Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Kantor Berita Peristiwa

Cari Berita Disini

Kepala Kanwil BPN Aceh Audiensi dengan Plt Gubernur

Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang baru, Saiful S.P, M.H melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di rumah dinas Plt. Gubernur Aceh, Senin (13/08/2016).
Pertemuan dengan Plt. Gubernur Aceh kata Saiful, untuk bersilaturrahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai Kanwil BPN Aceh yang baru menggantikan Nurul Bahri SH.  Sebelumnya, Saiful menjabat sebagai Inspektorat BPN di Jakarta.
“Kami berharap dukungan dan support dari Pemerintah Aceh terhadap Kanwil BPN Aceh,” ujar Saiful.
Sementara itu, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, akan berkoordinasi dengan Kanwil BPN Aceh untuk membahas berbagai permasalahan terkait pertanahan di Aceh melalui BPN Aceh.
Selain itu, Nova juga meminta agar Kanwil BPN Aceh dapat membantu pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Aceh . Hal itu kata Nova agar pembangunan jalan tol dapat berjalan lancar.
“Jangan nanti ketika sudah diresmikan pembangunannya masih ada permasalahan berkaitan degan pembebasan lahan,” ujar Nova.
Nova juga berharap agar kerjasama antara Kanwil BPN Aceh dengan Pemerintah Aceh dapat berjalan sebaik mungkin sehingga berbagai permasalahan pertanahan bisa diselesaikan bersama-sama.

Plt Gubernur Pembicara Utama IMT-GT

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh menjadi keynote speaker atau pembicara utama dalam pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (CIMT-GT) di Banda Aceh, Rabu 8 Agustus 2018. Pertemuan itu membahas rencana aksi Pembangunan Kawasan Perkotaan dengan Visi Kota Hijau.

Nova Iriansyah mengatakan, topik yang dibahas dalam pertemuan itu sangat relevan dengan program pemerintah Aceh yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Aceh Green).

"Kami juga tentu sangat berharap, konsep pembangunan
berbasis Aceh Green ini dapat dilanjutkan dengan pembangunan kota-kota hijau (Green City) di sejumlah wilayah, sehingga visi Aceh Green yang dijalankan di tingkat provinsi diperkuat lagi dengan keberadaan cities green di wilayah perkotaan," kata Nova Iriansyah.

Aceh Green adalah salah satu visi pembangunan Aceh. Karena itu, Nova mengatakan, pihaknya menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam untuk diseimbangkan dengan laju pembangunan yang sedang berjalan.

"Visi Aceh Green pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk menjaga keseimbangan alam Aceh, tapi juga untuk mendukung semangat dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi isu dunia internasional saat ini," kata Nova.

Isu perubahan iklim penting dibicarakan sebagai bagian antisipasi dini kerusakan lingkungan. Karenanya, pertemuan IMT-GT penting untuk memembicarakan konsep pembangunan dengan visi hijau guna mengatasi kejadian ekstrim dari perubahan iklim tersebut.

Dalam pertemuan Governour’s Climate and Forest yang berlangsung di Bali, Denmark, Amerika dan Paris, pada tahun 2009 hingga 2015, sejumlah negara maju mengusulkan agar negara-negara berkembang yang masih memiliki tutupan hutan luas agar menerapkan semangat green vision dalam konsep pembangunannya.

Indonesia termasuk yang diharapkan mendukung semangat itu, sebab Indonesia masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Di Indonesia, salah satu hutan yang memiliki titipan luas adalah Aceh. Di mana ada 3,5 juta hektar hutan yang masih hijau, terdiri dari sekitar 2 hektar hutan lindung dan sekitar 638 ribu hektar hutan produksi.

Untuk mendukung semangat itu, gubernur Aceh kemudian menerbitkan Instruksi Nomor 5 tahun 2007 tentang moratorium logging di seluruh kawasan hutan Aceh. Tujuannya adalah mempertahankan sistem penopang kehidupan, menguatkan kapital sosial masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selebihnya adalah untuk menjaga keasrian hutan dan terpulihkannya fungsi hutan yang terdegradasi melalui restorasi dan penghutanan kembali lahan kritis. Semangat moratorium itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh menjalankan visi Aceh Green.

"Aceh Green merupakan landasan bagi pemerintah Aceh dalam menjalankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif bencana," kata Nova.

TGB Mohon Doa untuk Putrinya yang Menjadi Korban Gempa


JAKARTA -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGB Muhammad Zainul Majdi memohon doa untuk anak perempuannya. Anak perempuan TGB mengalami luka-luka karena tertimpa reruntuhan bangunan posko akibat gempa Lombok pada Kamis (9/8) kemarin.
"Alhamdulillah sudah (membaik). Mudah-mudahan. Doain ya," kata TGB di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/8).

TGB hadir di Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat terbatas yang langsung dipimpin Presiden Jokowi terkait penanganan dampak bencana gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Terkait kondisi terkini putrinya yang masih berusia balita, TGB mengatakan ada luka dan trauma.
"Memang kemarin trauma, (dan luka, red) muka dan kaki," katanya.

Beredar video putri TGB terluka akibat tertimpa reruntuhan di posko dapur umum di sebuah pengungsian yang roboh karena gempa. Video yang diunggah oleh akun Twitter Neneng Herbawati itu memperlihatkan istri TGB, Erica Zainul Majdi, sedang menggendong putrinya yang mengalami memar di kepala karena tertimpa reruntuhan.

TGB menambahkan masifnya bencana di Lombok membuat siapapun bisa saja menjadi korban. "Ya, memang itulah cermin dari masifnya bencana di Lombok. Memang tidak ada yang imun dari dampak. Doain, ya," katanya.(republika)

Penerang TGB Indonesia Nilai TGB Layak menjadi Cawapres

DPP Penerang TGB Indonesia  menilai sosok Tuan Guru Bajang (TGB) layak menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua DPP Penerang TGB Indonesia,  Fakhrurrazi, lc MHi di Banda Aceh, Rabu (8/8/2018).

Menurut Fakhrurrazi, sosok TGB memiliki kriteria yang cukup untuk menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

TGB selama ini sangat intens menyampaikan gagasan Islam moderat di tengah masyarakat, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan.


Menurutnya, kondisi Indonesia dengan perbedaan suku, agama, dan budaya membutuhkan ide dan gagasan yang menyejukkan, terutama di tahun politik seperti saat ini.


Secara kapaaitas, TGB memiliki latar belakang sebagai Gubernur dua periode, pimpinan pesantren, tokoh politik, serta pimpinan sejumlah organisasi besar seperti Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia.



"Secara personal TGB juga sudah menyatakan kesediaannya untuk berbuat lebih luas untuk Indonesia setelah berakhir jabatannya sebagai Gubernur NTB, selain itu TGB juga diterima luas di kalangan rakyat Indonesia," sebut Fakhrurrazi.

Walaupun demikian, Fakhrurrazi menyebutkan, pihaknya menyerahkan keputusan maju tidaknya TGB sebagai Cawapres kepada TGB, termasuk dukungan partai politik.

Jika TGB bersedia, lalu partai politik mengusung maka Penerang TGB Indonesia akan bekerja untuk memperkenalkan sosok TGB ke seluruh rakyat Indonesia.

"Kami siap melakukan gerakan jihad politik jika TGB menjadi Cawapres, demi kemaslahatan rakyat Indonesia," ujar Fakharurrazi

Presiden Korea Selatan berbela sungkawa atas gempa Lombok

Foto : ist
Jakarta - Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, telah menyampaikan rasa belasungkawa kepada Presiden Joko Widodo terkait gempa di Pulau Lombok yang terjadi pada Minggu lalu (5/8), demikian disampaikan melalui keterangan Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, yang diterima Selasa.
    
"Dalam surat tersebut, disampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas banyaknya korban meninggal dunia," demikian tertulis.
     
Moon juga berharap agar situasi di Indonesia, terutama Lombok, dapat segera pulih dan kembali kondusif, di bawah kepemimpinan Jokowi.
     
Gempa Bumi dengan kekuatan 7,0 pada skala Richter, Minggu (5/8), mengguncang dengan pusat gempa sekitar 18 kilometer di sebelah barat-laut Kabupaten Lombok Timur dan 15 kilometer di bawah tanah. Gempa tersebut telah menewaskan hampir 100 orang dan melukai lebih dari 200 orang lagi.
     
Guncangan kuat juga dirasakan di objek wisata terkenal, Pulau Bali, yang berdekatan dan Provinsi Jawa Timur, kata Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Indonesia.
     
Gempa itu menambah parah  gempa sebelumnya dengan kekuatan 6,4 pada skala Richter, yang mengguncang pulau itu pada 29 Juli dan menewaskan puluhan orang serta melukai lebih dari 350 orang lagi.
     
Indonesia rentan terhadap gempa sebab terletak di daerah rentan gempa yang dinamakan Lingkar Api Pasifik.
    
Sebelumnya, beberapa tokoh penting dalam komunitas internasional, termasuk pemimpin kenegaraan telah mengungkapkan keprihatinan dan kesedihan atas bencana tersebut, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad, serta Menteri Inggris untuk Asia Pasifik, Mark Field.(antaranews)

Warga Jakarta Deklarasi Penerang TGB

Sejumlah warga Jakarta secara resmi mendeklarasikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Penerang Tuan Guru Bajang (TGB) Provinsi DKI Jakarta,  Senin (6/8/2018).

Acara Deklarasi tersebut berlangsung di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Penerang TGB Indonesia, Mulyadi, Lc, MH, Ketua DPP Penerang TGB Indonesia, Fakhrurrazi, Lc, MHi, Ketua DPW Penerang TGB DKI Jakarta Imam Budi, serta sejumlah pengurus DPW Penerang TGB Jakarta lainnya.

Ketua DPP TGB Indonesia Fakhrurrazi mengatakan, Penerang TGB DKI Jakarta dibentuk dalam rangka mensosialisasikan visi misi dan program yang dicanangkan Tuan Guru Bajang kepada rakyat Indonesia.

Ide dan gagasan TGB perlu disampaikan supaya masyarakat mengenal lebih dekat sosok tersebut. Sosok TGB merupakan tokoh yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

Saat ini Indonesia membutuhkan sosok yang dapat menjembatani perbedaan yang ada di tengah masyarakat

Indonesia dengan perbedaan suku, agama, dan budaya membutuhkan ide dan gagasan yang menyejukkan, terutama di tahun politik seperti saat ini.

TGB memiliki latar belakang sebagai Gubernur NTB, pimpinan pesantren, tokoh politik, serta pimpinan sejumlah organisasi besar seperti Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia.

"Tim Penerang TGB nanti akan bekerja di seluruh Indonesia, untuk mensosialisasikan sosok TGB seluruh provinsi di Indonesia," ujarnya.

Tim Penerang TGB akan menyampaikan kepada rakyat bahwa Indonesia kaya dengan tokoh yang berkualitas.

"TGB memiliki kapasitas yang memadai mulai dari keilmuan yang memadai, pengalaman dalam pemerintahan, serta diterima luas di kalangan rakyat Indonesia," sebut Fakhrurrazi.

Pada keaempatan tersebut, Tim Penerang TGB Indonesia juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda NTB, dan menyerukan semua pihak untuk bahu-membahu membantu beban yang dialami warga NTB dalam bentuk apapun juga.

Antologi Puisi Penyair 9 Negara Diluncurkan di Museum Tsunami Aceh

Banda Aceh – Antologi puisi penyair sembilan negara “Menembus Arus Menyelami Aceh” yang diterbitkan Lapena bekerjasama dengan Disbudpar Aceh bersama 11 buku kumpulan puisi, ensiklopedia dan buku pembelajaran puisi  akan diluncurkan dan dibedah di Museum Tsunami Aceh , Selasa 7 Agustus 2018 mulai pukul 14.00 WIB.

Selain buku ‘Menembus Arus Menyelami Aceh’ buku-buku yang diluncurkan, masing-masing antologi puisi tiga penyair wanita Aceh ‘Bungakupula” yang ditulis oleh Rosni Idham,  D Kemalawati, dan Wina SW1. Kumpulan Puisi kontemporer Perempuan Indonesia “Sajak Di Leher Bukit” yang diterbitkan dalam bahasa Rusia alih aksara oleh Dr Victor Pogadaev, sarjana Rusia ahli sejarah dan budaya Asia Tenggara yang bermukim di Rusia.

Selanjutnya kumpulan puisi ‘Kutukan Rencong’, karya Mahdi Idris, buku puisi ‘Jakarta Puisi Didong’, karya Fikar W Eda (Aceh), buku Puisi ‘Akar’ karya Djazlam Zainail (Malaysia), buku puisi ‘Seikat Rindu di Musim Kemarau’ karya Ade Novi (Jakarta), buku puisi Sufistik ‘Ucap Gerimis’ dan ‘Jejak Kata’  karya LK Ara dan buku ‘Catatan Zulia’ karya Zab Branzah (Aceh) serta buku puisi ‘ Muslimah Religi Berbagi Zikir’ terbitang Reboeng Jakarta.

Disbudpar Aceh melalui bidang Sejarah, Adat dan Nilai Budaya juga akan meluncurkan Buku Ensiklopedia ‘Kebudayaan Aceh’ yang terdiri dari  tiga seri, masing-masing berisi tentang sistim sosial, bahasa dan kesenian, kedua tentang sistem teknologi dan ekonomi. Buku ke-3 tentang kepercayaan dan sistem pengetahuan serta buku Pembelajaran Puisi yang ditulis oleh Dr Mohamad Harun, M.Pd.

Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Drs Amiruddin, M.Si menyebutkan, dua bidang di Disbudpar Aceh yaitu bidang Bahasa dan Seni serta Bidang Sejarah dan Nilai Budaya telah melakukan upaya literasi dengan menerbitkan buku bermutu seperti  ensiklopedia kebudayaan dan kumpulan puisi Penyair 9 Negara.
“Peluncuran buku ini kami harapkan menjadi ajang promosi Aceh yang mendunia melalui literasi,” demikian kata Kadisbudpar Aceh, Amiruddin.


Warga Aceh Besar Deklarasi Penerang TGB

Sejumlah warga Kabupaten Aceh Besar secara resmi melakukan deklarasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Penerang TGB Kabupaten Aceh Besar, Rabu (1/8/2018) di salah satu Cafe di Aceh Besar.

Ketua DPD Penerang TGB Aceh Besar, Muhammad Amin mengatakan bahwa deklarasi itu merupakan wujud penggilan nurani untuk mensosialisasikan ide dan gagasan Tuan Guru Bajang (TGB) kepada masyarakat di daerahnya.

Menurutnya gagasan Islam moderat yang digaungkan oleh TGB sangat sesuai dengan kultur dan masyarakat Indonesia terutama Aceh Besar.

“Rakyat Indonesia membutuhkan tokoh yang dapat membawa kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini TGB sangat gencar mensuarakan isu persaudaraan dan perdamaian tersebut,” ujar Muhammad Amin.

Hal senada juga disampaikan ketua DPW Penerang TGB Provinsi Aceh, Yusnadi, Lc, MA, menurutnya TGB merupakan sosok yang dirindukan oleh rakyat Indonesia di tengah persaingan politik yang semakin tajam, yang tidak jarang dapat mengancam persatuan bangsa dan negara.

Menurutnya hal terpenting bagi rakyat adalah ketentraman dan kedamaian sehingga bisa mencari nafkah dengan aman dan nyaman.

“Politik tidak boleh mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi sebaliknya proses politik harus menjadi perekat bagi bangsa untuk membangun di masa yang akan datang,” ujarnya.

Yusnadi menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya juga akan mendeklarasikan DPD Penerang TGB di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

Bupati Aceh Besar Serahkan Donasi Rp. 160 juta Untuk Rakyat Palestina

Indrapuri - Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali (Senin, 30/07/2018) secara simbolis menyerahkan donasi untuk rakyat Palestina sebesar Rp. 160 juta. Donasi ini diterima langsung oleh pengurus KNRP Aceh yang diwakili oleh Ust Afrial Hidayat Lc. Ma. Penyerahan donasi ini berlangsung di Mesjid Indrapuri disela sela acara peusijuek jamaah haji aceh besar.

Hadir dalam kesempatan itu wakil bupati Aceh Besar Waled Husaini, ketua DPRK, Sulaiman SE serta sekda Aceh Besar T. Iskandar. Bupati Aceh Besar  mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan baik oleh masyarakat maupun dari SKPD di lingkungan Pemkab Aceh Besar.

Tahun ini kita mampu berikan sebesar ini, Insya Allah tahun yang akan datang bisa lebih besar sumbangan yang diberikan untuk saudara kita di Palestina. Rakyat Palestina adalah saudara kita seiman dan seagama yang sampai saat ini masih berada dibawah jajahan zionis Israel.

Kami masyarakat Aceh besar tidak akan berhenti berdoa dan memberikan bantuan sampai Saudara kami di Palestina mendapatkan kemerdekaan, demikian kata Mawardi. Sekretaris KNRP Aceh Besar, Mursalin mengatakan bahwa total sumbangan ini berasal dari hasil safari selama bulan suci Ramadhan dan sumbangan dari Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintahan Aceh Besar.

Mesjid yang dikunjungi yaitu Mesjid Lambaro, Mesjid Jantho, Mesjid Tungkop, Mesjid Lampeuneurut, Mesjid Garot dan Mesjid Seulimeum. Kedepan kita akan membuka kesempatan dengan mesjid mesjid yang lain untuk bekerjasama melakukan donasi.

Dalam kesempatan ini Mursalin juga mengatakan akan secara melaunching program "Aku Sahabat Palestina" Program ini akan menargetkan 5000 anggota yang siap donasi rutin setiap bulan. Donasi minimal Rp. 5.000,-/bulan.

Mulai saat ini siapa saja yang mau manjadi Sahabat Palestina bisa mendaftar ke nomor HP sekretaris KNRP Aceh Besar yaitu : 081360022725. Kita terus berjuang untuk membantu Palestina sembari mengharapkan keberkahan bisa sampai ke kabupaten Aceh Besar. Demikian kata Mursalin.

Warga Sumatera Utara Deklarasi Penerang TGB Sumut

Medan - Sejumlah warga Sumatera Utara mendeklarasikan struktur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) TGB Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Jumat (27/7/2018) Di Medan.

Deklarasi tersebut dilakukan dalam rangka mensosialisasikan ide dan gagasan Tuan Guru Bajang di wilayah Sumatera Utara.

Acara deklarasi tersebut turut disaksikan oleh sejumlah pengurus DPP Penerang TGB Indonesia.

Baca Juga : Penerang TGB Aceh Di Deklarasikan


Deklarasi tersebut berlangsung di Sebuah cafe di Kota Medan dan dihadiri oleh inisiator dan pengurus Tim Penerang TGB Indonesia, Ketua DPP Penerang TGB Indonesia, Fakhrurrazi, LC, M.Hi, sekjen DPP penerang TGB Indonesia, Junaidi, M. Pd.I, ketua DPW Penerang TGB Sumatera Utara H. Anwar Ilahi, M.E.I, sekretaris DPW Penerang TGB Sumatera Utara Akhmadi, S.H, serta sejumlah pengurus DPW TGB Indonesia Sumatera Utara lainnya.


Ketua umum DPP Penerang TGB Indonesia, Fakhrurrazi, Lc, M.H.I mengatakan bahwa DPW  Penerang TGB Sumatera Utara dibentuk dalam rangka mensosialisasikan visi, misi dan program yang dicanangkan oleh Tuan Guru Bajang (Zainul Majdi) kepada masyarakat Sumatera Utara.

Menurutnya ide dan gagasan TGB perlu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, supaya masyarakat mengenal lebih dekat sosok tersebut.

Fakhrurrazi menjelaskan bahwa sosok TGB merupakan tokoh yang tepat untuk Indonesia saat ini karena kapasitas yang dimilikinya, mulai dari keilmuan yang mumpuni, pengalaman dalam pemerintahan yang sudah teruji, serta diterima luas di kalangan rakyat Indonesia.


Menurutnya, TGB merupakan sosok yang membawa kesejukan di tengah masyarakat, dengan idenya yang selalu mempromosikan Islam moderat di Indonesia.

TGB juga memiliki latar belakang yang mumpuni misalnya sebagai Gubernur NTB, pimpinan Pesantren, tokoh politik, serta pimpinan sejumlah organisasi besar seperti ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia.

Fakhrurrazi berpesan kepada ketua dan seluruh pengurus DPW Penerang TGB sumatera utara agar nanti mensosialisasikan sosok TGB di seluruh sumatera utara dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Indonesia memiliki tokoh yang layak untuk dikenal dan diteladani dalam banyak sisi kehidupan, seperti TGB," jelas Fakhrurrazi.

Menurutnya Pengalaman dan keahlian yang dimiliki TGB dibutuhkan oleh Indonesia, dengan adanya tim penerang TGB nanti akan disampaikan kepada rakyat, bahwa Indonesia kaya dengan tokoh yang berkualitas.
Ibu rumah tangga simpan 2 kg ganja di kamarnya

Ibu rumah tangga simpan 2 kg ganja di kamarnya


Ibu rumah tangga simpan 2 kg ganja di kamarnya

Langkat - Aparat Kepolisian Besitang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menangkap seorang ibu rumah tangga berinitial SUR alias Sri (40) warga Dusun II Halaban Jati Desa Halaban Kecamatan Besitang, yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba.

"Penangkapan ibu rumah tangga ini, sebelumnya polisi menerima informasi dari warga dimana selama ini tersangka sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja dengan para pembelinya," kata Kapolsek Besitang M Saragih, di Besitang, Sabtu.

Petugas yang mendapatkan informasi itu langsung menuju ke rumah tersangka dipimpin Kanit Ipda Martin Ginting. Ketika hendak dilakukan penangkapan, tersangka sempat berusaha kabur dari pintu belakang rumahnya.

"Petugas langsung meringkus tersangka yang coba berusaha untuk kabur," katanya.

Lalu, petugas melakukan penggeledahan di kediaman tersangka, dari kamarnya ditemukan barang bukti ganja seberat 2 kg sisa dari penjualan yang sudah dilakukan tersangka.

Dalam bertransaksi, tersangka menjual ganja Rp50.000 per bungkus kepada pembelinya.

Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti 13 bungkus ganja menggunakan kertas bungkus nasi yang diduga berisikan narkotika daun ganja, uang tunai Rp100.000 dan satu unit telepon genggam.

Dari pengakuan tersangka, diketahui ganja tersebut dibeli dari Aceh seberat 2,5 kilogram dan dipasarkan kepada pembeli yang ada di kawasan Desa Halaban Jati, Kecamatan Besitang.

"Kini tersangka sedang diperiksa penyidik secara intensif untuk pengembangan lebih lanjut dan dipersangkakan dengan Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara diatas lima tahun," ujarnya.

Hari Lingkungan Hidup, Momentum Kurangi Penggunaan Plastik

Banda Aceh - Pemerintah Aceh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin 23 Juli 2018. Peringatan  World Environment Day itu, mengusung aksi utama melawan sampah plastik (Beat Plastic Pollution).

Aisisten III Setda Aceh, Kamaruddin Andalah, dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Indonesia dihadapkan pada permasalahan dampak dari peningkatan aktivitas manusia, yaitu penumpukan sampah plastik.

Sampah plastik adalah benda yang tidak dapat terurai dalam waktu cepat; butuh waktu jutaan tahun dan dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air dan laut. "Perlu dilakukan tindak lanjut pengelolaan yang cepat, tepat dan ramah lingkungan," kata Kamaruddin Andalah.

Pengendalian sampah plastik sebagai tema dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia, merupakan perwujudan komitmen bersama dalam upaya mengatasi bahaya sampah plastik di Indonesia. Tema tu, mengandung arti motivasi kerja mengatasi sampah, juga kerja yang sistematis dalam mengurangi, mengolah dan melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kegiatan daur ulang.

Perhatian akan sampah plastik dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan plastik yang berujung pada polusi baik di daratan mau pun di laut. Data PBB mencatat, ada 5 triliun kantong plastik yang digunakan setiap tahunnya di seluruh dunia. Sebanyak 13 juta ton mengakibatkan polusi di lautan yang membuat 100 ribu hewan laut terbunuh.

Kondisi itu membuat PBB meminta semua pihak mengambil tindakan untuk memberlakukan kebijakan yang mengekang produksi penggunaan sampah plastik.

Kamaruddin Andalah menyebutkan, untuk mendukung seruan bersama tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat Aceh memilah sampah untuk dijadikan bahan produktif. Dengan demikian, masyarakat Aceh bisa berkontribusi menjaga alam.

Sabang Jazz Festival 2018 Digelar 28-29 Juli

Sabang Jazz Festival 2018 Digelar 28-29 Juli

Banda Aceh - Perhelatan Sabang Jazz Festival tahun 2018 kali ini akan digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di kota sabang, dengan mengusung konsep city walk,  membebaskan para pejalan kaki untuk berlalu lalang di sekitar Jalan Raya depan kantor Walikota Sabang.
Kadisbudpar Aceh Drs Amiruddin M.Si Jumat (20/7/18) mengatakan penyelenggaraan Sabang Jazz Festival 2018 tidak hanya  sekedar pertunjukan music jazz saja. Tapi, ada sejumlah kegiatan lainnya seperti  Kompetisi Jazz Band yang bertujuan memberi ruang  apresiasi dan adu bakat bagi para musisi jazz di Aceh khususnya mengasah kemampuan bermusik kaum muda Aceh, dengan hadiah total 55 juta rupiah.
Selain itu ada coaching dan klinik jazz sebagai bentuk edukasi untuk perkembangan music jazz di Aceh dengan nara sumber yang sangat berkompeten dan memiliki jam terbang yang tinggi dibidang music jazz yaitu Agam Hamzah (Gitaris Jazz Nasional kelahiran lhokseumawe yang sekarang tinggal di Jakarta), Gerry Herb (Drummer), dan Adi Darmawan (Bassist).
Pagelaran ini, selain memberikan edukasi mereka juga akan tampil secara trio yang tergabung dalam group jazz Ligro Band, juga akan hadir Band Indie Jazz dari Bandung, 4 Peniti Band.
“Anggaran program kegiatan ini bersumber dari APBA 2018 yang ditujukan untuk pengembangan seni budaya dan pariwisata di Aceh,”kata Amiruddin.
Menurut Kabid Bahasa dan Seni Disbudpar Aceh, Dra Kemalawati, tujuan digelar di jalan utama depan kantor Walikota Sabang ingin memberikan suasana baru masyarakat dan para wisatawan merasa nyaman selama festival jazz di kota Sabang.
“Kami ingin memberi suasana baru, selain dibawah pohon yang rindang dan kawasan perkantoran juga sambil menikmati pemandangan alam teluk Sabang dan laut lepas,” kata D Kemalawati
Kadisbupar Kota Sabang, Faisal mendukung penuh dan menyambut antusias perhelatan Sabang Jazz Festival 2018 ini. Karena turut  mendorong promosi wisata kota sabang dan akan menjadi salah satu tujuan wisata hiburan bagi para turis mancanegara dan turis local.
“Event ini akan berkontribusi untuk mewujudkan kota Sabang sebagai kota seribu event. Kami mengharapkan kegiatan ini bisa berlangsung secara kontinyu setiap tahunnya di Sabang,”katanya.
Sabang Jazz Festival ini turut dimeriahkan para musisi Aceh yang tergabung dalam Aceh Jazz Forum, peserta kompetisi Jazz Band dari beberapa kabupaten seperti Langsa, Bireuen, Lhokseumawe, Takengon, Banda Aceh, dan Sabang sendiri sebagai tuan rumah juga turut meramaikan komunitas-komunitas lain seperti Komunitas Otomotif, Komunitas Musisi Sabang, B Bass Aceh, Komunitas Drummer dan Perkusi Aceh.
Menurut Panitia Dindin, bagi para musisi jazz di Aceh masih ada waktu untuk mendaftarkan group band jazznya hingga tanggal 27 Juli 2018 mendatang secara gratis.
“Selain hadiah uang tunai, peserta juga difasilitasi penginapan dan makan selama kegiatan. Untuk itu segera mendaftarkan groupnya, karena peserta terbatas. Informasi pendaftaran bisa melalui no HP/WA 082312411609 atau menghubungi Disbudpar Aceh dengan kontak person 085228085174,”kata Dindin.

Penerang TGB Aceh Resmi di Deklarasikan

Penerang TGB Aceh Resmi di Deklarasikan


Deklarasi penerang TGB aceh

Dalam rangka mensosialisasikan ide dan gagasan Tuan Guru Bajang, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Penerang Tuan Guru Bajang (TGB) Provinsi Aceh, menggelar deklarasi di Banda Aceh, Kamis (19/7/2018).
Deklarasi tersebut berlangsung di Sebuah cafe di Kota Banda Aceh, dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP Penerang TGB Indonesia, Fakhrurrazi , Ketua Pembina DPP Penerang TGB Indonesia, Mulyadi Nurdin,  Ketua DPW Penerang TGB Provinsi Aceh, Yusnadi,   serta pengurus inti Tim Penerang TGB Provinsi Aceh.
Ketua DPP TGB, Fakhrurrazi,   mengatakan bahwa tim Penerang TGB Provinsi Aceh dibentuk dalam rangka mensosialisasikan visi misi dan program yang dicanangkan oleh Tuan Guru Bajang (Zainul Majdi) kepada masyarakat.
Menurut Alumni Al-Azhar Mesir tersebut, ide dan gagasan TGB perlu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengenal lebih dekat sosok tersebut.
Fakhrurrazi yang juga Pengacara tersebut menjelaskan bahwa sosok TGB merupakan tokoh yang dibutuhkan Indonesia karena kapasitas yang dimilikinya.
Menurutnya, TGB merupakan sosok ideal untuk Indonesia saat ini, dengan latar belakangnya sebagai Gubernur NTB, pimpinan Pesantren, tokoh politik, serta pimpinan sejumlah organisasi besar seperti ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia.
Menurut Fakhrurrazi, Tim Penerang TGB nanti akan bekerja di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan sosok TGB di seluruh provinsi di Indonesia.
Menurutnya Pengalaman dan keahlian yang dimiliki TGB dibutuhkan oleh Indonesia, dengan adanya tim penerang TGB nanti akan disampaikan kepada rakyat, bahwa Indonesia kaya dengan tokoh yang berkualitas.
TGB memiliki kapasitas yang memadai mulai dari keilmuan yang memadai, pengalaman dalam pemerintahan, serta diterima luas di kalangan rakyat Indonesia.(antero)

Purna Praja IPDN Harus Menjadi Motor Gerakan Perubahan

Banda Aceh – Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengajak Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk menjadi motor bagi gerakan perubahan sehingga sistem Pemerintahan lebih bersih dan berkualitas, dengan program-program pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Nova dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin Andalah pada acara penyerahan dan penghadapan lulusan Praja XXIV tahun 2017 di Anjong Mon Mata, Kamis (19/07/2018).
“Kehadiran saudara-saudari daerah ini merupakan awal dari pengabdian panjang untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Nova.
Nova mengatakan, alumni IPDN harus bersedia bekerja di garda terdepan bersama masyarakat, melakukan identifikasi masalah dan mencari solusi jika ada permasalahan.
“Saudara-saudari yang mulai hari ini ditugaskan di Aceh kami harapkan sosok yang mengenal Aceh dengan baik, saudara siap menjadi pamong praja yang mencintai rakyat, mau bergotong royong bersama rakyat, serta siap melayani rakyat, bukan minta dilayani rakyat,” tegas Nova.
Selain itu lanjut Nova, lulusan Praja XXIV juga harus menjadi pemicu semangat bagi terciptanya Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani di daerah ini.
“Dimanapun saudara ditempatkan, pengabdian adalah yang utama, tunjukkanlah keteladanan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Nova.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Elfin Elyas, S. Sos., M.si menjelaskan,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN menegaskan bahwa praja yang telah menyelesaikan pendidikan berhak menyandang status ASN sesuai undang undang yang berlaku, dan para praja ini akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
“Jika sebelumnya mereka ditempatkan berdasarkan tempat asal mereka mendaftar, namun sekarang, mereka harus siap untuk mengabdi dimanapun di seluruh penjuru Indonesia,” kata Tjahjo.
Tjahjo meminta agar lulusan Praja XXIV agar menjujung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dimanapun mereka ditugaskan nantinya di Aceh. 
Sebanyak 62 Praja berasal dari beberapa provinsi  di Indonesia akan ditempatkan di berbagai wilayah di Aceh. Tiga di antaranya di tempatkan di Pemerintah Provinsi Aceh, sedangkan 59 lainnya disebar di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Yang terbanyak di Aceh Besar 10 orang, sedangkan di kab/kota lainnya rata-rata 2 – 3 orang.

Plt Gubernur Aceh Lantik Komisioner KIP Aceh

Jakarta -- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah MT., melantik dan meresmikan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa 17 Juli 2018. Mereka yang dilantik adalah Samsul Bahri, Munawarsyah, Akmal Abzal, Ranisah, Tharmizi, Muhammad, dan Agusni AH.

Nova berharap, dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, para Komisioner KIP Aceh, tetap mengedepankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh beserta peraturan pelaksanaannya dalam berbagai Qanun.

"Komisioner KIP Aceh harus secara konsekuen mau dan mampu melaksanakan kekhususan Aceh terkait proses politik demokrasi di Aceh, sehingga stabilitas politik dan keamanan dapat terus berjalan dengan baik, dan tentunya berdampak pada terjaganya perdamaian di wilayah Aceh yang kita cintai ini," kata Nova Iriansyah.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada, KIP Aceh berbeda dengan KPU di wilayah lain di Indonesia. Dalam pemilu legislatif, KIP Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai lokal Di Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 dan di dalam penyelenggaraan Pilkada, Aceh memiliki Qanun Nomor 12 Tahun 2016 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Karena itu, para komisioner dituntut untuk betul-betul memahami kondisi tersebut, sehingga hal-hal yang secara khusus berlaku di Aceh, dapat diaplikasikan dalam setiap pekerjaannya.

"Para komisioner KIP Ace harus menjadi stabilitator politik dan demokrasi di Aceh," kata Nova.

Pelantikan dan peresmian Komisioner KIP Aceh sendiri merupakan amanah pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disebutkan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPR Aceh dan ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Gubernur.

Pada prosesnya, pemilihan pemilihan para komisioner KIP diawali dengan dibentuknya Tim Independen Penyaringan dan Penjaringan oleh DPR Aceh, yang terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Pembentukan tim independen bertujuan untuk memastikan calon Komisioner KIP yang diusulkan untuk dipilih adalah mereka yang memiliki integritas, kompetensi, profesional, non partisan dan impersonal.

Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah di Aceh, dapat terlaksana secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Komisi Penyiaran Umum sebenarnya telah mengeluarkan keputusan penetapan ke tujuh Komisioner KIP Aceh pada 24 Mei 2018 lewat Keputusan KPU Nomor 410/SDM.13-KPTS/05/KPU/V/2018.

Namun, akibat beberapa polemik terkait dengan regulasi, KIP Aceh belum dilantik dan KPU RI mengambilalih tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dipertegas dengan Keputusan KPU Nomor 411/SDM.13KPTS/05/KPU/V/2018 pada tanggal 24 Mei 2018 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2018.

"Terima kasih kepada ketua KPU RI yang selama ini telah menjalankan tugas wewenang dan kewajiban KIP Aceh, sehingga tahapan Pilkada Kabupaten Pidie Jaya dan tahapan pemilu dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata Nova Iriansyah.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Arif Budiman, menyebutkan pihaknya berterima kasih pada Menteri Dalam Negeri yang telah memfasilitasi pelantikan Komisioner KIP Aceh. Ia berpesan komisioner yang dilantik menjaga amanah dan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

"Berikan ruang terbuka agar di setiap tahapan masyarakat bisa terlibat untuk mengawasi jalannya pilkada mulai dari tahapan pencalonan, data pemilih sampai penghitungan suara," kata Arif. Ia juga berpesan agar komisioner KIP Aceh menjaga transparansi, integritas dan soliditas.

Senada dengan Arif, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar dalam bekerja para Komisioner KIP Aceh menjaga netralitas, sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan lancar.
Bertemu Plt. Gubernur, Dirut PT. KKA Bahas Rencana Pengoperasian PT. KKA

Bertemu Plt. Gubernur, Dirut PT. KKA Bahas Rencana Pengoperasian PT. KKA

Banda Aceh – Direktur Utama, PT. Kertas Kraft Aceh (KKA), Seto Karjanto bersama Komisaris PT. KKA, Andriano melakukan pertemuan dengan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk membahas rencana pengoperasian kembali PT. KKA di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Senin (16/07/2018).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur PT. Perusahaan Aceh, Muhsin, Kepala Dinas Peridustrian dan Perdagangan Muhammad Raudhi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Dr. Aulia Sofyan, Asisten II Sekda Aceh, Taqwallah serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Direktur PT. KKA, Seto menyampaikan bahwa rencana pengoperasian PT. KKA sudah dimulai sejak tahun lalu namun sampai saat ini belum terealisasi.
Seto menjelaskan, ada empat aspek penting yang harus dilakukan agar PT. KKA dapat beroperasi kembali. Aspek yang pertama adalah ketersediaan bahan baku, Revitalisasi Pabrik, Pemasaran dan penyelesaian kewajiban PT. KKA dengan para kreditor setelah pabrik beroperasi kembali.
Untuk tahap pertama kata Seto, akan dilakukan penanaman areal hutan pinus dan kemudian melakukan studi kelayakan dan revitalisasi pabrik  selama 3 tahun yang akan dimulai pada tahun ini. Sedangkan untuk produksi komersial ditargetkan akan dimulai pada tahun 2021.
“Untuk revitalisasi pabrik dan pengelolaan hutan memerlukan dana sekitar 1 triliun,” kata Seto.
Jika beroperasi kembali lanjut Seto, PT. KKA akan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 9600 orang dengan multiplier effect sampai dengan 30.000 tenaga kerja. Selain itu ,juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Seto meminta dukungan dari Pemerintah Aceh agar rencana pengoperasian PT.  KKA dapat segera terwujud.
Sementara itu, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya pengoperasian kembali PT. KKA, apalagi jika mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
“Kita ingin agar ini bisa segera dieksekusikan dan tereaslisasi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,” kata Nova.
Pemerintah Aceh lanjut Nova akan mempercepat proses perizinan  dan siap berkoordinasi jika ada persoalan – persoalan yang perlu diselesaiakan agar PT. KKA dapat beroperasi kembali.
Untuk tahap awal kata Nova, dapat dilakukan groundbreaking replantation atau penananam kembali pinus sebagai tanda dimulainya aksi untuk mengoperasikan kembali PT. KKA.

Plt Gubernur Aceh Buka Musda l Pertahkindo

Banda Aceh - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka musyawarah daerah pertama Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Pertahkindo) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Senin 16 Juli 2018.

Dalam sambutannya Nova mengatakan, jasa konsultan dalam menentukan pilihan teknologi, manajemen, sistim pengawasan dan mekanisme pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan agar pembangunan di Aceh berjalan efektif. 

"Semakin maju sebuah negara, frekuensi pembangunan pasti meningkat. Semakin maju sebuah negara, maka kebutuhan akan tenaga konsultan juga meningkat," ujar Nova.

Peran jasa konsultan, lanjut Nova, tidak hanya dibutuhkan saat tahapan perencanaan atau studi kelayakan, tapi juga panting peranannya dalam penyiapan proyek, perekayasaan, supervisi pelaksanaan hingga pada tahap evaluasi dan pemantauan.

Kualitas seorang konsultan juga disebut sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Tak heran jika di negara-negara maju, peran konsultan begitu penting dalam mendorong agar proyek yang dikerjakan memberi hasil yang terbaik. 

"Dengan berbagai alasan itu, bisa kita pastikan bahwa profesi konsultan akan terus berkembang di masa mendatang. Profesi ini semakin panting, terutama sejak berlakunya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN," kata Nova.

Hal itu dikarenakan kebijakan MEA telah menghadirkan pasar bebas di kawasan ASEAN, sekaligus mendorong kian ketatnya persaingan di tingkat global.

Oleh sebab itu dinilai penting bagi para konsultan untuk meningkatkan kompetensinya agar proses pendampingan yang diberikan memberi hasil memuaskan. 

"Karena itu perlu upaya untuk mendorong agar para konsultan di dalam negeri untuk lebih berkembang guna menghadapi kompetisi yang semakin ketat," kata Nova.

PERTAHKINDO sendiri merupakan salah satu wadah bernaungnya para konsultan di Indonesia. Kehadiran organisasi ini di Aceh juga akan mendorong konsultan lokal untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya.


Pada kesempatan itu Nova juga mengimbau agar para konsultan yang bernaung di bawah PERTAHKINDO Iebih kompak dalam membangun organisasl tersebut. 
Lemhanas RI Lakukan Pertemuan Dengan Pemerintah Aceh

Lemhanas RI Lakukan Pertemuan Dengan Pemerintah Aceh

Banda Aceh - Rombongan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) ke 57 Lemhanas RI melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (16/07/2018).
Kedatangan rombongan yang dipimpin Laksamana Muda TNI, Riyadi Syahardani disambut oleh Asisten Administrasi Umum, Kamaruddin Andalah mewakili Plt. Gubernur Aceh serta para pejabat instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Aceh.
Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin Andalah menyebutkan, Pemerintah Aceh telah bekerjsama merancang program pembangunan Aceh sebagaimana yang sudah dituangkan di dalam RPJM 2017-2018.
“Bapak Irwandi berperan besar menyusun program itu, sebab Beliau punya pengalaman memimpin Aceh pada periode 2007-2012. Jadi tugas saya selaku Plt Gubernur sekarang lebih fokus menjalankan program yang telah kami rancang bersama itu,” kata Nova.
Nova mengakui, membangun Aceh bukanlah tugas ringan. Beban konflik masa lalu masih menyisakan berbagai masalah sampai saat ini, antara lain, kemiskinan dan pengangguran, kualitas pendidikan yang masih harus ditingkatkan, infrastruktur yang kurang, dan lain sebagainya.
“Itu sebabnya pembangunan Aceh banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi dan sumber daya manusia,” ujar Nova.
Dengan program-program yang telah disiapkan lanjut Nova, Pemerintah Aceh berharap ekonomi Aceh bisa tumbuh sekitar 4,5-5 persen dari sekitar 4,2 persen tahun lalu. “Setiap tahun kami berharap kemiskinan Aceh turun minimal 1 persen, dengan demikian di tahun 2022 angka kemiskinan itu berkisar 11 persen,” kata Nova.
Pada kesempatan tersebut, Nova juga menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh mengusung visi “terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani,”.  Visi itu, lanjut Nova, akan dicapai dengan 9 misi dan 15 program unggulan Pemerintah Aceh.
Sementara itu, Gubernur Lemhanas RI, Agus Widjojo dalam sambutannya yang dibacakan Riyadi menyampaikan, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) merupakan salah satu program kegiatan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para peserta guna mempelajari, memahami dan mengkaji potensi dan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dari aspek kesejahteraan dan keamanan.
Melalui SSDN ini, para peserta akan memperoleh gambaran kondisi wilayah study berkaitan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi , sosial budaya, pertanahan dan keamanan dalam perspektif ketahanan nasional.
“pada SSDN kali ini, kegiatan peserta akan difokuskan pada aspek dinamika politik sebagai tantangan ketahanan nasional,” ujar Agus.
Lemhanas kata Agus, memilih aceh dengan harapan dapat mengatahui pembangunan nasional dan ketahanan nasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi Aceh.

“Para peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana memahami dan menyikapi situasi dan kondisi dinamika politik yang akhir-akhir ini berubah dengan cepat, serta memberikan solusi penangan sampai ke akar permasalahan,” ujar Agus. 
Dua Orang Homo Dihukum Cambuk Masing-Masing 87 Kali di Banda Aceh

Dua Orang Homo Dihukum Cambuk Masing-Masing 87 Kali di Banda Aceh


Banda Aceh - Sebanyak 15 pelanggar syari’at Islam menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue Banda Aceh, Jum’at (13/7/2018).
Sekitar pukul 14.10 Wib, ke 15 pelanggar syari’at Islam dihadirkan ke Masjid Baiturrahim oleh pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan menggunakan mobil tahanan.
Tampak petugas mengeluarkan seruan agar-anak berusia dibawah 18 tahun meninggalkan lokasi karena tidak dibenarkan menyaksikan prosesi pencambukan tersebut.
Ke 15 pelanggar syari’at ini tercatat melanggar Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.
Dari 15 pelanggar, tercatat 4 orang terlibat kasus khamar (Minuman keras), 2 orang kasus liwath (Homoseksual), dan 9 orang kasus ikhtilat (Berduaan ditempat sepi yang bukan muhrim).
Dua pelanggar kasus liwath dicambuk masing-masing 87 kali setelah dipotong masa tahanan 3 kali. Kasus khamar ada yang dicambuk 15 kali, 25 kali dan 30 kali setelah dipotong masa tahanan. Sedangkan kasus ikhtilath dicambuk masing-masing 25 kali setelah dipotong masa tahanan 3 kali.
Mewakili Wali Kota, Sekdakota Banda Aceh, Ir Bahagia menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri, Mahkamah Syar’iyah dan Polresta Banda Aceh serta semua pihak yang telah mendukung sehingga pelaksanaan uqubat cambuk bagi pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dapat terlaksana.
Tidak bosan-bosannya, Sekda kembali menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki komitmen yang kuat dalam hal penegakkan syariat. Katanya, Pemko sendiri tidak menginginkan adanya pelanggaran hingga menyebabkan hukuman cambuk. Karena, ketika penegakan
Syariat Islam berjalan dengan baik, maka tidak akan ada lagi warga yang kena cambuk.
“Namun demi untuk penegakan hukum dan pelaksanaan syariat Islam di kota ini, maka eksekusi cambuk tetap harus dilaksanakan ketika terbukti melanggar,” ujarnya.
Lanjuta Sekda, penegakan Syari’at Islam sangatlah penting, karena dengan tegaknya Syari’at Islam maka ridha, hidayah dan inayah Allah akan turun dan ajaran Islam akan terus eksis, hidup dan semarak, sehingga dengan sendirinya dapat menciptakan suasana dan lingkungan Islami yang Gemilang.
Dalam kesempatan ini, Sekda juga menyampaikan, saat ini di Banda Aceh telah hadir para ulama dari berbagai Negara di dunia dalam rangka mengikuti Kegiatan Muzakarah Ulama Internasional.
“Dan pelaksanaan uqubat cambuk ini dapat menjadi bukti kepada dunia Internasional bahwa Pemerintah Kota bersama-sama dengan warganya, tetap komit dalam menegakkan Syariat Islam di Banda Aceh. Para pelanggar Qanun syariat Islam yang ditangkap dan dicambuk hari ini pun merupakan hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat,” ungkap Bahagia.

Plt Gubernur Jamin Kemudahan Investasi di Aceh

Banda Aceh – Kehadiran investor Turki di Aceh diharapkan menjadi daya tarik bagi investor dari negara lain untuk datang dan berinvestasi di Bumi Serambi Mekah. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh menjamin kemudahan kepada para investor yang datang ke Aceh.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur  Aceh Nova Iriansyah saat menerima kunjungan Konsulat Jenderal RI untuk Turki Herry Sudrajat beserta rombongan investor asal aturki, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa (11/7/2018) pagi.

“Jika ada kendala segera hubungi saya. Saya berjanji akan turun sendiri untuk menyelesaikannya. Sebagaimana diketahui selama setahun ini, saya dan Pak Irwandi berbagi peran. Investasi ditangani oleh beliau. Namun karena saat ini beliau sedang menyelesaikan permasalahannya, maka sementara ini pembahasan investasi dilimpahkan ke saya,” ujar Nova.

Nova menjelaskan, Aceh masih sangat membutuhkan kerjasama para investor untuk meningkatkan perekonomian serta mengurangi angka kemiskinan. Nova berharap kunjungan dan komitmen investasi dari investor Turki akan berimbas kepada investor dari negara-negara lain.

“Aceh harus dibantu, rakyat Aceh harus dibantu karena saat ini angka-angka statistik masih belum berpihak kepada kami. Angka kemiskinan Aceh masih cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi kita masih dibawah nasional dan inflasi kita juga tinggi. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah masih rendah karena tidak ada industri di Aceh," kata Nova.

Dalam pertemuan yang digelar santai usai sarapan bersama tersebut, Herry Sudrajat memaparkan sejumlah peluang investasi yang dilirik oleh rombongan investor yang turut bersamanya.

Julfi Hadi, Managing Director Hitay Energy Holdings yang turut dalam rombongan tersebut menyampaikan tentang komitmen perusahaannya untuk berinvestasi di bidang energi panas bumi di Burni Telong.

Sementara itu, Aydin Cicek selaku General Manager Dunya Kozmetik Sanayi AS juga menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi di Aceh.

Kepada Plt Gubernur, Cicek menyampaikan bahwa perusahaannya membutuhkan lahan seluas 10 ribu hektar untuk menanam pinus yang nantinya akan dimanfaatkan getahnya untuk industri kosmetik.

Nova mengungkapkan, selama ini satu-satunya stimulan untuk menggerakkan perekonomian Aceh adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Oleh karena itu kehadiran investor adalah sebuah harapan baru untuk membangkitkan perekonomian Aceh.

“Kami berharap siapa saja dapat berinvestasi di Aceh. Kami jamin tidak ada masalah dalam proses investasi di Aceh. terutama Turki, apalagi embrio hubungan Aceh dan Turki sudah terjalin sejak lama, selain faktor kedekatan sejarah, masa rehab-rekon pasca tsunami juga semakin mempererat hubungan Aceh-Turki,” sambung Plt Gubernur.

Sejumlah perwakilan perusahaan Turki juga turut dalam pertemuan hari ini, di antaranya Azat selaku General Manager PT Rosin Trading International, dan H Teuku Badruddin Syah, Director Wangsa Energi Prakarsa.

Saya partner Pak Irwandi

Dalam kesempatan tersebut Nova juga menegaskan, bahwa dirinya adalah pasangan dari Gubernur Aceh non Aktif Irwandi Yusuf, dan tetap mendukung dan menjalankan program yang telah dimulai bersama Irwandi.

“Saya tegaskan, saya adalah partnernya pak Irwandi, bukan lawan politik karena kami dari partai pengusung yang sama dan bergerak dari harapan dan tujuan yang sama. Oleh karena itu tidak ada kebijakan politik yang berubah. Kami masih menunggu penyelesaian permasalahan yang sedang beliau hadapi, dan pemerintahan tetap berjalan seperti sedia kala,” kata Nova.

“Saya berharap Pak Gubernur bisa bebas karena beliau sudah memulai pemerintahan ini dengan sangat baik. Jika beliau bebas saya tetap bisa menjadi tim pendukung dan membantu kerja-kerja beliau. Namun jika kemungkinan terburuk terjadi, kami tetap akan melanjutkan apa yang telah beliau mulai selama ini,” tegas Nova.
Lamborghini terbakar habis di pom bensin

Lamborghini terbakar habis di pom bensin

Lamborghini terbakar habis di pom bensin AS
Mobil Lamborghini Huracan terbakar di pom bensin Missouri

Nasib buruk kembali menimpa mobil merk Lamborghini, setelah beberapa hari lalu Huracan tersangkut di kolong Honda Civic, kali ini Performante yang hangus terbakar di pom bensin.

Dilansir dari laman Bgr, sepasang Lamborghini berwarna merah dan biru mampir ke pom bensi di Missouri setelah mengikuti Goldrush Rally, kedua pengemudi keluar untuk membeli minum.

Sebuah mobil minivan tidak sengaja langsung berjalan dengan selang pengisi bahan bakar masih tersangkut di mobilnya. Selang bocor hingga bensin tersemprot ke segala arah, hingga mengenai mesin salah satu Lamborghini.

Parker Gelber, pengemudi salah satu Lamborghini, segera menghbungi 911, tapi, mobil sudah terlanjur hangus. Di gambar yang dibagikan di laman Facebook-nya, terlihat Lambroghini merah yang terletak di depan masih utuh, hanya tertutup abu setelah api padam.

Di Facebook, Gelber menulis seorang laki-laki yang mengaku melihat kejadiannya menceritakan apa yang dilihatnya pada polisi dan pemadam kebakaran. Dia sedang merekam mobil untuk ditunjukkan ke temannya, lalu melihat ada pengemudi yang menjalankan mobilnya masih dengan selang bensin tersangkut.

“Bensi tersembur langsung ke kap mesin Huracan biru dan langsung terbakar,” kata dia.

Polisi akhirnya menangkap pengemudi minivan itu. Tidak adak korban jiwa dalam kejadian ini.(antaraanews)
KPU Harap Parpol Segera Daftarkan Nama-nama Caleg

KPU Harap Parpol Segera Daftarkan Nama-nama Caleg

KPU Harap Parpol Segera Daftarkan Nama-nama CalegKetua KPU Arief Budiman (Foto: Marlinda Oktavia/detikcom)

Jakarta 
- Ketua KPU RI Arief Budiman berharap semua partai politik segera mendaftarkan calon peserta pemilu 2019 ke KPU. Persyaratan-persyaratan pendaftaran diharapkannya juga dilengkapi agar tidak ada kekurangan persyaratan saat mendaftar.

"Untuk Pileg hari ini adalah hari ke 7, sudah separuh dari jadwal KPU sampai hari ini belum ada satu parpol peserta pemilu 2019 yang mengajukan bacalegnya ke KPU," kata Ketua KPU RI Arief Budiman kepada wartawan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Arief mengingatkan kepada semua parpol agar mengajukan pendaftaran di awal. Hal itu untuk mengantisipasi jika calon memiliki persyaratan yang kurang lengkap dan memiliki waktu untuk melengkapi persyaratan itu.

"Kami mengingatkan sekali lagi untuk mengajukan di awal supaya kalau ada hal-hal dirasa belum lengkap, kurang, butuh perbaikan ada waktu untuk memperbaiki," imbuhnya.

Senada dengan Arief, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting menjelaskan ada dua persyaratan yang harus dilengkapi. Pertama yakni persyaratan yang harus dilengkapi oleh parpol dan kedua yaitu persyaratan yang harus dilengkapi peserta pileg.

"Anda mendaftar ya sungguh-sungguh dong membawa dokumen yang kami minta, membawa persyaratan bakal calon itu ada 5 yang harus dia bawa ya silahkan dibawa semuanya. Pengajuan bacaleg itu ada syarat calon jadi ada 2 ya yang bacaleg harus dipenuhi parpol, yang syarat calon itu untuk orang-orang yang di dalam daftar calegnya jadi ada dokumen sesuai persyaratan," kata Evi.

"Itu harus dipersiapkan dengan benar, kalau nggak teman-teman akan menolak kalau nggak ada syarat yang dibawa seperti yang sudah kita tetapkan misalnya pasal 6, 7 dalam peraturan KPU kan ada syaratnya," tuturnya. (Detik)

Jubir: Tugas Gubernur Irwandi Sementara Dilanjutkan Plt

Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, menegaskan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh hanya melanjutkan sementara tugas gubernur Aceh, sementara Irwandi Yusuf menjalani proses pemeriksaan.

"Surat penugasan yang diterima pak Nova Iriansyah hanya untuk memastikan agar tugas gubernur bisa tetap berjalan," kata Wiratmadinata dalam keterangannya, Senin 9 Juli 2018.

Penunjukan Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh hanya untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta mewujudkan visi-misi pemerintah Aceh seperti yang tertuang dalam RPJM.

Apa yang disampaikan Wiratmadinata, senada dengan yang dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia mengatakan, penunjukan Nova Iriansyah karena Irwandi Yusuf sedang berhalangan untuk menjalankan tugas.

“Hal ini sesuai Pasal 65 Ayat 3 dan Pasal 66 ayat 1 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jadi Plt sebenarnya sudah otomatis sejak gubernur berhalangan,” ujar Tjahjo.

Wiratmadinata menyebutkan, Wagub Nova mengharapkan proses hukum yang tengah menjerat Gubernur Irwandi cepat usai dan tidak berlarut. Jika tak terbukti, Nova berharap Irwandi bisa segera kembali memimpin Aceh.

Aceh Tawarkan Kemudahan Investasi di KEK Arun ke Investor India

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menawarkan kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus  Arun Lhokseumawe kepada delegasi India yang dipimpin langsung oleh Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat, Senin (9/7/2018).

Dalam pemaparannya, Aulia Sofyan, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjanjikan kemudahan izin investasi kepada pihak yang berkomitmen untk berinvestasi minimal sebesar Rp1 triliun dan serapan tenaga kerja minimal 1000 orang, maka akan diberi kemudahan izin hanya dalam 3 jam.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Drs Dermawan MM, dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa dalam bidang perdagangan, Aceh dan India memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan, saat ini India merupakan tujuan utama terbesar Aceh untuk komoditi non migas.

“Sepanjang Januari-Maret ekspor non migas Aceh ke India tercatat senilai 12,88 juta dolar AS, disusul Thailand 7,72 juta dolar AS, Tiongkok 6,67 juta dolar AS, Vietnam 1,72 juta dolar AS, dan Malaysia senilai 456 ribu dolar AS,” ungkap Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan rasa terima kasih masyarakat Aceh kepada Pemerintah India atas dukungan yang baik selama ini. Di masa mendatang, Sekda berharap hubungan ini dapat ditingkatkan lagi melalui investasi usaha, sehingga Aceh dan India dapat membangun kekuatan ekonomi yang strategis di wilayah Asia.

Sekda juga menjelaskan, hubungan Aceh dan India sudah terjalin jauh sebelum Indonesia berkembang saat ini karena secara geografis kedua wilayah sangat berdekatan. Tidak heran jika budaya yang berkembang di Aceh juga banyak yang memiliki kesamaan dengan budaya India. Termasuk jenis makanan, ragam seni, peradaban Islam dan beberapa hal lainnya.

Belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi telah menandatangani kesepakatan Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific terkait kerjasama membangun hubungan kedua negara dalam bidang maritim.

“Secara maritim, hubungan Indonesia dan India sangatlah dekat. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya kalau shared vision tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan konektivitas antar wilayah,” kata Sekda.

“Salah satunya adalah mendekatkan hubungan antara Kepulauan Andaman dan Nicobar di wilayah India dengan Pulau Sabang di wilayah NKRI. Kalau konektivitas ini dapat kita tingkatkan, kami yakin akan mampu memberi pengaruh besar terhadap sektor bisnis dan pariwisata kedua wilayah,” imbuh Dermawan.

Sekda menambahkan, faktor kedekatan ini dapat pula dimanfaatkan untuk pengembangan investasi dan pengelolaan Kawasan Perdagangan bebas Pelabuhan Sabang, karena lokasinya yang sangat strategis di antara kedua negara.

Dalam sambutannya, Sekda juga memaparkan beberapa sektor usaha yang menarik dikembangkan di wilayah Sabang, antara lain Pariwisata, Perikanan, dan Pengembangan Pelabuhan.

Sekda meyakini, jika kalangan dunia usaha India mau berinvestasi di wilayah Sabang, maka kawasan tersebut dapat menjelma menjadi kawasan sebagai lokasi bisnis yang strategis.

“Untuk itu, pada kesempatan ini, tentu sangat menarik kalau kita membincangkan berbagai hal yang dapat dikelola bersama antara kalangan dunia usaha India dan Pemerintah Aceh. Kami percaya, jika kita dapat membangun konektivitas yang lebih baik, niscaya India dan Indonesia akan semakin maju dan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi di wilayah Asia,” pungkas Sekda.

Sebelumnya, Sekda juga menerima kunjungan Konsulat Jenderal Turki Herry Sudrajat dan rombongan dan rombongan di ruang kerjanya. Sama dengan Dubes India, kehadiran Herry dan rombongan adalah untuk membicarakan sejumlah peluang investasi di Aceh.

KKP: harga ikan lebih murah daripada daging

KKP: harga ikan lebih murah daripada daging

KKP: harga ikan lebih murah daripada daging

Jakarta  - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa harga berbagai jenis ikan sebenarnya lebih murah untuk konsumen dibandingkan dengan daging jenis lainnya sehingga diharapkan semakin banyak warga yang mau menyantap ikan.

"Harga rata-rata daging sapi, daging kambing, daging ayam ras di tingkat konsumen lebih mahal dibandingkan harga rata-rata ikan kembung, tongkol, bandeng dan patin," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Rifky Effendi Hardijanto dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Rifki menjelaskan bahwa terkait dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) ada dua hal yang diamanatkan ke KKP, yaitu meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat serta mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Terkait dengan penanganan stunting, ujar dia, ikan dalam posisi yang strategis karena memiliki keunggulan nutrisi dibandingkan sumber protein lainnya. Selain itu potensi produksi sangat besar, dan secara ekonomi kandungan lokal sangat tinggi sehingga menghemat devisa.

Ikan, lanjutnya, juga memiliki keragaman jenis sangat tinggi dan tersedia sepanjang tahun.

Dirjen PDSPKP menyampaikan bahwa Program Gemarikan yang saat ini gencar di lakukan KKP belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak untuk dapat membantu menyebarluaskan ajakan makan ikan ini.

KKP pada tahun 2018 menargetkan angka konsumsi ikan Indonesia 50,65 kg per kapita per tahun, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 47,34 kg/kapita/tahun.

Guna memenuhi target baru tersebut, dibutuhkan tambahan ikan ke pasar domestik sekitar 800.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan perikanan tangkap yang saat ini memiliki target produksi sekitar 7.000.000 ton, baik untuk tangkap maupun budi daya. Hal itu juga dinilai lebih dari cukup.

Menurut Rifky, pertumbuhan angka konsumsi ikan di Indonesia belakangan cukup baik. Hanya saja konsumsi ikan masyarakat di Pulau Jawa dan Lampung masih jauh tertinggal dibanding wilayah lainnya di Indonesia.

Selain dengan Safari Gemarikan, upaya peningkatan konsumsi ikan juga dilakukan melalui penyerahan bantuan budi daya lele sistem bioflok untuk pesantren dan sekolah berasrama lainnya.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto mengharapkan tingkat konsumsi ikan di tengah masyarakat terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan hasil produksi perikanan Nusantara.

Menurut Slamet Soebjakto, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2019 diharapkan dapat menjadi sebesar 54 kg per kapita per tahun.

Dengan target tersebut, setidaknya dibutuhkan suplai ikan sebanyak 14,6 juta ton pada tahun 2019, namun hanya 6,18 juta ton, di antaranya yang diperkirakan berasal dari hasil perikanan tangkap, sedangkan sisanya atau sekitar 60 persennya akan bergantung pada hasil produksi budi daya.(antaranews)
Back To Top