“Atas nama Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan Gubernur dan seluruh jajaran di Pemerintahan Aceh dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI,” demikian seperti lampiran surat yang dikirimkan Setjen DPR RI, yang ditandatangani Indra Iskandar, Rabu 6 April 2022.
Pimpinan BKSAP DPR RI berharap kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini, dapat terus berlangsung di masa yang akan datang.
Sebelum itu, pada 29 Maret lalu, BKSAP DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal’s (SDG ’s) yang dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Banda Aceh.
Dimana Wakil BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti masalah pendidikan di Aceh.
Mardani Ali Sera meminta adanya kolaborasi kerja bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh. Hal ini dalam rangka memenuhi rencana aksi global yang telah disepakati Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target, di mana salah satunya adalah Pendidikan Bermutu.
"Saya apresiasi semangat mereka untuk membangun Aceh melalui pendidikan sangat kuat. Kita harus jadikan ini kerja bersama mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Karena itu, kita di (pertemuan di) sini undang akademisi juga, ada LSM juga sehingga semuanya bekerja keras,” ujar Mardani saat memimpin Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022).
Saat ditanya mengenai penurunan kualitas pendidikan di Aceh, khususnya saat pandemi, ia menilai kondisi tersebut terjadi pula di banyak tempat. Terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Karena itu, diakuinya hal ini menjadi tugas besar DPR RI bersama pemerintah untuk benar-benar mengawal setiap program pembangunan di Aceh agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Jika anggaran yang disalurkan pemerintah ke Aceh tepat guna, maka ia yakin akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh.
"Anggaran itu harus betul-betul diterima oleh masyarakat. Karena tanpa ada perbaikan sistem anggaran evaluasi terhadap program-program pembangunan, uangnya terus keluar tapi indeks pembangunan kita, kualitas pendidikan kita, kualitas infrastruktur kita tidak bertambah baik. Nah ini catatan besar. Walaupun buat kami ada kemajuan, tapi lambat kemajuannya,” ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.
Terakhir, Mardani berharap agar sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh, dapat lebih diperbaiki. Sebab, menurut informasi yang diterimanya, saat penerimaan CPNS, banyak menerima masyarakat dari luar Aceh. “Namun, saat sudah diterima sebagian mereka jadi PNS, 1-2 tahun keluar. Jadi akhirnya kekurangan tenaga di Aceh itu sendiri. Itu jadi catatan besar buat kami,” tutup Anggota Komisi II DPR RI ini.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh yang hanya naik 0,19 poin dari angka 71,99 poin pada tahun 2020 menjadi 72,18 pada tahun 2021. Namun, capaian tersebut masih lebih baik ketimbang tahun sebelumnya yang hanya meningkat 0,09 poin. Adapun angka IPM 2022 yang menjadi komparasi antara 2021-2022 selama pandemi belum dirilis secara resmi oleh BPS.
Adapun tim BKSAP DPR RI yang hadir pada kegiatan tersebut adalah Mardani Ali Sera, Hafizs Tohir dan Muslim. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti langsung oleh para pegiat pendidikan dari sejumlah kampus di Aceh. Mereka adalah para dosen dan mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala, UIN Ar Raniry, Universitas Teuku Umar, dan Universitas Iskandar Muda.
Pemerintah Aceh menyambut baik pelaksanaan kegiatan itu. Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, mengatakan, keterlibatan BKSAP DPR RI sangat penting dalam mewujudkan SDGs. Sebab lembaga tersebut berperan membangun kerjasama antar parlemen dunia. Dimana SDG’s sendiri berkaitan dengan tujuan pembangunan yang universal.
Iskandar berharap dengan adanya sosialisasi tersebut program pendidikan yang dijalankan di Aceh, akan lebih diperkuat lagi. Sehingga upaya membangun pendidikan yang semakin berkualitas di Aceh dapat terwujud.