Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Nova dalam sambutannya, saat membuka secara resmi Musyawarah Besar Ulama Aceh Tahun 2022, di Aula Tgk H Abdullah Ujong Rimba, komplek Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Senin 7 Maret 2022 malam. “Selama ini, para ulama Aceh telah membangun kerja sama dengan umara sebagai mitra kritis untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, menurut kami pertemuan ini sangat berarti bagi kami sebagai umara, mengingat hubungan dan komunikasi yang baik antara ulama dan umara akan menentukan keberlangsungan pembangunan.”
Gubernur menambahkan, dalam konteks masyarakat Aceh, keharmonisan dan kebersamaan ulama dan umara akan menjamin keberlangsungan pembangunan masyarakat berdasarkan Syariat Islam, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang di Aceh, sambung Gubernur, peran ulama menjadi semakin strategis karena masyarakat Aceh dikenal sangat religius. Dan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Aceh memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak. “Sungguh kami merasa sangat berbahagia, sekaligus merasa bangga dapat berkumpul di tengah-tengah para abu, abon, waled dan seluruh para alim ulama. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ulama Aceh, yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi tidak ternilai, terhadap berbagai program pembangunan di Aceh,” kata Gubernur.
Ditambahkan, tantangan ulama ke depan adalah mempersiapkan dan mendidik generasi muslim yang siap mengemban risalah Islam, sebagai sebuah konsep dalam pikiran, keyakinan yang meresap di dalam hati, disertai pengabdian yang tulus kepada Allah.
Gubernur menegaskan, kehadiran ulama dalam pembangunan sangat dibutuhkan, sebab ulama dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan dan membimbing umat. “Dalam dunia se-modern apa pun, peran ulama tidak akan pernah tergantikan. Itu sebabnya, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama secara tegas menempatkan posisi ulama pada kedudukan yang sangat terhormat,” kata Nova.
Sebagaimana diketahui, Qanun nomor 2 tahun 2019 menegaskan bahwa sebagai wadah berhimpunnya para ulama di Aceh MPU mempunyai fungsi dan kewenangan yang sangat penting, yaitu Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
Selanjutnya, kewenangan dan fungsi MPU lainnya adalah memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam, menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan, baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur juga menyampaikan optimismenya, bahwa Mubes Ulama Aceh Tahun 2022 ini, bukan semata sukses memilih Ketua MPU Aceh untuk masa bakti 2022-2027, tetapi juga menghasilkan rumusan Taushiyah Musyawarah Besar Ulama Aceh, untuk mendukung secara maksimal peningkatan eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah, dan memperkuat pelaksanaan Syariat Islam menuju Aceh bermartabat.