sekitar 11,1 persen.

"Merujuk kepada data ini, maka jika kita ingin menurunkan angka kemiskinan di Aceh, fokus utamanya harus mengarah ke wilayah pedesaan atau gampong," kata Nova.

Selain itu, lanjut Nova, salah satu penyebab lain kemiskinan di Aceh, adalah komitmen dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang masih rendah.

Nova yang juga Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, menyebutkan Aceh sebenarnya cukup terbantu dengan hadirnya program dana desa yang dialokasikan dari APBN. Dari tahun 2015 hingga 2018, total anggaran untuk Aceh sudah mencapai Rp.14,8 triliun. Dengan dukungan itu, diharapkan setiap gampong bisa lebih berkembang dan tumbuh menjadi gampong mandiri.

Untuk mendorong tercapainya hal tersebut, Nova mengajak semua pihak  berembuk guna merumuskan langkah terbaik dalam memberdayakan gampong dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.

"Tujuannya untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan rakyat, sehingga kita secara otomatis dapat pula menurunkan angka kemiskinan di Aceh," kata Nova.

Selainnya, untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah kabupaten dan kota di Aceh diajak mencari skema pendanaan lain, dengan tidak terpaku pada dana reguler (APBK/APBD) yang nilainya relatif kecil.

Sementara Sekretaris TKP2K, Azhari, menyebutkan pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan di Aceh turun minimal 1 persen per tahun. Angka itu sebenarnya telah tercapai pada periode pemerintahan tahun 2007-2012. Di mana di tahun itu kemiskinan turun hingga mencapai 8 persen atau 1,6 persen per tahunnya. Hanya saja pada periode selanjutnya mulai bergerak lambat yaitu berkisar 0,5 persen.

Melihat anggaran Aceh yang tertinggi di Sumatera, harusnya, kata Azhari, Aceh tidak layak jadi daerah miskin. "Kita perlu berpikir serius untuk menanggulangi kemiskinan di Aceh," kata Azhari.

Wagub: Dakwah Islam Harus Terus Kita Galakkan

Banda Aceh - Syiar dan dakwah Islam harus terus digalakkan, terutama dalam upaya memperkuat implementasi syariat Islam di Aceh.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat menutup kegiatan Syiar Ramadhan 1439 Hijriah yang diadakan Ikatan Remaja Masjid Jami’ Pagar Air, Aceh Besar, Sabtu (2/5/2018).

"Syiar dan Dakwah adalah di antara elemen penting, untuk membangun kesadaran dan kepahaman ummat akan pentingnya meraih ridha Allah melalui pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah," ujar Wagub.

Aktivitas syi’ar Islam, lanjut Wagub, semakin menemukan momentumnya di bulan suci Ramadhan yang penuh suasana kebahagiaan dan kegembiraan ini.

"Yang menjadikan kita lebih bangga, adalah kegiatan syiar Islam ini ternyata banyak yang diinisiasi dan bahkan dijalankan sepenuhnya oleh generasi muda Islam Aceh, termasuk misalnya kegiatan Syiar Ramadhan yang diselenggarakan oleh Ikatan Remaja Masjid Jami' Pagar Air," kata Wagub.

Wagub menjelaskan, Pemerintah Aceh mendukung setiap kegiatan positif seperti syiar ramadhan, serta berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut di bulan-bulan lainnya.

Wagub juga mengatakan, Syiar Islam harus dilakukan dengan mengedepankan kelembutan sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad.

"Syiar tidak perlu diperjuangkan dengan berdarah-darah. Syiar diperjuangkan dengan ketauladanan, dengan kreativitas dan dengan prestasi-prestasi gemilang," kata Wagub.

Syiar Ramadhan yang telah berlangsung selama seminggu ini dirangkai dengan berbagai perlombaan. Seperti tilawatil Quran, cerdas cermat dan berbagai perlombaan lainnya.

Wagub: PKA Dongkrak Kunjungan Wisatawan dan Bangkitkan Ekonomi Kreatif

Banda Aceh - Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7 harus mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta menjadi kegiatan yang memiliki multi efek bagi perekonomian rakyat dan menjadi momentum bangkitnya industri-industri kreatif masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, selaku Ketua Panitia Pelaksana PKA VII, pada konferensi pers terkait kegiatan PKA VII yang dirangkai dengan buka puasa bersama awak media, di komplek Museum Aceh, Minggu (3/6/2018).

"PKA diharapkan menjadi kegiatan yang mampu mendongkrak kunjungan wisatawan serta menjadi momentum bagi sektor ekonomi rakyat, terutama ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kita mengundang sebanyak-banyaknya partisipan untuk turut memeriahkan PKA7 ini," kata Wagub.

Nova menambahkan, PKA VII tak hanya diikuti peserta dari 23 kabupaten/kota se-Aceh, namun sejumlah provinsi dan negara-negara Islam serta beberapa negara ASEAN juga telah berkomitmen untuk turut memeriahkan kegiatan yang mengangkat tema 'Aceh Hebat dengan Adat Budaya Bersyariat' ini.

Wagub juga mengungkapkan, PKA 7 yang berlangsung pada 5-15 Agustus 2018, akan dihadiri oleh 35 ribu peserta dan dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo, di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya.

"Ada hasil nyata tapi tidak instan yang kita dapatkan dalam setiap gelaran PKA. Jadi, yang kita dapat dari PKA 7 adalah manfaat atau benevit bukan keuntungan atau provit. Meski ada output yang didapatkan masyarakat saat PK berlangsung tapi kita juga menargetkan keuntungan jangka panjang," imbuh Nova.

Sejumlah kegiatan akan mengisi PKA 7, diantaranya pawai budaya, pameran kebudayaan, sejarah, kuliner, produk kreatif, dan bisnis kepariwisataan serta festival seni dan budaya dan lomba atraksi budaya.

Selain itu, PKA 7 juga akan diisi dengan seminar kebudayaan  kemaritiman serta pemberian anugerah budaya untuk mengapresiasi masyarakat Aceh yang telah berkontribusi melestarikan kebudayaan Aceh.

Untuk menyukseskan kegiatan ini, Wagub mengimbau seluruh masyarakat dan awak media untuk mempromosikan PKA 7.

"Ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengangkat kebudayaan Aceh agar dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat aktif mendukung dan mensukseskan PKA 7 termasuk awak media. Info terbaru terkait perkembangan tahapan event ini tentu akan kami sampaikan secara periodik kepada teman-teman media," pungkas Wakil Gubernur Aceh.

Polisi Bersenjata Masuk Unri Geledah Teroris, Fahri Hamzah Protes

Polisi Bersenjata Masuk Unri Geledah Teroris, Fahri Hamzah Protes


Polisi Bersenjata Masuk Unri Geledah Teroris, Fahri Hamzah ProtesFahri Hamzah (Kanavino/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memprotes polisi yang membawa senjata saat menggeledah terduga teroris di Universitas Riau (Unri) di Pekanbaru. Menurutnya, senjata yang masuk ke kampus seperti kejadian pada zaman Orde Baru (Orba).

Hal itu seperti disampaikan Fahri dalam akun Twitter-nya @Fahrihamzah, Sabtu (2/6/2018) pukul 19.40 WIB. Bahkan Fahri turut men-tag akun Twitter Presiden Joko Widodo @jokowi, yang menyebut Jokowi tidak pernah menjadi aktivis.

"Pak @jokowi, ini jangan dibiarkan, kalau senjata laras panjang sudah masuk kampus, kita telah kembali ke zaman batu! Mungkin bapak tidak pernah menjadi aktivis. Maka bapak biarkan kejadian ini. Ini perang dengan mahasiswa!" kata Fahri dalam akun Twitternya.

Cuitan tersebut telah dicuitkan ulang sebanyak 423 kali dan disukai 503 orang. Kemudian Fahri kembali mencuit, yang menyinggung Jokowi tidak memiliki kemampuan memahami permasalahan bangsa.

"Ini sebenarnya soal diameter ukuran otak pemerintahan dan presidennya. Tidak lebih. Presiden @jokowi tidak punya kemampuan memahami kompleksitas Indonesia. Itu masalahnya. Dan otak mini sekarang jadi wabah. Menjalar ke mana-mana. #SaveKampus #SaveUNRI," sambung Fahri.

Lanjut Fahri, menurutnya mimbar akademik telah dirusak oleh negara. Setiap cuitannya, Fahri memakai tagar #SaveKampus.

"Kalau musuh pak @jokowi dia akan dorong represi kepada kampus yang lebih ganas dari era orde baru seperti sekarang ini sehingga tak ada 1 pun kampus yang akan mau menerima presiden lagi. Bagus! Tapi Sadarkah bahwa negara sedang merusak mimbar akademik kita? #SaveKampus," imbuhnya.

Fahri menambahkan, kampus, rumah sakit, dan parlemen merupakan tempat yang tidak boleh ada senjata. Menurutnya, tiap orang di kampus tidak boleh membawa senjata.

"Kampus, parlemen, rumah sakit adalah di antara tempat yang harus bersih dari senjata. Apalagi senjata laras panjang. Siapa pun termasuk mahasiswa dan dosen dilarang membawa senjata mematikan. Karena ini tempat orang bicara tanpa ancaman kekerasan fisik. #SaveKampus," ucapnya.

"Apakah ada teroris bersenjata dalam kampus? Kenapa tidak kirim intel? Kenapa tidak ditangkap di luar kampus? Apakah mereka bikin markas teroris di kantor menwa? Kenapa senang menampakkan pasukan bersenjata dan laras panjang masuk kampus? Ini Polri atau kompeni? #SaveKampus," pungkasnya.

Sebelumnya, Densus 88 melakukan penangkapan terkait dugaan jaringan teroris di kampus Universitas Riau. Belum diketahui berapa orang yang diamankan.

"Iya, ada dugaan jaringan terduga teroris di sana (kampus Universitas Riau). Densus lagi melakukan penggeledahan di kampus itu," kata Kapolda Riau Irjen Nandang membenarkan saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (2/6/2018).(detik)

Yayasan Aceh Carong Meuadab Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Banda Aceh - Yayasan Aceh Carong Meuadab (YACM) menggelar buka puasa bersama para anak yatim dan piatu di Anjong Mon Mata, Kamis 31 Mei 2018. Selain buka puasa bersama, pada kesempatan tersebut juga diberikan santunan kepada para anak yatim dan piatu.

Hadir pada acara tersebut Ketua Dewan Pengawas YACM Aceh Sayuti Abubakar, SH, MA., Penasihat YACM yang juga Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin,S.Pd, M.Pd, Ketua Ikat Alumni Timur Tengah dan juga Wakil Ketua YACM Aceh Syeikh Fadil Rahmi, Lc, Pembina YACM Aceh H. Roeslan Abdul Gani, M.Pd, serta para Pendiri dan pengurus YACM lainnya.

Penasihat YACM yang juga Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin,S.Pd, M.Pd dalam sambutannya mengatakan, YACM didirikan sebagai bagian dari upaya mendukung pendidikan di Aceh.

"Bagaimana untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Aceh, baik bagi masyarakat udia pendidikan masyarakat yang putus dari sekolah formal, maupun bagi masyarakat yang perlu kita berikan pelatihan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Syaridin dalam sambutan singkatnya.

Wagub: Kritik adalah Vitamin

Foto: ist
Banda Aceh - Sebagai pilar keempat demokrasi, media dan insan pers diharapkan mampu menjembatani kritik dan saran serta masukan dari masyarakat kepada pemerintah, karena kritik merupakan suplemen dan vitamin bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat menjawab pertanyaan dari awak media, usai berbuka puasa bersama pada acara Silaturrahmi dan buka puasa bersama Wakil Gubernur Aceh dengan pimpinan media dan wartawan, di Meuligoe Wakil Gubernur, Kamis (31/5/2018) sore.

"Jangan pernah berhenti mengkritik. Jika kritiknya berhenti maka vitaminnya kurang. Tanpa kritik tentu tidak ada koreksi, tanpa koreksi maka proses pembangunan akan berjalan timpang," ujar Wagub.

Wagub menambahkan, masa-masa kelam tentang kebebasan pers telah berlalu. Ke depan, harus dipastikan pers punya koridor sendiri, bahwa program kerja pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa pera pers.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada biro terkait untuk merumuskan program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan profesionalitas wartawan serta membuat forum-forum yang mengadakan diskursus tentang manajemen perusahaan media.

“Jadi tidak semata-mata terus bergelut dalam dunia pers yang praktis, tetapi pemerintah juga harus terlibat langsung dalam menata manajemen perusahaan pers. itu merupakan obsesi kami, namun hal ini tentu saja butuh waktu. Modul-modul terkait ini tentu saja harus kita gali terlebih dahulu terutama tentu saja harus memuat kearifan lokal,” sambung Nova.
Wagub menambahkan, meski pers bersifat universal, namun kearifan lokal tentu harus diadopsi. Untuk itu, Wagub berjanji akan membicarakan hal ini dengan dengan perguruan tinggi agar memberi perhatian lebih pada bidang pendidikan jurnalisme.

Sebelumnya, dalam sambutan singkatnya, wagub menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses reformasi tahun 1998, karena dengan gerakan tersebut turut andil dalam memperjuangkan kebebasan persdi Indonesia.

“Alhamdulillah pasca reformasi di Indonesia, kebebasan pers di sudah semakin baik. Tentu kita harus berterima kasih kepada angkatan 98 yang telah berjuang mereformasi negeri ini. saya terobsesi ada kegiatan yang mempertemukan wartawan dengan anak-anak muda yang pada tahun 1998  lalu berdiri di garda terdepan dalam rangka memperjuangkan reformasi,” sambung Nova.

Dalam proses pembangunan, sambung Wagub, pers mempunyai pengaruh yang kuat di tengah masyarakat, karena sosialisasi formal yang ada di pemerintahan tidak cukup efektif untuk meninformasikan proses pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah.

“Pers dan civil society adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gerak pembangunan. Semoga kebebasan pers dan pers yang beretika dan profesional bisa langgeng dan terus kita pertahankan di Bumi Serambi Mekah ini,”
Aceh Marathon, Perpaduan Olahraga dan Wisata
Sementara itu terkait dengan pelaksanaan Aceh Marathon 2018 yang akan di gelar pada tanggal 29 Juli 2018 mendatang, Wagub berharap kegiatan tersebut memberikan imbas bagi kegiatan perekonomian masyarakat.

“Pemerintah tentu saja berharap Marathon ini setengahnya olahraga dan setengahnya pariwisata. Pemerintah tentu ingin agar Sabang dikunjungi oleh 5 ribu hingga 6 ribu wisatawan. Sehingga konsep kita untuk mengangkat ekonomi kerakyatan dalam setiap kegiatan besar yang kita lakukan dapat terwujud.”

“Perekonomian masyarakat harus benar-benar berdenyut, akomodasi, homestay dan hotel akan penuh. Kita tentu sajan berharap para wisatawan yang datang dapt membelanjakan uang sebanyak-banyaknya, sehingga masyarakat merasakan langsung imbas ekonomi dari kegiatanyang digelar oleh pemerintah,” imbuh Wagub.
Nova menambahkan, hingga saat ini sudah ada 10 negara yang telah mandaftar untuk ambil bagian dalam Aceh International Marathon 2018 yang akan digelar di Kota Sabang.

Tak hanya Full Marathon 42 Kilometer, Aceh Internasional Marathon 2018 juga akan diisi dengan Half Marathon 21 Kilometer, 10 Kilometer dan fun run 5 Kilometer, dengan total hadiah mencapailebih dari Rp 3 miliar.

Pemerintah Aceh Gelar Upacara Hari Kelahiran Pancasila

Ilustrasi
Banda Aceh — Pemerintah Aceh menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Jumat (01/06/2018) pagi. Upacara dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Upacara hari kelahiran Pancasila tahun 2018 ini merupakan yang kedua kali diadakan setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang juga menetapkan hari kelahiran Pancasila 1 juni sebagai hari libur nasional.

Turut hadir dalam upacara tersebut para pimpinan Forkopimda Aceh, para Asisten, Kepala Biro, serta Kepala SKPA dan pegawai di Sekretariat Daerah Aceh.

Presiden Joko Widodo dalam sambutan yang dibacakan Wagub Nova mengatakan, selama 73 Tahun Pancasila sudah menjadi bintang pemandu bangsa Indonesia. Selama itu pula, Pancasila sudah bertahan dan tumbuh di tengah kemunculan ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya.

"Insya Allah sampai akhir zaman, Pancasila akan terus mengalir di denyut nadi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden.

Presiden juga mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri atas 714 suku dengan lebih dari 1.100 bahasa Iokal yang hidup di Iebih dari 17.000 pulau. Karena itu semua pihak harus terus menerus bersatu memperkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita harus bersatu dalam upaya kita untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar dan bangsa pemimpin."

Selain itu, peringatan Hari Lahir Pancasila juga diminta untuk dimanfaatkan sebagai momen pengingat, momen pemacu dan momen aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Presiden juga mengajak para ulama dan tokoh agama, para guru dan ustadz, para politisi dan jajaran aparat pemerintahan, para anggota TNI dan Polri, para pekerja dan pelaku ekonomi, serta seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam keseharian kita.

Wagub Ajak Masyarakat Manfaatkan Ramadhan dengan Perbanyak Ibadah

Sigli - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci ramadhan dengan meningkatkan amal ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah.

Hal itu disampaikan Wagub dalam ceramah singkatnya sesaat sebelum melaksanakan shalat tarawih bersama di Masjid Al Falah, Sigli, Rabu 30 Mei 2018.

"Sebagaimana sudah sering kita mendegarkan tausiyah dari para ulama, kita saat ini telah berada berada pada fase kedua, yaitu fase maghfirah, atau diberikannya ampunan Allah kepada mereka yang ikhlas beribadah di bulan ramadhan," ujar Wagub.

Wagub menjelaskan, fase pertama, yaitu rahmah, sudah dilalui, dan saat ini segera menuju fase terakhir, yaitu: Itqum minan nar atau penjauhan dari api neraka.

"Di titik ini, tentu sangatlah layak bagi kita untuk sejenak bermuhasabah, bagaimana ibadah ramadhan kita selama 14 hari terakhir ini. Hal ini sangat penting kita lakukan, karena jika kita merenungkan kembali apa terjadi di bulanRamadhan, Allah begitu sayang dengan hamba-Nya yang giat mengerjakan amaliyah ramadhan," kata Wagub.

Wagub juga mengutip dua hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan keampunan bagi muslim yang beribadah di bulan ramadhan.

Selain itu, Wagub juga mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan sisa waktu di bulan ramadhan yang tinggal sekitar 15 hari lagi dengan meningkatkan amal ibadah.

"Termasuk juga di 10 hari terakhir bulan ramadhan, dimana para ulama telah sepakat bahwa hendaknya kita bisa mencari dan meraih malam lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan ramadhan," kata Wagub.

Wagub juga mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan positif ramadhan pada bulan-bulan lain setelahnya.

"Bagi mereka yang memiliki profesi sebagai aparatur pemerintahan, etos kerja dan semangat ramadhan hendaknya bisa terus tercermin pada bulan-bulan berikutnya setelah ramadhan, hal yang sama juga berlaku pada profesi-profesi lainnya, apakah itu guru, pengusaha, dan sebagainya," ujar Wagub.

Pada bulan ini, lanjut Wagub, umat muslim juga sangat dianjurkan untuk mengulurkan tangan kepada kepada
golongan yang mengalami krisis ekonomi, seperti fakir miskin, yatim piatu, ibnu sabil dan orang-orang yang mengalami kesusahan.

Wagub: Pembinaan dan Dukungan Kepada KUMKM Harus Ditingkatkan



Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, ketatnya persaingan telah membuat sejumlah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) gagal dalam pengelolaan atau manajemen usaha sehingga menurunya produktivitas dan membuat KUMKM rugi atau bahkan bangkrut. Untuk mencegahnya, langkah pembinaan dan dukungan bagi KUMKM harus terus ditingkatkan.

“Langkah ini perlu menjadi perhatian kita, sebab usaha Koperasi dan UKM ini memiliki pengaruh sangat besar dalam menentukan denyut nadi ekonomi bangsa kita,” kata Nova saat membuka Sosialisasi dan Bimtek Program Inklusif Lembaga Pengelola Dana Bergulir- Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah   (LPDB- KUMKM) di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (30/05/2018).

Secara total kata Nova, sektor Koperasi dan UKM berkontribusi 55,56 persen untuk PDRB nasional. Khusus untuk Aceh, sektor ini menjadi pemegang kendali ekonomi rakyat dengan daya serap tenaga kerja mencapai 85 persen. Di Aceh terdapat sekitar 3.600 Koperasi aktif dan lebih dari 90 ribu unit UMKM.

“Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya pengaruh KUMKM bagi kesejahteraan masyarakat di Aceh,  wajar jika perhatian kita untuk pengembangan sektor KUMKM ini perlu ditingkatkan demi suksesnya pembangunan Aceh,” ujar Nova.

Nova menjelaskan, salah satu kendala yang kerap dialami oleh sektor KUMKM di Aceh adalah masalah permodalan atau akses pembiayaan, karena tidak banyak lembaga keuangan tertarik melirik sektor tersebut.
Di tengah kesulitan permodalan itu lanjut Nova, kehadiran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dibentuk Pemerintah pada tahun 2006 sebenarnya sangat diharapkan dapat membantu pengembangan usaha KUMKM di Aceh.

Di bawah kepemimpinan manajemen yang baru kata Nova, LPDB berupaya menjadikan LPDB lebih inklusif dengan memperkuat kemitraan dengan dinas-dinas terkait, sehingga penyaluran dana bergulir tersebut dapat disalurkan ke daerah.
“Pemerintah Aceh tentu saja menyambut dengan antusias kehadiran LPDB yang inklusif ini. Dinas Koperasi dan UKM yang ada seluruh Aceh pasti siap bekerjasama dengan LPDB-KUMKM dalam menjalankan program tersebut,” ujar Nova seraya berharap kehadiran program LPDB ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.

Nova menyampaikan, untuk menjalankan program LPDB-KUMKM di Aceh , terdapat beberapa mekanisme dan aturan main yang harus dipahami. Kegiatan Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis dilakukan untuk memahami program Inklusif LPDB-KUMKM tersebut agar siap dijalankan di Aceh.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengatakan, manfaat dari pengalokasian dana bergulir LPDB-KUMKM yaitu, berkembangnya koperasi dan UMKM sehingga memberukan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sejak tahun 2008 sampai 2017, LPDB kata Braman telah menyalurkan dana  sebanyak 21,6 milyar di Aceh.

Pada tahun 2017 lalu, LPDB telah mengalokasikan anggaran dana bergulir sebesar 40,35 milyar untuk KUMKM di Aceh, namun realiasinya belum ada.
“Kami berharap kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang kita lakukan menjadi perhatian khusus bagi dinas yang membidangi koperasi dan ukm di Aceh untuk meningkatkan peran dalam merekomendasikan KUKM potensial diwilayah binaannya,” kata Braman.

Wagub Buka Puasa Bersama Anak Yatim di Pidie

Sigli - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah berbuka puasa bersama di hari ke-14 Ramadhan1439 Hijriah dengan para anak yatim serta seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Pidie di Pendopo Bupati Pidie, Rabu 30 Mei 2018.

Pada kesempatan tersebut Wagub Nova juga menyerahkan santunan kepada para anak yatim, serta meminta semua pihak memperdulikan kehidupan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan safari ramadhan Wagub ke sejumlah Kabupaten/Kota di Aceh.

Safari ramadhan ini dilakukan demi membangun komunikasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Karena tanpa komunikasi yang baik, banyak hal akan macet," ujar Wagub

Tidak Sesuai Aturan,Rektor Kekeh Tak Keluarkan Izin Penugasan Nizarli

Tidak Sesuai Aturan,Rektor Kekeh Tak Keluarkan Izin Penugasan Nizarli

Tidak Sesuai Aturan, Rektor Kekeh Tak Keluarkan Izin Penugasan Nizarli
Rektor Unsyiah Samsul Rizal. Foto: Ist
BANDA ACEH - Polemik pengangkatan Nizarli sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh masih belum selesai. Bahkan Nizarli hingga kini belum mengantongi surat tugas penugasan dari Rektor Unsyiah Samsul Rizal.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti RI) tiba-tiba mengirimkan surat kepada Rektor Unsyiah. AJNN mendapatkan salinan surat tersebut dari salah seorang sumber.
Surat tersebut bernomor 19698/A2.3/KP/2018, tertanggal 22 Mei 2018 itu dengan hal penugasan pada Pemerintah Aceh Ir H Nizarli M. Eng, yang diteken Sekretaris Jenderal Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Ari Hendrarto Saleh.
Ternyata surat tersebut merupakan jawaban atas surat yang dikirimkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada Kemenristekdikti RI, agar mengeluarkan surat izin penugasan kepada Nizarli.
Dalam surat tersebut menjelaskan berkenaan dengan surat Gubernur Aceh nomor Peg. 800/23/2018 tanggal 18 Mei 2018 dengan hal permintaan PNS untuk ditugaskan pada Pemerintah Aceh atas nama Ir. H. Nizarli, M. Eng. Bersama ini mohon terlebih dahulu izin saudara sebagai dasar penerbitan Keputusan Penugasan ke Pemerintah Aceh.
Perlu kami informasikan bahwa surat pernyataan rektor nomro 2841/UNII/KP/2018 tanggal 18 April 2018 tidak secara jelas mengizinkan yang bersangkutan ditugaskan pada Pemerintah Aceh, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenristekdikti RI. Namun sesuai mekanisme berlaku adalah rektor memberi izin penugasan pada Pemerintah Aceh sebagai dasar Kemenristekdikti RI untuk menerbitkan keputusan penugasan pada Pemerintah Aceh.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon surat izin penugasan kepada Pemerintah Aceh dalam kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Surat dari Kemenristekdikti RI untuk Rektor Unsyiah. Foto: Dok AJNN

Sementara itu, Rektor Unsyiah Samsul Rizal ketika dikonfimasi AJNN membenarkan surat tersebut.
“Benar, kami ada menerima surat dari Kemenristekdikti RI tentang Nizarli,” kata Samsul Rizal, Rabu (30/5).
Ketika ditanya lebih lanjut apakah akan mengeluarkan surat izin penugasan Nizarli, putra asli Aceh Timur itu menjelaskan selama tidak sesuai dengan undang-undang dan PP Aparatur Sipil Negara (ASN), ia tetap bersikukuh tidak mengeluarkan surat izin tersebut.
“Selama tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan, saya tidak akan keluarkan surat izin itu," tegas rektor. (ajnn)
Menhub ingatkan masyarakat jangan bercanda tentang bom

Menhub ingatkan masyarakat jangan bercanda tentang bom


Menhub ingatkan masyarakat jangan bercanda tentang bom
Ilustrasi
Madiun -  Menteri  Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan kepada semua masyarakat agar jangan bercanda tentang bom, terlebih di dalam pesawat terbang ataupun bandar udara.

"Saya peringatkan kepada yang lain, jangan coba-coba melakukan itu (candaan bom). Kita bersama-sama dengan Polri akan melakukan penindakan terhadap yang melakukan candaan bom," ujar Budi Karya di sela kunjungannya di PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa sore.

Ia mengaku prihatin karena masih banyak warga yang melakukan candaan soal bom. Dalam sepekan ini sudah ada beberapa kasus yang melakukan hal itu dengan alasaan iseng.

Selain melanggar aturan, tindakan tersebut juga berdampak pada kepanikan dan bahkan ketakutan pada penumpang ataupun orang lain.

Atas kasus candaan bom yang sebelumnya terjadi, pihaknya menegaskan bahwa jajarannya bersama Polri akan menindak tegas pelaku sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Menurutnya, kasus tersebut akan terus berjalan hingga ke persidangan. Bahkan pihaknya akan mengawal kasus tersebut hingga pelaku diadili di persidangan.

Untuk itu, Budi menegaskan agar penumpang pesawat terbang jangan bercanda tentang bom. Sebab, candaan ataupun ancaman soal bom di dalam pesawat dinilai melanggar Undang-Undang tentang Penerbangan dan dapat dijerat dengan pidana.

Seperti diketahui, sebelumnya, FN seorang penumpang pesawat Lion Air JT 687 relasi Pontianak- Jakarta bergurau membawa bom. Akibat candaan tersebut pesawat ditunda penerbangannya dan membuat panik para penumpang lainnya.(antara)
Berteriak 'Ada Bom', Penumpang Lion Air Diamankan Petugas

Berteriak 'Ada Bom', Penumpang Lion Air Diamankan Petugas

Pesawat milik maskapai Lion Air (ilustrasi)
PONTIANAK -- Kepolisian Resor Kota Pontianak, hingga saat ini masih memeriksa seorang penumpang maskapai Lion Air. Penumpang tersebut sempat berteriak 'ada bom', sehingga menyebabkan pelayanan di Bandara Supadio Pontianak, mengalami penundaan.
"Saat ini penumpang atas nama FN, salah seorang mahasiswa Untan Pontianak masih diperiksa di Mapolresta Pontianak," kata Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Nanang Purnomo di Pontianak, Senin (28/5) malam.
Ia menjelaskan, pelaku FN sebelumnya sempat diperiksa oleh pihak Bandara Supadio Pontianak. Dia kemudian dilimpahkan ke Polresta Pontianak untuk pendalaman selanjutnya. "Hingga saat ini, Bandara Supadio dalam keadaan aman dan terkendali," ungkapnya.
Sebelumnya, sekitar pukul 18.30 WIB, pesawat Lion Air JT 687 tujuan Jakarta, mengalami penundaan karena salah seorang penumpang berinisial FN mengutarakan adanya bom kepada salah seorang pramugari Lion Air pada saat menaruh bagasi di cabin pesawat.  "Sehingga penumpang tersebut langsung diamankan. Setelah diadakan pengecekan bagasi ternyata informasi bom yang diutarakan FN tidak ditemukan," katanya(republika)
14 Kapal Ilegal Fishing dari Vietnam Ditangkap di Natuna

14 Kapal Ilegal Fishing dari Vietnam Ditangkap di Natuna

14 Kapal Pencuri Ikan dari Vietnam Ditangkap di NatunaIlustrasi kapal pencuri ikan yang ditangkap beberapa waktu lalu

Jakarta - Petugas Bakamla dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menangkap 14 kapal pencuri ikan asal Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). 14 kapal itu berikut awaknya sudah diamankan petugas.

Dalam siaran pers dari Bakamla, Senin (28/5/2018), penangkapan dilakukan pada Minggu (27/5), sejak pukul 07.05 WIB hingga 17.45 WIB. Penangkapan dipimpin personel Bakamla, Suyitno.

"Hingga berita ini diturunkan, 14 kapal tersebut masih dalam proses penarikan guna proses hukum lebih lanjut," ujar Kasubbag Humas Bakamla, Mayor Marinir Mardiono, dalam siaran pers tersebut.

Unsur-unsur KKP yang tergabung dalam Operasi Nusantara Bakamla yaitu Hiu Macan 01 dikomandani Samson, Hiu 11 dikomandani Slamet, dan Hiu 12 dikomandani Novri Sangiang. Sementara itu KP. Paus komandan Irzal Kadir, KP Orcha 01 komandan Priyo Kurniawan dan KP Hiu Macan Tutul 02 komandan Ilman Rustam merupakan kapal KKP yang saat itu sedang melakukan operasi mandiri KKP.

Pada saat ditangkap, salah satu kapal ikan Vietnam berusaha membakar kapalnya sendiri, namun upaya ini berhasil digagalkan oleh aparat di lokasi. 10 kapal tangkapan beserta awaknya dikawal menuju Pangkalan Pontianak sedangkan 4 kapal lainnya dikawal ke Pangkalan PSDKP Batam.(Detik)
Tolong Warga, Kanit Intel Ikut Tenggelam Terseret Arus Sungai

Tolong Warga, Kanit Intel Ikut Tenggelam Terseret Arus Sungai

Tolong Warga, Kanit Intel Ikut Tenggelam Terseret Arus Sungai
Ilustrasi (dok.detikcom)
Aceh - Kanit Intel Polsek Tangse Polres Pidie Aiptu Afrijal hanyut di Sungai Sarah Pineung Gua Ileh Desa Krueng Meriam, Tangse. Korban terbawa arus saat membantu seorang warga yang terpeleset dan hanyut ketika menyeberang sungai.

"(Korban) masih dalam pencarian," kata Kapolres Pidie AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar saat dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (27/5/2018).

Informasi yang dihimpun detikcom, anggota polisi dan seorang warga, Bismi (28) saat kejadian hendak menyeberang sungai Sarah Pineung, Sabtu (26/5) sore. Namun karena arus deras cukup deras, Bismi terpeleset dan hanyut. Aiptu Afrijal berusaha membantu, namun di luar dugaan korban juga ikut terseret arus.

Beberapa warga yang berada tak jauh dari lokasi kemudian datang untuk melakukan pencarian. Namun karena suasana sudah gelap, pencarian dihentikan. Selain itu, di lokasi juga tidak punya sinyal HP sehingga menyulitkan komunikasi. 
Warga yang melihat kedua korban tenggelam baru berhasil mendatangi Polsek Tangse pagi tadi sekitar pukul 05.00 WIB. Di sana, mereka memberitahukan tentang anggota polisi dan warga hilang. Sejam berselang, Kapolsek serta masyarakat meluncur ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Pencarian yang melibatkan masyarakat, polisi dan TNI ini sejak pagi tadi masih dilakukan. Arus sungai di lokasi masih lumayan deras. Pencarian kedua korban dilakukan dengan menyusuri sepanjang aliran sungai Sarah Pineng Gua Ileh.(detik)

DPRD Banten: Aceh Berhasil Terapkan Syari’at dan Kembangkan Pariwisata Islami

Banda Aceh - Meski dikenal sebagai daerah dengan basis keagamaan yang kuat dan menerapkan Syari’at Islam, namun Aceh dinilai berhasil dalam pengembangan dunia kepariwisataan.
Hal tersebut disampaikan oleh Iskandar, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, saat bersilaturrahmi dengan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, di ruang kerja Wagub, Jum’at (25/5/2018).
“Aceh memiliki simbol-simbol keagamaan yang kuat Aceh serta telah menerapkan Syari’at Islam, namun di saat yang bersamaan Aceh berhasil mengembangkan sektor pariwisata. Oleh karena itu Aceh harus membagi pengalaman terkait pengembangan pariwisatanya,” ujar Iskandar.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Aceh yang turut didampingi oleh Asisten II, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan, di masa-masa awal mengembangkan program pariwisata, sempat ada penolakan-penolakan dari beberapa pihak.
Staf Khusus Wagub Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menambahkan, pandangan bahwa pariwisata hanya sebatas sea, sun and sex adalah salah satu faktor yang membuat pariwisata sulit dikembangkan, apalagi di Bumi Serambi Mekah.
“Namun dengan memberikan penjelasan yang detil kepada kalangan ulama dan tokoh adat, akhirnya program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata didukung oleh semua kalangan,” kata mantan Wali Kota Banda Aceh itu.
“Pro-kontra tentu saja ada, namun dengan pendekatan dan penyamaan persepsi akhirnya semua pihak mendukung program pariwisata yang digalakkan oleh Pemerintah Aceh. Dalam setiap kegiatan kita selalu menggandeng ulama, jadi setiap program kita tersampaikan dengan benar kepada masyarakat luas,” imbuh Wagub.
Bahkan, sambung Wagub, saat ini salah satu Dayah di Aceh, yaitu Dayah Ulee Titi terbuka untuk kunjungan wisatawan.
“Pariwisata adalah sektor yang tidak lekang oleh zaman. Dua tahun lalu, Aceh masih belajar dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pengembangan Pariwisata Halal, Alhamdulillah, perlahan tapi pasti jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat di Aceh,” imbuh Wagub.
Di saat yang bersamaan, lanjut Wagub, geliat ekonomi masyarakat pun terus berdenyut. Meski masih dalam skala kecil, namun efek dari meningkatnya kunjunngan pariwisata mulai dirasakan oleh masyarakat. Berbagai potensi-potensi ekonomi pun mulai berkembang.
Dengan karakteristik daerah yang hampir sama dengan Aceh, Wagub meyakini Provinsi Banten yang dijuluki sebagai Kota Santri mampu mengembangkan pariwisata Islami di masa mendatang.
“Apapun programnya, soliditas para pemangku kebijakan sangat penting dikedepankan. Dalam sebuah proses pembangunan tidak ada sektor atau bidang yang superior atau lebih penting. Ego sektoral ini justru mengakibatkan pembangunan berjalan lamban. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bertekad untuk menyelenggarakan pembangunan yang kolaboratif dengan melibatkan semua pihak,” ujar Wakil Gubernur

Aceh Terima Penghargaan UHC JKN-KIS Award 2018

Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (UHC JKN-KIS) Award 2018 kepada Provinsi Aceh di Istana Negara, Rabu (23/05) kemarin. Penghargaan tersebut diberikan karena Aceh dianggap mendukung Program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya. 

Penghargaan tersebut diterima langsung Asisten III Setda Aceh Kamaruddin Andalah. Selain Aceh, penghargaan serupa juga diberikan kepada DKI Jakarta, Papua Barat dan Provinsi Gorontalo.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, mengatakan agar suatu daerah dianggap mewujudkan UHC, haruslah menjamin kesehatan masyarakat minimal 95 persen. Ia berharap dengan adanya penghargaan UHC JKN-KIS 2018,  dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan kepada pemerintah daerah lainnya untuk segera menjaminkan kesehatan masyarakatnya ke dalam program JKN-KIS.

"Pemimpin yang dipilih oleh rakyat pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, termasuk dalam memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan. Kami juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud,” ujar Fachmi.

Selain Aceh dan tiga provinsi lain, penghargaan tersebut juga diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di Aceh termasuk 97 kabupaten lain dari berbagai provinsi di Indonesia. Penghargaannya diserahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyo Kumolo. Turut menerima penghargaan, Deputi Direksi Wilayah Sumut dan Aceh Mariamah serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Aldiana.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada gubernur dan wali kota.

Dalam Inpres tersebut, para bupati dan wali kota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS. Pemda juga harus menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas.

Selanjutnya pemerintah harus memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi  pengurus dan pekerjanya serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

"Ke depan diharapkan tidak ada lagi Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), karena semuanya terintegrasi menjadi satu program nasional, yakni JKN-KIS," kata Fachmi.

Bila pemda ingin memiliki Jamkesda yang dibiayai dari APBD, Pemda diminta untuk mengcover program komplementer (pelengkap) yang belum dijamin dalam program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan JKN-KIS yang tidak dimiliki Jamkesda adalah asas portabilitas. Dengan memiliki JKN-KIS, peserta bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Sedangkan Jamkesda hanya berlaku di daerah yang bersangkutan. 

"Harus dipahami bahwa JKN-KIS ini menguntungkan buat warganya sendiri. Kalau ada bepergian ke luar kota atau ada anaknya pendidikan di kota lain, kartu JKN - KIS ini bisa dipergunakan waktu jatuh sakit,” ujar Fachmi.

Pemerintah Aceh Kembali Raih WTP BPK-RI

Banda Aceh - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kembali memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2017. WTP yang diberikan tersebut merupakan penghargaan yang ke tiga kalinya diperoleh secara berturut-turut.
Auditor Utama Keuangan Negara V BPK-RI, Dr. Bambang Pamungkas., mengatakan prestasi yang diperoleh Pemerintah Aceh itu, menjadi momentum penting untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebaggaan bersama yang  patut dipertahankan.
“WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah dan bukan merupakan jaminan tidak adanya froad yang ditemui,” kata  Bambang, dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemerikaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2017, di Gedung Utama DPR Aceh, Rabu (23/05/2018).
BPK, ujar Bambang, berkeinginan agar pemerintah Aceh melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada perundang-undangan, ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.
Sementara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, mengatakan berkat kerja keras dan kedisiplinan bersama, pemerintah Aceh berhasil mempertahankan WTP untuk ketiga kalinya. “Semoga capaian ini bisa terus dipertahankan di masa mendatang,” kata Irwandi.
Irwandi meminta agar semua SKPA dan pihak terkait segera menindaklanjuti temuan yang telah direkomendasikan BPK-RI, sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.
“Perhatikan seluruh temuan BPK agar ke depan tidak ada lagi temuan dengan permasalahan yang sama. kami yakin rekomendasi yang diberikan BPK dapat mewujudkan pemerintahan Aceh yang lebih baik,” kata Irwandi.
Di antara rekomendasi BPK-RI terkait Sistem Pengendalian Intern, adalah penyelesaian penyediaan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat kabupaten/kota belum lagi maksimal. Selanjutnya adalah pengelolaan barang milik ceh per 31 Desember 2017 belum tertib dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang belum memadai.
BPK juga menemukan temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yaitu kelebihan pembayaan atas enam paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyerapan dana Otonomi Khusus se-Aceh yang tidak optimal dan pengelolaan sisa dana Otsus alokasi pemerintah Aceh yang tidak sesuai dengan Pergb Nomor 79 Tahun 2013, dan kelebihan pembayaran klaim Jaminan Pelaksanaan Belum Diterima atas pekerjaan pembangunan gedungoncology centre pada Rumah Sakit Zainoel Abidin.
Di tahun anggaran 2017,  pemerintah Aceh merealisasikan anggaran pendapatan sebesar Rp.14.350 triliun atau 99,32 persen dari target Rp.14.448 triliun. Sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.13.832 triliun atau 92,77 persen dari yang direncanakan Rp.14.911 triliun. 

Gubernur Aceh Imbau KNPI Bersatu

Banda Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengimbau kedua kubu pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk menjadikan Kongres KNPI XV, di Aceh sebagai momentum untuk bersatu.

Hal tersebut disampaikan Irwandi saat menerima kunjungan silaturrahmi Sekjen DPP KNPI Ilyas Indra dan Ketua DPD KNPI Aceh Zikrullah Ibna serta jajaran pengurus, di ruang kerja Gubernur, Selasa (22/5/2018).

“Apakah ada kemungkinan Fusi (baca: bersatu-red)?” tanya Gubernur singkat.
“Secara faktual ada dua KNPI saya minta kedua kubu agar melakukan fusi, menjadi satu kembali. Untuk menghilangkan kebingungan di tengah masyarakat, maka KNPI lebih baik kembali melebur,” ujar Gubernur tegas.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP KNPI Ilyas Indra menyatakan sangat sepakat dengan rencana Gubernur Aceh, karena hal tersebut sudah lama diwacanakan. “Ketua DPR RI juga menyatakan hal senada pak. Kami sangat menyambut baik rencana Bapak Gubernur untuk menyatukkan kembali KNPI,” ujar Ilyas.

Sementara Ketua DPD KNPI Aceh Zikrullah Ibna, juga mengaku sangat sepakat dengan rencana fusi yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. “Kami sangat sepakat pak, karena OKP-OKP sangat mendukung kedua kepengurusan ini bersatu kembali dan tidak ada yang menolak fusi,” imbuh Zikrullah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur menginstruksikan masing-masing kepengurusan didampingi tim dari Pemerintah Aceh untuk bertemu dan membahas lebih lanjut rencana fusi tersebut.

“Rencana fusi harus dilakukan sejak dini. Mulai dari kerja-kerja pembentukan Panitia Kongres XV,” kata Gubernur.

Irwandi menegaskan, apabila kedua kepengurusan ini tidak mau melakukan fusi atau bergabung, maka kedua KNPI ini lebih baik tidak ada di Aceh, karena keberadaan dua kepengurusan KNPI ini justru akan menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.

Kunjungan silaturrahmi pengurus DPP KNPI dan pengurus DPD KNPI Aceh adalah untuk menyampaikan kepada Gubernur terkait rencana pelaksanaan Kongres XV KNPI tahun 2018 di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut Sekjen KNPI Pusat berharap Gubernur dapat hadir dan memberikan motivasi kepada para peserta Rapim Purna KNPI yang akan digelar pada tanggal 4-6 Juni di Jakarta, yang terdiri atas 156 OKP dan 34 pengurus DPD KNPI se-Indonesia.

Kongres Pemuda/KNPI XV direncanakan digelar di bulan Oktober tahun ini, sesuai dengan keputusan hasil Kongres XIV Papua pada tahun 2015 silam.

Wagub Buka Kajian Dhuha bersama Sheihk Ayman Al-Qader dari Palestina

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membuka kegiatan Kajian Dhuha bersama Sheihk Ayman Al-Qader dari Palestina yang diselenggarakan oleh Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet, Selasa (22/05/2018).

“Kegiatan BKMT salah satunya adalah kajian dhuha pada hari ini, kita dilaksanakan di bulan Ramadhan, karena bulan ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa,” kata Nova yang juga penasehat BKMT Aceh.

Nova mengatakan, kegiatan dalam bulan Ramadhan harus diisi dengan kegiatan yang output dan outcomenya jelas, bukan sekedar rutinitas  dan bukan hanya untuk mengisi program kerja organisasi.

“Saya mendukung semua program yang bisa diukur sebesar apa manfaatnya, siapa aja yang menerima manfaatnya dan bagaimana kemudian mampu menyebarkan syiar islam kepada yang lain baik di Aceh, di luar Aceh bahkan ke luar negeri,” ujar Nova.

Nova menghimbau BKMT untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut, mencari kontak person di Palestina sehingga dapat bersilaturrahmi dengan saudara-saudara di Palestina.

Pada kesempatan tersebut, Nova juga mengajak peserta pengajian untuk meneladani tauladan Rasullah dimana beliau menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah tapi juga muamalah dan syiar Islam.

Nova berharap dengan adanya kegiatan tersebut, masjid bisa lebih makmur. "Kemakmuran masjid harus terus kita tingkatkan baik dari kualitas dan kuantitas nya" ujar Nova.

Kajian Dhuha tersebut turut dihadiri Ketua BKMT Aceh, Dyah Erti Idawati, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh serta sejumlah pejabat lainnya.

Hujan abu Merapi meluas di Magelang

Hujan abu Merapi meluas di Magelang

Hujan abu Merapi meluas di Magelang
Foto : Ilustrasi

Magelang - Hujan abu akibat letusan freatik Gunung Merapi pada Rabu pukul 03.31 WIB meluas di wilayah Kabupaten Magelang, mencakup lebih banyak daerah ketimbang hujan abu akibat letusan Senin (21/5).

Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Didik Wahyu Nugroho menyebutkan sekarang wilayah yang terdampak hujan abu Merapi meliputi Keningar, Sumber, Ngargomulyo, Ngadipuro, Wates, Kalibening, Dukun, Mungkid, Sawangan, dan Pabelan.

"Hujan abu bahkan sampai di wilayah Kalinegoro dan Salaman namun relatif tipis," katanya.

Ia menuturkan letusan freatik Merapi dini hari ini mengarah ke barat daya sehingga wilayah Kabupaten Magelang banyak yang terdampak hujan abu vulkaniknya.

Menurut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta status aktivitas Gunung Merapi masih Waspada. Didik mengimbau warga tidak panik, tetap tenang namun waspada selama beraktivitas.

"Gunakan masker dan kaca mata untuk antisipasi jika beraktivitas di luar ruangan," katanya.

Ia juga meminta masyarakat memantau perkembangan aktivitas Gunung Merapi melalui sumber informasi terpercaya dan badan pemerintah.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai dan tidak ikut menyebarluaskan berita hoaks yang dapat meresahkan," katanya.(antaranews)
Back To Top